ANALISIS PERMASALAHAN BELANJA BANTUAN SOSIAL DI LINGKUNGAN KEMENDIKBUD

ANALISIS PERMASALAHAN BELANJA BANTUAN SOSIAL DI LINGKUNGAN KEMENDIKBUD

DAFTAR ISI A

LATAR BELAKANG DAN DAMPAK

B

ALTERNATIF SOLUSI

C

LAMPIRAN : 1. Defenisi Belanja Bantuan Sosial 2. Data Belanja Bansos Pada Kemendikbud TA. 2013 3. Temuan BPK Atas Laporan Keuangan Kemendikbud Tahun 2012 Terkait Bansos

2

A

LATAR BELAKANG DAN DAMPAK

3

LATAR BELAKANG (1/3) DIPA awal Kemendikbud TA.2012 dialokasikan dalam akun Belanja Barang (526). Kendalanya adalah pelaksanaan (eksekusi) belanja harus mengikuti prosedur Perpres 70 tahun 2012 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, di sisi lain para penerima dana jumlahnya sangat banyak dan tersebar di seluruh Indonesia sehingga akan sulit dilaksanakan mengingat rentang kendali yg sangat panjang. Berdasarkan pertimbangan di atas, dan untuk mempercepat pencairan/penyerapan anggaran Dirjen Perbendaharaan menerbitkan surat : No. S-1609/PB/2012 tgl 20 Februari 2012 hal Pengalihan Alokasi Dana Belanja Barang menjadi Belanja Bansos,

No. S-1590/PB/2012 tgl 27 Februari 2012 tentang Pengalihan Alokasi Dana Belanja Barang menjadi Belanja Bansos pada DIPA-DIPA Kemendikbud

Berdasarkan surat Direktur Jenderal Perbendaharaan tersebut, Kemendikbud melakukan revisi DIPA Tahun 2012 dengan mengembalikan Belanja Barang (52) Ke Belanja Bantuan Sosial (57). LHP atas Laporan Keuangan Kemdikbud Tahun 2012: Klasifikasi Belanja Bansos Tidak Tepat dan Sistem pengendalian atas Penetapan, Penyaluran, Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban Bansos Lemah Sehingga Belum Menjamin Akuntabilitas Pemberian dan Penggunaan Bansos yaitu klasifikasi belanja bansos senilai Rp12.702.915.084.447,00 tidak tepat. Rekomendasi : Mendikbud memperbaiki klasifikasi jenis belanja pada saat penganggaran.

Berdasarkan LHP BPK, Dirjen Perbendaharaan menerbitkan Surat No. S-4154/PB/2013 tgl 14 Juni 2013 perihal Pembatalan Surat Dirjen Perbendaharaan mengenai Pengalihan Alokasi Dana Belanja Barang menjadi Belanja Bansos Konsekwensinya : Kemendikbud diharuskan melakukan revisi DIPA TA.2013 (reklasifikasi akun) dengan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.02/2012 dan Nomor 134/PMK.02/2012

Pembahasan Masalah dengan pihak UKP4 dan Kemkeu, (Surat Deputi V UKP-PPP No.B-056/UKP-PPP/D.V/08/2013 tgl 1 Agustus 2013), menyepakati hal-hal sbb. : Kegiatan pembayaran/pencairan dana Setelah terbitnya PMK dimaksud, Menerbitkan PMK yang mengatur belanja barang dan jasa menjadi belanja transfer uang kepada entitas lain yang tidak memenuhi kriteria resiko sosial

kepada entitas lain dalam bentuk uang yang dialokasikan pada belanja Bansos (57) pada DIPA Kemendikbud TA.2013, masih dapat direalisasikan hingga terbitnya PMK.

Kemendikbud agar melakukan revisi atas output kegiatan dan jenis belanja dari Belanja Bansos (57) menjadi belanja barang dan jasa (52) pada DIPA

Merumuskan pencatatan akuntansi pada Laporan Keuangan atas belanja transfer

Surat Menkeu Nomor : S-758/MK.05/2013 tanggal 23 Oktober 2013 Hal Penganggaran dan penyaluran Dana Bantuan Sosial Tahun 2013 Lingkup Kemendikbud, yang pada prinsipnya memperkuat surat yang telah dikeluarkan oleh Dirjen Perbendaharaan terkait pencabutan surat.

DAMPAK 1. Dengan keluarnya surat Menteri Keuangan Nomor : S758/MK.05/2013 tanggal 23 Oktober 2013 Hal Penganggaran dan penyaluran Dana Bantuan Sosial Tahun 2013 Lingkup Kemendikbud, Kemendikbud diharuskan melakukan revisi DIPA (reklasifikasi akun). 2. Apabila tidak dilakukan revisi, hal ini akan menjadi temuan BPK seperti tahun 2012 dan mempengaruhi Laporan Keuangan Kemendikbud Tahun 2013. 3. Perlu jaminan dari Kemenkeu bahwa apabila dilakukan revisi tidak akan mengganggu proses pencairan. 4. Kemdikbud telah mengirim surat kepada Menkeu untuk mengadakan rapat koordinasi tanggal 11 November 2013, sampai saat ini belum ada tanggapan.

B

DASAR HUKUM BANSOS PADA KEMENDIKBUD

6

Dasar Hukum Bansos Kemdikbud (1/3) • Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 49 ayat (3) dan ayat (4): 1) Dana pendidikan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk satuan pendidikan diberikan dalam bentuk hibah sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. 2) Dana pendidikan dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah diberikan dalam bentuk hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

• Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan Pasal 5: 1) Pemerintah atau pemerintah daerah dapat mendanai investasi dan/atau biaya operasi satuan pendidikan dalam bentuk hibah atau bantuan sosial sesuai peraturan perundang-undangan. 2) Pemerintah dapat memberikan hibah kepada daerah atau sebaliknya, untuk kepentingan pendidikan sesuai peraturan perundang-undangan. 3) Pemerintah atau pemerintah daerah dapat memberikan hibah kepada masyarakat atau sebaliknya, untuk kepentingan pendidikan sesuai peraturan perundangundangan.

