Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/1/DPM tanggal 16 Februari 2004 Lampiran 1a Contoh Format : PERMOHONAN BAGI PESERTA SISTEM BI-RTGS Kepada : Bank Indonesia – Direktorat Pengelolaan Moneter cq. Bagian Penyelesaian Transaksi Pasar Uang Gedung B Lantai 11 Jl. MH. Thamrin No. 2 Jakarta 10010 Perihal :
Permohonan Sebagai Peserta Bank Indonesia - Scripless Securities Settlement System (BI-SSSS)
Dengan ini kami mengajukan permohonan untuk dapat dipertimbangkan menjadi Peserta BI-SSSS. Sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/1/DPM tanggal 16 Februari 2004 perihal Bank Indonesia – Scripless Securities Settlement System, bersama ini kami lampirkan pula data pendukung sebagai berikut: a. Informasi Peserta BI-SSSS; b. Fotokopi Penunjukan sebagai Peserta Lelang Surat Utang Negara (SUN)1. Surat permohonan beserta lampiran tersebut di atas kami buat dengan sebenarbenarnya dan apabila di kemudian hari diketahui terdapat hal-hal yang tidak benar maka kami bersedia menerima risiko dan akibat dari tindakan yang diambil Bank Indonesia. Demikian permohonan kami, atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih
Jakarta,…………….. Nama Bank
Tandatangan Pejabat berwenang dan Stempel Perusahaan
1
Dilengkapi hanya oleh Peserta Lelang SUN
Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/1/DPM tanggal 16 Februari 2004
Lampiran 1b Contoh format : PERMOHONAN BAGI SUB-REGISTRY Kepada : Bank Indonesia – Direktorat Pengelolaan Moneter cq. Bagian Penyelesaian Transaksi Pasar Uang Gedung B Lantai 11 Jl. MH. Thamrin No. 2 Jakarta 10010 Perihal :
Permohonan Sebagai Peserta Bank Indonesia - Scripless Securities Settlement System (BI-SSSS)
Dengan ini kami mengajukan permohonan untuk dapat dipertimbangkan menjadi Peserta BI-SSSS. Sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/1/DPM tanggal 16 Februari 2004 perihal Bank Indonesia – Scripless Securities Settlement System, bersama ini kami lampirkan pula data pendukung sebagai berikut: a. Informasi Peserta BI-SSSS; b. Fotokopi Surat Persetujuan sebagai Sub-Registry dari Bank Indonesia; c. Surat Konfirmasi Bank Pembayar. Surat permohonan beserta lampiran tersebut di atas kami buat dengan sebenarbenarnya dan apabila di kemudian hari diketahui terdapat hal-hal yang tidak benar maka kami bersedia menerima risiko dan akibat dari tindakan yang diambil Bank Indonesia. Demikian permohonan kami, atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih . Jakarta,…………….. Nama Sub-Registry
Tandatangan Pejabat berwenang dan Stempel Perusahaan
Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/1/DPM tanggal 16 Februari 2004
Lampiran 1c Contoh Format : PERMOHONAN BAGI BROKER/DEALER Kepada : Bank Indonesia – Direktorat Pengelolaan Moneter cq. Bagian Penyelesaian Transaksi Pasar Uang Gedung B Lantai 11 Jl. MH. Thamrin No. 2 Jakarta 10010 Perihal :
Permohonan Sebagai Peserta Bank Indonesia - Scripless Securities Settlement System (BI-SSSS)
Dengan ini kami mengajukan permohonan untuk dapat dipertimbangkan menjadi Peserta BI-SSSS. Sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/1/DPM tanggal 16 Februari 2004 perihal Bank Indonesia – Scripless Securities Settlement System, bersama ini kami lampirkan pula data pendukung sebagai berikut: a. b. c. d.
Informasi Peserta BI-SSSS; Fotokopi Penunjukan sebagai Peserta Lelang Surat Utang Negara (SUN); Surat Konfirmasi Bank mengenai Broker Bidding Limit; Surat Konfirmasi Sub-Registry.
Surat permohonan beserta lampiran tersebut di atas kami buat dengan sebenarbenarnya dan apabila di kemudian hari diketahui terdapat hal-hal yang tidak benar maka kami bersedia menerima risiko dan akibat dari tindakan yang diambil Bank Indonesia. Demikian permohonan kami, atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih . Jakarta,…………….. Nama Perusahaan
Tandatangan Pejabat berwenang dan Stempel Perusahaan
Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/ 1 / DPM tanggal 16 Februari 2004 BI-SSSS
Lampiran 2a
Informasi Peserta Bank Indonesia-Scripless Securities Settlement System (BI-SSSS) Nomor : …………………………. Informasi Baru Perubahan/Tambahan Informasi Nama Peserta :
ALAMAT SURAT MENYURAT Alamat Baru
Alamat Lama (atau alamat semula jika merupakan rekening baru)
(Diisi apabila ada perubahan alamat)
(Diisi alamat sekarang)
Pejabat yang dapat dihubungi :
Nomor Telepon :
Nomor Fax :
Tanggal Permohonan Efektif sebagai Peserta :
TIPE PESERTA Bank (Konvensional/ Syariah)
STATUS PESERTA SISTEM BI-RTGS
1)
Sub Registry (Principal Member / Subsidiary Member)
1)
Perusahaan Pialang Pasar Uang Rupiah dan Valuta Asing (Broker) Perusahaan Efek (Broker / Dealer)
1)
Lainnya, sebutkan ……………………………………….. 1)
Coret yang tidak sesuai
Peserta Sistem BI-RTGS Bukan Peserta Sistem BIRTGS
Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/ 1 / DPM tanggal 16 Februari 2004 BI-SSSS
Lanj. Lampiran 2a
Kode Peserta (Member Code) : (Diisi apabila Peserta adalah peserta Sistem BI-RTGS, untuk Peserta yang bukan peserta Sistem BI-RTGS member code akan ditetapkan oleh Penyelenggara)e
2)
DATA BANK PEMBAYAR (Diisi hanya oleh Peserta yang bukan peserta Sistem BI-RTGS) Nama Bank yang Ditunjuk untuk Pelaksanaan Setelmen Dana Melalui Sistem BI-RTGS dalam Rangka Setelmen Transaksi Surat Berharga di Pasar Sekunder (SSTS) dan Setelmen Pembelian Surat Berharga di pasar perdana (Allotment) NO
DAFTAR NAMA BANK PEMBAYAR
NO. ACCOUNT PESERTA DI BANK PEMBAYAR
3)
FUNGSI TAMBAHAN (Allotment private placement, Coupon/ Bonus, Redemption, Charges)
1 2 3 dst 10 2) 3)
Wajib dilampirkan surat konfirmasi dari bank pembayar Wajib pilih salah satu atau “all” apabila berlaku untuk semua.
