Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Pengguna Jasa Transportasi Kereta Api Airport Railink Service (ARS) Bandara Internasional Kualanamu Medan

“Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Pengguna Jasa Transportasi Kereta Api Airport Railink Service (ARS) Bandara Internasional Kualanamu Medan” Austrina Maulidia Kusumo, Heri Tjandrasari Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Kampus Baru UI Depok, Depok, 16424, Indonesia E-mail: [email protected]

Abstrak Kereta Api Bandara Airport Railink Service (ARS) di Bandara Internasional Kualanamu Medan merupakan Kereta Api Bandara pertama yang ada di Indonesia dan diselenggarakan oleh PT. Railink sejak bulan Juli 2013 dan nantinya akan diadakan di bandara di kota – kota besar di Indonesia lainnya. Dalam penyelenggaraan perkeretaapian bandara tersebut, tentunya akan timbul permasalahan hukum yang dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen. Permasalahan hukum yang mungkin timbul antara lain implikasi iklan kereta ARS yang menyatakan ketapatan waktu 99,9% yang dalam hal ini PT. Railink menyalahahi aturan UU Perlindungan Konsumen dan tanggung jawab keterlambatan kereta ARS serta potensi keterlambatan pesawat bagi konsumen yang alam hal ini dilakukan dengan baik oleh PT. Railink. Upaya – upaya yang dapat dilakukan konsumen Kereta Api Bandara dalam menghadapi permasalahan kereta api antara lain menyampaikan keluhan serta saran dan kritik kepada PT. Railink, meminta kompensasi atau ganti rugi atas kesalahan teknis Kereta Api Bandara yang mengakibatkan keterlambatan, meminta santunan jika terjadi musibah kecelakaan Kereta Api Bandara, mengadu kepada Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM), atau mengajukan gugatan yang dapat dilakukan di luar pengadilan (BPSK) atau di dalam pengadilan.

“Legal Protection for Airport Railink Service (ARS) Train Consumers in Kualanamu International Airport Medan” Abstract Airport Railway Service (ARS) at the Kualanamu International Airport Medan is the first airport train in Indonesia and organized by PT. Railink since July 2013 and will be held at other big cities airport in Indonesia. In the airport railway operation there will be legal issues that can cause consumers to feel at disadvantage. Legal issues that may arise among other implications are airport train ad stating train punctuality of 99.9% which in this case PT. Railink violate Consumer Protection Act and ARS train delay responsibilities and potential flight delays for consumers that in this case is done well by PT. Railink. Efforts that consumers could do in order to deal with legal issues in railway operation are give complains, suggestions, and criticism directly to the PT. Railink, ask for compensation or damages for technical errors resulting train delays, request compensation in the event of accidental injuries in airport rain, complain to the Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM), or file a lawsuit that can be done outside the court (BPSK) or in court. Keyword : airport; airport railink service; consumer; consumer protection; train.

PENDAHULUAN Pada era globalisasi saat ini, pembangunan banyak terjadi di seluruh dunia. Globalisasi memberi peluang bagi negara – negara berkembang, jika dioptimalisasi dengan baik, untuk saling bersaing dalam mencapai kesejahteraan. Indonesia sebagai negara