Dasar Hukum (2/3) • Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pasal 99: 1) Sebagai upaya untuk melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi, dan/atau kesejahteraan masyarakat, dalam APBN disediakan alokasi belanja bantuan sosial 2) Pembayaran belanja bantuan sosial dapat dilakukan dalam bentuk: a. bantuan sosial yang bersifat konsumtif; b. bantuan sosial yang bersifat produktif; dan c. bantuan sosial melalui lembaga pendidikan, kesehatan, dan lembaga tertentu. 3) Belanja bantuan sosial yang bersifat konsumtif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditujukan untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum masyarakat sebagai jaring pengaman sosial. 4) Belanja bantuan sosial yang bersifat produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditujukan untuk membantu permodalan masyarakat ekonomi lemah. 5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan transfer uang, transfer barang, dan/atau transfer jasa dari Pemerintah kepada lembaga pendidikan, lembaga kesehatan, dan lembaga tertentu guna membantu mengurangi beban masyarakat.

Dasar Hukum (3/3) • Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pasal 100: 1) Belanja bantuan sosial yang bersifat produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (4) dapat dikelola melalui pembentukan dana masyarakat dalam mekanisme bergulir. 2) Dana masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh masyarakat secara mandiri dan berkesinambungan dengan memperhatikan prinsip transparansi dan akuntabilitas. 3) Masyarakat dapat secara proaktif melakukan pemantauan dan pengawasan atas pengelolaan dana masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Pasal 101: 1) Pelaksanaan pembayaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (2) huruf a dan huruf b dilaksanakan secara langsung kepada masyarakat dan/atau kelompok masyarakat. 2) Dalam hal tertentu pembayaran belanja bantuan sosial kepada masyarakat dan/atau kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (2) huruf a dan huruf b dapat dilaksanakan melalui pihak lain. 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

C

DEFINISI BANSOS

10

DEFINISI BELANJA BANSOS (1/3) 1.

PP Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah : Transfer uang atau barang yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.

2.

PP 45/2013 Belanja Bantuan Sosial adalah alokasi belanja dalam APBN sebagai upaya untuk melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi, dan/atau kesejahteraan masyarakat.

3.

PMK No.: 91 Tahun 2007 Tentang BAS : Transfer uang atau barang yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi kemungkinan terjadinya resiko sosial. Bantuan Sosial dapat langsung diberikan kepada anggota masyarakat dan /atau lembaga kemasyarakatan termasuk di dalamnya lembaga non pemerintah bidang pendidikan dan keagamaan. Pengeluaran ini dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat yg bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, bersifat tidak terus menerus dan selektif.

4.

PMK No.: 101 Tahun 2011 Tentang Klasifikasi Anggaran : • Transfer uang atau barang yang diberikan oleh Pemerintah Pusat/Daerah kepada masyarakat guna melindungi kemungkinan terjadinya resiko sosial. Bantuan Sosial dapat langsung diberikan kepada anggota masyarakat dan /atau lembaga kemasyarakatan termasuk di dalamnya lembaga non pemerintah bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. • Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok, dan atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bansos akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondidi wajar.

DEFINISI BELANJA BANSOS (2/3) 5. PMK No.:134/PMK. 02/2012 Tentang Perubahan Atas PMK No.:101/PMK.02/2011 Tentang Klasifikasi Anggaran Transfer uang, barang atau jasa yang diberikan oleh Pemerintah Pusat/Daerah kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi dan/atau kesejahteraan masyarakat sebagaimana diatur dalam dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai belanja bantuan sosial pada Kementerian Negara/Lembaga. 6. PMK No.:112/PMK.02/2012 Tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKAKL : Transfer uang, barang atau jasa yang diberikan oleh Pemerintah Pusat/Daerah kepada masyarakat guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi dan/atau kesejahteraan masyarakat. 7. PMK No.:81/PMK.05/2012 Tentang Belanja Bansos pada Kementerian/Lembaga: Transfer uang, barang atau jasa yang diberikan oleh pemerintah pusat/daerah kepada masyarakat guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi dan/atau kesejahteraan masyarakat.

DEFINISI BELANJA BANSOS (3/3) 8.

Bultek SAP No. 10 Tentang Akuntansi Belanja Bantuan Sosial Belanja Bantuan Sosial adalah transfer uang atau barang yang diberikan oleh Pemerintah Pusat/Daerah kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. Transfer uang/barang/jasa tersebut memiliki ketentuan berikut ini: a. Belanja bantuan sosial dapat langsung diberikan kepada anggota masyarakat dan/atau lembaga kemasyarakatan termasuk di dalamnya bantuan untuk lembaga non pemerintah bidang pendidikan dan keagamaan. b. Belanja bantuan sosial bersifat sementara atau berkelanjutan. c. Belanja bantuan sosial ditujukan untuk mendanai kegiatan rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, penanggulangan kemiskinan dan penanggulangan bencana. d. Belanja bantuan sosial bertujuan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, kelangsungan hidup, dan memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian sehingga terlepas dari risiko sosial. e. Belanja bantuan sosial diberikan dalam bentuk: bantuan langsung; penyediaan aksesibilitas; dan/atau penguatan kelembagaan Risiko sosial menurut Buletin Teknis ini adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar. Keadaan yang memungkinkan adanya risiko sosial antara lain, namun tidak terbatas pada: a. Wabah penyakit yang apabila tidak ditanggulangi maka akan meluas dan memberikan dampak yang memburuk kepada masyarakat. b. Wabah kekeringan atau paceklik yang bila tidak ditanggulangi akan membuat petani/nelayan menjadi kehilangan penghasilan utamanya. c. Cacat fisik dan/atau mental yang bila tidak dibantu tidak akan bisa hidup secara mandiri. d. Penyakit kronis yang bila tidak dibantu tidak akan bisa hidup secara mandiri. e. Usia lanjut yang bila tidak dibantu tidak akan bisa hidup secara mandiri. f. Putus sekolah yang bila tidak dibantu akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup secara mandiri, g. Kemiskinan yang bila tidak dibantu akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup secara wajar. h. Keterisolasian tempat tinggal karena kurangnya akses penghubung yang mempersulit perkembangan masyarakat di suatu daerah. i. Bencana yang bila tidak ditanggulangi akan rnengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat.

