KRIDA PENDIDIKAN MASYARAKAT Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
KEBIJAKAN DAN PROGRAM PAUDNI TAHUN 2015
1
RPJMN 2015-2019 Bidang PAUDNI
2
Kondisi dan Tantangan PAUDNI
3
Kebijakan dan Program 2
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
1. RPJMN 2015-2019 Bidang PAUDNI
Program, Sasaran Program, Indikator Kinerja Program, dan Anggaran TARGET NO
INDIKATOR
TAHUN 2015
TAHUN 2016
TAHUN 2017
TAHUN 2018
TAHUN 2019
PROGRAM: PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, NONFORMAL DAN INFORMAL Sasaran Program: Terciptanya keluasan dan kemerataan akses PAUD dan pendidikan orang dewasa bermutu, berkesetaraan jender, dan berwawasan pendidikan pembangunan berkelanjutan di semua provinsi, kabupaten, dan kota A.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13
INDIKATOR KINERJA PROGRAM
% Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD usia 3-6 tahun Jumlah Lembaga PAUD Terkreditasi Jumlah angkatan kerja muda memiliki pengetahuan dan sikap kecakapan kerja dan kecakapan berwirausaha Jumlah Lembaga Kursus dan Pelatihan Terakreditasi % Angka Melek Aksaran penduduk usia dewasa usia 15-59 tahun Jumlah Lembaga PKBM Terakreditasi Jumlah Remaja dan Orang Dewasa yang belum lulus pendidikan menengah memperoleh Kualifikasi Setara Pendidikan Dasar dan Menengah % PTK PAUD dan POD Berkualifikasi S1/D4 % PTK PAUD dan POD Memperoleh Peningkatan Kompetensi % PTK PAUD dan POD Memperoleh Penghargaan dan Perlindungan Jumlah Model/Program PAUD dan POD yang Dibakukan dan Diterapkan Jumlah lembaga/satuan pendidikan menyelenggarakan pendidikan keayahbundaan Jumlah orang dewasa mengikuti pendidikan keayahbundaan
70.1 34,801 602,111
72.1 36,051 670,111
74.3 37,851 772,111
76.4 40,126 908,111
78.7 42,926 1,061,111
1,121 96.6% 223 6,151
2,621 96.8% 495 54,604
4,121 97.1% 795 150,746
5,871 97.3% 1,108 325,737
7,871 97.5% 1,445 556,501
31.0 34.8 43.9
34.2 46.1 60.0
41.5 61.0 67.8
48.9 80.7 76.3
52.4 87.1 82.5
164
250
336
422
508
39,724
52,628
64,224
75,820
87,417
255,500
970,900
1,890,700
3,014,900
4,343,500
3
2. Kondisi dan Tantangan PAUDNI 1.
Target capaian APK PAUD tahun 2015 adalah 70,1 %, pada tahun 2014 sudah tercapai 66,81 %. Masih ada sekitar 6,5 juta anak usia 3-6 tahun yang belum terlayani PAUD apapun.
2.
Tingkat ketuntasan nasional untuk program satu desa satu PAUD sudah mencapai 68,04% (2014) sehingga masih terdapat 31.96% (23.332) desa yang belum memiliki PAUD), namun demikian dari 188.647 lembaga PAUD yang ada, masih sangat perlu ditingkatkan kualitasnya.
3.
Tingkat keaksaraan penduduk dewasa (15 -59 Tahun) sudah mencapai 96,14%, namun demikian kualitas keaksaraannya masih sangat perlu ditingkatkan. Persentase tuna aksara yang tinggi tercatat di Papua dan NTT, mereka tinggal di desa-desa dan 2/3 adalah perempuan marjinal.
4.
Masih rendahnya kompetensi dan kualifikasi angkatan kerja orang dewasa. Dari 110,8 juta penduduk yang bekerja, 74,34% diantaranya hanya berpendidikan SMP/MTs kebawah, dari 7,3 Juta pencari kerja, 3,52 juta orang atau 48,39% diantaranya belum menamatkan pendidikan SMA/Sederajat. Untuk itu mereka perlu mendapatkan program kesetaraan (program paket A, B, dan C). Sisanya perlu mendapatkan pendidikan kursus dan pelatihan. 4
2. Kondisi dan Tantangan Paudni lanjutan ..
5.