DATA BROKER BIDDING LIMIT (Diisi hanya oleh Peserta Broker) NO 1 2 3 dst 4)
DAFTAR NAMA BANK
4)
BIDDING LIMIT / HARI (Rp)
Dilampirkan surat konfirmasi broker bidding limit dari Bank
DATA SUB-REGISTRY DALAM PELAKSANAAN SETELMEN PEMBELIAN SURAT 5) BERHARGA NASABAH DI PASAR PERDANA (Diisi hanya oleh Peserta Broker) NO 1 2 3 dst 5)
DAFTAR NAMA SUB-REGISTRY
Dilampirkan surat konfirmasi dari Sub-Registry
Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/ 1 / DPM tanggal 16 Februari 2004 Lanj. Lampiran 2a
BI-SSSS
CONTOH TANDA TANGAN PEJABAT BERWENANG DAN STEMPEL PERUSAHAAN (digunakan saat Contingency Plan) Contoh tanda tangan pejabat yang berwenang Perubahan/Tambahan contoh tanda tangan pejabat yang berwenang
Nama Peserta :
Member Code :
Daftar pejabat yang berwenang melakukan perintah atas transaksi dan atau setelmen transaksi Surat Berharga pada saat menggunakan fasilitas guest bank di Bank Indonesia Nama
Jabatan Resmi
Contoh Tanda Tangan
Penandatanganan dilakukan oleh minimal ……. orang dari pejabat yang berwenang di atas (jumlah orang diisi sesuai dengan kebijakan perusahaan).
Tanda Tangan Pejabat yang Berwenang dan Stempel Perusahaan
Tanggal Pengajuan Permohonan 6)
6)
:
1. Bagi Peserta Sistem BI-RTGS permohonan diajukan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal efektif menjadi Peserta BI-SSSS 2. Bagi Bukan Peserta Sistem BI-RTGS permohonan diajukan selambat-lambatnya 90 (sembilanpuluh) hari kerja sebelum tanggal efektif menjadi Peserta BI-SSSS
Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/ 1 /DPM tanggal 16 Februari 2004 Lampiran 2b Contoh Format : SURAT KONFIRMASI BANK PEMBAYAR Kepada : Bank Indonesia – Direktorat Pengelolaan Moneter cq. Bagian Penyelesaian Transaksi Pasar Uang Gedung B Lantai 11 Jl. MH. Thamrin No. 2 Jakarta 10010 Perihal : Surat Konfirmasi sebagai Bank Pembayar
Dengan ini kami menyatakan setuju untuk ditunjuk sebagai Bank Pembayar sehubungan dengan setelmen dana dan atau pembayaran kewajiban lainnya yang akan dilakukan melalui sarana Bank Indonesia-Scripless Securities Settlement System (BI-SSSS) oleh nasabah kami sebagai berikut: Nama Nomor Account Alamat
: : :
…………………………………………………. …………………………………………………. ………………………………………………….
Berkaitan dengan penunjukan sebagai Bank Pembayar untuk pelaksanaan setelmen dana, kami akan melakukan pengelolaan data limit setelmen dana pada BI-SSSS bagi nasabah yang bersangkutan. Surat konfirmasi ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan apabila di kemudian hari diketahui terdapat hal-hal yang tidak benar maka kami bersedia menerima risiko dan akibat dari tindakan yang diambil Bank Indonesia. Demikian dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
Jakarta,…………….. Nama Bank
Meterai Tandatangan Pejabat berwenang dan Stempel Perusahaan
Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/ 1 /DPM tanggal 16 Februari 2004
Lampiran 2c Contoh Format : SURAT KONFIRMASI BROKER BIDDING LIMIT Kepada : Bank Indonesia – Direktorat Pengelolaan Moneter cq. Bagian Operasi Pasar Uang Gedung B Lantai 10 Jl. MH. Thamrin No. 2 Jakarta 10010 Perihal : Surat Konfirmasi Broker Bidding Limit Dengan ini kami menyatakan setuju untuk menunjuk PT …….. (nama broker) sebagai perantara dalam pengajuan penawaran lelang yang diselenggarakan Bank Indonesia untuk dan atas nama kami. Sehubungan dengan pelaksanaan tersebut di atas berdasarkan perjanjian No. ….. tanggal …… perihal ………., kami memberikan limit pengajuan penawaran (Broker Bidding Limit) kepada PT …….. (nama broker) total per hari sejumlah Rp. ……… (dalam huruf……………) untuk dapat melakukan pengajuan penawaran lelang Sertifikat Bank Indonesia (SBI), lelang Surat Utang Negara (SUN) dan atau penempatan FASBI atas nama kami melalui sarana Bank Indonesia - Scripless Securities Settlement System (BI-SSSS). Dalam hal PT. …… (nama broker) memenangkan lelang SBI, SUN dan atau penempatan FASBI yang setelmen dananya dilakukan atas beban rekening giro Rupiah kami di Bank Indonesia, kami memberikan kuasa kepada Bank Indonesia untuk mendebet rekening giro rupiah kami di Bank Indonesia sebesar kewajiban setelmen dana yang timbul. Surat konfirmasi ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan apabila di kemudian hari diketahui terdapat hal-hal yang tidak benar maka kami bersedia menerima risiko dan akibat dari tindakan yang diambil Bank Indonesia. Demikian dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
Jakarta,…………….. Nama Bank
Meterai Tandatangan Pejabat berwenang dan Stempel Perusahaan
Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/ 1 /DPM tanggal 16 Februari 2004
Lampiran 2d Contoh Format : SURAT KONFIRMASI SUB-REGISTRY Kepada : Bank Indonesia – Direktorat Pengelolaan Moneter cq. Bagian Operasi Pasar Uang Gedung B Lantai 10 Jl. MH. Thamrin No. 2 Jakarta 10010 Perihal :
Surat Konfirmasi Pelaksanaan Setelmen Pembelian Surat Berharga di Pasar Perdana untuk dan atas nama Nasabah Sub-Registry
Sehubungan dengan kegiatan nasabah kami melakukan pembelian Surat Berharga di pasar perdana yang pengajuan penawarannya dilakukan melalui PT …….. (nama broker) sebagai perantara dalam pengajuan penawaran lelang yang diselenggarakan Bank Indonesia, dengan ini kami menyatakan setuju untuk melakukan setelmen Surat Berharga dimaksud atas beban Bank Pembayar yang telah kami tunjuk sesuai dengan surat konfirmasi Bank Pembayar yang telah kami sampaikan kepada Bank Indonesia, Direktorat Pengelolaan Moneter cq. Bagian Penyelesaian Transaksi Pasar Uang. Surat konfirmasi ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan apabila di kemudian hari diketahui terdapat hal-hal yang tidak benar maka kami bersedia menerima risiko dan akibat dari tindakan yang diambil Bank Indonesia. Demikian dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
Jakarta,…………….. Nama Sub-Registry
Meterai Tandatangan Pejabat berwenang dan Stempel Perusahaan
Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/1/DPM tanggal 16 Februari 2004 Lampiran 3
PERJANJIAN PENGGUNAAN BANK INDONESIA - SCRIPLESS SECURITIES SETTLEMENT SYSTEM ANTARA BANK INDONESIA DAN …………………. __________________________________________________________________ No.
