PERLINDUNGAN PROGRAM KOMPUTER DI BIDANG TEKNOLOGI: PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PATEN DI INDONESIA ABSTRAK

PERLINDUNGAN PROGRAM KOMPUTER DI BIDANG TEKNOLOGI: PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PATEN DI INDONESIA MUTHIA ZAHRA FERIANI 0906520061 FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA 10 JANUARI 2013

ABSTRAK Nama : Muthia Zahra Feriani Program Studi : Ilmu Hukum Judul : Perlindungan Program Komputer di Bidang Teknologi: Perspektif UndangUndang Paten di Indonesia Skripsi ini berisi tentang perlindungan program komputer di bidang teknologi dilihat dari perspektif undang-undang paten di Indonesia. Pokok permasalahan terdapat pada apakah Undang-Undang Paten di Indonesia memungkinkan untuk memberikan perlindungan terhadap program komputer yang dimana di Indonesia selama ini suatu prpogram komputer dilindungi dengan Undang-Undang Hak Cipta. Selain itu ditinjau pula kemungkinan terjadi perlindungan ganda (double protection) yaitu dengan rezim hak cipta dan paten sekaligus terhadap suatu program komputer. Penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif dimana sumber data diperoleh dari data sekunder dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kemungkinan Program komputer dilindungi dengan Undang-Undang Paten namun tetap harus dilihat secara substansial bahwa program komputer tersebut memenuhi syaratsyarat paten dan memiliki fungsi paten. Kata Kunci: Program Komputer, Teknologi, Paten, Hak Cipta

I.

PENDAHULUAN Program komputer telah diakui sebagai asset yang sangat bernilai bagi perusahaan

maupun individu yang menciptakan atau menemukannya. Secara hukum, program komputer mulai dianggap sebagai suatu jenis benda atau properti seperti benda-benda berwujud lainnya. Oleh karenanya, pemilik program komputer berhak untuk melarang pihak lain untuk memanfaatkan program tersebut tanpa izin darinya. Perlindungan hukum atas hal tersebut didukung dengan pasal 27 ayat (2) Deklarasi Hak Asasi Manusia Sedunia, “Setiap orang memiliki hak untuk mendapat perlindungan (untuk kepentingan moral dan materi) yang

Universitas Indonesia | Muthia Zahra Feriani-0906520061 | 1 Perlindungan program..., Muthia Zahra Feriani, FH UI, 2013

diperoleh dari ciptaan ilmiah, kesustraan atau artistik dalam hal dia sebagai pencipta”.1 Hal tersebut mendorong pemberlakuan Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak untuk menikmati hasil ekonomis dari suatu kreativitas dan objek intelektual untuk memperoleh perlindungan secara hukum yang berlaku normatif dan komprehensif, termasuk hasil intelektual di bidang teknologi. Di beberapa negara, perlindungan hukum terhadap invensi terkait software komputer (software-related invention) masih menjadi perdebatan. Namun bila mengingat software komputer adalah merupakan bagian dari teknologi, maka perlindungan hukum melalui sistem paten seharusnya diberikan terhadap software komputer sebagaimana diatur dalam Article 27(1) TRIPs yang berbunyi: "Subject to the provisions of paragraphs 2 and 3, patents shall be available for any inventions, whether products or processes, in all fields of technology, provided that they are new, involve an inventive step and are capable of industrial application. Subject to paragraph 4 of Article 65, paragraph 8 of Article 70 and paragraph 3 of this Article, patents shall be available and patent rights enjoyable without discrimination as to the place of invention, the field of technology and whether products are imported or locally produced." Program Komputer (Software), baik yang masih berbentuk rumusan awal ataupun yang sudah berbentuk kode-kode tertentu, dilindungi sebagai karya tulisan berdasarkan Konvensi Bern 1971, komplikasi data atau materi lainnya, yang berdasarkan cara seleksi dan penyusunan isinya merupakan karya intelektual mendapatkan perlindungan sebagaimana mestinya. Perlindungan dimaksud, yang tidak meliputi data-data itu sendiri, tidak mengurangi aspek Hak Cipta atas data atau materi itu sendiri. Dalam kaitannya dengan Program Komputer (Software), Pencipta atau pemegang Hak Cipta berhak untuk memberikan izin atau melarang penyewaan secara komersial kepada masyarakat atas karya hak cipta yang asli maupun salinannya. Digolongkannya program komputer sebagai hasil karya yang berbasis teks atau tulisan (Literary Works) menurut Konvensi Bern karena adanya proses penulisan kode-kode perintah (coding) dari pencipta yang memerlukan selain penguasaan pengetahuan yang cukup dalam teknik dan bahasa pemrograman, juga kesabaran dalam penulisan kode-kode tersebut, sehingga

1

Tim Lindsey, dkk, Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar (Bandung: PT. Alumni, 2011), 13-14.


dihasilkan kode sumber (source code) yang berupa teks yang hanya dapat dimengerti oleh ahlinya. Oleh karena itulah program komputer dilindungi dengan hak cipta.2 Namun, perlindungan hukum yang disediakan oleh sistem hak cipta seringkali dianggap tidak memberikan perlindungan hukum yang memadai. Hal ini dikarenakan hukum hak cipta (copyright law) tidak dapat menjangkau kreasi yang independen yang mirip atau bahkan sama dengan ide-ide yang terkandung dalam suatu software komputer. UUHC yang pada substansi pengaturannya telah memberikan dasar pengaturan hukum terhadap perlindungan kepada pemegang hak cipta, namun dalam kenyataannya bahwa masih ditemukan adanya penjualan komputer yang menggunakan software (program komputer yang dimaksudkan adalah perangkat lunak aplikasi atau software aplikasi), terdapat banyak bajakan oleh masyarakat (toko komputer) yang pada akhirnya sangat merugikan pemegang hak sesungguhnya yang telah mengorbankan tenaga, biaya dan waktu untuk menghasilkan suatu karya cipta. Hal tersebut melahirkan isu bahwa Undang-Undang No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang mengakomodir ketentuanketentuan TRIPs belum bersinergi dengan struktur dan kultur hukum masyarakat Indonesia sehingga perlindungan hukum hak cipta software program komputer belum dapat terwujud sebagaimana mestinya dan hukum hak cipta tidak dapat melindungi pemilik software komputer dari perbuatan meniru operasi fungsional yang sama dari suatu software komputer. Berbeda dengan Indonesia, Amerika Serikat yang menganut sistem common law mengatur perlindungan atas program komputer dalam rezim Hak Paten. Di Indonesia sendiri, peraturan mengenai Paten tidak menyinggung masalah software komputer sebagai kekayaan intelektual yang dapat dilindungi UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten. Namun dalam pasal 7 UU Paten yang mengatur tentang hal-hal yang tidak dapat diberi paten, invensi terkait software komputer bukan termasuk invensi yang tidak dapat diberi paten. Definisi invensi yang dapat diberi paten diatur dalam Pasal 1 butir 2 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten (selanjutnya disebut UU Paten), yang berbunyi sebagai berikut: "Invensi adalah ide Inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi dapat berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses." Masalah ketidakjelasan peraturan dalam petunjuk teknis perlindungan paten terhadap invensi terkait program komputer juga menjadi kendala tersendiri dalam hal ini

