PEDOMAN ADMINISTRASI PENERAPAN PENGELOLAAN KEUANGAN BLUD

PEDOMAN ADMINISTRASI PENERAPAN PENGELOLAAN KEUANGAN BLUD

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

| Direktorat Jenderal Cipta Karya | Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman

Daftar Isi

iii PEDOMAN ADMINISTRASI PENERAPAN PENGELOLAAN KEUANGAN BLUD



BAB l PENGANTAR 1.1 Landasan Hukum Petunjuk Pembentukan dan Pengelolaan UPTD-BLUD dibuat dengan menggunakan PP dan PerMen sebagai berikut: 1. UU no 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 2. PP no 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara

Pemerintah, Pemeritah Provinsi dan Pemerintah daerah Kabupaten/kota

3. PP no 50 tahun 2007 tentang Tatacara Pelaksanaan Kerjasama Daerah 4. InPres no 7 tahun 1999 tentang Akuntanbilitas Instansi Pemerintah 5. PerMendagri No 59 tahun 2007 tentang Perubahan atas PerMendagri

No 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

6. PP No 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 7. PerMendagri No 61 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan

Keuangan BLUD

8. PerMendagri no 57 tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi

Perangkat Daerah

9. PP No 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

1.2 Latar Belakang UPTD-BLUD Pembentukan UPTD-BLUD dilatar belakangi adanya : a. Otonomi daerah dan pembagian kerja antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah

Daerah sesuai PP no 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan

antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah daerah Kabupaten/

Kota, khususnya pasal 7 yang mengatur tentang urusan wajib yang harus

diselenggarakan oleh pemerintah daerah provinsi dan Kabupaten/Kota

meliputi :

1 PEDOMAN ADMINISTRASI PENERAPAN PENGELOLAAN KEUANGAN BLUD



1. Pendidikan

2. Kesehatan

3. Lingkungan hidup

4. Pekerjaan umum

5. Penataan ruang

6. Perencanaan pembangunan

7. Perumahan

8. Kepemudan dan olahraga

9. Penanaman modal

10. Koprasi dan usaha kecil menengah

11. Kependudukan dan catatatan sipil

12. Ketenaga kerjaan

13. Ketahanan pangan

14. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

15. Keluarga berencana da keluarga sejahtera

16. Perhubungan

17. Komunikasi dan informatika

18. Pertanahan

19. Kesatuan bangsa

20. Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah,

perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian

21. Pemberdayaan masyarakat desa

22. Sosial

23. Kebudayaan

24. Statistik

25. Kearsipan

26. Perpustakaan

b. Sejak terbitnya UU No 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah maka

seluruh Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota telah melakukan penataan

kembali kelembagaan di bawahnya melalui penerbitan Peraturan Daerah ybs

untuk mengatur susunan Perangkat Daerah dengan mengacu pada PP no 41

tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, khususnya pasal 7 yang

mengatur tentang organisasi UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) pada dinas




daerah yang dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis

operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah

kerja satu atau beberapa daerah kabupaten/kota.

c. PerMendagri No 59 tahun 2007 tentang Perubahan atas PerMendagri No

13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 324

- Kepala Daerah dapat menetapkan SKPD atau unit kerja pada SKPD yang tugas

pokok dan fungsinya bersifat operasional dalam menyelenggarakan pelayanan

umum, yang diprioritaskan antara lain pelayanan kebersihan dan

pengelolaan limbah

d. PerMendagri no 61 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan

Keuangan BLUD pasal 1 ayat 2 dan 3 penerapan PPK-BLUD akan memberikan :

1. Fleksibilitas pada satuan kerja untuk menerapkan praktek-praktek bisnis

yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat

2. Fleksibilitas dimaksud adalah dalam pengelolaan keuangan dan barang/jasa

Sedangkan menurut PerMen yang sama pasal 3, tujuan pembentukan BLUD adalah:

3. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat untuk mewujudkan

penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pemerintah daerah dalam memajukan kesejahteraan umum

1.3 Tujuan (buku pedoman) Pedoman Administrasi Penerapan Pengelolaan Keuangan Badan Layan Umum Daerah disusun sebagai bahan Bimbingan Teknis Kementerian Pekerjaan Umum kepada Pemerintah Daerah dalam rangka penerapan Pengelolaan Keuangan BLUD pada sub bidang persampahan dan sub bidang air limbah, guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.




BAB ll PETUNJUK ADMINISTRASI PEMBENTUKAN UPTD YANG AKAN MENERAPKAN POLA BLUD 2.1 Mekanisme Pembentukan UPTD berpola BLUD Pada dasarnya SKPD yang secara operasional memberikan layanan publik, dapat mengajukan permohonan pada kepala daerah untuk dikukuhkan sebagai BLUD. Dalam hal sampah dan limbah maka SKPD nya adalah perangkat Dinas PU yang berfungsi sebagai regulator sehingga tidak diperbolehkan menjadi BLUD. Dalam hal semacam ini maka SKPD diharuskan membentuk terlebih dahulu UPTD persampahan/limbah yang kelak akan dijadikan UPTD berpola BLUD, dengan mengajukan permohonan pembentukan UPTD pada bupati/walikota (PerMendagri no 57 tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah C.1.d) untuk selanjutnya diarahkan pada pengelolaan berpola BLUD dengan memenuhi persyaratan-persyaratan pembentukan BLUD. Berdasarkan PerMendagri no 61 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD pasal 1 ayat 4, dan pasal 23,24,25 maka Satuan Kerja Perangkat Dinas (SKPD)/UPTD yang telah memenuhi semua persyaratan secara memuaskan dapat diberikan status BLUD secara penuh. Sedangkan status BLUD secara bertahap diberikan apabila persyaratan substantif dan teknis telah terpenuhi namun persyaratan administratif belum terpenuhi secara memuaskan. Status BLUD bertahap berlaku paling lama 3(tiga) tahun.