/
/DPM
Pada hari ini, …………. tanggal ………………..bulan …….. tahun ………, bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini : I.
……nama……
:
Jabatan
dan
satuan
kerja
Bank
Indonesia bertempat tinggal di Jakarta, dalam
hal
ini
bertindak
dalam
jabatannya tersebut untuk dan atas nama Dewan Gubernur Bank Indonesia berdasarkan Gubernur
Peraturan Bank
Indonesia
Dewan No.
1/11/PDG/1999 tanggal 30 November 1999, dan dengan demikian mewakili Bank Indonesia yang berkedudukan di Jakarta berdasarkan Pasal 39 Undangundang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;
Khusus untuk komparisi PIHAK KEDUA maka perlu tidaknya surat kuasa tergantung kepada Anggaran Dasar masing-masing PT. Dalam hal berdasarkan Anggaran Dasar PT tersebut tidak diperlukan surat kuasa maka komparisi sebagai berikut :
Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/1/DPM tanggal 16 Februari 2004 Lanj. Lampiran 3 II.
………………….
:
Jabatan, bertempat tinggal di ………, dalam
hal
jabatannya
ini
bertindak
tersebut,
dalam
demikian
berdasarkan Pasal … Anggaran Dasar perseroan
terbatas
…………berkedudukan
PT
di
………,
dan Anggaran Dasar dimaksud (beserta perubahannya)
(jika
telah
ada
perubahan Anggaran Dasar) (berturutturut)
telah
dimuat
dalam
Berita
Negara Republik Indonesia tanggal ….. Nomor……, Tambahan Berita Negara Nomor …….., selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. Jika PIHAK KEDUA , berdasarkan Anggaran Dasarnya diperlukan surat kuasa dari komisaris/pengurus maka komparisi sebagai berikut : II.
……………..
:
Jabatan, bertempat tinggal di …….., dalam
hal
jabatannya
ini
bertindak
tersebut,
dalam
demikian
berdasarkan Pasal …… Anggaran Dasar perseroan terbatas PT…….., berkedudukan Anggaran perubahannya)
di
……….,
Dasarnya (jika
yang (beserta
telah
ada
perubahan Anggaran Dasar)(berturutturut)
telah
dimuat
dalam
Berita
Negara Republik Indonesia tanggal …… Nomor…… Tambahan Berita Negara Nomor ……., dan untuk
2
Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/1/DPM tanggal 16 Februari 2004 Lanj. Lampiran 3 melaksanakan tindakan hukum yang tercantum dalam perjanjian ini telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Komisaris/Pengurus sebagaimana
ternyata
tersebut, dalam
surat
persetujuan tertulis tanggal….. yang bermeterai cukup, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. Kata-kata surat persetujuan dapat diganti dengan surat kuasa, hal ini tergantung kepada Anggaran Dasar masing-masing perusahaan yaitu apakah penunjukan wakil perusahaan cukup dengan menggunakan surat persetujuan dari komisaris/pengurus atau harus menggunakan surat kuasa. Jika PIHAK KEDUA adalah Bank Asing maka komparisi sebagai berikut : II.
……………..
:
Jabatan, bertempat tinggal di …….., dalam hal ini bertindak berdasarkan kekuatan Akta Power of Attorney tertanggal ……… nomor…….. dibuat di hadapan ………………., Notaris di Jakarta, demikian bertindak untuk dan atas
nama
……………..,
cabang
Indonesia, suatu bank yang didirikan berdasarkan hukum (negara kantor pusat bank asing), dan dalam hal ini bertindak melalui kantor cabangnya di Indonesia, berkedudukan di Jakarta, ……alamat…………..,
selanjutnya
disebut PIHAK KEDUA.
dengan terlebih dahulu menerangkan :
3
Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/1/DPM tanggal 16 Februari 2004 Lanj. Lampiran 3 a. bahwa PIHAK PERTAMA akan menyediakan Bank Indonesia-Scripless Securities Settlement System yang selanjutnya disebut BI-SSSS, yang terhubung langsung dengan Sistem Peserta BI-SSSS dan Sistem Bank Indonesia-Real Time Gross Settlement yang selanjutnya disebut Sistem BIRTGS, guna meningkatkan kelancaran dan keamanan serta mempercepat pelaksanaan transaksi dengan Bank Indonesia dan penatausahaannya serta penatausahaan Surat Berharga; b. bahwa dalam rangka implementasi BI-SSSS tersebut, PIHAK PERTAMA telah memberikan pelatihan operasional aplikasi BI-SSSS dan melakukan instalasi program BI-SSSS kepada PIHAK KEDUA; c. bahwa sesuai kegiatan usaha PIHAK KEDUA maka PIHAK KEDUA memiliki 3 (tiga) kepesertaan BI-SSSS1 dengan SSSS Terminal yang terpisah untuk kegiatan Bank, kegiatan Unit Usaha Syariah (UUS) dan kegiatan Sub-Registry. Maka berhubung dengan itu, kedua belah pihak menyatakan setuju dan mufakat untuk mengadakan Perjanjian Penggunaan Bank Indonesia-Scripless Securities Settlement System, yang selanjutnya disebut Perjanjian dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut : KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan : 1.
Peserta BI-SSSS adalah Departemen Keuangan dan pihak-pihak yang melakukan Transaksi Dengan Bank Indonesia dan atau setelmen transaksi Surat Berharga melalui sarana BI-SSSS.
2.
Transaksi Dengan Bank Indonesia adalah transaksi yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA dalam rangka kegiatan Operasi Pasar Terbuka yang selanjutnya disebut OPT, pemberian fasilitas pendanaan dari PIHAK
1
Disesuaikan dengan jenis kepesertaan berdasarkan fungsi pada BI-SSSS
4
Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/1/DPM tanggal 16 Februari 2004 Lanj. Lampiran 3 PERTAMA kepada PIHAK KEDUA2 dan transaksi Surat Utang Negara yang selanjutnya disebut SUN untuk dan atas nama Pemerintah. 3.
Surat Berharga adalah Sertifikat Bank Indonesia yang selanjutnya disebut SBI dan SUN yang ditatausahakan dalam BI-SSSS.
4.
