AKIBAT HUKUM BERAKHIRNYA LISENSI WAJIB PADA PENGALIHAN HAK PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN DI INDONESIA Oleh : Ni Nyoman Yuli Astuti I Gede Yusa Bagian Hukum Bisnis, Fakultas Hukum, Universitas Udayana ABSTRACT This writing is entitled "The Legal Consequences of The Expiry Required License Effects on Assignment of Plant Variety Protection Rights in Indonesia" which has the objective to discuss the legal consequences of the expiry of required license effects on assignment of plants variety protection rights in Indonesia. In this writing, use of normative legal research methods to approach legislation. The conclusion that can be drawn through this paper is based on Article 51 and 52 of Law Number 29 of 2000 on Plant Variety Protection state the reasons for the expiry required license to Plant Variety Protection and legal consequences of the expiry required license effect on assignment of palnt variety protection rights are described further in article 53 which resulted in the restoration of the plant variety protection rights holder. Keywords :Legal Consequences, Required License, Protection, Plant Variety ABSTRAK Penulisan ini berjudul “Akibat Hukum Berakhirnya Lisensi Wajib Pada Pengalihan Hak Perlindungan Varietas Tanaman di Indonesia” yang memiliki tujuan untuk membahas mengenai akibat hukum dari berakhirnya lisensi wajib pada pengalihan hak perlindungan varietas tanaman di Indonesia. Dalam penulisan ini, digunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Kesimpulan yang dapat ditarik melalui tulisan ini adalah berdasarkan pasal 51 dan 52 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman menyebutkan alasan-alasan berakhirnya lisensi wajib terhadap Perlindungan Varietas Tanaman dan akibat hukum berakhirnya lisensi wajib pada pengalihan hak perlindungan varietas tanaman tersebut dijelaskan lebih lanjut pada pasal 53 yang berakibat pada pulihnya kembali hak pemegang perlindungan varietas tanaman. Kata Kunci : Akibat Hukum, Lisensi Wajib, Perlindungan, Varietas Tanaman. I.PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG
Perkembangan Hak Kekayaan Intelektual atau yang biasa disebut HKI yang berkaitan dengan perlindungan varietas tanaman baru dimulai dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1988 tentang Paten ( UU Paten 1989), yang tidak mengizinkan perlindungan paten bagi makanan, minuman dan varietas tanaman. Pada tahun 1997, Undang-Undang tersebut diamandem yang mencabut dan menghapus hak tersebut. Dasar perubahan tersebut pada prinsipnya merupakan implikasi dan ratifikasi Trade Related aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs). Walaupun dalam Undang-Undang tersebut mengizinkan perlindunga paten bagi tanaman, namun di dalam Undang-Undang tersebut tidak dapat mengakomodasikan secara penuh”keperluan” mengenai varietas tanaman baru. Sebagai bagian dari HKI, varietas tanaman relative baru dalam sejarah perlindungannya sebagai hak kebendaan immaterial yang diberikan kepada pemulia (adalah subjek yang melakukan kegiatan penelitan,pengujian,penemuan atau pengembangan untuk menghasilkan varietas baru) oleh negara. Di Indonesia perlindungan terhadap varietas tanaman diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (UU PVT). Sebagai hak kebendaan, hak atas PVT-pun dapat beralih atau dialihkan kepada subyek hukum lain.Hak PVT dapat beralih atau dialihkan karena : Pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian dalam bentuk akta notaris, atau sebab lain yang dibenarkan oleh undang-undang.Pengalihan hak PVT diatur dalam pasal 40 ayat 1 UU PVT. Pemegang hak PVT berhak memberikan lisensi kepada orang atau badan hukum lain berdasarkan surat perjanjian liensi.Di dalam perjajian lisensi setelah lewat jangka waktu 36 bulan terhitung sejak tanggal pemberian hak PVT dapat mengajukan permintaan lisensi wajib kepada Pengadilan Negeri untuk menggunakan hak PVT yang bersangkutan1. Lisensi wajib diberikan untuk jangka waktu yang tidak lebih lama dari hak PVT. 1.2 TUJUAN 1
H.OK.Saidin, 2004, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights),PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 437-438
