PERMASALAHAN BELANJA BANTUAN SOSIAL DI LINGKUNGAN KEMDIKBUD
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 12 Maret 2014
Latar Belakang 1. Hasil audit atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Kemdikbud Klasifikasi Belanja Bantuan Sosial Tidak Tepat dan Sistem pengendalian atas Penetapan, Penyaluran, Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban Bantuan Sosial Lemah Sehingga Belum Menjamin Akuntabilitas Pemberian dan Penggunaan Bantuan Sosial yaitu klasifikasi belanja bansos senilai Rp12.702.915.084.447,00 tidak tepat yaitu diberikan kepada sekolah negeri. Rekomendasi : Menteri Pendidikan dan Kebudayaan memperbaiki klasifikasi jenis belanja pada saat penganggaran. 2. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan No. S-4154/PB/2013 tanggal 14 Juni 2013 perihal Pembatalan Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan mengenai Pengalihan Alokasi Dana Belanja Barang menjadi Belanja Bantuan Sosial Dengan pencabutan surat tersebut, maka kegiatan yang tidak memenuhi kriteria belanja bantuan sosial dan pembayaran/pencairan dananya kepada entitas lain dalam bentuk uang yang dialokasikan pada Belanja Bantuan Sosial (Akun 57) pada DIPA Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2013 agar ditinjau kembali pengalokasiannya pada DIPA berkenaan sesuai klasifikasi jenis belanja sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.02/2012.
Dasar Hukum Bansos Kemdikbud (1/3) • Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 49 ayat (3) dan ayat (4): 1) Dana pendidikan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk satuan pendidikan diberikan dalam bentuk hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2) Dana pendidikan dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah diberikan dalam bentuk hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
• Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan Pasal 5: 1) Pemerintah atau pemerintah daerah dapat mendanai investasi dan/atau biaya operasi satuan pendidikan dalam bentuk hibah atau bantuan sosial sesuai peraturan perundangundangan. 2) Pemerintah dapat memberikan hibah kepada daerah atau sebaliknya, untuk kepentingan pendidikan sesuai peraturan perundang-undangan. 3) Pemerintah atau pemerintah daerah dapat memberikan hibah kepada masyarakat atau sebaliknya, untuk kepentingan pendidikan sesuai peraturan perundang-undangan.
Dasar Hukum (2/3) • Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pasal 99: 1) Sebagai upaya untuk melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi, dan/atau kesejahteraan masyarakat, dalam APBN disediakan alokasi belanja bantuan sosial 2) Pembayaran belanja bantuan sosial dapat dilakukan dalam bentuk: a. bantuan sosial yang bersifat konsumtif; b. bantuan sosial yang bersifat produktif; dan c. bantuan sosial melalui lembaga pendidikan, kesehatan, dan lembaga tertentu. 3) Belanja bantuan sosial yang bersifat konsumtif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditujukan untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum masyarakat sebagai jaring pengaman sosial. 4) Belanja bantuan sosial yang bersifat produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditujukan untuk membantu permodalan masyarakat ekonomi lemah. 5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan transfer uang, transfer barang, dan/atau transfer jasa dari Pemerintah kepada lembaga pendidikan, lembaga kesehatan, dan lembaga tertentu guna membantu mengurangi beban masyarakat.
