PERLINDUNGAN KONSUMEN : Sendi-Sendi Pokok Pengaturan Oleh: A. Zen Umar Purba

Perlindungan Konsumen

393

PERLINDUNGAN KONSUMEN : Sendi-Sendi Pokok Pengaturan • Oleh: A. Zen Umar Purba Pengaturan ketentuan mengenai perlindungan konsumen sebagai satu konsep terpadu merupakan hal baru. Di mana awalnya konsep tersebut dimulai di negara maju, yang kemudian merebak ke bagian dunia lainnya. Di Indonesia kita melihat belum ada perangkat peraturan perundang-undangan khusus mengenai perlindungan konsumen, meski usaha kearah itu sudah dilakukan 11 tabun yang lalu. Menurut penulis salah satu kunci pokok perlindungan konsumen adalah adanya saling membutuhkan antara pengusaha dan konsumen, dengan prinsip kesederajatan, adanya hak & kewajiban masing-masing pihak , kontrak tidak merupakan syarat dan sebagainya. Pendahuluan . Diawal bulan Agustus ini ada berita · segar untuk para konsumen. Di depan para peserta pembukaan Asian Business Congress for Human Resources Development VI di Jakarta, Presiden Soeharto antara lain berpesan : "Perilaku bisnis yang menekan upah buruh atau menurunkan kualitas barang untuk memperbesar un tung sudah tidak memadai lagi". Seperti diketahui hingga saat ini di Indonesia masih belum ada perangkat peraturan perundangan khusus (lex specialis) dan

•

Disampaikan pada Seminar Seb.ri Oampak Paket Kebijalcsanlln Juli 1992 Temadap Laju Pertumbuhan Industri. di Sumba Room Hotel Borobudur Intercontinental, lanual 19 Agu.Jtu.. 1992.

Agustus 1992

394

Hukum dan Pembangunan

terpadu mengenai perlindungan konsumen 1• Badan Pembinaan Hukum Nasional dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLK!) masing-masing tahun 1980 dan 1981 memang pemah menyusun Rancangan Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen2 • Namun kedua naskah tersebut tidak ada kabamya hingga sekarang. Di bulan Agustus . ini juga Fakultas Hukum Universitas Indonesia bekerjasama dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Perdagangan, Departemen Perdagangan RI barn menyelesaikan satu Rancangan Akademik (Academic Draft)3 Undang-undang mengenai Perlindungan Konsumen. Sebelum sarnpai pada naskah final itu telah diadakan satu seminar di Jakarta yang membahas naskah sementara Rancangan Akademik tersebut tanggal 6 Jull 19924 • Perllndungan konsumen sebagai satu konsep terpadu merupakan hal barn, yang perkembangannya dimulai di negaranegara maju. Narnun demikian, saat sekarang konsep ini sudah tersebar ke bagian dunia lain. Di Republik Rakyat Cina (RRC) saja, satu negara yang tidak memiliki sistem ekonomi pasal, konsep perlindungan konsumen sudah mulai dijabarkan dalam seperangkat peraturan perundang-undangan 5 • Bagaimana dengan

IrU berarti pentUr&J1 tentang pertindungan konsumen sudah ada. namun terpencar disana aiai dan lidale merupakan satu konsep utub.

2

Libat jug. Badan PembiDUn Hukum Nasional. SimptMiuIa Mpd-tupd Ruhm KMuumm. Bi... Cipla. 1986.

JI~

P~""

3

Yang dimaksud dengan raneaogan akademik adalah konsep yang memuat pokok·pokok pikiran berdasarlcan linjauan dan peneiitian intensif dengan menelcankan pad. sendi-sendi pengaturan mengenai masalah yang akan diatur. yang diikuti dengen rumusan pasal-pasal sebagai contoh. Rancaogan .kademik: adalab peng-Indonesiaan academic draft. Secara ofisial dan dikaitkan dengln terminologi -Rancaogan Undang-Undang· (RUU), satu rancangan akademik: tidak mempunyai atatus. Dengan rumusan lain rancangan akDdcmik bukanlah RUU atau Bill.

