PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Jl. A.Yani Nomor 16 Mojokerto
BUKU PANDUAN/PEDOMAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI PENSIUN SUBBIDANG KEPANGKATAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN BIDANG MUTASI 2017
KATA PENGANTAR
Puji syukur alhamdulillah kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan
rahmat,
panduan/pedoman
taufik,
tentang
hidayah
serta
karunia-Nya
sehingga
pengelolaan administrasi pensiun
yang
buku
memuat
informasi-informasi persyaratan pensiun dalam rangka pengelolaan administrasi pensiun yang menjadi tanggungjawab dari Subbidang Kepangkatan, Pengangkatan dan Pemberhentian pada Bidang Mutasi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Mojokerto ini dapat tersusun. Berdasarkan evaluasi terhadap layanan pensiun yang sesuai dengan fungsi dan tugas organisasi di Subbid Kepangkatan, Pengangkatan dan Pemberhentian masih kurang optimal dalam pelayanan administrasi pensiun, semoga dengan tersusunnya buku saku ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan layanan pensiun yang lebih baik terhadap pengelolaan administrasi pensiun, sehingga penyelesaian proses pensiun dapat berjalan baik dan tepat waktu. Dalam penyusunan buku panduan/pedoman ini masih jauh dari kata sempurna, kami mengharapkan kritik dan saran demi kesempurnaan buku panduan/pedoman ini dari stakeholder dan apabila masih kurang jelas dapat dikonsultasikan ke Kasubid Kepangkatan Pengangkatan dan Pemberhentian atau melalui www.bkppmojokertokab.go.id. Akhirnya semoga buku panduan/pedoman ini dapat berguna dan memberikan manfaat kepada siapapun membaca atau membutuhkan informasi-informasi terkait pengelolaan administrasi pensiun.
Mojokerto,
ii
Mei 2017
DAFTAR ISI LEMBAR PENGESAHAN ...................................................................................
i
KATA PENGANTAR ............................................................................................
ii
DAFTAR ISI .........................................................................................................
iii
BAB I
PENDAHULUAN .................................................................................
1
BAB II
DASAR DAN DEFINISI .......................................................................
3
B.1 Dasar ..........................................................................................
3
B.2 Definisi .......................................................................................
3
PERSYARATAN DAN KELENGKAPAN USUL PENSIUN ............... .
5
C.1 Persyaratan................................................................................
5
C.2 Kelengkapan Berkas Permohonan Pensiun ...........................
6
C.3 Proses Penyelesaian SK Pensiun PNS ...................................
8
PENGHITUNGAN MASA KERJA ......................................................
9
D.1 Perhitungan Masa Kerja Golongan (MKG) ...............................
9
D.2 Perhitungan Masa Kerja Pensiun (MKP) ..................................
10
D.3 Perhitungan Masa Bekerja .......................................................
10
D.4 Contoh Soal .................................................................................
12
PENUTUP ..........................................................................................
15
LAMPIRAN - LAMPIRAN ...................................................................................
16
DAFTAR REFERENSI ........................................................................................
22
BAB III
BAB IV
BAB V
iii
BAB I PENDAHULUAN Pegawai Negeri Sipil adalah warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat tertentu, diangkat pegawai secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Pegawai Negeri Sipil merupakan penggerak utama dalam reformasi birokrasi, oleh karena itu diperlukan adanya pengelolaan PNS yang efiktif dan efisien dalam sebuah manajemen Pegawai Negeri Sipil, yang meliputi, penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pengembangan karier, pola karier, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, dan perlindungan. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan sebagai organisasi perangkat daerah yang mengelola manajemen Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Kabupaten Mojokerto
menetapkan
pelayanan
pensiun
sebagai
salah
satu
sasaran
sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Mojokerto tahun 2016- 2017 yaitu “meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan di bidang kepegawaian”. Salah satu upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan di bidang kepegawaian yang berkualitas dan optimal adalah dengan optimalisasi pelayanan pensiun. Pensiun Pegawai Negeri Sipil merupakan jaminan hari tua dan penghargaan, yang diberikan atas jasa-jasa Pegawai Negeri Sipil selama bertahun-tahun bekerja dalam dinas pemerintahan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sifat pensiun pegawai negeri sipil adalah sebagai “jaminan hari tua” dan sebagai “penghargaan”. Pensiun diharapkan juga bisa memberikan ketenangan Pegawai Negeri Sipil dalam bekerja dan mampu memotivasi untuk meningkatkan kinerja karena adanya suatu jaminan hidup di masa yang akan datang. Hal ini sesuai dengan ketentuan UndangUndang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai.
