PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENERIMA LISENSI PATEN DI INDONESIA

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENERIMA LISENSI PATEN DI INDONESIA

TESIS

Oleh : MUNAWAR LUBIS 097005053/HK

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2011 Universitas Sumatera Utara


TESIS

Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum Dalam Program Studi Magister Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

Oleh : MUNAWAR LUBIS 097005053/HK

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2011 Universitas Sumatera Utara

HALAMAN PENGESAHAN

JUDUL TESIS

: PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENERIMA LISENSI PATEN DI INDONESIA : MUNAWAR LUBIS : 097005053 : ILMU HUKUM/ HUKUM BISNIS

NAMA NIM PROGRAM STUDI

Menyetujui : Komisi Pembimbing

Prof. Dr. Runtung Sitepu, SH, M.Hum Ketua

Dr. T. Keizerina Devi A., SH, CN, M.Hum DFM Anggota

Ketua Program Studi Ilmu Hukum

Syafruddin S. Hasibuan, SH, MH, Anggota

Dekan

Prof. Dr. Suhaidi, SH, MH M.Hum

Prof. Dr. Runtung Sitepu, SH,

Tanggal lulus : 17 Juni 2011 Universitas Sumatera Utara

Telah diuji pada Tanggal : 17 Juni 2011

PANITIA PENGUJI TESIS Ketua

: Prof. Dr. Runtung Sitepu, SH, M.Hum

Anggota

: 1. Dr. T. Keizerina Devi A., SH, CN, M. Hum 2. Syafruddin S. Hasibuan, SH, MH, DFM 3. Prof. Dr. Suhaidi, SH, MH 4. Dr. Mahmul Siregar, SH, M. Hum

Universitas Sumatera Utara


INTISARI Indonesia masih merupakan negara konsumen terhadap teknologi yang dilindungi oleh Paten, karena mayoritas hak Paten yang ada di Indonesia dimiliki oleh warga negara dan Badan Hukum asing. Salah satu lembaga yang menjembatani produk Paten dengan konsumen Paten adalah perjanjian lisensi Paten. Dengan demikian, perkembangan perjanjian lisensi Paten diperkirakan terus meningkat pada masa yang akan datang. Perjanjian lisensi Paten merupakan urusan swasta murni, tanpa campur tangan pemerintah. Tidak ada kewajiban para pihak untuk melapor atau mengumumkan isi kontrak lisensi itu kepada pemerintah. Akibat kurangnya informasi, karena tidak adanya kewajiban untuk melaporkan kepada pemerintah apalagi kepada umum serta adanya kelemahan-kelemahan dalam beberapa pasal dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, maka bisa saja dalam praktiknya kontrak-kontrak ini mencantumkan klausula-klausula yang merugikan pihak penerima lisensi dan bahkan merugikan perekonomian nasional dan kemampuan bangsa Indonesia dalam menguasai teknologi. Pada akhirnya, harus diterima kenyataan bahwa sampai saat ini pihak penerima lisensi belum memperoleh perlindungan hukum yang memadai dalam perjanjian lisensi Paten di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Metode Penelitian hukum normatif berdasarkan data sekunder dan menekankan pada langkah-langkah spekulatif-teoritis dan analisis normatif-kualitatif. Adapun sifat penelitian ini, ialah deskriptif analitis, yaitu penelitian ini hanya untuk menggabarkan tentang situasi atau keadaan yang terjadi terhadap permasalahan yang telah dikemukakan dengan membatasi kerangka studi pada suatu analisis terhadap perlindungan hukum terhadap penerima lisensi paten di Indonesia. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan (library research). Seluruh data yang sudah diperoleh dan dikumpulkan selanjutya akan ditelaah dan dianalisis. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan logika berfikir deduktif-induktif. Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa Ketentuan hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian lisensi Paten di Indonesia dapat ditetapkan secara bebas berdasarkan kehendak para pihak dalam perjanjian lisensi Paten sesuai dengan asas kebebasan berkontrak sebagai salah satu dasar hukum perjanjian lisensi Paten di Indonesia. Akan tetapi, penerapan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian lisensi Paten tidak bersifat mutlak, tapi dibatasi oleh Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Akan tetapi ada persoalan yang timbul dalam hal pendaftaran lisensi Paten di Indonesia, yaitu apabila ternyata para pihak Universitas Sumatera Utara

yang melakukan perjanjian lisensi tersebut tidak mencatatkan lisensi tersebut di kantor Paten dengan dalih kebebasan berkontrak, Kantor Paten tidak bisa memberikan sanksi apa-apa. Selain itu, ada tiga hal yang menjadi hambatan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap penerima lisensi Paten di Indonesia, yaitu: dari segi pilihan forum dan pilihan hukum, ketentuan Pasal 71 Undang-undang Paten, dan praktek perdagangan restriktif. Dalam hal penyelesaian sengketa, menurut Undang–undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, dijelaskan bahwa penyelesaian sengketa Paten dapat dilakukan melalui proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan, di samping proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Penerima Lisensi Paten


