SISTEM BANK INDONESIAREAL TIME GROSS SETTLEMENT (BI-RTGS)
BIRO PENGEMBANGAN SISTEM PEMBAYARAN NASIONAL
2006
1
I. PENDAHULUAN Selama beberapa tahun belakangan ini hampir semua negara-negara maju yang tergabung dalam
G -10 countries telah menerapkan sistem Real-Time Gross Settlement
(RTGS) untuk transaksi transfer antar bank. Menurut laporan BIS sampai saat ini sekurang-kurangnya 30 negara telah menggunakan sistem RTGS. Lebih lanjut bank sentral pada European Union (EU) telah memutuskan bahwa setiap anggota EU harus memiliki sistem RTGS yang dapat diintegrasikan dengan EU RTGS system (TARGET) untuk mendukung penyatuan ekonomi. Langkah serupa telah dilakukan pula oleh negara-negara Asia – Pasifik seperti Hong Kong, Korea, Australia, China, New Zealand, dan Thailand. Penerapan sistem BI-RTGS di Indonesia telah dimulai sejak tanggal 17 November 2000 dengan nama Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (BI-RTGS). Kehadiran sistem BI-RTGS di Indonesia dinilai sangat penting mengingat transaksi pembayaran bernilai besar (High Value Payment System – HVPS) yang memiliki potensi terjadinya risiko sistemik sebelum adanya sistem BI-RTGS, menempati bagian mayoritas (hampir 2/3) dari seluruh transaksi pembayaran. Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa volume transaksi pembayaran antar bank di Jakarta yang bernilai besar (high value) yang jumlah transaksinya lebih dari 10 ribu/hari tersebut hampir 70% berasal dari transaksi Forex (mata uang asing) dan Pasar Uang Antar Bank (PUAB). Pada umumnya penerapan RTGS di berbagai negara didasarkan pada beberapa alasan pokok sebagai berikut: pertama, berbagai literatur dan studi empiris secara intensif telah memunculkan kesadaran baru kepada berbagai bank sentral untuk dapat me-manage berbagai risiko Large Value Trasfer System (LVTS). Sistem RTGS memiliki mekanisme settlement yang dipandang mampu mengurangi risiko sistemik (risk minimising). Kedua, sistem ini akan dapat mengurangi timbulnya float sehingga dapat mendukung efektivitas pengawasan perbankan. Selain itu, pengelolaan likuiditas yang baik pada dunia perbankan juga dapat mendukung efektivitas kebijakan moneter. Ketiga, sistem RTGS ini memungkinkan dilakukannya integrasi dengan
berbagai aplikasi sistem pembayaran
seperti pasar uang dan pasar modal, Delivery versus Payment (DVP). Link dengan crossborder payment juga dimungkinkan melalui aplikasi Payment Versus Payment (PVP).
A. PENGERTIAN Sistem BI-RTGS adalah proses penyelesaian akhir transaksi (settlement) pembayaran yang dilakukan per transaksi (individually processed / gross settlement) dan bersifat real time (electronically processed), dimana rekening peserta dapat didebit/dikredit berkali-kali dalam sehari sesuai dengan perintah pembayaran dan penerimaan pembayaran. Dengan sistem BI-RTGS, peserta pengirim melalui terminal RTGS di tempatnya mentransmisikan transaksi pembayaran ke pusat pengolahan sistem RTGS (RTGS Central Computer /RCC) di Bank Indonesia untuk proses settlement. Jika proses settlement berhasil, transaksi pembayaran akan diteruskan secara otomatis dan elektronis kepada peserta penerima. Keberhasilan proses settlement tergantung dari kecukupan saldo peserta pengirim karena dalam sistem BI-RTGS peserta hanya diperbolehkan untuk mengkredit peserta lain. Dengan kata lain, peserta BI-RTGS harus meyakinkan bahwa saldo rekeningnya di Bank Indonesia cukup sebelum peserta tersebut melaksanakan transfer ke perserta BI-RTGS lainnya. B. TUJUAN BI-RTGS 1. Menyediakan sarana transfer dana antar peserta yang lebih cepat, efisien, andal dan aman. 2. Kepastian settlement dapat diperoleh dengan lebih segera (irrevocable dan unconditional). 3. Menyediakan informasi rekening peserta secara real time dan menyeluruh. 4. Meningkatkan disiplin dan profesionalisme peserta dalam mengelola likuiditasnya. 5. Mengurangi risiko-risiko settlement.