1
Selain berhak mendapatkan pensiun, pegawai negeri sipil yang telah mencapai batas usia pensiun dapat diberikan Kenaikan Pangkat Pengabdian (KPP) setingkat lebih tinggi, apabila : 1. Sekurang-kurangnya memiliki masa kerja sebagai pegawai negeri sipil selama 30 (tiga puluh) tahun secara terus menerus dan sekurang-kurangnya telah 1 (satu) bulan dalam pengkat terakhir ; 2. Sekurang-kurangnya memiliki masa kerja sebagai pegawai negeri sipil selama 20 (dua puluh) tahun secara terus menerus dan sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pengkat terakhir ; 3. Sekurang-kurangnya memiliki masa kerja sebagai pegawai negeri sipil selama 10 (sepuluh) tahun secara terus menerus dan sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pengkat terakhir. Mengingat pensiun sebagai bentuk penghargaan dan menjadi salah satu rencana strategis Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan, sangat diperlukan upaya untuk meningkatkan pelayanan pensiun dengan harapan terbitnya Surat Keputusan Pensiun dapat lebih awal dari tahun sebelumnya. Kendala yang seringkali dijumpai dalam pelayanan pensiun adalah 1. Kesalahan penghitungan masa kerja pensiun; 2. Kurangnya persyaratan dan kelengkapan administrasi yang harus dilampirkan; 3. Kurangnya pemahaman tentang peraturan-peraturan yang berlaku. Setelah dilakukan evaluasi dari permasalahan yang ada, hal tersebut dikarenakan
banyak
Pejabat
Pengelola
Kepegawaian
pada
masing-masing
Organisasi Perangkat Daerah belum sepenuhnya memahami tentang pensiun begitu juga persyaratannya. Pejabat pengelola Kepegawaian sebagai kepanjangan tanganan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan seharusnya memiliki pemahaman yang cukup terhadap aturan pensiun beserta persyaratannya, sehingga proses penyelesaian SK pensiun dapat selesai tepat waktu dan tidak mengalami keterlambatan. Dalam rangka optimalisasi pelayanan pensiun melalui sistem tutor diseminasi tentang pelayanan pensiun kepada pegawai negeri sipil, sangat diperlukan adanya Buku Pedoman sebagai penunjang proyek perubahan ini.
2
BAB II DASAR DAN DEFINISI B.1 Dasar 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai; 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; 5. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 32 Tahun 2015 tentang petunjuk teknis penetapan dan penyesuaian pensiun pokok pensiunan pegawai negeri sipil dan janda/dudanya. B.2 Definisi Pensiun ialah seseorang yang sudah tidak bekerja lagi karena usianya yang sudah lanjut dan harus diberhentikan, ataupun atas permintaan sendiri (pensiun dini); Pegawai Negeri adalah warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat tertentu, diangkat pegawai secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan; Janda adalah isteri sah menurut hukum dari pegawai negeri atau penerima pensiun pegawai yang meninggal dunia; Duda adalah suami yang sah dari pegawai negeri wanita atau penerima pensiun pegawai wanita, yang meninggal dunia dan tidak mempunyai isteri lain; Anak adalah anak kandung yang sah atau anak kandung/anak yang disahkan menurut Undang-Undang Negara dari pegawai negeri, penerima pensiun, atau penerima pensiun janda/duda; Orang tua adalah ayah kandung dan/atau ibu kandung dari pegawai negeri; Tewas adalah : 1. Meninggal dunia dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya; 2. Meninggal dunia dalam keadaan lain yang ada hubungannya dengan dinasnya sehingga kematian itu disamakan dengan meninggal dunia dalam dan/atau karena menjalankan kewajibannya; 3. Meninggal dunia yang langsung diakibatkan karena luka-luka maupun cacat rohani atau jasmani yang didapat dalam hal-hal tersebut pada huruf a dan b di atas; 4. Meninggal dunia karena perbuatan anasir-anasir yang tidak bertanggung jawab ataupun sebagai akibat dari tindakan terhadap anasir-anasir itu. Pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil adalah pemberhentian yang mengakibatkan yang bersangkutan kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil;
3
Pemberhentian dari Jabatan Negeri adalah pemberhentian yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak bekerja lagi pada suatu satuan Organisasi Negara, tetapi masih tetap berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil; Hilang adalah suatu keadaan bahwa seseorang diluar kemauan dan kemampuannya tidak diketahui tempatnya berada dan tidak diketahui apakah dia masih hidup atau telah meninggal dunia; Batas usia pensiun adalah batas usia Pegawai Negeri Sipil harus diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil; Pangkat adalah kedudukan yang menunjukan tingkat seseorang Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian; Kenaikan pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi keja dan pengabdian.