D

ALTERNATIF SOLUSI

14

ALTERNATIF SOLUSI (1/3) 1

Alternatif 1 : Tetap dianggarakan melalui akun Belanja Bantuan Sosial dengan ketentuan Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan No.10 Akuntansi Belanja Bantuan Sosial (Bultek SAP 10), menambahkan definisi Belanja Bantuan Sosal bahwa termasuk transfer dana pendidikan ke sekolah baik negeri maupun swasta. Dengan demikian tidak perlu dilakukan revisi DIPA.

2.

Alternatif 2 : Dengan mengacu pada Surat Menteri Keuangan Nomor : S758/MK.05/2013 tanggal 23 Oktober 2013 : Belanja Bansos direvisi ke Belanja Barang dengan ketentuan : a. Dibuatkan kebijakan atau peraturan (PMK) bahwa Belanja Barang untuk diserahkan pada Masyarakat/Pemda disalurkan melalui transfer dana ke lembaga penerima dan dilaksanakan oleh penerima dengan mekanisme swakelola dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan efektivitas b. Tidak semua anggaran BANSOS direvisi ke Belanja Barang, yang direvisi ke Belanja Barang hanya belanja yang tidak memenuhi kriteria Belanja Bansos, misalnya bantuan untuk lembaga/sekolah negeri direvisi ke Belanja Barang dengan kode akun 526 (Belanja Barang Untuk Diserahkan pada Masyarakat/Pemda) dengan rincian akun sebagai berikut : 526111 526112 526113 526114 526115 526211 526212 526311

: : : : : : : :

Belanja Tanah Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda Belanja Peralatan dan Mesin Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda Belanja Gedung dan Bangunan Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda Belanja Barang Fisik Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda Belanja Barang Penunjang Kegiatan Dekonsentrasi Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda Belanja Barang Penunjang Tugas Pembantuan Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda Belanja Barang Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda

ALTERNATIF SOLUSI (2/3) c. Jenis kegiatan yang dapat dianggarkan melalui Belanja Bantuan Sosial antara lain : Beasiswa Miskin, Bantuan untuk sekolah/lembaga swasta, atau bantuan/belanja yang terkait dengan resiko sosial/penanggulangan kemiskinan. d. Belanja Barang penyalurannya dilakukan dengan transfer uang ke lembaga penerima melalui penerbitan SPM/SP2D, hal ini sejalan dengan definisi Belanja Barang bahwa : “Pengeluaran untuk pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan/atau jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan dan pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pemerintah daerah (pemda) termasuk transfer uang di luar kriteria belanja bantuan sosial serta belanja perjalanan.Dalam pengertian belanja tersebut termasuk honorarium dan vakasi yang diberikan dalam rangka pelaksanaan kegiatan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa. Belanja Barang ini terdiri dari Belanja Barang (Operasional dan Non-Operasional), Belanja Jasa, Belanja Pemeliharaan, Belanja Perjalanan, Belanja Badan Layanan Umum (BLU), serta Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda”. e. Pelaksanaan kegiatan/Anggaran oleh penerima bantuan dilaksanakan dengan swakelola sama dengan Belanja Bantuan Sosial (perlu penegasan/kepastian dari Kementerian Keuangan melalui PMK yang akan diterbitkan). f. Tata cara pelaksanaan diatur dalam juknis masing-masing pemberi bansos (satker/KPA).

ALTERNATIF SOLUSI (3/3) 3.

Apabila Alternatif 2 yang dipilih, maka perlu dilakukan langkah-langkah sbb.: 3.1. Setiap kantor/satker/unit utama melakukan inventarisasi Kegiatankegiatan mana yang memenuhi kriteria dianggarkan melalui belanja Barang dan/atau Belanja Bantuan Sosial dengan mengacu pada : a. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 112/PMK.02/2012 Tentang Petunjuk Penyusunan Dan Penelaahan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga; b. Peraturan Menteri Keuangan No.:134/PMK.02/2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.02/2011 Tentang Klasifikasi Anggaran. 3.2. Berdasarkan hasil pemetaan tersebut, setiap kantor/satker/unit utama mengajukan revisi DIPA sesuai dengan ketentuan; 3.3. Mengingat revisi anggaran telah lewat, maka perlu minta dispensasi revisi (reklasifikasi akun) ke Ditjen Perbendaharaan. 3.4. Dalam rangka percepatan pelaksanaan kegiatan/anggaran proses revisi dapat dilakukan simultan dengan pencairan bantuan yang sudah dipastikan telah benar akunnya tanpa harus menunggu revisi; 3.5. Bagi satker yang telah terlanjur melakukan eksekusi anggaran dan diketahui terdapat kesalahan akun belanja, dapat dilakukan ralat SPM/SP2D.

