PERSEPSI WIRAUSAHAWAN TENTANG RENCANA REGULASI PERPAJAKAN UNTUK USAHA KECIL DAN MENENGAH

PERSEPSI WIRAUSAHAWAN TENTANG RENCANA REGULASI PERPAJAKAN UNTUK USAHA KECIL DAN MENENGAH Dwi Irawan, Siti Zubaidah, Ihyaul Ulum Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang Jl. Raya Tlogomas No. 246 Malang Email: [email protected] Abstract This research aimed to examine description how the perception of entrepreneurs about the regulatory scheme of taxation for SMEs. This research is a quantitative descriptive research for describe the phenomena that occur by using statistical data. Primary data obtained by distributing questionnaires to the respondents. The questionnaire distributed to 45 respondents who are all entrepreneurs whose business belonging to the small and medium industries. Preparation of the questionnaire in this research using a Likert scale, the next questionnaire will be tabulated based on the assessment that has been determined. To analyze the opinion of respondents is based on the opinion of most of the respondents. Based on the results of data analysis, all of the research's respondents stated that they do not know about the regulatory scheme of taxation for SMEs. But the opinion of the respondents can be concluded that the perception of entrepreneurs about the regulatory scheme of taxation for SMEs perceived positively by entrepreneurship. This may imply that entrepreneurs are aware of its duties as a taxpayer and they support the regulation of taxation for SMEs, so that the regulatory scheme of taxation for SMEs can be immediately implemented. Keywords: Perception, Regulation, Tax, Small and Medium Enterprises PENDAHULUAN Latar Belakang UKM merupakan roda penggerak perekonomian di Indonesia yang telah menyumbang 55,6 persen terhadap PDB, dengan nilai investasi mencapai Rp 640,4 triliun atau sebesar 52,9 persen dari total investasi. Tidak hanya itu, UKM juga mengahasilkan devisa sebesar Rp 183,8 triliun atau 20,2 persen dari jumlah devisa di Indonesia. Jumlah pelaku UKM sebanyak 99,91 persen dari seluruh umlah pelaku usaha di Indonesia, yakni sebanyak 51,3 juta unit usaha. Jumlah tenaga kerjanyapun juga mencapai 97,1 persen dari seluruh tenaga kerja di Indonesia atau sebanyak 90,9 juta pekerja. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak, berencana untuk meregulasi pajak untuk UKM. Hal ini dilakukan karena UKM dianggap sebagai salah satu penopang utama perekonomian negara, maka Pajak UKM ini diharapkan akan mampu meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak. Kebijakan tersebut akan mulai berlaku per tanggal 1 Januari 2012. Direktur Peraturan Perpajakan II, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan, Syarifuddin Alsjah pada Kontan.com, menyatakan bahwa Kementerian Keuangan dan Kementerian Koperasi dan UKM sudah sepakat soal tarif pajak penghasilan (PPh) untuk UKM. Yakni, 0,5% hingga 2% dari omzet UKM per tahun. Tarif sebesar 0,5% yang ditetapkan oleh pemerintah terhadap UKM dengan omzet hingga Rp 300 juta per tahun tergolong masih ringan sehingga tarif ini tidak akan memberikan beban besar bagi para pelaku UKM. Selain itu, Direktorat Jenderal Pajak akan menyederhanakan formulir Surat Pemberitahuan (SPT) pajak tahunan dan desk khusus untuk para pelaku UKM

yang akan memudahkan UKM dalam membayar pajaknya. Berbeda dengan SPT pajak untuk perusahaan besar, SPT Pajak untuk UKM dibuat sangat sederhana. Regulasi pajak UKM merupakan salah satu reformasi perpajakan yang akan dilaksanakan di Indonesia. Summers dalam Hermansyah et al. (2010) menjelaskan bahwa reformasi perpajakan perlu dilakukan karena adanya sistem perpajakan yang di desain secara tidak tepat mengakibatkan masalah antara lain: (1) penerimaan pajak tidak efisien, (2) distorsi ekonomi sebagai akibat beban pajak yang berlebih, (3) ketidakadilan dan masalah kompleknya Undang-undang perpajakan dan prosedurnya, (4) lemahnya sistem informasi yang ada, (5) korupsi dan intervensi politik. Track record kebijakan-kebijakan pemerintah dalam reformasi perpajakan dapat dilihat dari berbagai penelitian terkait persepsi wajib pajak terhadap reformasi perpajakan yang telah dilaksanakan. Novitasari dalam Atmoko (2009), mengungkapkan bahwa Kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sangat dipengaruhi oleh persepsi masyarakat tentang pajak. Persepsi sangat berpengaruh terhadap motivasi wajib pajak dan pada akhirnya motivasi akan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya. Maruf dalam Dewi (2011) juga menyatakan bahwa kepatuhan perpajakan pada prinsipnya adalah tindakan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara. Atmoko (2009) dalam penelitiannya mengenai persepsi wajib pajak tentang modernisasi perpajakan, dengan hasil bahwa wajib pajak tidak mempersepsikan baik terhadap program sunset policy pada tahun 2008. Kartawan dan Kusmayadi (2002), tentang pengaruh persepsi wajib pajak badan mengenai Undang-undang pajak penghasilan terhadap pelaksanaan sistem self assessment pada BUMS dan BUMD kantor pelayanan pajak Tasikmalaya. Temuan menunjukkan bahwa persepsi Wajib Pajak badan BUMS dan BUMD mengenai UU Pajak Peghasilan berpengaruh secara bersama-sama (serempak) terhadap terbentuknya persepsi wajib pajak dan tidak mempunyai perbedaan yang nyata/signifikan. Penelitian ini berbeda dengan penelitian lain yang terkait dengan persepsi wajib pajak terhadap reformasi pepajakan, jika penelitian-penelitian terdahulu meneliti terkait persepsi reformasi perpajakan yang peraturannya telah berjalan sedangkan penelitian ini meneliti terkait persepsi atas reformasi pepajakan yang peraturan masih akan diberlakukan. Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut di atas, maka perumusan masalah dinyatakan dalam pertanyaan “bagaimana persepsi wirausahawan tentang rencana regulasi perpajakan untuk UKM?” Tujuan dan Manfaat Tujuan penelitian ini adalah untuk meguji bagaimana persepsi wirausahawan tentang rencana regulasi perpajakan untuk UKM. Manfaat penelitian ini adalah: a. Memberikan bukti empiris mengenai persepsi wirausahawan tentang rencana regulasi perpajakan untuk UKM. b. Sebagai bahan pertimbangan Direktorat Jenderal Pajak dalam membuat keputusan terkait regulasi perpajakan untuk UKM. RERANGKA TEORITIS Persepsi Menurut Sabri (1993: 45) persepsi pada hakekatnya adalah proses individu dapat mengenali obyek dan fakta obyektif dengan menggunakan alat individu.