2

Muhamad Djumhana, Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006), 62.


Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 1.

Dapatkah perlindungan HKI terhadap program komputer di Indonesia dilindungi dengan rezim hak paten?

2.

Mungkinkah sistem perlindungan HKI di Indonesia menerapkan adanya double protection berupa hak cipta dan hak paten atas suatu invensi terkait program komputer?

Metode Penelitian Penelitian yang dilakukan dalam karya tulis ilmiah ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang menekankan pada penggunaan norma-norma hukum secara tertulis.3

II. PEMBAHASAN Perangkat lunak diartikan sebagai perangkat yang merupakan bagian dari komputer yang bukan berupa perangkat keras (hardware), yang secara spesifik dapat diartikan pula sebagai program komputer. Dalam pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), program komputer diartikan sebagai “alat untuk memproses data elektronik, magnetik, optik, atau sistem yang melaksanakan fungsi logika, aritmatika dan penyimpanan.” Yang kemudian sebelumnya telah pula diatur dalam Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang telah mengadopsi ketentuanketentuan TRIPs disebutkan mengenai perangkat lunak yang diartikan sebagai program komputer, yakni: “Program komputer adalah sekumpulan instruksi yang diwujudkan dalam bentuk bahasa, kode, skema, ataupun bentuk lain, yang apabila digabungkan dengan media yang dapat dibaca dengan komputer akan mampu membuat komputer bekerja untuk melakukan fungsi-fungsi khusus atau untuk mencapai hasil yang khusus, termasuk persiapan dalam merancang instruksi-instruksi tersebut.” 3

Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Konsepsi Dasar Penelitian Hukum: Bahan Perkuliahan Metode Penelitian dan Penulisan Hukum (Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011), hal. 5.


Definisi ini dirasa kurang tepat mengingat perkembangan penggunaan perangkat lunak saat ini telah sedemikian luas, dimana perangkat lunak kini tidak hanya terdapat dalam komputer saja, melainkan juga ada peralatan elektronik lainnya. Juga pasal 1 ayat (8) UUHC terlalu dini dalam mendeskripsikan program komputer yang dilindungi Hak Cipta. Karena perlindungan hak cipta terhadap program komputer adalah ekspresi literalnya yang apabila dilitinjau dari keadaan sekarang maka banyak software seperti Microsoft misalnya yang ekspresi literalnya sendiri tidak dibuka sehingga tidak bisa dilindungi oleh hak cipta. Program komputer sebagai hasil pemikiran intelektual dari pembuat program adalah diakui sebagai suatu karya cipta, rasa, dan karsanya. Hal inilah yang dilindungi oleh hukum. Obyek perlindungan sebuah program komputer adalah serangkaian kode yang mengisi instruksi. Instruksi-instruksi dan bahasa yang tertulis ini dirancang untuk mengatur microprocessor agar dapat melakukan tugas-tugas sederhana yang dikehendaki secara tahap demi tahap serta untuk menghasilkan hasil yang diinginkan. Kemudian di dalam instruksi inilah terlihat ekspresi dari si pembuat program atau pencipta. Esensi dari suatu program komputer sebenarnya adalah keberadaan “perintah” ataupun “instruksi” yang berfokus kepada proses agar suatu perangkat keras berfungsi sebagaimana yang ditentukan, jadi sepatutnya yang menjadi kata kunci dalam hal ini adalah kejelasan dari instruksi itu sendiri sehingga jika suatu program komputer tidak lengkap atau tidak jelas instruksinya, maka ia bukan merupakan suatu program. Program komputer merupakan contoh perangkat lunak yang menuliskan aksi komputasi yang akan dijalankan oleh komputer. Komputasi ini biasanya dilaksanakan berdasarkan suatu algoritma atau urutan perintah tertentu. Urutan perintah (algoritma) merupakan suatu perangkat yang sudah termasuk dalam program komputer tersebut. Tanpa algoritma, program komputer tidak dapat berjalan dengan baik. Program yang dimaksud disini adalah instruksi-instruksi yang berupa kode-kode numerik yaitu nol dan satu (0 dan 1), yang berada di dalam memori komputer untuk memberitahukan komputer, penjelasan apa yang harus diselesaikan.

A.

Objek Perlindungan Program Komputer Objek perlindungan dari sebuah perlindungan program komputer adalah serangkaian

kode yang mengisi instruksi. Instruksi-instruksi dan bahasa yang tertulis ini dirancang untuk mengatur microprosessor agar dapat melakukan tugas-tugas sederhana yang dikehendaki secara tahap demi tahap serta untuk menghasilkan hasil yang diinginkan. Dalam instruksi inilah terlihat Universitas Indonesia | Muthia Zahra Feriani-0906520061 | 5 Perlindungan program..., Muthia Zahra Feriani, FH UI, 2013

ekspresi dari si pembuat atau pencipta. Konvensi Bern memberi perlindungan untuk karya literatur dan astistik. Menurut konvensi ini, program komputer dilindungi sebagai karya tulisan. Digolongkannya program komputer sebagai hasil karya yang berbasis teks atau tulisan (literary works) menurut konvensi ini adalah karena adanya proses penulisan kode-kode perintah (coding) dari programmer atau pencipta yang memerlukan penguasaan pengetahuan yang cukup dalam teknik dan bahasa pemrograman. Dan juga kesabaran dalam penulisan kode-kode tersebut, sehingga dihasilkan source code (kode sumber) dari program komputer (software) yang berupa teks yang dapat dimengerti oleh orang yang mengerti bahasa pemrograman. Berdasarkan sifat alamiah dari sebuah program komputer, maka sebenarnya secara umum program komputer (software) berdasarkan bentuknya terbagi menjadi 2 (dua) buah bentuk yaitu:4 1.

