PENGARUH PERSEPSI PELAKU USAHA MIKRO KECIL MENENGAH TENTANG MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI KOTA MALANG Lay Yanti1, Agoestinus S.Subagio2, Hari Purnomo3 Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tribhuwana Tunggadewi Malang Email:
[email protected]
ABSTRAK Pajak memiliki peranan yang sangat besar untuk kepentingan dalam pembangunan negara terutama bagi perkembangan UMKM yang terdaftar di Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang. Untuk mencapai penerimaan pajak yang maksimal, maka perlu Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dalam meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh persepsi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) tentang Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian kuantitatif. Sampel penelitian ini menggunakan metode Random Sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah kuesioner. Metode analisa data yang di gunakan adalah Regresi Linier Sederhana dengan mengunakan program SPSS. Pengujian hipotesis dengan uji t membuktikan bahwa persepsi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) tentang Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan nilai sebesar 4,870. Dengan demikian maka diharapkan adanya sosialisasi dari pihak perpajakan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan jumlah pendapatan perpajakan dengan cara modernisasi yaitu pembayaran pajak melalui internet.
Kata kunci: Persepsi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Modernisasi Sistem Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak..
THE INFLUENCE OF BUSSINESMAN PERCEPTION FOR THE INTERMEDIATE SMALL MICRO BUSSINES ABOUT THE MODERNIZE OF TAX ADMINISTRATION SYSTEM TOWARDS THE OBEDIENCE OF TAX COSTUMER AT MALANG CITY
Lay Yanti1, Agoestinus S.Subagio2, Hari Purnomo3 JurusanAkuntansi FakultasEkonomi, UniversitasTribhuwanaTunggadewi Malang
[email protected] ABSTRACT Tax is the very big part in the essence of country bulding, especially for the development of UMKM which is registered at Dinas Koperasi and UKM Kota Malang. To reach the maximal tax revenue so it is needed what we called by modernizing the tax administration system means to increase the obedience of tax costumer. The aim of this research is knowing the influence of businessman perception on the small micro bussines and intermediate (UMKM) about the modernize tax administration system towards the obedience of tax costumer. The research is quantitative research. The samples used Random Sampling Method. The data collecting is questioner. The data analysis is called Simple Linear Regretion by using SPSS program. The hypothesis exam by using t proved that the perception of the businessman on the small micro bussines also intermediate (UMKM) about the modernizing of tax administration system is influenced to the obedience of tax costumer in amount of 4,870. So, the socialization is needed much from tax department in increasing the obedience of tax costumer and the tax income total by modernization means the tax payment through cyber.
Key words: The perception of the bussinesman on the small micro bussines and intermediate (UMKM), the tax system modernization, the obedience of tax costumer.
PENDAHULUAN Dalam mewujudkan suatu pembangunan, Indonesia membutuhkan banyak dana. Dana tersebut didapat melalui berbagai potensi yang dimiliki negara, salah satu potensi negara yang dapat mendukung pembangunan negara adalah pajak, selain itu pajak memiliki peran yang sangat besar dan menjadi andalan untuk pembangunan dan membiayai pengeluaran pemerintah. Pajak memiliki fungsi butgetair dimana berfungsi untuk memasukkan uang pada kas negara. Adanya kesadaran masyarakat dalam melakukan kewajibannya membayar pajak sangat dibutuhkan. Namun rendahnya kesadaran wajib pajak dalam pembayaran pajak sangat ironis jika di bandingkan dengan jumlah wajib pajak yang ada saat ini, banyak sekali wajib pajak yang engan untuk melakukan kewajibanya untuk membayar pajak. Menurut Direktorat Jenderal Pajak Rahmany (2014) saat ini ada 60 juta wajib pajak individu dan 5 juta wajib pajak badan. Namun dari jumlah tersebut hanya 23 juta Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) dan 550 ribu Wajib Pajak Badan usaha yang taat membayar pajak. Sementara untuk badan usaha, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pada 2013 terdapat sekitar 20 juta perusahaan yang beroperasi di Indonesia. Berdasarkan analisis Direktorat Jenderal Pajak (DJP), baru sekitar 5 juta perusahaan yang wajib membayar pajak. Tetapi saat ini yang membayar dan melapor baru 550 ribu perusahaan atau sekitar 11 persen (Agust Supriadi, CCN Indonesia pada 14/10/2014). Jadi ada lebih dari 50% Wajib Pajak yang belum membayar pajak.