Perlindungan Hukum..., Austrina Maulidia Kusumo, FH UI, 2014

berkembang juga tidak luput dari gejolak globalisasi ini. Hal ini ditandai dengan semakin banyak pembangunan yang terjadi di kota – kota besar di Indonesia, terutama di Jakarta, Medan, Surabaya, Semarang, dan lain-lain. Salah satu pembangunan yang vital bagi perkembangan suatu negara adalah pembangunan sistem transportasi. Sistem transportasi yang andal merupakan sarana penunjang kemajuan ekonomi karena akan mendukung mobiltas penduduk dari suatu daerah ke daerah yang lain. Dari sekian banyak transportasi yang ada di Indonesia, Kereta api merupakan salah satu transportasi yang paling banyak diminati warga Indonesia dari segala golongan dalam berpergian. Kereta Api, menurut Undang- undang Perkeretaapian adalah sarana perkeretaapian dengan tenaga gerak, baik berjalan sendirimaupun dirangkaikan dengan sarana perkeretaapian lainnya, yang akan ataupun sedang bergerak di jalan rel yang terkait dengan perjalanan kereta api.1 Perusahaan BUMN yang bertanggung jawab terhadap transportasi kereta api di Indonesia adalah PT. Kereta Api Indonesia (Persero). Sebagai salah satu sarana transportasi umum untuk penumpang, Kereta api memiliki keunggulan daripada moda transportasi lainnya di Indonesia. Diantaranya adalah harganya yang relatif terjangkau, ramah lingkungan, nyaman, dan aman. Selain itu, penumpang Kereta Api khusus jarak jauh saat ini dimanjakan dengan layanan fasilitas pemesanan tiket yang beragam yang tentunya memudahkan para calon penumpang dalam memesan tiket. Tidak hanya sampai disitu saja, PT. Kereta Api Indonesia (Persero) terus-menerus melakukan inovasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat Indonesia. Selain kereta api penumpang jarak jauh dan commutrer line, inovasi yang dimaksud adalah melalui produkproduk unggulan dari PT. Kereta Api Indonesia, yaitu Kereta Api Wisata, Kereta Api Barang, Kereta barang cepat, dan yang paling baru dikembangkan adalah Kereta Api Bandara. Bersamaan

dengan

itu,

pemerintah

Indonesia

sedang

gencar-gencarnya

memberlakukan kebijakan Masterplan Percepatan dan Pembangunan Ekonomi Indonesia atau yang disingkat MP3EI yang tujuannya adalah untuk meningkatkan daya saing ekonomi nasional yang lebih solid. MP3EI merupakan arahan strategis dalam percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia untuk periode 15 (lima belas) tahun terhitung sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2025 dalam rangka pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka

1

Indonesia (a), Undang - Undang tentang Perkeretaapian, UU No. 23 Tahun 2007, LN No. 65 Tahun 2007, TLN No. 4722, Ps. 1 angka (2).


Panjang Nasional 2005 – 2025 dan melengkapi dokumen perencanaan.2 Salah satu penerapan dari MP3EI di koridor ekonomi Sumatra adalah pembangunan aeropolis Bandara Internasional Kualanamu. Selain itu, pembangunan Bandara Kualanamu juga satu upaya pemerintah Indonesia dalam hal kebijakan ASEAN Single Aviation Market (ASEAN-SAM) yaitu kebijakan penerbangan regional besar yang ditujukan pada pembentukan pasar penerbangan terpadu dan tunggal di Asia Tenggara pada tahun 2015.3 Atas dasar pembangunan Bandara Internasional Kualanamu itulah Kereta Api (KA) Bandara dibangun pertama kali di Sumatra Utara. PT. Kereta Api Indonesia (Persero) bersama dengan PT. Angkasa Pura II mendirikan anak perusahaan bernama PT. Railink selaku pihak penyelenggara KA Bandara. KA Bandara oleh PT. Railink dinamakan Kereta Api Airport Railink Service (ARS). KA ARS dibuat selain karena kebijakan pemerintah Indonesia juga agar menjadi salah satu moda alternatif transportasi bagi masyarakat dan terintegrasi langsung dari dan ke Bandara sehingga membuat perjalanan lebih mudah, efisien, dan cepat. Mengingat besarnya peran KA Bandara dalam pembangunan ekonomi terpadu Indonesia maka perlu dikaji penerapan sistem perkeretaapian dari dan untuk Bandara Kualanamu oleh PT. Railink. Dalam hal ini, perlu dikaji berbagai permasalahan hukum yang mungkin timbul sebagai dampak penerapan sistem tersebut. Selain itu, perlu juga untuk dikaji upaya-upaya PT. Railink dalam hal mengatasi permasalahan hukum yang akan timbul serta upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas KA Bandara kepada konsumen sebagai moda tranpostasi dari dan ke bandara dan okupansi kereta. Terutama mengenai masalah keterlambatan kereta ARS yang mengakibatkan keterlambatan untuk berangkat dengan pesawat sehingga konsumen dalam hal ini dirugikan. Pengkajian terhadap hal ini akan dihubungkan dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

TINJAUAN TEORITIS

2

Presiden Republik Indonesia, Peraturan Presiden Republik Indonesia tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025, Perpres No. 48 Tahun 2014, LN No. 118 Tahun 2014, Ps. 1 ayat (2) 3 Strait Times Singapore, “Asean Single Aviation Market”,http://www.asianaerocad.com/news/news.php?newsid=23, diunduh 19 September 2014.