Gambar 2.1 : Mekanisme Pembentukan UPTD-BLUD




2.2 Persyaratan Pembentukan UPTD berpola PPK-BLUD harus memenuhi 3 syarat yaitu: 1. Syarat Substantif 2. Syarat Teknis 3. Syarat Administratif (PerMendagri no: 61 tahun 2007 pasal 4)

2.3 Persyaratan Substantif Persyaratan Substantif sebuah UPTD yang mengajukan pola BLU adalah bahwa UPTD yang bersangkutan menyelenggarakan layanan umum yang berhubungan dengan: 1. Penyediaan barang/jasa atau layanan umum 2. Pengelolaan

wilayah/kawasan

tertentu

untuk

tujuan

meningkatkan

perekonomian masyarakat atau layanan umum

3. Pengelolaan dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi/pelayanan

pada masyarakat (diatur oleh PP No 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Badan Layanan Umum kususnya pasal 4 ayat 2)

2.4 Persyaratan Teknis a. Persyaratan teknis mencukupi apabila UPTD yang bersangkutan

kinerja

pelayanannya dan Kinerja Keuangannya menunjukkan suatu tingkat

kelayakan untuk dikembangkan, yang pengertiannya adalah sebagai berikut:

1. Kinerja pelayanan di bidang tugas pokok dan fungsinya layak dikelola dan

ditingkatkan

pencapaiannya

melalui

pola

BLU

sebagaimana

direkomendasikan oleh menteri/pimpinan lembaga/kepala SKPD sesuai dengan kewenangannya

2. Kinerja keuangan satuan kerja instansi yang bersangkutan adalah

sehat sebagaimana ditunjukkan dalam dokumen usulan penetapan BLU (PP no 23 tahun 2005 pasal 4 ayat 3 PP)




b. Kriteria layak dikelola sebagaimana disebutkan dalam ad a.1 antara lain:

1. Memiliki potensi untuk meningkatkan penyelenggaraan pelayanan

secara efektif efisien dan produktif

2. Memiliki spesifikasi teknis yang terkait langsung dengan layanan umum

kepada masyarakat. (diatur dalam PerMendagri No 61 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD, pasal 10 ayat 1) c. Yang dimaksud dengan kinerja keuangan sehat sebagaimana disebutkan

dalam ad.a.2 ditunjukkan dengan dua hal :

1. bahwa pendapatan yang berasal dari pelayanan dari waktu ke waktu

cenderung meningkat

2. Bahwa kegiatan pelayanan tersebut semakin efisien dari waktu ke

waktu misalnya biaya operasional/kg sampah yang dikelola semakin turun (diatur dalam PerMendagri No 61 tahun 2007 pasal 10 ayat 2)

2.5 Persyaratan Administratif Persyaratan Administratif Persyaratan administratip yang harus dipenuhi UPTD yang akan mengajukan pola pengelolaan keuangan BLUD adalah sbb: 1. Surat pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja pelayanan,

keuangan, dan manfaat bagi masyarakat

2. Pola tata kelola 3. Rencana Strategis Bisnis 4. Standar layanan minimum 5. Laporan Keuangan pokok atau prognosa/proyeksi laporan keuangan dan 6. Laporan audit terakhir atau pernyataan kesediaan untuk diaudit secara

independen




2.6 Surat Pernyataan Kesanggupan Pembuatan surat pernyataan tersebut diatur sebagai berikut: 1. Surat pernyataan kesanggupan meningkatkan kinerja untuk BLUD-SKPD

dibuat oleh kepala SKPD diketahui oleh Sekretaris Daerah

2. Surat pernyataan kesanggupan untuk BLUD-Unit Kerja dibuat oleh kepala

unit kerja dan diketahui oleh kepala SKPD

3. Format surat pernyataan kesanggupan Gambar 2.2 (mengikuti lampiran I

PerMendagri No 61 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan

Keuangan BLUD)

2.7 Pola Tata Kelola Yang dimaksud dengan pola tata kelola adalah peraturan internal yang memuat antara lain: 1. Struktur organisasi 2. Prosedur kerja 3. Pengelompokan fungsi yang logis 4. Pengelolaan SDM Dengan memperhatikan prinsip: 1. Transparansi 2. Akuntabilitas 3. Responsibilitas 4. Independensi (PerMendari no 61 tahun 2007 pasal 31, 32 dan pasal 33)




Gambar 2.2 : Pernyataan Kesediaan Meningkatkan Kinerja




2.7.1 Struktur organisasi

Struktur organisasi disusun meliputi jabatan,wewenang,pembagian tugas dan tanggung jawab, terdiri atas: • Pemimpin • Pejabat Keuangan • Pejabat Teknis Sebutan pemimpin, pejabat keuangan, dan pejabat teknis dapat disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada SKPD atau Unit Kerja yang menerapkan PPK-BLUD Struktur dasar organisasi UPTD-BLUD sesuai Permendagri No 61/2007 tentang Pedoman Teknis Pengelola Keuangan BLUD dapat di lihat pada gambar 2.3.

PEMIMPIN (Kepala BLUD)

PEJABAT TEKNIS

PEJABAT KEUANGAN

Gambar 2.3 : Struktur Dasar Organisasi UPTD-BLUD

Secara operasional, struktur organisasi UPTD-BLUD dapat saja berbentuk seperti yang disajikan dalam gambar 2.4.




Gambar 2.4 : Struktur Dasar Organisasi UPTD-BLUD

2.7.2 Prosedur Kerja

Prosedur kerja menggambarkan hubungan dan mekanisme kerja antar posisi jabatan dan fungsi dalam organisasi 2.7.3 Pengelompokan Fungsi yang Logis

Pengelompokan Fungsi yang Logis menggambarkan pembagian yang jelas dan rasional antara fungsi pelayanan dan fungsi pendukung yang sesuai dengan prinsip pengendalian intern dalam rangka efektivitas pencapaian organisasi 2.7.4 Pengelolaan SDM

Pengelolaan SDM merupakan pengaturan dan kebijakan yang jelas mengenai SDM yang berorientasi pada pemenuhan secara kuantitatif & kualitatif/kompeten untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien, efektif & produktif. 11 PEDOMAN ADMINISTRASI PENERAPAN PENGELOLAAN KEUANGAN BLUD