Bentuk Source Code (Kode Sumber) Source Code (Kode Sumber) adalah sebuah arsip (file) program yang berisi pernyatan-pernyataan (statements) pemrograman, kode-kode instruksi atau perintah, fungsi, prosedur dan objek yang dibuat oleh seorang programmer. Source code merupakan ekspresi dari si pencipta, dimana pencipta menuliskan kode-kode (codes) atau merancang kode tersebut sehingga memungkinkan sebuah program komputer melakukan suatu perintah tertentu.

2.

Bentuk Object Code (Kode Objek). Object code berasal dari kata object yang berarti object atau tujuan dan code yang berarti sandi, kode, perintah yang dikentikan, dan lambang yang memiliki arti. Jadi object code berarti dianggap berkaitan dengan bahasa mesin yang didapatkan setelah kode program dikompilasi. Source code

yang dimasukkan kedalam komputer di dalam

perangkat lunak yang umumnya ada dalam terminal kemudian source code ini akan diubah ke dalam bahasa mesin oleh compiler atau interpreter yang disebut sebagai object code. Source code yang telah di-compile atau di-interpet tersebut dinamakan Object Code

4

Henny Marlyna dan Peggy Sherliana, Perlindungan Hak Cipta Terhadap Program Komputer menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, (Lex Jurnalica Vol. 5 No. 2, April 2008), 119-120.


(Kode Objek). Object code ini oleh UU Hak Cipta disebut sebagai karya sastra (literary works). Konsep undang-undang hak cipta di Indonesia tidak memberikan perlindungan yang bersifat kuantitatif yaitu yang mengatur seberapa besar kemiripan antara kedua program komputer. Program yang ditulis dengan bahasa simbolik inilah yang disebut dengan source code dan hasil terjemahan kedalam bahasa mesin disebut dengan object code. Source code dan object code inilah yang dilindungi oleh UUHC.

Di dalam hak cipta, Hukum Indonesia melindungi karya intelektual dan seni dalam bentuk ekspresi. Ekspresi yang dimaksud seperti dalam bentuk tulisan sebagai contoh lirik lagu, puisi, artikel atau buku, dalam bentuk gambar seperti foto, gambar arsitektur, peta, serta dalam bentuk suara dan video seperti rekaman lagu, pidato, video pertunjukan, video koreografi dan lain sebagainya. Perlindungan Program komputer temasuk salah satu yang dilindungi dalam pasal 12 UUHC. Perlindungan bersifat optimatis karena menganut sistem deklaratif yang berarti perlindungan hukum yang diberikan terhadap program komputer tersebut otomatis diberikan saat ciptaan itu lahir dalam wujud yang kongkret, bukan sekadar abstrak dan sebatas ide saja. Hal yang menjadi catatan penting dalam hak cipta berarti perlindungan terhadap program komputer tersebut diberikan tanpa harus terlebih dahulu didaftarkan. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, memberikan definisi terhadap program komputer lebih luas yaitu termasuk persiapan dalam merancang instruksi-instruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (8) tersebut. Dari definisi mengenai program komputer pada UUHC sangat jelas bahwa penuangan atau perwujudan ide dari pencipta program komputer (software developer) dengan cara menyusun suatu rumusan instruksi, notasi, kode-kode tersebut memerlukan suatu kemampuan intelektual yang besar untuk melakukan research and development sehingga kemudian terciptalah suatu program komputer yang dapat menjalankan suatu fungsi tertentu yang diinginkan oleh pembuat program komputer tersebut. Suatu ciptaan yang disebutkan dalam UUHC termasuk juga semua ciptaan yang tidak atau belum diumumkan tetapi sudah merupakan suatu bentuk kesatuan yang nyata, yang memungkinkan perbanyakan hasil dari karya tersebut. Khusus Program Komputer; sinematografi; fotografi; database; dan karya hasil pengaliwujudan hak cipta atas ciptaan berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diumumkan. Demikian pula jika hak cipta Universitas Indonesia | Muthia Zahra Feriani-0906520061 | 7 Perlindungan program..., Muthia Zahra Feriani, FH UI, 2013

tersebut dipegang oleh suatu badan hukum berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diumumkan. Hal ini berbeda dengan ciptaan lainnya yang berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia.

B.

Perlindungan Paten Terhadap Invensi terkait Program Komputer di Indonesia Dalam Paten hak khusus diberikan negara kepada penemu atas hasil penemuannya

(invensi) di bidang teknologi, untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri penemuannya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada orang lain untuk menggunakannya. Penemuan tersebut harus memiliki unsur kebaruan. Pasal 27 angka (1) TRIPs telah menjelaskan subjek paten dapat diterapkan pada penemuan apapun, baik produk maupun proses pembuatan di bidang teknologi, memenuhi unsur baru, dan terdapat langkah-langkah yang dapat di terapkan pada kegiatan industri. Hal tersebut diformulasikan pula pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997 jo pasal 7 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang paten, yang memperluas pemberian perlindungan paten untuk semua jenis penemuan di bidang ilmu pengetahuan. Di Indonesia, defisini invensi yang dapat diberi paten diatur dalam Pasal 1 butir 2 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten (selanjutnya disebut UU Paten), yang berbunyi sebagai berikut: "Invensi adalah ide Inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi dapat berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses." Disamping ketentuan mengenai invensi yang dapat diberi paten yang diatur dalam Pasal 1 butir 2 tersebut, suatu invensi juga harus tidak termasuk dalam invensi yang tidak dapat diberi paten sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UU Paten, yang berbunyi: Paten tidak diberikan untuk Invensi tentang: a. Proses atau produk yang pengumuman dan penggunaan atau pelaksanaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, ketertiban umum, atau kesusilaan; b. Metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan dan/atau pembedahan yang diterapkan terhadap manusia dan/atau hewan; c. Teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika; atau d. i. Semua makhluk hidup, kecuali jasad renik;