4

Dalam ICminar itu penulis bcrtindak scbagai pcmbicara sedangkan para pcmbahaa antara lain adalah Kepala BPHN Prof. Dr.Sunaryati Hartono, SH, Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Dra. Zoemrotin dan dua tokoh pengusaha terkemuka.

5

Liliat Donald B. King dan Gao Tong, Consumer Protection in China, 1991.

Namar 4 Tahun XXII


395

Indonesia ? Kenyataan ini sudah sepantasnya membuat kita harns menyegerakan pembutan satu undang-undang tentang Perlindungan Konsumen. Kunci pokok perlindungan konsumen adalah bahwa konsumen dan pengusaha (produsen atau pengedar produk) saling membutuhkan. Produksi tidak ada artinya kalau tidak ada yang mengkonsumsinya dan produk yang dikonsumsi secara aman dan memuaskan, pada gilirannya akan merupakan promosi gratis bagi pengusaha. Tulisan ini dimaksudkan untuk memperluas pemahaman masyarakat akan konsep perlindungan konsumen yang akan dikeluarkan kelak -- seperti yang termuat dalam Rancangan Akademik di atas. 1. Kesederajatan Antara Konsumen dan Pengusaha Setiap orang, siapa saja adalah konsumen. Produksi, tidak berarti tanpa konsumsi. Tidal ada orang yang tidak mengkonsumsikan barang, termasuk pengusaha, baik produsen maupun pengedar produk. Mestinya konsep perlindungan konsumen tidak merupakan gangguan terhadap kepentingan pengusaha. Namun polarisasi konsumen . versus pengusaha seperti telah merupakan conditio sine qua non. Yang terpenting dalam pengaturan mengenai perindungan konsumen adalah sendi kesederajatan kedudukan antara konsumen dan pengusaha. Di Indonesia karena setiap orang adalah konsumen maka semua warganegara Indonesia adalah konsumen. Pasal 27 UUO 1945 menyatakan antara lain bahwa semua warga nelara Indonesia "bersama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajibmenjunjunghukum dan pemeritahan ito". Oi Jepang, sebagai perbandingan, perlindungan konsumen dilakukan dengan beberapa pendekatan, diantaranya penyesuaian yang lancar (smooth adjustment) dari kepentingan-kepentingan

Agustus 1992

396


konsumen dan bisnis6 • Adanya keselarasan ini sudah selayaknya mengingat hubungail langsung antara bisnis dan konsumen. Hanya bedanya konsumen, persoalan berada pada posisi yang lemah. Dari kacamata konsumen, persoalan yang lazim, cacat barang yang dibeli dan liabilitas perdata (civil liability) untuk mengatasi masalah timbulnya kerugian akibat cacat itu. Dalam seminar 6 Juli ada peserta yang berpendapat bahwa kesederajatan bukan sendi tetapi tujuan. Pendapat ini tidak tepat bahwa konsumen berada pada posisi yang lemah sehingga tidak mencerminkan adanya kesederajatan, itu adalah persoalan lain. Dalam ungkapan lain harus dibedakan antara sendi, asas atau prinsip disatu pihak, dan kenyatan di pihak lain. Kesederajatan fil sejalan dengan UUD 1945 seperti telah dibahas di muka.

2. KODSumen Mempunyai Hak Di Amerika Serikat untuk mengambil contoh negara maju yang lain, pernah diperkenalkan konsep consumer~ sovereignity.Namun sekarang ini konsep consumers sovereignity oleh Jerome Rosenberg diartikan sebagai : • a value judgment which stipulates that we should take the degree offulfillment of consumers wants ... or the degree to which peifonnance accords with consumers taste ... as a criterion for evaluating the social desirability of different social situations and, through these, the desirability of the various public policies or institutional structure which give rise to them·7 Jadi pada hakekatnya yang hendak dituju o)eh consumers souvereignity ialah peningkatan pemenuhan kebutuhan untuk memenuhi selera konsumen dalam konteks keinginan mesyarakat pada umumnya. Pada gilirannya konsep consumers sovereignity

6

7

Kazuo Kala. ·Consumer Protection" dalam Zent4ro Kitagawa, Doi11g Business in Japan, 1991, pp XI 8·7 - XI 8·10. Jerome Rothenberg. Consumers Souvereignity Revisited and the Hospitality of Freedom of Choice", dalam Barbara B. Murray (cd.), Consumerism The Esemal Triangle Busiruss. Govemmenl And Consumers, 1973.hal 4.