LEGAL PROTECTION FOR PATENT LICENSEE IN INDONESIA

ABSTRACT Indonesia is still a country of patent-protected technology consumers because majority of the patent found in Indonesia are owned by foreign citizens and corporate bodies. One of the institutions bridging between patented products and their consumers is Patent License. So, it is predicted that the development of patent license in the future keeps increasing. Patent License agreement is purely handled by private companies without government’s intervention. The parties involved in this agreement do not have to announce the contents of license contract to the government. Due to lack of information, no obligation to report this contract to the government even to the public and the weaknesses found in several Articles of Law No. 14/2001 on Patent, in practice, these contracts can contain the clauses that can inflict loss to the licensee or even to the national economy and the ability of the people of Indonesia in mastering technology. Eventually, we have to admit the fact that, up to now, the licensee have not yet given adequate legal protection in Patent License Agreement in Indonesia. This study employed the normative juridical method based on secondary data and emphasized the steps of theoretical speculative and normative-qualitative analysis. The purpose of this analytical descriptive study was to describe the situation or condition of the existing problem and the study framework was limited to only analyze the legal protection for the patent licensee in Indonesia. The data for this study were obtained through library research. All of the data obtained were then analyzed. The conclusion of this study was drawn based on deductive-inductive method. The result of this study showed that the rights and responsibilities of the parties involved in Paten License Agreement in Indonesia can be freely determined based on what is wanted by the parties involved in accordance with freedom of contract as one of the legal principles of Patent License Agreement in Indonesia. But, the application of the principle of freedom of contract in Patent License Agreement is not absolute in nature, because it is regulated and limited by law No.14/2001 on Patent and Law No. 5/1999 on Prohibition of Monopoly Practice and Unhealthy Business Competition. Yet, there is a problem existing in terms of Patent License Registration in Indonesia, namely, if the parties involved in the making of the license agreement do not register the license in the Patent Office under the reason of freedom of contract, the Patent Office cannot give them any sanction. In addition, there are three things that become the constraints in providing legal protection for the Patent licensee in Indonesia such as the choice of forum and the choice of law, the stipulation of Article 71 of Law on Patent, the practice of restricted trade. In terms of dispute settlement, according to law No.14/2001 on Patent, it is stated that Universitas Sumatera Utara

the settlement of Patent dispute can be done through the process of dispute settlement out side of the court as well as the process of dispute settlement in the court.

Keywords: Legal protection, Patent Licensee


KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya kepada Penulis sehingga dapat menyelesaikan Tesis yang diberi judul “Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Lisensi Paten di Indonesia”. Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Dalam proses penyusunan Tesis ini, Penulis telah banyak memperoleh bantuan dan pengarahan dari berbagai pihak, oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada : 1.

Bapak Prof. Dr. Syahril Pasaribu, DTM&H, SP.Ak, selaku Rektor Universitas Sumatera Utara yang telah memberikan kesempatan kepada Penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Sumatera Utara.

2.

Bapak Prof. Dr. Runtung Sitepu, SH., M. Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara dan juga selaku Ketua Komisi Pembimbing yang senantiasa dengan sabar memberikan semangat kepada Penulis dan memberikan motivasi sehingga selesai Tesis ini.

3.

Bapak Prof. Dr. Suhaidi, SH., MH, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara dan juga selaku Dosen Penguji yang telah


menyediakan waktu untuk menguji dan memberikan masukan sehingga selesai penulisan Tesis ini. 4.

Ibu Dr. T. Keizerina Devi, SH., CN, M. Hum, selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada Penulis hingga selesai Tesis ini.

5.

Bapak Syafruddin S. Hasibuan, SH., MH., DFM, selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada Penulis hingga selesai Tesis ini.

6.

