KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA 2013

Disampaikan pada acara Simposium Nasional Pusat Studi Gender dan Perlindungan Anak (PSGPA)

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA 2013 1

LATAR BELAKANG • Fenomena permasalahan perempuan pada semua sektor strategis pembangunan terus mengemuka dan cenderung meningkat. • Kesenjangan pola relasi antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai bidang kehidupan. • Bidang pendidikan terutama kesenjangan berupa rendahnya APK, kurangnya daya tampung , dan angka putus sekolah, • Sektor Ekonomi, tingginya TPAK laki-laki dibanding perempuan, keterlibatan perempuan sebagai pencari nafkah di sektor informal sebagai tonggak ekonomi. • Isu lain yang muncul saat ini meningkatnya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang lebih banyak disebabkan oleh faktor ekonomi sehingga perlu penanganan secara komprehensif agar seluruh sisi yang mempengaruhi bisa dicari jalan keluarnya.

Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) 8 Tujuan utama: 1. Memberantas kemiskinan dan kelaparan 2. Mencapai pendidikan dasar yang universal 3. Mempromosikan kesetaraan jender dan pemberdayaan perempuan 4. Menurunkan kematian balita 5. Meningkatkan kesehatan ibu 6. Memerangi HIV/AIDS, malaria & penyakit menular lain 7. Menjamin kelestarian fungsi lingkungan hidup 8. Mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan

 Tiap Tujuan (1-7) mempunyai target & indikator yang terukur menuju tahun 2015

Tantangan MDGs tidak ada yang baru: • • • • • • • •

kemiskinan & kelaparan akses akan pendidikan ketidaksetaraan jender kematian anak balita kematian ibu melahirkan HIV/AIDS, malaria, TBC kerusakan lingkungan hidup ketimpangan global

tantangan pembangunan kita sendiri

memperoleh momentum solidaritas global

 Yang baru mengenai MDGs: ada target kongkrit, terukur, dan kuantitatif menuju tahun 2015.

TARGET DAKAR (EFA) Menjamin bahwa menjelang tahun 2015 semua anak, khususnya anak perempuan, anakanak dalam keadaan yang sulit dan mereka yang termasuk etnik minoritas, mempunyai akses pada dan menyelesaikan pendidikan dasar yang bebas dan wajib dengan kualitas yang baik.

Map School Life Expetancy menurut GNP per kapita 2012

Sumber: UNESCO 2012: World Atlas of Gender Equity in Education

6

6

Perbandingan Internasional School Life Expectancy

Sumber: UNESCO dan Bank Dunia, 2012 dalam World Atlas of Gender Equity in Education

7

PERKEMBANGAN HDI (IPM) INDONESIA TH. 2005-2011 0.800 0.750 0.700 0.650

0.600

15 Provinsi di atas rerata Nasional (2011) 1. DKI Jakarta 2. Sulawesi Utara 3. Riau 4. Yogyakarta 5. Kalimantan Timur 6. Kepulauan Riau 7. Kalimantan Tengah 8. Sumatera Utara

0.57

0.58

9. Sumatera Barat 20. Sumatera Selatan 11. Bengkulu 12. Bangka Belitung 13. Jambi 14. Jawa Tengah 15. Bali

0.59

0.61

0.60

0.61

0.62

18 Provinsi di bawah rerata Nasional (2011)

0.550

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

0.500 0.450 0.400 2005

Rank 124 Jumlah Negara 187

Rank 108 Jumlah Negara 169

2006

2007

2008

Aceh Jawa Barat Jawa Timur Sulawesi Selatan Lampung Maluku Sulawesi Tengah Banten Gorontalo

2009

10. Sulawesi Tenggara 11. Kalimantan Selatan 12. Sulawesi Barat 13. Kalimantan Barat 14. Papua Barat 15. Maluku Utara 16. Nusa Tenggara Timur 17. Nusa Tenggara Barat 18. Papua

2010

2011

Sumber: HDR 2011, UNDP

8

Lanjutan

Mencapai perbaikan 50% pada tingkat keniraksaraan orang dewasa menjelang tahun 2015, terutama bagi kaum perempuan, dan akses yang adil pada pendidikan dasar dan pendidikan berkelanjutan bagi semua orang dewasa.

Lanjutan Penghapusan disparitas/ kesenjangan gender pada pendidikan dasar dan menengah pada tahun 2005 dan mencapai kesetaraan gender dalam pendidikan menjelang tahun 2015 dengan fokus pada kepastian sepenuhnya bagi anak perempuan terhadap akses dalam memperoleh pendidikan dasar yang bermutu.

HDI (HUMAN GDI (GENDER DEVELOPMENT INDEX) / DEVELOPMENT INDEX)/ IPG IPM (INDEKS (INDEKS PEMBANGUNAN PEMBANGUNAN GENDER) MANUSIA)

1. USIA HARAPAN HIDUP 2. MELEK HURUF 3. RATA-RATA LAMA SEKOLAH 4. AKSES PADA PEKERJAAN

1. USIA HARAPAN HIDUP PRP DAN LAKI-LAKI 2. MELEK HURUF PRP + LAKI-LAKI 3. RATA-RATA LAMA SEKOLAH PRP + LAKILAKI 4. AKSES PRP + LAKILAKI PD PEKERJAAN

GEM (GENDER EMPOWERMENT MEASURE)/ IDG (INDEKS PEMBERDAYAAN GENDER) 1. PEREMPUAN DI PARLEMEN 2. PRP PEKERJA PROFESIONAL,KEP EMIMPIN AN, TEKNISI DAN KETATALAKSANA AN 3. PRP DAN ANGKATAN KERJA 4. UPAH NON PERTANIAN PRP + LAKI-LAKI 11

Fakta 1 • Indonesia berada pada urutan 108 dari 169 negara menurut Indeks Pembangunan Gender UNDP 2012 • Perempuan memikul tiga beban dalam pekerjaan, keluarga dan masyarakat. Sekitar 13% wanita berperan sebagai kepala keluarga. • Secara regional, Indonesia adalah salah satu negara dengan angka kematian ibu/anak tertinggi dengan banyak kasus anak perempuan dan perempuan dewasa yang mengalami gizi buruk. • Indonesia merupakan negara pemasok terbesar “perdagangan anak perempuan “Asia Tenggara: prostitusi, pekerja rumah tangga, dan pekerjaan ekploitatif lainnya. Hal tersebut disebabkan oleh kemiskinan dan tingkat pendidikan yang rendah.