C. MEKANISME SETTLEMENT SAAT INI Saat ini terdapat 2 macam mekanisme penyelesaian transaksi antar bank, yaitu melalui kliring atau sistem BI-RTGS. Berbeda dengan sistem BI-RTGS yang menggunakan metode gross settlement dimana setiap transaksi diperhitungkan secara individual, maka kliring menggunakan metoda net settlement dalam rangka penyelesaian akhir. Net settlement adalah proses penyelesaian akhir transaksi-transaksi pembayaran yang dilakukan pada akhir suatu periode dengan melakukan offsetting antara kewajiban-
kewajiban pembayaran dengan hak-hak penerimaan sehingga hanya ada 1 net hak atau kewajiban yang akan disettle untuk masing-masing rekening bank. Dalam sistem kliring terdapat risiko pada akhir hari bahwa suatu bank akan mengalami kekalahan kliring dalam jumlah yang cukup besar karena sebelum diimplementasikannya sistem BI-RTGS seluruh transaksi antar bank baik yang bersifat retail transactions maupun large value transactions dilaksanakan melalui kliring. Apabila jumlah kekalahan kliring ini melampaui saldo rekeningnya di Bank Indonesia, maka saldo bank tersebut di Bank Indonesia akan menjadi negatif (overdraft) yang pada gilirannya nanti akan menyulitkan Bank Indonesia apabila bank tersebut tidak mampu menutup overdraft keesokan harinya. D. RISIKO-RISIKO SISTEM PEMBAYARAN Secara umum terdapat dua jenis risiko dalam sistem pembayaran yakni risiko kredit dan risiko likuiditas. Risiko kredit adalah risiko dimana counterparty tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar secara penuh baik pada saat jatuh tempo maupun pada saat sesudahnya. Termasuk dalam kategori risiko ini adalah unrealized gains atas kontrak-kontrak yang gagal dilaksanakan (replacement cost risk) dan yang lebih parah lagi adalah risiko tidak terbayarnya suatu transaksi secara keseluruhan (principal risk). Sedangkan risiko likuiditas adalah risiko dimana counterparty tidak mampu membayar secara keseluruhan pada saat jatuh tempo melainkan membayar sesudah jatuh tempo. Hal ini tentu akan dapat menimbulkan kesulitas likuiditas bagi peserta penerima yang pada gilirannya nanti mungkin akan meningkatkan cost of fund dari peserta karena harus mencari dari money market dengan cepat. Selain risiko-risiko di atas, Bank Indonesia sebagai pengawas sistem pembayaran di Indonesia juga sangat concern terhadap systemic risk yang mungkin dapat timbul pada sistem pembayaran di Indonesia. Systemic risk adalah risiko kegagalan salah satu peserta dalam memenuhi kewajibannya yang jatuh tempo sehingga menyebabkan peserta lain juga mengalami kesulitan likuiditas yang pada gilirannya menjadi tidak mampu memenuhi kewajiban-kewajibannya.
Kegagalan tersebut, dalam kondisi yang sangat ekstrem,
mungkin akan dapat memicu kesulitan finansial yang lebih luas yang dapat mengancam stabilitas sistem pembayaran atau bahkan stabilitas suatu perekonomian secara keseluruhan.