Dasar Hukum (3/3) • Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pasal 100: 1) Belanja bantuan sosial yang bersifat produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (4) dapat dikelola melalui pembentukan dana masyarakat dalam mekanisme bergulir. 2) Dana masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh masyarakat secara mandiri dan berkesinambungan dengan memperhatikan prinsip transparansi dan akuntabilitas. 3) Masyarakat dapat secara proaktif melakukan pemantauan dan pengawasan atas pengelolaan dana masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Pasal 101: 1) Pelaksanaan pembayaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (2) huruf a dan huruf b dilaksanakan secara langsung kepada masyarakat dan/atau kelompok masyarakat. 2) Dalam hal tertentu pembayaran belanja bantuan sosial kepada masyarakat dan/atau kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (2) huruf a dan huruf b dapat dilaksanakan melalui pihak lain. 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
Permasalahan Bansos Kemdikbud 1. Buletin Teknis (Bultek) SAP No. 10 tentang Akuntansi Belanja Bantuan Sosial, yang dikeluarkan Komite Standar Akutansi Pemerintahan mendefinisikan belanja bantuan sosial sebagai transfer uang, barang, atau jasa yang diberikan oleh pemerintah pusat/daerah kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. 2. Definisi bantuan sosial yang dinyatakan dalam Bultek SAP No. 10 hanya pada risiko sosial yang berbeda dengan definisi yang dinyatatakan dalam PMK No. 81/PMK.05/2012 yang selain risiko sosial, juga memasukkan meningkatkan kemampuan ekonomi, dan/atau kesejahteraan masyarakat. 3. Bultek SAP No. 10 juga menguraikan contoh-contoh kasus penganggaran dan pencatatan belanja bantuan sosial. Contoh-contoh kasus tersebut telah dijadikan kriteria oleh BPK RI dalam melakukan audit terhadap belanja bantuan sosial Kemdikbud sebagaimana di uraikan dalam LHP atas LK Kemdikbud tahun 2012. 4. Reklasifikasi Belanja Bansos yang dapat dialihkan ke belanja lainnya perlu dilakukan secara seksama dan memerlukan penjelasan atau pengaturan lebih lanjut oleh Menkeu sebagai dasar hukum reklasifikasi dan implementasinya.
Definisi Belanja Bantuan Sosial PP 45/2013 Belanja Bantuan Sosial adalah alokasi belanja dalam APBN sebagai upaya untuk melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi, dan/atau kesejahteraan masyarakat.
KMK 81/PMK.05/2012 Belanja Bantuan Sosial adalah pengeluaran berupa transfer uang, barang atau jasa yang diberikan oleh Pemerintah Pusat/Daerah kepada masyarakat guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi dan/atau kesejahteraan masyarakat
KMK 134/PMK.02/2012 Belanja Bantuan Sosial adalah pengeluaran berupa transfer uang, barang atau jasa yang diberikan oleh Pemerintah Pusat/Daerah kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi dan/atau kesejahteraan masyarakat sebagaimana diatur dalam dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai belanja bantuan sosial pada Kementerian Negara/Lembaga.
Buletin Teknis Standar Akutansi Pemerintahan Nomor 10 Belanja Bantuan Sosial adalah transfer uang atau barang yang diberikan oleh Pemerintah Pusat/Daerah kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial
Alternatif Reklasifikasi Dana Bansos Belanja Pegawai MAK 51
Belanja Barang MAK 52
Belanja Bansos MAK 57
Belanja Hibah MAK 56 Belanja Bansos MAK 57
Alternatif Reklasifikasi Bansos Kemdikbud ke Belanja Pegawai KMK 134/PMK.02/2012 Belanja Pegawai diuraikan sebagai Kompensasi terhadap pegawai, baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pegawai pemerintah dalam maupun luar negeri baik kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS dan/atau Non PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas fungsi organisasi pemerintah
Belanja Bansos yang memenuhi kriteria Belanja Pegawai diperuntukkan Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS (MAK 5115) atau Belanja Pegawai yang diperuntukkan pembayaran Honor/lembur/vakasi/Tunjangan Khusus dan Belanja Pegawai Transito (512)*. Catatan: *) Belum dijumpai penjelasan tentang penggunaan kode akun 5115 (Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS). Sedangkan untuk kode akun 512 (pembayaran Honor/lembur/vakasi/Tunjangan Khusus dan Belanja Pegawai Transito) hanya diperuntukkan pembayaran bagi pegawai non PNS yang akan diangkat menjadi PNS. perlu penambahan penjelasan atau pengaturan lebih lanjut oleh Menkeu sebagai dasar hukum reklasifikasi.
