________________________________________________________________
PERSETUJUAN MENGENAI FASILITASI PERDAGANGAN Pembukaan Para Anggota, Memperhatikan negosiasi yang diluncurkan dalam Deklarasi Menteri di Doha; Mengingat dan menegaskan mandat dan prinsip yang terkandung dalam ayat 27 Deklarasi Menteri di Doha (WT/MIN(01)/DEC/1) dan Lampiran D pada Keputusan Program Kerja Doha yang ditetapkan oleh Dewan Umum pada tanggal 1 Agustus 2004 (WT/L/579), serta dalam Ayat 33 dan Lampiran E Deklarasi Menteri di Hong Kong (WT/MIN(05)/DEC); Menghendaki untuk memperjelas dan memperbaiki unsur yang relevan pada Pasal V, VIII dan X GATT 1994 dengan tujuan untuk lebih mempercepat pergerakan, pelepasan dan pembebasan barang, termasuk barang-barang transit; Menyadari kebutuhan khusus para Anggota negara berkembang dan khususnya negara kurang berkembang dan menghendaki untuk meningkatkan bantuan dan dukungan pembangunan kapasitas di bidang ini; Menyadari kebutuhan akan kerja sama yang efektif antar Anggota terkait fasilitasi perdagangan dan kepatuhan pabean; Dengan ini menyepakati sebagai berikut:
BAGIAN I PASAL 1: PUBLIKASI DAN KETERSEDIAAN INFORMASI 1.
Publikasi
1.1 Setiap Anggota wajib segera memublikasikan informasi-informasi berikut dengan cara tidak diskriminatif dan mudah diakses yang memungkinkan pemerintah, pedagang, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan dapat mengetahui informasi yang terkait dengan: (a) prosedur impor, ekspor, dan transit (termasuk pelabuhan, bandara, dan titik masuk lainnya), serta formulir dan dokumen yang diperlukan; (b) bea masuk dan pajak apapun yang dikenakan atau terkait dengan kegiatan impor atau ekspor; (c) biaya dan ongkos yang dikenakan oleh atau untuk lembaga pemerintah terkait dengan kegiatan impor, ekspor atau transit; (d) aturan terkait klasifikasi atau penilaian produk untuk keperluan kepabeanan;
1
(e) undang-undang, peraturan, dan ketentuan administratif yang bersifat umum terkait dengan ketentuan asal barang; (f) pembatasan atau larangan impor, ekspor atau transit; (g) ketentuan penalti terkait pelanggaran formalitas impor, ekspor, atau transit; (h) prosedur banding atau tinjauan kembali; (i) persetujuan atau bagiannya dengan negara atau negara-negara terkait kegiatan impor, ekspor, atau transit; dan (j) prosedur yang berkaitan dengan administrasi kuota tarif. 1.2 Tidak ada dalam ketentuan-ketentuan ini yang ditafsirkan mewajibkan publikasi atau penyediaan informasi dalam bahasa selain bahasa resmi Anggota kecuali sebagaimana dinyatakan dalam ayat 2.2. 2
Penyampaian Informasi melalui Internet
2.1 Setiap Anggota wajib menyediakan, dan memperbarui sedapat mungkin dan sesuai keperluan, hal-hal berikut melalui internet: (a) keterangan1 terkait prosedur kegiatan impor, ekspor, dan transit, termasuk prosedur banding, atau tinjauan kembali, yang memberikan informasi kepada pemerintah, pedagang, dan pihak lain yang berkepentingan mengenai langkah-langkah yang diperlukan terkait kegiatan impor, ekspor, dan transit; (b) formulir dan dokumen yang diperlukan untuk kegiatan impor, ekspor, atau transit melalui wilayah Anggota tersebut; (c) informasi terkait pusat penelisikan yang dapat dihubungi. 2.2 Apabila memungkinkan, penjelasan sebagaimana dimaksud dalam butir 2.1(a) wajib tersedia dalam salah satu bahasa resmi WTO. 2.3 Para Anggota dianjurkan untuk turut menyediakan informasi terkait perdagangan melalui internet, termasuk peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perdagangan dan peraturan lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat 1.1. 3
Enquiry Points (Pusat Penelisikan)
3.1 Setiap Anggota, dengan sumber daya yang tersedia, wajib membentuk atau mempertahankan satu atau lebih pusat penelisikan untuk menjawab pertanyaan yang wajar dari pemerintah, pedagang, dan pihak lain yang berkepentingan mengenai hal-hal yang tercakup dalam ayat 1.1 dan menyediakan formulir dan dokumen yang diperlukan sebagaimana dimaksud dalam butir 1.1 (a).
1
Setiap Anggota memiliki wewenang untuk menyatakan di lamannya batasan-batasan hukum dari keterangan ini.
2
3.2 Para Anggota serikat kepabeanan atau yang terlibat dalam integrasi regional dapat membentuk atau mempertahankan pusat penelisikan bersama pada tingkat regional untuk memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ayat 3.1 tentang prosedur bersama. 3.3 Para Anggota dianjurkan untuk tidak mensyaratkan pembayaran untuk menjawab pertanyaan dan menyediakan formulir dan dokumen yang diperlukan. Jika ada, Para Anggota wajib membatasi jumlah biaya dan ongkos sesuai dengan perkiraan biaya jasa yang diberikan. 3.4 Pusat Penelisikan wajib menjawab pertanyaan dan menyediakan formulir serta dokumen yang dibutuhkan dalam jangka waktu yang wajar yang ditetapkan oleh masing-masing Anggota, yang dapat berbeda tergantung pada jenis atau tingkat kesulitan permohonan. 4
Notifikasi
Setiap Anggota wajib menyampaikan notifikasi ke Komite Fasilitasi Perdagangan yang dibentuk berdasarkan Pasal 23 ayat 1.1 (selanjutnya dalam Persetujuan ini disebut “Komite”) terkait: (a) tempat-tempat resmi dimana hal-hal yang diatur dalam butir 1.1(a) sampai (j) dipublikasikan; (b) Uniform Resource Locators dari laman sebagaimana dimaksud pada ayat 2.1; dan (c) informasi terkait pusat penelisikan sebagaimana dimaksud pada ayat 3.1.
PASAL 2: KESEMPATAN MEMBERIKAN KOMENTAR, MEMPEROLEH INFORMASI SEBELUM MULAI BERLAKU, DAN KONSULTASI 1
Kesempatan Memberikan Komentar dan Memperoleh Informasi sebelum Mulai Berlaku
1.1 Setiap Anggota wajib, dan dengan cara yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan sistem hukumnya, memberikan kesempatan dan jangka waktu yang layak bagi pedagang dan pihak lain yang berkepentingan untuk menyampaikan komentar terkait usulan pemberlakuan atau perubahan peraturan perundang-undangan yang sifatnya umum terkait dengan pergerakan, pelepasan barang, dan penyelesaian kewajiban pabean, termasuk barang-barang transit. 1.2 Setiap Anggota wajib, sejauh dapat dilaksanakan dan dengan cara yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan sistem hukumnya, memastikan bahwa peraturan perundangundangan baru atau perubahannya yang sifatnya umum terkait dengan pergerakan, pelepasan barang, dan penyelesaian kewajiban pabean, termasuk barang-barang transit, dipublikasikan atau informasi tersebut tersedia untuk umum, dalam waktu sedini mungkin sebelum mulai berlaku, untuk memungkinkan pedagang dan pihak lain yang berkepentingan dapat memahaminya. 1.3 Perubahan bea masuk atau besaran tarif, kebijakan yang berdampak meringankan, kebijakan yang efektivitasnya akan berkurang karena mematuhi ayat 1.1 atau 1.2, kebijakan yang dilakukan dalam keadaan mendesak, atau perubahan kecil pada peraturan perundang-undangan dan sistem hukumnya dikecualikan dari ayat 1.1 dan 1.2.
3
2
Konsultasi
Setiap Anggota wajib, sesuai keperluan, mengadakan konsultasi reguler antara lembaga perbatasan, dan pedagang, atau pemangku kepentingan lain dalam wilayahnya.
PASAL 3: KEPUTUSAN AWAL (ADVANCE RULINGS) 1. Setiap Anggota wajib mengeluarkan keputusan awal (advance rulings) dalam jangka waktu yang wajar kepada pemohon yang telah mengajukan permintaan tertulis yang memuat semua informasi yang dibutuhkan. Jika Anggota menolak untuk mengeluarkan advance rulings, anggota tersebut wajib menyampaikan pemberitahuan kepada pemohon secara tertulis, dengan mengungkapkan fakta dan dasar keputusan yang relevan. 2. Anggota dapat menolak mengeluarkan advance rulings kepada pemohon dalam hal pertanyaan yang diajukan dalam permohonan: (a) belum diputuskan oleh lembaga pemerintah, forum banding, atau pengadilan; atau (b) telah diputuskan oleh suatu forum atau pengadilan banding. 3. Advance rulings wajib berlaku untuk jangka waktu yang wajar setelah penerbitannya kecuali peraturan, fakta, atau keadaan yang mendukung keputusan telah berubah. 4. Dalam hal Anggota mencabut, memodifikasi atau membatalkan advance rulings, Anggota wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada pemohon dengan mengungkapkan fakta dan dasar keputusan yang relevan. Dalam hal Anggota mencabut, memodifikasi, atau membatalkan advance rulings yang berlaku surut, Anggota hanya dapat melakukannya apabila keputusan tersebut didasarkan pada informasi yang tidak lengkap, tidak benar, palsu, atau menyesatkan. 5. Advance rulings yang dikeluarkan oleh Anggota wajib bersifat mengikat terhadap Anggota tersebut terkait permintaan pemohon. Anggota dapat menyatakan bahwa advance rulings tersebut bersifat mengikat terhadap pihak pemohon. 6.
Setiap Anggota wajib memublikasikan, setidak-tidaknya: (a) persyaratan permohonan advance rulings termasuk informasi yang perlu disediakan dan formatnya; (b) jangka waktu penerbitan advance rulings; dan (c) jangka waktu berlakunya advance rulings.
4
7. Setiap Anggota wajib menyediakan, atas permintaan tertulis dari pemohon, tinjauan ulang atas advance rulings atau keputusan untuk mencabut, memodifikasi, atau membatalkan advance rulings.2 8. Setiap Anggota wajib mengupayakan memublikasikan informasi terkait advance rulings yang dianggap penting oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dengan mempertimbangkan keperluan untuk melindungi rahasia dagang. 9.
Definisi dan ruang lingkup: (a) Advance rulings merupakan keputusan tertulis yang diberikan oleh Anggota kepada pemohon sebelum dilakukannya kegiatan impor barang sebagaimana tercantum dalam permohonan yang mengatur perlakuan yang wajib diberikan Anggota terhadap barang tersebut pada saat kegiatan impor yang terkait dengan: (i)
klasifikasi tarif barang; dan
(ii) asal barang.3 (b) Sebagai tambahan atas advance rulings sebagaimana dimaksud dalam butir (a), Anggota didorong untuk menyediakan advance rulings terkait: (i)
metode atau kriteria yang tepat, dan aplikasi terkait, yang digunakan untuk menentukan nilai pabean berdasarkan serangkaian fakta tertentu;
(ii) penerapan oleh Anggota terkait persyaratan pengecualian atau pembebasan bea masuk; (iii) penerapan persyaratan oleh Anggota terkait kuota, termasuk kuota tarif; dan (iv) hal-hal lain yang dianggap perlu oleh Anggota untuk mengeluarkan advance rulings. (c) Pemohon adalah pengekspor, pengimpor atau pihak lain dengan alasan yang dibenarkan atau perwakilannya. (d) Anggota dapat mensyaratkan bahwa pemohon memiliki perwakilan resmi atau terdaftar secara resmi di wilayahnya. Sedapat mungkin, persyaratan tersebut tidak membatasi penggolongan para pihak yang dapat mengajukan permohonan advance rulings, dengan mempertimbangan kebutuhan khusus usaha kecil dan menengah. Persyaratan tersebut wajib dibuat secara jelas dan transparan dan bukan merupakan tindakan sepihak atau diskriminasi yang tidak dapat dibenarkan. 2
Berdasarkan ayat ini: (a) tinjauan ulang dapat, baik sebelum atau sesudah keputusan dilaksanakan, dilakukan oleh pejabat, kantor, atau otoritas yang mengeluarkan keputusan, otoritas administrasi yang lebih tinggi atau tidak terikat, atau otoritas peradilan; dan (b) Anggota tidak diwajibkan untuk menyediakan kepada pemohon cara-cara sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 ayat 1. 3 Perlu dipahami bahwa advance ruling terkait asal barang dapat berupa penaksiran asal barang sesuai dengan Persetujuan tentang Rules of Origin dimana keputusan tersebut memenuhi persyaratan di dalam Persetujuan ini dan Persetujuan tentang Rules of Origin. Demikian pula, suatu penaksiran asal barang di bawah Persetujuan Rules of Origin dapat berupa advance ruling mengenai asal barang yang sesuai dengan Persetujuan ini di mana keputusan dimaksud memenuhi persyaratan kedua Persetujuan tersebut. Para Anggota tidak disyaratkan untuk membentuk pengaturan terpisah di bawah ketentuan ini sebagai tambahan dari ketentuan yang telah dibentuk sesuai dengan Persetujuan tentang Rules of Origin terkait dengan penaksiran asal barang apabila persyaratan dalam Pasal ini terpenuhi.