4
BAB III PERSYARATAN DAN KELENGKAPAN USUL PENSIUN
C.1 PERSYARATAN PENSIUN a. Pensiun Pegawai, dibagi menjadi : 1. Batas Usia Pensiun (BUP) 58 (lima puluh delapan) tahun bagi
60 (enam puluh tahun) tahun bagi : 65 (enam puluh lima) tahun bagi
2. Pensiun Dini Atas Permintaan Sendiri (APS) tahun Keuzuran jasmani - disebabkan oleh dinas
: Pejabat Administrasi, Pejabat Fungsional Ahli Muda, Pejabat Fungsional Ahli Pertama, dan Pejabat Fungsional Ketrampilan; Pejabat Pimpinan Tinggi, dan Pejabat Fungsional Madya; : Pegawai Negeri Sipil yang memangku Pejabat Fungsional Ahli Utama
: Usia 45 tahun Masa Kerja 20
: tanpa mempertimbangkan usia dan masa kerja - tidak disebabkan oleh dinas : Masa kerja paling singkat 4 tahun Perampingan organisasi : Usia 50 tahun masa kerja 10 tahun b. Janda/Duda : Pensiun bagi Suami/Istri PNS yang meninggal selama belum menikah lagi (Pensiun Janda putus apabila telah menikah lagi dan apabila menjanda kembali maka pensiun jandanya dapat dimintakan kembali, pensiun Duda putus apabila telah menikah lagi dan tidak dapat diminta kembali) c. Anak : diberikan kepada anak dari PNS yang meninggal dunia dan masih belum berusia 25 tahun dan/atau belum menikah dan atau belum bekerja, apabila : - Janda/Duda dari PNS tersebut telah meninggal dunia atau telah menikah lagi - Janda/Duda dari PNS tersebut bukan ibu/ayah kandungnya (SK Pensiun dibagi 2 (dua)) d. Orang Tua (Tewas) : PNS yang tewas dan tidak ada ahli waris
5
C.2 KELENGKAPAN BERKAS PERMOHONAN PENSIUN 1. Kelengkapan Berkas Permohonan Pensiun BUP 1) Permohonan Pensiun 2) DPCP 3) Formulir Permintaan Pembayaran 4) Foto copy sah SK CPNS 5) Foto copy sah SK PNS 6) Foto copy sah Kartu Pegawai 7) Foto copy sah SK Pangkat Terakhir 8) Foto copy sah SK Konversi NIP Baru 9) Foto Copy SK Jabatan terakhir (bagi yang menduduki jabatan struktural atau fungsional) (terkait BUP) 10) Foto copy sah Sasaran, Capaian dan Penilaian Kinerja Pegawai 1 (satu) tahun terakhir 11) Surat Pernyataan Tidak Pernah Dijatuhi Hukuman Disiplin Tingkat Sedang/Berat dalam satu tahun terakhir (tanda tangan kepala OPD) 12) Foto copy sah SK Peninjauan Masa Kerja 13) Foto copy sah SK Gaji Berkala Terakhir 14) Foto copy sah KTP 15) Foto copy sah Surat Nikah 16) Foto copy sah Karis/Karsu 17) Foto copy sah KK 18) Foto copy surat cerai/surat kematian istri/suami bagi PNS Janda/Duda 19) Foto copy sah Akte Kelahiran Anak bagi yang memiliki anak belum berusia 25 tahun, belum menikah dan belum bekerja 20) Foto 3x4 = 5 lembar 21) Daftar Riwayat Hidup (gol. IV/c ke atas). 22) Masing-masing dalam rangkap 3 2. Pensiun Atas Permintaan Sendiri (APS) Kelengkapan Berkas Permohonan Pensiun Atas Permintaan Sendiri : 1. Permohonan Pensiun APS 2. DPCP 3. Formulir Permintaan Pembayaran 4. Foto copy sah SK CPNS 5. Foto copy sah SK PNS 6. Foto copy sah Kartu Pegawai 7. Foto copy sah SK Pangkat Terakhir 8. Foto copy sah SK Konversi NIP Baru 9. Foto copy sah Sasaran, Capaian dan Penilaian Kinerja Pegawai 1 (satu) tahun terakhir 10. Surat Pernyataan Tidak Pernah Dijatuhi Hukuman Disiplin Tingkat Sedang/Berat dalam satu tahun terakhir (tanda tangan kepala OPD) 11. Foto copy sah SK Peninjauan Masa Kerja 12. Foto copy sah Daftar Gaji Terakhir 13. Foto copy sah SK Gaji Berkala Terakhir 14. Foto copy sah KTP 15. Foto copy sah Surat Nikah 16. Foto copy sah Karis/Karsu 17. Foto copy sah KK 18. Foto copy surat cerai/surat kematian istri/suami bagi PNS Janda/Duda 6
19. Foto copy sah Akte Kelahiran Anak bagi yang memiliki anak belum berusia 25 tahun, belum menikah dan belum bekerja 20. Foto 3x4 = 5 lembar 21. Daftar Riwayat Hidup 3. Pensiun Janda/Duda Kelengkapan Berkas Permohonan Pensiun Janda/Duda : 1. Permohonan Pensiun Janda/Duda 2. Foto copy sah SK CPNS 3. Foto copy sah SK PNS 4. Foto copy sah Kartu Pegawai 5. Foto copy sah SK Pangkat Terakhir 6. Foto copy sah SK Konversi NIP Baru 7. Foto copy sah Sasaran, Capaian dan Penilaian Kinerja Pegawai 8. Surat Pernyataan Tidak Pernah Dijatuhi Hukuman Disiplin Tingkat Sedang/Berat dalam satu tahun terakhir (tanda tangan kepala OPD) 9. Foto copy sah SK Peninjauan Masa Kerja 10. Foto copy sah SK Gaji Berkala Terakhir 11. Surat Kematian dari desa Mengetahui Camat setempat 12. Surat Keterangan Janda/Duda dari Desa 13. Foto copy sah KTP 14. Foto copy sah Surat Nikah 15. Foto copy sah Karis/Karsu 16. Foto copy sah KK 17. Foto copy surat cerai jika pernah bercerai 18. Foto copy sah Akte Kelahiran Anak bagi yang memiliki anak belum berusia 25 tahun, belum menikah dan belum bekerja 19. Foto 3x4=5 lembar 4. Pemberhentian Karena Keuzuran Jasmani : Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan dengan hormat mendapatkan hakhak Kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila berdasarkan surat keterangan Team Penguji Kesehatan dinyatakan : a. Tidak dapat bekerja lagi dalam semua Jabatan Negeri karena kesehatannya; atau b. Menderita penyakit atau kelainan yang berbahaya bagi dirinya sendiri dan atau lingkungan kerjanya; atau c. Setelah berakhirnya cuti sakit, belum mampu bekerja kembali.
