KONTRIBUSI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK DALAM MENANGANI PERMASALAHAN BANGSA
Makalah Disiapkan untuk Seminar dan Lokakarya Dies Natalis Fisip ke-45 Universitas Katolik Parahyangan Hari Sabtu, 10 Juni 2006 Oleh : PROF.DR. SADU WASISTIONO, MS
A. Beberapa pendapat ahli tentang kegagalan Pemerintah : 1. Peter F. Drucker (1968) dalam ‘The Age of Discontinuity’ Kemungkinan bangkrutnya birokrasi. 2. Barzelay (1982) dalam ‘Breaking Through Bureaucracy’ Masyarakat bosan dan muak pada birokrasi yang rakus dan bekerja lamban. 3. Osborne & Gaebler (1992) dalam ‘Reinventing Government’ => Kegagalan utama pemerintah saat ini adalah karena kelemahan manajemennya, bukan pada apa yang dikerjakan pemerintah, melainkan bagaimana caranya pemerintah mengerjakannya. .4. Osborne & Plastrik (1996) dalam ‘Banishing Bureucracy’ => agar birokrasi lebih efektif, perlu dipangkas agar ramping, ‘the least government is the best government’ 5. E. S. Savas (1987) => Perlunya privatisasi, ramping struktur kaya fungsi, pemilahan dan pemilihan fungsi publik.
•
Mc Leod (1998) mengemukakan pendapatnya bahwa krisis multidimensional di Indonesia sebagian besar disebabkan oleh adanya salah urus (mismanagement) pada semua sektor, baik swasta dan terutama pemerintah.
•
Diperlukan pembaruan manajemen pemerintahan pada semua tahapan, mulai dari tahapan perencanaan, tahapan implementasi sampai tahapan evaluasi.
•
Paradigma good governance pada dasarnya adalah upaya membangun filosofi, strategi serta teknik mengelola urusanurusan publik secara lebih transparan dengan melibatkan para pihak-pihak yang terlibat (stakeholder and shareholder).
•
Setelah terjadinya reformasi pada tahun 1997-1998, ternyata birokrasi merupakan sektor yang paling lamban berubahnya. Birokrasi selama ini merupakan pihak yang paling menikmati ketidakberesan dalam negara.
•
Berdasarkan praktek pemerintahan di berbagai negara ditengarai adanya “bad government”, yang ditandai dengan banyaknya korupsi, kolusi, nepotisme, yang membuat negara mengarah ke kebangkrutan. Oleh karena itu, diperlukan konsep baru mengenai cara berpemerintahan yang baik (good government).
Good governance
Bad Government
Good Government
Perbandingan Ciri-ciri Bad Government dengan Good Government
Ciri-ciri Bad Government
Ciri-ciri Good Government
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
1. 2. 3. 4.
Lamban dan bersifat reaktif Arogan Korup Birokratisme Boros Bekerja secara naluriah Enggan berubah Kurang berorientasi pada kepentingan publik
5. 6. 7. 8.
Proaktif Ramah dan Persuasif Transparan Mengutamakan proses dan produk Proporsional dan profesional Bekerja secara sistemik Pembelajaran sepanjang hayat Menempatkan stakeholder & shareholder ditempat utama
B. KONTRIBUSI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK •
Salah satu causa prima kegagalan negara mensejahterakan rakyat adalah karena penggunaan manajemen pemerintahan sbg bagian dari administrasi publik yang sdh usang.
•
Perlu disusun grand design mengenai pembaruan administrasi publik, mencakup perubahan MANAJEMEN,ORGANISASI, SUMBERDAYA MANUSIA, serta KEPEMIMPINANNYA.
•
Ilmu Administrasi Publik dapat memainkan peranan penting dalam penyusunan grand design tsb, dengan menyumbangkan landasan filosofis, berbagai teori sbg alat analisis, serta faktafakta empiris dari dalam maupun luar negeri sbg pembanding. Dalam menyusun grand design perlu dipertimbangkan adanya kesenjangan antara konsep dengan konteks.
•
Teori Hukum Hipotesis Definisi – definisi Klasifikasi dan Pembentukan pengertian Data
Gambar Sumber
: Isi Limas Ilmu : C.A. Van Peursen, Susunan Ilmu, 1989.
