Permasalahan umum dalam Administrasi Publik dan Pengelolaan Keuangan, ANAO

Permasalahan umum dalam Administrasi Publik dan Pengelolaan Keuangan, ANAO 2008-09 Tulisan-tulisan sebelumnya meneliti pendekatan lain yang dapat digunakan dalam menyusun rencana pemeriksaan tahunan, serta mengidentifikasi pola pemeriksaan kinerja BPK selama tahun 2007-2009.1 Analisis sebelumnya juga memaparkan pengaruh dari tiga faktor dalam pemilihan topik di BPK. Ketiga faktor tersebut adalah:  Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, serta Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional;  Materialitas Keuangan; dan  Jumlah entitas pemerintahan yang bisa menjadi objek audit. Analisis ini merupakan terusan dari analisis sebelumnya, yaitu mengidentifikasi permasalahan umum dalam administrasi publik dan pengelolaan keuangan yang dapat menjadi salah satu poin pertimbangan SAI ketika menyusun rencana pemeriksaan tahunannya. Beragam pendekatan atau pengaruh ini disajikan dalam Gambar 1. Meskipun data yang digunakan dalam analisis ini mencerminkan keadaan Australia, namun pendekatan ini dapat diaplikasikan pada SAI lainnya. Tulisan ini merupakan analisis mengenai permasalahan umum dalam administrasi publik dan pengelolaan keuangan yang menjadi perhatian Australian National Audit Office, ANAO, dalam laporan pemeriksaan kinerjanya untuk tahun 2008-09. Pemeriksaan kinerja dilakukan terhadap entitas pemerintah, dan menyoroti permasalahan dalam pengelolaan lembaga dan program, termasuk di dalamnya keberhasilan program dan pelayanan. Terkadang dalam pemeriksaan kinerja kita terlalu fokus pada lembaga yang diperiksa, sehingga pengguna laporan pemeriksaan dan bahkan auditor sendiri tidak menyadari bahwa sebenarnya permasalahan suatu lembaga atau program yang diperiksa sama dengan pemeriksaan pada lembaga dan program lainnya. Analisis ini mencari permasalahan umum dalam administrasi publik dan pengelolaan keuangan yang muncul pada lebih dari satu lembaga. Hasil dan metode yang digunakan dalam analisis ini akan berguna bagi penyusunan rencana pemeriksaan tahunan atau jangka panjang. Pada tahun 2008-09, ANAO menyerahkan 46 laporan pemeriksaan kinerja, termasuk di dalamnya assurance report, kepada Parlemen Australia. Sebagian besar dari laporan tersebut menyoroti lebih dari satu permasalahan. Studi ini berfokus pada permasalahan utama yang mendasari pemeriksaan atau permasalahan yang disimpulkan pada pemeriksaan. Keempatpuluhenam laporan tersebut menyoroti berbagai permasalahan dalam administrasi publik dan pengelolaan keuangan. Namun, jika diteliti lebih seksama, pola yang terlihat adalah sebagai berikut:

1

Rencana Pemeriksaan Tahunan, Januari 2010; Analisis Pendahuluan terhadap Fokus Pemeriksaan Kinerja BPK Tahun 2007-2009 Semester I , Februari 2010.

1

 sembilan laporan menyimpulkan adanya permasalahan dalam pembayaran, termasuk   

subsidi; enam laporan menyimpulkan permasalahan dalam aspek layanan pemerintah yang ditujukan untuk warga negara, sektor bisnis dan komunitas; enam laporan menyimpulkan permasalahan dalam aspek kontrak; dan lima laporan menyimpulkan permasalahan dalam aspek pengelolaan proyek.