2.8 Rencana Strategis Bisnis Perencanaan Strategis Bisnis merupakan suatu dokumen yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana strategik mengandung visi, misi, tujuan/sasaran, dan program yang realistis dan mengantisipasi masa depan yang diinginkan dan dapat dicapai Rencana Strategis dipergunakan untuk: 1. Memberikan gambaran mengenai kondisi institusi pengelola saat ini dan masa

mendatang

2. Sarana yang paling efektif untuk mengkaji dan menghadapi tantangan/keadaan

dan permasalahan,aik disebabkan oleh faktor internal maupun faktor

eksternal

3. Panduan atau acuan sebagai dasar pengambilan keputusan manajemen 4. Konsep pengelolaan institusi terpadu dan menyeluruh untuk mengantisipasi

perubahan kebijakan di masa mendatang

5. Batasan formal terhadap tindakan manajemen untuk menghindari terjadinya

pengelolaan institusi yang tidak tepat

6. Dasar bagi penyusunan RBA 2.8.1 Cakupan Rencana Strategis Bisnis

a. Rencana Strategis Bisnis disusun mengacu pada Inpres No 7 tahun 1999 b. Renana Strategis disusun dengan kurun waktu 5 tahun c. Rencana strategis disusun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan

kendala yang ada

d. Rencana strategis memuat paling tidak pernyataan Visi/Misi dan Program

Strategis

2.8.2 Isi Rencana Strategis Bisnis

a. Visi/Misi Visi adalah cara pandang jauh ke depan ke mana instansi pemerintah harus




dibawa agar dapat eksis, antisipatif dan inovatif. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan oleh instansi pemerintah. Misi adalah suatu yang harus dilaksanakan oleh instansi pemerintah agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Dengan pernyataan misi tersebut, diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal instansi pemerintah, dan mengetahui peran dan program-programnya serta hasil yang akan diperoleh dimasa mendatang. b. Analisis SWOT Adalah daftar dari berbagai point Kekuatan,Kelemahan, Kesempatan dan Hambatan dari UPTD-BLUD yang dilengkapi dengan bobot antar point dan nilai masing-masing point. Nilai masing-masing point merupakan representasi dari magnitude point tersebut. Sebagai contoh,UPTD-BLUD X memiliki point kekuatan Asset yang dimiliki dengan nilai sebesar 8 maka point tersebut sebagai sebuah Kekuatan dapat dianggap besar. Analisis SWOT paling tidak mengandung pointpoint berikut: ANALISIS INTERNAL 1. Aspek Teknis

- Sistem Pengumpulan dan Pengangkutan Sampah

- Sistem Pembuangan dan Pengolahan Sampah

- Standar Pelayanan Minimal

2. Aspek Organisasi dan SDM

- Struktur Organisasi

- Komposisi Karyawan

- Tupoksi

3. Aspek Keuangan

- Tarif

- Pembiayaan

- Sistem Akuntansi

4. Aspek Hubungan Masyarakat dan Pelanggan

- Humas dan Pers

- Hubungan Pelanggan




ANALISIS EKSTERNAL 1. Aspek Sosial, ekonomi dan Budaya Masyarakat

- Kondisi Sosial ekonomi masyarakat

- Pesaing

- Budaya kebersihan masyarakat

2. Aspek Ekonomi

- Inflasi, tingkat bunga, Pendapatan Nasional (GDP)

- APBD

3. Aspek Politis dan Dukungan Pemerintah

- Dukungan infrastruktur

- Dukungan pembiayaan

4. Aspek Hukum

- Otonomi Daerah dan Peraturan Daerah

- UU lingkungan hidup

5. Aspek Lingkungan Hidup

- Tingkat pencemaran darat

- Tingkat pencemaran air

c. Tujuan Strategis Tujuan merupakan penjabaran/implementasi dari pernyataan misi. Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. d. Sasaran Strategis Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan oleh instansi pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan atau bulanan. Sasaran diusahakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur e. Program Strategis Program Strategis adalah daftar dari langkah-langkah yang mungkin dilakukan oleh UPTD-BLUD dalam rangka mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan f. Kegiatan Kegiatan merupakan penjabaran dari program strategis yang merupakan daftar aktifitas yang menggambarkan urutan pencapaian langkah srategis.




g. Matriks Rekapitulasi Rencana Strategis Bisnis Matriks ini berisi keterkaitan antara Visi/Misi Tujuan, sasaran program dan kegiatan strategis bisnis. Secara lengkap dapat diikuti pada gambar 2.4. h. Proyeksi Keuangan Proyeksi Keuangan merupakan skenario kondisi keuangan UPTD-BLUD dimasa mendatang yang biasanya dinyatakan dalam penggalan waktu 5 tahunan, dengan asumsi makro dan mikro tertentu, termasuk menjalankan program secara benar. Proyeksi Keuangan merupakan prognosa mendatang dari Neraca, Laporan Kegiatan dan Cash Flow berdasarkan asumsi-asumsi tertentu.

No

TUJUAN

SASARAN

PROGRAM

Anggaran (dalam Rp 000.000)

KEGIATAN 2009

2010

2011

2012

1.

Gambar 2.4 : Matriks Rekapitulasi Rencana Strategis Bisnis

2.9 Standar Pelayanan Minimal (SPM) SPM memuat batasan minimal mengenai jenis dan mutu layanan dasar yang harus dipenuhi oleh UPTD yang ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan Peraturan Kepala Daerah sebagaimana diatur dalam PerMendagri no 61 pasal 55: • Untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan dan kualitas pelayanan umum

yang diberikan BLUD, Kepala Daerah menetapkan standar pelayanan minimal

BLUD dengan peraturan kepala daerah (Ayat 1)

• Standar pelayanan minimum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat

diusulkan oleh BLUD (Ayat 2)

• Standar Pelayanan minimum sebagaimana dimaksud ayat 1 dan ayat 2 harus

mempertimbangkan kualitas layanan,pemerataan dan kesetaraan layanan,

biaya serta kemudahan untuk mendapatkan layanan (Ayat 3) 15 PEDOMAN ADMINISTRASI PENERAPAN PENGELOLAAN KEUANGAN BLUD

2013



• Standar Layanan Minimal dapat diusulkan oleh pemimpin BLUD dan

memenuhi persyaratan sebagai berikut:

o Fokus pada jenis pelayanan

o Terukur

o Dapat dicapai

o Relevan dan dapat diandalkan

o Tepat Waktu

(PerMendagri no 61 tahun 2007 pasal 56)

2.10 Laporan Keuangan Pokok a. Laporan Keuangan UPTD-BLUD setidaknya meliputi laporan neraca, laporan

operasional yang berisi informasi jumlah pendapatan dan biaya BLUD

selama 1 periode, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan

dan laporan kinerja (PerMendagri no 61 tahun 2007 pasal 118)

b. Laporan Keuangan UPTD-BLUD disampaikan kepada kepala SKPD serta

bupati/walikota setiap semesteran dan tahunan, paling lambat 1 bulan

setelah periode pelaporan berakhir (pasal 120)

c. Laporan Keuangan UPTD-BLUD wajib diaudit oleh pemeriksa keuangan

eksternal

d. Atas dasar ad.a di atas maka format laporan keuangan BLUD dapat berbentuk

sebagai berikut:

BAB I PENGANTAR

Berisi susunan manajemen, struktur oranisasi, dan laporan kinerja keuangan

periode sebelumnya

BAB II LAPORAN KEUANGAN

2.1. Laporan Realisasi anggaran

Berisi laporan perbandingan antara anggaran pada pos laporan kegiatan dan realisasinya pada periode dimana laporan keuangan dibuat (gambar 2.5)




UPTD-BLUD Persampahan Kota Metro Realisasi Angaran Periode 2008 No

Mata Anggaran

A. 1.0.0.0

Pendapatan Jasa Layanan

A. 2.0.0.0

Biaya Jasa Pelayanan

Besarnya Anggaran

Realisasi

Over (Under)

2.000.000.000

1.800.000.000

(200.000.000)

(1.800.000.000)

(1.900.000.000)

100.000.000

Gambar 2.5 : Laporan Realisasi Anggaran

2.2. Laporan Arus Kas

Berisi sumber-sumber pendapatan berbentuk kas dan pengeluaran berbentuk kas, ditambah dengan saldo kas yang ada pada awal periode sehingga mampu menggambarkan posisi kas pada saat laporan dibuat (gambar 2.6) UPTD-BLUD Kota Metro Laporan Arus Kas Per 31 Des 2008 No

Perkiraan

Jumlah

PENERIMAAN KAS 5.0.0.0

Pendapatan Atas Jasa Layanan

5.2.0.0

Hasil Kerjasama

1.800.000.000 500.000.000

Total Kas dari operasi

2.300.000.000

PENGELUARAN KAS 6.0.0.0

Biaya Pelayanan

6.1.0.0

Biaya Umum dan Administrasi

(1.900.000.000)

Total Pengeluaran Kas

(300.000.000) (2.200.000.000)

Tambahan Saldo Kas dari Operasi

100.000.000

Saldo Awal

500.000.000

Saldo Akhir

600.000.000

Gambar 2.5 : Laporan Realisasi Anggaran




2.3. Laporan Neraca

Berisi daftar yang menggambarkan rincian harta, yaitu Harta Lancar dan Harta Tetap dan sumber dari harta tersebut apakah berasal dari Hutang dan atau modal (gambar 2.7) Harta Lancar terdiri atas: - Kas/Bank - Perlengkapa Kantor - Piutang/Tagihan pada pihak ketiga Harta Tetap terdiri atas: - Peralatan kantor dan Akumulasi depresiasi yang bersangkutan - Bangunan dan akumulasi depresiasi yang bersangkutan - Tanah - Kendaraan dan alat berat dan akumulasi depresiasi ybs Hutang terdiri atas: - Hutang pajak - Hutang pada suplier - Hutang Bank Modal terdiri atas: - Penyertaan Modal Pemda - Penyertaan Modal Pemerintah Pusat - Penyertaan Modal Pihak ketiga - Cadangan Piutang Ragu-ragu - Akumulasi sisa Pendapatan atas Biaya




UPTD-BLUD Kota Metro Neraca Tahun berakhir 2008 No 1.0.0.0

Nama Perkiraan

Debet

No

Nama Perkiraan

Harta Lancar

750.000.000

2.0.1.0

Kewajiban Pajak

Kredit 7.000.000.000

1.0.1.0

Kas/Bank

600.000.000

2.0.2.0

Hutang Pada Suplier

3.000.000.000

1.0.3.0

Perlengkapan Kantor

50.000.000

2.1.1.0

Hutang Bank

1.000.000.000

1.0.4.0

Tagihan Pada Pihak 3

100.000.000

TOTAL HUTANG

1.1.0.0

Harta Tetap

4.1.0.0

Penyertaan Modal PemDa

9.050.000.000

1.1.1.0

Peralatan Kantor

500.000.000

4.2.0.0

Penyertaan Modal Pihak 3

5.000.000.000

1.1.1.1

Akumulasi Penyusutan

(200.000.000)

4.3.0.0

Cadangan Piutang Ragu-ragu

5.000.000.000

1.1.2.0

Tanah

1.1.3.0

Bangunan

2.000.000.000

TOTAL EKUITAS

26.050.000.000

Akumulasi Penyusutan

(500.000.000)

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS

37.050.000.000

Nilai bersih Bangunan

1.500.000.000

Kendaraan

2.000.000.000

Nilai Bersih Peralatan Kantor

1.1.4.0

300.000.000

11.000.000.000

Akumulasi sisa Pendapatan

30.000.000.000

4.4.0.0

atas biaya

7.000.000.000

Akumulasi Penyusutan 1.1.5.0

Nilai Bersih Kendaraan

1.000.000.000

Alat Berat

5.000.000.000

Akumulasi Penyusutan Nilai Bersih Alat Berat TOTAL HARTA

3.500.000.000 37.050.000.000

Gambar 2.7 : Laporan Neraca

2.4. Laporan Sisa Penerimaan atas Biaya (Laporan Kegiatan)

Berisi daftar penerimaan dan biaya dalam satu periode anggaran. Laporan ini berbeda dengan Laporan arus Kas dalam 2 hal: - Laporan Kegiatan memuat seluruh pengeluaran kas dan non kas (misalnya depresiasi) sedangkan laporan arus kas hanya memuat pengeluaran-pengeluaran kas saja - Laporan Arus Kas memuat saldo kas di awal periode sehingga menggambarkan posisi kas pada akhir periode sedangkan laporan Kegiatan tidak memuat posisi kas pada awal periode. (Lihat gambar 2.8)




UPTD-BLUD Persampahan Kota Metro Laporan Sisa Penerimaan atas Biaya Tahun 2008-2009 No 1

PERKIRAAN

2008

2009

Pendapatan Jasa Layanan 1. Pendapatan Atas Jasa Layanan 2. Hibah 3. Hasil Kerjasama 4. Lain-lain

2

Biaya 1. Biaya Pelayanan 2. Biaya Umum dan Administrasi 3. Biaya Non Operasional

3

Surplus (defisit)