Sedangkan menurut Stephen (2006: 169) dalam Ahmad, persepsi adalah proses yang digunakan individu mengelola dan menafsirkan kesan indera mereka dalam rangka memberikan makna kepada lingkungan mereka. Menurut Stephen persepsi seseorang tentang individu berbeda dari persepsi seseorang tentang benda mati, karena seseorang membuat kesimpulan tentang berbagai tindakan dari individu yang tidak kita temui pada benda mati. Pendapat David Krech dalam Zulfadli (1992: 139) bahwa persepsi adalah suatu proses kognitif yang komplek dan yang menghasilkan suatu gambar unik tentang kenyataan yang barangkali sangat berbeda dari kenyataannya. Ada 4 subproses dalam persepsi yang dapat dipergunakan sebagai bukti bahwa sifat persepsi itu merupakan hal yang komplek dan interaktif. Yang pertama yang dianggap penting ialah stimulus atau situasi yang hadir, subproses yang selanjutnya adalah registrasi, interpretasi, dan umpan balik. Dengan demikian, persepsi dapat merupakan proses dimana individu menseleksi, mengorganisir dan menginterpretasikan rangsangan kesan sensorik dan pengalaman masa lampauuntuk memberikan gambaran terstruktur dan bermakna pada suatu situasi tertentu. Faktor Pembentuk Persepsi Adapun beberapa faktor yang membentuk persepsi seseorang menurut kotler, dalam Atmoko (2009) yaitu: 1. Faktor yang ada dalam diri individu yang merupakan karakteritik pribadi individu tersebut meliputi: sikap, motif, kepentingan, pengalaman, dan pengharapan. 2. Faktor yang ada dalam obyek stimulus berupa keunikan, gerakan, suara, ukuran, latar belakang dan kemiripan. 3. Faktor lingkungan obyek dan situasi sekitar obyek meliputi waktu, keadaan, tempat kegiatan dan latar belakang sosial. Pengertian Pajak Pajak menurut UU no. 28 tahun 2007 ialah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Tjahyono dan Husein (2005: 87), pajak memiliki unsur-unsur: a. Iuran rakyat ke kas negara, artinya yang berhak memungut pajak hanyalah negara dan iuran tersebut berupa sejumlah uang yang disetorkan kepada kas negara. b. Berdasarkan undang-undang, artinya pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta pelaksanaannya dapat dipaksakan dan terdapat sanksi bagi yang melanggar. c. Tanpa kontraprestasi langsung dari negara, artinya dalam pembayaran pajak tidak ada jasa timbal balik langsung dari pemerintah kepada pembayar pajak. d. Digunakan untuk membiayai pengeluaran umum, artinya pendapatan pemerintah yang didapat dari pajak digunakan untuk membiayai semua pengeluaran pemerintah yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Fungsi Pajak Fungsi pajak ada 2, yaitu: a. Fungsi Budgetir atau Fungsi Finansial Fungsi budgetir atau fungsi finansial ialah memasukkan uang sebanyakbanyaknya ke kas negara, dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. b. Fungsi Regulated atau Fungsi Mengatur

Fungsi regulated atau fungsi mengatur ialah pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur masyarakat baik dibidang ekonomi, sosial maupun politik dengan tujuan tertentu. Wajib Pajak Menurut UU no. 28 tahun 2007 yakni UU ketentuan umum dan tata cara perpajakan, wajib pajak didefinisikan sebagai orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan. Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa wajib pajak itu terdiri dari wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan, setiap wajib pajak tersebut memiliki hak dan kewajiban dibidang perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Hak-Hak Wajib Pajak Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 hak-hak Wajib Pajak, yaitu: 1. Melaporkan beberapa masa pajak dalam 1 (satu) surat pemberitahuan Masa. 2. Mengajukan Surat Keberatan dan Banding bagi Wajib Pajak dengan kriteria tertentu. 3. Memperpanjang jangka waktu penyampaian Surat Pemberithuan Tahunan Pajak Penghasilan untuk paling lama 2 (dua) bulan dengan cara menyampaikan pemberitahuan secara tertulis atau dengan cara menyampaikan kepada Direktorat Jendral Pajak. 4. Membetulkan Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan dengan pernyataan tertulis, dengan syarat Direktorat Jendral Pajak belum melakukan pemeriksaan. 5. Mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak. 6. Mengajukan keberatan kepada Direktorat Jendral Pajak atas suatu: • Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar • Surat Keterangan Pajak Kurang Bayar Tambahan • Surat Ketetapan Pajak Nihil • Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar • Pemotongan atau Pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 7. Mengajukan permohonan banding kepada badan penelitian pajak atas Surat Keputusan Keberatan. 8. Mengajukan Surat Keberatan kepada Direktorat jendral pajak atas suatu: • Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar • Surat Keterangan Pajak Kurang Bayar Tambahan • Surat Ketetapan Pajak Nihil • Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar • Pemotongan atau Pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 9. Mengajukan permohonan banding kepada Badan Peradilan Pajak atas Surat Keputusan Keberatan 10. Memunjuk seseorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban sesuai denga peraturan perundang-undangan perpajakan. Memperoleh pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak dalam hal wajib pajak menyampaikan pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak

Penghasilan sebelum tahun 2007, yang mengakibatka pajak yang harus dibayar menjadi lebih besar dan dilakukan paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah berlakunya UU Nomor 28 Tahun 2007. Kewajiban Wajib Pajak Kewajiban-kewajiban wajib pajak sesuai UU no. 28 tahun 2007, diantaranya: a. Mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), apabila telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif. b. Melaporkan usahanya kepada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan pengusaha dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak. c. Mengisi surat pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka arab, satuan mata uang rupiah serta menandatangani dan menyampaikan ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat wajib pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. d. Menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam bahasa Indonesia dengan meggunakan satuan mata uang selain rupiah yang diizinkan, yang pelaksanaannya diatur atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. e. Membayar atau menyetor pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Setoran Pajak ke kas negara melalui tempat pembayaran yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. f. Membayar pajak terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak. g. Pembukuan bagi wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan yang melakukan kagiatan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan, dan melakukan pencatatan bagi wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Rencana Regulasi Perpajakan untuk Usaha Kecil dan Menengah Kebijakan meregulasi perpajakan untuk UKM seperti yang disampaikan Direktur Peraturan Perpajakan II, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan, Syarifuddin Alsjah pada Kontan.com menyatakan bahwa Kementerian Keuangan dan Kementerian Koperasi dan UKM sudah sepakat soal tarif pajak penghasilan (PPh) untuk UKM. Yakni, 0,5% hingga 2% dari omzet UKM per tahun. UKM dengan omzet di bawah Rp 300 juta, akan dikenakan pajak sebesar 0,5% dari omzet. Sedangkan UKM beromzet di atas Rp 300 juta hingga Rp 4,8 miliar per tahun akan dikenakan pajak 2%. "Sekarang tinggal membuat Peraturan Pemerintah saja, nanti akan terbit 1 Januari 2012," kata Sjarifuddin kepada KONTAN. Tarif sebesar 0,5% yang ditetapkan oleh pemerintah terhadap UKM dengan omzet hingga Rp 300 juta per tahun tergolong masih ringan sehingga tarif ini tidak akan memberikan beban besar bagi para pelaku UKM. Sedangkan untuk UKM yang beromzet di atas Rp 4,8 miliar per tahun, tarif PPh sama dengan perusahaan besar, yakni 25% dari laba berdasarkan UU tentang PPh. Dengan demikian saat ini pemerintah hanya mengakui pelaku usaha sebagai UKM bila beromzet hingga Rp 4,8 miliar per tahun. Direktorat Jenderal Pajak akan menyederhanakan formulir Surat Pemberitahuan (SPT) pajak tahunan khusus untuk para pelaku UKM. Berbeda dengan SPT pajak untuk perusahaan besar, SPT Pajak untuk UKM dibuat sangat sederhana. Selain itu, Dirjen Pajak juga akan membuat desk khusus