Perlindungan Konsumen juga diatur pengertiannya dalam Pasal 1 angka (1) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.4 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga memberikan pengertian mengenai konsumen bahwa Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Di dalam bukunya, Az. Nasution, SH mengemukakan batasan mengenai konsumen, yaitu: a. Konsumen dalam arti umum adalah setiap orang yang mendapatkan barang atau jasa digunakan untuk tujuan tertentu; b. Konsumen-antara adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa untuk digunakan dengan tujuan membuat barang/jasa lain atau untuk diperdagangkan (tujuan komersial); c. Konsumen-akhir adalah setiap orang alami yang mendapatkan dan menggunakan barang dan/atau jasa untuk tujuan memenuhi kebutuhan hidupnya pribadi, keluarga dan atau rumah tangga dan tidak untuk diperdagangkan kembali (non-komersial)5 Pelaku usaha menurut Pasal 1 angka (3) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yangberbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama – sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Dalam Pasal 4 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, menerangkan tentang hak konsumen yang meliputi:6 a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa; b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; 4

Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, cet. 7,(Jakarta: Rajawali Press, 2011), hlm. 1. 5 Az Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar, Cet. 4, (Jakarta: Diadit Media, 2011),., hlm. 29. 6 Indonesia (b), Undang - Undang tentang Perlindungan Konsumen, UU No. 8 Tahun 1999, LN No. 42 Tahun 1999, TLN No. 3821,., Pasal 4.


c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barangdan/atau jasa; d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yangdigunakan; e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut; f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen; g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; Berdasarkan Pasal 7 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, hak pelaku usaha adalah:7 a.

Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;

b.

Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;

c.

Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

d.

Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;

e.

Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barangdan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;

f.

Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

g.

Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; i. Hak – hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang – undangan lainnya. Peraturan mengenai prinsip tanggung jawab pelaku usaha diatur pada Pasal 19 – 28 Undang – undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Ada 7 (tujuh) pasal (19, 20, 21, 24, 25, 26, 27) mengatur tentang pertanggungjawaban pelaku usaha; 2 (dua) pasal 7

Ibid., Pasal 7.


(22 dan 28) mengatur mengenai pembuktian; dan 1 (satu) pasal yaitu Pasal 23 mengatur tentang sengketa dalam hal pelaku usaha tidak memenuhi kewajibannya untuk memberikan ganti rugi kepada konsumen.

METODE PENELITIAN Dalam penelitian ini, bentuk penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah yuridis empiris. Penelitian ini tidak hanya akan berdasarkan pada bahan kepustakaan dan juga peraturan perundang-undangan terkait, penulis juga akan melakukan penelitian lapangan yang disertai dengan wawancara dengan responden. Adapun tipologi penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian deskriptif ini digunakan untuk menjelaskan secara teori mengenai hukum perlindungan konsumen terhadap contoh kasus yang dibahas. Jenis data yang digunakan oleh penulis adalah data sekunder, yakni data yang diperoleh dari kepustakaan. Dalam memperoleh data, penulis akan mengambil dari berbagai literatur, berupa buku teks, jurnal ilmiah, hingga melalui jurnal atau informasi yang diterbitkan oleh pemerintah. Pembahasan dengan data sekunder dilakukan dengan mendatangi perpustakaan, pusat dokumentasi, dan dari bahan pustaka yang dimiliki oleh penulis. Sebagai alat pengumupulan data, penulis menggunakan alat pengumpulan data berupa studi dokumen. Studi dokumen dilakukan dengan menelaah berbagai bahan kepustakaan. Adapun jenis bahan hukum yang dipergunakan adalah: 1.

Bahan hukum primer yaitu merupakan bahan hukum yangmengikat kepada masyarakat. Terdiri dari : a. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; b. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian; dan c. Peraturan perundang-undagan lainnya yang terkait dengan perkeretaapian.