Dengan semakin meningkatnya perkembangan dunia perpajakan saat ini yang kini telah merambah pula kepada UMKM. Tentunya hal ini akan berdampak terutama bagi pelaku UMKM itu sendiri, dengan sendirinya hal itu akan menjadi tantangan tersendiri bagi pelaku UMKM. Maka dari itu, diperlukan kerjasama yang baik antara pemerintah dan pelaku UMKM agar tujuan utama dari penerapan pajak tersebut yaitu memaksimalkan pendapatan negara dalam sektor pajak itu sendiri dan tentunya berguna untuk pembiayaan dan pembangunan. Kini pemerintah tidak lagi hanya melibatkan masyarakat yang memiliki penghasilan besar, tetapi sekarang sudah merambah ke sektor mikro hal ini telah tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 yang terbit pada tanggal 12 Juni 2013 dan mulai diberlakukan 1 Juli 2013. Dimana berdasarkan peraturan ini, wajib pajak yang sudah dianggap pantas dikenakan PPh final dengan pengenaan 1% dan dengan dasar pengenaan pajaknya adalah peredaran bruto setiap bulannya. Wajib Pajak yang dimaksud adalah Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) atau Wajib Pajak yang tidak termasuk badan usaha dan mendapatkan penerimaan dari penghasilan usaha, dan penghasilan jasa yang berkaitan dengan pekerjaan bebas serta peredaran bruto tidak lebih dari Rp. 4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam satu periode masa pajak. Menurut Sofjan, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia penerapan kebijakan ini akan lebih meningkatkan pendapatan pemerintah dan memberikan hasil yang lebih besar karena UMKM masuk ke dalam perpajakan.
Pertumbuhan jumlah Wajib Pajak saat ini didominasi oleh Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), saat ini UMKM memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia, Jumlah UMKM sampai dengan tahun 2010 yaitu berkisar 53.823.732 unit dimana terbagi atas Usaha Mikro yang berjumlah 53.207.500 unit, Usaha Kecil yang berjumlah 573.601 unit dan Usaha Menengah yang berjumlah 42.631 unit, sedangkan usaha besar berjumlah 4.838 unit. Dan pada tahun 2011 jumlah UMKM berkisar sekitar 55,2 juta unit (www.depkop.go.id). Dalam upaya peningkatan penerimaan pajak pemerintah telah banyak melakukan reformasi dalam sistem perpajakan guna untuk meningkatkan penerimaan. Salah satu reformasi yang diperbaharui adalah Sistem Administrasi Perpajakan (SAP) karena sistem administrasi merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak. Perbaikan pelayanan lewat program perubahan (change program). Penegakan hukum dan kode etik perlu ditingkatkan agar administrasi perpajakan dapat berjalan lebih efektif dan efesien. Tuntutan penerimaan pajak, kepatuhan dan kesadaran wajib pajak membuat sistem perpajakan perlu adanya reformasi perpajakan yang berupa penyempurnaan kebijakan Sistem Administrasi Perpajakan. Tujuan Modernisasi pajak adalah mengoptimalkan tingkat Kepatuhan Wajib Pajak, tercapainya tingkat kepercayaan terhadap tata cara pembayaran yang maksimal, tercapainya kinerja yang optimal daripegawai. Menurut Rahayu dan Lingga (2009), program reformasi administrasi perpajakan diwujudkan dalam penerapan Sistem Administrasi Perpajakan modern yang memiliki ciri
khusus antara lain struktur organisasi yang dirancang berdasarkan fungsi, tidak lagi menurut seksi-seksi berdasarkan jenis pajak, perbaikan pelayanan bagi setiap wajib pajak melalui pembentukan account representative dan compliant center untuk menampung keberatan Wajib Pajak. Sistem Administrasi Perpajakan modern juga mengikuti kemajuan teknologi dengan pelayanan yang berbasis e-systemseperti e-SPT, eFiling, e-Payment, dan e-Registration yang diharapkan meningkatkan mekanisme kontrol yang lebih efektif. Modernisasi tata cara pembayaran perpajakan meliputi perkembangan kebijakan, perkembangan