untuk UKM sehingga UKM mudah membayar pajaknya. Dengan penyederhanaan SPT ini, diharapkan tingkat kepatuhan pelaku UKM membayar pajak dapat meningkat. Usaha Kecil dan Menengah Menurut Keputusan Menkeu No. 40/KMK.06/2003, tentang Pendanaan Kredit Usaha Kecil dan Menengah. Usaha kecil menurut UU No. 9/1995, adalah usaha produktif milik Warga Negara Indonesia, yang berbentuk badan usaha orang perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha berbadan hukum termasuk koperasi, milik kekayaan bersih paling banyak Rp. 200 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan paling banyak Rp. 100 juta per tahun. Menurut UU No. 20 Tahun 2008, usaha kecil ialah yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50 juta sampai dengan paling banyak Rp. 500 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300 juta sampai dengan Rp. 2,5 milyar. Sementara itu Badan Pusat Statistik (BPS) menggolongkan suatu usaha berdasarkan jumlah tenaga kerja. Usaha Mikro adalah usaha yang memiliki pekerja 1 - 4 orang, sedangkan usaha kecil adalah usaha yang memiliki pekerja 1 - 19 orang. METODE PENELITIAN Jenis Penelitian Jenis penelitian yang dilakukan adalah deskriptif kuantitatif. Deskriptif kuantitatif ialah penelitian yang menggambarkan atau menguraikan fenomena yang terjadi dengan menggunakan data statistik. Objek dan Lokasi Penelitian Objek penelitian ini ialah para wirausahawan yang jenis usahanya tergolong industri kecil dan menengah yang berada di kota Malang. Populasi dan Sampel Populasi yang digunakan adalah UKM yang bergerak dalam industri pengolahan yang ada di kota Malang dengan mengambil beberapa sampel yang dapat mewakili penelitian. Penentuan jumlah sampel ditentukan berdasarkan purposive sampling dan pemilihan data menggunakan judgment sampling. Jenis dan Sumber Data Jenis data yang digunakan penelitian ini ialah data primer, data primer ialah data yang diperoleh secara langsung dan diolah oleh peneliti berdasarkan hasil kuesioner yang disebar oleh peneliti. Sumber data penelitian ini ialah dari responden yang telah mengisi kuesioner yang dibuat oleh peneliti. Pengembangan Kuesioner Penyusunan kuesioner dalam penelitian ini menggunakan skala likert untuk mengukur persepsi seseorang atau kelompok atas suatu kejadian atau fenomena yang terjadi di masyarakat. Untuk menganalisis kuantitatif, maka jawaban akan diberi nilai : • Sangat Setuju (SS) diberikan skor 5 • Setuju (S) diberikan skor 4 • Netral (N) diberikan skor 3 • Tidak Setuju (TS) diberikan skor 2 • Sangat Tidak Setuju (STS) diberikan skor 1 Kuesioner terdiri dari tiga bagian. Adapun isi dari kuesioner mencakup: a. Bagian I : pertanyaan tentang data pribadi responden. b. Bagian II : pertanyaan mengenai pengetahuan wirausahawan terhadap perpajakan. c. Bagian III : pertanyaan mengenai persepsi wirausahawan tentang rencana regulasi perpajakan, pertanyaan ini

berdasarkan pada poin-poin penting regulasi pajak UKM. Teknik Perolehan Data Teknik perolehan data primer penelitian ini ialah dengan menggunakan kuesioner yang dibagikan kepada wirausahawan industri kecil dan menengah dikota malang. Teknik Analisis Data Penelitian ini merupakan penelitian yang tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis, oleh karena itu dilakukan uji frekuensi terhadap setiap pernyataan. Untuk menganalisis pendapat responden dilakukan berdasarkan pendapat terbanyak dari responden. ANALISIS DAN PEMBAHASAN Pengujian Data Pada penelitian ini disebar sebanyak 45 kuesioner secara langsung kepada responden. Uji Validitas instrumen kuesioner dilakukan dengan bantuan perangkat lunak SPSS versi 16. Dasar yang digunakan dalam pengujian validitas ini adalah Corrected Item-Total Correlation (r-hitung) yang kemudian dengan r-tabel. Hasil uji validitasnya adalah sebagai berikut : Tabel 1 Item-Total Statistics Scale Mean Scale Corrected Cronbach's if Item Variance if Item-Total Alpha if Item Deleted Item Deleted Correlation Deleted Pernyataan 1 31,7778 44,086 ,860 ,972 Pernyataan 2 31,7111 44,074 ,779 ,974 Pernyataan 3 31,9778 38,204 ,948 ,970 Pernyataan 4 31,5333 39,845 ,936 ,969 Pernyataan 5 31,6889 42,174 ,917 ,970 Pernyataan 6 32,2000 41,027 ,918 ,969 Pernyataan 7 32,0889 42,946 ,862 ,971 Pernyataan 8 31,4889 44,256 ,893 ,971 Pernyataan 9 31,4222 42,522 ,910 ,970 Pernyataan 10 31,7111 43,892 ,842 ,972 Sumber: Data primer diolah dengan SPSS Dengan tingkat signifikansi 5% dapat diperoleh nilai r-tabel sebesar 0,294. Sebuah pernyataan dinyatakan valid jika r-hitung positif lebih besar dari r-tabel. Tabel dibawah ini menyimpulkan bahwa semua butir pernyataan adalah valid. Tabel 2 Ringkasan Hasil Pengujian Validitas Masing-Masing Item Pernyataan Kuesioner Pernyataan r-hitung r-tabel Keterangan Pernyataan 1 ,860 ,294 Valid Pernyataan 2 ,779 ,294 Valid Pernyataan 3 ,948 ,294 Valid Pernyataan 4 ,936 ,294 Valid Pernyataan 5 ,917 ,294 Valid Pernyataan 6 ,918 ,294 Valid Pernyataan 7 ,862 ,294 Valid Pernyataan 8 ,893 ,294 Valid Pernyataan 9 ,910 ,294 Valid Pernyataan 10 ,842 ,294 Valid

Sumber: Data primer diolah Pengujian reliabilitas instrumen kuesioner dilakukan dengan bantuan perangkat lunak SPSS versi 16. Dasar yang digunakan dalam pengambilan keputusan bahwa semua butir pernyataan reliabel adalah nilai dari Cronbach’s Alpha harus lebih besar daro 0,6. Hasil uji reliabilitasnya adalah sebagai berikut: Tabel 3 Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha .974 10 Sumber: Data primer diolah dengan SPSS Dari hasil pengujian reliabilitas di atas dapat disimpulkan bahwa instrumen kuesioner reliabel, dengan nilai Cronbach’s Alpha yang diperoleh sebesar 0,974 lebih besar dari 0,6. ANALISIS DAN PEMBAHASAN Hasil Analisis Data Seluruh responden penelitian ini menyatakan bahwa mereka belum mengetahui tentang adanya rencana regulasi perpajakan untuk UKM meskipun pada dasarnya ada sebagian dari responden yang telah membayarkan pajak atas usaha yang mereka jalankan. Adapun persepsi wirausahawan tentang rencana regulasi perpajakan untuk UKM adalah sebagai berikut : Pertanyaan 1: Seluruh UKM wajib membayar pajak atas usahanya. a. Sangat Setuju b. Setuju c. Netral d. Tidak Setuju e. Sangat Tidak Setuju Dari 45 responden, Tidak ada responden yang memberikan jawaban sangat setuju, sejumlah 27 responden menjawab setuju, sejumlah 14 responden menjawab netral, sejumlah 4 responden menjawab tidak setuju dan tidak ada responden yang menjawab sangat tidak setuju. Berdasarkan data tersebut 60% responden menjawab setuju, jadi kesimpulannya mayoritas wirausahawan setuju bahwa mereka harus membayar pajak atas usahanya. Pertanyaan 2: UKM wajib memberitahukan besaran pajak yang dibayarkan ke kas negara. Sangat Setuju b. Setuju c. Netral d. a. Tidak Setuju e. Sangat Tidak Setuju Dari 45 responden, Tidak ada responden yang memberikan jawaban sangat setuju, sejumlah 32 responden menjawab setuju, sejumlah 7 responden menjawab netral, sejumlah 6 responden menjawab tidak setuju dan tidak ada responden yang menjawab sangat tidak setuju. Berdasarkan data tersebut 71% responden menjawab setuju, jadi kesimpulannya mayoritas wirausahawan setuju bahwa mereka wajib memberitahukan besaran pajak yang mereka bayarkan ke kas negara. Pertanyaan 3: Pembayaran pajak UKM bukan besdasarkan laba yang diterima. a. Sangat Setuju b. Setuju c. Netral d. Tidak Setuju e. Sangat Tidak Setuju Dari 45 responden, sejumlah 7 responden jawaban sangat setuju, sejumlah 14 responden menjawab setuju, sejumlah 10 responden menjawab netral, sejumlah 14 responden menjawab tidak setuju dan tidak ada responden yang menjawab sangat tidak setuju. Berdasarkan data tersebut 46% responden menjawab sangat setuju dan setuju, 31% responden menjawab tidak setuju, jadi