2.

Bahan hukum sekunder yaitu merupakan bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer. Antara lain merupakan buku, jurnal ilmiah, skripsi, dan artikel ilmiah.

3.

Sebagai tambahan untuk melengkapi data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis juga menggunakan data hasil wawancara dengan narasumber dan responden sebagai bahan hukum. Metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif dan bentuk hasil

penelitian adalah deskriptif-analitis. Hasil ini memberikan gambaran dan penjelasan


berdasarkan analisis yang dilakukan dalam penelitian ini. Hasil penelitian juga diharapkan dapat memberikan gambaran secara lengkap terhadap permasalahan yang diteliti.

HASIL PENELITIAN Bentuk pertanggungan PT. Railink oleh konsumen terhadap keterlambatan Kereta Api Bandara adalah berupa kompensasi. Kompensasi diberikan pada setiap calon penumpang atau penumpang terhadap pengguna jasa Kereta Api Bandara, yang mengakibatkan calon penumpang terlambat berangkat, atau tiba/datang di tujuan Kereta Api Bandara, atau tidak dijalankannya Kereta Api Bandara (batal diberangkatkan) yang mengakibatkan kerugian bagi penumpang. Maka dari itu, PT. Railink membuat Standar Prosedur Operasi Pemberian Pelayanan Kompensasi (Standard Operation Procedure for Service Recovery) untuk dijadikan sebagai pedoman dalam pemberian kompensasi yang tertuang dalam Keputusan Direksi PT. Railink Nomor SKEP/DIR/26/VII/2014 yang ditetapkan tanggal 14 Juli 2014. Pembuatan ketentuan ini bertujuan untuk memberikan acuan dalam memberikan kompensasi atau layanan untuk mengurangi kekecewaan penumpang bila terjadi keterlambatan disebabkan adanya gangguan di perjalanan Kereta Api Bandara. Kebijakan umum Standar Prosedur Operasi Pemberian Pelayanan Kompensasi yaitu: -

Pemberian pelayanan kompensasi dapat diberikan berupa makanan/minuman, penggantian biaya ataupun penggantian moda transportasi, dengan ketentuan jenis dan besaran penggantian sebagai berikut:

Tabel 1 Jenis dan Besaran Penggantian Kompensasi

No. 1.

Waktu Keberangkatan ≥ 30 menit -

Pelayanan Kompensasi Air mineral (aqua gelas)

Apabila Kereta Api Bandara mengalami gangguan teknis dan tidak dapat melanjutkan kembali perjalanannya, maka penumpang harus dipindahkan ke Kereta Api lain atau moda transportasi lain.

- Jika penumpang mengalami keterlambatan kereta yang mengakibatkan penumpang mengalami keterlambatan keberangkatan pesawat, maka pihak PT. Railink akan menggantikan biaya atau jadwal tiket pesawat.


- Biaya yang nantinya dikeluarkan untuk pelayanan kompensasi diambil dari uang modal kasir di masing – masing stasiun atas seijin Direktur Utama PT. Railink. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang – Undang 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian telah memuat ketentuan untuk perlindungan konsumen Kereta Api Bandara Airport Railink Service (ARS), dan mayoritas ketentuan telah dilaksanakan oleh PT. Railink dengan baik seperti pertanggung jawaban terhadap keterlambatan kereta yang dapat berpotensi mengakibatkan keterlambatan pesawat serta ganti rugi kecelakaan dengan asuransi yang disediakan oleh PT. Jasa Raharja . Namun, dalam pelaksanaannya, terdapat ketentuan yang belum ditaati sepenuhnya seperti Pasal 10 huruf (c) mengenai iklan brosur dan televisi yang menyatakan ketepatan waktu kereta sebesar 99,9%, dimana dapat dikenakan sanksi pidana pada Pasal 62 ayat (1) Undang – Undang Perlindungan Konsumen dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah). Selain itu, berdasarkan wawancara kepada semua responden yang merupakan kereta api bandara dapat ditarik kesimpulan bahwa mayoritas dari responden menyatakan bahwa kesan pertama saat menggunakan Kereta Api Bandara adalah amat sangat bersih, nyaman, aman. Namun terapat responden yang menyatakan bahwa kesan pertama adalah Kereta Api Bandara kurang efektif. Menurutnya, kereta sangat lamban dan jika transportasi lain tersedia tidak ada kelebihannya. Selain itu, mayoritas responden memilih menggunakan Kereta Api Bandara Airport Railink Service (ARS) karena lebih cepat dan nyaman dibandingkan dengan moda transportasi lain. Namun, lebih dari 50% konsumen yang diwawancara memiliki keluhan terhadap penyelenggaraan Kereta Api Bandara di Kualanamu Medan seperti harga tiket, masalah tempat duduk, dan frekuensi kereta yang jarang; terlebih hampir setengah jumlah responden tidak tahu bagaimana mengajukan keluhan. Mayoritas konsumen yang diwawancara juga tidak tahu bagaimana perlindungan terhadap kecelakaan maupun keterlambatan kereta. Hal ini mengindikasikan kurang tersebarnya informasi mengenai proses pertanggungjawaban pengelola Kereta Api Bandara terhadap kecelakaan atau keterlambatan kereta terhadap konsumen.