Penatausahaan Surat Berharga adalah kegiatan yang mencakup pencatatan kepemilikan, kliring dan setelmen serta agen pembayar bunga (kupon) dan pokok Surat Berharga.
5.
Bank Indonesia-Scripless Securities Settlement System yang selanjutnya disebut BI-SSSS adalah sarana Transaksi Dengan Bank Indonesia termasuk penatausahaannya dan Penatausahaan Surat Berharga secara elektronik dan terhubung langsung antara PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA dan Sistem BI-RTGS.
6.
SSSS Central Computer yang selanjutnya disebut SCC adalah sistem komputer yang berada di lokasi PIHAK PERTAMA, yang digunakan untuk melakukan pengendalian sistem terhadap semua penatausahaan Transaksi Dengan Bank Indonesia dan penatausahaan Surat Berharga serta fungsi BISSSS lainnya, yang terdiri dari SCC Utama dan SCC Back-up.
7.
SCC Utama adalah SCC yang dipergunakan dalam kondisi normal.
8.
SCC Back-up adalah SCC yang digunakan sebagai back-up apabila terjadi Keadaan Darurat yang menyebabkan PIHAK PERTAMA tidak dapat menggunakan SCC Utama.
9.
Keadaan Darurat (force majeur) adalah situasi atau kondisi di luar normal sebagai akibat adanya peristiwa-peristiwa yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi tugas PIHAK KEDUA dan atau PIHAK PERTAMA dan terjadi di luar kekuasaan dan kemampuan PIHAK KEDUA dan atau PIHAK PERTAMA sehingga satuan kerja operasional tidak dapat melaksanakan tugasnya.
2
Berlaku hanya dalam hal PIHAK KEDUA adalah Bank
5
Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/1/DPM tanggal 16 Februari 2004 Lanj. Lampiran 3 10. Automatic Bidding System Central Computer yang selanjutnya disebut BidCC, adalah bagian dari SCC yang digunakan PIHAK PERTAMA untuk melakukan pengendalian sistem terhadap semua Transaksi Dengan Bank Indonesia. 11. SSSS Terminal yang selanjutnya disebut ST adalah sistem komputer yang berada di Lokasi Produksi PIHAK KEDUA yang terhubung dengan SCC secara on-line yang digunakan PIHAK KEDUA untuk melakukan Transaksi Dengan Bank Indonesia dan atau setelmen transaksi Surat Berharga serta fungsi BI-SSSS lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2)b, yang terdiri dari ST Server Utama, ST Server Back-up dan ST Workstation. 12. Lokasi Produksi adalah lokasi kantor PIHAK KEDUA dimana PIHAK KEDUA dapat melakukan Transaksi Dengan Bank Indonesia dan atau setelmen transaksi Surat Berharga serta fungsi BI-SSSS lainnya. 13. Aplikasi ST adalah program aplikasi kepesertaan BI-SSSS yang disediakan oleh PIHAK PERTAMA, yang dipasang (installed) pada ST PIHAK KEDUA untuk memproses Transaksi Dengan Bank Indonesia dan atau setelmen transaksi Surat Berharga serta fungsi BI-SSSS lainnya. 14. ST Server Utama adalah perangkat komputer yang telah dipasang (installed) Aplikasi ST dan database BI-SSSS yang digunakan oleh PIHAK KEDUA untuk memproses Transaksi Dengan Bank Indonesia dan atau setelmen transaksi Surat Berharga serta fungsi BI-SSSS lainnya dalam kondisi normal. 15. ST Server Back-up adalah perangkat komputer yang telah dipasang (installed) Aplikasi ST dan database BI-SSSS yang digunakan oleh PIHAK KEDUA untuk memproses Transaksi Dengan Bank Indonesia dan atau setelmen transaksi Surat Berharga serta fungsi BI-SSSS lainnya dalam Keadaan Darurat yang menyebabkan PIHAK KEDUA tidak dapat menggunakan ST Server Utama. 16. ST Workstation adalah perangkat komputer yang telah dipasang (installed) Aplikasi ST dan terhubung dengan ST Server Utama dan atau ST Server Back-up, yang digunakan PIHAK KEDUA untuk melakukan Transaksi
6
Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/1/DPM tanggal 16 Februari 2004 Lanj. Lampiran 3 Dengan Bank Indonesia dan atau setelmen transaksi Surat Berharga serta fungsi BI-SSSS lainnya. 17. Authenticator Text adalah suatu sarana pengaman (security) dengan masa berlaku selama periode tertentu yang menghubungkan antara ST dengan SCC dan berfungsi sebagai test key. 18. User ID Administrator adalah suatu identitas diri yang digunakan bagi pengamanan sistem yang harus digunakan oleh pengguna (user) PIHAK KEDUA
untuk
masuk
dan
mengoperasikan
ST
khususnya untuk
menatausahakan sistem dan database. 19. User ID ST Super adalah suatu identitas diri yang digunakan bagi pengamanan sistem yang harus digunakan oleh pengguna (user) PIHAK KEDUA
untuk
masuk
dan
mengoperasikan
ST
khususnya
untuk
menatausahakan sistem; 20. User ID ST User adalah suatu identitas diri yang digunakan bagi pengamanan sistem yang harus digunakan oleh pengguna (user) PIHAK KEDUA
untuk
masuk
dan
mengoperasikan
ST
khususnya
untuk
mengoperasikan Aplikasi ST. OBYEK PERJANJIAN Pasal 2 (1)
PIHAK PERTAMA setuju untuk menyediakan BI-SSSS dan PIHAK KEDUA setuju untuk menggunakan BI-SSSS yang disediakan oleh PIHAK PERTAMA.
(2)
BI-SSSS digunakan untuk Transaksi Dengan Bank Indonesia termasuk penatausahaannya dan penatausahaan Surat Berharga yang dilakukan oleh : a. PIHAK PERTAMA, untuk melakukan kegiatan : 1. Transaksi Dengan Bank Indonesia dan penatausahaannya yang meliputi: a) Pelaksanaan Operasi Pasar Terbuka (OPT) oleh PIHAK PERTAMA yang mencakup kegiatan: 7
Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/1/DPM tanggal 16 Februari 2004 Lanj. Lampiran 3 i)
penerbitan dan penjualan SBI secara lelang dan bukan lelang di pasar perdana; dan atau
ii) penjualan dan pembelian SBI dan SUN secara lelang dan bukan lelang di pasar sekunder; dan atau iii) penyediaan Fasilitas Bank Indonesia (FASBI) dalam Rupiah; dan atau iv) penyediaan Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI); dan atau v) OPT lainnya. b) Pemberian fasilitas pendanaan Bank Indonesia dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA yang mencakup Fasilitas Likuiditas Intrahari (FLI), Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP), Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek Bagi Bank Syariah (FPJPS) dan fasilitas pendanaan lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. c) Pelaksanaan transaksi SUN oleh PIHAK PERTAMA untuk dan atas nama Pemerintah yang mencakup kegiatan : i)
penjualan SUN secara lelang di pasar perdana; dan atau
ii) penjualan dan pembelian SUN secara lelang dan bukan lelang di pasar sekunder. 2. Penatausahaan Surat Berharga yang mencakup: a) pencatatan kepemilikan Surat Berharga; b) kliring dan setelmen Surat Berharga di pasar perdana dan di pasar sekunder yang meliputi setelmen Surat Berharga dan atau setelmen dana yang mempengaruhi (mendebet atau mengkredit) saldo rekening Surat Berharga dan atau rekening giro Rupiah PIHAK KEDUA atau Bank pembayar PIHAK KEDUA pada PIHAK PERTAMA; c) pembayaran bunga (kupon) dan pokok Surat Berharga.