kesimpulannya lebih banyak wirausahawan yang setuju daripada yang tidak setuju bahwa pembayaran pajak UKM bukan berdasarkan laba yang diterima. Pertanyaan 4: Menghitung pajak berdasarkan omzet lebih mudah daripada berdasarkan laba. a. Sangat Setuju b. Setuju c. Netral d. Tidak Setuju e. Sangat Tidak Setuju Dari 45 responden, sejumlah 12 responden menjawab sangat setuju, sejumlah 14 responden menjawab setuju, sejumlah 15 responden menjawab netral, sejumlah 4 responden menjawab tidak setuju dan tidak ada responden yang menjawab sangat tidak setuju. Berdasarkan data tersebut 57% responden menjawab sangat setuju dan setuju, jadi kesimpulannya mayoritas wirausahawan setuju bahwa membayar pajak berdasarkan omzet lebih mudah daripada berdasarkan laba. Pertanyaan 5: UKM yang beromzet ≤ Rp 300 juta dikenakan tarif pajak 0,5% dari omzet. a. Sangat Setuju b. Setuju c. Netral d. Tidak Setuju e. Sangat Tidak Setuju Dari 45 responden, sejumlah 5 responden menjawab sangat setuju, sejumlah 20 responden menjawab setuju, sejumlah 17 responden menjawab netral, sejumlah 3 responden menjawab tidak setuju dan tidak ada responden yang menjawab sangat tidak setuju. Berdasarkan data tersebut 55% responden menjawab setuju, jadi kesimpulannya mayoritas wirausahawan setuju bahwa UKM yang beromzet ≤ Rp 300 juta dikenakan tarif pajak 0,5% dari omzet. Pertanyaan 6: UKM yang beromzet antara Rp 300 juta s/d Rp 4,8 Miliar dikenakan tarif pajak 2% dari omzet. a. Sangat Setuju b. Setuju c. Netral d. Tidak Setuju e. Sangat Tidak Setuju Dari 45 responden, sejumlah 2 responden menjawab sangat setuju, sejumlah 13 responden menjawab setuju, sejumlah 17 responden menjawab netral, sejumlah 13 responden menjawab tidak setuju dan tidak ada responden yang menjawab sangat tidak setuju. Berdasarkan data tersebut 33% responden menjawab sangat setuju dan setuju, 28% responden menjawab tidak setuju, jadi kesimpulannya lebih banyak wirausahawan yang setuju daripada yang tidak setuju bahwa UKM yang beromzet antara Rp 300 juta s/d Rp 4,8 Miliar dikenakan tarif pajak 2% dari omzet. Pertanyaan 7: UKM dengan omzet diatas Rp 4,8 miliar per tahun dikenakan tarif pajak sesuai dengan UU tentang PPh atau sebesar 25% dari Laba Usaha. a. Sangat Setuju b. Setuju c. Netral d. Tidak Setuju e. Sangat Tidak Setuju Dari 45 responden, tidak ada responden yang menjawab sangat setuju, sejumlah 17 responden menjawab setuju, sejumlah 21 responden menjawab netral, sejumlah 6 responden menjawab tidak setuju dan sejumlah 1 responden yang menjawab sangat tidak setuju. Berdasarkan data tersebut 37% responden menjawab setuju, 15% responden menjawab tidak setuju dan sangat tidak setuju, jadi kesimpulannya lebih banyak wirausahawan yang setuju daripada yang tidak setuju bahwa UKM dengan omzet diatas Rp 4,8 miliar per tahun dikenakan tarif pajak sesuai dengan UU tentang PPh atau sebesar 25% dari Laba Usaha. Pertanyaan 8: UKM perlu mendapatkan perlakuan khusus di bidang perpajakan. a. Sangat Setuju b. Setuju c. Netral d. Tidak Setuju e. Sangat Tidak Setuju

Dari 45 responden, sejumlah 5 responden menjawab sangat setuju, sejumlah 26 responden menjawab setuju, sejumlah 14 responden menjawab netral, tidak ada responden yang menjawab tidak setuju dan sangat tidak setuju. Berdasarkan data tersebut 68% responden menjawab sangat setuju dan setuju, jadi kesimpulannya mayoritas wirausahawan setuju bahwa UKM perlu mendapatkan perlakuan khusus di bidang perpajakan. Pertanyaan 9: UKM melaporkan pembayaran pajaknya dengan menggunakan formulir khusus UKM. a. Sangat Setuju b. Setuju c. Netral d. Tidak Setuju e. Sangat Tidak Setuju Dari 45 responden, sejumlah 10 responden menjawab sangat setuju, sejumlah 19 responden menjawab setuju, sejumlah 16 responden menjawab netral, tidak ada responden yang menjawab tidak setuju dan sangat tidak setuju. Berdasarkan data tersebut 64% responden menjawab sangat setuju dan setuju, jadi kesimpulannya mayoritas wirausahawan setuju bahwa UKM melaporkan pembayaran pajaknya dengan menggunakan formulir khusus UKM. Pertanyaan 10: Disediakannya meja khusus pelayanan UKM pada kantor pelayanan pajak. Sangat Setuju b. Setuju c. Netral d. a. Tidak Setuju e. Sangat Tidak Setuju Dari 45 responden, sejumlah 5 responden menjawab sangat setuju, sejumlah 16 responden menjawab setuju, sejumlah 24 responden menjawab netral, tidak ada responden yang menjawab tidak setuju dan sangat tidak setuju. Berdasarkan data tersebut 46% responden menjawab sangat setuju dan setuju, jadi kesimpulannya mayoritas wirausahawan setuju bahwa perlu disediakannya meja khusus pelayanan UKM pada kantor pelayanan pajak. Pembahasan Berdasarkan persepsi wirausahawan terhadap kewajiban di bidang perpajakan dapat dijelaskan melalui 2 item pertanyaan yaitu pertanyaan 1 dan 2 berdasarkan jawaban dari 45 responden. Hasil analisis pengelompokan jawaban responden dapat dilihat bahwa 60% dan 71% responden menjawab setuju, dalam hal ini wirausahawan menyadari kewajibannya untuk membayar pajak sehingga rencana regulasi ini ditanggapi positif oleh para wirausahawan. Hal ini mungkin terjadi karena wirausahawan sebagai pelaku industri UKM meras senang dengan adanya perlakuan khusus dari pemerintah karena telah menyumbang PDB yang cukup besar. Jika regulasi ini ditanggapi positif maka hal ini dapat mempengaruhi perilaku wajib pajak dalam membayar pajak sehingga berpengaruh terhadap kinerja Badan perpajakan atau Direktorat Jenderal pajak. Berdasarkan persepsi wirausahawan terhadap dasar perhitungan pajak UKM dapat dijelaskan melaui 2 pertanyaan yaitu pertanyaan 3 dan 4 yang berdasarkan jawaban dari 45 responden. Hasil analisis pengelompokan jawaban responden dapat dilihat bahwa 46% dan 57% responden menjawab setuju, dalam hal ini persepsi wirausahawan sebagai wajib pajak memang tidak terlalu signifikan tetapi itu adalah hasil yang menunjukan bahwa mayoritas responden setuju dengan dasar perhitungan pajak yang berdasarkan omzet. Hal ini terjadi mungkin karena menurut sebagian besar responden menghitung pajak dengan menggunakan omzet sebagai dasar perhitungan lebih mudah dan tidak ribet jika dibandingkan harus menggunakan laba sebagai dasar perhitungan karena tidak semua UKM memiliki laporan keuangan Berdasarkan persepsi wirausahawan terhadap tarif pajak UKM dapat dijelaskan melaui 3 pertanyaan yaitu pertanyaan 5, 6 dan 7 yang berdasarkan jawaban dari 45 responden. Hasil analisis pengelompokan jawaban responden