Berkaitan dengan risiko-risiko sistem pembayaran tersebut di atas, dengan diimplementasikannya sistem BI-RTGS diharapkan akan dapat memperkecil kemungkinan terjadinya risiko-risiko dimaksud. Dengan kemampuannya untuk melakukan transfer secara real time dan terus menerus selama window time, BI-RTGS akan mampu mengurangi bahkan mengeliminir risiko-risiko dalam proses settlement karena transaksi akan dijalankan apabila saldo rekening peserta di BI mencukupi. Dengan sistem BI-RTGS, apabila saldo peserta mencukupi maka peserta dapat segera melakukan settlement saat itu juga kepada peserta lain yang selanjutnya akan mengkredit rekening nasabah sehingga dananya dapat segera langsung digunakan oleh nasabah yang bersangkutan. Selain itu, dengan implementasi sistem BI-RTGS diharapkan akan mampu memenuhi kebutuhan berbagai pihak terhadap tersedianya mekanisme pembayaran yang sangat cepat yang dibutuhkan oleh transaksi yang mensyaratkan DVP seperti transaksi jual beli saham dan securities paper lainnya. Dalam transaksi ini, transfer dana melalui BIRTGS (the payment leg) akan dapat dikoordinasikan dengan final transfer of assets (delivery leg) sehingga terjadi match antara penyerahan aset dengan pembayaran. Hal ini sangat penting untuk menurunkan risiko dalam pasar-pasar sekuritas tersebut. Dapat ditambahkan bahwa dengan implementasi sistem BI-RTGS ini maka diharapkan systemic risk akan dapat dikurangi melalui tiga cara. Pertama, penurunan secara signifikan intraday interbank exposure akan dapat mengurangi kemungkinan ketidakmampuan suatu peserta dalam menutup kerugian atau menutup kekurangan likuiditas karena peserta lain tidak mampu memenuhi kewajibannya. Kedua, sistem BIRTGS akan dapat mencegah kemungkinan terjadinya unwinding payment yang dapat merupakan penyebab terjadinya systemic risk dalam net settlement. Ketiga, karena peserta dapat melakukan settlement setiap saat selama window time, maka waktu settlement tidak lagi hanya terfokus pada suatu waktu tertentu saja. Hal ini akan memberikan waktu yang cukup bagi peserta untuk menyelesaikan kesulitan likuiditasnya dengan cara meminjam dari peserta lain atau menunggu incoming transfer dari peserta lain.
II. KARAKTERISTIK SISTEM BI-RTGS Sistem BI-RTGS merupakan sistem RTGS yang ke delapan yang digunakan oleh negara-negara dilingkungan EMEAP countries (Executives Meeting of East Asia – Pacific Central Bankers) setelah tujuh negara lain yakni Thailand, Hongkong, Singapore, Malaysia,
Korea Selatan, Australia dan New Zealand telah terlebih dahulu memberlakukan sistem RTGS. Implementasi sistem BI-RTGS dilakukan secara bertahap. Untuk tahap pertama, Bank Indonesia mewajibkan bank-bank yang beroperasi di Jakarta untuk menjadi peserta sistem BI-RTGS. Sedangkan tahap berikutnya, sistem BI-RTGS diimplementasikan di wilayah Kantor Bank Indonesia (KBI). Sampai saat ini, sistem BI-RTGS telah diimplementasikan di seluruh Indonesia, dengan jumlah seluruh peserta sebanyak kurang lebih 150 (non BI). Berikut adalah karakteristik-karakteristik sistem BI-RTGS : A.
V-SHAPED STRUCTURE Sebagaimana digunakan oleh sebagian besar sistem RTGS di dunia, BI-RTGS juga
menggunakan V-shaped structure dalam pengiriman message dari peserta pengirim kepada peserta penerima melalui Bank Indonesia sebagai penyelenggara BI-RTGS dibawah ini.
PESERTA
PESERTA
PENGIRIM
PENERIMA
3. Full payment massage
1. Full payment massage
RCC
2. SETTLEMENT
V-shaped
Dalam struktur ini, seluruh informasi yang terkandung dalam suatu transaksi akan dikirimkan oleh peserta pengirim kepada RTGS Central Computer (RCC) dan akan diteruskan kepada peserta penerima apabila transfer sudah di-settle oleh Bank Indonesia.
B.