7
C.3 PROSES PENYELESAIAN SK PENSIUN PNS PNS YANG BERSANGKUTAN - Mengisi dan menandatangani DPCP; - Melengkapi Persyaratan
BAGIAN KEPEGAWAIAN OPD - Memverifikasi DPCP dan kelengkapan berkas persyaratan; - Memilah berkas usul berdasarkan t.m.t pensiunnya dan berdasarkan Golongan; - Mengusulkan kepada Bupati tembusan Kepala BKPP
BKPP KAB. MOJOKERTO - Memverifikasi DPCP dan kelengkapan berkas persyaratan; - Entry usul pensiun BUP dan Janda/Duda melalui aplikasi SAPK; - Membuat dan mengirim usul pensiun kepada instansi yang berwenang menerbitkan SK Pensiun. - Membuat konsep Keputusan Bupati Mojokerto untuk pemberhentian dengan hormat atas permintaan sendiri, karena keuzuran jasmani dan tidak atas permintaan sendiri untuk PNS Golongan I/a sampai dengan III/d.
8
BKD PROV JAWA TIMUR Berwenang menerbitkan SK. Pensiun APS, Karena Keuzuran Jasmani dan Tidak Atas Permintaan Sendiri untuk PNS Golongan IV/a dan IV/b
KANREG II BKN JAKARTA BKN Berwenang - Berwenang menerbitkan SK menerbitkan SK Pensiun BUP Pensiun BUP dan dan Janda/Duda Janda/Duda untuk PNS untuk PNS Golongan I/a Golongan IV/c sampai dengan keatas IV/b - Berwenang menerbitkan SK Pensiun APS, Keuzuran Jasmani dan Tidak Atas Permintaan Sendiri untuk PNS Gol. IV/c keatas
Presiden Berwenang menerbitkan SK Pensiun BUP dan Janda/Duda untuk PNS yang menduduki jabatan fungsional utama
BAB IV PENGHITUNGAN MASA KERJA
D.1 PERHITUNGAN MASA KERJA GOLONGAN (MKG) : Masa kerja golongan merupakan masa kerja yang dihitung dari seorang pegawai negeri sipil diberikan kenaikan pangkat terakhir sampai pegawai negeri sipil tersebut mencapai BUP atau meninggal dunia ditambah dengan masa kerja yang tertera didalam surat keterangan pangkat terakhir. Kegunaan penghitungan masa kerja golongan yaitu sebagai penentu gaji pokok. Dikarenakan yang menentukan besarnya pensiun adalah gaji pokok terakhir sebulan sebelum pegawai yang bersangkutan pensiun berdasarkan peraturan gaji dan pangkat yang berlaku; Untuk mengetahui apakah PNS tersebut pernah mendapatkan peninjauan masa kerja atau tidak, dengan menghitung ulang masa kerja golongan SK Kenaikan Pangkat terakhir apabila hasilnya bebeda dengan yang tertulis, dimungkinkan PNS tersebut mempunyai SK Peninjauan Masa Kerja; Masa Kerja Golongan (MKG) diperlukan untuk menentukan besaran gaji pokok dalam kenaikan pangkat pengabdian. Rumus menghitung Masa Kerja Golongan (MKG) : (T.M.T KPP – T.M.T CPNS) + (MK Tambahan + MK Fiktif) – Alih Tingkat)
Keterangan : 1. T.M.T KPP : Tanggal 1 bulan sebelum BUP; 2. T.M.T CPNS : Tanggal dimana PNS tersebut diangkat menjadi CPNS; 3. Alih Tingkat : Pengurangan masa kerja yang dikarenakan PNS tersebut beralih tingkat dari golongan I ke golongan II masa kerjanya dikurangi 6 tahun dan dari golongan II ke golongan III masa kerjanya dikurangi 5 tahun; 4. MK Tambahan : Masa Kerja sebelum PNS tersebut diangkat menjadi CPNS yang sudah mendapatkan Pengakuan/Penetapan. Masa Kerja Tambahan dapat berupa : SK Peninjauan Masa Kerja; Masa kerja yang tertera dalam SK CPNS, untuk CPNS yang diangkat dalam gol.ruang I/b, I/c, II/b, II/c memiliki Masa Kerja Fiktif 03 tahun 00 bulan dan apabila dalam SK CPNSnya tersebut masa kerja lebih dari 03 tahun 00 bulan selisihnya merupakan MK Tambahan.