6. 7.
8.
9.
Kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan PAUD masih belum memenuhi standar, diperlukan peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan PAUD. Dari 276.576 PTK PAUD formal (TK) yang ada, baru 69.366 orang atau 25,92% yang berkualifikasi S1/D4, sedangkan untuk PTK PAUD Nonformal (KB, TPA, dan SPS) dari 85.690 orang yang ada, telah berkualifikasi S1/D4 baru 10.889 orang 12,71%. Perlunya peningkatan kompetensi dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan (PTK) di bidang Kursus dan Pelatihan, dan PTK Dikmas. Sejalan dengan makin meningkatnya partisipasi masyarakat dalam melaksanakan program PAUDNI, maka diperlukan dukungan dan penguatan peran pemerintah untuk menjamin efektifitas program PAUDNI. Masih terbatasnya peran keluarga dalam mendukung pendidikan anak, khususnya terkait dengan pendidikan karakter dan peningkatan prestasi anak. Untuk itu perlu pemberdayaan peran keluarga untuk berpartsipasi aktif dalam peningkatan akses dan mutu pendidikan. Untuk mendukung pelaksanaan program PAUDNI perlu didukung oleh pendataan dan sistem monitoring program yang handal.
10. Perlunya peningkatan mutu dan efektifitas pengembangan model/program . 5
3. Kebijakan dan Program 1. Meningkatkan akses dan kualitas Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang merata di seluruh provinsi, kabupaten dan kota 2. Meningkatkan akses dan kualitas Pendidikan Kecakapan Hidup (kecakapan kerja dan kecakapan berwirausaha) 3. Meningkatkan akses dan kualitas Pembelajaran Orang Dewasa dan Belajar Sepanjang Hayat Untuk Semua (pendidikan keaksaraan dan penyetaraan pendidikan dasar dan menengah) 4. Meningkatkan ketersediaan dan mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUDNI 5. Meningkatkan akses Pendidikan Keayahbundaan dalam rangka meningkatkan wawasan, pemahaman orang tua tentang kiat mendidik anak sejak janin hingga dewasa 6. Meningkatkan kualitas pelaksanaan fungsi Manajemen dan Dukungan Tugas Teknis Lainnya 6
3. Kebijakan dan Program 7. Meningkatkan ketersediaan Model/Program Pembelajaran yang bermutu, relevan dan berdaya Saing. 8. Mengintegrasikan Pendidikan untuk Pembangunan Berkelanjutan (ESD) dan pendidikan sebagai warga masyarakat global pada seluruh pembelajaraan PAUDNI yang berkesetaraan gender 9. Meningkatkan efektifitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan Sistem Administrasi Direktorat Jenderal. 10. Memperkuat sinergi antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah, antara masyarakat dan Pemerintah serta memperkuat peran pelaku PAUDNI melalui pemberdayaan mitra. 11. Meningkatkan pemanfaatan Teknologi Informasi (TI) dalam mendukung pelaksanaan program PAUDNI. 7
KEBIJAKAN DAN PROGRAM DIREKTORAT PENDIDIKAN MASYARAKAT
1
Data dan Informasi Umum
2
Pembinaan Jenis Program tahun 2015
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 8
DATA DAN INFORMASI UMUM
{