Fakta 2 • Jumlah anak laki-laki yang putus sekolah di sekolah negeri lebih banyak dari anak perempuan. Sedangkan di MTs angka putus sekolah anak perempuan jumlahnya empat kali lipat dibanding lakilaki. Anak laki-laki lebih sering mengulang dibanding anak perempuan pada SD dan SMP meskipun angka keseluruhannya rendah. • Buku teks mengandung bias gender yang signifikan. Sebagian besar ditulis oleh laki-laki dengan gambar dan isi yang terus mencerminkan stereotip gender.

Inisiatif Pemerintah Indonesia • UUD 1945 menetapkan hak yang sama antara perempuan dan laki-laki dalam pendidikan, hukum, kesehatan, peran serta politik dan pekerjaan. • Inpres No.9/2000 mengenai Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional • Konvensi PBB mengenai Hak Anak (CRC). • Konvensi Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita (CEDAW), • Diskriminasi dalam Pekerjaan (ILO111) • Pemberian Upah yang Sama (ILO100). • Tujuan Pembangunan Milenium (Millenium Development Goals) • RENSTRA DIKNAS

TUGAS DAN FUNGSI DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, NONFORMAL, DAN INFORMAL Menurut Permendikbud Nomor No. 67 Tahun 2010

TUGAS

Menetapkan kebijakan dan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Masyarakat, Kursus dan Pelatihan, Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUDNI, serta program Pengkajian, Pengembangan dan Pengendalian Mutu Pendidikan serta program Dukungan Manajemen dan Pelaksana Teknis lainnya.

Lanjutan…….

FUNGSI

1. Meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan layanan PAUD yang memenuhi standar pelayanan minimal PAUD dan mendorong peningkatan mutu layanan secara simultan, holistik-integratif dan berkelanjutan, dalam rangka mewujudkan anak yang cerdas, kreatif, sehat, ceria, berakhlak mulia sesuai dengan karakteristik, pertumbuhan dan perkembangan anak sehingga memiliki kesiapan fisik serta mental untuk memasuki pendidikan lebih lanjut. 2. Meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan layanan pendidikan keaksaraan usia 15 tahun ke atas, prioritas usia 15-59 tahun yang berbasis pemberdayaan, berkesetaraan gender dan relevan dengan kebutuhan individu dan masyarakat dalam kerangka Literacy Initiative For Empowerment /LIFE. 3. Meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan layanan pendidikan kecakapan hidup, kursus dan pelatihan, dan pendidikan kewirausahaan yang bermutu dan berdaya saing serta relevan dengan kebutuhan pemberdayaan masyarakat, dunia usaha dan dunia industri, khususnya bagi penduduk putus sekolah dalam dan antar jenjang, sehingga dapat bekerja dan/atau berusaha secara produktif, mandiri, dan profesional. 4. Meningkatkan ketersediaan, mutu serta profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan PAUDNI melalui peningkatan kualifikasi, kompetensi serta pemberian penghargaan dan perlindungan yang bermutu, merata, berkelanjutan, dan berkeadilan.

Lanjutan…….

FUNGSI

5. Mengembangkan layanan pembelajaran untuk menumbuhkan minat dan budaya baca masyarakat melalui penyediaan dan peningkatan layanan Taman Bacaan Masyarakat, penyediaan bahan-bahan bacaan yang berguna untuk meningkatkan wawasan, pengetahuan dan produktifitas baik untuk aksarawan baru maupun untuk masyarakat umum lainnya. 6. Mengembangkan pendidikan pemberdayaan perempuan, lanjut usia, dan pengarustumaan gender, untuk mengangkat harkat dan martabat perempuan, meningkatkan partisipasi perempuan dalam seluruh sektor pembangunan, dan menghapuskan diskriminasi serta kekerasan terhadap perempuan, mendukung upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang (trafficking), serta pendidikan keorangtuaan. 7. Meningkatkan pelayanan pendidikan kepramukaan dalam rangka membangun karakter bangsa melalui pembinaan gugus depan, peningkatan mutu pembina dan pelatih pramuka serta jambore pramuka. 8. Meningkatkan mutu pelayanan program PAUDNI melalui pengembangan model dan program percontohan yang dilakukan oleh UPT Pusat dan Daerah. 9. Meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, kesetaraan dan kepastian layanan program PAUDNI melalui penyelenggaraan program PAUDNI oleh satuan kerja perangkat daerah Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota dan lembaga PAUDNI yang dikelola oleh masyarakat. 10.Meningkatkan kapasitas kelembagaan PAUDNI, baik di tingkat pusat maupun daerah melalui perbaikan sistem manajemen informasi, peningkatan sarana dan prasarana yang memadai, agar lembaga PAUDNI mampu memberikan pelayanan prima bagi semua warga dan terjamin kepastian dan keberlangsungannya.

Layanan Pendidikan Masyarakat Tahun 2013

KEGIATAN

KEAKSARAAN DASAR (KD)

PENGERTIAN 1. Keaksaraan Dasar Upaya peningkatan kemampuan keaksaraan penduduk dewasa berkeaksaraan rendah atau tuna aksara usia 15 tahun ke atas agar memiliki kemampuan mendengarkan, berbicara, membaca, menulis, dan berhitung untuk mengomunikasikan teks lisan dan tulis menggunakan aksara dan angka dalam Bahasa Indonesia. 2. Dana Keaksaraan Dasar Bantuan biaya operasional penyelenggaraan keaksaraan bagi penduduk usia 15 tahun ke atas, dengan prioritas usia 15-59 tahun.

SASARAN

Penerima Bantuan PKBM/Satuan PNF sejenis/lembaga kemasyarakatan. Penerima Manfaat Layanan Penduduk tuna aksara usia 15 tahun ke atas dengan prioritas usia 15-59 tahun.

PERSYARATAN

1. 2. 3. 4. 5. 6.

ALOKASI

Rp 48.018.420.000,00 untuk memberikan jasa pembelajaran atau membelajarkan 133.320 orang peserta didik. (Afirmasi untuk 13 provinsi, dan 33 kabupaten tertinggi tuna aksara )

Memiliki legalitas lembaga atau izin operasional. Memiliki surat keterangan domisili. Memiliki rekening atas nama lembaga. Memiliki NPWP atas nama lembaga. Memiliki alamat yang jelas Untuk PKBM diutamakan yang memiliki nomor induk lembaga (NILEM) Atau Sudah Terakreditasi.

KEGIATAN

KEAKSARAAN USAHA MANDIRI (KUM)

PENGERTIAN 1. Keaksaraan Usaha Mandiri Merupakan kemampuan atau keterampilan dasar usaha yang dilatihkan melalui pembelajaran produktif dan keterampilan bermatapencaharian yang dapat meningkatkan keaksaraan dan penghasilan peserta didik, baik secara perorangan maupun kelompok sebagai salah satu upaya penguatan keaksaraan sekaligus pengentasan kemiskinan. 2. Dana Keaksaraan Usaha Mandiri Bantuan biaya operasional penyelenggaraan peningkatan kemampuan keberaksaraan dan usaha produktif bagi peserta didik yang telah mengikuti dan/ mencapai kompetensi keaksaraan dasar (memiliki SUKMA).