Pola di atas tidak serta merta menunjukkan permasalahan terbesar atau paling lazim yang dihadapi lembaga pemerintah. Sebaliknya, mengindikasikan permasalahan yang paling sering menjadi perhatian SAI. Hal yang perlu diperhatikan dalam menyimpulkan permasalahan yang dihadapi lembaga pemerintah (dhi. pembayaran, pelayanan, kontrak dan pengelolaan proyek) adalah bahwa ketika memilih topik pemeriksaan, setiap SAI menggunakan lebih dari satu kriteria. Misalnya, kriteria yang digunakan adalah kemampuan dan pengalaman pegawai. Level dari kemampuan dan pengalaman sangat beragam, dari rendah sampai tinggi. Untuk menyeimbangkan sumber daya yang dimiliki dengan topik yang dipilih, SAI mempertimbangkan variasi level tersebut dalam mengalokasikan auditornya.

2

Common Public Administration and Financial Management Issues, ANAO 2008-09

Earlier papers examined different approaches to annual audit planning and also identified trends in BPK’s performance auditing from 2007 to 2009.2 The earlier analyses also described the influence of three different factors on BPK’s selection of topics. These were:  the National Budget and the President’s Five Year Plan;  Financial materiality; and  The number of government agencies available for audit. The discussion here extends this analysis by identifying major public administration and financial management issues that an SAI may consider in its annual audit planning. These different approaches or influences on annual audit planning are represented in the following Figure. Although data in this paper are for Australia, the means of identifying major issues could be relevant to other SAIs. Specifically, this is a study of common public administration and financial management issues in Australian National Audit Office, ANAO, performance audit reports in 2008-09. Sometimes because of the agency focus of performance audits, the user of the audit reports and sometimes even the auditor are not aware that the studied agency or program shares issues common to other entities and programs. The following data searches for public administration and financial management issues that appear in more than one agency. The methodology and results are useful for preparing annual or longer term audit plans. In 2008-09, the ANAO provided 46 performance audit reports including one assurance report to the Australian Parliament. Many reports addressed more than a single issue. In this research, the focus was on the principal underlying issue or issues on which each report gave a conclusion. The 46 reports addressed large numbers of public administration and financial management matters. However, the main patterns were as follows:  nine reports reached conclusions about payments including subsidies;  six reports reached conclusions about aspects of government services for citizens, businesses and the community;  six reports had conclusions about aspects of contracting; and  five reports concluded about aspects of project management. These patterns do not necessarily signal that these were the major or most prevalent issues facing government agencies. Rather, they indicate which issues the SAI examined most frequently. A reason for caution in concluding that government agencies had most difficulty with their payments, services, contracting and project management is that every SAI uses more than one criterion when selecting topics. An example of one such criterion is the skill and experience of staff. Skills and experience vary from limited to advanced. In matching their resources with topics, SAIs customarily consider this variation in their staff resources. 2

Annual Audit Planning, January 2010; Preliminary Analyses of the Focus of BPK’s Performance Auditing, 2007-2009 First Semester, February 2010.