PEMBAHASAN Sebagai moda transportasi yang baru beroperasi selama kurang lebih 1,5 tahun, Kereta Api Bandara Airport Railink Service (ARS) yang diselenggarakan oleh PT. Railink


juga tidak luput dari adanya masalah - masalah yang terjadi dan dialami oleh para konsumen. Hal yang berkaitan permasalahan hukum yang dialami konsumen sangat penting untuk dibahas mengingat bahwa Kereta Api Bandara merupakan salah satu moda transportasi yang dicanangkan pemerintah untuk diterapkan di tiap – tiap bandara internasional di Indonesia dan nantinya Kereta Api Bandara di Kualanamu Medan akan dijadikan panutan. Berikut merupakan berberapa permasalahan hukum yang dapat dialami oleh konsumen pengguna jasa layanan Airport Railink Service (ARS) Bandara Internasional Kualanamu Medan, seperti: 1.

Implikasi penayangan iklan kereta Airport Railink Service (ARS) yang menyatakan ketepatan waktu kereta sebesar 99,9%. Dalam penyelenggaraan kereta api, calon konsumen memilih dan membeli suatu jasa kereta api sebelumnya pasti memikirkan suatu pertimbangan baik berupa harga maupun kualitas jasa. Pertimbangan tersebut berasal dari iklan dari pamflet, brosur, media cetak, maupun website. PT. Railink dalam penyelenggaraan Kereta Api Bandara dalam iklannya di dalam iklan di brosur dan televisi menyatakan bahwa ketepatan waktu sekitar 99,9%. Hal ini wajar untuk ditaruh dalam iklan untuk menarik konsumen kereta api. Namun, jika dalam kenyataannya tidak tepat waktu sesuai dengan yang dijanjikan, maka dengan ini akan merugikan konsumen.

Gambar 1 Iklan Brosur

Jaminan ketepatan waktu 99,9% yang diperjanjikan


2.

Tanggung jawab keterlambatan kereta Airport Railink Service (ARS) baik dari dan ke Bandara Internasional Kualanamu Medan serta potensi keterlambatan pesawat bagi konsumen Masalah keterlambatan merupakan masalah yang paling krusial dalam layanan kereta Airport Railink Service. Hal ini dikarenakan salah satu point selling dari layanan kereta ini adalah ketepatan waktu. Jika kereta mengalami keterlambatan maka akan sangat berpengaruh bagi konsumen dalam perencanaan perjalanan mereka, atau yang paling parah adalah keterlambatan kereta mengakibatkan konsumen terlambat untuk naik pesawat dan melanjutkan perjalanan sampai ke tujuannya. Oleh karena itu, pertanggung jawab pelaku usaha terhadap masalah ini kepada konsumen harus diterapkan. Jika dianalisa perlindungan hukum terhadap konsumen Kereta Api Bandara Airport