9
D.2 PERHITUNGAN MASA KERJA PENSIUN (MKP) : Masa kerja pensiun yaitu masa kerja yang dihitung mulai dari CPNS sampai BUP/berhenti/meninggal dunia ditambah masa kerja sebelumnya jika ada. Masa Kerja Pensiun (MKP) diperlukan untuk menetapkan besarnya pensiun pokok pegawai negeri sipil. Rumus menghitung Masa Kerja Pensiun (MKP) : (T.M.T Pensiun – T.M.T CPNS) + MK Tambahan Keterangan : 1. T.M.T Pensiun : Tanggal 1 bulan BUP; 2. T.M.T CPNS : Tanggal dimana PNS tersebut diangkat menjadi CPNS; 3. MK Tambahan : Masa Kerja sebelum PNS tersebut diangkat menjadi CPNS yang sudah mendapatkan Pengakuan/Penetapan. Masa Kerja Tambahan dapat berupa : SK Peninjauan Masa Kerja; Masa kerja yang tertera dalam SK CPNS, untukCPNS yang diangkat dalam gol.ruang I/b, I/c, II/b, II/c memiliki Masa Kerja Fiktif 03 tahun 00 bulan dan apabila dalam SK CPNSnya tersebut masa kerja lebih dari 03 tahun 00 bulan selisihnya merupakan MK Tambahan. D.3 PERHITUNGAN MASA BEKERJA : Masa kerja pegawai negeri yaitu masa bekerja sebagai pegawai negeri sipil secara terus menerus mulai dari yang bersangkutan diangkat menjadi CPNS sampai dengan yang bersangkutan meninggal dunia atau mencapai batas usia pensiun dan tidak terputusnya sebagai pegawai negeri sipil. Walaupun pada isian formulir pensiun dan kenaikan pangkat pengabdian tidak terdapat kolom masa kerja pegawai tetapi kegunaan penghitungan masa kerja pegawai yaitu : a. sebagai penentu apakah seorang pegawai negeri sipil dapat diberikan kenaikan pangkat pengabdian atau tidak; b. sebagai penentu apakah seorang PNS diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun atau tidak.
10
Rumus menghitung Masa Bekerja : (T.M.T Pensiun – T.M.T CPNS) Keterangan : 1. T.M.T Pensiun : Tanggal 1 bulan BUP; 2. T.M.T CPNS : Tanggal dimana PNS tersebut diangkat menjadi CPNS;
11
D.4 CONTOH SOAL : 1. Seorang PNS bernama Mr.X lahir 24 Pebruari 1959, yang bersangkutan (ybs) menjalani honor pada instansi ”A”, pada tanggal 01 Maret 1986 ybs diangkat sebagai CPNS dalampangkat golongan ruang Pengatur Muda II/a dengan masa kerja 01 tahun 06 bulan. Ybs diberhentikan dengan hormat sebagai PNS karena mencapai BUP dengan pangkat golongan ruang terakhir Penata Tingkat I III/d t.m.t 01 April 2014 dengan masa kerja golongan 24 tahun 07 bulan. Sampai dengan pensiun yang bersangkutan mendapatkan penilaian prestasi kerja baik. a. Berapakah Masa Bekerja, Masa Kerja Pensiun? b. Apakah yang bersangkutan berhak mendapatkan Kenaikan Pangkat Pengabdian (KPP), jika berhak berapa Masa Kerja Golongannya? Teknis Perhitungan : No
URAIAN
TGL
BLN
TAHUN
1
T.M.T Pensiun
01
03
2017
2
T.M.T CPNS
01
03
1986
3
T.M.T KPP
01
02
2017
4
Masa Bekerja (1-2)
00
31
5
MK Tambahan
06
01
6
MK Pensiun (1-2)+5
06
32
7
MK Golongan KPP (3-2)+(5-8)
05
27
8
Alih Tingkat dari Gol II Ke Gol III
00
05
Jawaban : a. Masa Bekerja : 31 Tahun 00 Bulan ; Masa Kerja Pensiun : 32 Tahun 06 Bulan b. Berhak mendapatkan KPP dalam Pangkat Gol Ruang Pembina IV/a karena memiliki masa bekerja 31 tahun 00 bulan dan masa kerja dalam pangkat terakhir lebih dari 1 bulan dan Masa Kerja Gol 27 Tahun 05 Bulan.