BAGAN PERGESERAN PERAN NEGARA
KONSEP NEGARA PENJAGA MALAM
KONSEP
KONSEP
KONSEP
NEGARA KESEJAH TERAAN
NEGARA MINIMALIS
NEGARA YG KUAT
(GIDDENS,1992)
(FUKUYAMA,2005)
Peran NEGARA : Terbatas
Luas
Terbatas
Luas
Ingraham dan Romzek dkk (1994) menawarkan konsep pengelolaan pemerintahan baru yang disebutnya paradigma HOLLOW-STATE, dimana pekerjaan pemerintah akan lebih banyak dikontrakkan keluar (contracting out). Aparat pemerintah hanya menangani urusan yang benar-benar bersifat esensial. Ciri lainnya dari paradigma “hollow-state” adalah : 1) looking to the private sector for models of success; 2) the management environment of public organizations; 3) changing became the learning organization : a. the end of hierarchy; b. governmental reliance on external expertise; c. the decline of confidence in science; d. decentralization of knowledge.
PERKEMBANGAN ILMU DAN KIAT MANAJEMEN
1. Manajemen Generasi I : Jungle Management : 2. MG II : Management by Direction (G.R. Terry, Luther Gullick dlsb). 3. MG III : Management by Objective 4. MG IV : Total Quality Management (Brian L Joiner,1994). 5. MG V : Human Networking Management (Charles M. Savage, 1990)
•
Manajemen sektor publik dalam semua aspeknya, umumnya baru masuk pada generasi kedua atau ketiga, sementara di sektor privat sdh masuk ke generasi kelima. Penggunaan e-govt di Indonesia umumnya masih terbatas, dan ada keengganan dari birokrasi untuk bersifat lebih transparan.
•
Manajemen pengukuran kinerja di sektor publik baru masuk ke tahapan pengukuran satu perspektif saja yakni internal business process yang nampak pada pengukuran AKIP/LAKIP. Sementara di sektor privat sudah menggunakan pengukuran empat perspetif, seperti penggunaan Balance scorecard (BSc) menurut Kaplan dan Norton.
Perkembangan Generasi Organisasi 1.
Organisasi Generasi I : berbentuk organisasi nonformal (nonformal organization : digunakan pada kerjasama yang bersifat sederhana, sejalan dgn manajemen generasi pertama. 2. Organisasi Generasi II : dinamakan organisasi struktural/ Structural Organization (Henry Mintzberg, 1979 dll), dengan ciri pembagian TUPOKSI yg ketat dan berbentuk piramidal. Prinsip yg digunakan dalam menyusun jenjang organisasi adalah : one step down. 3. Organisasi Generasi III : dinamakan Wide Structural Organization (Frank Ostroff,1999 dll), berbentuk trapesium. 4. Organisasi Generasi IV : dinamakan Functional Organization (Susan Albers Mohrman et all, 1998 dll), dengan ciri mengutamakan keahlian, bukan pada kewenangan. 5. Organisasi Generasi V : dinamakan Quantum Organization (Ralph H.Kilmaan, 2001), dengan ciri memasukkan prinsip-prinsip fisika dalam menyusun dan menjalankan organisasi.
•
Di sektor publik, penataan organisasi masih berkutat pada organisasi generasi kedua yang berbentuk organisasi struktural. PNS masih mengejar jabatan struktural yang bereselon daripada kemampuan teknis dalam bidang tertentu. Perubahan paradigma „ FROM MACHO to MAESTRO (Bennis dan Townsend, 1995), yang diimplementasikan dalam bentuk RAMPING STRUKTUR KAYA FUNGSI, baru sebatas wacana.
* Dari tiga dimensi perubahan, yakni dimensi struktural, dimensi fungsional dan dimensi kultural, maka dimensi kultural di sektor publik paling sulit berubah. Ada daya retensi yang besar dari birokrasi pemerintahan untuk berubah. Diperlukan kepemimpinan visioner yang mampu memberikan gagasan-gagasan baru.
PERKEMBANGAN PERAN PNS : •
Menurut Bekke, Perry and Toonen dalam bukunya : “ Civil Service Systems in Comparative Perspective (Indiana University Press) (1996 : 71 – 88), ada lima tahap pengembangan peran PNS yaitu sbb : a. Tahap Pertama : PNS sbg Pelayan Perseorangan; b. Tahap Kedua : PNS sbg Pelayan Negara /Pemerintah; c. Tahap Ketiga : PNS sbg Pelayan Masyarakat; d. Tahap Keempat : PNS sbg Pelayanan yg Dilindungi; e. Tahap Kelima : PNS sbg Pelayanan Profesional.