Nomor 4 Tahun XXII


397

dimodifikasi menjadi konsep consumers rights yang muncul kemudian. Hak-hak kosumen diusulkan meliputi : 1. hak atas kemanan 2. hak untuk memilih; 3. hak atas informasi; 4. hak untuk didengar; 5. hak untuk mendapatkan barang sesuai dengan nilai tukar yang diberikannya; dan 6. hak untuk mendapatkan upaya penyelesaian hukum yang patut. 8 3. Pengusaha Mempunyai Kewajiban Hak-hak konsumen menimbulkan kewajiban bagi pengusaha. Dalam kaitan dengan produksi, pengusaha misalnya diwajibkan untuk menjaga mutu produksinya sedemikian rupa sehingga tidak akan merugikan konsumen. Keadaan ini dapat disebabkan oleh suatu perbuatan yang disengaja, dan dapat pula yang tidak disengaja yang tentu akan berpengaruh pada tingkat laibilitas yang menjadi bebannya. Misalnya produk tertentu yang dipasarkan haruslah dikemas sedemikian rupa sehingga aman dan nyaman dipakai. Hal semacam ini umpamanya . diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 3281MENKES/PERlX1lI1976 tentang Produksi dan Peredaran Makanan, dan Keputusan Menteri KeSehatan No. 23 Tahun 1978 tentang Pedoman Cara Produksi Yang Balk untuk Makanan. Di Yunani untuk perbandingan diatur secara terperinci mengenai pengemasan bahan-bahan makanan dan obat-obatan9 • Pad gilirannya pengusaha harus bertanggung jawab, baik yang bersifat umum maupun yang masuk dalam kriteria laibilitas (liability) sebagai konsekuensi penerapan hak-hak konsumen.

8 9

Bandingbn denaln h.k-h.k konsumen menurut PresideD 1.F. Kennedy dan YLKI.

, Helena Mcynan ZographOl, et .• I..The Law On Consumer Affair In Gnece.Bruasel. 1985,.hal. 32·33

Agustus 1992


398

Konsep laibilitas sendiri sudah berkernbang dari liability biasa sebagirnana kita kenal dalarn pasal 1365 Wetboek van Burgerlijk. Disini salah satu unsur laibility adalah unsur salah. Sekarang sudah rnulai diperkenalkan sis tern strict liability. Laibilitas itu rnuncul seketika, lepas dari ada tidaknya unsur salah, jadi laibilitas sernacarn ini sejalan dengan industri yang sedemikian pesat, sehingga dengan demikian rnernudahkan pihak-pihak yang dirugikan untuk rnengajukan gugatan terhadap industri. Itulah sebabnya strict liability ini telah dianut secara luas dalarn rnasalah lingkungan hidup. Di Indonesia strict liability terrnuat dalam Undang-undang No. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (LNRI No. 12/1982; TLN No. 3215), khususnya untuk bidang di surnber daya tertentu. Selain itu sistem laibilitas ini juga terdapat dalarn Undang-undang No. 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonorni Eksklusif Indonesia (LNRI No. 44/1983; TLN no. 3260) serta Keputusan Presiden No~ 18 tahun 1972 tentang Penyertaan Indonesia dalam Civil Liability Convention. Pengaturan tentang perlindungan konsurnen, agar efisien, dianjurkan untuk rnernpergunakan strict liability. 4. Pengaturan Mengenai Perlindungan Konsumen Menyumbang Pada Pembangunan Nasional. Perlindungan konsumen tidak dapat dilepaskan dari kondisi pernbangunan nasional yang dilakukan oleh kebanyakan negara. Di Indonesia hal itu sejalan dengan tujuan Pembangunan Nasional, yaitu rnernbangun rnanusia Indonesia yang seutuhnya. Garis-garis Besar Haluan Negara rnernuat asas-asas Pernbangunan Nasional '·, antara lain : Asas Manfaat : Pengaturan rnengenai perlindungan konsurnen akan dapat dirnanfaatkan secara opttirnal bagi kernanusian, peningkatan kesejahteraan rakyat dan pernbangunan pribadi setiap warga negara ; I.

