Perlukah Badan Cyber Nasional? 08 Juni 2015
Badan Cyber Nasional (BCN) menjadi pembicaran belakangan ini. Terutama setelah pemerintah menggelar Simposium Nasional Cyber Security pada 3-4 Juni. Masyarakat belum banyak tahu, apa sebenarnya yang melandasi dibentuknya BCN ini. Banyaknya peristiwa kejahatan dan pertikaian antar-negara lewat cyberspace, membuat pemerintah Indonesia harus segera membentuk BCN. Peristiwa peretasan Sony Pictures dan pembobolan bank sebesar Rp12 triliun oleh kelompok hacker Carbanak hanya sebagian kecil peristiwa kejahatan cyber di luar negeri. Awal 2015 di Indonesia terjadi pencurian dana nasabah lewat ATM dan "sinkronisasi" token yang cukup menghebohkan. Contohcontoh tadi adalah kejahatan dengan motif ekonomi yang sudah sangat umum ditemui oleh masyarakat. Saat ini, kegiatan peretasan tak selalu bermotif ekonomi, motif politik juga sudah mendominasi.
Kegiatan peretasan yang bermotif politik ini memang tak selalu diketahui publik, namun cukup banyak terjadi. Pada 2007, Estonia mengalami kegagalan sistem kelistrikan yang diikuti krisis nasional. Negara paling digital di Eropa itu ditengarai sedang mengalami serangan dari hacker Rusia. Yang paling baru adalah di Ukraina pada September 2014, hasil pemilu Ukraina mendapat serangan hacker yang diduga dilakukan oleh Rusia. Jepang pada 2011 mendapat serangkaian serangan cyber, termasuk serangan terhadap sistem komputer parlemen Jepang dan pemerintah daerah. Sistem komputer di kantor-kantor kedutaan besar dan konsulat Jepang di sembilan negara terinfeksi sejenis virus pada pertengahan tahun itu. Hal ini membuat pemerintah Jepang mengembangkan sebuah virus komputer yang dapat melacak sumber sebuah serangan cyber, lalu mengehentikan serangan tersebut. Virus penangkal serangan di dunia maya tersebut menghabiskan anggaran senilai 179 juta yen (Rp21,05 miliar) yang diberikan pemerintah Jepang kepada raksasa industri teknologi Fujitsu Ltd. Perusahaan terkemuka Jeang itu memang ditugaskan untuk memberikan solusi terhadap ancaman serangan cyber yang terus dihadapi pemerintahan dan dunia industri di Jepang. Pada 2009 pemerintah Jerman mendapat 900 serangan terhadap sistem komputer mereka. Pada awal 2011, serangan meningkat menjadi 1.600 kali. Kondisi ini membuat pemerintah Jerman memutuskan untuk membuka pusat perang cyber nasional. Dalam skala peperangan fisik, serangan cyber saat ini juga mempunyai peran penting. Contoh nyata serangan Rusia ke Ukraina dalam perebutan wilayah Crimea pada 2014. Sebelum Rusia melakukan serangan fisik, Rusia menyerang sistem pertahanan Ukraina. Rusia merusak jaringan komunikasi dan mengambil data penting instalisasi vital serta militer. Alhasil Ukraina lumpuh dan sulit melakukan perlawanan. Indonesia jika tidak dalam keadaan yang siap menerima serangan cyber juga bisa mengalami nasib serupa. Tanpa ada mata-mata maupun pencurian data bahkan orang luar sudah bisa melihat dari langit Indonesia lewat Google Earth. Asing bisa bebas mengambil data kita, itu semua karena penegakan dan regulasi yang menguntungkan mereka. Dengan kata lain, saat ini kejahatan dan serangan cyber tidak hanya dialami oleh perorangan maupun korporasi saja, namun juga negara. Hal ini sudah diamini oleh beberapa negara seperti China, Amerika, Israel, dan Australia.
Negara China bahkan membentuk pasukan cyber yang diberi nama "Blue Army". Pasukan ini bertugas melindungi negara dari serangan cyber dan menghabiskan anggaran USD1,54 juta untuk pembentukkannya. Pasukan ini sengaja memilih Guangzhou sebagai markasnya karena di wilayah tersebut merupakan pusat industri Negeri Tirai Bambu tersebut. Israel walau sudah lama menggiatkan pasukan cyber dan baru September 2014 secara resmi membentuk pasukan cyber. Momen itu berbarengan dengan serangan ke Jalur Gaza Palestina. Amerika sendiri sudah mempunyai sejak lama, National Security Agency (NSA). Bahkan baru-baru ini Presiden Barrack Obama mengajukan dana Rp177 triliun untuk memperkuat pelembagaan pertahanan cyber. Negara tetangga terdekat kita, Singapura baru-baru ini meresmikan Singapore Infocomm Technology Security Authority (SITSA). Alasan berdirinya SITSA disebabkan munculnya tren perang cyber di Estonia dan Georgia. Dunia yang semakin terkoneksi membuat setiap pemerintahan sebuah negara harus siap menghadapi serangan cyber baik yang dilakukan secara individu, grup, maupun negara. Indonesia sudah memunyai ID-SIRTII, namun lembaga di bawah Kemenkominfo ini memang punya wewenang yang terbatas, sebagai kanal pelaporan dan tindakan selanjutnya. Indonesia butuh Badan Cyber Nasional yang bisa meyiapkan sistem yang mampu belajar dari setiap serangan cyber, sehingga mampu menahan serangan cyber selanjutnya. Keberadaan Badan Cyber Nasional akan sangat vital bagi dunia intelijen. Kasus penyadapan pada pemerintahan SBY