administrasi, dan perkembangam pengawasan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh persepsi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) tentang Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. TINJAUAN PUSTAKA Istilah persepsi merupakan istilah dari Bahasa Inggris yaitu “Dari kata perception yang berarti penglihatan, keyakinan dapat melihat atau mengerti” Muchtar (2007 : 13). Persepsi juga merupakan salah satu aspek psikologis yang sangat penting bagi manusia untuk merespon kehadiran dalam berbagai aspek dan gejala yang ada disekitarnya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2014) persepsi merupakan tanggapan atau penerimaan langsung dari sesuatu dan suatu proses seseorang untuk mengetahui beberapa hal melalui beberapa panca indra yang dimiliki. Menurut Tiara (2007 : 12-13) dalam Ramadhan (2009) menggambarkan proses terbentuknya sebuah persepsi diawali dengan masuknya segala sumber melalui
berbagai indera yang dimilki manusia seperti suara, penglihatan, rasa, bau/aroma dan sentuhan yang diterima manusia (sensory receptor) sebagai bentuk sensation atau rangsangan yang kemudian akan diproses oleh otak atau pikiran individu yang kemudian disaring dan diolah sesuai harapan individu, motivasi dan sikap individu. Proses ini disebut sebagai input untuk proses selanjutnya yaitu tahap pengorganisasian dan dari tahap ini akan diperoleh sensation yang merupakan satu kesatuan yang lebih teratur dibandingkan tahap sebelumnya. Tahap terakhir yaitu penginterpretasian atas pengalaman, proses belajar dan tentunya kepribadian individu tersebut. Setelah semuanya selesai dilalui maka akan diperoleh hasil akhir yaitu berupa persepsi. Ruang lingkup usaha mikro kecil menengah (UMKM), Usaha mikro kecil menengah merupakan usaha kecil yang dikelola oleh orang pribadi yang memiliki omset 4,8 milyar sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang PP No.46 tahun 2013 yang merupakan peraturan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk memberikan kemudahan bagi wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan yang memiliki penghasilan bruto tertentu. Peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2013 ini di tetapkan pada 1 juli 2013. Pengenaan pajak penghasilan (PPh) yang bersifat final tersebut ditetapkan berdasarkan pada pertimbangan oleh pihak direktorat jenderal pajak karena perlunya kesederhanaan dalam pemungutan pajak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 dan Kebijakan Perpajakan Bagi Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2009, kriteria usaha kecil menengah yaitu sebagai berikut: 1. Kriteria dari Usaha Mikro yaitu:
a)
2.
3.
Memiliki kekayaan bersi maksimal Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. b) Memiliki penjualan bersih pertahun maksimal Rp. 300.000.000 (Tiga Ratus Juta Rupiah) Kriteria dari Usaha Kecil ini yaitu: a) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) sampai Rp. 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan. b) Memiliki penghasilan pertahun lebih dari Rp. 300.000.000 (Tiga Ratus Juta Rupiah) dan maksimal Rp. 2.500.000.000 (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah). Kriteria dari Usaha Menengah yaitu: a) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah) sampai Rp. 10.000.000.000 (Sepuluh Milyar Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan. b) Memiliki penghasilan pertahun lebih dari Rp. 2.500.000.000 000 (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) dan maksimal Rp.50.000.000.000 (Lima Puluh Milyar Rupiah).
Wajib Pajak oleh Nasucha yang dikutip Rahayu (2006:111), menjelaskan bahwa Kepatuhan Wajib Pajakan dapat diartikan sebagai: 1. Keharusan Wajib Pajak agar namanya tercatat sebagai wajib pajak.
2.