PESERTA BI-RTGS Jumlah keseluruhan peserta langsung Sistem BI-RTGS saat ini berjumlah 150 yang
terdiri 149 bank dan 1 non bank. Sedangkan jumlah peserta tidak langsung terdiri dari 3 bank. Jumlah peserta Sistem BI-RTGS tersebut akan terus berkembang. Peserta dalam penyelenggaraan sistem BI-RTGS dibedakan menjadi 2, yaitu peserta langsung dan peserta tidak langsung. Sedangkan status kepesertaan dapat dibedakan sebagai berikut : STATUS Aktif / Active
AKTIVITAS
PENYEBAB
a. Dapat mengirim transfer keluar b. Dapat menerima transfer masuk c. Dapat melakukan seluruh fungsi lainnya dalam RTGS Terminal
Ditangguhkan/ Suspend
a. Dapat menerima transfer masuk b. Dapat melakukan seluruh fungsi lainnya dalam RTGS Terminal c. Tidak dapat mengirim transfer keluar
a. Rekening bersaldo negatif sampai dengan cut off time b. Permintaan
tertulis
dari
instansi atau pihak yang berwewenang
dalam
melakukan
pengawasan
terhadap peserta Dibekukan/Freeze
a. Tidak dapat mengirim transfer Permintaan tertulis dari pihak keluar
yang
berwewenang
b. Tidak dapat menerima transfer melakukan masuk
dalam
pengawasan
terhadap peserta
c. Dapat melakukan fasilitas enquiry Ditutup/Close
a. Seluruh transaksi yang ditujukan a. Permintaan kepada peserta akan ditolak oleh
pihak
RCC
dalam
b. Transaksi dalam sistem antrian akan batal secara otomatis
yang
tertulis
dari
berwewenang melakukan
pengawasan terhadap Peserta b. Keputusan merger, akuisisi, konsolidasi atau pencabutan izin usaha Bank.
C.
MEKANISME TRANSFER DANA BI-RTGS Secara umum dapat digambarkan bahwa mekanisme transfer dana antar peserta BI-
RTGS adalah sebagai berikut: 1. Peserta pengirim menginput credit transfer ke dalam terminal RTGS (RT) untuk selanjutnya ditransmisikan ke RCC di Bank Indonesia. 2. Selanjutnya, RCC memproses credit transfer dengan mekanisme sebagai berikut : i. Mengecek kecukupan saldo apakah saldo rekening giro peserta pengirim lebih besar dari atau sama dengan nilai nominal credit transfer. ii. Jika saldo rekening giro peserta pengirim mencukupi akan dilakukan posting secara simultan pada rekening giro peserta pengirim dan rekening giro peserta penerima. iii. Jika saldo rekening giro peserta pengirim tidak mencukupi, credit transfer tersebut akan ditempatkan dalam antrian (queue) sistem BI-RTGS. 3. Informasi credit transfer yang telah diselesaikan (settled) akan ditransmisikan secara otomatis oleh RCC ke RT peserta pengirim dan RT peserta penerima.
D.
WINDOW TIME Waktu transfer antar peserta untuk kepentingan nasabah saat ini dibatasi mulai
pk.06.30 - 16.30 WIB. Window time tersebut diharapkan akan dapat memberikan keleluasaan kepada pelaku ekonomi di seluruh Indonesia yang terdiri dari 3 zona waktu untuk bertransaksi dengan lebih lancar. Meskipun demikian, apabila dalam kasus-kasus tertentu diperlukan window time yang lebih lama, Bank Indonesia dapat melakukan perpanjangan untuk mengakomodasi kebutuhan perpanjangan tersebut.
E.
NO MONEY NO GAME Sistem BI-RTGS hanya memperbolehkan peserta BI-RTGS untuk mengkredit
rekening peserta BI-RTGS lainnya. Dengan demikian, peserta BI-RTGS tidak diperkenankan untuk mendebit rekening peserta BI-RTGS. Hal ini akan menciptakan paradigma baru dalam sistem pembayaran di Indonesia dimana peserta harus secara bijaksana mengelola likuiditasnya sehingga seluruh transaksinya dapat ter-settle dengan baik karena suatu transaksi akan masuk dalam antrian (queue) apabila saldo peserta tidak
cukup. Transaksi yang masuk dalam antrian baru akan dapat ter-settle apabila peserta mendapatkan incoming transfer dari peserta lain.
F.
CAPPING Untuk memperkecil berbagai risiko sistem pembayaran sebagai akibat penggunaan
net settlement dalam proses kliring, maka Bank Indonesia menetapkan batas maksimum nominal transaksi yang diperbolehkan melalui kliring (capping kliring). Pada tahap awal, capping kliring ditetapkan sebesar Rp. 1 milyar dan pada tanggal 1 Oktober 2002 diubah menjadi Rp. 100 juta. Selanjutnya secara bertahap capping kliring tersebut akan diturunkan sehingga transaksi yang melewati kliring akan berkurang dan pada gilirannya risiko akibat penggunaan net settlement dapat diturunkan. G.