Ketetapan MPR RI No. llIPMAl1988 Tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara.

Nomor 4 Tahun XXII


399

Asas Usaha Bersama dan Kekeluargaan : pengaturan tentang perlindungan konsumen menciptakan "usaha bersama" dalam arti konotasi positif dari seluruh rakyat melalui upaya secara gotong royong dan semangat kekeluargaan; artinya pematuhan oleh para pihak terhadap ketentuan-ketentuan perlindungan konsumen tidak lain merupakan upaya bersama. Asas Kesadaran Hukum: tanpa asas ini, sebagaimana diuraikan lebih jauh pada sendi no. 11, hukum perlindungan konsumen tidak akan efektif. Pengaturan mengemu perlindungan konsumen, dengan demikian akan merupakan kontribusi terhadap pembangunan Nasional. Selain itu seperti telah disinggung di muka, pengusaha dan konsumen saling membutuhkan. Kenyataan bahwa konsumen puas atas suatu produk akan merupakan kontribusi positif bagi produksi dan pada gilirannya akan memperiancar pertumbuhan industri. S. Pengaturan Tidak Merupakan Syarat Pada mulanya hubungan antara konsumen dan pengusaha selalu didasarkan pada adanya kontrak. Pada tahun 1842 pengadilan Inggeris menetapkan, pegawai kereta pos yang cacat tidak dapat mengajukan gugatan terhadap pemasok kereta karena tidak adanya privity of contract antara penggugat dan tergugat. Nainun seperti juga yang terjadi pada bidang-bidang lain yang sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan perekonomian yang pesat, doktrin privity of contract kini sudah dipatahkan. Dalam Thomas v. Winchester (1852) inherent atau immenently berbahaya terhadap kehidupan dan kesehatan jika produk tersebut dalam kondisi cacat. Dengan demikian privity of contract tidak disyaratkan untuk mengajukan gugatan personal injuries sebagai akibat kelalaian pemberi tanda adanya unsur racun dalam suatu produk". Hampir satu abad kemudian , lingkup putusan diatas berkembang, dan kini tidak hanya terbatas pada produk yang II

Jerry J. Philips, Product Liability, 1988,hai 32.

Agustus 1992

400

Hukwn dan Pembangunan

mengandung unsur raeun. Dalam MacPherson v. Buick Motor Co. (1916) ,pengadilan 'memutuskan bahwa gugatan karena negligence dapat diajukan terhadap pabrik mobil yang lokasinya jauh atas dasar adanya roda mobil yang buat dengan eacat, sehingga menimbulkan eidera pada penggugat. Disini pengadilan berpendapat bahwa produk-produk yang berbaya "is not limited to poisons, explosive .. ,,12. Sendi baru ini telah dianut sebagai doktrin dalam peraturanperaturan tentang perlindungan konsumen di beberapa negara. Tentu saja, ada negara-negara lain yang masih tetap menyandarkan diri pada adanya kontrak seperti SWiSS 13 dan RRC I4 • 6. Perlindungan Konsumen Dalam Iklim Hubungan Bisnis Yang Sehat Salah satu hak konsumen adalah hak untuk mendapatkan produk yang kualitas dan kuantitasnya sepadan dengan beban finansial yang diberikannya kepada pengusaha. Yang menjadi persolan adalah pengusaha acap tergelincir dalam suasana persaingan yang tidak wajar. Pengusaha tertentu dalam kondisi semacam ini kerap berpikiran pendek dengan mengorbankan konsumen. Dana untuk menjaga mutu barang dikurangi sehingga biaya produksi dapat ditekan demi keberhasilan dalam persaingan. ltulah sebabnya masaJah perlindungan konsumen tidak dipisahkan dari pengaturan mengenai perilaku pengusaha. Di negara-negara maju hubungan bisnis telah ditata sedemikian rupa sehingga dijaga agar tidak timbul persaingan yang tidak sehat. Di Jepang, umpamanya dari sekian undang-undang mengenai