5
PASAL 4: PROSEDUR BANDING ATAU TINJAUAN ULANG 1. Setiap Anggota wajib memberikan hak kepada siapapun yang mendapatkan keputusan administratif4 yang dikeluarkan oleh otoritas kepabeanan di dalam wilayahnya, untuk: (a) mengajukan banding atau tinjauan ulang yang bersifat administratif oleh otoritas administratif yang lebih tinggi atau tidak terikat dengan pejabat atau kantor yang mengeluarkan keputusan tersebut; dan/atau (b) mengajukan banding atau tinjauan ulang peradilan terhadap keputusan tersebut. 2. Peraturan Anggota dapat mensyaratkan bahwa pengajuan banding atau tinjauan ulang yang bersifat administratif dimulai sebelum pengajuan banding atau tinjauan ulang peradilan. 3. Setiap Anggota wajib memastikan bahwa prosedur banding atau tinjauan ulang dilakukan dengan cara yang tidak diskriminatif. 4. Setiap Anggota wajib memastikan bahwa, dalam hal keputusan banding atau tinjauan ulang berdasarkan butir 1(a) tidak diberikan baik: (a) dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan; atau (b) tanpa penundaan yang tidak perlu pemohon memiliki hak untuk mengajukan banding atau tinjauan ulang lebih lanjut pada otoritas administratif atau otoritas peradilan atau cara-cara lain ke otoritas peradilan.5 5. Setiap Anggota wajib memastikan bahwa pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 mendapatkan dasar keputusan administratif dimaksud sehingga memungkinkan pihak tersebut mengajukan banding atau tinjauan ulang apabila diperlukan. 6. Setiap Anggota didorong untuk menjadikan ketentuan-ketentuan Pasal ini dapat berlaku pada keputusan administratif yang dikeluarkan oleh lembaga perbatasan lain yang relevan selain pabean.
PASAL 5: KEBIJAKAN-KEBIJAKAN LAIN GUNA MEMPERKUAT KETIDAKBERPIHAKAN, TIDAK DISKRIMINASI DAN TRANSPARANSI 1
Notifikasi untuk Pengawasan atau Pemeriksaan yang Lebih Kuat
4
Keputusan administratif dalam Pasal ini merupakan suatu keputusan dengan akibat hukum yang mempengaruhi hak dan kewajiban seseorang dalam suatu kasus. Wajib dipahami bahwa keputusan administratif dalam Pasal ini mencakup tindakan administrasi sesuai dengan makna Pasal X GATT 1994 atau kegagalan untuk mengambil tindakan atau keputusan administrasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan sistem hukum Anggota. Untuk menangani kegagalan tersebut, Anggota dapat mempertahankan mekanisme administrasi alternatif atau cara-cara peradilan untuk mendorong otoritas pabean agar segera mengeluarkan keputusan administrasi sebagai pengganti hak banding atau tinjauan ulang sesuai butir 1(a). 5 Tidak ada dalam ayat ini yang menghalangi Anggota dari mengakui bahwa ketiadaan keputusan administrasi (administrative silence) terkait banding atau tinjauan ulang merupakan suatu keputusan yang memenangkan pemohon sesuai dengan peraturan perundangundangannya.
6
Dalam hal Anggota menetapkan atau mempertahankan sistem penyampaian notifikasi atau pedoman kepada otoritas terkait guna memperkuat tingkat pengawasan atau pemeriksaan di perbatasan terkait makanan, minuman, atau pakan ternak yang diatur dalam notifikasi atau pedoman guna melindungi kehidupan atau kesehatan manusia, hewan, atau tumbuhan dalam wilayahnya, ketentuan-ketentuan berikut wajib berlaku pada penerbitan, pengakhiran, atau penangguhannya: (a) Anggota dapat, sesuai keperluan, mengeluarkan notifikasi atau pedoman berdasarkan pada tingkat risiko; (b) Anggota dapat mengeluarkan notifikasi atau pedoman sehingga berlaku secara seragam hanya pada pintu-pintu masuk di mana hal notifikasi atau pedoman terkait kebijakan sanitary and phitosanitary diberlakukan; (c) Anggota wajib untuk segera menghentikan atau menangguhkan notifikasi atau pedoman terkait apabila keadaan pendukungnya dinyatakan tidak lagi berlaku, atau jika perubahan keadaan dapat diatasi dengan cara yang tidak terlalu membatasi perdagangan; dan (d) dalam hal Anggota memutuskan untuk mengakhiri atau menangguhkan notifikasi atau pedoman, Anggota wajib, sesuai keperluan, segera menyampaikan pemberitahuan dengan cara yang tidak diskriminatif dan mudah diakses, atau memberitahukan kepada Anggota pengekspor atau pengimpor. 2
Penahanan
Anggota wajib segera memberitahukan pengangkut atau pengimpor apabila terjadi penahanan atas barang yang akan diimpor, untuk pemeriksaan oleh pabean atau otoritas lain yang berwenang . 3
Prosedur Pengujian
3.1 Anggota dapat, apabila diminta, memberikan kesempatan untuk melakukan pengujian kedua apabila hasil pengujian pertama dari sampel yang diambil pada saat kedatangan barang yang diimpor menunjukkan temuan yang merugikan. 3.2 Anggota wajib memublikasikan, dengan cara yang tidak diskriminatif dan mudah diakses, nama dan alamat laboratorium di mana pengujian dapat dilakukan atau menyediakan informasi ini kepada pengimpor yang diberikan kesempatan sebagaimana diatur dalam ayat 3.1. 3.3 Anggota wajib mempertimbangkan hasil pengujian kedua, jika ada, yang dilakukan menurut ayat 3.1, terkait pelepasan dan pembebasan barang, dan jika sesuai, dapat menerima hasil pengujian tersebut.
PASAL 6: KETENTUAN-KETENTUAN MENGENAI BIAYA DAN ONGKOS YANG DIKENAKAN PADA ATAU YANG TERKAIT DENGAN KEGIATAN IMPOR DAN EKSPOR DAN PENALTI 1 Ketentuan Umum Mengenai Biaya dan Ongkos yang Dikenakan pada atau yang Terkait dengan Kegiatan Impor dan Ekspor
7
1.1 Ketentuan-ketentuan pada ayat 1 wajib berlaku untuk semua biaya dan ongkos selain bea masuk dan keluar dan selain pajak dalam lingkup Pasal III GATT 1994 yang dikenakan oleh Anggota pada atau terkait dengan kegiatan impor atau ekspor barang. 1.2 Informasi terkait biaya dan ongkos wajib dipublikasikan sesuai dengan Pasal 1. Informasi ini wajib mencakup biaya dan ongkos yang akan dikenakan, alasan pengenaan biaya dan ongkos tersebut, otoritas yang berwenang dan waktu dan cara pembayaran. 1.3 Jangka waktu yang cukup wajib diberikan antara publikasi biaya dan ongkos baru atau perubahannya dengan waktu mulai berlakunya, kecuali dalam keadaan mendesak. Biaya dan ongkos tersebut tidak boleh diberlakukan sampai informasi mengenai hal tersebut dipublikasikan. 1.4 Setiap Anggota secara berkala wajib meninjau ulang biaya dan ongkos yang diberlakukannya dengan maksud mengurangi jumlah dan jenisnya, apabila memungkinkan. 2 Ketentuan Khusus mengenai Biaya dan Ongkos yang dikenakan pada atau yang Terkait Kegiatan Impor dan Ekspor Biaya dan ongkos proses pabean: (i) wajib dibatasi nilainya sesuai dengan perkiraan biaya jasa yang diberikan atau yang terkait dengan kegiatan impor atau ekspor tertentu; dan (ii) tidak harus dikaitkan dengan kegiatan impor atau ekspor tertentu apabila biaya dan ongkos tersebut ditarik untuk jasa yang terkait erat dengan proses pabean untuk barang. 3
Ketentuan-Ketentuan mengenai Penalti
3.1 Berkaitan dengan ayat 3, istilah “penalti” diartikan sebagai hal yang dikenakan oleh administrasi pabean Anggota untuk pelanggaran peraturan perundang-undangan atau persyaratan prosedur kepabeanan. 3.2 Setiap Anggota wajib menjamin bahwa penalti untuk pelanggaran peraturan perundangundangan atau persyaratan prosedur kepabeanan dikenakan hanya pada pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pelanggaran peraturan perundang-undangan Anggota. 3.3 Penalti yang dikenakan wajib didasarkan pada fakta dan keadaan pada kasus tersebut dan harus sesuai dengan tingkat dan beratnya pelanggaran. 3.4 Setiap Anggota wajib memastikan dipertahankannya tindakan-tindakan untuk menghindari: (a) konflik kepentingan dalam penaksiran dan penarikan penalti dan bea; dan (b) dibuatnya insentif dalam penaksiran atau penarikan penalti yang tidak sesuai dengan ayat 3.3. 3.5 Setiap Anggota wajib memastikan bahwa ketika penalti dikenakan untuk pelanggaran peraturan perundang-undangan atau persyaratan prosedur kepabeanan, suatu penjelasan tertulis disampaikan kepada pihak-pihak yang dikenakan penalti yang menjelaskan jenis pelanggaran peraturan
8
perundang-undangan atau prosedur yang mendasari nilai atau besaran penalti atas pelanggaran yang ditetapkan. 3.6 Ketika suatu pihak secara sukarela mengungkapkan kepada administrasi pabean Anggota mengenai pelanggaran peraturan perundang-undangan atau persyaratan prosedur kepabeanan sebelum ditemukannya pelanggaran oleh administrasi pabean, Anggota didorong, jika memungkinkan, untuk mempertimbangkan fakta tersebut sebagai faktor yang dapat meringankan dalam menetapkan penalti kepada pihak tersebut. 3.7 Ketentuan-ketentuan dalam ayat ini juga wajib berlaku pada penetapan penalti terkait lalu lintas transit sebagaimana dimaksud dalam ayat 3.1.
PASAL 7: PELEPASAN DAN PEMBEBASAN BARANG 1
Pemrosesan Sebelum Kedatangan
1.1 Setiap Anggota wajib menetapkan atau mempertahankan prosedur yang memungkinkan pengajuan dokumen impor dan informasi lain yang diperlukan, termasuk manifes, untuk memulai pemrosesan sebelum kedatangan barang dengan tujuan untuk mempercepat pelepasan ketika barang tiba. 1.2 Setiap Anggota wajib, sesuai keperluan, memperbolehkan penyampaian dokumen lebih awal dalam format elektronik untuk pemrosesan dokumen tersebut sebelum kedatangan barang. 2
Pembayaran secara Elektronik
Setiap Anggota wajib, sejauh dapat diterapkan, menetapkan atau mempertahankan prosedur yang memungkinkan pilihan pembayaran secara elektronik untuk bea, pajak, biaya, dan ongkos yang ditarik oleh pabean terkait kegiatan impor dan ekspor. 3
Pemisahan Pelepasan dari Penentuan Akhir Bea, Pajak, Biaya dan Ongkos
3.1 Setiap Anggota wajib menetapkan atau mempertahankan prosedur yang memungkinkan pelepasan barang sebelum penentuan akhir bea, pajak, biaya, dan ongkos, jika penentuan tersebut tidak dilakukan sebelum atau ketika tiba, atau secepat mungkin setelah kedatangan dan apabila semua persyaratan lain telah terpenuhi. 3.2 Sebagai syarat untuk pelepasan tersebut, Anggota dapat mensyaratkan: (a) pembayaran bea, pajak, biaya, dan ongkos yang ditentukan sebelum atau ketika barang tiba dan jaminan untuk jumlah yang belum ditentukan dalam bentuk surat berharga, deposito, atau instrumen lain yang sesuai dan diatur dalam peraturan perundang-undangannya; atau (b) jaminan dalam bentuk surat berharga, deposito, atau instrumen lain yang sesuai dan diatur peraturan perundang-undangannya.
9
3.3 Jaminan tersebut tidak boleh lebih besar dari jumlah yang dibutuhkan Anggota untuk memastikan pembayaran bea, pajak, biaya, dan ongkos yang akhirnya ditagihkan atas barangbarang tersebut terpenuhi oleh jaminan. 3.4 Dalam hal suatu pelanggaran yang membutuhkan pengenaan penalti atau denda telah terdeteksi, jaminan dapat disyaratkan untuk penalti dan denda yang akan dikenakan. 3.5 Jaminan sebagaimana diatur dalam ayat 3.2 dan 3.4 akan dikembalikan apabila tidak lagi diperlukan. 3.6 Tidak ada dalam ketentuan-ketentuan ini yang mempengaruhi hak Anggota untuk memeriksa, menahan, menyita atau merampas atau menangani barang-barang tersebut dengan cara apapun selama tidak bertentangan dengan hak dan kewajiban Anggota WTO. 4
Manajemen Risiko
4.1 Setiap Anggota wajib, sedapat mungkin, menetapkan atau mempertahankan sistem manajemen risiko untuk pengawasan kepabeanan. 4.2 Setiap Anggota wajib merancang dan menerapkan manajemen risiko dengan cara sedemikian rupa untuk menghindari tindakan sepihak atau diskriminasi yang tidak dapat dibenarkan, atau pembatasan terselubung terhadap perdagangan internasional. 4.3 Setiap Anggota wajib memusatkan pengawasan kepabeanan dan, sedapat mungkin, pengawasan perbatasan lainnya yang relevan, atas pengiriman yang berisiko tinggi dan mempercepat pelepasan pengiriman yang berisiko rendah. Setiap Anggota dapat memilih, secara acak, pengiriman untuk diperiksa sebagai bagian dari manajemen risiko. 4.4 Setiap Anggota wajib mendasarkan manajemen risiko pada penaksiran risiko melalui kriteria pemilihan yang sesuai. Kriteria pemilihan tersebut dapat mencakup, antara lain, kode Harmonized System, sifat dan deskripsi barang, negara asal barang, negara asal pengiriman, nilai barang, catatan kepatuhan pedagang, dan jenis moda transportasi. 5
Audit Paska Pembebasan (Post-Clearance Audit)
5.1 Dengan tujuan untuk mempercepat pelepasan barang, setiap Anggota wajib menetapkan atau mempertahankan audit paska pembebasan (post-clearance audit) untuk memastikan kepatuhan terhadap pabean dan peraturan perundang-undangan lainnya. 5.2 Setiap Anggota wajib memilih seseorang atau pengiriman untuk post-clearance audit berdasarkan analisa risiko, yang mungkin mencakup kriteria pemilihan yang sesuai. Setiap Anggota wajib melakukan post-clearance audit secara transparan. Dalam hal orang yang terlibat dalam proses audit dan hasil pasti telah diperoleh Anggota wajib, tanpa penundaan, memberitahukan orang yang diaudit, hak dan kewajibannya, dan dasar atas hasilnya. 5.3 Informasi yang diperoleh dalam post-clearance audit dapat digunakan dalam proses administratif atau peradilan lanjutan.