Railink Service (ARS), maka dapat dikaitkan dengan peraturan perundang – undangan mengenai Undang – Undang Perlindungan Konsumen dan Undang – Undang Perkeretaapian. Ketentuan dalam Undang – Undang Perlindungan Konsumen yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap konsumen Kereta Api Bandara Airport Railink Service (ARS), antara lain: 1. Pasal 4 mengenai hak konsumen yang meliputi a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa; b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa; d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan; e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut; f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen; g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; Dalam pasal ini, hak – hak konsumen mayoritas terpenuhi


2. Pasal 8 ayat (1) huruf a yang mengatur tentang pelaku usaha yang dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang – undangan.8 Dalam hal ini, layanan Kereta Api Bandara Airport Railink Service (ARS) belum sesuai dengan standar kelayakan perkeretaapian yang dipersyaratkan. 3. Pasal 10 huruf c yang mengatur bahwa pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi atas suatu barang dan/atau jasa.9 Dalam hal ini, PT. Railink sebagai penyelenggara jasa Kereta Api Bandara Airport Railink Service (ARS) salah dalam perbuatan mencantumkan jaminan bahwa layanan kereta api tersebut mempunyai ketepatan waktu sebesar 99,9% 4. Pasal 19 ayat (1) yang mengatur tentang tanggung jawab pelaku usaha untuk memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.10 Dalam hal ini, ganti kerugian

dapat dimintakan kepada PT. Railink adalah

penggantian biaya ataupun moda transportasi dan/atau penggantian tiket pesawat bagi penumpang yang terlambat boarding sesuai peraturan perusahaan. 5. Pasal 23 yang mengatur tentang gugatan kepada pelaku usaha yang menolak dan atau tidak memberi tanggapan dan atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen.11 6. Pasal 26 Undang Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa Pelaku usaha yang memperdagangkan jasa wajib memenuhi jaminan dan/atau garansi yang disepakati dan/atau yang diperjanjikan.12 7. Pasal 60, Pasal 62 ayat (1), Pasal 62 ayat (2), dan Pasal 63 yang membahas tentang sanksi baik administratif maupun pidana

8

Ibid., Pasal 8 ayat (1) huruf a. Ibid., Pasal 10 huruf c. 10 Ibid., Pasal 19 ayat (1). 11 Ibid., Pasal 23. 12 Ibid., Pasal 26. 9


Ketentuan dalam Undang – Undang Perkeretaapian yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap konsumen Kereta Api Bandara Airport Railink Service (ARS), antara lain: 1.

Pasal 54 mengenai fasilitas dalam stasiun kereta api paling rendah dilengkapi dengan fasilitas keselamatan, keamanan, kenyamanan, naik turun penumpang, penyandang cacat, kesehatan, dan fasilitas umum.13

2.

Pasal 98 ayat (1) menyatakan bahwa untuk memenuhi persyaratan teknis dan menjamin kelaikan operasi sarana perkeretaapian, wajib dilakukan pengujian dan pemeriksaan.14

3.

Pasal 125 menyatakan jika hal terjadi kecelakaan kereta api, pihak Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian dan Penyelenggara Sarana Perkeretaapian harus melakukan hal-hal seperti menangani korban kecelakaan, memindahkan penumpang, bagasi, dan barang antaran ke kereta api lain atau moda transportasi lain untuk meneruskan perjalanan sampai stasiun tujuan; mengurus klaim asuransi korban kecelakaan, dll.

4.

Pasal 133 ayat (1) menjelaskan bahwa dalam penyelengaraan pengangkutan orang dengan kereta api, Penyelenggara Sarana Kereta Api wajib Mengutamakan keselamatan dan keamanan orang; Mengumumkan jadwal perjalanan kereta api dan tarif angkutan kepada masyarakat Mengutamakan pelayanan kepentingan umum Mematuhi jadwal keberangkatan kereta api.

5.

Pasal 157 ayat (1) yang menjelaskan bahwa Penyelenggara Sarana Perkeretaapian bertanggung jawab terhadap pengguna jasa yang mengalami kerugian, luka - luka, atau meninggal dunia yang disebabkan oleh pengoperasian angkutan kereta api.15

6.

Pasal 167 ayat (1) yang berisi kewajiban bagi penyelenggara sarana perkeretaapian mengasuransikan tanggung jawabnya terhadap pengguna jasa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 157 dan Pasal 158.16

7.