QUEUE MANAGEMENT DAN GRIDLOCK RESOLUTION Apabila saldo rekening giro peserta yang akan di-debit lebih kecil dari nilai transaksi
pembayaran yang dikirimkan oleh peserta, maka transaksi pembayaran tersebut akan menempati antrian (queue) dalam BI-RTGS. 1. Antrian dalam sistem BI-RTGS berbasis pada priority level dan First In First Out (FIFO). 2. Modul antrian dalam sistem BI-RTGS dilengkapi dengan fasilitas Bypass FIFO yang bekerja secara otomatis jika antrian mencapai jumlah tertentu, dengan maksud untuk mengurangi jumlah antrian. 3. Priority level dalam modul antrian di sistem BI-RTGS adalah sebagai berikut: a. Prioritas pertama
: Pembebanan hasil kliring.
b. Prioritas kedua
: Transaksi peserta dengan BI/Pemerintah.
c. Prioritas ketiga
: Credit transfer yang berasal dari peserta BI-RTGS.
4. Apabila BI-RTGS mendeteksi terjadinya gridlock maka fasilitas gridlock resolution akan dijalankan secara otomatis maupun manual berdasarkan kriteria kecukupan saldo atau menggunakan metode First Available First Out (FAFO).
H.
FASILITAS
LIKUIDITAS
PENDANAAN
INTRAHARI
(FLI)
DAN
FASILITAS
JANGKA PENDEK (FPJP)
Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya transaksi-transaksi yang dilaksanakan pada sistem BI-RTGS adalah bersifat gross settlement sehingga akan di-settle individually
serta bersifat continous sepanjang window time. Hal ini berbeda dengan mekanisme kliring saat ini yang menggunakan net settlement. Dalam net settlement, bank tidak memerlukan likuiditas yang cukup tinggi secara terus menerus sepanjang hari, sedangkan dengan sistem RTGS peserta wajib memiliki likuiditas yang cukup tinggi sepanjang hari. Kondisi ini mentriger kebutuhan FLI dengan tujuan untuk membantu kelancaran pembayaran antar peserta sepanjang hari. Dalam sistem gross settlement dapat terjadi pada suatu waktu tertentu, misalnya pada pagi hari, saldo peserta lebih kecil daripada nominal transaksi yang akan di-settle yang menyebabkan transaksi tersebut masuk dalam queue. Hal ini bukan berarti bahwa peserta tersebut mengalami kesulitan likuiditas yang kronis, karena pada dasarnya peserta tersebut berharap akan menerima incoming transfer dari peserta lain beberapa saat kemudian. Yang terjadi hanyalah intraday gap antara outgoing transaction dengan incoming transactions pada suatu saat tertentu saja. Untuk mengatasi intraday gap ini kebanyakan sistem RTGS diseluruh dunia memerlukan adanya fasilitas pendukung berupa FLI yang berguna untuk memperlancar real time transaction. Beberapa ketentuan dalam fasilitas FLI BI-RTGS antara lain : 1.
Untuk mendapatkan fasilitas FLI, bank peserta BI-RTGS harus mengajukan permohonan kepada Bank Indonesia.
2.
Bank harus memiliki kesehatan minimal cukup baik yaitu bank yang masih beroperasi.
3.
Peserta harus mem-pledged SBI dan atau obligasi pemerintah yang nilainya sekurang-kurangnya sebesar nilai FLI sebagai collateral sehingga fasilitas FLI bersifat fully secured.
4.
Penggunaan FLI dilakukan secara otomatis pada saat saldo rekening giro tidak mencukupi untuk melakukan outgoing transaction sepanjang kekurangan tersebut tidak melebihi nilai FLI (provided when needed).
5.
Pada saat peserta menerima incoming transfer maka secara otomatis incoming transfer tersebut akan digunakan untuk mengurangi saldo FLI yang telah digunakan.
6.
FLI hanya dapat dipergunakan dari pukul 06.30 sampai dengan pukul 17.00 WIB sedangkan untuk pelunasan FLI dilakukan paling lambat pukul 18.00 WIB. Apabila peserta tidak mampu mengembalikan tepat pada waktunya maka fasilitas FLI tersebut akan berubah menjadi Fasilitas Pendanaan Jangka Panjang (FPJP) overnight.