10
5.4 Para Anggota wajib, apabila memungkinkan, menggunakan hasil post-clearance audit dalam menerapkan manajemen risiko. 6
Pembentukan dan Publikasi Rata-Rata Waktu Pelepasan
6.1 Para Anggota didorong untuk mengukur dan memublikasikan rata-rata waktu pelepasan barang secara berkala dan konsisten, dengan menggunakan pedoman seperti, antara lain, World Customs Organization (selanjutnya dalam Persetujuan ini disebut “WCO”) Time Release Study.6 6.2 Para Anggota didorong untuk berbagi pengalaman dengan Komite dalam mengukur rata-rata waktu pelepasan, termasuk metodologi yang digunakan, hambatan yang teridentifikasi, dan dampaknya terhadap efisiensi. 7
Kebijakan Fasilitasi Perdagangan untuk Operator Resmi (Authorized Operators)
7.1 Setiap Anggota wajib menyediakan ketentuan fasilitasi perdagangan tambahan terkait formalitas dan prosedur impor, ekspor, atau transit, sesuai ayat 7.3, untuk operator yang memenuhi kriteria yang ditentukan, yang selanjutnya disebut operator resmi (authorized operators). Sebagai alternatif, Anggota dapat menawarkan ketentuan fasilitasi tersebut melalui prosedur kepabeanan yang umumnya tersedia untuk semua operator dan tidak perlu membentuk skema terpisah. 7.2 Kriteria untuk dapat menjadi authorized operator harus terkait dengan kepatuhan, atau risiko atas ketidakpatuhan, dengan persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau prosedur Anggota. (a) Kriteria tersebut, yang wajib dipublikasikan, dapat mencakup: (i)
catatan kepatuhan yang sesuai dengan pabean dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya;
(ii) sebuah sistem pengelolaan catatan yang memungkinkan pengawasan internal yang diperlukan; (iii) kemampuan keuangan, termasuk, sesuai keperluan, penyediaan keamanan atau jaminan yang memadai; dan (iv) keamanan rantai pasokan. (b) Kriteria-kriteria tersebut tidak boleh: (i)
dirancang atau diterapkan untuk memberikan atau menciptakan tindakan sepihak atau diskriminasi yang tidak dapat dibenarkan antar operator dengan kondisi yang sama; dan
(ii) sejauh memungkinkan, membatasi partisipasi usaha kecil dan menengah. 7.3 Ketentuan fasilitasi perdagangan yang diatur dalam ayat 7.1 wajib mencakup setidaknya tiga dari ketentuan berikut:7
6
Setiap Anggota dapat menetapkan cakupan dan metodologi pengukuran waktu pelepasan rata-rata sesuai kebutuhan dan kapasitasnya.
11
(a) persyaratan data dan dokumentasi yang sedikit, sesuai keperluan; (b) tingkat pemeriksaan dan penelitian fisik yang rendah, sesuai keperluan; (c) percepatan waktu pelepasan, sesuai keperluan; (d) penangguhan pembayaran bea, pajak, biaya, dan ongkos; (e) penggunaan jaminan yang menyeluruh (comprehensive guarantee) atau pengurangan jaminan; (f) deklarasi kepabeanan tunggal untuk semua impor atau ekspor dalam suatu periode tertentu; dan (g) pembebasan barang di tempat authorized operator atau tempat lain yang diizinkan oleh pabean. 7.4 Anggota didorong untuk mengembangkan skema authorized operator berdasarkan standar internasional, jika ada, kecuali jika standar tersebut akan menjadi sarana yang tidak sesuai atau tidak efektif dalam pemenuhan tujuan yang sah. 7.5 Dalam rangka meningkatkan ketentuan fasilitasi perdagangan yang diberikan kepada operator, Para Anggota wajib memberikan Para Anggota lainnya kesempatan negosiasi pengakuan timbal balik skema authorized operator. 7.6 Para Anggota wajib saling bertukar informasi yang relevan di dalam Komite tentang skema authorized operator yang berlaku. 8
Pengiriman yang Dipercepat (Expedited Shipments)
8.1 Setiap Anggota wajib menetapkan atau mempertahankan prosedur yang memungkinkan untuk dipercepatnya pelepasan setidaknya untuk barang-barang yang masuk melalui fasilitas kargo udara kepada orang-orang yang memohon perlakuan tersebut, dengan tetap mempertahankan pengawasan kepabeanan.8 Jika Anggota menggunakan kriteria9 yang membatasi pihak yang dapat mengajukan permohonan, Anggota tersebut dapat, dalam kriteria yang dipublikasikan, mensyaratkan bahwa pemohon wajib, sebagai syarat untuk memenuhi permohonan perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 8.2 terkait pengiriman yang dipercepat (expedited shipments): (a) menyediakan infrastruktur yang memadai dan pembayaran biaya pabean terkait pemrosesan expedited shipments dalam hal pemohon memenuhi persyaratan untuk pemrosesan tersebut yang akan dilakukan di fasilitas khusus; (b) menyampaikan sebelum kedatangan expedited shipment informasi yang diperlukan untuk pelepasan; 7
Suatu tindakan sebagaimana tercantum dalam butir 7.3(a) sampai (g) akan dianggap sebagai pemberian kepada authorized operators meskipun tindakan tersebut juga diberikan kepada semua operator. 8 Dalam hal ketika Anggota telah memiliki prosedur yang memberikan perlakuan sesuai ayat 8.2, ketentuan ini tidak mensyaratkan Anggota tersebut untuk menerapkan prosedur baru yang terpisah terkait percepatan pelepasan. 9 Kriteria permohonan tersebut, jika ada, akan menjadi tambahan persyaratan Anggota dalam pengoperasian terkait semua barang dan pengiriman yang masuk melalui fasilitas kargo udara.
12
(c) ditaksir biaya yang dibatasi nilainya sejumlah perkiraan ongkos jasa yang diberikan dalam menyediakan perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 8.2; (d) mempertahankan tingkat pengawasan yang tinggi terhadap expedited shipments melalui penggunaan keamanan internal, logistik, dan teknologi pelacakan dari pengambilan sampai pengiriman; (e) menyediakan expedited shipment dari pengambilan sampai pengiriman; (f) bertanggung jawab atas pembayaran semua bea, pajak, biaya, dan ongkos kepada otoritas pabean untuk barang tersebut; (g) memiliki catatan kepatuhan yang baik dengan pabean dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya; (h) memenuhi persyaratan lain yang secara langsung berkaitan dengan penegakan hukum peraturan perundang-undangan, dan persyaratan prosedur Anggota, yang secara khusus terkait dengan penyediaan perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 8.2. 8.2 Sesuai dengan ayat 8.1 dan 8.3, Anggota wajib: (a) meminimalisasi dokumentasi yang diperlukan untuk pelepasan expedited shipments yang sesuai dengan Pasal 10 ayat 1, dan sedapat mungkin, melakukan pelepasan berdasarkan pengajuan informasi tunggal; (b) melakukan pelepasan atas expedited shipments dalam keadaan normal secepat mungkin setelah tiba, jika informasi yang diperlukan untuk pelepasan telah disampaikan; (c) berupaya menerapkan perlakuan dalam butir (a) dan (b) untuk pengiriman dengan berat atau nilai apapun dengan tetap memperhatikan bahwa Anggota diperbolehkan untuk mensyaratkan prosedur masuk tambahan, termasuk deklarasi dan dokumen pendukung dan pembayaran bea dan pajak, dan membatasi perlakuan tersebut berdasarkan jenis barang, dengan syarat bahwa perlakuan tersebut tidak terbatas pada barang-barang yang bernilai rendah seperti dokumen; dan (d) menyediakan, sedapat mungkin, nilai pengiriman dan jumlah bea minimal yang tidak dikenakan bea dan pajak, selain dari barang tertentu yang telah ditetapkan. Pajak internal, seperti pajak pertambahan nilai dan cukai, yang diterapkan untuk impor sesuai dengan Pasal III GATT 1994 tidak termasuk dalam ketentuan ini. 8.3 Tidak ada dalam ayat 8.1 dan 8.2 yang dapat mempengaruhi hak Anggota untuk memeriksa, menahan, menyita, merampas atau menolak masuknya barang, atau untuk melaksanakan postclearance audit, termasuk dalam kaitannya dengan penggunaan sistem manajemen risiko. Lebih lanjut, tidak ada dalam ayat 8.1 dan 8.2 yang mencegah Anggota dari meminta, sebagai syarat untuk pelepasan, penyampaian informasi tambahan dan pemenuhan persyaratan perizinan yang tidak otomatis.
13
9
Barang Cepat Rusak10
9.1 Dengan tujuan untuk mencegah kerugian atau kerusakan dari barang cepat rusak, dan jika semua persyaratan peraturan telah dipenuhi, setiap Anggota wajib melakukan pelepasan barang mudah rusak: (a) dalam keadaan normal dalam waktu sesingkat mungkin; dan (b) dalam keadaan luar biasa dimana wajar untuk dilakukan, di luar jam kerja pabean dan otoritas terkait lainnya. 9.2 Setiap Anggota wajib memberikan prioritas yang sesuai untuk barang cepat rusak ketika menjadwalkan pemeriksaan yang mungkin diperlukan. 9.3 Setiap Anggota wajib mengatur atau mengizinkan pengimpor untuk mengatur penyimpanan yang tepat untuk barang cepat rusak sebelum pelepasannya. Anggota dapat mensyaratkan bahwa setiap fasilitas penyimpanan yang diatur oleh pengimpor telah disetujui atau ditunjuk oleh otoritas yang relevan. Pergerakan barang ke fasilitas penyimpanan tersebut, termasuk otorisasi operator yang memindahkan barang, dapat mensyaratkan persetujuan, apabila diperlukan, dari otoritas terkait. Anggota wajib, apabila memungkinkan dan sesuai dengan peraturan dalam negeri, atas permintaan pengimpor, mengatur prosedur apapun yang diperlukan untuk melakukan pelepasan di tempat fasilitas penyimpanan. 9.4 Dalam hal penundaan yang signifikan terkait pelepasan barang cepat rusak, dan atas permintaan tertulis, Anggota pengimpor wajib, sedapat mungkin, memberitahukan alasan penundaan tersebut.
PASAL 8: KERJA SAMA LEMBAGA PERBATASAN 1. Anggota wajib memastikan bahwa otoritas dan lembaga yang bertanggung jawab atas pengawasan dan prosedur perbatasan yang berhubungan dengan kegiatan impor, ekspor, dan transit barang bekerja sama satu sama lain dan mengoordinasikan kegiatannya dengan tujuan untuk memfasilitasi perdagangan. 2. Anggota wajib, sedapat mungkin dan apabila dapat dilakukan, bekerja sama atas dasar persetujuan dengan Anggota lain yang berbatasan dengan maksud untuk mengoordinasikan prosedur di perlintasan perbatasan untuk memfasilitasi perdagangan lintas batas. Kerja sama dan koordinasi tersebut dapat mencakup: (a) penyelarasan hari dan jam kerja; (b) penyelarasan prosedur dan formalitas; (c) pengembangan dan berbagi fasilitas umum;
10
Berkaitan dengan ketentuan ini, barang cepat rusak adalah barang yang cepat rusak karena karateristik alamiahnya, khususnya karena ketiadaan fasilitas penyimpanan yang sesuai.
14
(d) pengawasan bersama; (e) pembentukan satu pos pengawasan perbatasan.
PASAL 9: PERGERAKAN BARANG YANG DITUJUKAN UNTUK IMPOR DALAM PENGAWASAN KEPABEANAN Setiap Anggota wajib, sejauh dapat dilaksanakan, dan apabila semua persyaratan peraturan terpenuhi, mengizinkan barang yang ditujukan untuk impor dipindahkan dalam wilayahnya di bawah pengawasan kepabeanan dari kantor pabean di tempat masuk ke kantor pabean lain di dalam wilayahnya di mana barang akan dilepaskan atau dibebaskan.