Adapun tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui akibat hukum berakhirnya lisensi wajib pada pengalihan hak perlindungan varietas tanaman di Indonesia. II.ISI MAKALAH 2.1 METODE PENELITIAN Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang menguraikan permasalahan-permasalahan yang ada yang kemudian dibahas dengan teori hukum yang relevan dan dikaitan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam praktik hukum.2 Dalam penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yaitu berupa bahan hukum baik bahan hukum sekunder maupun bahan hukum primer3. 2.2 HASIL DAN PEMBAHASAN 2.2.1 Akibat Hukum Berakhirnya Lisensi Wajib Pada Pengalihan Hak Perlindungan Varietas Tanaman di Indonesia Varietas tanaman adalah sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, buah,biji dan ekspresi karakteristik genotipe yang dapat membedakan dari jenis atau spesies yang sama oleh sekurang-kurangnya satu sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan.4 Perlindungan Varietas Tanaman (selanjutnya disingkat PVT) adalah perlindungan khusus yang diberikan negara, yang dalam hal ini diwakili oleh pemerintah dan pelaksanaanya dilakukan oleh Kantor Perlindungan Varietas Tanaman, terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemulihan tanaman. Perlindungan varietas tanaman memilki hak yang disebut Hak Perlindungan 2 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Edisi I Cetakan V, PT Radja Grafindo Persada Jakarta, hal. 13-14. 3
Amirudin dan H Zainal Azikin, 2003, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.18 4
H.OK.Saidin, Op.cit, hal.424
Varietas Tanaman yang merupakan hak khusus yang diberikan negara kepada pemulia dan atau pemegang hak Perlindungan Varietas Tanaman untuk menggunakan sendiri varietas hasil pemuliaannya atau member persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakannya selama waktu tertentu. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemilik merek terdaftar kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian hak (bukan pengalihan hak) untuk mengguakan merek tersebut, baik untuk seluruh ataupun sebagian jenis barang dan/jasa yang didaftarkan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.5 Di dalam hak perlindungan varietas tanaman terdapat pemberiam hak melalui lisensi wajib yang merupakan lisensi untuk melaksanakan suatu hak PVT yang diberikan oleh Pengadilan Negeri setelah mendengar konfirmasi dari pemegang hak PVT yang bersangkutan dan bersifat terbuka. Pelaksanaan Lisensi Wajib disertai dengan pembayaran royalti oleh pemegang lisensi wajib kepada pemegang hak PVT. Pelaksanaan lisensi wajib dianggap sebagai pelaksanaan daari hak PVT. Berdasarkan atas pasal 52 UU PVT, pemberian lisensi wajib tersebut dapat berakhir apabila : (1)
a.selesainya jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberiannya; b.dibatalkan atau dalam hal pemegang lisensi wajib menyerahkan kembali lisensi
yang diperolehnya kepada Kantor PVT sebelum jangka waktu
tersebut berakhir. (2)
Kantor PVT mencatat Lisensi Wajib yang telah berakhir jangka waktunya dalam buku Daftar Umum PVT, mengumumkan dalam berita resmi PVT, dan memberitahukannya secara tertulis kepada pemegang hak PVT serta Pengadilan Negeri yang memutuskan pemberiannya.
Akibat hukum berakhirnya lisensi wajib pada pengalihan hak perlindungan varietas tanaman menurut pasal 53 UU PVT menyebutkan bahwa batal atau berakhirnya Lisensi Wajib sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 51 dan 52 UU PVT berakibat pada pulihnya 5
Ahmadi Miru, 2005, Hukum Merek, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.63
pemegang hak PVT yang bersangkutan. Jadi dapat diartikan bahwa hak perlindungan varietas tanaman tersebut kembali kepada pemegang hak varietas tanaman. III.KESIMPULAN Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa akibat hukum terhadap berakhirnya lisensi wajib pada pengalihan hak perlindungan varietas tanaman di Indonesia yaitu berakibat pada pulihnya kembali hak pemegang PVT yang sebelumnya diberikan kepada penerima dengan adanya alasan-alasan yang menyebabkan berakhirnya pengalihan hak perlindungan varietas tanaman. DAFTAR PUSTAKA Amirudin dan H Zainal Azikin, 2003, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. Miru , Ahmadi, 2005, Hukum Merek, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. Saidin. H.OK, 2004, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights),PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2001, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Edisi I Cetakan V, PT Radja Grafindo Persada Jakarta. PERATURAN-PERATURAN Undang-Undang Nomor 29 tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1988 tentang Paten Trade Related aspects of Intellectual Property Rights 1997 (TRIPs 1997)