ii.Proses biologis yang esensial untuk memproduksi tanaman atau hewan, kecuali proses non-biologis atau proses mikrobiologis. Mengingat Pasal 7 UU Paten tidak menyinggung software komputer, invensi terkait-software komputer bukan termasuk invensi yang tidak dapat diberi paten. Konsep paten software dianggap berbahaya karena paten jenis ini biasanya mengklaim kepemilikan terhadap algoritma. Padahal algoritma adalah setara generalnya dengan rumus matematika dan terdapat algoritma yang spesifik untuk suatu problem programming tertentu. Hal yang dipatenkan dalam software adalah algoritma atau langkah-langkah yang dieksekusi oleh komputer. Algoritma terkait dengan matematika, sehingga yang dipatenkan adalah rumus-rumus matematika. Namun berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 butir 2 dan Pasal 7 UU Paten, invensi terkait-software komputer dapat termasuk invensi yang dapat diberi paten asalkan invensi tersebut mengandung kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi. Hal yang menjadi perhatian adalah mengenai penjelasan mengenai pengertian "pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi" tidak ditemukan dalam UU Paten. Demikian juga, pasal-pasal yang terkandung dalam UU Paten tidak satupun yang menyebut atau menyinggung secara spesifik mengenai software komputer. Berbeda dengan UU Paten, Petunjuk Teknis Pemeriksaan Substantif Paten (selanjutnya disebut Petunjuk Teknis) telah menyinggung atau menyebut "program komputer". Mengacu pada Petunjuk Teknis tersebut, hanya kombinasi program komputer dan perangkat keras saja yang dapat dianggap sebagai invensi yang dapat diberi paten. Dengan kata lain, invensi terkait-software komputer sudah dapat memperoleh perlindungan paten di Indonesia asalkan invensi terkait software komputer tersebut memenuhi ketentuan yang diatur dalam UU Paten dan Petunjuk Teknis Pemeriksaan Substantif Paten. Namun dalam Petunjuk Teknis tersebut tidak memuat penjelasan atau tuntunan lebih lanjut mengenai invensi terkait-software komputer. Hal ini dapat menimbulkan permasalahan dalam penentuan apakah suatu invensi terkait-software komputer dapat termasuk sebagai subject matter yang dapat diberi paten, padahal hal ini sangat diperlukan mengingat kekhasan invensi terkait-software komputer. Hal ini sangat terkait dengan pengertian atau penjelasan dari terminologi "pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi". Untuk dapat memenuhi terminologi tersebut, suatu invensi harus memiliki karakter teknis (technical character) dan


menunjukkan efek teknis (technical effect). Sementara itu, invensi terkait-software komputer akan kesulitan memenuhi karakter teknis dan efek teknis tersebut. Oleh karenanya, jika tidak ada penjelasan atau tuntunan yang rinci mengenai penilaian (test) untuk invensi terkait-software komputer, bisa jadi setiap invensi yang ada kaitannya dengan program komputer dapat saja dianggap sebagai subject matter yang dapat diberi paten, atau sebaliknya setiap invensi yang ada hubungannya dengan program komputer akan dianggap sebagai invensi yang tidak dapat diberi paten karena tidak memenuhi pengertian invensi yang diatur dalam Pasal 1 butir 2 UU Paten. Disamping itu, Petunjuk Teknis yang sekarang ini tidak memuat pengaturan cara penulisan atau penyusunan deskripsi dari invensi terkait-software komputer dapat menimbulkan permasalahan. Karena tidak adanya tuntunan yang jelas mengenai penulisan deskripsi dalam Petunjuk Teknis tersebut, penulisan deskripsi dari invensi terkait-software komputer dapat ditafsirkan sama dengan penulisan deskripsi dari invensi yang tidak terkait-software komputer. Padahal invensi terkait-software komputer sangat berbeda dari invensi yang tidak terkaitsoftware komputer dimana invensi terkait-software komputer pada umumnya mengandung elemen-elemen literal dan non-literal. Demikian juga, ketiadaan pengaturan yang jelas mengenai penulisan deskripsi invensi terkait-software komputer dapat mengakibatkan timbulnya perbedaan yang sangat signifikan perihal penulisan deskripsi invensi terkait-software komputer karena Pemeriksa Paten tidak mempunyai acuan atau tuntunan yang jelas. Dengan kata lain, satu invensi terkait-software komputer dapat ditulis dengan menjelaskan ide-ide yang terkandung dalam software komputer, sementara invensi terkait-software komputer lainnya tidak ditulis dengan cara itu. Demikian juga Petunjuk Teknis tersebut masih belum lengkap dalam hal tuntunan dalam penentuan atau penilaian patentabilitas dari invensi terkait-software komputer. Padahal invensi terkait-software komputer pada umumnya mengandung informasi struktur logika dari program komputer yang diklaim. Cara penilaian patentabilitas, khususnya langkah inventif, dari invensi terkait-software komputer sebaiknya dibedakan dari penilaian patentabilitas dari invensi yang tidak terkait-software komputer. Oleh sebab itu masalah perlindungan invensi terkait-software di Indonesia hingga kini belum jelas peraturan dan penegakan hukumnya C.