DATA UMUM TERKAIT DENGAN PEMBINAAN PENDIDIKAN MASYARAKAT • Data Penduduk : 237.641.326 jiwa (BPS, 2014) • Data Penduduk Miskin : 27.727.780 jiwa (TNP2K, 2014) • Data Penduduk Buta Aksara: 6.165.406 jiwa (3,86%) (PDSP, 2013) • Data Anak usia sekolah tidak sekolah : 4.406.858 Jiwa (TNP2K, 2014) • Data Anak usia sekolah tidak sekolah : 4.4 Juta anak (TNP2K 2014) • Data pengangguran : 7.150.000 (TNP2K, 2014)
Perbandingan Persentase Buta Aksara terhadap Persentase Kemiskinan
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2012
11
JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MISKIN MENURUT PULAU
ANGKATAN KERJA DAN PENGANGGUR TERBUKA
LOKASI KEMISKINAN DI DESA SAMA DENGAN LOKASI BANYAKNYA BUTA AKSARA
PETA JUMLAH TUNA AKSARA, PKBM, TBM, RUMAH PINTAR, BPKB dan SKB BERDASARKAN KORIDOR EKONOMI JUMLAH TUNA AKSARA: 394.542 orang PKBM: 583 unit TBM: 439 unit RUMPIN: 28 unit BPKB: 4 unit SKB : 42 unit
Koridor Kalimantan
1
3
Koridor Sumatera JUMLAH TUNA AKSARA: 875.980 orang PKBM: 1539 unit TBM: 894 unit RUMPIN: 48 unit BPKB: 7 unit SKB: 115 unit
2
Koridor Jawa JUMLAH TUNA AKSARA: 3.941.883 orang PKBM: 2718 unit TBM: 3025 unit RUMPIN: 206 unit BPKB: 3 unit SKB: 99 unit
JUMLAH TUNA AKSARA: 746.476 orang PKBM: 1039 unit TBM: 832 unit RUMPIN: 34 unit BPKB: 6 unit SKB: 81 unit
Koridor Sulawesi
4
5
6
Koridor Papua - Maluku JUMLAH TUNA AKSARA: 712.924 orang PKBM: 189 unit TBM: 211 unit RUMPIN: 30 unit BPKB: 3 unit SKB: 29 unit
Koridor Bali–NTB-NTT JUMLAH TUNA AKSARA: 875.537 orang PKBM: 486 unit TBM: 560 unit RUMPIN: 14 unit BPKB: 3 unit SKB: 29 unit
Sumber: BPS & Direktori Bindikmas, 2013
PENDIDIKAN NONFORMAL PASAL 26 UU NO 20 TAHUN 2003
(3) Pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik (4) Satuan pendidikan nonformal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim serta satuan pendidikan sejenis.
PENGUATAN SDM DAN TATA KELOLA INTERNAL DIREKTORAT
PERLUASAN DAN PENGUATAN JARINGAN KERJA (DOMESTIK DAN INTERNASIONAL)
1 2
6
KEBIJAKAN DITBINDIKMAS TH 2015 5 PENATAAN DAN PEMBINAAN SATUAN PNF (BINAAN DITBINDIKMAS) SESUAI DENGAN REGULASI DAN TUNTUTAN ZAMAN
3
PENGUATAN SISTEM KERJA BERBASIS TEHNOLOGI INFORMASI
PRIORITAS PERCEPATAN PENUNTASAN BUTA AKSARA DI PAPUA, DAERAH TERPADAT TUNA AKSARA DAN 3T
4 MENINGKATKAN MUTU LAYANANPROGRAM PENDIDIKAN MASYARAKAT (Input-Proses-OuputOutcomes)
AREA TUGAS PEMBINAAN DIREKTORAT PEMBINAAN PENDIDIKAN MASYARAKAT
1. PROGRAM 1.a. Keaksaraan 1.b. Kesetaraan 1.c. PKH Perempuan 1.d. PUG 1.e. TPPPO 1.f. Peningkatan minat baca
SATUAN PENDIDIKAN 2.a.2.PKBM 2.b. SKB (Masih UPTD) 2.c. Rumah Pintar 2.d. Kelompok Belajar 2.e. Satuan Pendidikan Sejenis
GAMBARAN PROGRAM DAN SATUAN PENDIDIKAN JENIS PROGRAM DIKMAS : Kelompok yang di dasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan di satuan pendidikan
• Memiliki izin penyelenggaraan • Melaksanakan SKL, KL, KD, Kurikulum dari dit teknis terkait