E

ALTERNATIF REKLASIFIKASI

18

Alternatif Reklasifikasi Dana Bansos Belanja Pegawai MAK 51

Belanja Barang MAK 52

Belanja Bansos MAK 57

Belanja Hibah MAK 56 Belanja Bansos MAK 57

Klasifikasi Belanja Barang (Akun 52)

52

521

522

Belanja Barang

Belanja Jasa

523

524

Belanja Belanja Pemeliha Perjalana n raan

525

526

Belanja Barang BLU

Belanja Barang u/ diserahkan ke masyarakat

Alternatif Reklasifikasi Bansos Kemdikbud ke Belanja Pegawai KMK 134/PMK.02/2012 Belanja Pegawai diuraikan sebagai Kompensasi terhadap pegawai, Baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pegawai pemerintah dalam maupun luar negeri baik kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS dan/atau Non PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas fungsi organisasi pemerintah

Belanja Bansos yang memenuhi kriteria Belanja Pegawai diperuntukkan Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS (MAK 5115) atau Belanja Pegawai yang diperuntukkan pembayaran Honor/lembur/vakasi/Tunjangan Khusus dan Belanja Pegawai Transito (512)*. Catatan: *) Belum dijumpai penjelasan tentang penggunaan kode akun 5115 (Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS). Sedangkan untuk kode akun 512 (pembayaran Honor/lembur/vakasi/Tunjangan Khusus dan Belanja Pegawai Transito) hanya diperuntukkan pembayaran bagi pegawai non PNS yang akan diangkat menjadi PNS.  perlu penambahan penjelasan atau pengaturan lebih lanjut oleh Menkeu sebagai dasar hukum reklasifikasi.

Alternatif Reklasifikasi Bansos Kemdikbud ke Belanja Barang KMK 134/PMK.02/2012 Belanja Barang diuraikan sebagai Pengeluaran untuk pembelian Barang dan/atau jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan/atau jasa yang dipasarkan, maupun yang tidak dipasarkan dan pengadaan barang* yang dimaksudkan untuk diserahkan kepada masyarakat/pemerintah daerah (pemda) termasuk transfer uang yang tidak memenuhi kriteria belanja bantuan sosial serta belanja perjalanan

Belanja Bansos yang memenuhi kriteria Belanja Barang Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda (MAK 5263) yang digunakan untuk mencatat pengeluaran barang lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/pemerintah daerah yang tidak dapat dialokasikan pada kelompok akun 5261 dan 5262**. Catatan: *) Pengadaan barang/jasa pemerintah harus dilakukan sesuai dengan Perpres 54 tahun 2010 dan Perpres 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, termasuk didalamnya pengadaan barang dan jasa secara swakelola. **) Belanja transfer uang kepada entitas lain yang tidak memenuhi kriteria risiko sosial, yang pengelompokkannya mengikuti kriteria dan batasan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tersendiri. PMK tentang Kriteria dan batasan pengelompokkan akun belanja transfer tersebut sampai saat ini belum ada perlu pengaturan lebih lanjut oleh Menkeu sebagai dasar hukum reklasifikasi.

Alternatif Reklasifikasi Bansos Kemdikbud ke Belanja Hibah KMK 134/PMK.02/2012 Belanja Hibah diuraikan sebagai Pengeluaran Pemerintah berupa transfer yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukkannya, bersifat sukarela, tidak wajib, tidak mengikat, tidak perlu dibayar kembali, dan tidak terus menerus yang dilakukan dengan naskah perjanjian antara pemberi hibah dan penerima hibah kepada pemerintah negara lain, organisasi internasional, dan pemerintah daerah dengan pengalihan hak dalam bentuk uang, barang, atau jasa.

Belanja Bansos yang memenuhi kriteria Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah (MAK 56311) yaitu yang digunakan untuk pengeluaran negara dalam bentuk transfer uang atau barang yang sifatnya tidak wajib kepada pemerintah daerah, atau menggunakan akun Belanja Hibah Kepada Organisasi Dalam Negeri (56411) dengan uraian cukup jelas.*

Catatan: *) dalam PMK No.191/PMK.05/2011 tentang Pengelolaan Hibah, tidak dijumpai adanya aturan yang terkait dengan pengelolaan hibah dari Kementerian/Lembaga kepada Pemerintah Daerah dan/atau Organisasi Dalam Negeri.  perlu pengaturan lebih lanjut oleh Menkeu sebagai dasar hukum reklasifikasi dan implementasinya..

Pekerjaan yang Dapat dilakukan dengan Swakelola (Psl. 26 ayat (2) Perpres 70 Tahun 2012) 1. Pekerjaan yg bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan/atau memanfaatkan kemampuan teknis SDM, serta sesuai dengan tugas dan fungsi K/L/D/I 2. Pekerjaan yg operasi dan pemeliharaannya memerlukan partisipasi langsung masyarakat setempat atau dikelola oleh K/L/D/I 3. Pekerjaan yang dilihat dari segi besaran, sifat, lokasi, atau pembiayaannya tidak diminati oleh penyedia barang/jasa. 4. Pekerjaan yang secara rinci/detail tidak dapat dihitung terlebih dahulu, sehingga apabila dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa akan menimbulkan ketidak pastian dan risiko yg besar. 5. Penyelenggaraan diklat, kursus, penataran, seminar, lokakarya, atau penyuluhan. 6. Pekerjaan untuk proyek percontohan, dan survei yang bersifat khusus untuk pengembangan teknologi/metode kerja yang belum dapat dilaksanakan oleh penyedia jasa. 7. Pekerjaan survei, pemrosesan data, perumusan kebijakan pemerintah, pengujian laboratorium, dan pengembangan sistem tertentu. 8. Pekerjaan yang bersifat rahasia bagi K/L/D/I yg bersangkutan. 9. Pekerjaan industri kreatif, inovatif, dan budaya dalam negeri. 10. Penelitian dan pengembangan dalam negeri, dan/atau 11. Pekerjaan pengembangan industri pertahanan, industri alutsista, dan industri almatsus dalam negeri.

Tindak Lanjut Bansos Yg Tidak Dapat Dipindah 1.

2.

3.