12

13

Ibid.

Bernd Slauders. ·Warranties and Consumer Protection in Swiss Law·, dalam Arizona Journal of International and Comparative Law, hal 55.

14

Donald B. King dan Gao Tong. op.cil.,hal. 17-19.

Nomor 4 Tahun XXII


401

pengaturan perilaku perusahaan terdapat undang-undaang mengenai Assurance of Free adn Fair Competition15. Yang perlu dipetik dari uraian di alas adalah bahwa untuk membantu pengusaha melaksanakan kewajibannya mesti ada hubungan bisnis yang wajar, antara lain harus ada persaingan dan persaingan itu harus bersifat sehat. Adanya persaingan tidak sehat dapat menyebabkan pengusaha tertentu terdesak dan secara terpaksa menekan biaya dengan akibat mengorbankan mutu. Dengan kata lain kadar mutu menjadi terganggu karena dislokasi untuk mengatasi persoalan yang ditimbu1kan oleh adanya persaiangan yang tidak wajar. Secara umum pengusaha seharusnya menjaga mutu barang sehingga tetap sepadan dengan pengeluaran konsumen yang ingin mendapatkannya. Ini berarti pengaturan di bidang perlindungan konsumen harus sejalan dengan pengaturan mengenai persaingan bisnis yang sehat dan jujur. Persaingan sehat dan jujur (fair competition) adalah bagian dari praktek bisnis yang wajar (j'air trade practices) seperti yang lazim dalam dunia bisnis modern. Seperti halnya dengan perlindungan konsumen. peraturan tentang persaingan bukan merupakan barang asing 16 • Di Indonesia pengaturan tentang persaingan sehat secara mandiri tidak ada. Yang tersedia adalah ketentuan dalam pasal-pasal Wetboek van StrajtrechJ. Salah satu peraturan yang berkaitan dengan konsumen misalnya Surat Keputusan Menteri Perindustrian No. 1301MISK1311980 tentang Penetapan Memperlakukan Petunjuk PelOksanaan Standarisasi Industri Industri · Indonesia melalui Penggunanaan Tanda SIl, yang dalam pertimbangannya antara lain menyebutkan :

a. bahwa dalam melindungi kepentingan masyarakat umum dan konsumen sena mendorong terciptanya persaingan yang sehat dalam dunia usaha industri dipandang perlu segera memperlakukannya IS 16

Kazuo Kato. op .cit.,XI 8 -9. Bahtan kedua mlsalah ini ..ling berkaitan. Contoh yang paling mutakhir dapat dilihat peda -Draft Consumer Protection Law in Taiwan" East As;an - Eucu/iye Repons, vol 14, no.3 , 15 Ma.., 1992,hal. 14.

Agustus 1992


402

Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Tanda SII.