7.
Pada saat T+1 sampai dengan pukul 16.00 WIB, Bank Indonesia akan menagih seluruh kewajiban peserta tersebut dengan menggunakan transaksi "Super Priority" yang akan didahulukan settlement-nya dibandingkan transaksi-transaksi lainnya.
8.
Dalam hal saldo giro tidak mencukupi untuk pelunasan FPJP sampai dengan pukul 17.00 WIB dan peserta yang bersangkutan tidak mengajukan FPJP baru sampai dengan pukul 18.15 WIB, maka pelunasan dilakukan dengan mengeksekusi agunan.
III. BYE-LAWS Selain terdapat ketentuan-ketentuan BI-RTGS yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, diantara peserta BI-RTGS sendiri juga berlaku Bye-Laws yang bertujuan untuk mencapai keseragaman dalam pelaksanaan pembayaran interbank diantara peserta BI-RTGS. ByeLaws diterapkan untuk seluruh aktivitas pembayaran yang dilakukan oleh setiap peserta dalam suatu rangkaian pembayaran, dimana rangkaian pembayaran tersebut dapat dimulai dari originator/initiator dan berakhir pada ultimate beneficiary. Beberapa ketentuan yang terkandung dalam Bye-Laws antara lain : A. Cut-off time untuk pembayaran dan pelunasan Dana untuk transaksi pembayaran intraday interbank money market sudah harus sampai di rekening peserta peminjam selambat-lambatnya 30 menit setelah selesainya transaksi. Sedangkan pelunasan intraday interbank money market sudah harus dilaksanakan selambat-lambatnya pk. 16.30 pada hari yang sama. Untuk transaksi same day value Money Market / Foreign Exchange deals yang dilaksanakan sebelum pk.16.00 sudah harus disettle selambat-lambatnya pk.16.30. Sedangkan pelunasannya harus dilaksanakan selambat-lambatnya pk.16.30 pada saat jatuh tempo. Untuk transaksi end of day funding harus telah sampai di rekening giro peserta peminjam selambat-lambatnya pk.18.00 hari yang sama. B. Kompensasi atas kegagalan pembayaran antar peserta Apabila pembayaran antar peserta mengalami kegagalan maka pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengajukan kompensasi atas kegagalan tersebut. Kegagalan pembayaran dapat berupa keterlambatan, pembayaran dini, pembayaran lebih, pembayaran kurang dari nominal yang semestinya dan salah kirim.
Perhitungan kompensasi dibedakan untuk bentuk berbagai koreksi yang berbeda misalnya penyesuaian tanggal valuta, pengembalian pembayaran salah kirim, keterlambatan pembayaran atau pembayaran kembali (pelunasan) dan perubahan pihak penerima (beneficiary). Tingkat bunga yang digunakan dalam perhitungan kompensasi adalah 120% dari rata-rata tingkat bunga JIBOR overnight. C. Perjanjian kompensasi dilakukan untuk menghindarkan pencarian keuntungan yang tidak fair. Spirit dari pemberian kompensasi adalah agar
peserta BI-RTGS memberikan
kompensasi satu sama lainnya terhadap kondisi yang menimbulkan hak kompensasi. Kompensasi harus dilakukan dengan suatu cara yang sedemikian rupa sehingga tidak ada satu pesertapun yang dirugikan atau diuntungkan secara tidak adil (unjustly penalized or enriched).
D. Penyelesaian sengketa melalui Arbitration Committee Untuk menyelesaikan persengketaan atau masalah yang timbul antar peserta BIRTGS
dalam
kaitannya
dengan
transaksi-transaksi
RTGS,
dan/atau
untuk
menyelesaikan ketidakpatuhan peserta dalam sistem BI-RTGS maka dibentuk Komite Bye-Laws. Keputusan komite tersebut merupakan keputusan akhir dan mengikat kepada seluruh peserta BI-RTGS. VI. INFORMATION TECHNOLOGY SECURITY PLAN (DRP)
DAN DISASTER RECOVERY
Sebagaimana diketahui, sistem BI-RTGS merupakan sistem yang sangat sarat dengan teknologi informasi (TI). Penggunaan hardware, software serta sarana telekomunikasi yang sophisticated memerlukan usaha untuk memastikan bahwa seluruh sistem BI-RTGS sangat aman. Berbagai security layer telah diaplikasikan dalam sistem ini sehingga diharapkan sistem BI-RTGS dapat beroperasi dengan aman. Untuk meyakinkan hal tersebut, Bank Indonesia telah meminta independent IT auditor untuk mengaudit seluruh aplikasi maupun jaringan yang digunakan dalam
sistem BI-RTGS.