SATUAN PENDIDIKAN ( BINDIKMAS ) : kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan
• Memiliki izin pendirian dan nomor induk lembaga • Memenuhi standar minimal nasional
• Memenuhi standar nasional pendidikan
• Siap diakreditasi Ban PNF
• Siap diakreditasi BAN PNF
• Siap menerima kosekuensi
• Administrasi pengelolaan secara tertib, dan terintegrasi
Tidak boleh ada program asal jalan dan asal ada, tapi harus jelas komponen standar program
• Siap dinilai kinerjanya
Tidak boleh ada satuan pendidikan asal berdiri , tapi harus jelas komponen standar satuan pend
PEMBINAAN JENIS PROGRAM TH 2015
{
1.a. PEMBINAAN PROGRAM PENDIDIKAN KEAKSARAAN 6,000
target renstra 2010-2014 target renstra revisi 2012-2014 realisasi
Terdapat permasalahan tentang data keaksaraan : 1. Usia sasaran versi unesco > 15 tahun, versi indonesia 15<5 tahun 2. Data di BPS masih sekitar 8 juta , dikmas 6 juta (15<59 tahu 3. Apabila dihitung dengan data >15 tahun sekitar 14 juta jiw
5,000 5,000
5,020
4,800 4,600 4,400
4,430
4,230
4,200 4,030
4,210
4,000
3,830
Sisa buta aksara sebanyak 3,86% atau 6.7 juta orang
∆ 018% , 273.782
3,000 2010
2011
2012
2013
2014
GRAND DESAIN PROGRAM KEAKSARAAN (PERUBAHAN)
Warga belajar Usia 15-59 th Tidak dapat baca tulis hitung
Belajar keaksaraan dasar : Belajar baca tulis hitung Pendekatan isi pembelajaran (fungsional) disesuaikan dengan kondisi, masalah dan kebutuhan warga
Multi Keaksaraan Evaluasi : Kemampuan baca tulis hitung
SUKMA certifikat
KUM : Keaksaraan usaha Mandiri
Placement test
1.
Permendikbud tentang standar program keaksaraan dasar dalam rangka pemberantasan buta aksara (sudah OK. Permendikbud no 86/2014)
PERMENDIIBUD NO 86/2014 TENTANG SKL KEAKSARAAN DAPAT DIUNDUH DI www.dindikmas.Kemdikbud.go.id
2. Permendikbud tentang program tindak lanjut program keaksaraan dasar Awal Th 2015 sudah harus selesai (draft sudah selesai)
peran dlm masyarak at
=
Setara paket A kelas 1-3
Usaha mandiri
Paket A setara kls 4 Paket B setara Paket c setara 3. Permendikbud tentang program kesetaraan (paket A, B dan C) (akhir th 2015 sdh harus selesai)
APAPUN METODENYA, PENDEKATANNYA DAN BAHAN AJARNYA YANG PENTING MECAPAI TUJUAN YAKNI MENGUASAI STANDAR KOMPETENSI KEAKSARAAN DASAR
METODE DRILL
METODE PENUGASAN
Peserta didik buta aksara
METODE suku kata METODE SAS METODE IQRA’
SKL Keaksaraan dasar (permendikbud no 86/2014): • dapat membaca dan menulis bahasa indonesia minimal 3 kalimat sederhana • Dapat mendeskripsikan lingkungan, jatidiri dan gambar • Dapat melakukan operasi perhitungan (+-x minimal 3 digit • Dapat mengoprasikan uang dalam kehidupan sehari-hari • Dapat melakukan operasi perhitungan jarak, isi, waktu dan berat • …………………………
Unduh di Pendekatan; Budaya, Fungsional, www.bindikmas.kemdikbud.go.id Keterampilan dll Dengan terbitnya permendikbud no 86 tahun 2014 tentang SKL keaksaraan dasar, maka ukuran orang dikatakan melek aksara harus sesuai SKL. Ujian keaksaraan harus dilakukan oleh team yang dibentuk oleh dinas pendidikan setempat (bukan