Penerapan

Standar

Industri

Melalui

7. Keterbukaan Dalam Promosi Produk Yang menjadi persoalan dan menyebabkan dimunculkannya sendi ini adalah kenyataan bahwa konsumen kerap dirugikan oleh kegiatan promosi yang tidak bertanggung jawab, misalnya iklan yang tidak memuat informasi yang benar mengenai produk, bersifat eksageratif, sehingga konsumen menjadi terbujuk dengan akibat dirugikan. Dalam negara yang pengaturan mengenai perlindungan konsumennya belum ketat, situasi . ini amat potensial terjadi. Pengusaha cenderung memanfaatkan ketiadaan pengaturan dan kontrol tentang kegiatan usaha mereka. Sebab, jika berjalan sesuai ketentuan, iklan merupakan media positif bagi konsumen, yang mendapat informasi yang barang yang didinginkannya. Ini sangat membantu konsumen yang matang. Ia dapat membuat perbandingan antara produk yang satu dan yang lain. Keadaan ini hanya dapat terjadi dalam alam persaingan sehat. Dalam persaingan yang tidak sehat, sebaliknya, iklan dapat menjadi sarana yang menyesatkan konsumen. 8. Pemerintah Berperan Aktif

Diatas sudah dikemukakan bahwa walaupun konsumen sederajat dengan pengusaha, dalam berhadapan dengan pengusaha, konsumen selalu dalam posisi yang lemah. Di sini dibutuhkan peranan aktif dari pemerintah untuk membuat pengaturan tentang perlindungan konsumen menjadi berhasil, suatu hal yang praktis telah diterima di mana-mana. Di Jepang misalnya peranan pemerintah dilakukan dengan pemberian bantuan dana untuk litigasi dan dalam ukuran tertentu

Nomor 4 Tahun XXII


403

membantu menghilangkan ke arah penyesuaian kepentingan antara konsumen dan pengusaha". . Peranan pemerintah juga diperJukan untuk mengatasi ketidak seimbangan akibat konstruksi hubungan hukum antara konsumen dan pengusaha. Kontrak-kontrak penjualan antara pengusaha dan konsumen kerap bersifat berat sebelah dan konsumen berada dalam situasi tidak bisa memilih atau meminta agar formula kontrak diubah. Keterlibatan pemerintah tidak hanya di negara-negara non Asia. Di negara "baru muncul" seperti RRC, beberapa instansi dalam departemen-departemen industri dan perdagangan, kesehatan, dan inspeksi komoditas dari berbagai tingkat administrasi pemerintah diharuskan untuk:

shall, according to their duties, strengthen administration and supervision of the manufacturers, sellers, and service-providers, and promptly investigate and deal with any conduct violating the state laws or regulations of this provision, and any conduct i'lfringing consumers legal right and interests". Di Indonesia upaya pemerintah kearah mencegah koIban akibat kontrak yang tidak seimbang sudah dilakukan. Misa1nya dalam rangka penanaman modal asing. Badan Koordinasi Penanaman Modal mensyaratkan di1ampirkannya rancanpn perjanjian patungan· (joint venture agreemelll) antara pemodal asing dan' pemodal lokal. Malah pemah ada peraturan Departemen Perdagangan yang mengharuskan dilaporkannya penunjukan distributor dan agen. Di samping hal-hal diatas, salah satu aspek yang amat penting adalah pemberian penyuluhan dan pendidikan. Ini beranjak
" "

Kazuo Kate, op. cit., hal XI 8· 10. -Chellldu City Provi,ioo on Protection of Con.sul1lCra', Le,ll Rights and InteR"-. ChaptN' IV, Atticle 16, dolam Donald 8 . Kin, don Goo To." op. cit., hal. 89.

Agustus 1992


404

pasif dan menenma saJa ketika mendapat pedakuan yang merugikan dari pengusaha. Pemerintah juga dapat membantu konsumen yang kesulitan dalam proses berperkara dengan pengusaha.