PASAL 10: FORMALITAS TERKAIT KEGIATAN IMPOR, EKSPOR DAN TRANSIT 1
Formalitas dan Persyaratan Dokumentasi
1.1 Dengan tujuan untuk mengurangi masalah dan mempermudah formalitas impor, ekspor, dan transit dan mengurangi serta menyederhanakan persyaratan dokumentasi impor, ekspor, dan transit dengan mempertimbangkan tujuan kebijakan yang sah dan faktor-faktor lain seperti perubahan keadaan, informasi baru yang relevan, praktik usaha, ketersediaan teknik dan teknologi, praktik internasional terbaik, dan masukan dari pihak yang berkepentingan, setiap Anggota wajib melakukan tinjauan ulang atas formalitas dan persyaratan dokumentasi tersebut dan, berdasarkan hasil tinjauan ulang tersebut, memastikan, sekiranya sesuai, bahwa formalitas dan persyaratan dokumentasi tersebut: (a) ditetapkan dan/atau diterapkan dengan maksud mempercepat pelepasan dan pembebasan barang, terutama untuk barang cepat rusak; (b) ditetapkan dan/atau diterapkan dengan cara yang dimaksudkan untuk mengurangi waktu dan biaya kepatuhan bagi para pedagang dan operator; (c) memilih tindakan yang paling tidak menghambat perdagangan, apabila terdapat dua atau lebih tindakan alternatif yang dengan wajar tersedia untuk memenuhi tujuan kebijakan atau tujuan tersebut; dan (d) tidak mempertahankan, termasuk bagian-bagiannya, jika tidak lagi diperlukan. 1.2 Komite wajib mengembangkan prosedur untuk berbagi informasi yang relevan dan praktik terbaik antar Anggota, sesuai keperluan. 2
Penerimaan Salinan
2.1 Setiap Anggota wajib, apabila memungkinkan, berupaya untuk menerima salinan kertas atau elektronik terkait dokumen pendukung yang disyaratkan untuk formalitas impor, ekspor, atau transit.
15
2.2 Ketika suatu lembaga pemerintah Anggota telah memperoleh dokumen asli, lembaga lain dari Anggota tersebut wajib menerima salinan kertas atau elektronik, apabila sesuai, dari lembaga pemegang dokumen asli sebagai pengganti dokumen asli. 2.3 Anggota tidak diperbolehkan mensyaratkan dokumen asli atau salinan deklarasi ekspor yang sebelumnya telah diserahkan kepada otoritas pabean Anggota pengekspor sebagai persyaratan kegiatan impor.11 3
Penggunaan Standar Internasional
3.1 Para Anggota didorong untuk menggunakan standar internasional atau bagian-bagiannya yang relevan sebagai dasar formalitas dan prosedur impor, ekspor, atau transit, kecuali apabila ditentukan lain dalam Persetujuan ini. 3.2 Para Anggota didorong untuk ikut berperan, dalam batas sumber daya yang dimilikinya, dalam proses penyusunan dan peninjauan ulang berkala standar internasional yang relevan oleh organisasi internasional terkait. 3.3 Komite wajib mengembangkan prosedur berbagi informasi yang relevan, dan praktik terbaik, antar Anggota terkait penerapan standar internasional, sesuai keperluan. Komite juga dapat mengundang organisasi internasional yang relevan untuk membahas pekerjaannya terkait standar internasional. Sesuai keperluan, Komite dapat mengidentifikasi standar yang memiliki manfaat tertentu bagi para Anggota. 4
Single Window
4.1 Anggota wajib mengupayakan untuk membangun atau mempertahankan single window, yang memungkinkan para pedagang untuk menyampaikan dokumentasi dan/atau persyaratan data untuk kegiatan impor, ekspor, atau transit barang melalui satu pintu masuk yang ditujukan kepada otoritas atau lembaga yang berpartisipasi. Setelah pemeriksaan oleh otoritas atau lembaga yang berpartisipasi atas dokumentasi dan/atau data, hasil tersebut wajib dinotifikasikan kepada pemohon melalui single window dalam jangka waktu yang wajar. 4.2 Dalam hal di mana persyaratan dokumentasi dan/atau data telah diterima melalui single window, persyaratan dokumen dan/atau data yang sama tidak boleh diminta oleh otoritas atau lembaga yang berpartisipasi kecuali dalam keadaan mendesak dan pengecualian terbatas lain yang telah diumumkan sebelumnya. 4.3 Anggota wajib menyampaikan notifikasi kepada Komite rincian cara kerja single window. 4.4 Anggota wajib, sedapat mungkin dan apabila dapat dilakukan, menggunakan teknologi informasi untuk mendukung single window. 5
11
Pemeriksaan sebelum Pengiriman (Preshipment Inspection)
Tidak ada dalam ayat ini yang melarang Anggota untuk mensyaratkan dokumen seperti sertifikat, izin atau lisensi sebagai persyaratan kegiatan impor barang yang diawasi atau diatur.
16
5.1 Anggota tidak boleh meminta dilakukannya pemeriksaan sebelum pengiriman (preshipment inspection) untuk penentuan klasifikasi tarif dan nilai pabean. 5.2 Tanpa mengurangi hak para Anggota untuk menggunakan preshipment inspection dalam bentuk lain yang tidak dicakup dalam ayat 5.1, para Anggota didorong untuk tidak memperkenalkan atau menerapkan persyaratan baru terkait penggunaannya.12 6
Penggunaan Penyedia Jasa Kepabeananan
6.1 Tanpa mengurangi peran penting penyedia jasa kepabeanan bagi beberapa Anggota, sejak mulai berlakunya Persetujuan ini, Anggota tidak boleh menerapkan aturan baru yang mewajibkan penggunaan penyedia jasa kepabeanan. 6.2 Setiap Anggota wajib menyampaikan notifikasi kepada Komite dan memublikasikan kebijakan terkait penggunaan penyedia jasa kepabeanan. Setiap perubahan lebih lanjut wajib segera diberitahukan dan dipublikasikan. 6.3 Berkaitan dengan pemberian izin penyedia jasa kepabeanan, para Anggota wajib menerapkan aturan-aturan yang transparan dan obyektif. 7 Prosedur-Prosedur Perbatasan yang Berlaku Umum dan Persyaratan Dokumentasi yang Seragam 7.1 Setiap Anggota wajib, sesuai dengan ayat 7.2, menerapkan prosedur kepabeanan yang berlaku umum dan persyaratan dokumentasi yang seragam terkait pelepasan dan pembebasan barang di seluruh wilayahnya. 7.2 Tidak ada dalam Pasal ini yang menghalangi Anggota dari: (a) membedakan prosedur dan persyaratan dokumentasi berdasarkan sifat dan jenis barang, atau moda transportasi yang digunakan; (b) membedakan prosedur dan persyaratan dokumentasi untuk barang berdasarkan manajemen risiko; (c) membedakan prosedur dan persyaratan dokumentasi untuk memberikan pembebasan seluruh atau sebagian dari bea masuk atau pajak; (d) menerapkan sistem pengajuan atau pemrosesan secara elektronik; atau (e) membedakan prosedur dan persyaratan dokumentasi yang sesuai dengan Persetujuan tentang Penerapan Kebijakan Sanitary and Phytosanitary. 8
Barang-Barang yang Ditolak
8.1 Dalam hal barang-barang yang akan diimpor ditolak oleh otoritas yang berwenang dari Anggota karena tidak memenuhi ketentuan sanitary atau phytosanitary atau ketentuan teknis yang ditentukan, Anggota wajib, sebagaimana diatur dan sesuai dengan peraturan perundang12
Ayat ini merujuk pada preshipment inspection yang tercakup dalam Persetujuan Preshipment Inspection, dan tidak menghalangi preshipment inspection untuk tujuan sanitary dan phytosanitary.
17
undangannya, memperbolehkan pengimpor untuk mengirim ulang atau mengembalikan barang yang ditolak kepada pengekspor atau pihak lain yang ditunjuk oleh pengekspor. 8.2 Pada saat pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat 8.1 diberikan dan pengimpor gagal untuk melaksanakannya dalam jangka waktu yang wajar, otoritas yang berwenang dapat mengambil tindakan lain guna menangani barang-barang yang tidak memenuhi persyaratan tersebut. 9
Penerimaan Sementara Barang-Barang dan Pemrosesan ke Dalam dan ke Luar
9.1 Penerimaan Sementara Barang-Barang Setiap Anggota wajib memperbolehkan, sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangannya, barang yang akan dibawa masuk ke dalam wilayah pabean dibebaskan bersyarat, seluruh atau sebagian, dari pembayaran bea masuk dan pajak jika barang-barang tersebut dibawa ke dalam wilayah pabean untuk tujuan tertentu, untuk diekspor kembali dalam jangka waktu tertentu, dan tidak mengalami perubahan apapun kecuali penyusutan dan pengurangan secara normal karena penggunaannya. 9.2 Pemrosesan ke Dalam dan ke Luar (a) Setiap Anggota wajib memperbolehkan, sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangannya, pemrosesan barang ke dalam dan ke luar. Barang yang diperbolehkan untuk pemrosesan ke luar dapat diimpor kembali dengan dikecualikan dari seluruh atau sebagian bea masuk dan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan Anggota tersebut. (b) Berkaitan dengan Pasal ini, istilah "pemrosesan ke dalam" diartikan sebagai prosedur kepabeanan di mana barang-barang tertentu dapat dibawa masuk ke dalam daerah pabean yang dibebaskan bersyarat, baik seluruh atau sebagian, dari pembayaran bea masuk dan pajak, atau memenuhi syarat untuk pengembalian bea, atas dasar bahwa barang tersebut ditujukan untuk manufaktur, pemrosesan, atau perbaikan dan kegiatan ekspor lebih lanjut. (c) Berkaitan dengan Pasal ini, istilah "pemrosesan ke luar" diartikan sebagai prosedur kepabeanan di mana barang-barang yang beredar bebas di suatu daerah pabean Anggota dapat diekspor sementara waktu untuk proses manufaktur, pemrosesan, atau perbaikan di luar negeri dan kemudian diimpor kembali.
PASAL 11: KEBEBASAN TRANSIT 1. Setiap peraturan atau formalitas terkait dengan lalu lintas transit yang diberlakukan oleh Anggota tidak boleh: (a) dipertahankan jika keadaan atau tujuan yang menjadi alasan penetapannya tidak lagi ada atau jika perubahan keadaan atau tujuannya dapat ditangani dengan cara lainnya yang wajar yang tidak terlalu membatasi perdagangan; (b) diterapkan dengan cara yang merupakan pembatasan terselubung terhadap lalu lintas transit.
18
2. Lalu lintas transit tidak boleh dikaitkan dengan penarikan biaya atau ongkos apapun terkait dengan transit, kecuali ongkos transportasi atau ongkos lain yang senilai dengan biaya administrasi yang ditimbulkan oleh transit atau biaya jasa yang diberikan. 3. Anggota tidak boleh meminta, menerapkan, atau mempertahankan pembatasan sukarela atau tindakan serupa lain terkait lalu lintas transit. Hal ini tanpa mengesampingkan peraturan nasional, pengaturan bilateral atau multilateral yang telah ada dan yang akan datang terkait pengaturan transportasi, yang sesuai dengan aturan WTO. 4. Setiap Anggota wajib memberikan perlakuan yang tidak berbeda (no less favourable) atas produk yang akan transit melalui wilayah Anggota lain dibandingkan dengan perlakuan yang diberikan jika produk tersebut diangkut dari tempat asalnya ke tempat tujuan tanpa melalui wilayah Anggota lain. 5. Anggota didorong untuk menyediakan, apabila memungkinkan, infrastruktur fisik yang terpisah (seperti jalur, tempat berlabuh dan sejenisnya) untuk lalu lintas transit. 6. Formalitas, persyaratan dokumentasi, dan pengawasan kepabeanan terkait dengan lalu lintas transit tidak boleh lebih memberatkan dari yang diperlukan untuk: (a) mengidentifikasi barang-barang; dan (b) menjamin terpenuhinya persyaratan transit. 7. Ketika barang telah memulai prosedur transit dan telah diizinkan untuk diteruskan dari titik asal di wilayah Anggota, barang tersebut tidak boleh dikenakan biaya pabean apapun atau penundaan atau pembatasan yang tidak perlu sampai barang tersebut menyelesaikan proses transit di titik tujuan dalam wilayah Anggota tersebut. 8. Anggota tidak boleh memberlakukan peraturan teknis dan prosedur penilaian kesesuaian sebagaimana diatur dalam Persetujuan tentang Hambatan Teknis Perdagangan untuk barang dalam transit. 9. Anggota wajib memperbolehkan dan menyediakan fasilitas pengajuan dan pemrosesan dokumentasi dan data transit sebelum barang tiba. 10. Ketika lalu lintas transit telah sampai di kantor pabean di mana barang keluar dari wilayah Anggota, kantor pabean tersebut wajib segera menghentikan kegiatan transit jika persyaratan transit telah terpenuhi. 11. Dalam hal Anggota mensyaratkan jaminan dalam bentuk surat berharga, deposito atau dalam bentuk uang atau ìnstrumen bukan uang13 yang sesuai untuk lalu lintas transit, jaminan tersebut wajib dibatasi hanya untuk memastikan bahwa persyaratan yang timbul dari lalu lintas transit tersebut terpenuhi. 12. Ketika Anggota menetapkan bahwa persyaratan transit telah terpenuhi, jaminan tersebut wajib dikembalikan secepatnya. 13
Tidak ada dalam ketentuan ini yang melarang Anggota untuk mempertahankan prosedur yang telah ada di mana moda transportasi dapat digunakan sebagai jaminan untuk lalu lintas transit.