Gambar 2.8 : Laporan Kegiatan

2.5. Rasio-rasio Keuangan

Terdiri atas Rasio Likuiditas, Rasio Aktivitas, Rasio Tingkat Hutang, Rasio Solvabilitas dan Rasio Rentabilitas A. Rasio Likuiditas: - Cash ratio

Kas/Kewajiban Lancar X 100

- Current Ratio

Aset Lancar/Kewajiban Lancar X 100

- Net Wrk Cap-Sales

Modal Kerja Bersih/Pejualan X 100

B. Rasio Aktivitas - Iventory Turnover

Pendapatan/Persediaan

- Receivable Turnover

Pendapatan/Tagihan

- Collection Period

Piutang x 360/Pendapatan

- Current Asset TO

Pendapatan/Asset Lancar

- Fixed Asset Turnover

Pendapatan/Harta Tetap

- Total Asset Turnover

Pendapatan/Total Harta

- Sales to Working Cap

Pendapatan/Modal Kerja Bersih




C. Rasio Tingkat Hutang - Debt to Asset

Total Hutang/Total Harta X 100

- Times Interest earn

EBIT/Bunga X 100

D. Rasio Solvabilitas - Solvabilitas

Total Harta/Total Hutang X 100

- Debt Equity

Total Hutang/Total Modal X 100

E. Rasio Rentabilitas - Gross Profit Margin

Surplus Operasional/Pendapatan

- Net Profit Margin

EBIT/Pendapatan

- ROI

EBIT/Capital Employed

- ROE

EBIT/Equity

BAB III CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Berisi penjelasan atas kebijakan akuntansi, penjelasan pos-pos neraca, Laporan

Kegiatan, dan Laporan Arus Kas. Hal lain yang perlu dijelaskan menyangkut:

- Penghapusan piutang

- Penghapusan Persediaan

- Penghapusan asset tetap

- Penghapusan asset lain-lain

- Pemberian pinjaman

- Kerjasama pihak ketiga

- Penghasilan Pengelola BLUD dan Dewan Pengawas

2.11 Laporan Audit Terakhir Atau Pernyataan Bersedia diaudit a. UPTD yang mengajukan pola pengelolaan keuangan berdasarkan pola

BLU dipersyaratkan menyerahkan Laporan Audit terakhir atau Pernyataan

Bersedia diaudit oleh auditor independen berdasarkan

Negeri No 61 tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan

BLUD, dengan format pernyataan sesuai lampiran II PerMen ini (gambar 2.9)

PerMen Dalam

b. Surat pernyataan bersedia diaudit berdasarkan PerMen No 61/2007 pasal

10 dibuat oleh Kepala SKPD atau Kepala Unit Kerja dan diketahui oleh

Sekretaris Daerah/Kepala SKPD 21 PEDOMAN ADMINISTRASI PENERAPAN PENGELOLAAN KEUANGAN BLUD



Gambar 2.9 : Pernyataan Bersedia diaudit secara independen




2.12 Permohonan Pada Kepala Daerah untuk Penerapan PPK-BLUD Kepala SKPD/Unit Kerja yang akan menerapkan PPK-BLUD mengirim surat permohonan, dilampiri syarat-syarat administrasi yang telah terpenuhi. Format surat permohonan sesuai lampiran PerMendagri no 61 tahun 2007 sebagai berikut:




BAB lll PETUNJUK PENGELOLAAN ADMINISTRATIP UPTD YANG MENERAPKAN POLA BLUD 3.1 Investasi a. Investasi merupakan belanja modal yang berdurasi jangka pendek-panjang

dan dimaksudkan untuk memperoleh pendapatan dari uang menganggur

(idle money) Investasi UPTD-BLUD dilakukan sesuai PP no 23 tahun 2005

tentang pengelolaan keuangan BLU. Pada dasarnya UPTD-BLUD tidak

dapat melakukan investasi jangka panjang kecuali atas persetujuan

Gubernur/Bupati/Walikota.

b. Bentuk investasi yang bisa dilakukan diatur dalam PerMendagri No 59

tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri No 13 tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah khususnya pasal 70 dan 71:

- Investasi jangka pendek merupakan investasi yang dapat segera

diperjual belikan ditujukan dalam rangka manjemen kas dan beresiko rendah mencakup deposito berjangka 3-12 bulan (ARO), pembelian surat utang negara (SUN), SBI dan Surat Perbendaharaan Neara (SPN)

- Investasi jangka panjang digunakan untuk menampung penganggaran

investasi untuk dimiliki leih dari 12 bulan antara lain pembelian obligasi atau Surat Utang Jangka Panjang, kerjasama dengan pihak ketiga dalam pengusahaan aset daerah, penyertaan modal daerah pada BUMD dan badan usaha lain dan investasi permanen lain dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat.

3.2 Penentuan Tarif a. Struktur dan Besaran tarif layanan UPTD-BLUD disusun berdasarkan

ketentuan yang terdapat dalam Bab IX PerMendagri No 61 tahun 2007.

Tarif yang dipungut kepada masyarakat ditetapkan dengan Peraturan

Kepala Daerah dan disampaikan pada pimpinan DPRD




b. Dalam hal terjadi perubahan besaran tarif maka perubahan tersebut dapat

dilakukan sebagai sebuah keseluruhan atau per unit layanan dengan

berpedoman pada Pasal 58 PerMendagri No 61 tahun 2007

c. Besaran tarif yang dikenakan atas layanan tertentu sebaiknya mengacu

pada azaz kecukupan ekonomis yaitu bahwa tarif layanan mampu mencakup

seluruh biaya yang timbul akibat pemberian layanan atau paling tidak

mampu mencakup biaya variabelnya sbb:

Tarif1 = Biaya Variabel + Biaya Tetap Tarif2 = Biaya Variabel

Jenis tarif kedua diterapkan hanya apabila biaya tetap penyelenggaraan

layanan pokok yang dibutuhkan masyarakat tersebut sangat tinggi sehingga

bila dicakup dalam tarif akan memberatkan lapisan masyarakat dengan

penghasilan rendah. Perhitungan tarif semacam itu sesuai dengan

pemahaman PerMendagri no 61 tahun 2007 pasal 57 ayat 2 dan 3

3.3 Anggaran a. Anggaran UPTD-BLUD disusun dengan acuan yang terdapat pada

PerMendagri no 61 tahun 2007 tentang pedoman Teknis Pengelolaan

Keuangan BLUD, yaitu bahwa BLUD menyusun RBA tahunan dengan

mengacu kepada Rencana Strategis Binis BLUD (Pasal 71 ayat 1).

b. RBA memuat antara lain kondisi kinerja tahun berjalan, asumsi makro

dan mikro, target kinerja (output yang terukur). Analisis dan perkiraan

biaya peroutput dan agregat, perkiraan harga, anggaran serta prognosa laporan

keuangan. RBA juga memuat prakiraan maju (forward estimate) dan disusun

dengan pola flexible budget dengan suatu persentase ambang batas tertentu.