SASARAN

PERSYARATAN

ALOKASI

Penerima Bantuan PKBM/Satuan PNF sejenis/lembaga kemasyarakatan. Penerima Manfaat Layanan Penduduk usia 15-59 tahun yang sudah mengikuti program keaksaraan dasar dan/atau penduduk berusia 15 tahun ke atas, dengan prioritas usia 15-59 tahun yang berkeaksaraan rendah. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Memiliki legalitas lembaga atau izin operasional. Memiliki surat keterangan domisili. Memiliki rekening atas nama lembaga. Memiliki NPWP atas nama lembaga. Memiliki alamat yang jelas Untuk PKBM diutamakan yang memiliki nomor induk lembaga (NILEM)

Rp 64,869,200,000,00. Jumlah tersebut disediakan untuk membiayai 141,020 orang peserta didik program KUM.

KEGIATAN

RINTISAN AKSARA KEWIRAUSAHAAN

PENGERTIAN 1. Rintisan Aksara Kewirausahaan

Merupakan kemampuan kewirausahaan masyarakat yang dibelajarkan melalui rintisan/pengembangan inkubator bisnis dan sentra usaha mandiri untuk meningkatkan keberaksaraan dan penghasilan peserta didik dan masyarakat sekitar. 2. Dana Bantuan Rintisan Aksara Kewirausahaan Merupakan bantuan biaya operasional pembelajaran kewirausahaan, pelatihan keterampilan produktif, dan pengembangan inkubator usaha.

SASARAN

PERSYARATAN

ALOKASI

Penerima Bantuan Lembaga PKBM dan satuan PNF sejenis yang memliki potensi usaha dengan melibatkan sekurangkurangnya 20 orang peserta didik. Penerima Manfaat Layanan Penduduk dewasa usia 15-59 tahun yang telah mengikuti dan atau mencapai kompetensi keaksaraan dasar atau ragam keaksaraan lainnya untuk setiap lembaga sebanyak 20 orang peserta: 1. Sekurang-kurangnya 25% peserta didik adalah warga masyarakat berkeaksaraan rendah dan/atau warga masyarakat lainnya yang telah melakukan wirausaha, misalnya pedagang keliling, pemilik warung, dsb. 2. Sebanyak-banyaknya 75% peserta didik adalah warga masyarakat berkeaksaraan rendah dan/atau warga masyarakat lainnya yang berminat menjadi wirausaha 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Memiliki legalitas lembaga, seperti akta notaris atau izin operasional atau bukti legalitas lainnya. Memperoleh rekomendasi dari dinas pendidikan kabupaten/kota. Memiliki nomor rekening bank atas nama lembaga yang masih aktif. Memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP) atas nama lembaga. Memiliki alamat sekretariat yang jelas. Untuk PKBM diutamakan yang memiliki nomor induk lembaga (NILEM).

Rp 2.100.000.000,00 untuk membiayai 30 lembaga (Rp 70.000.000 per lembaga).

KEGIATAN

PENDIDIKAN KEAKSARAAN BERBASIS SENI BUDAYA LOKAL

PENGERTIAN

Merupakan kemampuan melestarikan seni budaya lokal melalui pembelajaran dan pelatihan untuk meningkatkan keberaksaraan dan keberdayaan masyarakat di bidang seni budaya lokal. Bantuan Pendidikan Keaksaraan Berbasis Seni Budaya Lokal merupakan bantuan biaya operasional penyelenggaraan pendidikan keaksaraan seni budaya lokal.

SASARAN

Penerima Manfaat Penduduk usia 15-59 tahun, prioritas bagi pemuda/i yang putus sekolah dan tidak memiliki pekerjaan. Penerima Bantuan Lembaga/organisasi yang memiliki legalitas, kapabilitas, dan integritas dalam melaksanakan pembelajaran dan pelatihan di bidang seni budaya lokal.

ALOKASI

Rp 600.000.000,00 untuk membiayai 12 lembaga (Rp 50.000.000 per lembaga).

KEGIATAN

SARANA BELAJAR MULTI KEAKSARAAN BERBASIS TEKNOLOGI

PENGERTIAN

Pembelajaran multi keaksaraan berbasis teknologi yaitu suatu pendekatan dalam pembelajaran keaksaraan yang memadukan berbagai dimensi fungsi, misalnya keaksaraan media, keaksaraan perdamaian dengan memadukan dan/atau memanfaatkan/ menerapkan aspek perkembangan teknologi. Bantuan sarana belajar multi keaksaraan berbasis teknologi fasilitasi penyediaan perlengkapan dan/atau peralatan teknologi khususnya teknologi informasi yang diperlukan untuk mendukung keberlangsungan penyelenggaraan pembelajaran pendidikan keaksaraan.

SASARAN

PERSYARATAN

ALOKASI

Peserta didik, dan pendidikan/ tenaga kependidikan keaksaraan,

PKBM, UPTD PNF (untuk percontohan), satuan pendidikan nonformal sejenis.

30 lembaga (Rp 90.000.000 per lembaga).

KEGIATAN

TANGGAP DARURAT BENCANA, NAPZA/HIV/AIDS

PENGERTIAN

Tanggap Darurat Bencana merupakan aktifitas kemanusiaan yang memberikan layanan pendidikan bagi masyarakat sekitar lokasi bencana, pengungsian dan sekitarnya, agar korban bencana memperoleh penguatan, pemulihan dan pemberdayaan ekonomi melalui pendidikan

Napza adalah obat obatan (narkotika psikotropika dan zat adiktif) yang disalahgunakan pemakaiannya oleh seseorang dan berdampak buruk terhadap hidup dan kehidupannya maupun lingkungannya HIV adalah Human Immunodeficiency Virus, yaitu virus yang menghancurkan sistem kekebalan tubuh manusia termasuk golongan retrovirus yang terutama ditemukan di dalam cairan tubuh , seperti darah, cairan mani, cairan vagina dan air susu ibu. Aids adalah Acquired Immune Deficiency Syndrome, yaitu sekumpulan gejala penyakit yang timbul karena turunnya kekebalan tubuh. Dana bantuan sosial pencegahan NAPZA, HIV/AIDS merupakan bantuan biaya operasional untuk program Pencegahan penggunaan NAPZA, pencegahan penularan HIV/AIDS yang dikelola oleh Lembaga swadaya masyarakat, organisasi sosial dan keagamaan untuk peningkatan keperdulian masyarakat untuk berpartisipasi sebagai upaya Pencegahan HIV/AIDS dan Napza

SASARAN

Daerah yang teridentifikasi rawan terhadap penyebaran, penggunaan Napza dan penularan HIV/AIDS (lembaga /organisasi masyarakat, agama, lainnya yang kompeten) Penerima Manfaat Layanan adalah masyarakat yang rawan perdagangan orang dan eksploitasi seksualitas anak, penggunaan NAPZA, Penularan HIV/AIDS Penerima Bantuan Sosial adalah lembaga perduli HIV/AIDS dan lembaga pegiat perduli HIV/AIDS yang melakukan penyuluhan, pendampingan dan perawatan korban Napza,HIV/AIDS

PERSYARATAN

1. Memiliki nomor rekening bank atas nama lembaga yang dinyatakan dengan surat keterangan bank tidak atas nama pribadi. 2. Memiliki NPWP atas nama lembaga. 3. Memiliki alamat yang jelas dan struktur organisasi yang jelas dan memenuhi keterwakilan lembaga pemerintah, organisasi masyarakat dan lembaga swasta.