dapat dilihat bahwa 55%, 33% dan 37% responden menjawab setuju, dalam hal ini persepsi wirausahawan sebagai wajib pajak memang tidak terlalu signifikan tetapi itu adalah hasil yang menunjukan bahwa mayoritas responden setuju dengan tarif pajak yang dibebankan. Dalam Hal ini mungkin tarif yang ditetapkan oleh Ditjen pajak lebih kecil atau dianggap lebih bijak daripada mereka harus membayar pajak dengan tarif yang sama dengan industri besar. Selain itu, regulasi ini juga didukung dengan adanya pelayanan khusus untuk UKM. Berdasarkan persepsi wirausahawan terhadap fasilitas khusus untuk UKM dapat dijelaskan melaui 3 pertanyaan yaitu pertanyaan 8, 9 dan 10 yang berdasarkan jawaban dari 45 responden. Hasil analisis pengelompokan jawaban responden dapat dilihat bahwa 68%, 64% dan 46% responden menjawab setuju, dalam hal ini persepsi wirausahawan sebagai wajib pajak memang tidak terlalu signifikan tetapi itu adalah hasil yang menunjukan bahwa mayoritas responden setuju dengan fasilitas khusus untuk UKM. Dalam hal ini mungkin para wirausahawan menganggap bahwa fasilitas khusus ini akan memudahkan para pelaku usaha dalam menghitung dan memberitahukan pajaknya. KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan Usaha kecil dan menengah dalam perekonomian Indonesia memiliki peran yang sangat penting. Hal ini dibuktikan dengan sumbangan sektor UKM terhadap PDB yang mencapai 55,6%. Jika dilihat dari sumbangan yang cukup besar terhadap PDB, seharusnya penerimaan negara dari sektor perpajakan juga akan semakin tinggi. Menindaklanjuti permasalahan tersebut pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak berencana meregulasi perpajakan untuk UKM yang dimaksudkan untuk mengoptimalkan penerimaan negara, yang tentu saja regulasi ini juga tidak akan membawa dampak yang dapat mengakibatkan UKM mengalami penurunan produktivitasnya. Dari penelitian yang telah dilakukan terhadap “Persepsi Wirausahawan Tentang Rencana Regulasi Perpajakan Untuk UKM” dapat disimpulkan bahwa pada sesbenarnya wirausahawan menyadari bahwa dirinya memiliki kewajiban sebagai wajib pajak dan rencana regulasi perpajakan untuk UKM dapat diimplementasikan. Saran Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, ada beberapa saran dari peneliti yang diantaranya: 1. Bagi Pemerintah Sebaiknya dalam meregulasi perpajakan untuk UKM ini pemerintah menilai kembali tanggapan atau perpsepsi wirausahawan terhadap isi dari regulasi tersebut, karena regulasi ini tidak akan berjalan sesuai dengan yang diharapkan jika pihak yang terkait tidak mempersepsikan baik atau mendukung rencana regulasi yang akan dilakukan pemerintah. 2. Bagi peneliti selanjutnya Penelitian ini belum banyak yang melakukan, maka penelitian menarik untuk dilakukan penelitian ulang. Selain itu peneliti berikutnya juga dapat menghubungkannya dengan kepatuhan wajib pajak atau wirausahawan. DAFTAR PUSTAKA Atmoko, Sigit Tri. 2009. Persepsi Wajib Pajak Tentang Modernisasi Perpajakan. FE Universitas Muhammadiyah Malang.

Hermansyah, Wawan. Tarjo. Nurul Herawati. 2010. Persepsi Wajib Pajak Terhadap Sunset Policy. FE Universitas Trunojoyo Madura. Kartawan dan Kusmayadi, Dedi, 2002. Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Badan Mengenai Undang-undang Pajak Penghasilan terhadap Pelaksanaan Sistem Self Assessment pada BUMS dan BUMD Kantor Pelayanan Pajak Tasikmalaya, Jurnal Ekonomi dan Bisnis No. 2 Jilid 7. Republik Indonesia. Undang-Undang No. 28 tahun 2007. Republik Indonesia. Undang-undang No. 9 Tahun 1995. Republik Indonesia. Undang-Undang No. 20 Tahun 2008. Susilo, Iwan Saktius. 2007. Persepsi Wajib Pajak Badan Terhadap Perubahan Tarif Tunggal PPh Badan. Universitas Indonesia. Sabri, Alisuf. 1993. “Pengantar Psikologi Umum dan Perkembangan Pedoman”,. Pedoman Ilmu, Jakarta. http://nasional.kontan.co.id/v2/read/1318206167/79492/Beleid-pajak-UKMakan-berlaku-1-Januari-2012 (Diakses 10 Oktober 2011) CURICULUM VITAE Nama Lengkap : Dwi Irawan NIM : 08.620.177 Tempat, Tanggal Lahir : Malang, 26 Mei 1990 Agama : Islam Alamat : Jl. Anjasmoro III B/ 15 Lawang, Malang HP : 085 233 306 175 Email : [email protected] Riwayat Pendidikan : 1. SDN Turirejo 02 Lawang (1996 – 2002) 2. SMP Negeri 1 Lawang (2002 – 2005) 3. SMA Negeri 1 Lawang (2005 – 2008) 4. Akuntansi Universitas Muhammamadiyah Malang (2008– sekarang) Pengalaman Organisasi: • Kader HMI Komiariat Ekonomi UMM (2008 – sekarang) • Member Economic English Club (EEC) (2008 – 2009) • Fungsionaris HMJ Akuntansi FE-UMM (2008 – 2010) • Ketua Umum HMJ Akuntansi FE-UMM (2010 – 2011) • Assisten Laboratorium Akuntansi FE-UMM (2010 – sekarang) • Bendahara Umum HMI Komisariat Ekonomi UMM (2011 – sekarang) Malang, 11 November 2011 Hormat saya,

Dwi Irawan

Nama Lengkap Jenis Kelamin Alamat Gol/Pangkat NIP Fakultas/ Prodi Pendidikan Formal: • SD • SMP

: Dra. Siti Zubaidah, MM, AK : Wanita : Jl. Delima kav. 66 Dermo Mulyoagung Dau Malang : III C/Lektor : 107.9010.0209 : Ekonomi/Akuntansi : MINU Betoyo Guci Gresik : SMP NU II Gresik

• • • •

SMA S1 S2 S3

: : : :

SMPP Jombang .Akuntansi Univ. Brawijaya Magister Manajemen UMM -

2. Pendidikan Non Formal : No Pelatihan Bahasa Inggris di IALF

3. Pengalaman Organisasi No Organisasi HMI

Tahun 2002

Jabatan Anggota

4. Pengalaman Menjabat No Jabatan Bendahara Kopkar Melati UMM

5. Penelitian No Judul Penelitian 1. Analisis Struktur Pembiayaan dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Keuangan (Studi Pada Perbankan Syariah)

Tahun 2007

Tahun 2004

Sumber Dana DPP UMM

2.

Analisis Potensi dan Preferensi Masyarakat Terhadap Pengembangan Bank Syariah

2004

DPP UMM

3.

Penentuan Bagi Hasil Pada Lembaga Keuangan Syariah Di Kota Malang

2004

PP UMM

4.

Analisis Pengaruh Tingkat Inflasi, Perubahan Nilai Kurs Terhadap Beta Saham Syariah Pada Perusahaan Yang Terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII)

2005

DPP UMM

5.

Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Beta Saham Syariah Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Jakarta Islamic Index (JII)

2005

DIKTI

2005

DPP UMM

2006

DPP UMM

6. Perbedaan Kendala-kendala Potensial Penerapan Total Quality Manajemen (TQM) Pada Bank Syariah Di Jawa Timur 7. Pengaruh Perbedaan Penggunaan Metode Eksposur Akuntansi Terhadap Laba Perusahaan Multinasional Yang Listing Di

Tahun 1995

8.