Alternatif Reklasifikasi Bansos Kemdikbud ke Belanja Barang KMK 134/PMK.02/2012 Belanja Barang diuraikan sebagai Pengeluaran untuk pembelian Barang dan/atau jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan/atau jasa yang dipasarkan, maupun yang tidak dipasarkan dan pengadaan barang* yang dimaksudkan untuk diserahkan kepada masyarakat/pemerintah daerah (pemda) termasuk transfer uang yang tidak memenuhi kriteria belanja bantuan sosial serta belanja perjalanan
Belanja Bansos yang memenuhi kriteria Belanja Barang Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda (MAK 5263) yang digunakan untuk mencatat pengeluaran barang lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/pemerintah daerah yang tidak dapat dialokasikan pada kelompok akun 5261 dan 5262**. Catatan: *) Pengadaan barang/jasa pemerintah harus dilakukan sesuai dengan Perpres 54 tahun 2010 dan Perpres 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, termasuk didalamnya pengadaan barang dan jasa secara swakelola. **) Belanja transfer uang kepada entitas lain yang tidak memenuhi kriteria risiko sosial, yang pengelompokkannya mengikuti kriteria dan batasan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tersendiri. PMK tentang Kriteria dan batasan pengelompokkan akun belanja transfer tersebut sampai saat ini belum ada perlu pengaturan lebih lanjut oleh Menkeu sebagai dasar hukum reklasifikasi.
Klasifikasi Belanja Barang (Akun 52)
52
521
522
Belanja Barang
Belanja Jasa
523
524
Belanja Belanja Pemeliha Perjalanan raan
525
Belanja Barang BLU
526
Belanja Barang u/ diserahkan ke
masyarakat
Pekerjaan yang Dapat dilakukan dengan Swakelola (Psl. 26 ayat (2) Perpres 70 Tahun 2012) 1. Pekerjaan yg bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan/atau memanfaatkan kemampuan teknis SDM, serta sesuai dengan tugas dan fungsi K/L/D/I 2. Pekerjaan yg operasi dan pemeliharaannya memerlukan partisipasi langsung masyarakat setempat atau dikelola oleh K/L/D/I 3. Pekerjaan yang dilihat dari segi besaran, sifat, lokasi, atau pembiayaannya tidak diminati oleh penyedia barang/jasa. 4. Pekerjaan yang secara rinci/detail tidak dapat dihitung terlebih dahulu, sehingga apabila dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa akan menimbulkan ketidak pastian dan risiko yg besar. 5. Penyelenggaraan diklat, kursus, penataran, seminar, lokakarya, atau penyuluhan. 6. Pekerjaan untuk proyek percontohan, dan survei yang bersifat khusus untuk pengembangan teknologi/metode kerja yang belum dapat dilaksanakan oleh penyedia jasa. 7. Pekerjaan survei, pemrosesan data, perumusan kebijakan pemerintah, pengujian laboratorium, dan pengembangan sistem tertentu. 8. Pekerjaan yang bersifat rahasia bagi K/L/D/I yg bersangkutan. 9. Pekerjaan industri kreatif, inovatif, dan budaya dalam negeri. 10. Penelitian dan pengembangan dalam negeri, dan/atau 11. Pekerjaan pengembangan industri pertahanan, industri alutsista, dan industri almatsus dalam negeri.
Alternatif Reklasifikasi Bansos Kemdikbud ke Belanja Hibah KMK 134/PMK.02/2012 Belanja Hibah diuraikan sebagai Pengeluaran Pemerintah berupa transfer yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukkannya, bersifat sukarela, tidak wajib, tidak mengikat, tidak perlu dibayar kembali, dan tidak terus menerus yang dilakukan dengan naskah perjanjian antara pemberi hibah dan penerima hibah kepada pemerintah negara lain, organisasi internasional, dan pemerintah daerah dengan pengalihan hak dalam bentuk uang, barang, atau jasa.
Belanja Bansos yang memenuhi kriteria Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah (MAK 56311) yaitu yang digunakan untuk pengeluaran negara dalam bentuk transfer uang atau barang yang sifatnya tidak wajib kepada pemerintah daerah, atau menggunakan akun Belanja Hibah Kepada Organisasi Dalam Negeri (56411) dengan uraian cukup jelas.* Catatan: *) dalam PMK No.191/PMK.05/2011 tentang Pengelolaan Hibah, tidak dijumpai adanya aturan yang terkait dengan pengelolaan hibah dari Kementerian/Lembaga kepada Pemerintah Daerah dan/atau Organisasi Dalam Negeri. perlu pengaturan lebih lanjut oleh Menkeu sebagai dasar hukum reklasifikasi dan implementasinya..