9. Peran Serta Masyarakat Pengaturan mengenai perlindungan konsumen juga tergantung pada peran serta masyarakat, yang daJam haJ ini diwakili oleh organisasi semacam lembaga swadaya masyarakat (LSM). DaJam perkembangan di berbagai negara, LSM mengahadapi berbagai persoaJan misaJnya status hukum dan pendanaan. Hampir semua negara yang mempunyai hukum yang berkaitan dengan perlindungan konsumen mempunyai hukum yang berkaitan dengan perlindungan konsumen memiliki LSM. Di Spanyol misaJnya consumer group harus didaftarkan pada Registro del Ministerio de Sanidan y Consumo (Bagian Pendaftara)1 Kementerian Kesehatan dan Konsumen). Namun yang penting bahwa LSM semacam ini memiliki hak untuk didengar daJam setiap proses (proceedings) yang berhubungan dengan peraturan yang secara langsung berakibat bagi konsumen l9 • Peran LSM daJam rangka perlindungan konsumen dapat diparaJelkan dengan kegiatan daJam bidang pengelolaan lingkungan hidup. 10. Implementasi Asas Kesadaran Hukum Pengaturan yang baik hanya akan ada artinya jika dikuti oleh adanya kesadaran hukum daJam masyarakat tempat pengaturan itu dikeluarkan. Umumnya kesadaran hukum anggota masyarakat di negara berkembang sangat kurang. Ini bukan keadaan khas Indonesia, Nigeria ataupun RRC. Di negara yang disebut terakhir

19

Fabrogst dan Bermejo, Business Law Guide To Spain, 1990, hal. 281. Bandingkan dengan Charles Prigho Agege, Products and Consumer: A Critical and Comparative Srudy of Legal Positions in Mgeria, 1986.

Nomor 4 Tahun XXII


405

ini, kebanyakan konsumen tidak membawakan masalah mereka ke pengadilan tetapi ke lembaga-Iembaga penyelesaian konflik di luar itu antara lain karena mereka "are unaware of their legal rights

.

.20

Di Indonesia asas kesadaran hukum dalam GBHN21 perlu benar-benar diimplementasikan. Kesadaran hukum dalam rangka perlindungan konsumen harus dipunyai dan diterapkan antara lain oleh : - konsumen, - pengusaba, dan - pengambil keputusan. Adanya kesadaran hukum pada diri konsumen sangat banyak dipengaruhi oleh hasil perubahan sikap yang selama ini merasa bahwa konsumen tidak terlindungi. Kesadaran hukum masyarakat berkaitan dengan pengaturan mengenai hak-hak konsumen. Namun lebih jauh hak-hak ini hanya akan efektif jika pemilik hak-hak tersebut dengan sadar memanfaatkan mereka. Kesadaran hukum pada pengusaha diperlukan agar dapat tembentuk pengusaha yang benar-benar berdedikasi terhadap tujuan pembangunan nasional. Artinya adanya sikap demikian akan menciptakan hubungan konsumen- pengusaha yang harmonis; pengusaha mendapat laba usaha, konsumen, yang tidak lain ada1ah segenap rakyat, tidak akan dirugikan22 • Tidak kalah penting adalah kesadaran hukum pengambil keputusan, baik dilingkungan . eksekutif maupun yudikatif. Kesadaran hukum kelompok inilah . yang menentukan law enforcement akan berjalan tertib atau sebaliknya. Beberapa negara telah mempunyai instansi yang menangani maSalah perlindungan konsumen: . Amarika Serikat:

20 21

22

Federal Trade Commission dan Consumer Product Safety Commission;

Do..ld B. KinI clan G.o T"",; OP. cit.• ba1.33.

Liha' .odi nomor 4.

Ini yana menjadi claAr dari ICndi kcaedcrljltln No.1.

Intln '

kOJllllmen dan. produlca. Lihat

MDdj

Agustus 1992


406 Jepang

, Yunani

Irlandia Jerman Spanyol "Mexico

Shohisa Hogo Kaigi (Consumer Protection Council) dan biro-biro dalam 18 kementerian dan instansi pemerintah; Kementerian Perdagangan; General StOle Chemistry LaborOlory; Kementerian Pertanian' Market Police; Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan. FairTrade Commission; Director of Consumer Affairs and Fair Trade. National Board/or Consumer Policies. Ministerio de Sanidad y Consumo. The National Consumers Institute; Federal Attorney General for Consumer Affairs.

Walaupun ini belum jaminan adanya kesadaran hukum para pengambil keputusan dalam soal perlindungan konsumen, langkah ini telah menunjukan adanya upaya pembenahan, setidaknya jauh lebih baik dibanding dengan negara-negara yang belum memiliki instansi tersebut.