Bursa Efek Jakarta

2006

DPP UMM

9.

Kendala-kendala Potensial Penerapan Akuntansi Syariah pada Perbankan Syariah Di Kota Malang

2007

DIKTI

Pengembangan Model Internal Control Sistem Pembiayaan Upaya Meningkatkan Keakuratan Laporan Keuangan Pada Perbankan Syariah Di Jawa Timur

6. Pengabdian Masyarakat No Judul

No

Tahun

Penerapan Akuntansi Syariah pada 2007 Amal Usaha Muhammadiyah Majelis Ekonomi Unit Toko PDA Aisiyah Kota Malang 7. Kegiatan Ilmiah • Seminar, Lokakarya, Workshop Tanggal Topik Kegiatan 4-5 Januari Workshop On Financial Derivatif 2006

Sumber Dana LPM

Tempat Malang

Tempat Surabaya

Keterangan *) Peserta

14 Pebruari 2006

Produk Derivatif Sebagai Alternatif Pembiayaan Yang Prospektif

UMM

Peserta

16 Pebruari 2006

Economy Outlook 2006

UMM

Peserta

29 April 2006

Lokakarya Kurikulum: Harmonisasi Kurikulum Dan Rekonstruksi Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Berbasis Kompetensi

UMM

Peserta

13 Mei 2006

Strategi Penguatan Daya Saing Sektor Industri dan Perbankan Di Era Globalisasi Ekonomi dan Perdagangan Bebas

UMM

Peserta

20 Mei 2006

Temu Nasional Dan Workshop Metode dan Materi Pengajaran Akuntansi Sektor Publik

UM

Peserta

16 Juni 2006

Nothing is Wrong with nonPositivisme”: Explaining the Stregths and Weakness of non-Positivism

Peserta UMM

Methodology and Giving Example of non-Positivistic Research

14 Juni 2007

Relevansi Sistem Pendidikan Berbasis Intellectual-EmotionalSpiritual Intelligence Pada Pendidikan Tinggi Akuntansi

UMM

Peserta

26 September 2006

Workshop Riset Akuntansi Dan Keuangan Bidang Pasar Modal

UMM

Peserta

15 Desember 2006

Workshop Kebersihan Kota dan Manajemen TPA Serta Kaitannya Dengan Program CDM

UMM

Peserta

24 Januari 2007

Kewajiban Perpajakan Dalam Pemotongan Pemungutan, SPTMasa-PPH-PPN-2007

UMM

Peserta

Lokakarya Pengayaan Penelitian Dosen Muda Dan Kajian Wanita

UMM

Peserta

Pelatihan Pembukuan Dan Manajemen Usaha Kecil untuk Ibuibu Aisiyah Malang

UMM

Pembicara

Penguatan Penelitian Berorientasi HKI

UMM

Peserta

UMM

Peserta

UM

Peserta

UMM

Peserta

19-20 Pebruari 2007

31 Maret 2007

13 Juli 2007

13 Juli 2007

Sosialisasi Penelitian Berbasis Sistem Akreditasi

31 Juli 2007

Perkoperasian Yang Berjati diri Refleksi Pemikiran Masa Depan

16 September 2007

Sosialisasi dan Koordinasi Program Pengembangan Soft Skill Mahasiswa

8. Tulisan Terpublikasi No Tanggal Judul Agustus Pengaruh Biaya Sosial Terhadap Kinerja

Media Balance

2003

Keuanngan Perusahaan Listing Di BEJ

22 Des 2003 2006

Semen

Yang

Analisis Potensi dan Preferensi Masyarakat Terhadap Pengembangan Bank Syariah

Media Ekonomi Balance

Analisis Pengaruh Tingkat Inflasi, Perubahan Nilai Kurs Terhadap Beta Saham Syariah Pada Perusahaan Yang Terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII)

16. Pengalaman Mengajar No Mata Kuliah yang diajarkan 1. Teori Akuntansi 2. A. Inv.& Manajemen 3. Portofolio 4. Seminar Akunt. 5. Manajemen Keuangan I 7. Manajemen Keuangan II 8. Akt. Basis Syariah NB : 1. *) Pembicara Atau Peserta 2. Semua Berkas / Dokumen Dilampirkan Penulisan Curriculum Vitai ini kami buat dengan sebenarnya, agar bisa dijadikan pertimbangan bagi pihak-pihak yang membutuhkan. Malang, 11 November 2011 Hormat saya,

Dra. Siti Zubaidah, MM, AK

Ihyaul Ulum, SE., M.Si. 107.0203.0382 Penata / III-D Lektor Kepala Kepala Lab. Akuntansi FE-UMM Kampus 3 UMM: Jl. Raya Tlogomas 246 Malang, Jawa Timur. Telp +62341-464318 ext. 218 Alamat Rumah : Jl. Raya Apel 42 Sumbersekar, Dau, Malang. HP: 08123307-7872. Email: [email protected] dan/atau [email protected] A. PENDIDIKAN FORMAL 1. Madrasah Ibtidaiyah (MI) di Paciran, Lamongan, Jawa Timur. 1984-1989 2. Madrasah Tsanawiyah (MTs) di Paciran, Lamongan, Jawa Timur. 19891992 3. Madrasah Aliyah (MA) di Paciran, Lamongan, Jawa Timur. 1992-1995 4. Sarjana (S1) di Program Studi Akuntansi, FE-Universitas Muhammadiyah Malang. 1996-2000

Nama Lengkap NIP UMM Pangkat/Golongan Jabatan Fungsional Jabatan Struktural Alamat Kantor

: : : : : :

B.

C.

D.

E.

5. Magister (S2) di Magister Akuntansi Universitas Diponegoro Semarang. 2006-2007 PENGALAMAN PEKERJAAN 1. Dosen di Program Studi Akuntansi FE-UMM. 2001 - sekarang 2. Kepala Laboratorium Akuntansi FE UMM. 2009 – sekarang 3. Ketua Divisi Riset dan Pengembangan Laboratorium Akuntansi FE UMM. 2007-2009 4. Tim Pengabdian Masyarakat Pusat Pengembangan Manajemen (PPM) FE UMM. 2008 – sekarang 5. Reviuer Block Grant Program Pengabdian Masyarakat FE UMM. 2008 – sekarang 6. Reviuer buku ajar UMM, 2008 – sekarang 7. Koordinator program Teaching Grant Fakultas Ekonomi UMM. 2008 – sekarang 8. Sekretaris Forum Dosen Akuntansi Sektor Publik (FDASP), IAI– Kompartemen Akuntan Pendidik – Kajian Pendidik Akuntan Sektor Publik. 2006 9. Ketua Divisi Riset dan Pengembangan Laboratorium Akuntansi FE-UMM. 2005-2006 10. Anggota tim Lembaga Penelitian UMM. 2006-2009 11. Guru di SMA Swasta dan Madrasah Diniyah di Paciran, Lamongan. 2000 12. Wartawan (magang) di Malang Post. 1999 PENGALAMAN KONSULTATIF/PROFESIONAL 1. Narasumber Pansus Raperda Pajak dan Retribusi Daerah 2010 DPRD Kota Malang (November 2010) 2. Pembicara Workshop Pengelolaan Dana Hibah Luar Negeri - DPRD Kota Malang (Agustus 2010) 3. Internal Auditor PDM Kota Malang (2006) 4. Internal Auditor sekolah-sekolah di wilayah PDM Kab. Grobogan Jawa Tengah (2006-2007) 5. Auditor program P2KP – Badan Keswadayaan Masyarakat wilayah Malang-Pasuruan (2005-2006) ORGANISASI KEMASYARAKATAN 1. Anggota Lembaga Pembina dan Pengawas Keuangan (LPPK) Pengurus Daerah Muhammadiyah (PDM) Kabupaten Malang, 2010-2014 2. Anggota Bidang Ekonomi dan Kewirausahaan Pengurus Wilayah Pemuda Muhammadiyah (PWPM) Jawa Timur, 2011-2015 PENGALAMAN EDITORIAL 1. Pemimpin Redaksi Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan (JRAK). diterbitkan oleh Program Studi Akuntansi FE-UMM. mulai Pebruari 2011. 2. Anggota Dewan Editor Jurnal Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik (JAKSP) – Terakreditasi Dikti, diterbitkan oleh IAI Kompartemen Akuntan Sektor Publik (KASP) dan FDASP. 2006 – sekarang 3. Anggota Dewan Editor Jurnal Ekonomi dan Bisnis “MEDIA EKONOMI” diterbitkan oleh FE UMM. 2009 – sekarang 4. Editor Pelaksana Jurnal Akuntansi Keuangan “BALANCE” diterbitkan oleh Program Studi Akuntansi FE-UMM. 2003 – sekarang 5. Sekretaris Editorial Jurnal Ekonomi dan Bisnis “MEDIA EKONOMI” diterbitkan oleh FE UMM. 2002-2003 6. Bidang Litbang Majalah Mahasiswa Dimensi Ekonomi (DIMEK) FE UMM. 1999-2000 7. Pemimpin Umum dan Pemimpin Redaksi Bulletin “KONTRADIKSI”, FE UMM. 1997