Dalam
menguji kehandalan sistem BI-RTGS, independent IT auditor tersebut juga telah pula melakukan penetration test untuk mengkaji kemungkinan adanya celah yang mungkin dapat dimanfaatkan oleh para hacker untuk menembus pertahanan sistem BI-RTGS.
Meskipun pada saat ini opini IT audit terhadap seluruh sistem BI-RTGS telah menunjukkan hasil yang sangat memuaskan, secara periodik di masa yang mendatang IT audit akan tetap dilaksanakan agar sistem BI-RTGS tetap aman. Selain itu, semakin masif dan intensnya kehadiran TI yang berimplikasi pada ketergantungan terhadap teknologi informasi ini mewajibkan setiap institusi pengguna TI untuk memiliki kebijakan, prosedur serta sarana pengganti (back up) yang handal. Bank Indonesia sebagai host sistem BI-RTGS telah menyiapkan Disaster Recover Plan (DRP) dan Disaster Recovery Centre (DRC) untuk meyakinkan bahwa sistem pembayaran di Indonesia telah didukung oleh infrastruktur yang handal. Terhadap peserta juga dianjurkan agar memiliki back up sistem yang memadai di lokasi yang berbeda dengan lokasi utama yang dapat diaktifkan dalam waktu yang singkat apabila sistem utama gagal sehingga tidak membahayakan kelancaran pembayaran di industri perbankan secara keseluruhan. Secara periodik, seluruh peserta BI-RTGS juga diwajibkan untuk menguji-coba back up dan DRP untuk memastikan bahwa segala sesuatunya berjalan dengan baik.
VII. IMPLEMENTASI SISTEM BI-RTGS DI KBI Setelah implementasi sistem BI-RTGS tahap-I di wilayah KPBI berjalan dengan baik, pada tahun 2001 secara bertahap sistem BI-RTGS diimplementasikan di wilayah KBI. Pengintegrasian sistem BI-RTGS di KP dan KBI ini akan menghapus rekening giro peserta yang ada di KBI sehingga hanya ada 1 rekening giro peserta di KP Bank Indonesia (centralized settlement account / CSA). Manfaat pemberlakuan CSA bagi peserta sistem BI-RTGS antara lain: 1.
Memudahkan peserta dalam melakukan kontrol terhadap posisi likuiditasnya.
2.
Money in transit yang mungkin terjadi pada saat peserta melakukan transfer ke cabang-cabang akan dapat dihilangkan sehingga cost of fund peserta akan dapat diturunkan.
3.
Membantu peserta dalam mengelola dananya secara efektif dan efisien.
Sedangkan bagi Bank Indonesia, pemberlakuan CSA akan memberikan manfaat dalam hal: 1.
Memudahkan Bank Indonesia untuk memantau ketaatan peserta dalam memenuhi kebutuhan Giro Wajib Minimum (GWM).
2.
Bank Indonesia juga akan lebih mudah dalam memantau likuiditas peserta karena posisi rekening giro peserta sudah bersifat nasionall (consolidated) dan dapat dimonitor recara real-time.
3.