8
Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/1/DPM tanggal 16 Februari 2004 Lanj. Lampiran 3 b. PIHAK KEDUA, baik untuk dan atas nama PIHAK KEDUA sendiri maupun untuk dan atas nama nasabah, untuk melakukan kegiatan 3: 1.
Pengajuan Transaksi Dengan Bank Indonesia yang dilakukan dalam rangka : a) Pelaksanaan OPT oleh Bank Indonesia yang mencakup : i)
Penawaran pembelian dalam lelang SBI di pasar perdana; dan atau
ii) Penawaran pembelian/penjualan dalam lelang SBI dan SUN secara outright/repo di pasar sekunder; dan atau iii) Pengajuan FASBI dalam Rupiah; dan atau iv) Pengajuan SWBI oleh Bank Syariah/Unit Usaha Syariah (UUS) b) Pelaksanaan
transaksi
SUN
dengan
Pemerintah
yang
diselenggarakan oleh Bank Indonesia yang mencakup: i)
Penawaran pembelian dalam lelang SUN di Pasar Perdana;
ii) Penawaran pembelian/penjualan SUN secara outright/repo di pasar sekunder secara lelang dan bukan lelang. 2.
Pengajuan Transaksi Dengan Bank Indonesia yang dilakukan dalam rangka pengajuan fasilitas pendanaan dari PIHAK PERTAMA4 yang mencakup : a) Pengajuan FLI; dan atau b) Pengajuan FPJP; atau c) Pengajuan FPJPS untuk Bank Syariah/UUS.
3.
Setelmen transaksi Surat Berharga antara PIHAK KEDUA dengan Peserta BI-SSSS lainnya di pasar sekunder yang mencakup: a) Transaksi outright, repo dan transfer kepemilikan Surat Berharga lainnya; dan atau
3 4
Disesuaikan dengan kegiatan berdasarkan jenis kepesertaan PIHAK KEDUA dalam BI-SSSS Fasilitas pendanaan Bank Indonesia hanya berlaku bagi peserta Bank
9
Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/1/DPM tanggal 16 Februari 2004 Lanj. Lampiran 3 b) Transaksi inhouse transfer yang meliputi pledge/unpledge, transfer dari sub-rekening investasi ke sub-rekening perdagangan (aktif). 4.
Penatausahaan Surat Berharga untuk dan atas nama nasabah dalam kegiatan PIHAK KEDUA sebagai Sub-Registry, yang mencakup : a)
pencatatan kepemilikan Surat Berharga;
b)
setelmen Surat Berharga di pasar perdana dan di pasar sekunder yang meliputi setelmen Surat Berharga dan atau setelmen dana yang mempengaruhi (mendebet atau mengkredit) saldo rekening Surat Berharga Sub-Registry dan atau rekening giro Rupiah PIHAK KEDUA atau Bank pembayar PIHAK KEDUA pada PIHAK PERTAMA;
c)
pembayaran bunga (kupon) dan pokok Surat Berharga pada saat jatuh waktu kepada nasabah yang tercatat sebagai pemilik Surat Berharga di Sub-Registry.
5.
Permintaan dan pengiriman informasi dari dan ke PIHAK PERTAMA dan atau antar Peserta BI-SSSS.
(3)
Jenis transaksi dan setelmen sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat berubah sesuai kebijakan PIHAK PERTAMA dan perubahan dimaksud akan ditetapkan dengan Surat Edaran Bank Indonesia.
KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK Pasal 3 (1) PIHAK PERTAMA wajib menyediakan satu copy Aplikasi ST untuk dapat digunakan pada ST PIHAK KEDUA. (2) PIHAK KEDUA wajib menggunakan Aplikasi ST sesuai dengan petunjuk PIHAK PERTAMA yang tertuang dalam berbagai dokumen yang terkait dengan BI-SSSS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan atau dokumen lainnya yang dikeluarkan PIHAK PERTAMA.
10
Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/1/DPM tanggal 16 Februari 2004 Lanj. Lampiran 3
Pasal 4 Bagi Peserta Sistem BI-RTGS dan Sub-Registry Bank berlaku ketentuan Pasal 4 sebagai berikut : PIHAK KEDUA wajib menggunakan saluran komunikasi leased line atau dial- up yang sama dengan yang digunakan untuk Sistem BI-RTGS yang menghubungkan antara Lokasi Produksi PIHAK KEDUA dengan SCC, BidCC dan SCC Back-up. Bagi Bukan Peserta Sistem BI-RTGS lainnya berlaku ketentuan Pasal 4 sebagai berikut: (1)
PIHAK PERTAMA wajib menyediakan saluran komunikasi leased line yang menghubungkan antara Lokasi Produksi PIHAK KEDUA dengan SCC, BidCC dan SCC Back-up dan untuk itu PIHAK KEDUA wajib menyediakan nomor telepon langsung sesuai spesifikasi PIHAK PERTAMA.
(2) PIHAK KEDUA wajib menyediakan saluran komunikasi dial up yang digunakan PIHAK KEDUA dalam hal saluran komunikasi leased line sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengalami gangguan. Pasal 5 Dalam menggunakan BI-SSSS, PIHAK KEDUA wajib tunduk pada : a. Ketentuan-ketentuan yang ditetapkan PIHAK PERTAMA baik yang telah ada maupun yang akan ada termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan-ketentuan Bank Indonesia yang berkaitan dengan penggunaan BI-SSSS beserta seluruh lampirannya. b. Kesepakatan antara PIHAK KEDUA dengan seluruh Peserta BI-SSSS lainnya yang tercakup dalam By-Laws BI-SSSS termasuk namun tidak terbatas pada perubahannya yang disepakati dikemudian hari.