KEGIATAN

PENINGKATAN BUDAYA TULIS MELALUI KORAN ANAK, KORAN IBU, & CERITA RAKYAT

PENGERTIAN

1.

Peningkatan Budaya Tulis melalui Koran Anak Merupakan tindakan pembelajaran dan perlindungan yang berpihak (affirmative action) terhadap peningkatan kemampuan dan budaya tulis anak marjinal yang rentan terhadap perdagangan orang dan Eksploitasi Seks Anak (ESA) yang dilatihkan dalam jurnalisme warga kepada peserta didik anak yang memerlukan perlindungan sekaligus sebagai penguatan keberaksaraan melalui berbagai media informasi, komunikasi, dan teknologi. 2. Peningkatan Budaya Tulis melalui Koran Ibu Merupakan tindakan pembelajaran yang berpihak (affirmative action) terhadap peningkatan kemampuan dan budaya tulis perempuan yang dilatihkan dalam jurnalisme warga kepada peserta didik perempuan sekaligus sebagai penguatan keberaksaraan melalui berbagai media informasi, komunikasi, dan teknologi. 3. Aksara Berbasis Cerita Rakyat Merupakan kemampuan mendongeng/berbicara, membaca, dan menulis cerita rakyat sehari-hari tentang legenda, kejadian dan fenomena alam (misalnya bencana, gerhana, dan lain-lain), kisah hidup, dan sejarah lokal yang inspiratif dan berkarakter untuk meningkatkan keberaksaraan dan keberdayaan masyarakat serta pelestarian sejarah lokal yang ditunjukkan dalam teks lisan, tulis, atau media komunikasi lainnya.

SASARAN

Penerima Bantuan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)/Satuan PNF sejenis/organisasi keagamaan/lembaga kemasyarakatan dan/unit pelaksana teknis daerah yang menyelenggarakan program PAUDNI. Penerima Manfaat Layanan KA; Anak usia maksimal 18 tahun, diprioritaskan yang memiliki kerawanan diperdagangkan, menjadi korban eksploitasi seks anak, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dan rawan terhadap bahaya Napza dan HIV/AIDS. KI; Perempuan 18 tahun keatas dengan kompetensi keaksaraan dasar, serta kelompok perempuan yang membutuhkan pelayanan khusus antara lain kelompok rawan kekerasan, rentan NAPZA, dan traffiking. CR; Penduduk usia 15 tahun ke atas berkeaksaraan rendah dengan prioritas usia 15-59 tahun. Jumlah peserta didik untuk setiap lembaga penyelenggara sekurang-kurangnya 20 orang.

PERSYARATAN

1. Memiliki akta notaris pendirian lembaga atau surat izin operasional dari lembaga berwenang atau legalitas kelembagaan lainnya. 2. Memperoleh rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. 3. Memiliki nomor rekening bank atas nama lembaga. 4. Memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP) atas nama lembaga. 5. Memiliki alamat sekretariat dan struktur organisasi yang jelas. 6. Untuk PKBM diutamakan yang memiliki Nomor Induk Lembaga (NILEM).

ALOKASI

Rp 2.100.000.000,00 untuk membiayai 65 lembaga. Setiap lembaga mengelola dana bantuan sebesar Rp 30.000.000,-

KEGIATAN

KECAKAPAN KEORANGTUAAN

PENGERTIAN

Pendidikan kecakapan keorang-tuaan adalah peningkatan kapasitas pemangku kepentingan pendidikan masyarakat berkaitan dengan kecakapan keorangtuaan untuk pendidikan karakter dalam keluarga, mencegah risiko kematian ibu melahirkan dan bayi, mencegah penelantaran dan kekerasan terhadap anak, dan memberikan perlindungan terhadap anak marjinal, terlantar, dan bermasalah dengan hukum termasuk pendidikan untuk pengelolaan ekonomi keluarga.

SASARAN

Penerima manfaat layanan pendidikan kecakapan keorangtuaan adalah pemangku kepentingan pendidikan masyarakat yang tergabung dalam Pokja PUG Pendidikan, Perguruan Tinggi dan/atau lembaga lain yang kompeten. Jumlah peserta workshop pendidikan kecakapan keorangtuaan minimal sejumlah 20 orang

PERSYARATAN

1. Memiliki akta notaris pendirian lembaga atau surat izin operasional dari lembaga berwenang atau legalitas kelembagaan lainnya. 2. Memperoleh rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. 3. Memiliki nomor rekening bank atas nama lembaga yang dibuktikan dengan surat keterangan Bank 4. Memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP) atas nama lembaga 5. Memiliki alamat sekretariat dan struktur organisasi yang jelas

ALOKASI

Rp2.450.000.000,00 untuk 70 Lembaga @Rp. 35.000.000,-

KEGIATAN

PENDIDIKAN KECAKAPAN HIDUP (PKH) PEREMPUAN

PENGERTIAN 1. Pendidikan Kecakapan Hidup (PKH) Perempuan

Merupakan tindakan pembelajaran yang berpihak (affirmative action) terhadap peningkatan kemampuan kecakapan hidup meliputi kecakapan personal, sosial, intelektual, dan vokasional berkaitan dengan pendidikan karakter dalam keluarga, kesehatan ibu dan anak, keterampilan mengolah dan mendayagunakan sumber daya lokal yang memberikan nilai tambah pada kemandirian dan kehidupan keluarga. 2. Dana Pembelajaran PKH Perempuan Merupakan bantuan biaya operasional penyelenggaraan Pelatihan Kecakapan Hidup, Pendidikan Karakter serta pendidikan pencegahan resiko kematian ibu hamil dan anak dan kesehatan bagi perempuan agar mereka mampu meningkatkan kualitas hidupnya.