5 masalah (kelemahan) program keaksaraan • Tidak Memiliki Data warga masyarakat buta aksara By Name by Adress • Banyak kelompok belajar keaksaraan yang tidak jelas warga belajarnya (bukan warga buta aksara) • Banyak terjadi warga belajar tidak selesai mengikuti belajar tetapi dihitung sudah bebas buta aksara (dapat sukma) • Banyak warga belajar yg sudah melek aksara kembali buta aksara (karena tidak ada program tindak lanjut) • Banyak tutor, pengelola, penilik, kasi, kabid, kadis yang tidak tahu kriteria warga melek aksara sehingga tidak jelas keberhasilan pembelajaran
6. KEBIJAKAN PENTING KEAKSARAAN • Berupaya mengumpulkan data by name by adress (sudah disiapkan data online) • Pelatihan tutor (TOT) keaksaraan berbasis SKL Keaksaraan dasar • Pelatihan tim penilai keaksaraan dasar • Penerbitan Permendikbud untuk SKL KUM • Distribusi dana keaksaraan dasar ke kantor buta aksara • Distribusi KUM bagi tindak lanjut keaksaraan dasar th 2014 • Pembentuk Kelompok belajar di desa-desa sebagai penyelenggara keaksaraan dasar
Sebaran Angka Tuna Aksara usia 15-59 tahun per Provinsi Tahun 2013 Aceh 2,25 Kepri 1,61
Sumut 1,76 Riau 1,41 Sumbar 1,9
Bangka Belitung 2,56
Lampung 2,08
Kalteng 3,44 Kalsel 0,65
Banten 1,97
Papua Barat 4,92
Sulbar 7,96 Sultra 4,6 Sulsel 7,37
Jawa Tengah 4,54
Jawa Barat DI Yogyakarta 2,11 2,1
Maluku Utara 1,97
Sulteng 3,52
Sumsel 1,89 DKI Jakarta 0,73
Sulut 0,62
1,15
Kalbar 5,76 Jambi 2,54
Bengkulu 2,46
Gorontalo 3,04
Kaltim
Maluku 1,63
Papua 30,93
Jawa Timur 5,92 Nusa Tenggara Timur 7,21 Bali 5,33
Nusa Tenggara Barat 10,92
Angka Tuna Aksara usia 15-59 tahun 2013 secara nasional sebesar 3,86% atau 6.165.406 jiwa (turun 0,35% dari tahun lalu). Dilihat dari sebaran di masing-masing provinsi masih terdapat 2 provinsi memiliki angka tuna aksara di atas 10%, yaitu NTB (10,92%) dan Papua (30,93%). Kondisi ini sama dengan tahun lalu, meskipun dilihat dari angka tuna aksaranya telah mengalami penurunan dimana sebelumnya NTB (11,92%) dan Papua (35,83%). Di sisi lain terdapat 6 provinsi memiliki nilai 5,0% - 9,9%, yaitu Bali (5,33%), Kalimantan Barat (5,76%), Jawa Timur (5,92,%), NTT (7,21%), Sulawesi Selatan (7,37%), dan Sulawesi Barat (7,96%), dimana angka ini telah mengalami penurunan jika dibandingkan tahun lalu. Sedangkan 25 provinsi lainnya telah memiliki angka tuna aksara di bawah 5,0%. Jumlah ini lebih banyak dari tahun lalu, dimana sebelumnya Sulawesi Tenggara dan Papua Barat masih memiliki angka tuna aksara di atas 5,0%. Jika dilihat dari perbedaan gender, tampak bahwa perempuan memiliki angka tuna aksara lebih besar jika dibandingkan dengan laki-laki, meskipun jumlah populasi penduduk perempuan Indonesia yang lebih sedikit daripada laki-laki. Akan tetapi pada provinsi Gorontalo angka tuna aksara laki-laki lebih besar dibandingkan dengan perempuan.