RBA merupakan refleksi program dan kegiatan dari SKPD/Pemerintah Daerah

c. Pengajuan dan Persetujuan RBA BLUD Persampahan dan Limbah merupakan

UPTD di bawah SKPD oleh karena itu maka RBAnya disusun dan dikonsolidasikan




dengan RKA-SKPD. RBA disampaikan pada Kepala SKPD untuk dibahas

sebagai bagian dari RKA-SKPD (PerMendagri no 61 tahun 2007 Pasal 76

ayat 2)

d. Mata Anggaran BLUD urusan Persampahan dan limbah mengikuti Lampiran

PerMendagri No:59 tahun 2007 yaitu: 1.03.XX.YY dimana 1:adalah

URUSAN WAJIB; 03: adalah PEKERJAAN UMUM ; XX: adalah nomor kode

lokasi anggaran,yaitu Dinas/kantor XX pada propinsi ybs; dan YY adalah

nomor kode kegiatan YY pada Dinas/Kantor ybs, sehingga kode mata

anggaran BLUD urusan Persampahan dan Limbah dalam APBD adalah

sebagai berikut:

Digit 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Digit 1

:

Diisi 1 (urusan wajib)

Digit 2

:

Diisi 03 (Pekerjaan Umum), 04 (perumahan) atau 05 (Penataan

Ruang) atau 08 (Lingkungan Hidup)

Digit 3

:

Diisi kode SKPD ybs, misalnya 01

Digit 4

:

Diisi kode BLUD ybs, misalnya 01, 02 dst

Digit 5

:

Diisi 4 untuk Pendapatan dan 5 untuk Biaya (Belanja)

UNTUK PENDAPATAN Digit 6

:

Diisi 1 (PAD)

Digit 7

:

Diisi 4 (Lain-lain PAD yang sah)

Digit 8

:

Diisi 14 (Pendapatan BLUD)

Digit 9

:

Diisi 1 (jasa Layanan) atau 2 (Hibah) atau 3 (Kerjasama) atau 4 (lain-lain pendapatan yang sah)

UNTUK BELANJA (BIAYA) Digit 6

:

Diisi 1 (belanja tidak langsung) atau 2 (Belanja Langsung)

Digit 7

:

Diisi 1 (Belanja Pegawai PNS) atau 2 (Belanja Barang) atau

3 (Belanja Modal)




Digit 8

:

Diisi kode aktifitas dimana belanja tsb dikeluarkan

Digit 9

:

Diisi 0 (nol)

e. Berdasarkan ad.b. di atas maka format RBA yang dapat digunakan oleh BLUD

adalah sebagai berikut:

Ringkasan Eksekutif Memuat uraian ringkas mengenai kinerja BLUD tahun berjalan dan target kinerja tahun yad yang hendak dicapai,termasuk asumsi-asumsi penting yang digunakan serta faktor-faktor internal dan eksternal yang akan mempengaruhi pencapaian target kinerja tahun berjalan BAB I PENDAHULUAN 1.1. Gambaran Umum 1.2. Visi BLUD 1.3. Misi BLUD 1.4. Maksud dan Tujuan BLUD 1.5. Kegiatan BLUD 1.6. Susunan Pejabat Pengelola dan Dewan Pengawas BAB II KINERJA BLUD TAHUN BERJALAN 2.1. Pencapaian Kinerja Unit Pelayanan 2.2. Laporan Keuangan tahun berjalan BAB III PROGRAM KERJA BAB IV TARGET KINERJA DAN PROGNOSA LAPORAN KEUANGAN 4.1. Asumsi Makro dan Mikro antara lain: - Tingkat Inflasi - Tingkat Bunga - Tarif yang lalu - Kenaikan Tarif - Pola Dasar Pembagian Hasil Kerjasama pihak ketiga - Dll 4.2. Prognosa Laporan Keuangan




f. Prognosa Laporan Keuangan terdiri atas Prognosa Pendapatan dan Biaya dan

Prognosa Neraca tahun anggaran n+1. Format Prognosa Pendapatan dapat

diikuti pada gambar 3.1. berikut ini:

Gambar 3.1 : Format Anggaran Pendapatan BLUD




g. Untuk pengisian kode anggaran pendapatan adalah sebagai berikut:

- kolom 1: diisi angka 1, yaitu Urusan Wajib

- kolom 2: diisi angka 03, yaitu Dinas Pekerjaan Umum atau 04 (Perumahan),

05 (Penataan Ruang) atau 08 (Lingkungan Hidup)

- kolom 3: diisi angka kode SKPD ybs misalnya 01.

- kolom 4: diisi angka 01, yaitu kode BLUD Persampahan atau 02 yaitu kode

BLUD Air Limbah di bawah SKPD ybs

- kolom 5: diisi angka

4, yaitu kode pendapatan BLUD dalam APBD yaitu

lain-lain pendapatan daerah yang sah

- Untuk rincian pendapatan kolom 5 diisi dengan rincian pendapatan

sesuai Chart of account BLUD ybs dimulai dengan angka 3 dan diikuti kode akun Misalnya (lihat Daftar Perkiraan/Chart of Account) :

• 4100 : Pendapatan atas Jasa Layanan

• 4200 : Pendapatan Hibah

• 4300 : Pendapatan Hasil Kerjasama

• 4400 : Penerimaan Anggaran dari APBD

• 4500 : Jasa Bunga

• 4600 : Penerimaan Lain-lain

h. Format Prognosa Biaya merupakan perkiraan anggaran belanja BLUD yang

terdiri atas Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung.