11.

Perlindungan Konsumen Memerlukan Penerobosan Konsep Konsep Hukum Tradisional.

Konsep perlindungan konsumen merupakan konsekuensi dari pertumbuhan industri. Demi posisi konsumen yang lemah dalam menghadapi pengusaha maka beberapa konsep hukum tradisional tidak dapat mmeberikan hasil yang adil. Hal itu misalnya menyangkut mengenai hukum ganti rugi yang didasarkan pada konsep laibilitas (liability) seperti telah diuraikan di atas" serta prosedur gugatan. Disamping itu perlu pula dipergunakan sistem class action atau gugatan keJompok. Class action akan memberi kemudahan bagi konsumen untuk melakukan gugatan terhadap pengusaha. Sebab di sini pengadilan tidak perIu memeriksa adanya pendelegasian kepentingan setiap orang yang merasa dirugikan kepada pihak penggugat. Gugatan 23

Kompas, 2 Juni 1988.

Nomor 4 Tahun XXII


407

yang dilakukan oleh seorang penggugat akan dapat diterima sebagai juga gugatan anggota kelompok yang merasa mendapat kerugian yang sama atau sejenis. Dalam praktek, pengadilan di Indonesia telah menolak penggunaan class action ini, seperti terlihat dalam gugatan advokat R. O. Tambunan SH, yang mengatasnamakan "Kaum remaja Indonesia" terhadap pengusaha rokok Bentoel24 • Namun penerimaan konsep class action tampak dalam gugatan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) terhadap PT Inti Indorayon Utama dalam kaitan dengan masalah lingkungan walaupun setara material gugatan itu ditol~.

12. Konsep Perlindungan Konsumen Memerlukan Pembinaan Sikap Walaupun konsumen memiliki hak-hak konstitusional dan pengusaha pada kutub lain dibebani konsekuensi penerapan halehak tersebut, aplikasi pengaturan perlindungan konsumen memerlukan perubahan orientasi sikap. Hak konsumen, seperti juga hale-hale sipil (civil rights) lain hanya akan efektif, jika si ernpunya hak memberikan apresiasi terhadap hak tersebut. . Masalah sikap berkaitan . dengan penerapan asas-asas demokrasi dan penerapan hukum. Dalam banyak hal, manusia sangat terpengaruh oleh kenyataan di masyarakat. ]i~ seseorang tahu bahwa hak-haknya yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan tidak menghasilkan sesuatu yang positif dati kacamata kehidupan demokrasi dan negara hukum, orang akan bpsan dan kembali tidak peduli. Hal yang dibicarakan ini tidak khas keadaan di negara berkembang.

24

2S

Komp.., lJun! 1988.

Menleb, IS AJuatu. 1989.

Agustus 1992

408

Hukum dan Pembangu1IQ1I

Kesimpulan Yang dapat disimpulkan dari uraian di atas adalah sebagai berikut : L Perlindungan konsumen sebagai satu konsep sudah saatnya diatur dengan satu undang-undang. 2. Perlindungan konsumen pada hakekatnya akan membantu industri, dan pada gilirannya akan menyumbang pada pembangunan nasional. 3. Masa1ah yang penting dalam penyusunan satu undang-undang adalah perlu adanya satu kemauan politik (political will); Presiden Soeharto seperti dikutip pada permulaan tulisan iili merupakan satu· pertanda adanya dukungan yang kuat atas· hal tersebut.. 4. Sendi-sendi yang diuogkapkan dalam tulisan ini tidak bersifat exhaustive.

*** Engkau jelas bersalah jika melakukan penindasan. Dan engkau pun bersalah jika membiarkan suotu penindasan. (Erasmus Darwin)

• * ..

Nomor 4 Tahun XXII

PERLINDUNGAN KONSUMEN : Sendi-Sendi Pokok Pengaturan Oleh: A. Zen Umar Purba

Recommend Documents