Kepatuhan untuk menyerahkan lagi Surat Pemberitahuan. 3. Kepatuhan dalam penghitungan serta pelunasan pajak terutang 4. Kepatuhan dalam pelunasan hutang pajak. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 192/PMK.03/2007 Wajib Pajak dengan kriteria tertentu yang selanjutnya disebut sebagai Wajib Pajak Patuh adalah Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan sebagai berikut : 1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan. Tepat waktu dalam penyampaian SPT meliputi Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan tepat waktu dalam 3 (tiga) tahun terakhir; Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat dalam tahun terakhir untuk Masa Pajak Januari sampai November tidak lebih dari 3 (tiga) Masa Pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut; dan Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak berikutnya. 2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak. 3. Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut. 4. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang
perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir. Menurut Sophar Lumbantoruan (2009:93), yang dikemukakan kembali oleh Siti Kurnia Rahayu, Administrasi Perpajakan diartikan sebagai berikut : Administrasi Pajak (Tax Adminsitration) ialah cara-cara atau prosedur pengenaan pajak.). Pada dasarnya sasaran administrasi perpajakan adalah upaya peningkatan kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan dan pelaksaaan ketentuan dan Wajib Pajak dalam menilai suatu ketentuan untuk mendapatkan penerimaan pajak maksimal dengan biaya optimal. Menurut Nasucha mengemukakan ada empat dimensi reformasi administrasi perpajakan: 1. Struktur organisasi. Bahwa struktur organisasi adalah unsur yang berkaitan dengan pola – pola peran yang sudah ditentukan dan hubungan antar peran, alokasi kegiataan kepada subunit-subunit terpisah, pendistribusian wewenang di antara posisisi administratif, dan jaringan komunikasi formal. 2. Prosedur organisasi. Prosedur organisasi berkaitan dengan proses komunikasi, pengambilan keputusan, pemilihan prestasi, sosialisasi dan karier. Pembahasan dan pemahaman prosedur organisasi berpijak pada aktivitas organisasi yang dilakukan secara teratur. 3. Strategi organisasi. Strategi organisasi dipandang sebagai siasat, sikap pandangan dan tindakan yang bertujuan memanfaatkan segala keadaan, faktor, peluang,dan sumber daya yang ada sedemikian rupa sehingga tujuan organisasi dapat dicapai
4.
dengan berhasil dan selamat. Strategi berkembang dari waktu ke waktu sebagai pola arus keputusan yang bermakna. Budaya organisasi. Organisasi didefinisikan sebagai sistem penyebaran kepercayaan dan nilai-nilai yang berkembang dalam organisasi dan mengarahkan perilaku anggota-anggotanya. Budaya organisasi mewakili persepsi umum yang dimiliki oleh anggota organisasi.
METODE PENELITIAN Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian kuantitatif. Sampel penelitian ini menggunakan metode Random Sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah kuesioner. Metode analisa data yang di gunakan adalah Regresi Linier Sederhana dengan mengunakan program SPSS. HASIL DAN PEMBAHASAN Adapun hasil penelitian dapat diketahui dari hasil pengujian regresi linier sederhana sebagai berikut. Analisis Regresi Linier Sederhana Analisis regresi digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel Modernisasi Sistem Perpajakan (X) terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Adapun hasil uji regresi pada tabel berikut.
Tabel 1: Uji Regresi Linear Sederhana B t Variabe UnstandCo hitun Sig t l g ef Constan 15,516 t (X) 0,818 4,870 0,000 Adjusted R Square = 0,717 Sumber : Diolah, 2015 Dari tabel dapat dibuat persamaan regresi untuk mengukur tingkat pengaruh dari masing-masing indikator dari variabel Modernisasi Sistem Perpajakan (X) terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y), adapun persamaan regresi yang digunakan adalah : Y = a + b1 x 1 Y = 15,516+ 0,818X Dari persamaan regresi dapat diartikan bahwa, ketika tidak ada variabel Modernisasi Sistem Perpajakan (X) maka variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) sebesar nilai konsana yaitu sebesar 15,516 namun ketika ada variabel Modernisasi Sistem Perpajakan (X) bertambah sebanyak 0,818 maka nilai variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) sebesar 16,334. Y = Variabel terikat yang nilainya akan diprediksi oleh variabel bebas yaitu variabel Modernisasi Sistem Perpajakan (X). X = Koefisien regresi (X) sebesar 0,818 dengan tanda menyatakan bahwa variabel Modernisasi Sistem Perpajakan (X) mempunyai pengaruh terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Dari hasil analisa didapakan df1 sebesar 1 menyatakan bahwa dalam penelitian ini mengunakan 1 variabel independen, Adapun nilai R Square
sebesar 0,717artinya variabel Modernisasi Sistem Perpajakan (X) berpengaruh terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) sebesar 71,1%. Hipotesis Penelitian Tujuan pengujian hipotesis adalah untuk mengetahui pengaruh variabel Modernisasi Sistem Perpajakan (X) terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Penjelasan sebagai berikut: 1.