Hak Cipta dan Paten sebagai Bentuk Perlindungan Hukum atas Program Komputer


Cara yang paling umum untuk melindungi program komputer secara hukum adalah dengan mengklaim hak cipta di atasnya. Programmer otomatis memiliki hak cipta pada setiap program komputernya, tanpa harus mengambil tindakan khusus. Tidak ada pendaftaran, biaya, penyerahan atau pemberitahuan diperlukan, meskipun pemberitahuan (biasanya dalam hak cipta tertulis © yang dapat menginformasikan pihak ketiga siapakah yang merupakan pemegang hak cipta dari program komputer tersebut). Pilihan lainnya sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap program komputer adalah dengan paten, dimana jika program memenuhi kriteria tertentu yang merupakan syarat dari suatu invensi dapat dipatenkan. Dalam rincian permohonan paten perlulah data lengkap mengenai prosedur, persyaratan, dan kemungkinan mematenkan program komputer tersebut. Sebuah paten memungkinkan inventor program komputer untuk melarang orang lain untuk menduplikasi fungsional dari program atau fitur dalam program yang diciptakan.5 Seperti di Amerika Serikat di mana program komputer dapat dilindungi hukum melalui rezim hak cipta dan hak paten, di Eropa juga dikenal kedua rezim hak kekayaan intelektual tersebut sebagai bentuk perlindungan terhadap program komputer. Perbedaan di antara keduanya adalah, jika infringement di Amerika Serikat terjadi saat terdapat kesamaan atau kemiripan yang substansial, infringement di Inggris dikatakan sebagai terjadinya reproduksi komponen yang substansial dari suatu perangkat lunak. Dari hal ini terlihat bahwa jika di Amerika Serikat masih dimungkinkan adanya perlindungan hak cipta terhadap ide atau gagasan, maka di Inggris hal tersebut tidak dimungkinkan. Menurut pendapat Farewell J yang kemudian dikukuhkan oleh putusan pengadilan, perlindungan hak cipta hanya dapat diberikan kepada bentuk yang khas dari ide tersebut dan bukan terhadap ide atau gagasan itu sendiri.6 Perlindungan terhadap perangkat lunak sebaiknya diberikan dalam bentuk perlindungan tahap demi tahap dan jenis-jenis dari perangkat lunak itu sendiri. Menurut Andre Lucas, keberadaan software dapat dilihat dari dua sudut pandang. Jika terdapat anggapan bahwa instruksi dalam program komputer itu merupakan manifestasi dari pembuatnya, maka program komputer tersebut dianggap sebagai karya literature yang dilindungi oleh hak cipta. Namun jika diasumsikan bahwa pembuatan program komputer ini merupakan langkah inventif dalam

5

Legal Protection of Computer Programs, www.iusmentis.com/computerprograms/protection/ (diakses pada 13 Desember 2012). 6 Diane Rowland & Elizabeth MacDonald, Information Technology Law, 39.


teknologi informasi, maka program komputer ini dapat dipersamakan dengan proses atau sistem sehingga dilindungi oleh paten.7 Walaupun demikian Lucas juga mengungkapkan bahwa untuk dapat dipersamakan dengan proses atau sistem sehingga dilindungi oleh paten, program komputer ini mengandung inovasi yang sangat sedikit sehingga dilindungi oleh paten, program komputer ini mengandung inovasi yang sangat sedikit dibanding hasil karya industri atau teknologi lainnya, dimana unsur kebaruan inilah yang terpenting dalam paten. Sedangkan untuk dapat dilindungi oleh hak cipta, adanya tujuan dari pembuatan program komputer ini menjadi faktor pembeda dari “literary and artistic works” lainnya, sehingga kemudian program komputer ini disebut sebagai “an abstract industrial creation.”8 Pendapat Daehwan Koo menjelaskan tentang berbagai kelebihan dan kekurangan perlindungan paten terhadap program komputer (software patents).9 Kelebihan software patents diantaranya yaitu: a.

Paten dapat melindungi ide atau konsep yang mendasari invensi, dimana konsep tersebut kemungkinan memiliki nilai yang sangat besar.

b.

Paten memberikan perlindungan tidak hanya terhadap pembajakan software, namun juga terhadap penemu lainnya. Disini terlihat adanya aspek keuntungan ekonomis dari paten, dimana lisensi paten dapat menjadi sumber penghasilan yang potensial.

c.

Adanya insentif yang besar bagi pengemban dan penyebar teknologi baru melalui software patents dapat meningkatkan nilai jual perusahaan tertentu di atas para kompetitornya.

Sedangkan kekurangan software patents menurut Koo meliputi: a.

Adanya pembatasan pada perlindungan terhadap penggunaan software sebab paten bertujuan pada metode untuk mencapai hasil, dan bukan hasil itu sendiri.

b.

Adanya sistem “sequential innovation” dalam proses pembuatan software, dimana unsur kebaruan adalah sangat sedikit dibandingkan dengan unsur yang sudah

7

Edmon Makarim, Pengantar Hukum Telematika, 292. Denis Barges Barbosa, Software and Copyright: A Marriage of Inconvenience, 1986, sebagaimana dikutip Andre Lucas, La Protection des Creations Industrielles Abstraites, Lib. Techniques, 1975. 9 Diane Rowland & Elizabeth Macdonald, Information Technology Law, 60-61. 8


ada.10 Jika dilakukan paten terhadap software akan mengakibatkan hampir seluruh pembuat

software

secara

langsung

melanggar

paten

ketika

mereka

mempublikasikan software buatannya itu. c.

Kriteria agar suatu penemuan dapat dilindungi oleh paten meliputi unsur kebaruan (novelty), tidak dapat diduga sebelumnya (inventif) dan berdaya guna bagi industri. Kompleksitas suatu software yang harus memenuhi ketiga kriteria di atas dapat meningkatkan biaya dalam penerapan dan perlindungan paten.

d.

Software patents mengakibatkan timbulnya aspek kerahasiaan pada source code yang merupakan intisari dari software. Sifat kerahasiaan ini tentunya menjadi hambatan dalam perkembangan dan kemajuan teknologi informasi, karena mencegah pihak lain untuk mengakses source code tersebut dalam rangka upaya pengembangannya.

e.

Sifat kerahasiaan source code ini juga bertentangan dengan sifat penemuan software yang bersifat terbuka, sehingga jika source code ini menjadi tertutup bagi masyarakat luas, maka akan sulit untuk melakukan penelusuran ketika diajukan permohonan paten.