Memberikan informasi yang lebih akurat untuk early warning system terhadap peserta yang mengalami kesulitan likuiditas
KILASAN SEJARAH PENGEMBANGAN SISTEM RTGS DI INDONESIA Tahun 1995-1997
Aktivitas yang dilakukan • • •
Penyusunan Blue Print Sistem Pembayaran Nasional (SPN) dan pembentukan Komite Reformasi SPN Penerapan BI-Line sebagai proyek transisi electronic funds transfer menjelang diterapkannya RTGS Kajian pengembangan RTGS di Indonesia
1997
•
Kajian lebih detail terhadap beberapa kebijakan yang terkait dengan RTGS
1998
•
Penyusunan Request For Proposal (RFP)
1999
• • • • • •
Pembahasan User Requirements Komunikasi rencana RTGS ke seluruh bank di Jakarta Pembahasan detail User Requirement Menunjuk security auditor untuk aplikasi RTGS System design dimulai Pembahasan kemungkinan penerapan Fasilitas Likuiditas Intrahari (FLI)
2000
•
Pembentukan Internal Committee of RTGS pada semua bank peserta RTGS di Jakarta COO Conference (Jakarta, Surabaya & Bandung) tentang pengenalan RTGS dan implikasinya System Development dan Testing Pembelian perangkat penunjang RTGS Instalasi aplikasi RTGS untuk seluruh bank peserta RTGS Training RTGS usage untuk semua bank & intern BI User Acceptance Test (UAT) pada 17 pilot banks Pemasangan jaringan di 124 bank + site DRC Cilangkap Site DRC Cilangkap dikembangkan Skenario DRC dibahas & dimatangkan baik internal maupun untuk seluruh peserta BI-RTGS Bank & whole industry testing Menyusun ketentuan transfer dana (Peraturan Bank Indonesia) Pembentukan 17 pilot banks
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • 2001
• • • • • • • •
2002
• • • • • • • •
2003
• • •
Menyusun ketentuan hubungan rekening Menyusun ketentuan Fasilitas Likuiditas Intrahari (FLI) Mereview seluruh ketentuan akunting/operations BI Menyusun interbank bye-laws mengenai good practice on interbank payments bersama dengan HIMBARA, Asosiasi Joint Venture Bank & Asosiasi Perbankan lainnya Membuat kontrak dengan seluruh bank peserta RTGS Membentuk Bagian Penyelesaian Transaksi Rupiah sebagai pelaksana sistem BI-RTGS Test simulasi selama 2 bulan untuk memastikan sistem berjalan dengan baik Go live sistem RTGS pada tanggal 17 Nopember 2000 di Jakarta Launching sistem BI-RTGS pada tanggal 23 Nopember 2000 di Jakarta Implementasi sistem BI-RTGS di KBI Bandung pada tanggal 1/6/01 Implementasi sistem BI-RTGS di KBI Surabaya pada tanggal 6/7/01 Implementasi sistem BI-RTGS di KBI Yogyakarta dan Manado pada tanggal 3/8/01 Implementasi sistem BI-RTGS di KBI Samarinda dan Balikpapan pada tanggal 24/8/01 Implementasi sistem BI-RTGS di KBI Semarang tanggal 28/9/01 Implementasi sistem BI-RTGS di KBI Denpasar pada tanggal 2/10/01 Implementasi sistem BI-RTGS di KBI Medan dan Padang pada tanggal 26/10/01 Implementasi sistem BI-RTGS di KBI Batam dan Pekanbaru pada tanggal 23/11/01 Implementasi sistem BI-RTGS di KBI Banjarmasin dan Makassar pada tanggal 25/2/02 Implementasi sistem BI-RTGS di KBI Pontianak dan Palangkaraya pada tanggal 22/3/02 Implementasi sistem BI-RTGS di KBI Jayapura dan Ambon pada tanggal 26/4/02 Implementasi sistem BI-RTGS di KBI Kendari dan Palu pada tanggal 24/5/02 Implementasi sistem BI-RTGS di KBI Bandar Lampung tanggal 21/6/02 Implementasi sistem BI-RTGS di KBI Kupang dan Mataram pada tanggal 26/7/02 Implementasi sistem BI-RTGS di KBI Jambi dan Bengkulu pada tanggal 23/8/02 Implementasi sistem BI-RTGS di KBI Palembang dan Banda Aceh pada tanggal 27/9/02 Implementasi sistem BI-RTGS di KBI Solo dan Malang pada tanggal 28/2/03 Implementasi sistem BI-RTGS di KBI Purwokerto dan Tasikmalaya pada tanggal 28/3/03 Implementasi sistem BI-RTGS di KBI Jember dan Cirebon pada
• • •
tanggal 25/4/03 Implementasi sistem BI-RTGS di KBI Kediri dan Sibolga pada tanggal 29/5/03 Implementasi sistem BI-RTGS di KBI Ternate tanggal 27/6/03 Implementasi sistem BI-RTGS di KBI Lhokseumawe pada tanggal 16/10/03