Grafik Jumlah Penduduk Buta Aksara Usia 15-59 Tahun Menurut Provinsi, Tahun 2013
GRAFIK BERDASARKAN JUMLAH BUTA AKSARA
25
Grafik Jumlah Penduduk Buta Aksara Usia 15-59 Tahun Menurut Provinsi & Jenis Kelamin, Tahun 2013
GRAFIK BERDASARKAN JENIS KELAMIN JUMLAH BUTA AKSARA
26
Grafik Kabupaten/Kota Terpadat Buta Aksara Usia 15-59 Tahun, Tahun 2013
27
Jumlah Sasaran dan Anggaran Penuntasan Penduduk Buta Aksara Tahun 2015 melalui Program Keaksaraan Dasar Rp 18,900,000,000
Rp 7,560,000,000
Rp 6,300,000,000
Rp 5,580,000,000
Rp 3,600,000,000
Rp 2,340,000,000
Rp 1,620,000,000
Rp 900,000,000
Catatan: Unit cost per orang Rp 360.000
1.b. PEMBINAAN PROGRAM PENDIDIKAN KESETARAAN
Pada Tanggal 4 Pebruari 2015, PROGRAM KESETARAAN DISERAHKAN KE DITDIKMAS : a. Paket A setara b. Paket B setara c. Paket C setara
DATA WARGA BELAJAR KESETARAAN PER PEBRUARI 2015 (YG DIBEAYAI APBN 2015) Tambahan dana dari Dikdasmen sebesar Rp 216.201.577.000 Tetapi bansos untuk 19.240 orang warga paket B (pusat) tidak ada dananya
Paket C setara : Warga belajar : 25.200 orang Dana yg disediakan : Rp 39.988.910.000
Paket B setara : Warga belajar Pusat : 19.240 orang Rp 47.212.775.000 (pusat) tetapi bansosnya hanya untuk 1.200 orang (sasaran khusus) a Rp 2.000.000/warga Warga belajar daerah : 115.022, orang /Rp Paket A setara : 117.454.630.000 ,Warga belajar : 3.140 orang Dana yg disediakan : Rp 11.545.262.000 Aneh : setiap tahun yang mendaftar UN sebanyak 600.000 orang tetapi yang hadir sekitar 280.000 orang
Permasalahan program kesetaraan • Tidak ada perbedaan tentang orientasi belajar anak usia sekolah dan orang dewasa, berdampak pada proses dan hasil belajar • Th 2015 Ujian Nasional tidak menentukan kelulusan, siapa yg akan menentukan kelulusan kesetaraan • Data warga belajar kesetaraan tidak dimiliki oleh dinas dan direktorat(by name by adress) • Kualitas pembelajaran di setiap satuan pendidikan masih lemah
Kebijakan penting program kesetaraan • Harus selesai pendataan warga belajar by name by adress pada mei 2015, dan calon warga belajar th 2015-2016 harus masuk per juli 2015 untuk diberi NIS (nomor induk siswa) • Pola pembelajaran diupayakan sistem kredit per buku paket (tidak ada raport) • Model pembelajaran (model kesetaraan) bagi orang dewasa direncanakan th 2015 sudah selesai • Peningkatan mutu I-P-O bagi satuan pendidikan penyelenggaraan kesetaraan • Seleksi kelayakan satuan pendidikan penyelenggaran program kesetaraan terutama paket B dan C • Penerapan Sangsi berat bagi satuan pendidikan yang melakukan kecurangan pelaksanaan kesetaraan
1.c. PEMBINAAN PROGRAM PENDIDIKAN KEORANG TUAAN
DENGAN BERDIRINYA DIREKTORAT PENDIDIKAN KEORANG TUAAN MAKA PROGRAM PARENTING EDUCATION DI DIKMAS DIPINDAHKAN KE DIREKTORAT PENDIDIKAN KEORANG TUAAN
ANATOMI PROGRAM PENDIDIKAN KEORANGTUAAN
ORANG TUA SEBAGAI BAGIAN DARI MASYARAKAT DAN WAJIB BERPERAN DALAM MASYARAKAT
ORANG TUA SEBAGAI PRIBADI YANG LAYAK MENJADI TELADAN DALAM KELUARGA
ORANG TUA MAMPU MENGELOLA RUMAH TANGGA DAN MENGASUH DAN MENDIDIK ANAK DALAM BUDAYA PRESTASI
Menjadi orang tua yang : • Dapat diteladani oleh anggota keluarga • Dapat membina keutuhan dan keharmonisan keluarga • Dapat mengasuh dan mendidik anak sejak kandungan sampai perguruan tinggi (karakter dan prestasi) • Dapat berperan dalam kegiatan di masyarakat
1.d. PEMBINAAN PROGRAM PKH PEREMPUAN