11
Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/1/DPM tanggal 16 Februari 2004 Lanj. Lampiran 3
Pasal 6 PIHAK KEDUA bertanggung jawab penuh atas kerahasiaan data BI-SSSS yang ada dalam penguasaan PIHAK KEDUA dengan tunduk pada ketentuan yang berlaku mengenai kerahasiaan perbankan, serta atas keamanan, pemeliharaan, dan kebenaran penggunaan BI-SSSS termasuk seluruh peralatan yang terkait. Pasal 7 (1)
Untuk
keamanan
penggunaan
BI-SSSS,
PIHAK
KEDUA
dilarang
menggunakan seluruh perangkat ST untuk aplikasi lain di luar Aplikasi ST dan Aplikasi Sistem BI-RTGS, kecuali aplikasi internal terkait PIHAK KEDUA yang telah dilaporkan kepada dan disetujui oleh PIHAK PERTAMA. (2)
PIHAK KEDUA wajib menjamin bahwa Aplikasi ST aman dari segala gangguan dan atau kerusakan baik fisik maupun non fisik yang disebabkan oleh hal-hal antara lain tetapi tidak terbatas pada: a. Penggunaan BI-SSSS oleh pihak-pihak yang tidak berwenang, termasuk pegawai dan pejabat PIHAK KEDUA yang tidak diberi wewenang untuk menggunakan fungsi-fungsi yang ada pada BI-SSSS, dan atau pihak ketiga yang berada baik secara sah maupun secara melawan hukum pada Lokasi Produksi PIHAK KEDUA, termasuk pihak ketiga yang dapat melakukan akses ke dalam sistem komputer yang ada pada PIHAK KEDUA baik secara sah maupun secara melawan hukum. b. Adanya akses oleh pegawai atau pejabat PIHAK KEDUA untuk melakukan berbagai kegiatan operasional BI-SSSS, termasuk pengajuan Transaksi Dengan Bank Indonesia, setelmen transaksi Surat Berharga, pengiriman pesan administratif, enquiry, dan lain-lain ke dalam ST PIHAK KEDUA, baik secara langsung ke ST maupun melalui sistem komputer PIHAK KEDUA yang mendapatkan maupun yang tidak mendapatkan otorisasi secara sah dari PIHAK KEDUA. 12
Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/1/DPM tanggal 16 Februari 2004 Lanj. Lampiran 3 Pasal 8 (1)
PIHAK KEDUA termasuk seluruh pegawai, pejabat dari PIHAK KEDUA, afiliasi dan atau pihak terkait yang mempunyai hubungan dengan PIHAK KEDUA dilarang baik dengan sengaja atau tidak sengaja mengubah, menggandakan, memindahtangankan, menghilangkan, dan atau merusak copy Aplikasi ST yang disediakan oleh PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).
(2)
PIHAK KEDUA wajib: a. Menyimpan dengan baik copy Aplikasi ST yang disediakan oleh PIHAK PERTAMA di tempat yang aman dan bebas dari berbagai sumber yang dapat merusak Aplikasi ST; b. Melakukan langkah-langkah pencegahan yang diperlukan sehingga perangkat keras dan perangkat lunak aplikasi (system software) yang digunakan dalam BI-SSSS dan atau dalam kaitannya dengan BI-SSSS bebas dari segala jenis virus yang dapat merusak sistem. Pasal 9
(1) PIHAK KEDUA wajib menjamin keamanan jaringan komunikasi yang digunakan PIHAK KEDUA untuk menghubungkan ST Server Utama dan atau ST Server Back-up dengan ST Workstation, sehingga bebas dari segala kemungkinan sumber perusak BI-SSSS termasuk tetapi tidak terbatas pada kemungkinan pemalsuan (fraud), pembobolan data elektronis (hacking), serta kesengajaan perusakan sistem dengan cara memenuhi (overload) sistem dengan pesan serta data transaksi dan setelmen transaksi Surat Berharga. (2) Dalam hal PIHAK KEDUA menghubungkan ST dengan sistem komputerisasi internal lainnya yang telah atau yang akan ada pada PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA wajib menjamin bahwa sistem komputerisasi PIHAK KEDUA tersebut terutama dalam hubungannya dengan ST aman dan bebas dari segala kemungkinan sumber perusak BI-SSSS termasuk tetapi tidak 13
Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/1/DPM tanggal 16 Februari 2004 Lanj. Lampiran 3 terbatas pada kemungkinan pemalsuan (fraud), pembobolan data elektronis (hacking), serta kesengajaan perusakan sistem dengan cara memenuhi (overload) sistem dengan pesan serta data transaksi dan setelmen transaksi Surat Berharga. Pasal 10 (1) PIHAK KEDUA dilarang menyalahgunakan password yang meliputi User ID Administrator, User ID ST Super dan User ID ST User yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA. (2) PIHAK
KEDUA
wajib
memelihara
dan
menyimpan
dengan
baik
Authenticator Text dan password Structured Query Language (SQL) database yang ditetapkan oleh PIHAK KEDUA untuk database SQL pada ST Server Utama dan atau ST Server Back-up PIHAK KEDUA. (3) PIHAK KEDUA wajib menjamin integritas database BI-SSSS yang ada pada ST Server Utama dan ST Server Back-up PIHAK KEDUA termasuk yang disimpan untuk back-up dalam bentuk Compact Disk (CD), tape, cartridge, disket dan lain-lain. Pasal 11 (1) PIHAK KEDUA wajib melapor secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA dalam hal PIHAK KEDUA akan menghubungkan ST dengan sistem komputerisasi internal lainnya yang ada atau yang akan ada pada PIHAK KEDUA. (2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat informasi yang menggambarkan konfigurasi hubungan ST dengan sistem komputerisasi PIHAK KEDUA secara lengkap dan menggambarkan metode pengamanan (security features) yang digunakan.
14
Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/1/DPM tanggal 16 Februari 2004 Lanj. Lampiran 3 BIAYA PENGGUNAAN BI-SSSS Pasal 12 (1) PIHAK PERTAMA mengenakan biaya penggunaan BI-SSSS kepada PIHAK KEDUA yang jenis dan besarnya diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia. (2) PIHAK KEDUA wajib membayar biaya penggunaan BI-SSSS kepada PIHAK PERTAMA dalam jumlah dan pada waktu serta cara yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA dalam Surat Edaran Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). KUASA PENDEBETAN REKENING Pasal 13 (1)
PIHAK KEDUA dengan ini memberikan kuasa kepada PIHAK PERTAMA untuk melakukan pendebetan rekening Surat Berharga dan atau pendebetan rekening giro Rupiah PIHAK KEDUA pada PIHAK PERTAMA untuk keperluan penyelesaian seluruh kewajiban dan biaya yang timbul dalam rangka transaksi dan setelmen dengan menggunakan BI-SSSS, baik untuk dan atas nama PIHAK KEDUA maupun untuk dan atas nama pihak lain atau nasabah yang sudah mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PIHAK KEDUA.