Merevisi dan atau menambahkan definisi serta contohcontoh Belanja Bantuan Sosial pada Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan No.10 Akuntansi Belanja Bantuan Sosial (Bultek SAP 10), bahwa Bantuan Sosial adalah termasuk transfer dana pendidikan ke sekolah baik negeri maupun swasta sehingga tetap dapat dianggarakan melalui akun Belanja Bantuan Sosial; Dikeluarkan paket kebijakan (PMK) bahwa Belanja Barang Untuk Diserahkan pada Masyarakat/Pemda disalurkan melalui transfer dana ke lembaga penerima dan dilaksanakan oleh penerima dengan mekanisme swakelola dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan efektivitas. Membuka akun belanja Bantuan Pendidikan, untuk menampung belanja bantuan sosial atau belanja hibah yang tidak memenuhi kriteria belanja bantuan sosial atau belanja pegawai.

F LAMPIRAN

DATA BELANJA BANSOS PADA KEMENDIKBUD TA. 2013

26

BELANJA BANSOS KEMDIKBUD TA 2013 Kode

Es e lon I

2301 Sekretariat Jenderal

Pagu

Re alis as i

%

325.159.749.000

324.210.503.420

99,71

2303 Ditjen Pendidikan Dasar

14.847.266.467.000

14.039.982.968.765

94,56

2304 Ditjen Pendidikan Tinggi

3.355.093.384.000

3.171.245.075.584

94,52

Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Inf ormal 2312 Ditjen Pendidikan Menengah

1.745.101.632.000

1.715.495.902.336

98,30

11.363.096.633.000

11.145.156.597.935

98,08

634.054.987.000

606.903.311.497

95,72

319.868.400.000

276.488.972.818

86,44

32.589.641.252.000,00

31.279.483.332.355

95,98

2305

Badan Pengembangan SDM 2314 Pendidikan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan 2315 Ditjen Kebudayaan JUMLAH

DATA BELANJA BANSOS PADA SEKRETARIAT JENDERAL A. BIRO KEUANGAN NO. 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

URAI AN 2 TK/SD/MI /PAUD SLB OLAH RAGA ORGANI SASI KEMASYARAKATAN SLTP/MTS PEMUDA/PRAMUKA PERGURUAN TI NGGI SMU/SMA

PAGU 4 42,000,000,000 7,500,000,000 4,040,000,000 38,040,000,000 25,500,000,000 10,000,000,000 4,500,000,000 21,990,000,000

SMK

22,020,000,000

KEBUDAYAAN

10,000,000,000

JUMLAH

185,590,000,000

B. BIRO PERENCANAAN DAN KLN NO.

Nama Output

Pagu

1

Beasiswa Darmasiswa RI

18,029,000,000

2

Beasiswa Unggulan

42,745,815,000

JUM LAH Sumber : Data SAI Biro Keuangan

60,774,815,000

DATA BELANJA BANSOS PADA DITJEN DIKDAS (1/2) NO. I. 1 2 3 4 5 6 7 8 II. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 III. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Nama Output Peningkatan Akses dan Mutu PK dan PLK SDLB/SMPLB Sekolah Penyelenggara Pendidikan Layanan Khusus Kemitraan Sekolah/Lembaga/PT Sekolah Menyelenggarakan Program E-Learning Sekolah yang Direhabilitasi Unit Sekolah Baru (USB) Lomba Sains Nasional/Internasional Festival Lomba Seni Siswa Nasional/Internasional Sekolah Penerima Bantuan Operasional PK dan PLK Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan SMP Kemitraan / Kerjasama Program Wajar SMP Berbasis Pondok Pesantren SD - SMP Satu Atap Unit Sekolah Baru (USB) Ruang Kelas Baru (RKB) Rehabilitasi SMP Laboratorium IPA Perpustakaan SMP Peralatan Pendidikan SMP SMP Berbasis TIK Sekolah Standar Nasional SMP SMP Terbuka Siswa yang Mendapatkan Bantuan Operasional SMP Terbuka Sekolah yang Menerapkan Pendidikan Karakter Bangsa SD-SMP Satu Atap yang Memenuhi SPM Laporan Pelaksanaan BOS Siswa SMP Penerima Beasiswa Siswa Miskin Siswa SMP Penerima Beasiswa Bakat dan Prestasi Peserta Didik yang Mengikuti Program Paket B Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan SD Siswa SD Penerima Beasiswa Miskin Siswa Penerima Beasiswa Prestasi Rehabilitasi SD Siswa SD Menerima Bantuan Paket Belajar SD Memenuhi Standar Isi dan Proses SD Menyelenggarakan Program Retrieval/Remedial SD Memenuhi Standar Sarana dan Prasarana SD Menerima sarana TIK untuk e-learning SD Menerima Sarana dan Prasarana Olahraga dan Seni SD Menerima Sarana Komputer untuk Administrasi Peserta Didik Paket A Menerima Bantuan Operasional SD Menyelenggarakan Pembelajaran Ekstrakurikuler

Sumber : Data SAI Biro Keuangan

Pagu 255,717,467,000 13,200,000,000 3,750,000,000 10,000,000,000 5,000,000,000 800,000,000 342,500,000 1,320,000,000 221,304,967,000 3,345,565,907,000 12,250,000,000 13,500,000,000 119,504,252,000 377,432,125,000 122,037,000,000 85,501,350,000 72,540,000,000 45,967,335,000 25,500,000,000 21,000,000,000 27,500,000,000 21,150,000,000 33,004,400,000 4,500,000,000 9,000,000,000 2,000,000,000 2,147,794,945,000 27,000,000,000 178,384,500,000 5,084,311,016,000 4,572,109,625,000 1,590,000,000 374,891,391,000 3,750,000,000 2,970,000,000 5,500,000,000 31,350,000,000 25,000,000,000 15,750,000,000 45,000,000,000 4,000,000,000 2,400,000,000

DATA BELANJA BANSOS PADA DITJEN DIKDAS (2/2) NO. IV. 1 2 V. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 VI. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 VII. 1 2 3 VIII. 1 2 X. 1