PKH PEREMPUAN DIARAHKAN KEPADA PARA WANITA : • KORBAN PERDAGANGAN ORANG • USIA PRODUKTIF TIDAK MEMILIKI KETERAMPILAN DAN MENGANGGUR • WANITA USIA MUDA DARI KELUARGA MISKIN
Proses Pembelajaran PKH Perempuan Kelayakan lembaga penyelenggara, kompetensi PTK, kelayakan sarpras, kesiapan proses pembelajaran, sistem evaluasi Prioritas Warga belajar Kelompok perempuan marginal: keluarga miskin, pengangguran, pendidikan rendah, korban perdagangan orang, KDRT, dll
Proses belajar (keterampilan usaha/ bekerja/ mandiri dilakukan di SKB, PKBM, LKP terpilih
Ujian keterampila n (oleh LSK/LSP/DU /DI dll)
Memiliki keterampilan kerja di dunia usaha/industri
Merintis usaha sebagai mata pencaharian
1.d. PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN TPPPO
• ARAH PUG ADALAH MENGUPAYAKAN PILOT PROJECT SEKOLAH RESPONSIF GENDER DAN PENDIDIKAN KELUARGA BERWAWASAN GENDER • ARAH TPPPO ADALAH MEMPERKUAT TIM PENCEGAHAN TPPPO TK NASIONAL DAN PROPINSI DAN MENDUKUNG SOSIALISASI DAERAH-DAERAH RAWAN TPPPO
KESEMPATAN MEMPEROLEH PENDIDIKAN + PERLAKUKAN DI KELUARGA •
kodrat
• • •
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
sosial
• •
Berpandangan L=P Diperlakukan sama (L=P) Kesempatan sama (L=P) Diberi fasilitas yg relatif sama tetapi ada perbedaan (L tdk sama P) Materi bel tidak bias gender Budaya yang tidak merendahkan, merugikan DIHARGAI PERBEDAANNYA Ciri bawaan secara fisik dan psikis
Tujuan akhir Hasil pendidikan responsif gender
Hasil belajar laki-laki dan perempuan memiliki keunggulan masingmasing
Adil / setara Gender Terdapat pembagian kerja/peran lakilaki dan perempuan sesuai dengan harkat dan martabatnya dalam hal: 1. akses (peluang) 2. partisipasi 3. kontrol keputusan atas diri sendiri 4. mengambil manfaat
Globalisasi MEA
Pembangunan dan daya saing bangsa
Ekonomi, sosial, budaya, hukum, politik, pertahanan dan keamanan
PENGERTIAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN RESPONSIF GENDER Pembangunan pendidikan responsif gender adalah pembangunan di bidang pendidikan yang memberikan kemanfaatan bagi laki-laki dan perempuan, dengan memperhatikan perbedaan kebutuhan mereka, baik karena perbedaan biologis maupun perbedaan sebagai hasil konstruksi sosial budaya. 5
Pendidikan bernuansa gender Keluarga Responsif gender
Satuan pendidikan responsif gender:
Mindset, pendidikan, ekonomi, perlakukan, komunikasi, sarna rumah tangga, iklim keluarga dan hubungan
Pendidik, kepala satuan pendidikan, peserta didik, sarana prasarana, bahan ajar, proses pembelajaran, evaluasi pembelajaran, peran masyarakat (8 standar +)
Fasilitasi dari pokja PUG Pendidikan responsif gender akan berhasil manakala setiap satuan pendidikan menerapkan pendidikan responsif gender dan didukung oleh keluarga yang responsif gender. Telah disusun indikator sekolah responsif gender
Kebijakan penting dalam PUG dan TPPPO • Arah PUG tidak pada penguatan pokja tetapi sudah implementasi ke satuan pendidikan dan keluarga responsif gender • Menyiapkan tim nara sumber di setiap daerah • Mengembangan berbagai bahan ajar • Kerjasama dengan daerah untuk mengembangkan sekolah responsif gender • TPPPO diarahkan pada penguatan tim pencegahan perdagangan orang tingkat daerah dan memberikan dukungan pelaksanaan sosialisasi di daerah
Terima Kasih
42
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