(2)
Dalam hal PIHAK KEDUA adalah Bank Peserta Sistem BI-RTGS, ayat (2) berbunyi sebagai berikut : Persetujuan tertulis PIHAK KEDUA sebagai Bank pembayar untuk dan atas nama pihak lain atau nasabah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam surat konfirmasi sebagai Bank pembayar, yang wajib diserahkan kepada PIHAK PERTAMA. Dalam hal PIHAK KEDUA adalah bukan Peserta Sistem BI-RTGS, ayat (2) berbunyi sebagai berikut : Dalam hal PIHAK KEDUA tidak memiliki rekening giro Rupiah pada PIHAK PERTAMA, pembebanan seluruh kewajiban dana dan biaya yang 15
Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/1/DPM tanggal 16 Februari 2004 Lanj. Lampiran 3 timbul sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh PIHAK PERTAMA dengan mendebet rekening giro Rupiah milik Bank pembayar yang ditunjuk oleh PIHAK KEDUA dan telah memberikan persetujuan tertulis kepada PIHAK PERTAMA (3)
Penyelesaian seluruh kewajiban dan biaya yang timbul dalam rangka transaksi dan setelmen dengan menggunakan BI-SSSS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi hal-hal sebagai berikut : a. Pengiriman transaksi dalam rangka Transaksi Dengan Bank Indonesia ke BidCC; b. Setelmen transaksi dalam rangka Transaksi Dengan Bank Indonesia oleh SCC; c. Pelunasan kewajiban fasilitas pendanaan Bank Indonesia termasuk pelunasan pinjaman dan pembayaran bunga atas penggunaan fasilitas pendanaan termasuk sanksi keterlambatan dalam pelunasan kewajiban; d. Sanksi akibat pelanggaran ketentuan setelmen OPT sesuai ketentuan Bank Indonesia yang berlaku; e. Setelmen transaksi di pasar sekunder yang dilakukan dengan Peserta BISSSS lainnya; f. Permohonan informasi (Enquiry) dari SCC dan pengiriman administrative messages melalui BI-SSSS; g. Biaya lainnya yang akan ditetapkan kemudian oleh PIHAK PERTAMA dengan Surat Edaran Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12. ALAT BUKTI TRANSAKSI Pasal 14
(1) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menggunakan Hasil Olahan Komputer (HOK) yang dihasilkan oleh BidCC, SCC dan ST sebagai alat bukti yang sah dan otentik atas Transaksi Dengan Bank Indonesia termasuk penatausahaannya dan setelmen transaksi Surat Berharga.
16
Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/1/DPM tanggal 16 Februari 2004 Lanj. Lampiran 3 (2) Dalam hal terdapat perbedaan antara instruksi transaksi dan atau instruksi setelmen yang berada pada PIHAK KEDUA dengan HOK yang ada pada PIHAK PERTAMA yang juga tercetak dan ditatausahakan di PIHAK KEDUA maka yang digunakan sebagai bukti yang sah dan otentik adalah HOK. (3) Dalam hal HOK yang berada pada PIHAK PERTAMA berbeda dengan HOK yang berada pada PIHAK KEDUA maka yang digunakan sebagai bukti yang sah dan otentik adalah HOK yang berada pada PIHAK PERTAMA. PENGAWASAN DAN PENINJAUAN LANGSUNG Pasal 15 (1) PIHAK PERTAMA berwenang melakukan pengawasan secara langsung atau tidak langsung terhadap PIHAK KEDUA atas penggunaan BI-SSSS. (2) PIHAK PERTAMA atau pihak lain yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA sewaktu-waktu dapat melakukan peninjauan langsung terhadap ST, Aplikasi ST serta sistem komputerisasi PIHAK KEDUA yang terhubung dengan ST yang berada di Lokasi Produksi. (3) PIHAK KEDUA wajib memberikan izin untuk melihat secara langsung ST, Aplikasi ST serta sistem komputerisasi PIHAK KEDUA yang terhubung dengan ST yang berada di Lokasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada PIHAK PERTAMA atau pihak lain yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA dan memberikan segala keterangan dan atau data yang diminta oleh PIHAK PERTAMA. SANKSI Pasal 16 Apabila PIHAK KEDUA melakukan pelanggaran atas ketentuan dan atau tidak memenuhi kewajiban PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini maka PIHAK PERTAMA dapat mengenakan sanksi kepada PIHAK KEDUA
17
Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/1/DPM tanggal 16 Februari 2004 Lanj. Lampiran 3 berupa teguran tertulis atau diberhentikan sementara (suspend) atau diberhentikan permanen (close) dari kepesertaan PIHAK KEDUA dalam BI-SSSS. PEMBATASAN TANGGUNG JAWAB Pasal 17 (1)
PIHAK PERTAMA tidak bertanggungjawab atas segala akibat yang timbul dari pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA.
(2) Apabila PIHAK KEDUA dan atau pihak lainnya yang terkait dengan PIHAK KEDUA, termasuk pihak-pihak lain yang secara sah maupun secara melawan hukum berada di Lokasi Produksi dan atau terkait dengan PIHAK KEDUA, melakukan penyalahgunaan baik secara langsung atau tidak langsung terhadap BI-SSSS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8, maka PIHAK KEDUA bertanggungjawab atas seluruh kerugian yang diderita PIHAK PERTAMA dan atau pihak yang terkait dengan PIHAK PERTAMA sebagai akibat dari penyalahgunaan tersebut. (3) PIHAK PERTAMA tidak bertanggungjawab atas segala kerugian PIHAK KEDUA dan atau pihak-pihak lain yang terkait dengan PIHAK KEDUA yang timbul apabila PIHAK KEDUA menyalahgunakan penggunaan password dan atau Authenticator Text yang diserahkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2). Pasal 18 (1)
Dalam hal PIHAK KEDUA bertindak sebagai perantara (broker) Peserta BI-SSSS lainnya dalam pengajuan penawaran lelang yang diselenggarkan oleh PIHAK PERTAMA maka ayat (1) berbunyi sebagai berikut : Dalam hal terjadi kesalahan dalam pengajuan Transaksi Dengan Bank Indonesia yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA untuk dan atas nama peserta BI-SSSS lain sebagai nasabahnya, maka kesalahan tersebut diselesaikan 18
Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/1/DPM tanggal 16 Februari 2004 Lanj. Lampiran 3 antara PIHAK KEDUA dengan Peserta BI-SSSS lainnya yang terlibat dalam kesalahan tersebut dengan mengacu kepada kesepakatan antara keduabelah pihak atau kesepakatan antar peserta BI-SSSS (By-Laws). Dalam hal PIHAK KEDUA adalah Peserta BI-SSSS selain broker maka ayat (1) berbunyi sebagai berikut : Dalam hal terjadi kesalahan dalam transfer Surat Berharga dan atau transfer dana antar peserta BI-SSSS yang melibatkan PIHAK KEDUA, maka kesalahan tersebut diselesaikan antara PIHAK KEDUA dengan peserta BISSSS lainnya yang terlibat dalam kesalahan transfer Surat Berharga dan atau transfer dana tersebut dengan mengacu kepada kesepakatan antar peserta BISSSS (By-Laws). (2)
PIHAK KEDUA dengan ini membebaskan PIHAK PERTAMA dari segala macam tuntutan dan gugatan yang dapat timbul sebagai akibat dari adanya kesalahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
(3)
PIHAK PERTAMA tidak bertanggung jawab atas tidak diterimanya pengajuan Transaksi Dengan Bank Indonesia dan terlaksananya setelmen transaksi Surat Berharga atau kerugian yang disebabkan antara lain namun tidak terbatas pada: a.