SASARAN

Penerima Bantuan PKBM/Satuan PNF Sejenis/lembaga kemasyarakatan. Penerima Manfaat Layanan Perempuan yang berusia produktif yakni 18-45 tahun dan tidak memiliki pekerjaan tetap, berasal dari keluarga miskin, serta merupakan masyarakat rentan sosial & diskriminasi perkotaan.

PERSYARATAN

1. Memiliki akta notaris pendirian lembaga atau surat izin operasional dari lembaga berwenang atau legalitas kelembagaan lainnya. 2. Memperoleh rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. 3. Memiliki nomor rekening bank atas nama lembaga. 4. Memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP) atas nama lembaga. 5. Memiliki alamat sekretariat dan struktur organisasi yang jelas. 6. Untuk PKBM diutamakan yang memiliki Nomor Induk Lembaga (NILEM).

ALOKASI

Rp 7.000.000.000,00 untuk membelajarkan 7.000 orang.

KEGIATAN

PENDIDIKAN KELUARGA BERWAWASAN GENDER

PENGERTIAN

Merupakan kemampuan memberdayakan keluarga melalui upaya penyadaran dalam memahami hak, kewajiban, peran laki-laki dan perempuan yang diintegrasikan melalui pendidikan kecakapan hidup, sehingga terwujud keadilan dan kesetaraan gender dalam keluarga. Bantuan Pendidikan Keluarga Berwawasan Gender merupakan bantuan biaya operasional penyelenggaraan pendidikan keluarga berwawasan gender terintegrasi dengan pendidikan kecakapan hidup.

SASARAN

Penerima Manfaat Keluarga kurang beruntung/miskin, rawan ketidakadilan gender, memiliki anak usia sekolah, baik di perkotaan maupun di perdesaan. Penerima Bantuan Lembaga/satuan pendidikan nonformal, Pusat Studi Gender/Wanita, Yayasan, LSM, Orsos, Ormas, dan lembaga lainnya yang memiliki kapabilitas, legalitas, dan integritas dalam menyelenggarakan pendidikan keluarga berwawasan gender terintegrasi dengan pendidikan kecakapan hidup.

ALOKASI

Dana sebesar: Rp 1.800.000.000,- untuk 60 lembaga, @ Rp 30.000.000,-. Setiap lembaga membelajarkan minimal 15 keluarga.

KEGIATAN

PKBM TEMATIK

PENGERTIAN PKBM Tematik merupakan kemampuan membelajar-kan dan memberdayakan masyarakat berbasis unggulan lokal, yang tidak dibatasi pada satu jenis keterampilan, kewirausahaan dan program ragam keaksaraan lainnya.

SASARAN

PERSYARATAN

ALOKASI

Penerima manfaat layanan adalah masyarakat yang memperoleh layanan pendidikan, pembelajaran, serta pelatihan di PKBM Penerima bantuan PKBM Tematik adalah PKBM berbasis potensi lokal yang memiliki kekhususan program, produk unggulan, dan memiliki legalitas, kapasitas, dan integritas dalam memberikan layanan pendidikan dan pemberdayaan masyarakat. 1. Lembaga PKBM yang dapat mengikuti kegiatan ini harus sudah berusia setidaknya 3 (tiga) tahun dan memiliki program kekhususan dan produk unggulan 2. Telah menyelenggarakan pembelajaran keterampilan dasar, kewirausahaan, seni budaya lokal dan ragam keaksaraan lainnya yang berklasifikasi dasar. 3. Memiliki akte notaris pendirian lembaga atau ijin pendirian lembaga dari instansi berwenang, dengan alamat yang jelas; 4. Memiliki Ijin operasional penyelenggaraan PKBM yang masih berlaku dari Dinas Pendidikan; 5. Memperoleh Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota 6. Memiliki rekening bank atas nama lembaga. 7. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama lembaga. 8. Memiliki struktur lembaga/organisasi dan uraian tugasnya yang jelas. 9. Memiliki surat keterangan domisili sekretariat yang jelas dan didukung oleh sarana kesekretariatan. Dana sebesar = Rp 2.500.000.000,- untuk 25 lembaga Anggaran Perlembaga: Rp 100.000.000,-.

KEGIATAN

RINTISAN BALAI BELAJAR BERSAMA (RB3)

PENGERTIAN

1. Rintisan Balai Belajar Bersama (RB3) Merupakan upaya memfasilitasi komunitas belajar masyarakat dengan cara menemukan kembali (reinventing) prinsip-prinsip ruang publik sebagai tempat memecahkan masalah melalui belajar bersama dengan melibatkan pimpinan informal, formal, dan kerukuntetanggaan. Pembelajaran dilaksanakan dalam kebersamaan masyarakat yang memaksimalkan jaringan antarlembaga sebagai sumberdaya belajar. 2. Dana Rintisan Balai Belajar Bersama Merupakan bantuan biaya penataan kelembagaan, biaya operasional penyelenggaraan 2 kegiatan wajib dan minimal 2 kegiatan pilihan, peningkatan sarana/prasarana pengembangan budaya baca, teknologi informasi dan komunikasi, kewirausahaan dan sekretariat perkantoran lembaga Rintisan Balai Belajar Bersama (RB3).

SASARAN

Penerima Bantuan Penerima bantuan rintisan RB3 adalah PKBM yang memenuhi persyaratan Penerima Manfaat Layanan Masyarakat segala umur dan tingkatan untuk memperoleh keaksaraan, pendidikan karakter, kecakapan hidup, kewirausahaan, seni budaya, dan teknologi informasi.

PERSYARATAN

ALOKASI

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Memiliki legalitas lembaga berupa akte notaris atau izin operasional; Memperoleh rekomendasi dari dinas pendidikan kabupaten/kota atau provinsi; Memiliki nomor rekening bank atas nama lembaga yang masih aktif; Memiliki NPWP atas nama lembaga; Memiliki struktur organisasi dengan alamat yang jelas; Memiliki Nomor Induk Lembaga (NILEM) PKBM; Memiliki tenaga tutor/fasilitator/relawan pembelajaran masyarakat; Memiliki tempat kegiatan milik lembaga yang mudah diakses oleh warga masyarakat, minimal ruangan 6x8 meter2 untuk balai/ruang terbuka dan ruangan untuk komputer dan TBM.

Rp3.000.000.000,00 untuk 12 PKBM penyelenggara rintisan RB3

KEGIATAN

PENINGKATAN KAPASITAS POKJA PUG PENDIDIKAN TINGKAT PROVINSI

PENGERTIAN Merupakan upaya memperkuat kelembagaan dan meningkatkan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan di tingkat provinsi untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender pada semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan dengan pendekatan terintegrasi dalam proses penyusunan kebijakan, perencaanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan penilaian pendidikan. Bantuan Peningkatan Kapasitas POKJA PUG Bidang Pendidikan Tingkat Provinsi merupakan bantuan biaya operasional penguatan kelembagaan dan peningkatan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan di tingkat provinsi.