8. Redaktur Pelaksana Majalah Mahasiswa Dimensi Ekonomi (DIMEK) FE UMM. 1997-1998 F. PENGALAMAN MENGAJAR 1. Matakuliah Akuntansi Sektor Publik; sejak semester genap 2001/2002 – sekarang 2. Matakuliah Pemeriksaan Akuntansi I; sejak semester ganjil 2002/2003 – sekarang 3. Matakuliah Metodologi Penelitian; sejak semester genap 2008/2009 – sekarang 4. Matakuliah Manajemen Stratejik; sejak semester ganjil 2004/2005 – sekarang 5. Matakuliah Perpajakan; sejak semester ganjil 2002/2003 – sekarang 6. Matakuliah Perilaku Organisasi; sejak semester genap 2007/2008 – sekarang 7. Matakuliah Perekonomian Indonesia; semester ganjil 2003/2004 8. Matakuliah Ekonomi Pembangunan; semester genap 2003/2004 G. KARYA ILMIAH (BUKU/DIKTAT/MODUL) 1. Klinik Skripsi; Jurus-jurus jitu menyusun skripsi dan PKM. Aditya Media Publishing Yogyakarta. 2011. ISBN: 978-979-3984-68-1. 2. Gerakan Ekonomi Muhammadiyah; Kajian dan Pengalaman Empiris (editor). UMM Press. 2010. ISBN: 978-979-796-181-7 3. Intellectual Capital; Konsep dan Kajian Empiris. Penerbit PT. Graha Ilmu, Yogyakarta. 2009. ISBN: 978-979-756-539-8 4. Audit Sektor Publik; Sebuah Pengantar. Penerbit PT. Bumi Aksara, Jakarta. 2009. ISBN: 978-979-010-562-2 5. Akuntansi Sektor Publik; Edisi revisi (disertai dengan contoh-contoh penelitian). UMM Press, Malang. 2008. ISBN: 978-979-796-083-4 6. Akuntansi Sektor Publik; Sebuah Pengantar. UMM Press, Malang. 2004. ISBN: 979-3602-21-X 7. Akuntansi Sektor Publik (Diktat). Cahaya Press Malang. 2002 8. Riset Akuntansi. Modul Praktikum Lab. Akuntansi FE-UMM. 2011. ISBN: 978-979-398-411-7 H. KARYA ILMIAH (ARTIKEL JURNAL & PROSIDING) 1. Analisis Praktek Pengungkapan Informasi Intellectual Capital dalam Laporan Tahunan Perusahaan Telekomunikasi di Indonesia. Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan (JRAK), volume 1, no. 1, April 2011. ISSN: 2088-0685 2. Analisis Pengungkapan Intellectual Capital pada Website Tiga Perguruan Tinggi di Indonesia (co-author). Proceeding Seminar Nasional & Call for Paper. FE Univ. Muhammadiyah Sidoarjo, 19 Pebruari 2011. ISBN: 978602-98739-0-0 3. Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Praktek Pengungkapan Sustainability Reporting dalam Laporan Tahunan Perusahaan Publik di Indonesia (co-author). Proceeding Seminar Nasional & Call for Paper. FE Univ. Muhammadiyah Sidoarjo, 19 Pebruari 2011. ISBN: 978-60298739-0-0 4. Analisis Pengaruh Going Concern Terhadap Laporan Auditor pada Perusahaan Food and Beverages yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (co-author). Proceeding Seminar Nasional & Call for Paper. FE Univ. Muhammadiyah Sidoarjo, 19 Pebruari 2011. ISBN: 978-602-98739-0-0 5. Analisis Kinerja Saham Syariah dengan Pendekatan Tingkat Pengembalian dan Risiko Pada Perusahaan yang Tercatat di Jakarta Islamic Indeks (co-author). Proceeding Seminar Nasional & Call for Paper.

6.

7.

8. 9.

10.

11.

12.

13.

14.

15. 16.

17.

18.

19. 20. 21.

FE Univ. Muhammadiyah Sidoarjo, 19 Pebruari 2011. ISBN: 978-60298739-0-0 Online Reporting: Studi terhadap BUMN yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Proceeding Seminar Nasional & Call for Paper. FE Univ. Muhammadiyah Sidoarjo, 19 Pebruari 2011. ISBN: 978-602-98739-0-0 Analisis Pengaruh Rasio Likuiditas, Nilai Pasar dan Struktur Modal Terhadap Respon Pasar Pada Perusahaan LQ 45. Proceeding Seminar Nasional & Call for Paper. FE Univ. Muhammadiyah Sidoarjo, 19 Pebruari 2011. ISBN: 978-602-98739-0-0 Mengintroduksi Laporan Tahunan Perguruan Tinggi. Tabloid Bestari. Edisi 268/November 2010. ISSN: 0215-806X Memenangi Persaingan China Asean Free Trade Area (CAFTA) Melalui Optimalisasi Pengelolaan Intellectual Capital. Proceeding Seminar Nasional Universitas Terbuka, Jakarta. 1 Oktober 2010. Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Praktik Pengungkapan Intellectual Capital dalam Laporan Tahunan Perusahaan Publik di Indonesia. (Co-Author). Proceeding Simposium Nasional Akuntansi (SNA) I Asosiasi Program Studi Akuntansi (APSA) Perguruan Tinggi Muhammadiyah, 30 Januari 2010. ISBN: 979-26-18023 Hubungan antara Kinerja Intellectual Capital dengan Kinerja Keuangan Perusahaan; suatu Kajian terhadap 50 Biggest Market Capitalization. Proceeding Simposium Nasional Akuntansi (Co-Author). Proceeding Simposium Nasional Akuntansi (SNA) I Asosiasi Program Studi Akuntansi (APSA) Perguruan Tinggi Muhammadiyah, 30 Januari 2010. ISBN: 97926-18023 Intellectual capital dan kinerja keuangan perusahaan; sebuah perspektif sektor perbankan Indonesia. Jurnal Humaniora Volume 6 Nomor 2, Desember 2009. ISSN: 1693-8925 Intellectual Capital Disclosure dan Kinerja Keuangan Perusahaan Publik di Indonesia (tim). Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia (JAKI) FE UI Jakarta (terakreditasi). ISSN: 1829-8494. 2011. Model inter-relasi antar komponen modal intelektual (human capital, structural capital, customer capital) dan kinerja keuangan perusahaan. Jurnal Humanity volume 4 Nomor 2. Maret 2009. ISSN: 0216-8995. Batik dan Kontribusinya terhadap Perekonomian Nasional. Jurnal Bestari No.42/Th.XXII/September-Desember 2009. ISSN: 0215-806X Tantangan Presiden Terpilih 2009: Selamatkan Perekonomian Nasional dari Ancaman Pendalaman Krisis Keuangan Global. Jurnal Bestari No.41/Th.XXII/Mei-Agustus 2009. ISSN: 0215-806X Intellectual Capital Performance Sektor Perbankan di Indonesia. Jurnal Akuntansi dan Keuangan (terakreditasi dikti). Vol 10/2. Februari 2009. ISSN: 1411-0288. Intellectual capital dan kinerja keuangan perusahaan; sebuah analisis dengan pendekatan partial least squares. Proceeding Simposium Nasional Akuntansi (SNA) XI Pontianak. 2008 Intellectual capital versus balanced scorecard. Jurnal Ekonomika-Bisnis Vol 1. No.1. Januari 2008. ISSN: 0854-2651 Intellectual capital and financial return of listed Indonesian banking sector. Proceeding International Research Seminar and Exhibition, Malang. 2007 E-Government Accessibility Analysis of Local Government in East Java and its determinant (co-author). Proceeding Konferensi Penelitian Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik I, Surabaya. 2007