• Belanja Langsung adalah Belanja yang dianggarkan terkait secara

langsung dengan program kegiatan, terdiri atas: Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal

• Belanja Tidak Langsung adalah Belanja yang dianggarkan namun tidak

terkait secara langsung dengan program kegiatan, terdiri atas: belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga (Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah Pasal 36)

• Format anggaran Belanja Langsung dan Tidak langsung dapat diikuti

pada gambar 3.2. dan 3.3. di bawah ini:




Gambar 3.2 : Format Belanja Langsung

31

PEDOMAN ADMINISTRASI PENERAPAN PENGELOLAAN KEUANGAN BLUD



Gambar 3.3 : Format Anggaran Belanja Tidak Langsung




3.4 Sistem Akuntansi a. Sistem akuntansi UPTD-BLUD mengacu pada PP no 23 tahun 2005 tentang

pengelolaan keuangan BLU pasal 26 diselenggarakan sesuai dengan standar

akuntansi keuangan yang diterbitkan oleh IAI.

b. Dalam hal tidak terdapat standar akuntansi keuangan maka BLU dapat

menerapkan standar akuntansi industri yang spesifik setelah mendapat

persetujuan Menteri Keuangan

3.5 Pencatatan Pendapatan dan Biaya a. Pendapatan UPTD-BLUD terdiri atas Jasa Layanan, Hibah, Hasil Kerjasama,

APBD, APBN dan Lainnya sesuai PerMendagri No 61 tahun 2007 dengan

format sesuai Lampiran IV PerMen ini (gambar 3.4)

Juga sesuai dengan PP no 23 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan

BLU seperti halnya tersebut di atas, ditambah dengan penerimaan anggaran

dari APBD.

No

Uraian

Anggaran

Realisasi s/d Triwulan Lalu

Realisasi s/d Triwulan ini


Lebih Kurang

Pendapatan BLUD 1. Jasa Layanan 2. Hibah 3. Hasil Kerjasama 4. Lain-lain Jumlah ........................, .....................20 ............3 Pemimpin BLUD

Mengetahui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (Tanda Tangan)

(Tanda Tangan)

(Nama Lengkap) NIP............................

(Nama Lengkap) NIP............................ 4

Gambar 3.4 : Format Penerimaan BLUD




b. Pengeluaran UPTD-BLUD dilakukan sesuai format Lampiran VI PerMen ini

(gambar 3.5) dengan menerbitkan SPM Pengesahan yang dilampiri Surat

Pernyataan Tanggung Jawab (SPTJ) dengan format sebagaimana tercantum

dalam lampiran V PerMen yang sama (gambar 3.6)

c. Biaya yang dikeluarkan oleh BLUD berdasarkan PerMendagri No 61 tahun

2007 pasal 64 dan pasal 65 adalah:

- Biaya pelayanan terdiri atas biaya pegawai, biaya bahan, biaya jasa

pelayanan, biaya pemeliharaan, biaya barang dan jasa, biaya pelayanan lain-lain

- Biaya umum dan administrasi terdiri atas: biaya pegawai, biaya

administrasi kantor, biaya pemeliharaan, biaya barang dan jasa, biaya promosi dan biaya administrasi-umum lain-lain

- Biaya non operasional terdiri atas: Biaya bunga, biaya administrasi

bank, biaya kerugian penjualan aset-aset, biaya kerugian penurunan nilai dan biaya non operasional lainnya. d. Pengelolaan belanja BLU menurut pola budget fleksibel tergantung dari

volume kegiatan

Sedangkan belanja BLU yang melampaui ambang batas fleksibilitas harus

pelayanan sebagaimana ditetapkan dalam RBA.

mendapat persetujuan kepala SKPD.




FORMAT LAPORAN PENGELUARAN BIAYA BLUD PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA...................1 ..........................................................................................2 LAPORAN PENGELUARAN BIAYA BLUD..............3 TRIWULAN.........TAHUN......... No

Uraian

Anggaran Dalam DPA

Realisasi s/d Triwulan Lalu



Lebih (Kurang)

BIAYA OPERASIONAL 1. Biaya Pelayanan a. Biaya Pegawai b. Biaya Bahan c. Biaya Jasa Pelayanan d. Biaya Pemeliharaan e. Biaya Barang dan Jasa f. Biaya Pelayanan Lain-lain 2. Biaya Umum dan Administrasi a. Biaya Pegawai b. Biaya Administrasi Kantor c. Biaya Pemeliharaan d. Biaya Barang dan Jasa e. Biaya Promosi f. Biaya umum & Adm Lain2 BIAYA NON OPERASIONAL 1. Biaya Bunga 2. Biaya Administrasi Bank 3. Biaya Kerugian Penjualan Asset Tetap 4. Biaya Kerugian Penurunan Nilai 5. Biaya Non Operasional Lain2

Jumlah ........................, .....................20 ............4 Pemimpin BLUD

Mengetahui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (Tanda Tangan)

(Tanda Tangan)

(Nama Lengkap) NIP............................

(Nama Lengkap) NIP............................ 5

Keterangan 1. 2. 3. 4. 5.

diisi Nama Provinsi/Kabupaten/Kota diisi Nama BLUD diisi Nama BLUD diisi tempat, tanggal, bulan dan tahun laporan dibuat diisi Nomor Induk Pegawai (Bagi Pemimpin BLUD yang berasal dari PNS)

Gambar 3.5 : Format Laporan Pengeluaran BLUD




FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB (SPTJ) PROVINSI/KABUPATEN/KOTA....................................................1 ........................................................................................................ 2 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB (SPTJ) Sehubungan dengan pengeluaran biaya BLUD .........Triwulan......Tahun..... sebesar Rp...................(................................................................), yang berasal dari pendapatan: Jasa Layanan,Hibah, Hasil Kerjasama dan Pendapatan lain-lain yang sah, adalah tanggung jawab kami. Pengeluaran biaya tersebut di atas telah dilaksanakan dan dikelola berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dalam kerangka pelaksanaan DPA, dan dibukukan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku pada BLUD dan bukti-bukti pengeluaran ada pada kami Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk mendapatkan pengesahan pengeluaran biaya BLUD............ ...................,....................20.....3 Pemimpin BLUD................. (tanda tangan) (nama lengkap) NIP...............