SASARAN

Penerima Manfaat Pemangku kepentingan yang terkait dengan pendidikan (pendidik dan tenaga kependidikan) di tingkat provinsi. Penerima Bantuan Pokja PUG Bidang Pendidikan Tingkat Provinsi dengan kriteria mampu menyediakan narasumber ahli dalam layanan pendidikan responsif hasil belajar anak laki-laki dan pendidikan responsif perempuan dewasa

ALOKASI

Dana sebesar: Rp 4.600.000.000,- untuk 23 Pokja PUG Bidang Pendidikan Tingkat Provinsi, @ Rp 200.000.000,-

KEGIATAN

PENINGKATAN KAPASITAS POKJA PUG PENDIDIKAN TINGKAT KAB/KOTA

PENGERTIAN Merupakan upaya memperkuat kelembagaan dan meningkatkan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan di tingkat kabupaten/kota untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender pada semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan dengan pendekatan terintegrasi dalam proses penyusunan kebijakan, perencaanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan penilaian pendidikan. Bantuan Peningkatan Kapasitas POKJA PUG Bidang Pendidikan Tingkat Kabupaten/Kota merupakan bantuan biaya operasional penguatan kelembagaan dan peningkatan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan di tingkat kabupaten/kota.

SASARAN

Penerima Manfaat Pemangku kepentingan yang terkait dengan pendidikan (pendidik dan tenaga kependidikan) di tingkat kabupaten/kota. Penerima Bantuan Pokja PUG Bidang Pendidikan kabupaten/kota dengan kriteria mampu menyediakan narasumber ahli dalam layanan pendidikan responsif gender.

ALOKASI

Dana sebesar: Rp 2.000.000.000,- untuk 20 Pokja PUG Bidang Pendidikan Tingkat Kab/kota, @ Rp 100.000.000,-

KEGIATAN

TBM RUANG PUBLIK/@ MALL

PENGERTIAN

TBM yang penyelenggara-annya berlokasi di tempat umum (ruang publik), misalnya mall, pasar, rumah sakit, puskesmas, rumah ibadah, terminal atau stasiun yang mudah untuk diakses oleh masyarakat umum (publik) dengan maksud memberikan layanan pembelajaran bagi pengunjung.

SASARAN

Seluruh pengunjung pusat perbelanjaan/mall tanpa kecuali dari semua kelompok umur, jenis kelamin, atau masyarakat umum.

PERSYARATAN

ALOKASI

TBM, satuan PNF, UPT PNF, satuan PNF sejenis yang memenuhi syarat, lembaga kesehatan (untuk Puskesmas atau Rumah Sakit), atau lembaga keagamaan (untuk rumah ibadah).

15 Lembaga @ Rp. 150.000.000,-

KEGIATAN

TBM RINTISAN

PENGERTIAN

1.

2.

SASARAN

PERSYARATAN

ALOKASI

Taman Bacaan Masyarakat (TBM) adalah sarana bagi masyarakat untuk membudayakan kegemaran membaca dan meningkatkan kemampuan keberaksaraan warga belajar keaksaraan. TBM menyediakan fasilitas ruang baca, diskusi, kegiatan/acara bedah buku, menulis, dan kegiatan – kegiatan sejenis lainnya. Kelengkapan sarana yang harus tersedia di TBM antara lain bahan bacaan cetak berupa buku, majalah, tabloid, koran, komik. TBM juga dapat dilengkapi bahan non cetak beserta kelengkapan peralatan multi media. TBM dikelola oleh orang atau sekelompok orang yang berperan sebagai pengelola dan motivator. Pengelolaan TBM harus dilaksanakan atas dasar tidak untuk memperoleh keuntungan (non profit). Bantuan TBM Rintisan adalah sebagai upaya pembentukan unit TBM baru, dari belum ada menjadi ada atas dasar kebutuhan dan gagasan masyarakat melalui lembaga yang memenuhi persyaratan.

Prioritas utama adalah aksarawan baru, peserta didik (anak usia dini, pendidikan, masyarakat umum yang memerlukan

dasar), dan

Taman Bacaan Masyarakat, satuan pendidikan nonformal (PNF), UPTD PNF, (untuk percontohan), perkumpulan, perserikatan, dan perhimpunan yang memenuhi syarat yang ditetapkan dalam pedoman terkait.

420 Lembaga @ Rp. 30.000.000,-

KEGIATAN

TBM PENGUATAN

PENGERTIAN

TBM yang sudah dibentuk (didirikan) atas dasar partisipasi murni masyarakat maupun fasilitasi Direktorat pada waktu sebelumnya, baik atas dasar partisipasi murni masyarakat maupun atas dasar fasilitasi Direktorat pada waktu sebelumnya. Bantuan TBM Penguatan diberikan untuk memperkuat kelembagaan TBM yang sudah dibentuk (berdiri) dan berfungsi dengan tujuan untuk meningkatkan minat baca dan belajar orang dewasa sebagai upaya mewujudkan masyarakat pembelajar sepanjang hayat.

SASARAN

PERSYARATAN

ALOKASI

TBM hasil rintisan dan/atau TBM yang sudah melaksanakan fungsi TBM rintisan.

TBM, PKBM yang sudah menyelenggarakan/mengelola TBM, UPTD PNF yang menyelenggarakan/mengelola TBM (percontohan), satuan pendidikan PNF sejenis yang menyelenggarakan/mengelola TBM.

50 Lembaga @ Rp. 30.000.000,-

KEGIATAN

RINTISAN RUMAH PINTAR (RUMPIN)

PENGERTIAN 1. Rintisan Rumah Pintar (RUMPIN) Merupakan upaya memfasilitasi komunitas belajar masyarakat untuk menjadi rumah pintar sebagai satuan pendidikan nonformal sejenis terutama di kawasan adat tertinggal, terpencil, perbatasan, terdepan, dan terluar, dimaksudkan sebagai layanan menjangkau masyarakat yang belum terlayani.. 2. Dana Rintisan Rumah Pintar (RUMPIN) Merupakan bantuan biaya penataan kelembagaan dan biaya operasional penyelenggaraan rintisan rumah pintar sebagai satuan PNF Sejenis.

