PERNYATAAN
Saya yang bertanda tangan dibawah ini: Nama
: Berry Tampubolon
NPM
: 110113080125
Jenis Penulisan TA
: Skripsi
Judul Penulisan TA
: TINJAUAN YURIDIS TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT TERHADAP PENUMPANG DALAM HAL TERJADI KETERLAMBATAN PENERBANGAN (FLIGHT DELAYED) PESAWAT DALAM PENGANGKUTAN UDARA NIAGA
Menyatakan bahwa tugas akhir ini adalah hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiat. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa tugas akhir ini adalah plagiat, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran.
Demikian Pernyataan ini saya buat dengan keadaan sadar, sehat wal’afiat, dan tanpa tekanan dari manapun.
Yang menyatakan,
Berry Tampubolon 110110113080125
i
TINJAUAN YURIDIS TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT TERHADAP PENUMPANG DALAM HAL TERJADI KETERLAMBATAN PENERBANGAN (FLIGHT DELAYED) PESAWAT DALAM PENGANGKUTAN UDARA NIAGA
BERRY TAMPUBOLON 110113080125
Bandung, 27 Mei 2013 Mengetahui,
Pembimbing Utama,
Co. Pembimbing,
Dr. An An Chandrawulan, S.H.,LL.M.
Deviana Yuanitasari, S.H., M.H.
NIP. 19600113 198601 2 001
NIP. 19821203 200501 2 001
ii
TINJAUAN YURIDIS TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT TERHADAP PENUMPANG DALAM HAL TERJADI KETERLAMBATAN PENERBANGAN (FLIGHT DELAYED) PESAWAT DALAM PENGANGKUTAN UDARA NIAGA
BERRY TAMPUBOLON 110113080125
Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang Ujian
Panitia Sidang Ujian Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Ketua Ex Officio
Sekretaris Ex Officio
Dekan,
Plh. Pembantu Dekan I,
Dr. Ida Nurlinda, S.H., M.H.
Dr. H. Agus Mulya Karsona, S.H., M.H.
NIP 196207281987012001
NIP 195908231986031004
iii
TINJAUAN YURIDIS TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT TERHADAP PENUMPANG DALAM HAL TERJADI KETERLAMBATAN PENERBANGAN (FLIGHT DELAYED) PESAWAT DALAM PENGANGKUTAN UDARA NIAGA Berry Tampubolon 110113080125 ABSTRAK Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan jumlah pulau ±13.466 pulau. Sebagai negara kepulauan, Indonesia sangat membutuhkan peran jasa pengangkutan untuk menghubungkan antara pulau yang satu dengan pulau yang lainnya. Di tengah jadwal yang padat kadang penumpang harus segera melakukan penerbangan mendadak dan keterlambatan penerbangan merupakan hal yang biasa dihadapi bagi penumpang di manapun berada. Penundaan penerbangan akan menyebabkan penumpang terlambat menghadiri pertemuan, pemakaman atau mengejar jadwal pesawat lanjutan. Tidak hanya disitu saja masalah yang dihadapi penumpang, masalah akan bertambah ketika tidak memperoleh kompensasi dan informasi yang jelas. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode yuridis normatif, yaitu metode yang menitikberatkan terhadap penelitian data sekunder diantaranya bahan hukum primer seperti undang-undang, bahan hukum sekunder seperti artikel, makalah, dan bahan hukum tersier Spesifikasi penelitian secara deskriptif analitis dengan menggambarkan implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 (PM 77) mengenai keterlambatan penerbangan serta upaya hukum yang dapat dilakukan penumpang apabila tidak mendapatkan ganti rugi dalam hal terjadi keterlambatan penerbangan dilihat dari Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan PM 77 serta menganalisanya menggunakan metode normatif kualitatif dengan mengacu kepada norma-norma, asas-asas dan peraturan perundangundangan yang ada sebagai norma hukum positif untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa Peraturan perundang-undangan, terkhususnya PM 77, dalam pelaksanaannya belumlah berjalan dengan baik. Hal ini dikarenakan masih banyaknya kasus-kasus dimana pengangkut tidak memenuhi tanggung jawabnya dalam hal pemberian kompensasi kepada penumpang dalam hal terjadinya keterlambatan penerbangan. Bagi penumpang transportasi udara yang merasa atau mengalami kerugian dapat mengajukan gugatan atau klaim kepada perusahaan penerbangan, penyelesaian gugatan atau sengketa dapat ditempuh melalui dua jalur yaitu jalur pengadilan dan jalur di luar pengadilan.
iv
JUDICIAL REVIEW CONCERNING THE RESPONSIBILITY OF A CARRIER TO THE PASSANGERS IN CASE OF A FLIGHT DELAYED RELATED TO COMMERCIAL AIR TRANSPORTATION Berry Tampubolon 110113080125 ABSTRACT Indonesia is the largest archipelago in the world with ± 13,466 island. As an archipelago, Indonesia will need to transport services linking role between one island to island of others. In the midst of a hectic schedule sometimes passengers must immediately flew sharp and flight delays are common faces of passengers on the go. Passenger flight delay would cause too late to attend the meeting, funeral or pursue advanced flight schedule. In Britain alone the problem is not only faced by passengers, the problem is increased when not obtain compensation and clear information. Authors used research methods are normative juridical methods, namely the emphasis on research methods of secondary data such as primary legal materials of them law secondary legal materials such as articles, journals and legal materials Specifications are descriptive analytical study to illustrate the implementations of Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 (PM 77) concerning flight delayed and possible legal remedy that passengers do not get damages in the event of flight delayed seen in Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen and PM 77 and to analyze them using qualitative normative method with reference to the norms, and the foundations of legislation that are as positive legal norms to achieve clarity problems are discussed. Based on the results of the research can be seen that Rule legislation, the Minister of Communications especially those of PM 77, in practice only half worked well. This is because there are still many cases where carrier not fulfill its responsibility in the awarding compensation to passengers in the event of flight delays. For air transport passengers feel or suffer losses or claims may file suit to airline, lawsuit or dispute settlement can be reached through two band-court and strip that is out of court.
v