Nama Output Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Dasar Laporan Evaluasi Pelaksanaan Lomba/ Olimpiade Dewan Pendidikan / Komite Sekolah yang Terbina Penyediaan dan Peningkatan Kesejahteraan Pendidik dan Tendik yang Kompeten untuk Jenjang Pendidikan Dasar Dokumen Pelaksanaan Program PTK Dikdas yang Mendapatkan Tunjangan Fungsional PTK Dikdas yang Mendapatkan Tunjangan Profesi PTK Dikdas yang Mendapatkan Tunjangan Khusus PTK Dikdas yang Mendapatkan Tunjangan Kualifikasi PTK Dikdas yang Mendapatkan Tunjangan Lainnya PTK SD dan PTK Kesetaraan SD yang Mendapatkan Karir; Penghargaan; Perlindungan PTK SMP dan PTK Kesetaraan SMP yang Mendapatkan Karir; Penghargaan; Perlindungan PTK PK dan PLK yang Mendapatkan Karir; Penghargaan; Perlindungan PTK Dikdas yang mendapat bantuan guru bantu Peningkatan Akses dan Mutu PK dan PLK SDLB/SMPLB Sekolah Penyelenggara Pendidikan Layanan Khusus Pusat Pengembangan Layanan PK dan PLK Dokumen Pedoman Pengembangan Pembelajaran Sekolah Menerapkan Pendidikan Karakter Bangsa Siswa Bersertifikasi Kompetensi Keterampilan Khusus Unit Sekolah Baru (USB) Ruang Kelas Baru (RKB) Sekolah Memenuhi SPM - Sarana Prasarana Perpustakaan Unit Gedung Baru (UGB) Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan SD Ruang Kelas Baru (RKB)SD Siswa SD Menerima BOS Luar Negeri SD Menerima Perpustakaan/PSB Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Dasar Sekolah yang Mendapatkan Layanan Akses dan Mutu Pendidikan Sekolah yang Menerapkan Pendidikan Karakter Bangsa Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Dasar Gedung Sekolah Rusak Akibat Bencana Alam dan Kerusuhan yang Direhabilitasi

JUMLAH

Sumber : Data SAI Biro Keuangan

Pagu 7,800,000,000 600,000,000 7,200,000,000 5,470,853,275,000 0 707,504,400,000 2,709,819,575,000 1,480,282,800,000 312,224,500,000 41,670,000,000 55,000,000,000 96,780,000,000 2,256,000,000 65,316,000,000 180,725,742,000 500,000,000 124,870,742,000 3,000,000,000 28,000,000,000 1,800,000,000 12,699,000,000 1,440,000,000 6,366,000,000 550,000,000 1,500,000,000 451,615,000,000 270,940,000,000 3,675,000,000 177,000,000,000 31,921,060,000 29,446,060,000 2,475,000,000 25,480,000,000 25,480,000,000

14,853,989,467,000

DATA BELANJA BANSOS PADA DITJEN DIKMEN (1/2) NO. I. 1 2 3 II. 1 2 III. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 IV. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Nama Output Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMK Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) SMK Peralatan Praktik SMK Siswa SMK Penerima Beasiswa Miskin Peningkatan Akses dan Mutu PK dan PLK SMLB Siswa PK-PLK Mendapat Beasiswa Sekolah Penerima Bantuan Operasional PK Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMA SMA yang Mampu Menyusun dan Menerapkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) SMA Model Peserta Didik yang Menerima BOP Paket C Kab/Kota yang Mendapatkan Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Paket C Unit Sekolah Baru (USB) Ruang Kelas Baru (RKB) Ruang Laboratorium Komputer Baru Sekolah yang Mendapatkan Bantuan Sarana dan Prasarana Peralatan TIK/Komputer Sekolah yang Menerapkan Pendidikan Karakter Bangsa Siswa SMA Penerima Beasiswa Miskin Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) SMA Siswa SMA Penerima Beasiswa Prestasi Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMK Dokumen Layanan Informasi Kebijakan SMK Pusat Layanan TIK Kemitraan Direktorat dengan Institusi/Lembaga Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) SMK Dokumen Pedoman Standar Pembelajaran Sekolah Menerapkan Pembelajaran Kewirausahaan Unit Sekolah Baru (USB) Ruang Kelas Baru (RKB) Ruang Praktek Siswa (RPS) Peralatan Praktik SMK Siswa SMK Penerima Beasiswa Miskin Siswa SMK Penerima Beasiswa Prestasi dan Program Keahlian Khusus Lomba Kompetensi dan Sains Laporan Hasil Pemasaran Tamatan SMK SMK yang Menerapkan Pendidikan Karakter Bangsa SMK Unggul/Model/Rujukan/Berprestasi

Sumber : Data SAI Biro Keuangan

Pagu 2,946,539,260,000 2,318,707,260,000 7,950,000,000 619,882,000,000 52,174,200,000 14,545,200,000 37,629,000,000 4,292,796,100,000 7,620,000,000 47,225,000,000 37,500,000,000 5,000,000,000 186,716,000,000 428,947,700,000 22,000,000,000 51,940,000,000 21,000,000,000 3,400,000,000 1,071,640,000,000 2,362,258,600,000 47,548,800,000 2,053,864,512,000 2,200,000,000 12,505,000,000 6,675,000,000 0 36,050,000,000 6,644,000,000 224,705,000,000 476,297,720,000 59,277,370,000 106,990,000,000 765,933,300,000 28,356,000,000 8,933,350,000 1,840,000,000 4,240,000,000 313,217,772,000

DATA BELANJA BANSOS PADA DITJEN DIKMEN (2/2) NO. V. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 VI. 1 2 3 4 VII. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VIII. 032 IX. 009