12
2. Seorang PNS bernama Mr.X lahir 24 Pebruari 1959 terhitung mulai tanggal 01 Maret 1986 ybs diangkat sebagai CPNS dalam pangkat golongan ruang Juru Muda I/c dengan masa kerja 03 tahun 00 bulan. Pada tahun 2005 Ybs ditinjau kembali masa kerjanya menjadi 21 Tahun 05 Bulan dalam pangkat gol. Ruang Pengatur II/c terhitung mulai tanggal 01 Agustus 2005.Ybs dinaikkan pangkat gol. Ruang menjadi Penata III/b dengan jabatan Guru Pertama terhitung mulai tanggal 01 Maret 2014. a. Kapan yang bersangkutan pensiun/ memasuki BUP dan berapa masa kerja pensiunnya? b. Sampai dengan pensiun yang bersangkutan menunjukkan prestasi kerja yang baik dan mendapatkan angka kredit sesuai dengan yang dipersyaratkan untuk dipertimbangkan kenaikan pangkatnya periode April 2018, berapakah masa kerja golongan pada SK Kenaikan Pangkat III/c tmt. 01 April 2018? c. Apakah yang bersangkutan berhak mendapatkan Kenaikan Pangkat Pengabdian (KPP), jika berhak berapa Masa Kerja Golongannya? Teknis Perhitungan : No
URAIAN
TGL
BLN
TAHUN
1
T.M.T Pensiun
01
03
2019
2
T.M.T CPNS
01
03
1986
3
T.M.T KP III/c
01
04
2018
4
T.M.T SK PMK
01
08
2005
5
T.M.T KPP
01
02
2019
6
MK Dalam SK CPNS
00
03
7
MK Dalam SK. PMK
05
21
8
MK Tambahan (7- ((4-2)+(6-(I-II)))
00
05
9
Masa Bekerja (1-2)
00
33
10
MK Gol. KP III/c ((3-2)+(6+8))-(13+14))
01
29
11
MK Pensiun (1-2)+8
00
38
12
MK Golongan KPP(5-2)+(6+8)-(13+14)
11
29
13
Alih Tingkat dari Gol I ke Gol II
00
06
14
Alih Tingkat dari Gol II Ke Gol III
00
05
Jawaban : a. Yang bersangkutan pensiun T.M.T 01 Maret 2019, dengan masa kerja pensiun 38 Tahun 00 Bulan. b. Masa Kerja Golongan dalam SK KP III/c adalah 29 Tahun 01 Bulan
13
c. Berhak mendapatkan KPP dalam Pangkat Gol Ruang Penata Tingkat I III/d karena memiliki masa bekerja 33 tahun 00 bulan dan masa kerja dalam pangkat terakhir lebih dari 1 bulan dan Masa Kerja Gol 29 Tahun 11 Bulan.
14
BAB V PENUTUP
Buku panduan/pedoman adalah buku yang menyajikan informasi dan memandu atau memberikan tuntunan kepada pembaca untuk melakukan apa yang disampaikan di dalam buku tersebut. Sebuah buku panduan dikatakan berhasil apabila panduan yang disampaikan di dalam buku tersebut dapat dipahami dan diterapkan dengan baik oleh pembacanya. Buku panduan/pedoman pengelolaan administrasi pensiun ini dimaksudkan untuk memberikan wawasan serta informasi baru kepada Pejabat Pengelola Kepegawaian serta menjadi panduan kepada Pejabat Pengelola Kepegawaian tentang persyaratan dan teknis penghitungan masa kerja pensiun. Peran Pejabat Pengelola Kepegawaian di sini adalah sebagai media perantara penyampaian informasi yang terdapat di dalam buku agar dapat sampai kepada setiap Pegawai Negeri Sipil dimana mereka bekerja. Buku panduan ini juga diharapkan dapat mendekatkan hubungan antara stakeholder terkait. Selain itu juga memberikan informasi tambahan kepada Pegawai Negeri Sipil bahwa ada Peraturan peraturan baru dan informasi dari PT.TASPEN (Persero) yang mempunyai program Klim THT tanpa menunggu Sk Pensiun terbit yang mungkin belum banyak PNS yang mengetahui. Buku ini juga dirasa sangat berguna bagi Pejabat Pengelola Kepegawaian yang baru, karena tidak perlu waktu lama untuk dapat memahami halhal yang terkait pensiun.