SASARAN

PERSYARATAN

ALOKASI

Penerima Bantuan Lembaga penerima bantuan rintisan rumah pintar adalah yayasan, lembaga sosialkemasyarakatan, dan lembaga kemasyarakatan lain yang memenuhi persyaratan. Penerima Manfaat Layanan penduduk segala umur, mulai dari anak usia dini dan ibunya, anak usia sekolah, remaja/pemuda, dan anggota masyarakat secara keseluruhan khususnya yang berdomisili di kawasan adat, tertinggal, terpencil, perbatasan, terdepan, dan terluar atau masyarakat yang belum terlayani. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Memiliki legalitas lembaga, berupa akte notaris atau surat izin pendirian lainnya; Memperoleh rekomendasi dari dinas pendidikan kabupaten/kota; Memiliki nomor rekening bank atas nama lembaga yang masih aktif; Memiliki NPWP atas nama lembaga; Memiliki struktur organisasi dan sekretariat dengan alamat yang jelas; Memiliki bangunan minimal berukuran 126 m2

Rp3.600.000.000,00 (tiga milyar enam ratus juta rupiah) untuk 18 lembaga penyelenggara

KEGIATAN

PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PSW/PSG

PENGERTIAN Merupakan upaya memperkuat kelembagaan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas PSW/PSG sebagai pusat layanan pengarusutamaan gender bidang pendidikan dalam mendukung program pendidikan masyarakat yang berkaitan dengan pendidikan pemberdayaan perempuan dan pencegahan tindak pidana perdagangan orang.

Bantuan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan PSW/PSG merupakan bantuan biaya operasional penyelenggaraan peningkatan kapasitas dan kapabilitas PSW/PSG.

SASARAN

Penerima Manfaat Pemangku kepentingan yang terkait dengan pendidikan pemberdayaan perempuan dan pencegahan tindak pidana perdagangan orang. Penerima Bantuan

Lembaga PSW/PSG pada 10 Perguruan Tinggi (berada di 10 provinsi) yang memiliki kapabilitas, legalitas, dan integritas dalam layanan pendidikan pemberdayaan perempuan dan pencegahan tindak pidana perdagangan orang.

ALOKASI

Dana sebesar: Rp 400.000.000,- untuk 2 lembaga PSW/PSG, @ Rp 200.000.000,-.

KEGIATAN

PENINGKATAN MUTU KELEMBAGAAN PKBM

PENGERTIAN Peningkatan Mutu PKBM merupakan kemampuan memberdayakan lembaga untuk meningkatkan kapasitas di bidang manajemen, tata kelola, dan sumber daya manusia, serta pembimbingan dan bantuan teknis lainnya, untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan PKBM .

SASARAN

Penerima Manfaat Layanan adalah Masyarakat yang membutuhkan layanan pendidikan, pembelajaran, dan pelatihan di PKBM. Penerima Bantuan Sosial adalah PKBM dan Perguruan Tinggi yang memiliki legalitas, kapasitas, dan integritas dalam memberikan layanan pendidikan dan pemberdayaan masyarakat.

PERSYARATAN

ALOKASI

1. Lembaga PKBM yang dapat mengikuti program ini harus sudah berusia setidaknya 2 (dua) tahun dan aktif melakukan kegiatan. 2. Lembaga perguruan tinggi sekurang-kurangya terakreditasi 3. Memperoleh Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. 4. Memiliki rekening bank atas nama lembaga PKBM atau perguruan tinggi. 5. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama lembaga PKBM dan perguruan tinggi. 6. Memiliki struktur lembaga dan uraian tugasnya yang jelas. 7. Memiliki surat keterangan domisili sekretariat yang jelas dan didukung oleh sarana kesekretariatan.

Dana sebesar = Rp 3.000.000.000,- untuk 60 lembaga Anggaran Perlembaga:

KEGIATAN

KEAKSARAAN DASAR LAYANAN KHUSUS

PENGERTIAN Bantuan biaya operasional penyelenggaraan keaksaraan untuk meningkatkan kemam-puan mendengar, berbicara membaca, menulis, dan berhitung, serta mengkomuni-kasikan teks lisan dan tulis dengan menggunakan aksara dan angka dalam bahasa Indonesia.

SASARAN

Peserta didik usia 15 tahun ke atas berkeaksaraan rendah, dengan prioritas usia 15-59 tahun

PERSYARATAN

PKBM/satuan pendidikan nonformal sejenis lainnya/Lembaga kemasyarakatan yang memiliki : 1. Legalitas, berupa akte notaris; 2. Rekomendasi dari dinas pendidikan kabupaten/kota atau provinsi; 3. Nomor rekening bank atas nama lembaga yang masih aktif; 4. NPWP atas nama lembaga; 5. Struktur organisasi dan Sekretariat dengan alamat yang jelas; 6. Untuk PKBM diutamakan yang memiliki Nomor Induk Lembaga (NILEM)

ALOKASI

Keaksaraan Dasar Layanan Khusus: 55.000 Peserta Didik dengan alokasi untuk provinsi Papua, Papua Barat, NTT, 3T, Klaster 4 dan Kerjasama dengan Perguruan Tinggi; Keaksaraan Dasar Layanan Khusus: Rp. 4.000.000/ Kelompok/minimal 10 peserta didik

KEGIATAN

KEAKSARAAN USAHA MANDIRI LAYANAN KHUSUS

PENGERTIAN bantuan biaya operasional penyelenggaraan keaksaraan untuk meningkatkan kemampuan atau keterampilan dasar usaha yang dilatihkan melalui pembelajaran produktif dan keterampilan bermata pencaharian yang dapat meningkatkan keaksaraan dan penghasilan peserta didik, baik secara perorangan maupun kelompok sebagai salah satu upaya penguatan keaksaraan sekaligus pengentasan kemiskinan.

SASARAN

peserta didik berusia produktif (15 – 59 tahun) yang telah mengikuti dan/atau mencapai kompetensi keaksaraan dasar (memiliki SUKMA)

PERSYARATAN

PKBM/satuan pendidikan nonformal sejenis lainnya/ Lembaga kemasyarakatan yang memiliki : 1. Legalitas, berupa akte notaris; 2. Rekomendasi dari dinas pendidikan kabupaten/kota atau provinsi; 3. Nomor rekening bank atas nama lembaga yang masih aktif; 4. NPWP atas nama lembaga; 5. Struktur organisasi dan Sekretariat dengan alamat yang jelas; 6. Untuk PKBM diutamakan yang memiliki Nomor Induk Lembaga (NILEM)

ALOKASI

a. KUM Layanan Khusus: 3.000 peserta didik dengan alokasi untuk provinsi Papua, Papua Barat, NTT, 3T, Klaster 4 dan Kerjasama dengan Perguruan Tinggi; KUM Layanan Khusus: Rp. 5.000.000/ Kelompok/minimal 10 peserta didik

PENDIDIKAN LAKI-LAKI (BOY EDUCATION) DALAM PENGARUSUTAMAAN GENDER BIDANG PENDIDIKAN

Disampaikan oleh Direktur Pembinaan Pendidikan Masyarakat pada Simposium Nasional Pusat Studi Gender dan Perlindungan Anak (PSGPA) Selasa, 21 Mei 2013 di AULA UHAMKA, Jakarta

DIREKTORAT PEMBINAAN PENDIDIKAN MASYARAKAT DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAI USIA DINI, NONFORMAL, DAN INFORMAL

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

ARAH KEBIJAKAN 1.