Kondisi Bansos Kemdikbud 2013 No
Unit Utama
1
Sekret. Jenderal
2
Ditjen PAUDNI
3
Pagu
Realisasi
%
325.159,75
322.774,40
99,27
1.745.101,63
1.405.836,98
80,56
Ditjen Dikdas
14.853.989,47
13.996.914,27
94,23
4
Ditjen Dikmen
11.344.913,26
9.608.395,00
84,69
5
Ditjen Dikti
3.434.792,66
2.546.348,32
74,13
6
Ditjen Kebudayaan
319.868,40
207.786,51
64,96
7
BPSDMPK
635.666,99
608.941,21
95,80
32.659.492,16
28.689.784,00
87,85
Jumlah
Sampai dengan tanggal 27 November 2013, realisasi pemberian bantuan sosial lingkup Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah mencapai 87,85 dan dilaporkan bahwa sebagian besar proses pemberian bantuan sosial sudah selesai sampai taraf penerbitan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk penetapan jumlah bantuan social yang akan diberikan kepada penerima bantuan sosial seta penyalurannya ke rekening penerima bantuan.
Upaya Yg telah Dilakukan Kemdikbud 1.
Berkonsultasi ke BPK RI, pada prinsipnya BPK RI akan membantu Kemendikbud untuk mencarikan solusi terkait belanja bansos kemdikbud. 2. Berkonsultasi dengan UKP-PPP: UKP-PPP telah menfasilitasi rapat koordinasi dengan Kemenkeu. Beberapa kesepakatan yang dicapai: 1) Kemenkeu menerbitkan PMK yang mengatur belanja barang dan jasa menjadi belanja transfer uang kepada entitas lain yang tidak memenuhi kriteria resiko sosial, sebagai tindak lanjut dari PMK No.134/PMK.02/2012 tentang Perubahan atas PMK No.101/PMK.02/2011 Tentang Klasifikasi Anggaran. 2) Kegiatan pembayaran/pencairan dana kepada entitas lain dalam bentuk uang yang dialokasikan pada belanja Bansos (57) pada DIPA Kemendikbud TA.2013, masih dapat direalisasikan hingga terbitnya PMK sebagaimana disebutkan pada huruf a. 3) Setelah terbitnya PMK dimaksud, Kemendikbud agar melakukan revisi atas output kegiatan dan jenis belanja dari Belanja Bansos (57) menjadi belanja barang dan jasa (52) pada DIPA. 4) Kementerian Keuangan merumuskan kebijakan akuntansi atas belanja transfer uang kepada entitas lain. 3. Kemdikbud telah mengirim surat kepada Menkeu untuk mengadakan rapat koordinasi tanggal 11 November 2013, sampai saat ini belum ada tanggapan.
Tindak Lanjut Bansos Yg Tidak Dapat Dipindah 1.
2.
3.
Merevisi dan atau menambahkan definisi serta contoh-contoh Belanja Bantuan Sosial pada Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan No.10 Akuntansi Belanja Bantuan Sosial (Bultek SAP 10), bahwa belanjan Bansos termasuk transfer dana pendidikan ke sekolah baik negeri maupun swasta sehingga tetap dapat dianggarakan melalui akun Belanja Bantuan Sosial; Dikeluarkan paket kebijakan (PMK) bahwa Belanja Barang Untuk Diserahkan pada Masyarakat/Pemda disalurkan melalui transfer dana ke lembaga penerima dan dilaksanakan oleh penerima dengan mekanisme swakelola dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan efektivitas. Membuka akun belanja Bantuan Pendidikan, untuk menampung belanja bantuan sosial atau belanja hibah yang tidak memenuhi kriteria belanja bantuan sosial atau belanja pegawai.
TERIMA KASIH