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa terdapat lebih banyak kekurangan daripada kelebihan implementasi software patents. Namun demikian, para pelaku usaha maupun produsen perangkat lunak juga sebaiknya memperhitungkan faktor kualitas dari setiap poin tersebut di atas, sebab baik kelebihan maupun kekurangan software patents ini bersifat relatif terhadap setiap kasus. Memperoleh perlindungan paten untuk program komputer adalah lebih sulit daripada memperoleh perlindungan hak cipta untuk program komputer, karena untuk memperoleh perlindungan paten, suatu program komputer harus memenuhi syarat-syarat yaitu program komputer itu harus baru, mengandung langkah inventif dan dapat diterapkan dalam industri.11 Disamping itu program komputer tersebut juga harus memiliki karakter teknis seperti metode atau prosedur teknis yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah teknis, agar program 10

Konsep “sequential” diperkenalkan oleh Bessen and Makin, yang menyatakan bahwa ketika inovasi bersifat bertahap dan komplementer, maka bertentangan dengan logika standar mengenai paten dan peniruan, peniruan menjadi pemicu terhadap inovasi dimana paten yang kuat hanya akan menjadi halangan, sebagaimana dikutip Diane Rowland & Elizabeth MacDonald, hal 61 dari pendapat Daehwan Koo mengenai Patent and Copyright Protection of Computer Programs, 2002. 11 Pasal 2 (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten.


komputer tersebut dapat diberi perlindungan paten. Walaupun lebih sulit untuk memperoleh perlindungan paten, namun hak paten memberikan perlindungan yang lebih kuat kepada pencipta program komputer dibandingkan hak cipta. Tidak seperti hak cipta yang tidak dapat melarang pembuatan program komputer yang identik asalkan dibuat secara independen/mandiri, paten dapat melarang hal tersebut. Setiap orang yang membuat, menggunakan, atau menjual suatu program komputer yang sama dengan program komputer yang sudah dipatenkan dapat dikenakan tuduhan pelanggaran hak paten walaupun dia menciptakan program komputernya secara mandiri tanpa menjiplak program komputer yang sudah dipatenkan tersebut. Untuk memperoleh perlindungan paten, pencipta program komputer harus mendaftarkan program komputernya di kantor paten di tiap negara dimana dia menghendaki adanya perlindungan paten atas program komputernya. Dengan berlakunya Patent Cooperation Treaty (PCT) dimana Indonesia juga menjadi anggotanya,12 pencipta program komputer dapat memperoleh perlindungan paten di negara-negara anggota PCT yang dikehendakinya secara bersamaan. Pada dasarnya di Indonesia sendiri belum jelas apakah program komputer dapat dilindungi melalui Paten atau tidak, karena sejauh ini yang mengatur tentang perlindungan program komputer hanya ada pada Undang-Undang Hak Cipta namun dalam Undang-undang Paten seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya juga dimungkinkan adanya perlindungan paten terhadap program komputer. Petunjuk Teknis Pemeriksaan Substantif Paten13 di Indonesia pun tidak memuat penjelasan atau tuntunan lebih lanjut mengenai invensi terkaitsoftware komputer. Hal ini dapat menimbulkan permasalahan dalam penentuan apakah suatu invensi terkait-software komputer dapat termasuk sebagai subject matter yang dapat diberi paten, padahal hal ini sangat diperlukan mengingat kekhasan invensi terkait-software komputer. Hal ini sangat terkait dengan pengertian atau penjelasan dari terminologi "pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi" dimana jika invensi berisi pemecahan masalah yang tidak berbeda dengan pemecahan masalah dari invensi yang terdapat dalam dokumen pembanding berarti tidak ada langkah inventifnya.14. Untuk dapat memenuhi terminologi tersebut, suatu invensi harus memiliki karakter teknis (technical character) dan menunjukkan efek teknis (technical effect). 12

Indonesia menjadi anggota Patent Cooperation Treaty berdasarkan Keppres no. 16 Tahun 1997 tentang Pengesahan Patent Cooperation Treaty (PCT) and Regulations Under PCT. 13 Tujuan pemeriksaan substansif adalah untuk memastikan bahwa invensi yang dimohonkan paten memenuhi persyaratan Undang-Undang Paten Indonesia (misalnya pasal 20 sampai dengan 41 UU Paten). 14 Tim Lindsey, dkk, Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar, 186.


Sementara itu, invensi terkait-software komputer akan kesulitan memenuhi karakter teknis dan efek teknis tersebut. Oleh karenanya, jika tidak ada penjelasan atau tuntunan yang rinci mengenai penilaian (test) untuk invensi terkait-software komputer, bisa jadi setiap invensi yang ada kaitannya dengan program komputer dapat saja dianggap sebagai subject matter yang dapat diberi paten, atau sebaliknya setiap invensi yang ada hubungannya dengan program komputer akan dianggap sebagai invensi yang tidak dapat diberi paten karena tidak memenuhi pengertian invensi yang diatur dalam Pasal 1 butir 2 UU Paten.15 D.

Kelebihan Perlindungan Hukum Ganda atas Program Komputer di Indonesia Perlindungan hukum terhadap program komputer yang kini di Indonesia secara spesifik

hanya diatur oleh Undang-Undang Hak Cipta dirasa kurang cukup oleh beberapa kalangan. Perlindungan hukum disediakan oleh sistem hak cipta seringkali dianggap tidak memberikan perlindungan hukum yang memadai. Hal ini dikarenakan hukum hak cipta (copyright law) tidak dapat menjangkau kreasi yang independen yang mirip atau bahkan sama dengan ide-ide yang terkandung dalam suatu software komputer. Demikian juga, hukum hak cipta tidak dapat melindungi pemilik software komputer dari perbuatan meniru operasi fungsional yang sama dari suatu software komputer. Apabila perlindungan atas program komputer selain hak cipta dapat pula diberikan dengan rezim paten maka sistem paten ini sendiri terdapat keuntungan jika dikaitkan dengan perannya dalam meningkatkan perkembangan teknologi dan ekonomi yaitu:16 a. Paten membantu menggalakkan perkembangan teknologi dan ekonomi suatu negara; b. Paten membantu menciptakan suasana yang kondusif bagi tumbuhnya industriindustri lokal; c. Paten membantu perkembangan teknologi dan ekonomi negara lain dengan fasilitas lisensi; d. Paten membantu tercapainya alih teknologi dari negara maju ke negara berkembang.

15

Pasal 1 butir 2 UU Paten berbunyi, “Invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi dapat berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.” 16 Tim Lindsey dkk, Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar, 184.


Oleh karena itu apabila terdapat dua pilihan perlindungan untuk program komputer akan membantu programmer melakukan perlindungan yang tepat untuk hasil program komputer ciptaannya. E.