19
13. Setiap Anggota wajib, dengan cara yang sesuai dengan peraturan perundang-undangannya, memungkinkan diterimanya comprehensive guarantees yang mencakup transaksi berganda untuk operator yang sama atau pembaharuan jaminan tanpa pengembalian untuk pengiriman selanjutnya. 14. Setiap Anggota wajib memublikasikan informasi yang relevan yang digunakan untuk menentukan jaminan, termasuk transaksi tunggal dan, jika memungkinkan, jaminan transaksi berganda. 15. Setiap Anggota dapat mensyaratkan penggunaan pengiringan atau pengawalan pabean untuk lalu lintas transit hanya dalam keadaan-keadaan yang berisiko tinggi atau ketika kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan kepabeanan tidak dapat dipastikan melalui penggunaan jaminan. Aturan umum yang berlaku untuk pengiringan atau pengawalan pabean wajib dipublikasikan sebagaimana diatur dalam Pasal 1. 16. Anggota wajib berupaya bekerja sama dan berkoordinasi satu sama lain dengan tujuan meningkatkan kebebasan transit. Kerja sama dan koordinasi tersebut dapat mencakup, namun tidak terbatas, kesepahaman terkait dengan: (a) biaya-biaya; (b) formalitas dan persyaratan hukum; dan (c) pelaksanaan aturan transit. 17. Setiap Anggota wajib berupaya untuk menunjuk koordinator nasional terkait transit sehingga semua pertanyaan dan usulan yang diajukan oleh Anggota lain terkait dengan pelaksanaan kegiatan transit yang baik dapat ditangani.
PASAL 12: KERJA SAMA KEPABEANAN 1
Kebijakan Peningkatkan Kepatuhan dan Kerja Sama
1.1 Anggota menyepakati pentingnya memastikan bahwa pedagang menyadari kewajiban kepatuhannya, mendorong kepatuhan secara sukarela guna memungkinkan pengimpor mengoreksi sendiri tanpa penalti dalam kondisi yang memungkinkan, dan menerapkan kebijakan kepatuhan untuk memulai tindakan yang lebih kuat terhadap pedagang yang tidak patuh.14 1.2 Anggota didorong untuk berbagi informasi tentang praktik-praktik terbaik dalam mengelola kepatuhan kepabeanan, termasuk melalui Komite. Anggota didorong untuk bekerja sama dalam pedoman teknis atau bantuan dan dukungan pengembangan kapasitas dengan tujuan untuk mengenakan tindakan kepatuhan dan meningkatkan efektivitasnya.
14
Kegiatan tersebut memiliki tujuan umum untuk mengurangi kekerapan ketidakpatuhan dan pada akhirnya mengurangi keperluan pertukaran informasi dalam rangka penegakan.
20
2
Pertukaran Informasi
2.1 Atas permintaan dan sesuai dengan ketentuan di dalam pasal ini, Anggota wajib bertukar informasi sebagaimana tercantum pada ayat 6.1(b) dan/atau (c) dengan tujuan untuk memverifikasi deklarasi impor atau ekspor dalam kasus-kasus yang diketahui memiliki alasan wajar untuk diragukan kebenaran atau keakuratan deklarasinya. 2.2 Setiap Anggota wajib memberitahukan kepada Komite rincian pusat kontak untuk pertukaran informasi dimaksud. 3
Verifikasi
Anggota wajib mengajukan permintaan informasi hanya setelah melakukan prosedur verifikasi yang sesuai terhadap deklarasi impor atau ekspor dan setelah memeriksa dokumentasi relevan yang tersedia. 4
Permintaan
4.1 Anggota pemohon wajib menyampaikan permintaan secara tertulis kepada Anggota termohon, melalui sarana kertas atau elektronik dalam bahasa resmi WTO atau bahasa lain yang disepakati bersama, termasuk: (a) hal-hal yang mencakup, apabila sesuai dan tersedia, nomor identifikasi deklarasi ekspor sesuai dengan deklarasi impor terkait; (b) tujuan Anggota pemohon untuk meminta informasi atau dokumen, bersama dengan nama dan rincian kontak orang-orang yang terkait dengan permintaan tersebut, jika diketahui; (c) apabila disyaratkan oleh Anggota termohon, konfirmasi15 dari verifikasi yang sesuai; (d) informasi atau dokumen tertentu yang diminta; (e) identitas kantor asal yang mengajukan permohonan; (f) acuan ketentuan peraturan perundang-undangan dan sistem hukum nasional Anggota pemohon yang mengatur pengumpulan, perlindungan, penggunaan, pengungkapan, penyimpanan, dan pemusnahan informasi rahasia dan data pribadi. 4.2 Jika Anggota pemohon tidak dalam posisi untuk memenuhi salah satu butir dari ayat 4.1, Anggota wajib menjelaskan dalam permohonannya. 5
Perlindungan dan Kerahasiaan
5.1 Anggota pemohon wajib, sesuai ayat 5.2 : (a) menyimpan semua informasi atau dokumen yang disediakan oleh Anggota termohon dalam kerahasiaan dan menjamin setidaknya tingkat perlindungan dan kerahasiaan yang sama
15
Hal ini dapat mencakup informasi penting terkait verifikasi yang dilakukan berdasarkan ayat 3. Informasi tersebut wajib diberikan tingkat keamanan dan kerahasiaan yang ditetapkan oleh Anggota yang melakukan verifikasi.
21
dengan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan dan sistem hukum Anggota termohon sebagaimana dijelaskan dalam butir ayat 6.1(b) atau 6.1(c); (b) memberikan informasi atau dokumen hanya kepada otoritas pabean yang menangani masalah tersebut dan menggunakan informasi atau dokumen hanya untuk tujuan yang disebutkan dalam permohonan kecuali Anggota termohon menyetujuinya hal yang sebaliknya secara tertulis; (c) tidak mengungkapkan informasi atau dokumen tanpa izin tertulis khusus dari Anggota termohon; (d) tidak menggunakan informasi atau dokumen yang belum diverifikasi dari Anggota termohon sebagai faktor penentu dalam upaya mengurangi keraguan dalam keadaan apapun; (e) menghormati kondisi khusus suatu kasus yang ditetapkan oleh Anggota termohon mengenai penyimpanan dan pemusnahan informasi atau dokumen rahasia dan data pribadi; dan (f) apabila diminta, menginformasikan Anggota termohon mengenai setiap keputusan dan tindakan yang diambil berdasarkan hasil informasi atau dokumen yang diberikan. 5.2 Anggota pemohon berdasarkan peraturan perundang-undangan dan sistem hukumnya dapat tidak mematuhi salah satu ayat di dalam ayat 5.1. Jika demikian, Anggota pemohon wajib menjelaskan hal ini dalam permohonannya. 5.3 Anggota termohon wajib memperlakukan permohonan dan verifikasi informasi apapun yang diterima berdasarkan ayat 4 dengan setidaknya tingkat perlindungan dan kerahasiaan yang sama yang diberikan oleh Anggota termohon untuk informasi yang serupa. 6
Ketentuan Informasi
6.1 Sesuai dengan ketentuan Pasal ini, Anggota termohon wajib segera: (a) menanggapi secara tertulis, melalui sarana kertas atau elektronik; (b) memberikan informasi khusus sebagaimana tercantum dalam deklarasi impor atau ekspor, atau deklarasi, sejauh hal tersebut tersedia, bersama dengan penjelasan tingkat perlindungan dan kerahasiaan yang disyaratkan oleh Anggota pemohon; (c) jika diminta, memberikan informasi sebagaimana tercantum dalam dokumen berikut, atau dokumen, yang disampaikan untuk mendukung deklarasi impor atau ekspor, sejauh hal tersebut tersedia: faktur komersial, daftar pengepakan, surat keterangan asal dan daftar muatan kapal, dalam bentuk di mana hal tersebut diajukan, baik kertas atau elektronik, bersama dengan penjelasan tingkat perlindungan dan kerahasiaan yang diperlukan dari Anggota pemohon; (d) mengonfirmasikan bahwa dokumen yang diberikan adalah salinan yang benar; (e) memberikan informasi atau menanggapi permohonan tersebut, sedapat mungkin, dalam waktu 90 hari sejak tanggal permohonan.
22
6.2 Anggota termohon dapat mensyaratkan, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan sistem hukumnya, suatu jaminan sebelum informasi diberikan bahwa informasi khusus tersebut tidak akan digunakan sebagai bukti dalam penyelidikan kriminal, proses peradilan, atau dalam proses yang tidak terkait dengan kepabeanan tanpa izin khusus tertulis dari Anggota termohon. Jika Anggota pemohon tidak dapat memenuhi persyaratan tersebut, Anggota pemohon harus menjelaskan secara rinci hal ini kepada Anggota termohon. 7
Penundaan atau Penolakan Permohonan
7.1 Anggota termohon dapat menunda atau menolak sebagian atau seluruh permohonan pemberian informasi, dan wajib memberitahukan Anggota pemohon alasan untuk melakukan hal tersebut, di mana: (a) hal tersebut bertentangan dengan kepentingan umum yang tercermin dalam peraturan perundang-undangan dan sistem hukumnya Anggota termohon; (b) peraturan perundang-undangan dan sistem hukumnya melarang penyebaran informasi tersebut. Dalam kasus seperti itu, Anggota termohon wajib menyampaikan salinan acuan yang relevan dan khusus; (c) penyediaan informasi yang dapat menghambat penegakan hukum atau mengganggu penyelidikan administrasi atau peradilan, tuntutan, atau perkara yang sedang berlangsung; (d) persetujuan pengimpor atau pengekspor disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan dan sistem hukum yang mengatur pengumpulan, perlindungan, penggunaan, pengungkapan, penyimpanan, dan pemusnahan informasi rahasia atau data pribadi dan informasi yang persetujuannya tidak diberikan; atau (e) permintaan informasi diterima setelah berakhirnya persyaratan hukum dari Anggota termohon terkait penyimpanan dokumen. 7.2 Untuk kasus sesuai dengan ayat 4.2 , 5.2, atau 6.2, pengabulan permintaan tersebut menjadi wewenang Anggota termohon. 8
Timbal Balik
Jika Anggota pemohon memandang tidak mampu memenuhi permohonan serupa dari Anggota termohon, atau jika belum menerapkan Pasal ini, hal tersebut wajib dinyatakan dalam permohonannya. Pengabulan permintaan tersebut menjadi wewenang Anggota termohon. 9
Beban Administrasi
9.1 Anggota pemohon wajib mempertimbangkan sumber daya dan implikasi biaya terkait bagi Anggota termohon dalam menanggapi permohonan informasi. Anggota pemohon wajib mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan fiskal untuk mendapatkan permohonannya dan upaya yang diperlukan oleh Anggota termohon dalam memberikan informasi tersebut. 9.2 Jika Anggota termohon menerima permohonan informasi dalam jumlah yang berlebihan atau permohonan informasi dengan cakupan yang tidak tertangani dari satu atau lebih Anggota pemohon
23
dan tidak dapat memenuhi permohonan tersebut dalam waktu yang wajar, Anggota termohon dapat meminta kepada satu atau lebih dari Anggota pemohon untuk memprioritaskan permohonannya guna menyetujui batas praktis yang sesuai dengan keterbatasan sumber daya Anggota termohon. Sekiranya tidak ada kesepakatan bersama, pemenuhan permintaan tersebut menjadi wewenang Anggota termohon berdasarkan hasil penilaian atas prioritasnya. 10 Batasan-Batasan Anggota termohon tidak diwajibkan untuk: (a) memodifikasi format deklarasi impor atau ekspor atau prosedurnya; (b) meminta dokumen selain yang disampaikan bersama dengan deklarasi impor atau ekspor sebagaimana tercantum pada butir 6.1(c); (c) memulai penyelidikan untuk memperoleh informasi; (d) memodifikasi periode penyimpanan informasi tersebut; (e) menyediakan dokumentasi melalui sarana kertas apabila telah tersedia dalam format elektronik; (f) menerjemahkan informasi tersebut; (g) melakukan verifikasi atas keakuratan informasi tersebut; (h) menyediakan informasi yang akan merugikan kepentingan komersial yang sah dari perusahaan-perusahaan tertentu, publik atau swasta. 11 Penggunaan atau Pengungkapan yang Tidak Sah 11.1 Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap persyaratan penggunaan atau pengungkapan informasi yang dipertukarkan berdasarkan Pasal ini, Anggota pemohon yang menerima informasi wajib segera menyampaikan rincian penggunaan atau pengungkapan yang tidak sah dimaksud kepada Anggota termohon yang memberikan informasi dan: (a) mengambil tindakan yang diperlukan untuk mengatasi pelanggaran tersebut; (b) mengambil tindakan yang diperlukan untuk mencegah pelanggaran di masa yang akan datang; dan (c) memberitahukan Anggota termohon tentang tindakan yang diambil sesuai butir (a) dan (b) di atas. 11.2 Anggota termohon dapat menangguhkan kewajibannya terhadap Anggota pemohon berdasarkan Pasal ini sampai tindakan yang dimaksud dalam ayat 11.1 telah diambil. 12 Perjanjian Bilateral dan Regional 12.1 Tidak ada dalam Pasal ini yang menghalangi Anggota untuk bergabung dengan atau mempertahankan persetujuan bilateral, plurilateral, atau regional guna berbagi atau bertukar
24
informasi dan data pabean, termasuk yang dilakukan secara aman dan cepat seperti secara otomatis atau sebelum pengiriman tiba. 12.2 Tidak ada dalam Pasal ini yang dapat ditafsirkan mengubah atau mempengaruhi hak atau kewajiban Anggota dalam persetujuan bilateral, plurilateral, atau regional, atau mengatur pertukaran informasi dan data pabean dalam persetujuan lainnya.
