Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Kekerasan di Lingkungan Pendidikan
Data Kekerasan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Kekerasan fisik dan seksual, oleh dan terhadap pelajar, di dalam dan di luar sekolah...
Dalam penelusuran sementara, terdapat lebih dari 230 berita kekerasan anak/pelajar di media daring selama periode bulan Oktober-November 2014
Laporan oleh Plan International – Februari 2015
Indonesia menunjukkan hasil terburuk di antara 6 negara Asia yang disurvei.
Hanya 20% kekerasan oleh guru yang dilaporkan ke kepala sekolah oleh siswa. Sepertiga di antaranya tidak mendapat tanggapan / tindak lanjut.
50% anak Indonesia menyaksikan kekerasan terjadi di sekolahnya selama 6 bulan terakhir. Sekitar 40% tidak berbuat apa-apa, namun sekitar 45% berusaha menghentikan tindakan kekerasan yang ia saksikan. Hanya 9% siswa laki-laki melaporkan pada guru tentang tindak kekerasan yang ia lihat, dan hanya 19% siswa perempuan melaporkan.
Ekosistem & faktor pengaruh kekerasan
Gugus Tugas Pendidikan Anti Kekerasan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Menjadikan lingkungan pendidikan sebagai tempat belajar yang aman dan menyenangkan
Foto: Leonitem Photowork 2010 – leonitem.blogspot.com
Lemb. Negara
Gugus Tugas
Org. Masy. Sipil
Sekolah
Guru
Siswa
Ortu
Masyarakat
Media
Prinsip Penting
1
Dengarkan siswa, guru dan ortu.
2
Perhatikan keberagaman konteks dan perspektif.
3
Gunakan pendekatan positif dengan memberikan contoh keteladanan, berita dan praktek baik.
4
Libatkan publik, bangun gerakan.
foto: 9 Summers 10 Autumns
Kerangka Strategis Mendikbud
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Kerangka Strategis Mendikbud 2015-2019 Terbentuknya insan serta ekosistem Pendidikan dan Kebudayaan yang berkarakter dengan dilandasi semangat gotong-royong. STRATEGI 1 Penguatan pelaku pendidikan dan kebudayaan § Menguatkan siswa, guru, kepala sekolah, orangtua dan pemimpin institusi pendidikan dalam ekosistem pendidikan. § Memberdayakan pelaku budaya dalam pelestarian dan pengembangan kebudayaan. § Fokus kebijakan diarahkan pada penguatan perilaku yang mandiri dan berkepribadian.
STRATEGI 2 Peningkatan mutu dan akses
§ Meningkatkan mutu pendidikan sesuai lingkup Standar Nasional Pendidikan untuk mengoptimalkan capaian Wajib Belajar 12 tahun. § Meningkatkan ketersediaan serta keterjangkauan layanan pendidikan, khususnya bagi masyarakat yang terpinggirkan. § Fokus kebijakan didasarkan pada percepatan peningkatan mutu dan akses untuk menghadapi persaingan global dengan pemahaman akan keberagaman, penguatan praktik baik dan inovasi.
STRATEGI 3 Pengembangan efektivitas birokrasi melalui perbaikan tata kelola dan pelibatan publik § Melibatkan publik dalam seluruh aspek pengelolaan kebijakan dengan berbasis data, riset dan bukti lapangan. § Membantu penguatan kapasitas tata kelola pada birokrasi pendidikan di daerah § Mengembangkan koordinasi dan kerjasama lintas sektor di tingkat nasional, § Fokus kebijakan dimulai dari mewujudkan birokrasi Kemdikbud RI yang menjadi teladan dalam tata kelola yang bersih, efektif dan efisien serta melibatkan publik.
Terbentuknya insan dan ekosistem pendidikan dan kebudayaan yang berkarakter dan dilandasi semangat gotong royong.
Foto: Leonitem Photowork 2010 – leonitem.blogspot.com
Strategi 1
Penguatan Pelaku Pendidikan dan Kebudayaan § Menguatkan siswa, guru, kepala sekolah, orangtua dan pemimpin institusi pendidikan dalam ekosistem pendidikan. § Memberdayakan pelaku budaya dalam pelestarian dan pengembangan kebudayaan. § Fokus kebijakan diarahkan pada penguatan perilaku yang mandiri dan berkepribadian.
foto: 9 Summers 10 Autumns
Strategi 2
§ Meningkatkan ketersediaan serta keterjangkauan layanan pendidikan, khususnya bagi masyarakat yang terpinggirkan. § Fokus kebijakan didasarkan pada percepatan peningkatan mutu dan akses untuk menghadapi persaingan global dengan pemahaman akan keberagaman, penguatan praktik baik dan inovasi.
foto: pusaka.or.id
§ Meningkatkan mutu pendidikan sesuai lingkup Standar Nasional Pendidikan untuk mengoptimalkan capaian Wajib Belajar 12 tahun.
foto: expat.or.id - ANZA
Peningkatan Mutu dan Akses
Strategi 3
§ Melibatkan publik dalam seluruh aspek pengelolaan kebijakan dengan berbasis data, riset dan bukti lapangan. § Membantu penguatan kapasitas tata kelola pada birokrasi pendidikan di daerah § Mengembangkan koordinasi dan kerjasama lintas sektor di tingkat nasional, § Fokus kebijakan dimulai dari mewujudkan birokrasi Kemdikbud RI yang menjadi teladan dalam tata kelola yang bersih, efektif dan efisien serta melibatkan publik.
foto: Save Street Child Surabaya
Pengembangan efektivitas birokrasi melalui perbaikan tata kelola dan pelibatan publik
TERIMA KASIH
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