Kekurangan Perlindungan Hukum Ganda atas Program Komputer di Indonesia Pada praktiknya selain memberikan keuntungan, sistem HKI bisa saja memberikan

kerugian bagi berbagai pihak terutama Indonesia yang merupakan negara optimal dan belum mampu memaksimalkan sistem perlindungan HKI apalagi bila di Indonesia terdapat double protection atas program komputer karena: a. Perbedaan Sifat Perlindungan Seperti yang diketahui, perlindungan melalui hak cipta bersifat otomatis dan universal. Berbeda dengan hak cipta, hak paten bersifat aktif dan teritorial, yang artinya bahwa apabila suatu hasil invensi akan diberikan perlindungan hukum dengan rezim paten maka invensi tersebut harus terlebih dahulu didaftarkan kemudian sifat perlindungannya hanya sebatas di wilayah tempat invensi tersebut didaftarkan. Dari dua sifat yang berbeda ini, maka akan menyulitkan programmer untuk menentukan apakah ketika diumumkan program komputer hasil ciptaannya secara otomatis akan diberikan perlindungan hak cipta, kemudian ketika programmer memiliki hak cipta atas program komputernya lalu melakukan pendaftaran atas program komputernya dengan rezim paten maka apakah hak cipta yang sebelumya melekat pada program komputernya akan hilang begitu saja atau tidak. Kerancuan ini dapat berakibat buruk bagi programmer dan program komputer hasil ciptaannya. b. Perbedaan tentang Konsep Kepentingan Pendaftaran berdasarkan Sifat Hak Cipta dan Paten Dalam UUHC selama orang lain tidak dapat membuktikan sebagaimana diisyaratkan oleh UUHC Pasal 11 maka pendaftar dianggap satu-satunya orang yang berhak atas ciptaan yang terdaftar, dan setiap pihak ketiga harus menghormati haknya dengan mutlak. Undangundang Hak Cipta dikenal dengan sistem negative deklaratif. Pendaftaran ciptaan dalam


Daftar Umum Ciptaan tidak mengandung arti sebagai pengesahan atas isi, arti maksud, atau bentuk ciptaan yang didaftar.17 Selanjutnya dalam penjelasan umum UUHC dinyatakan bahwa pendaftaran program komputer dimaksudkan untuk memudahkan pembuktian dalam hal terjadi sengketa mengenai hak cipta program komputer. Sedangkan paten merupakan sebuah rezim perlindungan yang aktif (active protection). Sistem demikian merupakan salah satu hambatan paling nyata dari rezim paten bagi masyarakat Indonesia pada umumnya. Rezim paten menuntut masyarakat berlaku aktif mengajukan permintaan perlindungan. Masyarakat lokal yang ingin meminta perlindungan paten harus melakukan berbagai langkah administratif dengan melakukan pendaftaran ke kantor paten. Meskipun penyusunan dokumen itu dapat dikuasakan kepada konsultan paten, namun hal itu juga tidak menjamin masyarakat lokal berminat untuk melakukan semua itu.18 Hal ini terlebih karena prosesnya yang rumit dan lama, berbeda dengan sistem perlindungan hak cipta yang pasif.

c. Perbedaan Jangka Waktu Pemilikan Ketentuan mengenai jangka waktu perlindungan bagi Program Komputer (Software) yang dilindungi sebagai karya tulis atau literary work menurut UUHC adalah 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diumumkan.19 Sedangkan dalam UU Paten, untuk paten biasa akan diberikan untuk jangka waktu selama 20 tahun, terhitung sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu itu tidak dapat diperpanjang.20 Sedangkan untuk paten sederhana diberikan untuk jangka waktu 10 tahun, terhitung sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu itu tidak dapat diperpanjang.21

d. Pro Kontra Perlindungan Hukum dengan Rezim Paten terhadap Program Komputer Paten software adalah salah satu paten yang menjadi topik perdebatan hangat. Biasanya suatu program komputer hanya dilindungi dengan hak cipta, akan tetapi untuk lebih memonopoli ide yang terkandung di dalamnya maka diperkenalkan konsep paten terhadap software. Terdapat beberapa organisasi di AS dan Eropa yang khusus bergerak melawan 17

Lihat Pasal 36 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Agus Sardjono, Membumikan HKI di Indonesia (Bandung: CV. Nuansa Mulia, 2009), 23. 19 Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. 20 Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten. 21 Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten. 18


paten terhadap software. Hal yang dipatenkan dalam software adalah algoritma atau langkahlangkah yang dieksekusi oleh komputer. Algoritma terkait dengan matematik, sehingga yang dipatenkan adalah rumus-rumus matematik. Ini meresahkan banyak orang. Bayangkan, untuk menggunakan rumus matematik harus meminta ijin atau membayar royality kepada orang lain. Sebagai contoh dari rumus matematik yang dipatenkan adalah algoritma pengacakan data (encryption algoritma) yang dikenal dengan nama RSA, yang merupakan singkatan dari nama penemunya Rivest, Shamir dan Adleman. Algoritma RSA ini digunakan pada browser web (seperti Internet Explorer) dan server e-commerce. Ketakutan atas pelanggaran HKI, khususnya paten software ini, membuat larinya perusahaan dan programmer dari Amerika. Mereka pergi ke negara yang tidak mengakui paten software untuk melakukan penelitian, eksplorasi, dan mengembangkan inovasi-inovasi baru. Dalam hal ini pihak negara Amerika yang dirugikan. Itulah sebabnya banyak para peneliti dan akademisi software di Amerika anti terhadap paten software ini.