Bapak Dr. Mahmul Siregar, SH., M. Hum, selaku Dosen Penguji yang telah menyediakan waktu untuk menguji dan memberikan masukan sehingga selesai penulisan Tesis ini. Tidak lupa Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh Guru Besar

pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara yang telah memberikan pemahaman keilmuan dan wawasan yang lebih luas kepada Penulis, juga seluruh Staff Pengajar pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada Penulis. Teristimewa Penulis mengucapkan terima kasih yang sangat mendalam kepada Ibunda dan ayahanda tersayang : Nur Asna dan Adam Lubis, serta abang dan kakak-kakak tercinta : Khoirussaleh Lubis, Suknah Lubis, Harlina Lubis, Desyana Lubis, Yuliana Lubis dan Yuliarnis Lubis, yang tidak henti-hentinya memberikan dorongan dan semangat kepada Penulis untuk segera menyelesaikan studi S-2 ini, Universitas Sumatera Utara

juga buat abang ipar dan kakak ipar : Syahman Matondang, Lisman Lubis, Haryanda, Afrizal dan Hirawati untuk segala perhatiannya. Ucapan terima kasih juga Penulis ucapkan kepada teman-teman seperjuangan di Program Magister Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara. Semoga Allah SWT membalas budi baik dan memberikan berkah serta rahmat yang berkelimpahan kepada semua pihak yang telah banyak membantu Penulis dalam menyelesaikan penulisan dan penyusunan Tesis ini. Penulis menyadari bahwa Tesis ini masih jauh dari sempurna dan tidak luput dari segala kekurangan yang disebabkan oleh keterbatasan Penulis, untuk itu Penulis mengharapkan adanya kritik dan saran dari para pembaca. Akhir kata Penulis berharap semoga tesis ini bermanfaat baik bagi Penulis dan juga bagi semua pihak yang berkepentingan.

Medan, 17 Juni 2011 Penulis,

Munawar Lubis 097005053


DAFTAR ISI

Halaman INTISARI ..........................................................................................................

i

ABSTRACT .......................................................................................................

iii

KATA PENGANTAR.......................................................................................

v

DAFTAR ISI......................................................................................................

viii

DAFTAR TABEL .............................................................................................

xi

DAFTAR DIAGRAM .......................................................................................

xii

BAB I

PENDAHULUAN .................................................................

1

A. Latar Belakang........................................................................

1

B. Perumusan Masalah ................................................................

8

C. Tujuan Penelitian ....................................................................

8

D. Manfaat Penelitian ..................................................................

8

E. Keaslian Penelitian .................................................................

9

F. Kerangka Teori dan Konsepsi ................................................

9

:

1.

Kerangka Teori ...............................................................

9

2.

Konsepsi ..........................................................................

22

G. Metode Penelitian ..................................................................

25

1.................................................................................... Sifat Penelitian............................................................................

25


2.................................................................................... Sumber Data Penelitian ..................................................................

25

3.................................................................................... Teknik dan Alat Pengumpul Data ..................................................

26

4.................................................................................... Analisa

BAB II

Data ....................................................................................

27

: PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENERIMA LISENSI PATEN DI INDONESIA ...........................................

28

A. Syarat–Syarat Perjanjian Lisensi Paten.....................................

28

B. Objek Perjanjian Lisensi Paten .................................................

33

C. Subjek Perjanjian Lisensi Paten ................................................

34

D. Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Lisensi

BAB III

Paten…......................................................................................

35

E. Jenis Lisensi Paten ....................................................................

37

F. Tahapan–Tahapan dalam Perjanjian Lisensi Paten...................

40

G. Penggunaan Hak Paten Berdasarkan Perjanjian Lisensi...........

46

: HAMBATAN–HAMBATAN HUKUM DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP PENERIMA LISENSI PATEN DI INDONESIA ............................................

47

A. Pilihan Forum dan Pilihan Hukum............................................

47

1. ..................................................................................... Pilihan Forum……………………………………………… ...........47 Universitas Sumatera Utara

2...................................................................................... Pilihan Hukum…………………………………………….. ............

50

B. Ketentuan Pasal 71 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001…

55

C. Pembatasan dalam Praktek Perdagangan (Restrictive Business Practices) ...................................................................

65

: PENYELESAIAN SENGKETA DALAM PERJANJIAN LISENSI PATEN .......................................................................

69

A. Pilihan Hukum Dalam Kontrak Lisensi Paten .................................

69

B. Pilihan Forum Penyelesaian Sengketa Lisensi ................................

75

BAB IV

BAB V

1.

Di Luar Pengadilan ................................................................

76

2.

Pengadilan...............................................................................

98

: KESIMPULAN DAN SARAN ....................................................

105

A. Kesimpulan ...............................................................................

105

B. Saran..........................................................................................

108

DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................

110


DAFTAR TABEL Halaman Tabel 1.

Tabel 2.

: Perbandingan Permohonan Paten dari dalam dan Luar Negeri dari Tahun 1995 Sampai Tahun 2007……………..

2

: Dasar Hukum Pengembangan Alternatif Penyelesaian Sengketa di Indonesia …………………………………….

79


DAFTAR DIAGRAM Halaman Diagram 1.

: Proses Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase ...

86

Diagram 2.

: Sistem Peradilan di Indonesia …………………….

101


PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENERIMA LISENSI PATEN DI INDONESIA

Recommend Documents