Nama Output Peningkatan Akses dan Mutu PK dan PLK SMLB Dokumen Informasi dan Publikasi Kemitraan Sekolah/Lembaga/PT Pusat Pengembangan Layanan PK dan PLK Sekolah Sentra/Subsentra PK dan PLK Lembaga Penyelenggara Pendidikan Menengah yang Menerima Bantuan Bencana Alam Dokumen Pedoman Pengembangan Pembelajaran Sekolah yang Terakrediasi Siswa Berkompetensi Keterampilan Khusus Sekolah Menerapkan Pendidikan Karakter Bangsa Ruang Keterampilan Perpustakaan Sekolah yang Direhabilitasi Sekolah Memenuhi SPM Sarana dan Prasarana Unit Sekolah Baru (USB) Ruang Kelas Baru (RKB) Asrama Siswa Buku Pembelajaran Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Program Pendidikan Menengah Sekolah/ Lembaga yang Mendapatkan Layanan Akses dan Mutu pendidikan Naskah Bahan Kerjasama, Informasi dan Publikasi Sekolah yang Menerapkan Pendidikan Karakter Bangsa Dewan Pendidikan / Komite Sekolah Yang Terbina Penyediaan dan Peningkatan Kesejahteraan Pendidik dan Tendik yang Kompeten untuk Jenjang Pendidikan Menengah Pengawas Dikmen yang Berkualifikasi S2 PTK Dikmen yang Mendapatkan Tunjangan Profesi PTK Dikmen yang Mendapatkan Tunjangan Fungsional PTK Dikmen yang Mendapatkan Tunjangan Khusus Dokumen Pembinaan PTK SMA dan PTK Kesetaraan SMA PTK SMA dan PTK Kesetaraan SMA yang Mendapatkan Perhargaan ; Perlindungan PTK SMA dan PTK Kesetaraan SMA yang Memenuhi Kualifikasi Pendidikan PTK SMA dan PTK Kesetaraan SMA yang Mendapatkan Pemerataan Mutu Dokumen Pembinaan PTK SMK Pendidik SMK yang Sesuai Bidang Keahlian PTK SMK yang Mendapatkan Perhargaan ; Perlindungan PTK SMK yang Mendapatkan Pemerataan Mutu PTK SMK yang Memenuhi Kualifikasi Pendidikan Pendidik PK dan PLK yang Sesuai Bidang Keahlian PTK Dikmen di Daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar yang Memperoleh Bantuan Pendidikan PTK PK dan PLK yang Mendapatkan Pemerataan Mutu PTK PK dan PLK yang Memenuhi Kualifikasi Pendidikan 0 Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMK SMK Unggul/Model/Rujukan/Berprestasi Peningkatan Akses dan Mutu PK dan PLK SMLB Lembaga Penyelenggara Pendidikan Menengah yang Menerima Bantuan Bencana Sosial

J UM L A H

Sumber : Data SAI Biro Keuangan

Pagu 171,830,000,000 990,000,000 5,525,000,000 9,300,000,000 900,000,000 6,460,000,000 1,530,000,000 4,000,000,000 13,830,000,000 800,000,000 2,970,000,000 4,935,000,000 7,500,000,000 9,000,000,000 79,330,000,000 12,600,000,000 10,000,000,000 2,160,000,000 31,730,000,000 4,800,000,000 15,730,000,000 4,200,000,000 7,000,000,000 1,793,198,016,000 12,825,500,000 1,379,414,880,000 149,770,800,000 184,545,836,000 225,000,000 120,000,000 7,030,000,000 990,000,000 1,500,000,000 6,600,000,000 150,000,000 2,580,000,000 9,502,000,000 400,000,000 2,000,000,000 575,000,000 3,025,000,000 31,944,000,000 964,545,000 964,545,000 1,710,000,000 1,710,000,000

11,344,806,633,000

DATA BELANJA BANSOS PADA DITJEN DIKTI NO. Direktorat/Komponen A. DIREKTORAT KELEMBAGAAN DAN KERJASAMA 1 Bantuan Pendirian Politeknik Negeri Subang 2 Pendirian Institut Teknologi Baru dan Institut Olahraga Indonesia 3 Pendirian Politeknik Baru 4 Bantuan Hibah Pembinaan 5 Bantuan PHK-I Institusi 6 Seleksi dan Penetapan Penerima Bantuan 7 Penetapan Penerima Bantuan Hibah Pengembangan KUI 8 Workshop dan Pelatihan Penyusunan Renstra 9 Workshop Peningkatan TataKelola Penguruan Tinggi 10 Seleksi Proposal dan Pelaksanaan Muhibah Seni 11 Belanja Bantuan Beasiswa KNB B. DIREKTORAT PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN 1 Program Revitalisasi Bidang Ilmu 2 Bantuan Prodi Bersistem Penjaminan Mutu Pembelajaran 3 Bantuan Penyusunan KBK 4 Bantuan Bidikmisi dan Afirmasi Dikti 5 Pemberian Beasiswa Prestasi 6 Fasilitasi Mahasiswa Melaksanakan Belajar Bekerja Terpadu 7 Bantuan Dana Pengembangan Sistem Pusat Karir di PT Bantuan Pelaksanaan Program Hibah Bina Desa dan Bantuan Peningkatan 8 Organisasi Kemahasiswaan 9 Bantuan Pengembangan Mutu Laboratorium Sains 10 Hibah Pengembangan Politeknik Kerjasama Pemda 11 Mahasiswa Penerima Beasiswa PPA/BBM 12 Bantuan Program MIPA Internasional 13 Bantuan Penyusunan Rancangan Modus MPNK Bantuan Pelaksanaan Program CLCC dan Bantuan Pelaksanaan Program 14 Lesson Study 15 Hibah Peningkatan Kualitas Pendidikan Profesi Kesehatan Grand Total

PAGU 374,925,025,000 2,500,000,000 10,000,000,000 75,000,000,000 258,286,325,000 12,203,100,000 3,000,000,000 4,550,000,000 1,200,000,000 1,200,000,000 3,200,000,000 3,785,600,000 2,519,552,630,000 10,000,000,000 1,450,000,000 1,900,000,000 1,498,627,210,000 14,783,000,000 2,585,000,000 1,500,000,000 9,600,000,000 500,000,000 70,000,000,000 756,000,000,000 1,000,000,000 1,900,000,000 6,850,000,000 142,857,420,000 2,894,477,655,000