Uji t (Parsial)
Uji t di lakukan untuk mengetahui besarnya pengaruh dari variabel Modernisasi Sistem Perpajakan (X) terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y), adapun besarnya nilai variabel bebas terhadap variabel terikat dapat diketahui pada tabel berikut: Tabel 2: Hasil Uji t Variabel t hitung (X)
4,870
t tabel
Sig t
1,684
0,000
Sumber : Diolah, 2015 Berdasarkan tabel 2, didapatkan nilai thitung variabel Modernisasi Sistem Perpajakan (X) sebesar 4,870 lebih besar dari nilai ttabel sebesar 1,684 artinya variabel Modernisasi Sistem Perpajakan (X) memiliki pengaruh terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) secara parsial. Adapun nilai sig. sebesar 0,000 lebih rendah dari pada 0,050 yang artinya variabel Modernisasi Sistem Perpajakan (X) pengaruh secara signifikan terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y).
PEMBAHASAN Berdasarkan hasil analisa yang telah disajikan dalam penelitian ini diketahui bahwa variabel Modernisasi Sistem Perpajakan (X) berpengaruh terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) dengan nilai Unstadardized Coefficients (B) untuk variabel Modernisasi Sistem Perpajakan sebesar 0,818. Hasil uji t membuktikan bahwa variabel Modernisasi Sistem Perpajakan (X) berpengaruh secara parsial terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) dengan nilai sebesar 4,870. Mengingat variabel Modernisasi Sistem Perpajakan berpengaruh terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak maka sesuai perkembangan jaman diharapkan pelaku UMKM berpartisipasi dalam meningkatkan perpajakan Indonesia, dimana pelaku UMKM yang ada di Kota Malang harus bisa dalam pembayaran pajak dengan cara modernisasi seperti pembayaran pajak secara online yaitu pembayaran pajak melalui situs e-filing dan membayar pajak sesuai dengan kemudahan yang disediakan oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP) seperti pelayanan yang disediakan berupa e-samsat dan Drive Trhu. Dengan demikian maka diharapkan adanya sosialisasi dari pihak perpajakan dalam meningkatkan jumlah pendapatan perpajakan dengan cara modernisasi yaitu pembayaran pajak melalui internet. Wajib pajak akan semakin patuh dalam proses pembayaran pajak apabila pembayaran pajak semakin mudah tanpa harus antri di kantor pajak. Dalam hal ini pembayaran pajak harus dilakukan dengan efektif dan efisien. Adapun yang harus diperhatikan oleh pelakuk UMKM yang ada di Kota Malang agar pembayaran pajak efektif dan efisien dilakukan dengan cara
pembayaran pajak harus tepat waktu sehingga terjalin hubungan baik antara pihak perpajakan dengan wajib pajak. Adapun dalam menilai tingkat keefektivitasan dari pembayaran pajak ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi yaitu: kecukupan dan elastisitas, keadilan, dalam pemungutan pajak harus berdasarkan asas keadilan, yaitu disesuaikan dengan kemampuan dan manfaat yang diterima serta sesuai dengan besarnya beban yang diperoleh dan dapat dijangkau oleh wajib pajak dan adminitrasi sesuai dengan fungsi pajak maka tidak boleh mengganggu keseimbangan jalannya perekonomian UMKM. Adapun dampak langsung bagi ekonomi masyarakat dalam pembangunan yang dihasilkan oleh pajak yaitu membuka peluang bagi masyarakat dalam pertumbuhan usaha kecil dan menengah. Sebagai contoh, pembangunan jalan baru memungkinkan akses pada daerahdaerah terisolir dan memberi kesempatan bagi masyarakat untuk membuka usaha yang ditawarkan pada para pengguna jalan. Adapun secara rinci manfaat yang dirasakan wajib pajak dari kegunaan pajak yang dinikmati oleh pelaku UMKM di Kota