2.

3.

Peningkatan kualitas hidup, peran, dan partisipasi perempuan dalam pembangunan, melalui harmonisasi kebijakan dan pelaksanaannya di semua tingkat pemerintahan, dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan; Peningkatan pemenuhan hak-hak perlindungan perempuan terhadap berbagai tindak kekerasaan dalam bentuk upaya-upaya pencegahan, pelayanan dan pemberdayaan; dan Pengurangan kesenjangan gender dengan memperkuat upaya penerapan strategi PUG termasuk mengintegrasikan perspektif gender ke dalam siklus perencanaan dan penganggaran di tingkat pusat dan daerah.

Kondisi Pendidikan Dalam akses dan pemerataan menunjukkan indeks paritas gender pada semua tingkat pendidikan menunjukkan kecenderungan baik yaitu mendekati 1.0. namun jika ditelaah lebih dalam kesenjangan gender masih terjadi terutama pada:  kesenjangan dalam perbedaan status sosial ekonomi, latar belakang budaya dan geografis; sehingga mengakibatkan semakin tinggi jenjang pendidikan semakin besar kesenjanannya;  Dalam hal mutu pendidikan proses pembelajaran masih netral atau bias gender, hal ini karena pemahaman guru, kepala sekolah dan pengelola pendidikan belum responsif gender;  Dalam hasil belajar, angka kelulusan anak perempuan lebih tinggi dbanding anak laki-laki sejak tahun 2005;  Kualifikasi guru perempuan jauh dibawah laki-laki, hal ini berdampak terhadap hasil sertifikasi dimana guru perempuan jauh tertinggal dibanding guru laki-laki (25%;75%)  Rendahnya partisipasi perempuan dalam perumusan kebijakan dan pegambilan keputusan bidang pendidikan.

Bagaimana anak laki-laki bisa mengejar? Belum lama ini, perempuan tertinggal jauh di belakang laki-laki untuk bersekolah. Tapi hari ini, di Amerika Serikat dan sebagian besar negara lain di dunia, perempuan tidak hanya memperoleh pendidikan kesetaraan dengan laki-laki, di berbagai bidang mereka semakin mendekati dan berkembang setara dengan laki-laki. Data statistik menunjukkan: pada tahun 1970, 58 persen mahasiswa adalah laki-laki, tetapi pada tahun 2010, 57 persen dari seluruh mahasiswa adalah perempuan. Perempuan juga lebih mungkin dibandingkan pria untuk mendapatkan gelar sarjana dan mendaftarkan diri di sekolah pascasarjana.

Jadi, mengapa anak laki-laki mendapatkan nilai yang lebih rendah dibandingkan anak perempuan? Hal ini bukan karena anak perempuan lebih cerdas, secara akademis bahwa anak perempuan dan anak laki-laki memiliki tingkat yang sama dalam bakat akademis. Namun perempuan lebih konsisten dalam pencapaian prestasi di sekolah sehingga tidak merasa puas atas prestasi yang diperoleh tersebut, sedangkan anak laki-laki cenderung sedikit berusaha dan kurang melibatkan diri dalam pencapaian prestasi. Sehingga berakibat pada persiapan persiapan akademik yang lemah, pada gilirannya menurunkan kesempatan mereka untuk melanjutkan ke perguruan tinggi.

Perhatikan pula Anak laki-laki ... Makin banyak anak laki-laki terpental dari sekolah menengah, terutama di Asia Tenggara dan Pacifik

STRATEGI UNTUK PERUBAHAN A. Komponen Manusia: PEREMPUAN

B. NILAI-NILAI SOSIO-KULTURAL

C. SISTEM STRUKTURAL

Pendidikan bernuansa gender • Mencermati indikator pencapaian kinerja kunci sesuai dengan Target Renstra Kementerian Pendidikan Nasional 2010-2014: • Analisis konteks dan situasi data pencapaian tersebut • Lakukan afirmasi terhadap kekurangberpihakan contoh: guru laki-laki di Pendidikan Anak Usia Dini dan Sekolah Dasar; mutu pelajaran untuk anak laki-laki, akses untuk anak perempuan • Meningkatkan komitmen dan dukungan para pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah serta satuan pendidkan;

• Membuat kriteria bahan ajar responsif gender dan mengupayakan pemahaman dari stakeholders pendidikan; • Komitmen dan dukungan para pengambil kebijakan dan stakeholders • Melaksanakan program sesuai renstra dan sesuai dengan analisis situasi masing-masing • ...dst.

Analisis Hasil Ujian Nasional Tahun 2012, berdasarkan jenis kelamin laki-laki dan perempuan

Jumlah Nasional : 1.828.492

Sumber : Kemdikbud, 2012

Jumlah Nasional : 1.869.373


Jumlah Nasional : 6.374



Rata2 Nasional : 43,47










Rata2 Nasional: 47,52











Contoh temuan yang kaya konteks

Contoh Temuan yang Kaya Konteks (2/14) Waktu yang digunakan untuk PAUD berdasarkan gender

Waktu yang digunakan untuk membaca hal yang menyenangkan sehari-hari berdasarkan gender

Membaca Koran berdasarkan gender

Membaca Majalah berdasarkan gender

Sumber : PISA, 2009

Contoh Temuan yang Kaya Konteks (3/14) Menjelaskan cara berperilaku yang berkarakter ke dalam sebuah tulisan berdasarkan gender

Menjelaskan tujuan dari sebuah tulisan berdasarkan gender

Menjelaskan penyebab terjadinya suatu kegiatan ke dalam sebuah tulisan berdasarkan gender

Membaca fiksi berdasarkan gender

Sumber : PISA, 2009

Contoh Temuan yang Kaya Konteks (4/14) Menemukan informasi dari sebuah grafik, diagram, atau tabel berdasarkan gender

Membaca teks yang meliputi tabel atau grafik berdasarkan gender

Membaca teks yang meliputi diagram atau peta berdasarkan gender

Menjelaskan cara mengatur informasi ke dalam tabel atau grafik berdasarkan gender

Sumber : PISA, 2009

Solusi dan penyediaan program

TERIMA KASIH “Kita bertanggung jawab secara bersama-sama untuk mempertahankan prinsip-prinsip martabat, kesetaraan dan keadilan umat manusia di seluruh tataran.”

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA 2013

Recommend Documents