BAGIAN II KETENTUAN PERLAKUAN KHUSUS DAN BERBEDA TERHADAP ANGGOTA-ANGGOTA NEGARA BERKEMBANG DAN NEGARA KURANG BERKEMBANG PASAL 13: PRINSIP-PRINSIP UMUM 1. Ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam Pasal 1 sampai 12 dalam Persetujuan ini wajib diterapkan oleh Anggota dari negara berkembang dan kurang berkembang sejalan dengan Bagian ini, yang didasarkan pada modalitas yang disetujui dalam Lampiran D pada Persetujuan Kerangka Kerja Juli 2004 (WT/L/579) dan ayat 33 dan Lampiran E Deklarasi Menteri di Hong Kong (WT/MIN(05)/DEC). 2. Bantuan dan dukungan pengembangan kapasitas16 harus disediakan untuk membantu Anggota negara berkembang dan negara kurang berkembang dalam menerapkan ketentuan-ketentuan Persetujuan ini, sesuai dengan sifat dan ruang lingkupnya. Tingkatan dan waktu penerapan ketentuan-ketentuan Persetujuan ini harus dikaitkan dengan kapasitas penerapan para Anggota negara berkembang dan kurang berkembang. Dalam hal Anggota negara berkembang dan kurang berkembang masih mengalami kekurangan kapasitas yang diperlukan, penerapan ketentuanketentuan dimaksud tidak akan diwajibkan sampai kapasitas untuk menerapkan telah diperoleh. 3. Anggota negara kurang berkembang hanya akan diwajibkan untuk melaksanakan komitmenkomitmen yang sesuai dengan tingkat pembangunannya, kebutuhan keuangan dan perdagangan atau kemampuan-kemampuan administrasi dan kelembagaannya. 4. Prinsip-prinsip tersebut wajib diterapkan melalui ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam Bagian II.
PASAL 14: KATEGORI-KATEGORI KETENTUAN 1.
Terdapat Tiga Kategori Ketentuan: (a) Kategori A berisikan ketentuan-ketentuan di mana Anggota negara berkembang atau Anggota negara kurang berkembang menentukan waktu pelaksanaan pada saat mulai berlakunya Persetujuan ini, atau dalam hal Anggota negara kurang berkembang dalam
16
Berkaitan dengan Persetujuan ini, “bantuan dan dukungan pengembangan kapasitas” dapat berbentuk bantuan teknis, keuangan, atau jenis bantuan lainnya yang disepakati bersama.
25
waktu satu tahun setelah mulai berlakunya Persetujuan ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 15. (b) Kategori B berisikan ketentuan-ketentuan di mana Anggota negara berkembang atau Anggota negara kurang berkembang menentukan waktu pelaksanaan pada suatu tanggal sesudah suatu masa transisi setelah mulai berlakunya Persetujuan ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 16. (c) Kategori C berisikan ketentuan-ketentuan di mana Anggota negara berkembang atau Anggota negara kurang berkembang menentukan waktu pelaksanaan pada suatu tanggal sesudah suatu masa transisi setelah mulai berlakunya Persetujuan ini dan membutuhkan diperolehnya kapasitas penerapan melalui pemberian bantuan dan dukungan pengembangan kapasitas, sebagaimana diatur dalam Pasal 16. 2. Setiap Anggota negara berkembang dan Anggota negara kurang berkembang wajib menentukan sendiri, secara sendiri-sendiri, ketentuan-ketentuan yang masuk di dalam setiap Kategori A, B dan C.
PASAL 15: NOTIFIKASI DAN PENERAPAN KATEGORI A 1. Pada saat mulai berlakunya Persetujuan ini, setiap Anggota negara berkembang wajib melaksanakan komitmennya di Kategori A. Komitmen-komitmen yang ditetapkan dalam Kategori A tersebut kemudian akan dijadikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Persetujuan ini. 2. Anggota negara kurang berkembang dapat memberitahukan kepada Komite tentang ketentuanketentuan yang telah ditetapkannya dalam Kategori A satu tahun setelah mulai berlakunya Persetujuan ini. Setiap komitmen-komitmen dari Anggota negara kurang berkembang yang ditetapkan dalam Kategori A akan dijadikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Persetujuan ini.
PASAL 16: NOTIFIKASI TANGGAL DEFINITIF UNTUK PENERAPAN KATEGORI B DAN KATEGORI C 1. Berkaitan dengan ketentuan-ketentuan yang oleh Anggota negara berkembang belum ditetapkan dalam Kategori A, Anggota dapat menunda penerapannya sesuai dengan proses yang ditetapkan dalam Pasal ini. Kategori B Anggota Negara Berkembang (a) Pada saat mulai berlakunya Persetujuan ini, setiap Anggota negara berkembang wajib menyampaikan notifikasi kepada Komite ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkannya dalam Kategori B dan tanggal indikatif penerapan masing-masing ketentuan tersebut.17
17
Notifikasi yang disampaikan dapat mencakup pula informasi tambahan yang dipandang perlu oleh Anggota tersebut. Anggota didorong untuk menyampaikan informasi mengenai lembaga atau entitas nasional yang bertanggung jawab atas penerapannya.
26
(b) Tidak lebih dari satu tahun setelah mulai berlakunya Persetujuan ini, setiap Anggota negara berkembang wajib menyampaikan notifikasi kepada Komite tanggal definitif penerapan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Kategori B. Jika Anggota negara berkembang, sebelum tenggat waktu yang ditetapkan, memandang perlunya tambahan waktu untuk menyampaikan notifikasi tanggal definitif tersebut, Anggota tersebut dapat meminta Komite untuk memperpanjang waktu yang secukupnya untuk menyampaikan notifikasi tanggal tersebut. Kategori C Anggota Negara Berkembang (c) Setelah mulai berlakunya Persetujuan ini, setiap Anggota negara berkembang wajib menyampaikan notifikasi kepada Komite ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam Kategori C dan tanggal indikatif penerapan masing-masing. Untuk tujuan transparansi, notifikasi yang disampaikan wajib mencakup informasi tentang bantuan dan dukungan pengembangan kapasitas yang dibutuhkan Anggota untuk menerapkannya.18 (d) Dalam waktu satu tahun setelah mulai berlakunya Persetujuan ini, Para Anggota negara berkembang dan Para Anggota donor yang relevan, dengan mempertimbangkan pengaturan yang telah ada, notifikasi berdasarkan Pasal 22 ayat 1 dan informasi yang disampaikan berdasarkan butir (c) di atas, wajib memberikan informasi kepada Komite terkait pengaturan yang dipertahankan atau baru diikuti yang memerlukan bantuan dan dukungan pengembangan kapasitas guna memungkinkan diterapkannya Kategori C.19 Anggota negara berkembang yang terlibat wajib segera memberitahukan Komite tentang pengaturan tersebut. Komite juga wajib mengundang donor non-Anggota untuk memberikan informasi terkait pengaturan yang telah ada atau yang telah selesai dilaksanakan. (e) Dalam waktu 18 bulan sejak tanggal penyampaian informasi sebagaimana diatur dalam butir (d), Anggota donor dan Anggota negara berkembang terkait wajib memberitahukan kepada Komite tentang perkembangan pemberian bantuan dan dukungan pengembangan kapasitas. Setiap Anggota negara berkembang wajib, pada saat yang sama, menyampaikan notifikasi daftar tanggal definitif penerapannya. 2. Berkaitan dengan ketentuan yang Anggota negara kurang berkembang belum tetapkan dalam Kategori A, para Anggota negara kurang berkembang dapat menunda penerapannya sesuai dengan proses yang ditetapkan dalam Pasal ini. Kategori B Anggota Negara Kurang Berkembang (a) Tidak lebih dari satu tahun setelah mulai berlakunya Persetujuan ini, Anggota negara kurang berkembang wajib menyampaikan notifikasi kepada Komite ketentuan-ketentuannya dalam Kategori B dan dapat menyampaikan notifikasi tanggal indikatif penerapan masing-masing ketentuan, dengan mempertimbangkan kelonggaran yang sebesar-besarnya untuk para Anggota negara kurang berkembang. 18
Anggota dapat menyampaikan pula informasi mengenai rencana atau proyek nasional terkait penerapan fasilitasi perdagangan, lembaga atau entitas nasional yang bertanggung jawab untuk penerapannya, dan donor-donor yang telah memiliki pengaturan dengan Anggota tersebut dalam menyampaikan bantuan. 19 Pengaturan-pengaturan tersebut akan dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama, baik secara bilateral atau melalui organisasi internasional yang terkait, sesuai dengan Pasal 21 ayat 3.
27
(b) Tidak lebih dari dua tahun setelah penyampaian notifikasi tanggal sebagaimana diatur dalam butir (a) di atas, setiap Anggota negara kurang berkembang wajib menyampaikan notifikasi kepada Komite untuk mengonfirmasikan penetapan ketentuan dan memberitahukan tanggal penerapannya. Jika suatu Anggota negara kurang berkembang, sebelum tenggat waktu yang ditetapkan, memandang perlunya tambahan waktu untuk menyampaikan notifikasi tanggal definitif tersebut, Anggota tersebut dapat meminta Komite untuk memperpanjang waktu yang secukupnya untuk menyampaikan notifikasi tanggal tersebut. Kategori C Anggota Negara Kurang Berkembang (c) Untuk tujuan transparansi dan memfasilitasi pengaturan dengan donor, satu tahun setelah mulai berlakunya Persetujuan ini, setiap Anggota negara kurang berkembang wajib menyampaikan notifikasi kepada Komite ketentuan yang telah ditetapkannya dalam Kategori C, dengan mempertimbangkan kelonggaran yang sebesar-besarnya untuk para Anggota negara kurang berkembang. (d) Satu tahun setelah tanggal sebagaimana diatur dalam butir (c) di atas, para Anggota negara kurang berkembang wajib menyampaikan informasi mengenai bantuan dan dukungan pengembangan kapasitas yang dibutuhkan oleh Anggota tersebut agar dapat menerapkannya.20 (e) Tidak lebih dari dua tahun setelah penyampaian notifikasi berdasarkan butir (d) di atas, para Anggota negara kurang berkembang dan para Anggota donor yang relevan, dengan mempertimbangkan informasi yang disampaikan sebagaimana diatur pada butir (d) di atas, wajib memberikan informasi kepada Komite mengenai pengaturan-pengaturan yang dipertahankan atau baru diikuti yang memerlukan bantuan dan dukungan pengembangan kapasitas guna memungkinkan diterapkannya Kategori C.21 Anggota negara kurang berkembang yang berpartisipasi wajib segera menginformasikan kepada Komite mengenai pengaturan tersebut. Anggota negara kurang berkembang wajib, pada saat yang sama, menyampaikan notifikasi mengenai tanggal indikatif untuk penerapan masing-masing komitmen Kategori C yang tercakup dalam pengaturan bantuan dan dukungan tersebut. Komite juga wajib mengundang donor non-Anggota untuk memberikan informasi terkait pengaturan yang telah ada atau yang telah selesai dilaksanakan. (f) Tidak lebih dari 18 bulan sejak tanggal penyampaian informasi sebagaimana diatur dalam butir (e), para Anggota donor yang relevan dan masing-masing Anggota negara kurang berkembang wajib menginformasikan kepada Komite tentang perkembangan dalam pemberian bantuan dan dukungan pengembangan kapasitas. Setiap Anggota negara kurang berkembang wajib, pada saat yang sama, menyampaikan notifikasi kepada Komite mengenai daftar tanggal definitif untuk penerapannya. 3. Para Anggota negara berkembang dan para Anggota negara kurang berkembang yang mengalami kesulitan dalam penyampaian tanggal definitif untuk penerapan sesuai tenggat waktu 20
Anggota-anggota dapat menyampaikan pula informasi mengenai rencana-rencana pelaksanaan atau proyek nasional terkait fasilitasi perdagangan, instansi atau badan nasional yang bertanggung jawab untuk pelaksanaan, dan donor-donor yang telah memiliki pengaturan penyampaian bantuan dengan Anggota tersebut. 21 Pengaturan-pengaturan tersebut akan dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama, baik secara bilateral atau melalui organisasi internasional yang terkait, sesuai dengan Pasal 21 ayat 3.
28
yang ditetapkan dalam ayat 1 dan 2 karena kurangnya dukungan donor atau kurangnya kemajuan dalam pemberian bantuan dan dukungan pengembangan kapasitas harus menyampaikan notifikasi kepada Komite sedini mungkin sebelum berakhirnya tenggat waktu tersebut. Para Anggota menyepakati untuk bekerja sama dalam membantu mengatasi kesulitan-kesulitan tersebut, dengan mempertimbangkan kondisi tertentu dan masalah-masalah khusus yang dihadapi oleh Anggota tersebut. Komite wajib, sesuai keperluan, mengambil tindakan untuk mengatasi kesulitan-kesulitan tersebut termasuk, apabila diperlukan, dengan memperpanjang tenggat waktu bagi Anggota dimaksud dalam penyampaian notifikasi mengenai tanggal definitifnya. 4. Tiga bulan sebelum tenggat waktu sebagaimana diatur pada butir 1(b) atau (e), atau dalam hal Anggota negara kurang berkembang, butir 2(b) atau (f), Sekretariat wajib mengingatkan Anggota jika Anggota tersebut belum menyampaikan notifikasi mengenai tanggal definitif untuk penerapan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkannya dalam Kategori B atau C. Jika Anggota tidak meminta pemberlakuan ayat 3, atau dalam hal Anggota negara berkembang butir 1 (b), atau dalam hal Anggota Negara kurang berkembang butir 2(b), untuk memperpanjang tenggat waktu dan belum menyampaikan notifikasi mengenai tanggal definitif penerapannya, Anggota tersebut wajib menerapkan ketentuan-ketentuan dalam waktu satu tahun setelah tenggat waktu sebagaimana diatur pada butir 1 (b) atau (e), atau dalam hal Anggota negara kurang berkembang, butir 2(b) atau 2(f), atau diperpanjang sesuai ayat 3. 5. Tidak lebih dari 60 hari setelah tanggal penyampaian notifikasi tanggal definitif untuk penerapan ketentuan-ketentuan dalam Kategori B dan Kategori C sebagaimana diatur dalam ayat 1, 2, atau 3, Komite wajib memperhatikan lampiran-lampiran yang berisikan tanggal definitif masingmasing Anggota untuk penerapan ketentuan dalam Kategori B dan Kategori C, termasuk tanggal yang ditetapkan sesuai ayat 4, sehingga menjadikan lampiran-lampiran tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Persetujuan ini.