membuktikan betapa pentingnya lemabaga cyber khusus. Bahkan saat Obama pertama kali menjabat sebagai presiden AS, dia langsung memerintahkan pembentukan lembaga khusus di White House untuk pengamanan sistem informasi dan komunikasi kepresidenan. Hampir semua lembaga membutuhkan pengamanan cyber. KPU adalah contoh lembaga yang seharusnya sudah terdigitalisasi, karena tuntutan efisiensi anggaran pemilu menjadikan sistem pemilu elektronik sebagai kewajiban. Kini KPU sedang mengusahakan pembentukan tim yang akan mengkaji sejauh mana teknolgi informasi akan membantu penyelenggarakan pemilu di Indonesia. Salah satu tugas BCN nantinya adalah menjaga sektorvital seperti industri energi. Pertamina, SKK Migas dan PLN selama ini tidak memakai internet publik. Mereka memakai private network bekerjasama dengan vendor telekomunikasi. Tugas BCN mengkoordinasikan mereka agar bila terjadi serangan cyber, BCN bisa langsung bertindak. Di sinilah letak urgensi dan perbedaan BCN dengan ID-
SIRTII, dimana BCN bisa langsung bertindak. Lahirnya Badan Cyber Nasional nantinya akan bisa mengkoordinasikan unit keamanan cyber di setiap instansi pemerintah dan memaksimalkan potensi yang ada. Diharapkan peran badan Cyber Nasional nantinya mampu melengkapi peran TNI yang menjaga kedaulatan NKRI di wilayah darat, laut dan udara, sedangkan BCN menjaga kedaultan NKRI dari para peretas dan pencuri informasi. Masyarakat tidak perlu takut dengan keberadaan BCN nantinya. BCN tidak berfungsi seperti NSA di AS, yang ditengarai memata-matai warganya sendiri, sehingga banyak aktivis HAM di AS memprotes keberadaan NSA. BCN bertugas menjaga keamanan cyber di Indonesia, baik milik pemerintah, industri swasta dan bahkan setiap individu warga Indonesia. Digitalisasi di Indonesia adalah keniscayaan, namun bila tidak dibarengi oleh pengamanan cyber, malah akan menjadi bumerang. Sudah lebih dari 70 juta penduduk Indonesia terkoneksi dengan internet. Sebagian besar memiliki rekening, kartu kredit dan juga biodata di internet. Bila ini tidak diamankan, lalu menjadi target serangan orang tidak bertanggungjawab, berarti negara lari dari tugasnya melindungi warga negara. Melihat kondisi saat ini, BCN memang mempunyai tugas ganda. Pertama memberikan perlindungan dan keamanan bagi cyber di Indonesia, kedua memberikan edukasi serta pengertian bagaimana berinternet yang sehat. Tanpa edukasi yang cukup, masyarakat akan terus menjadi target empuk kejahatan cyber. Begitu juga dengan para pejabat, pemangku kepentingan. Semua pihak harus mempunyai kesadaran dan kewaspadaan terhadap bahaya serangan cyber. Dalam skala yang kecil, para pejabat kita menjadi waspada dan berpikir dua kali untuk menyimpan dan beraktivitas dengan email, cloud, maupun aplikasi gratisan lainnya. Karena kita tidak pernah tahu data kita di sana diapakan oleh pemilik aplikasi di luar negeri tersebut. Di AS penyedia layanan internet seperti Google, Yahoo, Microsoft dan Facebook wajib memberikan akses pada pemerintah AS, bila dirasa ada kepentingan nasional mereka yang terkait kegiatan internet negara lain. BCN juga mempunyai tugas mengembangkan enkripsi bekerjasama dengan Lembaga Sandi Negara, BPPT dan LIPI. Teknologi enkripsi ini menjadi benteng terakhir pertahanan cyber. Bila para penyerang bisa mendapatkan data, belum tentu mereka bisa membuka dan membacanya. Hal ini karena setiap data rahasia negara telah dienkripsi. Hal semacam ini harus menjadi perhatian BCN kedepan, bila
sudah resmi terbentuk Infrastruktur BCN Untuk menjalankan peran yang sangat vital tersebut Badan Cyber Nasional memerlukan SDM yang handal dan berkomitmen pada NKRI. Tanpa komitmen nasionalisme, ancaman terorisme dan serangan dari negara lain bisa sangat mudah dimulai dari dalam sendiri. Karena itu dibutuhkan kerjasama lintas sektoral untuk mewujudkan SDM BCN yang berkualitas dan berintegritas nantinya. Satelit juga menjadi isu penting dalam pendirian BCN. Keberadaan satelit menjadi sangat vital, karena pengawasan dan komunikasi akan menjadi benar-benar aman bila tidak menyewa satelit negara lain. Negara-negara yang telah mendirikan badan cyber, seluruhnya mempunyai satelit yang dikelola sendiri. Menyewa satelit asing hanya akan memperbesar ancaman keamanan cyber sebuah negara karena secara langsung memberikan akses pada asing untuk melihat isi dapur negara kita. Selain satelit, infrastruktur yang wajib dimiliki oleh BCN adalah command center. Markas yang terpusat memudahkan koordinasi dan kesiapan dalam menghadapai serangan cyber dari dalam dan luar negeri. Kita berharap, pasca simposium nasional cyber security ini, BCN bisa segera dibentuk dan menegaskan kedaulatan negara di dunia cyber.
Communication & Information System Security Research Center Jl. Moh. Kafi 1 No. 88D Jagakarsa Jakarta Selatan Email:
[email protected] Telp. +6221 78890340