3

Gambar 1

B Materialitas Keuangan

C

Financial Materiality

A APBN dan RPJM

Kementerian/Lembaga

National Budget and President’s Five Year Plan

Agencies

Rencana Pemeriksaan Tahunan

D

Annual Audit Plan

Isu Utama dalam Administrasi Publik dan Manajemen Keuangan

G Sumber Daya Manusia dan Keuangan untuk Pemeriksaan

Major Public Administration and Financial Management Issues

Human and Financial Resources

F Kepentingan Publik Public Interest

E Kepentingan Politik Political Interest 4

TABLE Permasalahan umum dalam Administrasi Publik dan Pengelolaan Keuangan,

Common Public Administration and Financial Management Issues, ANAO 2008-09

Jenis Entitas/Agencies

Permasalahan/Issues

Report no. 1. Kementerian Department of Foreign Affairs and Trade

Pengelolaan SDM Human resource management

2. Lembaga Pemerintah Tourism Australia

Tata kelola, pengelolaan kontrak Governance, contract management

3. Kementerian Department of Broadband, Communications and the Digital Economy; Department of Finance and Deregulation

Pengelolaan investasi Investment management

4. Kementerian dan Lembaga Pemerintah Department of Education, Employment and Workplace Relations; Centrelink

Kerjasama antar lembaga Agency cooperation

5. Lintas Kementerian/Lembaga Across agency

Pelaporan publik, pengelolaan kontrak Public reporting, contract management

6. Lembaga Pemerintah Australian Customs Service

Peraturan Regulation

7. Lembaga Pemerintah Centrelink

Pembayaran Payment

8. Lembaga Pemerintah Australian Customs Service

Pengelolaan SDM, Laporan keuangan Human resource management, financial reporting

9. Lembaga Pemerintah Defence Materiel Organisation

Pelaporan publik Public reporting

10. Kementerian Department of Innovation, Industry, Science and Research

Pembayaran, subsidi Payments, subsidies

11. Kementerian Department of Families, Housing, Community Services and Indigenous Affairs; Department of Education, Employment and Workplace Relations

Pelayanan umum, kerjasama antar lembaga Service delivery, agency cooperation

12. Lembaga Pemerintah Australian Sports Commission

Pelaksanaan program termasuk pembayaran, perencanaan Program implementation including payments, planning Teknologi Infornasi - Internet IT – Internet

13. Lembaga Pemerintah dan Kementerian Australian Bureau of Statistics; Department of Agriculture, Fisheries and Forestry; Department of Foreign Affairs and Trade

14. ---Financial Statement Audit---

Not relevant

5


Permasalahan/Issues

15. Lembaga Pemerintah Australian Institute of Marine Science

Pengelolaan proyek Project management

16. Lembaga Pemerintah Australian Taxation Office

Stabilitas layanan Service stability

17. Kementerian Department of Education, Employment and Workplace Relations

Pembayaran Payments

18. Kementerian Department of Finance and Deregulation

Pembayaran, hibah Payments, grants

19. Kementerian Department of The Prime Minister and Cabinet

Pengelolaan kontrak Contract management


Pengelolaan proyek, persetujuan pendanaan Project management, funding approval

21. Kementerian Department of Education, Employment and Workplace Relations; Department of Health and Ageing; Department of Veteran’s Affairs

Pengelolaan proyek TI IT project management


Layanan pelanggan Customer service

23. Kementerian Department of Defence


24. Kementerian dan Lembaga Pemerintah Department of Prime Minister and Cabinet; Department of Finance and Deregulation; Department of Education, Employment and Workplace Relations; Department of Health and Ageing; Attorney-General’s Department



Pengadaan, pengelolaan sumber daya Procurement, resource management

26. Kementerian Department of Health and Ageing



Pelayanan kontrak Contract management

28. Kementerian Department of Veteran’s Affairs

Pengelolaan data Data management

29. Kementerian Department of Infrastructure, Transport, Regional Development and Local Government


6


Permasalahan/Issues

30. Kementerian dan Lembaga Pemerintah Attorney-General’s Department; Department of Immigration and Citizenship; Australian Federal Police; Department of Families, Housing, Community Services and Indigenous Affairs

Kerjasama antar lembaga, informasi kinerja Agency cooperation, performance information


Peningkatan layanan Service improvement


Proses kontrak, proses tender Contracting, tendering


Pendapatan Revenue


Pendapatan Revenue

35. Kementerian Department of Immigration and Citizenship

Pengelolaan data Data management

36. Kementerian Department of Immigration and Citizenship

Pembyaran, hibah Payments, grants


Pelaporan publik Public reporting

38. Kementerian Department of Agriculture, Fisheries and Forestry

Pembayaran, subsidi Purchasing, regulation

39. Kementerian Departmenet of Agriculture, Fisheries and Forestry

Pembayaran, hibah, perencanaan Payments, grants, planning

40. Kementerian Department of Health and Ageing

Pembayaran, subsidi Payments, subsidies



42. ---Financial Statement Audit---

Not relevant

43. Kementerian Department of Finance and Deregulation



Risiko keamanan Security risks

45. Kementerian Department of Education, Employment and Workplace Relations

Pembayaran, hibah, subsidi Payments, grants, subsidies

7


Permasalahan/Issues



47. Lembaga Pemerintah Australian Fisheries and Forestry

Peraturan Regulation


Pembelian Purchasing

8

Permasalahan umum dalam Administrasi Publik dan Pengelolaan Keuangan, ANAO

Recommend Documents