15
LAMPIRAN - LAMPIRAN Contoh Surat Permohonan Pensiun karena telah mencapai BUP Mojokerto, Kepada Yth : Bupati Mojokerto diMojokerto 1. Yang bertanda tangan di bawah ini saya : a. Nama : ................................................... b. NIP : ………………………………………………. c. Pangkat/gol.ruang : ………………………………………………. d. Unit Organisasi : ………………………………………………. e. Alamat rumah sekarang : ………………………………………………. f. Alamat rumah sesudah pensiun : ……………………………………………… dengan ini mengajukan permintaan berhenti dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun terhitung mulai akhir bulan……………… karena telah mencapai usia …. tahun dengan masa kerja pensiun … tahun … bulan. 2. Sebagai bahan pertimbangan bersama ini saya lampirkan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Demikian surat permintaan ini saya buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. Tembusan : Yth : Sdr. Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kab. Mojokerto
Hormat saya PNS yang bersangkutan
16
Contoh Surat Permohonan Pensiun Janda/Duda Mojokerto, Kepada Yth : Bupati Mojokerto diMojokerto Dengan hormat, Yang bertanda tangan di bawah ini : 1. N a m a : 2. Alamat rumah sekarang : 3. Alamat rumah setelah pensiun : 4. Janda dari almarhum / almarhumah yang semasa hidupnya : Nama : Namor Induk Pegawai : Pangkat / Golongan Ruang : Jabatan : Unit kerja : Telah meninggal dunia pada tanggal ………. dengan ini mengajukan permintaan agar kepada saya diberikan pensiun Janda / Duda. Sebagai bahan pertimbangan bersama ini saya lampirkan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan ini saya menyatakan bahwa saya bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran dari keterangan-keterangan diatas. Tembusan : Yth : Sdr. Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kab. Mojokerto
Hormat saya PNS yang bersangkutan
17
Contoh Surat Permohonan Pensiun Atas Permitaan Sendiri Mojokerto, Kepada Yth : Bupati Mojokerto diMojokerto 1. Yang bertanda tangan di bawah ini saya : a. Nama : b. NIP : c. Nomor Seri Karpeg : d. Pangkat dan golongan ruang : e. Unit Organisasi : f. Alamat rumah sekarang : g. Alamat rumah sesudah pensiun : dengan ini mengajukan permintaan berhenti dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun Atas Permintaan Sendiri dengan alasan…………… terhitung mulai tanggal …………………karena usia sudah mencapai ….. tahun dan masa kerja selama…….tahun ……bulan. Sebagai bahan pertimbangan bersama ini saya lampirkan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Demikian surat permintaan ini saya buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. Tembusan : Yth : Sdr. Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kab. Mojokerto
Hormat saya PNS yang bersangkutan
18
Contoh Surat Pernyataan Tidak Pernah dijatuhi Hukuman Disiplin Tingkat Sedang/Berat KOP DINAS SURAT PERNYATAAN TIDAK PERNAH DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN TINGKAT SEDANG/BERAT Nomor : Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama NIP Pangkat/Golongan Ruang Jabatan
: : :
Drs. AGUS SUMARYONO 19610810 198503 1 014 Pembina Utama Muda (IV/c)
:
Unit Kerja
:
Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kendal
Menerangkan bahwa Pegawai Negeri Sipil Nama NIP Pangkat/Golongan Ruang Jabatan Unit Kerja
: : :
ROCH MUJIATI, S.Pd 19590927 198603 2 009 Pembina, IV/a
: :
Guru Madya TK Pertiwi Purworejo Kecamatan Ringinarum
Selama menjadi Pegawai Negeri Sipil tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang/berat dalam 1 (satu) tahun terakhir. Mengingat sumpah jabatan dan apabila di kemudian hari ternyata isi surat pernyataan ini tidak benar yang mengakibatkan kerugian bagi Negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut. Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Mojokerto, KEPALA OPD
19
Contoh Data Perorangan Calon Penerima Pensiun (DPCP)
20
KLIM TABUNGAN HARI TUA (THT) KETIKA SK PENSIUN BELUM TERBIT 1. Mengisi Formulir Permintaan Pembayaran (FPP)
Disertai dengan persyaratan dokumen sebagai berikut : 1. Foto copy buku rekening bank 1 lbr; 2. Foto copy KTP/SIM 1 lbr; 3. Foto copy NPWP 1 lbr; 4. Surat keterangan kuliah apabila mempunyai anak umur 21 s.d. 25 tahun 1 lbr; 5. Pas foto 3 x 4 suami istri 2 lbr.
21
DAFTAR REFERENSI
Thoha, Miftah, 2005, Manajemen Kepegawaian Sipil di Indonesia, Kencana Prenada Media Group. Tim Kerja Penyusun BKN, 2011, Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Badan Kepegawaian Negara. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 32 Tahun 2015 tentang petunjuk teknis penetapan dan penyesuaian pensiun pokok pensiunan pegawai negeri sipil dan janda / dudanya
22
KIAT – KIAT MENJADI PENGUSAHA SUKSES
CV.RAJ ORGANIK BEKERJA SAMA DENGAN
BANK. MANDIRI TASPEN POS
OFFICE/KANTOR : Jl. S.Supriyadi Gg 9 No 42 RT 7 – RW 04, Kel. Sukun/Kec. Sukun MALANG
CONTAC PERSON : CUSTOMER SERVICE (OFFICE) : 0857 – 5569 – 9111 (WA)
CV RAJ ORGANIK Rumah Alam Jaya - Organik www.rajorganik.com Pusat Informasi Cacing
23
BUDIDAYA CACING TANAH
LUMBRICUS RUBELLUS
MEMULAI BUDIDAYA CACING TANAH 1. BUAT RUMAH CACING TANAH 2. PERSIAPKAN MEDIA/LINGKUNGAN CACING 3. PERSIAPKAN MAKANAN YANG DIBUTUHKAN 4. PENGADAAN INDUKAN CACING 5. LAKUKAN PERAWATAN RUTIN.