22. Analisis Hubungan Peringkat Daya Tarik Investasi dengan PAD Kabupaten/Kota di Indonesia. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik (JAKSP), Volume 7 No. 1, Pebruari 2006. ISSN: 1411 – 5921. 23. Harmonisasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan dengan International Public Sector Accounting Standards No. 1 tentang Presentation of Financial Statement. Jurnal Akuntansi dan Keuangan “BALANCE”. Volume 3/No. 5/Oktober 2005-Maret 2006. ISSN: 1693-3796 24. Analisis atas Dana Perimbangan dan Pengaruhnya terhadap Belanja Daerah Provinsi di Indonesia. Jurnal “Humanity” Lemlit UMM, Vol 1/No 1 September 2005. ISSN: 0216-8995 25. Memahasiswakan Mahasiswa. Jurnal Bestari, Edisi Khusus. 2005. ISSN: 0215-806X 26. Peranan IAI Dalam Mewujudkan Good Governance; Sebuah Kajian Atas Tuntutan Profesionalisme Akuntan Dalam Pelaksanaan Audit Laporan Keuangan Partai Politik. Jurnal Akuntansi dan Keuangan “BALANCE”, Volume 1/No. 2/April-September 2004. ISSN: 1693-3796 27. Tauhid Ekonomi; Melawan Arus Kapitalisme Global. Jurnal Bestari UMM, No. 34, Tahun XV. ISSN: 0215-806X 28. Antisipasi Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme Di Pemerintah Daerah Melalui Penegasan Akuntabilitas Publik. Jurnal Ekonomi Dan Bisnis MEDIA EKONOMI, Edisi 17, Tahun XI, Juni 2001. ISSN: 0854 – 2651 I. PENELITIAN – belum dipublikasi (selected) 1. Tipologi Konsentrasi Pengungkapan Intellectual Capital dalam Laporan Tahunan Perusahaan Telekomunikasi di Indonesia. Dibiayai DPP UMM. 2010 2. Investigasi Hubungan antara Modal Intelektual dan Praktik Pengungkapannya (IC Disclosure) dalam Laporan Tahunan Perusahaan. Dibiayai DPP UMM. 2010 J. PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 1. Penyuluhan tentang Pemberdayaan Potensi Ekonomi Masyarakat Desa, Desa Lembor, Brondong, Lamongan. 2002 2. Penyuluhan tentang Pemberdayaan Koperasi Unit Desa (KUD), Desa Lembor, Brondong, Lamongan. 2002 3. Tim audit laporan keuangan SMK Muhammadiyah 1 Malang. 2003 4. Audit laporan keuangan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) P2KP se wilayah Kabupaten Malang dan Pasuruan. 2005-2006 5. Penyusunan Rencana Stratejik Sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Pendidikan di SMA Islam Batu. 2008 6. Re-Disain dan Pengembangan Sistem Pengendalian Intern Administrasi Keuangan SMA Islam Batu. 2009 7. Penyuluhan tentang ‘Manajemen keuangan keluarga’ di desa Bangkok, Gurah, Kediri. 2009 8. Pemetaan Intellectual Capital Industri Rumah Tangga di Paciran, Lamongan, Jawa Timur. PPMI-UMM. 2011 9. Pendampingan Penyusunan Rencana Strategis Lembaga Pembina Dan Pengawas Keuangan (LPPK) Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Malang 2010-2015. PPMI-UMM. 2011 K. KEGIATAN ILMIAH (selected) 1. Pemenang IV dalam Lomba Karya Tulis Ilmiah Konggres IX Ikatan Akuntan Indonesia. Ikatan Akuntan Indonesia, Jakarta. 25-27 September 2002 2. Peserta Scouting/ Bimbingan bagi calon Pelamar Beasiswa Luar Negeri di Hotel Kartika Candra Malang. 6 Mei 2004

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

16.

17. 18. 19. 20.

Peserta Simposium Nasional Akuntansi VII di Universitas Udayana Bali. 2-3 Desember 2004 Peserta Temu Nasional Forum Dosen Akuntansi Sektor Publik IV di Universitas Pasundan Bandung. 5-6 Desember 2005 Peserta Temu Nasional Forum Dosen Akuntansi Sektor Publik V di Universitas Muhammadiyah Malang. 20 Mei 2006 Peserta (Penulis buku) pada acara Pendampingan penulisan buku ajar oleh DP2M Dikti, Jakarta. 10-13 September 2007 Pemakalah Konferensi Penelitian Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik. FDASP & UPN “Veteran” Jawa Timur. 25-26 April 2008 Peserta Workshop Metode Pembelajaran Inovatif. FE Universitas Airlangga Surabaya. 23-24 Januari 2008 Peserta Penataran dan Pelatihan Manajemen Jurnal. DP2M Dikti, Malang. 15-18 Mei 2008 Peserta Pelatihan Penulisan Artikel Ilmiah. DP2M Dikti, Malang. 10-13 Juli 2008 Peserta Pelatihan Penulisan Artikel Ilmiah Internasional. DP2M Dikti, Surabaya. 23-26 Oktober 2008 Pembicara pada Sarasehan “Merangsang dan Menyiasati PKM”. STIESIA Surabaya. 16 Juli 2008 Pemakalah pada Simposium Nasional Akuntansi (SNA) XI. IAI KAPdUniv. Tanjungpura Pontianak. 23-24 Juli 2008 Pemakalah pada International Research Seminar and Exhibition (IRSE). Lemlit UMM. 6-7 November 2008 Penyaji pada Seminar Penelitian Dosen Muda dan Studi Kajian Wanita Dosen PT Kopertis Wilayah VII Jawa Timur, 15-16 Desember 2009. Malang. (Best Presenter) Pemakalah pada Simposium Nasional Akuntansi I Asosiasi Program Studi Akuntansi (APSA) Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM) di Univ. Muhammadiyah Yogyakarta, 30 Januari 2010. Pemakalah pada Seminar Nasional Universitas Terbuka, Jakarta, 1 Oktober 2010 Peserta Simposium Nasional Akuntansi 13 di Unsoed Purwakarta, 13-15 Oktober 2010 Peserta dan Notulis pada Konggres Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) di Hotel Indonesia Jakarta, 8-10 Desember 2010. Pemakalah pada seminar nasional & call for paper FE Univ. Muhammadiyah Sidoarjo, 19 Pebruari 2011

Demikian curriculum vitae ini saya buat dengan jujur dan sebenar-benarnya. Malang, 11 November 2011 Hormat saya,

Ihyaul Ulum MD., SE., M.Si NIPUMM: 107.0203.0382