Keterlambatan informasi atau ketidakakuratan data yang diterima oleh PIHAK PERTAMA;
b.
Keadaan Darurat. PENYELESAIAN PERSELISIHAN Pasal 19
(1) Dalam hal timbul perselisihan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan Perjanjian ini maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
19
Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/1/DPM tanggal 16 Februari 2004 Lanj. Lampiran 3 (2)
Dalam hal tidak tercapai musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), para pihak sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan dimaksud melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).
(3)
Para pihak dalam Perjanjian ini sepakat bahwa keputusan BANI bersifat final dan mengikat para pihak dan dengan dikeluarkannya keputusan dari BANI maka para pihak tidak akan mencari penyelesaian melalui cara lainnya termasuk namun tidak terbatas dengan menggunakan sistem peradilan. LAIN-LAIN Pasal 20
Kesepakatan dalam Perjanjian ini akan berakhir dalam hal status kepesertaan PIHAK KEDUA berubah menjadi ditutup (close) dan atau para pihak sepakat untuk membatalkan Perjanjian. Pasal 21 Dalam hal Perjanjian berakhir sebagaimana dimaksud pada pasal 20, para pihak sepakat bahwa : a. pembatalan Perjanjian akan berlaku secara otomatis; b. pembatalan Perjanjian tidak mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1266 KUHPerdata dan Pasal 1267 KUHPerdata.
Pasal 22 (1) Semua pemberitahuan dan atau surat menyurat antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sehubungan dengan Perjanjian ini dilakukan secara tertulis dan dianggap telah disampaikan kepada yang bersangkutan jika terdapat tanda terima tertulis dari PIHAK PERTAMA dan atau PIHAK KEDUA. (2) Pemberitahuan dan atau surat menyurat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dialamatkan kepada :
20
Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/1/DPM tanggal 16 Februari 2004 Lanj. Lampiran 3 a.
PIHAK PERTAMA : BANK INDONESIA Direktorat Pengelolaan Moneter Up. Bagian Penyelesaian Transaksi Pasar Uang Jl. M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10010
b.
PIHAK KEDUA
: …….………
PENUTUP Pasal 23 Para pihak sepakat bahwa hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian ini dan segala perubahan atas kesepakatan dalam Perjanjian ini akan diatur kemudian dalam bentuk addendum atau surat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini. Pasal 24 Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan bermeterai cukup untuk kepentingan masingmasing pihak.
PIHAK PERTAMA
(
PIHAK KEDUA
)
(
)
21
Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/1/DPM tanggal 16 Februari 2004 Lampiran 4 Kepada : Bank Indonesia – Direktorat Pengelolaan Moneter cq. Bagian Penyelesaian Transaksi Pasar Uang Gedung B Lantai 11 Jl. MH. Thamrin No. 2 Jakarta 10010 Perihal : Surat Kuasa untuk Penyerahan dan Pengambilan Authenticator Text
Dengan ini kami memberikan kuasa kepada: Nama Nomor KTP Alamat
: : :
…………………………………………………. …………………………………………………. ………………………………………………….
Untuk menyerahkan Authenticator Text kami dan mengambil Authenticator Text Penyelenggara ke dan dari Bank Indonesia. Demikian surat kuasa ini kami buat agar dapat dipergunakan sesuai dengan keperluannya.
Jakarta,……………..
Nama Perusahaan
Meterai Tandatangan dan Nama yang diberi kuasa
Tandatangan Pejabat berwenang yang memberikan kuasa
Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/1/DPM tanggal 16 Februari 2004 Lampiran 5 SANGAT RAHASIA Kepada : Bank Indonesia – Direktorat Pengelolaan Moneter cq. Bagian Penyelesaian Transaksi Pasar Uang Gedung B Lantai 11 Jl. MH. Thamrin No. 2 Jakarta 10010 Perihal
:
Penyampaian Authenticator Text (AT)
Dengan hormat, Dalam rangka kebutuhan prosedur pengamanan sistem (security) kami dalam keanggotaan BI-SSSS, dengan ini kami sampaikan Authenticator Text (AT) untuk Saudara gunakan sesuai ketentuan yang berlaku,
RESERVE Authenticator Text Satu
AT-1
……………………….
RESERVE Authenticator Text Satu
AT-2
……………………….
RESERVE Authenticator Text Satu
AT-3
……………………….
Effective Date
: ………………… (tanggal/bulan/tahun)
Expired Date *)
: ………………… (tanggal/bulan/tahun)
Demikian agar Saudara maklum. Jakarta, …………………………..
Nama Perusahaan
TTD pejabat berwenang dan stempel Perusahaan *) expired date 1 (satu) tahun setelah effective date
Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/1/DPM tanggal 16 Februari 2004
Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/1/DPM tanggal 16 Februari 2004 Lampiran 6 Contoh Format :
SURAT PERMOHONAN DALAM KONDISI CONTINGENCY PLAN
Kepada : Bank Indonesia – Direktorat Pengelolaan Moneter cq. Bagian Penyelesaian Transaksi Pasar Uang Gedung B Lantai 11 Jl. MH. Thamrin No. 2 Jakarta 10010 Perihal :
Permohonan Menggunakan Fasilitas Guest Bank di Bank Indonesia dalam Kondisi Contingency Plan
Dengan ini kami mengajukan permohonan untuk menggunakan fasilitas Guest Bank di Bank Indonesia mengingat sarana ST dan Back-up kami baik sistem dan atau komunikasi, tidak dapat berfungsi karena mengalami kerusakan sebagai berikut :
(sebutkan alasan rinci kerusakan sehingga ST dan Back-up tidak dapat berfungsi)
Demikian permohonan kami dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
Jakarta,…………….. Nama Perusahaan
Tandatangan Pejabat berwenang dan Stempel Perusahaan