24
KOMPLEKS BUDIDAYA CACING
KOLAM JEDINGAN
25
Rak papan kayu
Rak besi
Rak bambu
Sistem lasa
MODEL RUMAH CACING
Wadah kranjang buah
Wadah kotak kayu
Wadah bak plastik
Kolam Batu bata
MODEL RUMAH CACING
26
1.GEMBUR 2.ORGANIK 3.LUNAK
27
LOG JAMUR AFKIR
KOTORAN SAPI KERING
28
CACAHAN GEDEBOG PISANG
GRAJEN KAYU
29
JERAMI PADI
AKTIVITAS RUTIN
Penebaran bibit
Pemberian Pakan
Menjaga kelembaban
30
Menjaga Kegemburan
PAKAN CACING TANAH 1. Limbah Organik Rumah Tangga 2. Limbah Organik Home Industri 3. Limbah Organik Peternakan 4. Limbah Organik Lingkungan
31
PERSIAPAN PAKAN
Mencacah sayuran
Fermentasi 1-2 hari
Ditambah sedikit air
Pemberian pakan
HAMA COMPETITOR DALAM HAL PAKAN : Semut, Kutu Tanah, Rayap, dll PREDATOR PEMAKAN CACING: Tikus, Kadal, Katak, Tokek, Ayam, bebek, dll.
ANTISIPASI HAMA 1.
Jaga kebersihan lingkungan
2.
Pencucian dan penjemuran Media
3.
Pemberian Olie/stempet pada rumah cacing, Obat Anti serangga, dll
4.
Rumah cacing ditutup kasa
32
PANEN & PENGIRIMAN CACING
FAKTOR UMUM KEGAGALAN CACING 1. PENGETAHUAN & KETRAMPILAN KURANG 2. KURANG SERIUS/ SEKEDAR COBA-COBA 3. KURANG KONTROL TERHADAP HAMA 4. MEDIA PADAT 5. MEDIA TERLALU BASAH/TERLALU KERING
33
DIAGRAM BISNIS CACING Diversifikasi Produk
34
TARGET KUALITAS DAN MUTU FEED ADDITIVE 1.
Laju Pertumbuhan Udang (Target ADG : 0.4 – 0.8 gram/day)
2. Meningkatkan Kekebalan Tubuh Udang (Target : Udang sehat dan Tahan Terhadap Penyakit) 3. Menambah Nafsu Makan Udang (WILAYAH PEMASARAN : JAWA TIMUR, JAWA TENGAH, JAWA BARAT, NTB)
MELALUI PROSES NANO TEKNOLOGI
KEBUTUHAN PASAR UNTUK FEED ADITIVE KOMODITAS : UDANG VANAMEI REGIONAL : JAWA TIMUR, JAWA TENGAH, JAWA BARAT, NTB
TARGET PRODUKSI (ton)
KEBUTUHAN PAKAN (ton)
700.000 ton/tahun
1.050.000 ton/tahun
KEBUTUHAN FEED ADDITIVE (10 ml/kg) 10.500 ton/tahun
875 ton/bulan
TARGET PRODUKSI FEED ADITIVE KOMODITAS : UDANG VANAMEI REGIONAL : JAWA TIMUR, JAWA TENGAH, JAWA BARAT, NTB
TARGET PRODUKSI (2016)
TARGET PRODUKSI (2017)
TARGET PRODUKSI (2018)
10 – 30 ton/bln
30 – 70 ton/bln
70 – 105 ton/bln
(1 – 4% target pasar)
(4 – 10% target pasar)
(10 – 12% target pasar)
DATA : MARKETTING TEAM
35
PAKET KEMITRAAN KELAS
BIBITAN
HERBAL
TOTAL BIAYA
TARGET PRODUKSI
POTENSI INCOME
A
10
5
Rp 1.000.000
40 kg/bln
Rp 1.000.000/bln
B C D E
20 30 40 50
5 5 5 5
Rp 1.500.000
80 kg/bln
Rp 2.000.000/bln
Rp 2.000.000
120 kg/bln
Rp 3.000.000/bln
Rp 2.500.000
160 kg/bln
Rp 4.000.000/bln
Rp 3.000.000
200 kg/bln
Rp 5.000.000/bln
F
60
10
Rp 3.750.000
240 kg/bln
Rp 6.000.000/bln
G H I
70 80 90
10 10 10
Rp 4.250.000
280 kg/bln
Rp 7.000.000/bln
Rp 4.750.000
320 kg/bln
Rp 8.000.000/bln
Rp 5.250.000
360 kg/bln
Rp 9.000.000/bln
J
100
15
Rp 6.000.000
400 kg/bln
Rp 10.000.000/bln
PAKET KEMITRAAN 1.
BIBITAN CACING DAN HERBAL (SESUAI PROGRAM YANG DIPILIH)
2.
BUKU PANDUAN BUDIDAYA CACING
3.
STATER PACK 1. KTA 2. KARTU STOCK 3. BUKU MOU
36
37
BERSAMA BANG ANDY
MITRA BUDIDAYA
38
VIDEO CACING
GERAKAN PERUBAHAN (
3M)
MULAI DARI DIRI SENDIRI
MULAI DARI YANG KITA BISA
M
ULAI SEGERA
39