PASAL 17: MEKANISME PERINGATAN DINI: PERPANJANGAN TANGGAL PELAKSANAAN KETENTUAN-KETENTUAN DALAM KATEGORI B DAN C 1. (a) Anggota negara berkembang atau Anggota negara kurang berkembang yang memandang adanya kesulitan dalam menerapkan suatu ketentuan yang telah ditetapkannya dalam Kategori B atau Kategori C berdasarkan tanggal definitif yang ditetapkan sesuai Pasal 16 butir 1(b) atau (e), atau dalam hal Anggota negara kurang berkembang Pasal 16 butir 2(b) atau (f), harus menyampaikan notifikasi kepada Komite. Para Anggota negara berkembang harus menyampaikan notifikasi kepada Komite tidak lebih dari 120 hari sebelum berakhirnya tanggal penerapan. Para Anggota negara kurang berkembang wajib menyampaikan notifikasi kepada Komite tidak lebih dari 90 hari sebelum tanggal tersebut. (b) Notifikasi kepada Komite wajib mengindikasikan tanggal baru di mana Anggota negara berkembang atau Anggota negara kurang berkembang memperkirakan dapat menerapkan ketentuan terkait. Notifikasi juga wajib mengindikasikan alasan-alasan yang mendasari keterlambatan yang diperkirakan dalam penerapan. Alasan-alasan tersebut dapat mencakup
29
kebutuhan bantuan dan dukungan untuk pengembangan kapasitas yang sebelumnya tidak diperkirakan atau bantuan dan dukungan tambahan untuk membantu pengembangan kapasitas. 2. Dalam hal permohonan untuk tambahan waktu penerapan oleh Anggota negara berkembang tidak melebihi 18 bulan atau permohonan tambahan waktu penerapan oleh Anggota negara kurang berkembang tidak melebihi 3 tahun, negara pemohon berhak atas waktu tambahan tersebut tanpa tindakan lebih lanjut apapun oleh Komite. 3. Dalam hal Anggota negara berkembang atau negara kurang berkembang memandang memerlukan perpanjangan pertama yang lebih lama dari yang ditentukan dalam ayat 2 atau untuk perpanjangan kedua atau perpanjangan berikutnya, Anggota dimaksud wajib menyampaikan kepada Komite permohonan perpanjangan yang berisikan informasi sebagaimana dijelaskan dalam butir 1(b) tidak lebih dari 120 hari bagi Anggota negara berkembang dan 90 hari bagi Anggota negara kurang berkembang sebelum berakhirnya tanggal penerapan definitif yang pertama kali disampaikan atau tanggal setelah perpanjangan. 4. Komite wajib memberikan pertimbangan yang simpatik dalam pengabulan permohonan perpanjangan waktu dengan mempertimbangkan keadaan khusus Anggota yang mengajukan permohonan. Keadaan-keadaan tersebut dapat mencakup kesulitan dan penundaan untuk mendapatkan bantuan dan dukungan pengembangan kapasitas.
PASAL 18: PENERAPAN KATEGORI B DAN KATEGORI C 1. Sesuai Pasal 13 ayat 2, jika Anggota negara berkembang atau Anggota negara kurang berkembang, telah memenuhi prosedur-prosedur sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 16 ayat 1 atau 2 dan Pasal 17, dan dalam hal permohonan perpanjangan belum dikabulkan atau dalam hal Anggota negara berkembang atau Anggota negara kurang berkembang mengalami keadaan yang tidak yang menghalangi dikabulkannya perpanjangan sesuai Pasal 17, bahwa berdasarkan penaksirannya sendiri bahwa kapasitasnya untuk menerapkan ketentuan dalam Kategori C terus mengalami kekurangan, Anggota tersebut wajib menyampaikan notifikasi kepada Komite mengenai ketidakmampuannya untuk menerapkan ketentuan tersebut. 2. Komite wajib segera membentuk suatu Kelompok Ahli, dan dalam kondisi apapun tidak boleh lebih dari 60 hari setelah Komite menerima notifikasi dari Anggota negara berkembang atau Anggota negara kurang berkembang tersebut. Kelompok Ahli akan memeriksa isu tersebut dan membuat suatu rekomendasi kepada Komite dalam waktu 120 hari sejak pembentukannya. 3. Kelompok Ahli wajib terdiri dari lima orang yang tidak memiliki keterikatan yang memiliki kualifikasi tinggi di bidang fasilitasi perdagangan serta bantuan dan dukungan pengembangan kapasitas. Komposisi Kelompok Ahli wajib memastikan keseimbangan antara warga negara dari Anggota negara berkembang dan negara maju. Dalam hal Anggota negara kurang berkembang terlibat, Kelompok Ahli wajib menyertakan setidaknya satu warga negara dari Anggota negara kurang berkembang. Jika Komite tidak dapat menyepakati komposisi Kelompok Ahli dalam waktu 20 hari sejak pembentukannya, Direktur Jenderal, setelah konsultasi dengan ketua Komite, wajib menentukan komposisi Kelompok Ahli sesuai dengan persyaratan dalam ayat ini.
30
4. Kelompok Ahli wajib mempertimbangkan hasil penaksiran sendiri Anggota terkait kurangnya kapasitas dan wajib membuat rekomendasi kepada Komite. Dalam mempertimbangkan rekomendasi Kelompok Ahli yang terkait dengan Anggota negara kurang berkembang, Komite wajib, apabila diperlukan, mengambil tindakan yang dapat memfasilitasi diperolehnya kapasitas penerapan yang berkelanjutan. 5. Anggota tidak tunduk pada Kesepakatan tentang Penyelesaian Sengketa terkait isu ini sejak Anggota negara berkembang menyampaikan notifikasi kepada Komite mengenai ketidakmampuannya untuk menerapkan ketentuan terkait sampai pertemuan pertama Komite setelah menerima rekomendasi dari Kelompok Ahli. Pada pertemuan tersebut, Komite wajib mempertimbangkan rekomendasi dari Kelompok Ahli. Bagi Anggota negara kurang berkembang, proses dalam Kesepakatan tentang Penyelesaian Sengketa tidak berlaku bagi masing-masing ketentuan sejak tanggal penyampaian notifikasi kepada Komite mengenai ketidakmampuannya untuk menerapkan ketentuan tersebut hingga Komite membuat suatu keputusan terkait masalah dimaksud, atau dalam waktu 24 bulan setelah penetapan tanggal pertemuan pertama Komite sebagaimana diatur di atas, atau manapun yang terlebih dahulu. 6. Dalam hal Anggota negara kurang berkembang kehilangan kemampuannya untuk menerapkan suatu komitmen dalam Kategori C, Anggota tersebut dapat memberitahu Komite dan mengikuti prosedur yang ditetapkan dalam Pasal ini
PASAL 19: PEMINDAHAN ANTARA KATEGORI B DAN C 1. Anggota negara berkembang dan Anggota negara kurang berkembang yang telah menyampaikan notifikasi ketentuan-ketentuan dalam Kategori B dan C dapat memindahkan ketentuan-ketentuan diantara kategori tersebut melalui penyampaian suatu pemberitahuan kepada Komite. Dalam hal suatu Anggota mengusulkan pemindahan ketentuan dari Kategori B ke Kategori C, Anggota wajib menyampaikan informasi tentang bantuan dan dukungan yang dibutuhkan untuk mengembangkan kapasitas. 2. Dalam hal diperlukannya tambahan waktu untuk melaksanakan suatu ketentuan yang telah dipindahkan dari Kategori B ke Kategori C, Anggota dapat: (a) menggunakan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 17, termasuk kesempatan untuk perpanjangan otomatis; atau (b) memohon Komite untuk memeriksa permohonan Anggota untuk penambahan waktu guna menerapkan ketentuan tersebut dan, jika diperlukan, bantuan dan dukungan pengembangan kapasitas, termasuk kemungkinan tinjauan ulang dan rekomendasi oleh Kelompok Ahli sesuai Pasal 18; atau (c) dalam hal Anggota negara kurang berkembang, tanggal implementasi baru apapun yang melebihi empat tahun setelah tanggal yang pertama kali disampaikan dalam Kategori B wajib mendapatkan persetujuan Komite. Sebagai tambahan, Anggota negara kurang berkembang dapat memanfaatkan Pasal 17. Dipahami bahwa bantuan dan dukungan
31
pengembangan kapasitas diperlukan bagi Anggota negara kurang berkembang yang melakukan pemindahan.
PASAL 20: MASA TENGGANG BAGI PENERAPAN PEMAHAMAN TENTANG ATURAN DAN PROSEDUR YANG MENGATUR PENYELESAIAN SENGKETA 1. Dalam jangka waktu dua tahun setelah mulai berlakunya Persetujuan ini, ketentuan-ketentuan dalam Pasal XXII dan XXIII GATT 1994 seperti yang telah dijabarkan dan diterapkan oleh Kesepakatan tentang Aturan dan Prosedur yang Mengatur Penyelesaian Sengketa tidak berlaku dalam penyelesaian sengketa dengan Anggota negara berkembang terkait ketentuan apapun yang ditetapkan dalam Kategori A. 2. Dalam jangka waktu enam tahun setelah mulai berlakunya Persetujuan ini, ketentuanketentuan dalam Pasal XXII dan XXIII GATT 1994 seperti yang telah dijabarkan dan diterapkan oleh Kesepakatan tentang Aturan dan Prosedur yang Mengatur Penyelesaian Sengketa tidak berlaku dalam penyelesaian sengketa terhadap Anggota negara kurang berkembang mengenai ketentuan apapun yang ditetapkan oleh Anggota tersebut dalam Kategori A. 3. Dalam jangka waktu delapan tahun setelah penerapan suatu ketentuan dalam Kategori B atau C oleh Anggota negara kurang berkembang, ketentuan-ketentuan dalam Pasal XXII dan XXIII GATT 1994 seperti yang telah dijabarkan dan diterapkan oleh Kesepakatan tentang Aturan dan Prosedur yang Mengatur Penyelesaian Sengketa tidak berlaku dalam penyelesaian sengketa terhadap Anggota negara kurang berkembang menyangkut ketentuan dimaksud. 4. Tanpa mengesampingkan masa tenggang dalam penerapan Kesepakatan tentang Aturan dan Prosedur yang mengatur Penyelesaian Sengketa, sebelum mengajukan permohonan konsultasi sesuai Pasal XXII atau XXIII dari GATT 1994, dan di semua tahapan prosedur penyelesaian sengketa berkaitan dengan suatu kebijakan dari Anggota negara kurang berkembang, Anggota wajib memberikan pertimbangan khusus terhadap situasi khusus dari para Anggota negara kurang berkembang. Dalam hal ini, para Anggota wajib menahan diri dalam mengangkat permasalahan dalam kerangka Kesepakatan Aturan dan Prosedur yang mengatur Penyelesaian Sengketa yang melibatkan para Anggota negara kurang berkembang. 5. Setiap Anggota wajib, apabila diminta, selama masa tenggang yang diizinkan dalam Pasal ini, memberikan kesempatan yang cukup kepada para Anggota lainnya untuk melakukan pembahasan terkait dengan masalah apapun yang berhubungan dengan penerapan Persetujuan ini.
PASAL 21: KETENTUAN TENTANG BANTUAN DAN DUKUNGAN PENGEMBANGAN KAPASITAS 1. Anggota donor menyepakati untuk memfasilitasi pemberian bantuan dan dukungan pengembangan kapasitas bagi Anggota negara berkembang dan negara kurang berkembang berdasarkan kesepakatan bersama baik secara bilateral atau melalui organisasi internasional yang sesuai. Tujuannya adalah untuk membantu Anggota negara berkembang dan negara kurang berkembang dalam menerapkan ketentuan-ketentuan dalam Bagian I Persetujuan ini.