Keterangan 1. 2. 3. 4.

diisi Nama Provinsi/Kabupaten/Kota diisi Nama SKPD/Unit Kerja yang akan menerapkan PPK-BLUD diisi tempat, tanggal, bulan dan tahun surat pernyataan tanggung jawab dibuat diisi NIP Pegawai (bagi Pemimpin BLUD yang berasal dari PNS)

Gambar 3.6 : Format SPTJ

3.6 Daftar Perkiraan (Akun) Akun-akun untuk mencatat transaksi harian pada UPTD-BLUD paling tidaak memuat:




AKUN KELOMPOK ASET

No Akun

Perkiraan

1.0.0.0

Harta Lancar

1.0.1.0

Kas/Bank

1.0.2.0

Barang Persediaan

1.0.3.0

Perlengkapan Kantor

1.0.4.0

Tagihan pada Pihak ketiga

1.1.0.0

Harta Tetap

1.1.1.0

Peralatan Kantor

1.1.2.0

Tanah

1.1.3.0

Bangunan

1.1.4.0

Kendaraan

1.1.5.0

Alat Berat

AKUN KELOMPOK KEWAJIBAN

No Akun

Perkiraan

2.0.0.0

Kewajiban Lancar

2.0.1.0

Kewajiban Pajak

2.0.2.0

Hutang pada suplier

2.0.3.0

Hutang jatuh tempo

2.1.0.0

Hutang jangka panjang

2.1.1.0

Hutang Bank

2.1.2.0

Hutang pada pihak ketiga

2.2.0.0

Pinjaman Asset dari SKPD

AKUN KELOMPOK MODAL

No Akun

Perkiraan

3.0.0.0

Penyertaan Modal

3.1.0.0

Penyertaan Modal Pemerintah Pusat

3.2.0.0

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

3.3.0.0

Penyartaan Modal Pihak ketiga

3.4.0.0

Cadangan Piutang Ragu-ragu

3.5.0.0

Akumulasi sisa Pendapatan atas Biaya




AKUN KELOMPOK LABA/RUGI

No Akun

Perkiraan

4.0.0.0

Pendapatan

4.1.0.0

Pendapatan Atas Jasa Layanan

4.2.0.0

Hibah

4.3.0.0

Hasil Kerjasama

4.4.0.0

Penerimaan anggaran dari APBD

4.5.0.0

Penerimaan Bunga (Jasa Bunga)

4.6.0.0

Penerimaan Lain-lain

5.0.0.0

Biaya Pelayanan

5.0.1.0

Biaya Bahan

5.0.2.0

Biaya Jasa Pelayanan

5.0.3.0

Biaya Pemeliharaan

5.0.4.0

Biaya Barang dan Jasa

5.0.5.0

Biaya Pelayanan Lain-lain

5.1.0.0

Biaya Umum dan Administrasi

5.1.1.0

Biaya Pegawai

5.1.2.0

Biaya Administrasi Kantor

5.1.3.0

Biaya Pemeliharaan

5.1.4.0

Biaya Promosi

5.1.5.0

Biaya Administrasi lain-lain

5.2.0.0

Biaya Non Operasional

5.2.1.0

Biaya Bunga

5.2.2.0

Biaya Administrasi bank

5.2.3.0

Biaya kerugian penjualan Aset-aset

5.2.4.0

Biaya Kerugian Penurunan Nilai

5.2.5.0

Biaya non operasional lain-lain

3.7 Kerjasama Pihak ketiga a. Kerjasama pihak ketiga dilaksanakan sesuai PerMen Dalam Negeri No 61

tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD pasal

96-pasal 98




b. Kerjasama dengan pihak ketiga antara lain dalam bentuk kerjasama

operasi, sewa menyewa dan lainnya yang menunjang tugas BLUD

c. Kerjasama Daerah berdasarkan PP No 50 tahun 2007 Tentang Tatacara

Pelaksanaan Kerjasama Daerah dituangkan dalam bentuk perjanjian

kerjasama (pasal 5) yang memuat paling sedikit:

- subyek kerjasama (pihak-pihak yang mengikatkan diri)

- obyek kerjasama

- ruang lingkup

- hak dan kewajiban para pihak

- jangka waktu kerjasama

- pengakhiran kerjasama

- keadaan memaksa dan penyelesaian perselisihan

d. Kerjasama daerah yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi

dari SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) dan biayanya sudah teranggarkan

dalam APBD tahun berjalan tidak perlu mendapat persetujuan dari DPRD

3.8 Pengadaan Barang dan Jasa Pengadaan barang dan jasa oleh BLU dilakukan sesuai PP no 23 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan BLU pasal 20 sampai 23. a. Kewenangan pengadaan barang/jasa dilakukan berdasarkan besarnya nilai

oleh pejabat berwenang sesuai peraturan bupati/walikota

b. Barang inventaris hasil kegiatan pengadaan barang/jasa dapat dialihkan

pada pihak ketiga berdasarkan pertimbangan ekonomis melalui mekanisme

penjualan(lelang)/hibah dan dilaporkan pada kepala SKPD

c. BLUD tidak bisa mengalihkan/menghapus asset tetap kecuali atas

persetujuan pejabat berwenang berdasakan jenjang nilai aset tetap, dan

dilaporkan pada kepala SKPD terkait

d. Tanah dan bangunan disertifikasi atas nama Pemerinta Daerah 39 PEDOMAN ADMINISTRASI PENERAPAN PENGELOLAAN KEUANGAN BLUD



3.9 Pengelolaan Asset UPTD-BLUD pada Masa Transisi Pada masa transisi yaitu pada saat UPTD-BLUD telah memperoleh status hukumnya padahal SKPD secara hukum belum menyerahkan aset-aset operasional yang digunakan UPTD-BLUD maka dibutuhkan akun yang menjelaskan posisi aset-aset operasional tersebut. Nilai dari keseluruhan Asset yang dipergunakan oleh UPTDBLUD sebelum dimasukkan ke dalam kelompok modal, yaitu Penyertaan Modal Pemerintah Daerah (3.1.0.0) dicatat sebagai kewajiban (liability) terhadap SKPD yaitu sebagai Pinjaman Asset dari SKPD dengan nomor akun 2.2.0.0. Apabila SKPD telah menyerahkan Asset-asset operasional tsb dan menghapus dari akun neraca nya, maka UPTD-BLUD mentransfer Pinjaman Asset dari SKPD tersebut ke dalam perkiraan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah (3.1.0.0) sebagai berikut: Debet : 2.2.0.0. Pinjaman Asset dari SKPD Kredit : 3.1.0.0. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah


PEDOMAN ADMINISTRASI PENERAPAN PENGELOLAAN KEUANGAN BLUD

Recommend Documents