Malang yaitu manfaat pajak bagi pembangunan, manfaat pajak bagi peningkatan kesejahteraan, manfaat pajak bagi sarana dan prasarana publik dan manfaat pajak bagi pelayanan publik.Denga mengetahui besarnya manfaat pajak maka pelaku UMKM di Kota Malang perlu menanam sikap yang dapat dilakukan dengan beberapa upaya yaitu pembayaran pajak tepat waktu sehingga tidak terjadi penagihan langsung oleh pihak perpajakan.Untuk menjaga kenyamanan petugas pajak dan pelaku UMKM di Kota Malang dalam menjalan kerja sama yang baik terhadap petugas pajak sehingga terjalin
hubungan yang baik antara petugas pajak dan pelaku UMKM di Kota Malang. KESIMPULAN Hasil penelitian membuktikan bahwa persepsi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) tentang Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (X) berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) dengan nilai uji t sebesar 4,870. Diharapkan adanya sosialisasi dari pihak perpajakan dalam meningkatkan jumlah pendapatan perpajakan dengan cara modernisasi yaitu pembayaran pajak melalui internet. Sehingga wajib pajak. akan semakin patuh dalam proses pembayaran pajak. Dalam hal ini pembayaran pajak harus di lakukan dengan efektif dan efisien. SARAN Bagi pelaku UMKM di Kota Malang diharapkan patuh dalam pelaporan pajak secara tepat pada waktunya dan membayar pajak dengan jujur agar dapat membantu serta berpartisipasi dalam meningkatkan hasil pajak Indonesia Bagi pihak perpajakan, diharapkan selalu melakukan sosialisasi pada Wajib Pajak dan dalam pengelolaan hasil pajak selalu mengacu pada kejujuran dan keadilan kepada seluruh Wajib Pajak agar pajak yang dibayar oleh pelaku UMKM dan wajib pajak lainnya bisa dirasakan bersama oleh masyarakat terutama pelaku UMKM di Kota Malang. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan untuk memperbanyak sampel penelitian dan tidak meneliti di lokasi penelitian yang sama agar penelitian ini semakin diperkuat.
DAFTAR PUSTAKA
Kementrian Koperasi dan UMKM 2009 http://www.smecda.com. Meleong, Lexy. 2014.Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Muchtar, T. W. 2007. “Ciri-cir idan Karakteristik Persepsi”. diaksespada Tanggal 21 September 2012 dariwww.repository.upi.edu. Peraturan menteri kuangan republic Indonesianomor192/PMJ.03/200 7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu diakses dari www.ortax.org 28 Oktober 2013. Rahayu, sri. Dan Lingga, Ita Sulsalina. 2009.“Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”.Jurusan Akuntansi Universitas Kristen Maranatha. Rahayu, Siti Kurnia. Irmayanti Madewing. 2013. ”Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib PajakPada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara”. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin Makasar.
Rahman, Irma Suryani. 2013. “Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi Dan Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (tax evasion)“. Fakultas Ekonomi dan Bisnis universitas Islam Negeri Malang. Ramadhan, Ben Fauzi. 2009. “Rahmadan (2009) “Gambaran Persepsi Siswa-Siswi SMA Terhadap Keselamatan Berkendaraan Sepeda Motor”. Universitas Indonesia. Sofyan, Markus Taufan. 2005.“Pengaruh Sisten Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak”. Skripsi. Sugiyono, 2007, MenjadiPenelitiKualitatif. Bandung: alfabeta. Undang-Undang Republic Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Kebijakan Perpajakn Bagi Koperasi dan UKM Tahun 2008. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan. Walgito, Bimo. 2002,Pengantar Psikologi Umum. Yogyakarta: Andi. www.depkop.go.