32
2. Mengingat kebutuhan khusus Anggota negara kurang berkembang, bantuan dan dukungan yang tepat sasaran harus diberikan kepada Anggota negara kurang berkembang sehingga dapat membantu membangun kapasitas yang berkelanjutan untuk menerapkan komitmennya. Melalui mekanisme kerja sama pembangunan yang relevan dan konsisten dengan prinsip-prinsip bantuan teknis dan dukungan pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud dalam ayat 3, para mitra pembangunan wajib berusaha menyediakan bantuan dan dukungan dalam pengembangan kapasitas di bidang ini dengan cara yang tidak merintangi prioritas pembangunan yang telah ada. 3. Anggota wajib berusaha untuk menerapkan prinsip-prinsip berikut dalam menyediakan bantuan dan dukungan pengembangan kapasitas berkaitan dengan penerapan Persetujuan ini: (a) memperhitungkan seluruh kerangka pembangunan negara dan wilayah penerima dan, apabila relevan dan diperlukan, reformasi dan program bantuan teknis yang tengah dilakukan; (b) mencakup, apabila relevan dan diperlukan, kegiatan untuk mengatasi tantangan regional dan sub-regional serta mendukung integrasi regional dan sub-regional; (c) memastikan agar kegiatan reformasi fasilitasi perdagangan yang tengah dilakukan pihak swasta dipertimbangkan dalam kegiatan bantuan; (d) mendukung koordinasi antar dan di antara Anggota dan institusi lain yang relevan, termasuk komunitas ekonomi regional, guna memastikan efektivitas dan hasil yang sebesar-besarnya dari bantuan ini. Untuk tujuan ini: (i)
koordinasi, terutama di negara atau wilayah di mana bantuan akan diberikan, antar Anggota mitra dan donor dan di antara para donor bilateral dan multilateral harus ditujukan menghindari tumpang tindih dan duplikasi dalam program bantuan dan kegiatan reformasi yang tidak konsisten melalui koordinasi erat dalam pemberian bantuan teknis dan pengembangan kapasitas;
(ii) bagi Anggota-anggota negara kurang berkembang, Kerangka Kerja Terpadu (Enhanced Integrated Framework) untuk bantuan terkait perdagangan bagi negara kurang berkembang harus menjadi bagian dari proses koordinasi ini; dan (iii) Anggota juga harus mendukung koordinasi internal antara para pejabat perdagangan dan pembangunan, baik di pusat dan di Jenewa, dalam penerapan Persetujuan ini dan bantuan teknis. (e) mendorong penggunaan struktur koordinasi yang sudah ada di dalam negeri dan regional seperti panel diskusi dan kelompok-kelompok konsultasi untuk mengoordinasikan dan memantau upaya penerapan; dan (f) mendorong Anggota negara berkembang untuk menyediakan pengembangan kapasitas kepada Anggota negara berkembang dan negara kurang berkembang lainnya dan mempertimbangkan pemberian dukungan terhadap kegiatan-kegiatan dimaksud, sekiranya memungkinkan. 4.
Komite wajib menyelenggarakan setidak-tidaknya satu sesi khusus setiap tahun untuk:
33
(a) membahas setiap masalah yang menyangkut penerapan ketentuan atau bagian dari ketentuan dalam Persetujuan ini; (b) meninjau ulang perkembangan dalam pemberian bantuan dan dukungan pengembangan kapasitas untuk mendukung penerapan dari Persetujuan, termasuk Anggota negara berkembang atau negara kurang berkembang manapun yang tidak menerima bantuan dan dukungan pengembangan kapasitas yang memadai; (c) berbagi pengalaman dan informasi mengenai bantuan dan dukungan pengembangan kapasitas yang tengah berlangsung dan program penerapan, termasuk tantangan dan keberhasilannya; (d) meninjau ulang notifikasi donor sebagaimana diatur dalam Pasal 22; dan (e) meninjau ulang pelaksanaan dari ayat 2.
PASAL 22: INFORMASI TENTANG BANTUAN DAN DUKUNGAN PENGEMBANGAN KAPASITAS UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA KOMITE 1. Dalam rangka transparansi bagi Anggota negara berkembang dan Anggota negara kurang berkembang mengenai pemberian bantuan dan dukungan pengembangan kapasitas dalam penerapan Bagian I, setiap Anggota donor yang membantu Anggota negara berkembang dan Anggota negara kurang berkembang dalam penerapan Persetujuan ini wajib menyampaikan kepada Komite, pada saat mulai berlakunya Persetujuan ini dan setiap tahun setelahnya, informasi mengenai penyampaian bantuan dan dukungan pengembangan kapasitas dalam 12 bulan terakhir dan, jika tersedia, yang dijanjikan dalam 12 bulan ke depan22, sebagai berikut: (a) penjelasan mengenai bantuan dan dukungan pengembangan kapasitas; (b) status dan jumlah yang dijanjikan/disampaikan; (c) prosedur-prosedur penyampaian bantuan dan dukungan; (d) Anggota penerima atau, sekiranya diperlukan, wilayah; dan (e) lembaga pelaksana Anggota yang menyediakan bantuan dan dukungan. Informasi wajib disediakan dalam format sebagaimana ditentukan dalam Lampiran 1. Berkaitan dengan Anggota Organisation for Economic Cooperation and Development (selanjutnya dalam Persetujuan ini disebut sebagai “OECD”), informasi yang disampaikan dapat didasarkan pada informasi yang relevan dari OECD Creditor Reporting System. Anggota negara berkembang yang menyatakan mampu menyediakan bantuan dan dukungan pengembangan kapasitas didorong untuk menyediakan informasi tersebut di atas.
22
Informasi yang disediakan akan mencerminkan pemberian bantuan yang berdasarkan permintaan untuk pemberian bantuan dan dukungan pengembangan kapasitas yang dilakukan berdasarkan permintaan.
34
2. Anggota donor yang membantu Anggota negara berkembang dan Anggota negara kurang berkembang wajib menyampaikan kepada Komite: (a) pusat kontak lembaga yang bertanggung jawab menyediakan bantuan dan dukungan pengembangan kapasitas terkait dengan penerapan Bagian I dalam Persetujuan ini yang meliputi, apabila memungkinkan, informasi mengenai pusat kontak di dalam negara atau kawasan di mana bantuan dan dukungan akan disediakan; dan (b) informasi mengenai proses dan mekanisme permintaan bantuan dan dukungan pengembangan kapasitas. Anggota negara berkembang yang menyatakan mampu menyediakan bantuan dan dukungan pengembangan kapasitas didorong untuk menyediakan informasi tersebut di atas. 3. Anggota negara berkembang dan Anggota negara kurang berkembang yang bermaksud memanfaatkan bantuan dan dukungan pengembangan kapasitas terkait fasilitasi perdagangan wajib menyampaikan kepada Komite informasi mengenai pusat kontak dari kantor yang bertanggung jawab untuk mengoordinasikan dan memprioritaskan bantuan dan dukungan tersebut. 4. Anggota dapat menyediakan informasi sebagaimana diatur dalam ayat 2 dan 3 melalui acuan internet dan wajib memperbaharui informasi sekiranya diperlukan. Sekretariat wajib membuat seluruh informasi tersebut tersedia untuk umum. 5. Komite wajib mengundang organisasi internasional dan regional yang relevan (seperti International Monetary Fund, OECD, United Nations Conference on Trade and Development, WCO, United Nations Regional Commissions, World Bank, atau badan-badan subsidernya, dan bank pembangunan regional) dan lembaga kerja sama lainnya untuk menyediakan informasi sebagaimana diatur dalam ayat 1, 2, dan 4.
BAGIAN III PENGATURAN KELEMBAGAAN DAN KETENTUAN PENUTUP PASAL 23: PENGATURAN KELEMBAGAAN 1
Komite Fasilitasi Perdagangan
1.1 Komite Fasilitasi Perdagangan dengan ini dibentuk. 1.2 Komite wajib membuka diri bagi partisipasi semua Anggota dan wajib memilih Ketuanya. Komite akan bertemu sesuai kebutuhan dan yang diatur oleh ketentuan yang relevan dalam Persetujuan ini, tetapi tidak kurang dari sekali dalam satu tahun, dengan tujuan memberikan Anggota kesempatan melakukan konsultasi mengenai hal-hal apapun yang terkait dengan pelaksanaan Persetujuan ini atau pencapaian tujuannya. Komite wajib melaksanakan tanggung jawab tersebut sebagaimana yang telah ditugaskan sesuai Persetujuan ini atau oleh Anggota. Komite wajib menyusun aturan prosedurnya.
35
1.3 Komite dapat membentuk badan-badan subsider apabila diperlukan. Semua badan tersebut wajib melapor kepada Komite. 1.4 Komite wajib mengembangkan prosedur bagi anggota dalam berbagi informasi yang relevan dan praktik-praktik terbaik yang sesuai. 1.5 Komite wajib menjaga hubungan dekat dengan organisasi-organisasi internasional lain di bidang fasilitasi perdagangan, seperti WCO, dengan tujuan memperoleh saran terbaik yang tersedia dalam penerapan dan administrasi Persetujuan ini dan guna memastikan bahwa duplikasi usaha yang tidak perlu dapat dihindari. Untuk tujuan ini, Komite dapat mengundang perwakilan organisasi tersebut atau badan subsidernya untuk: (a) menghadiri pertemuan Komite; dan (b) membahas hal-hal khusus terkait penerapan Persetujuan ini. 1.6 Komite wajib meninjau ulang pelaksanaan dan penerapan Persetujuan ini empat tahun sejak mulai berlakunya, dan secara berkala sesudahnya. 1.7 Anggota didorong untuk menyampaikan kepada Komite pertanyaan terkait isu penerapan dan pelaksanaan Persetujuan ini. 1.8 Komite wajib mendorong dan memfasilitasi pembahasan ad hoc antar Anggota terkait isu-isu khusus dalam Persetujuan ini dengan tujuan mencapai solusi yang memuaskan semua pihak dengan segera. 2
Komite Nasional Fasilitasi Perdagangan
Setiap Anggota wajib membentuk dan/atau mempertahankan suatu komite nasional fasilitasi perdagangan atau menunjuk mekanisme yang telah ada untuk memfasilitasi koordinasi dalam negeri dan penerapan ketentuan Persetujuan ini.
PASAL 24 : KETENTUAN PENUTUP 1. Berkaitan dengan Persetujuan ini, istilah “Anggota” dianggap mencakup otoritas yang berwenang dari Anggota tersebut. 2.
Semua ketentuan dari Persetujuan ini mengikat semua Anggota.
3. Anggota wajib menerapkan Persetujuan ini sejak tanggal mulai berlakunya. Anggota negara berkembang dan Anggota negara kurang berkembang yang memilih untuk menggunakan ketentuan dalam Bagian II wajib menerapkan Persetujuan ini sesuai dengan Bagian II. 4. Anggota yang menerima Persetujuan ini setelah mulai berlakunya wajib menerapkan komitmen-komitmennya dalam Kategori B dan C dengan memperhitungkan masa yang relevan dari tanggal mulai berlakunya Persetujuan ini.
36
5. Anggota dari suatu serikat kepabeanan atau suatu persetujuan ekonomi regional dapat menggunakan pendekatan regional untuk membantu penerapan kewajiban-kewajibannya dalam Persetujuan ini melalui pembentukan dan penggunaan badan-badan regional. 6. Tanpa mengesampingkan kesepakatan tentang penafsiran (general interpretative note) Lampiran 1A Persetujuan Marrakesh tentang Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia, tidak ada dalam Persetujuan ini yang dapat ditafsirkan untuk mengurangi kewajiban Anggota berdasarkan GATT 1994. Sebagai tambahan, tidak ada dalam Persetujuan ini yang dapat ditafsirkan untuk mengurangi hak dan kewajiban Anggota di bawah Persetujuan tentang Hambatan Teknis Perdagangan dan Persetujuan tentang Penerapan Kebijakan Sanitary and Phytosanitary. 7. Semua pengecualian dan pembebasan23 berdasarkan GATT 1994 wajib diterapkan terhadap ketentuan dalam Persetujuan ini. Pengecualian yang dapat diterapkan berdasarkan GATT 1994 atau bagiannya, dikabulkan sesuai Pasal IX:3 dan Pasal IX:4 Persetujuan Marrakesh tentang Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia dan semua perubahan tambahan sesuai tanggal mulai berlakunya Persetujuan ini, wajib berlaku untuk ketentuan dalam Persetujuan ini. 8. Ketentuan dalam Pasal XXII dan XXIII GATT 1994 sebagaimana dijabarkan dan diterapkan oleh Kesepakatan tentang Penyelesaian Sengketa wajib berlaku dalam konsultasi dan penyelesaian sengketa berdasarkan Persetujuan ini, kecuali bila ditentukan lain secara spesifik dalam Persetujuan ini. 9. Reservasi berkenaan dengan ketentuan apapun dari Persetujuan ini tidak dapat berlaku tanpa persetujuan Anggota lainnya. 10. Komitmen-komitmen Kategori A dari Anggota negara berkembang dan Anggota negara kurang berkembang yang terlampir pada Persetujuan ini sesuai dengan Pasal 15 ayat 1 dan 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Persetujuan ini. 11. Komitmen-komitmen Kategori B dan C dari Anggota negara berkembang dan Anggota negara kurang berkembang yang tercatat oleh Komite dan terlampir pada Persetujuan ini sesuai dengan Pasal 16 ayat 5 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Persetujuan ini.
23
Hal ini termasuk Pasal V:7 dan X:1 GATT 1994 dan Ad note Pasal VIII GATT 1994.
37
Lampiran 1: Format Notifikasi Berdasarkan Pasal 22 Ayat 1 Negara Donor: Periode yang Dicakup oleh Notifikasi:
Uraian Bantuan Teknis dan Keuangan serta Sumber Daya Peningkatan Kapasitas
Status dan Jumlah yang Dikomitmenkan/ Dicairkan
Negara/Kawasan Penerima (Dimana Diperlukan)
38
Institusi Pelaksana di Negara Anggota yang Menyediakan Bantuan
Prosedur Pencairan Bantuan