III. PENUTUP A.

Kesimpulan Perlindungan hukum terhadap ciptaan program komputer di Indonesia merupakan ciptaan

yang dilindungi oleh UU Hak Cipta berdasarkan Pasal 12 ayat (1) bahwa ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang mencakup salah satunya adalah program komputer. Namun definisi pada pasal 1 ayat (8) UUHC dirasa kurang tepat mengingat perkembangan penggunaan perangkat lunak saat ini telah sedemikian luas, dimana perangkat lunak kini tidak hanya terdapat dalam komputer saja, melainkan juga ada peralatan elektronik lainnya. Juga pasal 1 ayat (8) UUHC terlalu dini dalam mendeskripsikan program komputer yang dilindungi Hak Cipta. Karena perlindungan hak cipta terhadap program komputer adalah ekspresi literalnya yang apabila dilitinjau dari keadaan sekarang maka banyak software seperti Microsoft misalnya yang ekspresi literalnya sendiri tidak dibuka sehingga tidak bisa dilindungi oleh hak ciptaProgram komputer terdiri dari source code (kode sumber) dan object code (kode objek). Source code (kode sumber) tersebut merupakan bahasa yang dimengerti oleh manusia yang mengerti bahasa pemrograman dan source code tersebut tidak dapat dibaca oleh komputer. Oleh karena itu source code tersebut haruslah di-compile atau di-interpet agar menghasilkan object code. Object code (kode objek) inilah yang disebut sebagai bahasa mesin Universitas Indonesia | Muthia Zahra Feriani-0906520061 | 18 Perlindungan program..., Muthia Zahra Feriani, FH UI, 2013

dan dapat dibaca oleh komputer. Source code dan object code inilah yang dilindungi oleh hak cipta. Program komputer dimungkinkan mendapat perlindungan paten apabila terdapat fungsi dan kebaruan di dalamnya. Apabila program komputer tersebut dapat dikombinasikan dengan perangkat keras dan menghasilkan kontribusi teknis dibandingkan dengan prior art, kombinasi yang demikian dapat termasuk dalam lingkup invensi yang dapat diberi paten. Demikian juga, suatu alat yang dapat dijalankan oleh suatu program komputer dapat dianggap sebagai invensi. Oleh karena program komputer dapat dilindungi dengan paten, namun program komputer tersebut haruslah terlebih dahulu memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Kebaruan (novelty); Paten akan diberikan apabila penemuan (invensi) tersebut mengandung unsur kebaruan, dalam artian invensi tersebut tidak pernah diumumkan sebelumnya.

2. Langkah inventif (inventive step); Penemuan (invensi) tersebut harus mengandung langkah inventif, jika invensi tersebut bagi seseorang yang mempunyai keahlian tertentu di bidang teknik merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya.

3. Dapat diterapkan dalam industry (industrial applicable); Apabila suatu invensi tersebut dapat dilaksanakan dalam industri sesuai dengan pasal 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten. Ketentuan ini mengatur bahwa suatu invensi ini akan dianggap bisa diterapkan dalam industry apabila invensi ini dapat diproduksi atau dapat digunakan dalam berbagai jenis industri.

Jadi program komputer bukan hanya dapat dilindungi dalam persepektif hak cipta yaitu berupa literary works saja. Tapi juga lebih melihat kepada fungsi dan syarat kebaruan program komputer tersebut, apabila terpenuhi syarat-syarat substansif yang telah diatur dalam UndangUndang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten seperti yang telah dijabarkan sebelumnya, maka program komputer dapat diberikan perlindungan melalui lingkup paten sebagai alternatif perlindungan hukum dan dimanfaatkan programmer atau dalam hal ini inventor secara ekonomis. Selain harus memenuhi syarat-syarat paten, program komputer tersebut baru akan mendapat


perlindungan hukum apabila program komputer tersebut dimintakan permohonan pendaftaran paten atau sudah didaftarkan pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan HAM.

B.

Saran

Perlu dilakukan perubahan dengan penjelasan yang memadai mengenai program computer yang dapat dilingi baik dalam lingkup undang-undang hak cipta karena pasal 1 ayat (8) UU Hak Cipta terlalu dini dalam mendeskripsikan program komputer yang dilindungi oleh UU Hak Cipta. Pun perubahan dalam Undang-undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten dan Petunjuk Teknis karena di dalam peraturan-peraturan tersebut belum secara jelas diatur ketentuan mengenai perlindungan atas program komputer yang menekankan pada fungsi, proses atau sistem suatu program komputer, maka untuk mengatasi kekurangan-kekurangan dan kendala-kendala atas invensi terkait-software komputer, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementrian Hukum dan HAM Republik Indonesia harus menelaah lagi Petunjuk Teknis Pemeriksaan Substantif Paten sehingga invensi terkait-software komputer yang pantas mendapat perlindungan hukum dapat ditangani dengan baik dan dilindungi dalam sistem paten Indonesia. Disamping itu, peningkatan kemampuan para pemeriksa paten yang terkait dengan invensi terkait-software komputer harus terus diupayakan melalui pelatihan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Hal ini akan berdampak terhadap penanganan dan penilaian invensi terkait-software komputer yang terstandarisasi dan semakin memperbaiki perekonomian masyarakat serta negara.


DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Djumhana, Muhamad. Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006.

Lindsey, Tim, dkk. Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar Bandung: PT. Alumni, 2011.

Makarim, Edmon. Pengantar Hukum Telematika. Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2005.

Reed, Chris dan John Angel. Computer Law. Fourth Edition. London: Blackstone Press Limited, 2000.

Rowland, Diane dan Elizabeth Macdonald. Information Techonology Law, Third Edition. London: Cavendish Publishing, 2005

Sardjono, Agus. Membumikan HKI di Indonesia. Bandung: CV. Nuansa Mulia, 2009.

JURNAL

Marlyna, Henny dan Peggy Sherliana. Perlindungan Hak Cipta Terhadap Program Komputer menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Vol. 5 No. 2 Lex Jurnalica, 2008.

INTERNET


Sinaga, Robinson. H. “Invensi Terkait-Software (Software-Related Inventions): Dasar Hukum, Permasalahan, dan Upaya.” DGIP, http://www.dgip.go.id/artikel-terbaru/item/14-invensiterkait-software-software-related-inventions-dasar-hukum-permasalahan-dan-upaya. Diakses pada 29 September 2012.

Legal Protection of Computer Programs, www.iusmentis.com/computerprograms/protection/. Diakses pada 13 Desember 2012.

UNDANG-UNDANG

___. Undang-Undang tentang Hak Cipta, UU No. 19 Tahun 2002, Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 85.

. Undang-Undang tentang Paten, Undang-Undang No 14 Tahun 2001, Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 109.

KONVENSI INTERNASIONAL

Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights (TRIPs). Berne Convention


PERLINDUNGAN PROGRAM KOMPUTER DI BIDANG TEKNOLOGI: PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PATEN DI INDONESIA ABSTRAK

Recommend Documents