DATA BELANJA BANSOS PADA DITJEN PAUDNI (1/2) KODE

Direktorat/Komponen

666845 2016.023 2016.024 2016.025 2016.026 2016.027 2016.028 2016.029 2016.030 2016.031 2016.032 2016.033 666866 2018.025 2018.026 2018.027 2018.028 2018.029 2018.030

Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal Bantuan Biaya Operasional Penyelenggara (BOP) PAUD Bantuan Rintisan Lembaga PAUD Baru Bantuan Penguatan Lembaga PAUD Rintisan Bantuan Alat Permainan Edukatif (APE) PAUD Bantuan sarana Pembelajaran PAUD Bantuan Lembaga PAUD di Daerah Tanggap Darurat dan Pasca Bencana Bantuan Kelembagaan Pada Organisasi Mitra Bantuan Lembaga PAUD penyelenggara pendidikan keorangtuaan (Parenting Education) Penguatan Pembelajaran Lembaga PAUD Bantuan Lembaga PAUD Percontohan Kab/Kota Bantuan Motivasi dan Stimulasi Penyelenggara PAUD Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat BOP Keaksaraan BOP Keaksaraan Layanan Khusus Bantuan Penataan Kelembagaan Bantuan Sarana Satuan Dikmas dan TBM Bantuan Pengarusutamaan Gender Bantuan Kecakapan Keorangtuaan

PAGU 515,147,000,000 324,000,000,000 68,595,000,000 37,275,000,000 19,850,000,000 5,850,000,000 1,750,000,000 39,927,000,000 825,000,000 7,455,000,000 3,000,000,000 6,620,000,000 206,164,400,000 126,564,400,000 23,500,000,000 19,100,000,000 22,550,000,000 12,000,000,000 2,450,000,000

DATA BELANJA BANSOS PADA DITJEN PAUDNI (2/2) KODE 666870 2015.027 2015.028 2015.029 2015.030 2015.031 2015.033 2015.034 2015.035 2015.038 682082 2017.001 2017.019 2017.020 2017.030 2017.031 2017.032 2017.033 2017.034 2017.035 2017.037 2017.038 2017.039 2017.040 2017.041 2017.042 2017.043 2017.044 2017.045

Direktorat/Komponen Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan Pendidikan Kecakapan Hidup (PKH) Bantuan Penyelenggaraan Kursus dan Pelatihan Kewirausahaan Masyarakat bagi anak putus sekolah/putus

Peserta Didik Kursus dan Pelatihan Mengikuti Uji Kompetensi Lembaga Kursus Memenuhi Standar Nasional Organisasi Mitra yang memperoleh penguatan kapasitas Dokumen Penyelarasan Pendidikan dengan Dunia Kerja Peserta Didik Kursus dan Pelatihan Menerima Penghargaan Lembaga Kursus dan Pelatihan melakukan Sosialisasi dan Promosi Lembaga dan Mita Kursus dan Pelatihan Menerima Penghargaan Direktorat Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD, NONFORMAL DAN INFORMAL Pendidik PAUDNI berkualifikasi akademik S1/D4 Guru TK penerima tunjangan profesi Pendidik dan tenaga kependidikan PAUDNI memperoleh penghargaan dan perlindungan Guru TK/TPA/KB berkualifikasi S1/D4 Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Masyarakat berkualifikasi S1/D4 Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kursus dan Pelatihan Berkualifikasi S1/D4 Guru TK/TPA/KB Memperoleh pembinaan karier Kepala Sekolah/Pengawas TK/Penilik PAUD/Pengelola TPA/KB Memperoleh Pembinaan Karier

Pendidik Kursus dan Pelatihan Memperoleh Pembinaan Karier Pendidik Pendidikan Masyarakat Memperoleh Pembinaan Karier Tenaga Pendidik Pendidikan Masyarakat Memperoleh pembinaan karier Guru TK/TKLB penerima tunjangan fungsional Guru TK/TKLB penerima subsidi tunjangan khusus Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUDNI yang memperoleh penghargaan dan perlindungan

Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non Formal Memperoleh Peningkatan Kesejahteraan Dokumen Standar/Naskah/Pedoman/Juklak/Juknis Kriteria Pembinaan Karier PTK PAUDNI

Dokumen Penyusunan Rencana Program dan Anggaran Pembinaan PTK PAUDNI Dokumen Evaluasi Program dan Anggaran Pembinaan PTK PAUDNI Pembinaan Karier PTK PAUDNI Melalui Kerjasama dengan Orsosmas/Ormit/Lembaga 2017.046 Dalam Negeri dan Luar Negeri Grand Total

PAGU 122,115,000,000 49,300,000,000 44,000,000,000 4,250,000,000 14,800,000,000 3,325,000,000 3,000,000,000 285,000,000 350,000,000 2,805,000,000 844,678,792,000 934,500,000 302,093,000,000 49,822,664,000 22,881,500,000 1,475,000,000 254,000,000 9,300,000,000 525,000,000 472,000,000 800,000,000 1,680,000,000 251,715,600,000 50,329,336,000 3,745,000,000 133,456,192,000 200,000,000 150,000,000 400,000,000 14,445,000,000 1,688,105,192,000

DATA BELANJA BANSOS PADA DITJEN KEBUDAYAAN

No Kode Satker Nama Satker 1 189646 Direktorat Pembinaan KepercayaanTerhadap TYME dan Tradisi 2 189645 Direktorat Pembinaan Kesenian dan Perfilman 3 189645 Direktorat Pembinaan Kesenian dan Perfilman 4 189648 Direktorat Internalisasi Nilai dan Diplomasi Budaya Jumlah

Jumlah 79.500.000.000 177.998.400.000 62.370.000.000 1.250.000.000 321.118.400.000

TERIMA KASIH