*
Untuk masuk ke tahap kelima perlu dibangun organisasi fungsional yang didukung oleh orang-orang yg memiliki kompetensi dan profesional dalam bidang tugasnya masingmasing. Arah pengembangan kariernya bukan melebar menjadi generalis, melainkan menukik ke dalam menjadi spesialis.
•
PNS di Indonesia masuk ke tipe keempat yakni pelayanan yang dilindungi. Hal ini nampak dalam UU Nomor 8 Tahun 1974 jo UU Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian yang masih menggunakan prinsip : TERBUKA DALAM ARTI NEGARA, artinya jabatan-jabatan negeri yang ada di dalam tubuh birokrasi hanya dapat diisi oleh mereka yang sudah ada di dalam organisasi pemerintah.
•
Untuk menuju tipe PNS profesional, perlu dipikirkan kemungkinan penggunana prinsip TERBUKA di dalam pengisian jabatan-jabatan yang berkaitan dengan kepentingan publik, sehingga terjadi kompetisi untuk memperoleh pejabat yang memiliki kompetensi. Saat ini sedang dibahas RUU mengenai Kepegawaian Negara sbg pengganti UU Nomor 8 Tahun 1974 jo UU Nomor 43 Tahun 1999. Melalui UU ini diharapkan dapat digulirkan reformasi birokrasi secara lebih cepat, agar birokrasi tidak menjadi penghambat kemajuan bangsa.
•
KEPEMIMPINAN PEMERINTAHAN Kepemimpinan pada dasarnya adalah kemampuan & pengaruh, yaitu kemampuan mempengaruhi orang lain utk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yg dikehendaki oleh pemimpin secara sukarela. Ada Kepemimpinan organisasional dan Kepemimpinan Sosial, keduanya tergantung pada variabel : 1. Pemimpin 2. Pengikut 3. Situasi dan kondisi 4. Visi dan misi yang diembannya
Kepemimpinan organisasional - Timbul karena ybs menjadi pimpinan unit organisasi dengan pengikut yg menjadi bawahan yang patuh dgn berbagai ikatan norma2 organisasi formal; - Dimensi administratif lebih dominan daripada dimensi sosial maupun politik; - Pimpinan organisasi formal, biasanya dapat menggunakan fasilitas manajerial seperti : . kewenangan, dana, personil dan logistik dsb Kepemimpinan Sosial - Timbul karena kapasitas & kualitas pribadinya dalam menggerakkan bawahannya; - Dimensi sosial & politik lebih dominan dari pada dimensi administratif;
Pimpinan organisasi sektor publik harus mempunyai kedua bentuk kepemimpinan tsb
Pertimbangan dalam memilih Pimpinan Pemerintahan : 1. Kapabilitas 2. Akseptabilitas 3. Kompatibilitas ad. 1. Kapabilitas
Gambaran kemampuan diri si pemimpin baik intelektual maupun moral, yang dapat dilihat dari catatan jejak (track record) pendidikannya maupun jejak sikap dan perilakunya selama ini.
Pemimpin yang baik tidak akan muncul secara tiba2,
namun melalui proses yang panjang.
ad. 2. Akseptabilitas
Gambaran tingkat penerimaan pengikut terhadap kehadiran pemimpin.
ad. 3. Kompatibilitas
Kemampuan untuk menyesuaikan diri dgn kebijakan dari pemerintah tingkat atasnya & mengakomodasikan kebijakan dari pemerintah tingkat bawahnya maupun tuntutan dari para pengikutnya.
Derajat urgensi ketiga aspek tsb sangat tergantung pada tingkatan dari wilayah pengaruh dari pimpinan pemerintahan.
LINGKARAN SETAN PEMERASAN DALAM PILKADA
PARPOL
BALON KDH
KDH & WAKIL KDH
& WAKIL
RAKYAT
SDM SDA SDB
APBD
INVESTOR/ PENGUSAHA
•
Pengisian jabatan-jabatan politik (Presiden, Kepala Daerah, Kepala Desa) melalui pemilihan langsung membuka peluang meningkatnya posisi rakyat sebagai pemilik kedaulatan.Sistem ini diharapkan mampu membuat rakyat lebih banyak menaruh perhatian pada jalannya pemerintahan yang akan mengubah nasib mereka. Pada sisi lain, apabila sistemnya bersifat korup dan penuh dengan politik uang, maka akan terjadi lingkaran setan pemerasan penggunaan dana publik, yang pada gilirannya justru merugikan kepentingan masyarakat.
* Demokratisasi yang diharapkan lahir melalui sistem pemilihan langsung, tidak akan berjalan tanpa hukum yang baik disertai penegakan hukum yang tegas.