Pasal 187, 189, 211, 213 mengenai sanksi. Berikut ini adalah upaya – upaya yang dapat dilakukan oleh konsumen Kereta Api

Bandara ARS jika hak – hak nya dilanggar, yaitu: 1.

Menyampai keluhan serta saran dan kritik kepada PT. Railink

13

Indonesia (a), op.cit., Pasal 54 ayat (1). Ibid., Pasal 98 ayat (1). 15 Ibid., Pasal 157 ayat (1). 16 Ibid., Pasal 167 ayat (1). 14


Konsumen dapat menyampaikan keluhannya kepada pihak PT. Railink jika hak nya merasa dirugikan akibat penyelenggaraan perkeretaapian bandara. 2.

Meminta kompensasi atau ganti rugi atas kesalahan teknis Kereta Api Bandara yang mengakibatkan keterlambatan. Konsumen dapat meminta kompensasi atau ganti rugi kepada PT. Railink atas gangguan perjalanan Kereta Api Bandara yang mengakibatkan penumpang terlambat berangkat, atau tiba/datang di tujuan Kereta Api, atau tidak dijalankannya Kereta Api Bandara (batal diberangkatkan) yang mengakibatkan kerugian bagi penumpang. Ketentuan tersebut telah diatur dalam Standar Prosedur Operasi (SPO) pemberian pelayanan kompensasi

3.

Meminta santunan akibat musibah kecelakaan Kereta Api Bandara Konsumen pengguna Kereta Api Bandara yang mengalami musibah kecelakaan yang mengakibatkan konsumen luka – luka atau bahkan meninggal dunia dapat meminta santunan asuransi kecelakaan. Klaim dapat diajukan langsung kepada PT. Jasa Raharja sebagai penyelenggara asuranisi kecelakaan.

4.

Mengadu kepada Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) Apabila konsumen merasa hak konsumennya telah dilanggar, sebelum mengajukan gugatan ke pengadilan ada baiknya bagi konsumen untuk menyelesaikan permasalahan dengan cara damai. Jika dibutuhkan, konsumen dapat meminta nasihat maupun bantuan kepada Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM).

5.

Mengajukan gugatan Jika konsumen Kereta Api Bandara merasa hak konsumennya telah dilanggar dan tidak dapat dilakukan penyelesaian secara langsung dengan PT. Railink maupun dengan lembaga LPKSM, maka konsumen dapat menggugat PT. Railink. Pengajuan gugatan dapat dilakukan melalui jalur diluar pengadilan lewat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) atau melalui jalur pengadilan.

KESIMPULAN Berdasarkan penjelasan dalam bab – bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa:


1.

Secara umum, berberapa permasalahan hukum yang dapat terjadi oleh konsumen terkait dengan layanan Kereta Api Bandara di Medan adalah Implikasi penayangan iklan kereta Airport Railink Service (ARS) yang menyatakan ketepatan waktu kereta sebesar 99,9%, dimana jika dalam penyelenggaraan Kereta Api Bandara tidak tepat waktu sesuai dengan yang dijanjikan, maka tindakan tersebut jelas merugikan konsumen. Permasalahan hukum kedua yang dapat terjadi adalah Tanggung jawab keterlambatan kereta

Airport Railink Service (ARS) baik dari dan ke Bandara

Internasional Kualanamu Medan serta potensi keterlambatan pesawat bagi konsumen. 2.

Konsumen Kereta Airport Railink Service dilindungi oleh ketentuan yang dimuat dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang – Undang 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, terdapat berberapa ketentuan yang belum ditaati sepenuhnya seperti Pasal 10 huruf (c) mengenai iklan brosur dan televisi yang menyatakan ketepatan waktu kereta sebesar 99,9%, dimana dapat dikenakan sanksi pidana pada Pasal 62 ayat (1) Undang – Undang Perlindungan Konsumen dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).

3.

Upaya – upaya yang dapat dilakukan konsumen Kereta Api Bandara dalam menghadapi

permasasalahan

penyelenggaraan

perkeretaapian

bandara

adalah

menyampaikan keluhan serta saran dan kritik PT. Railink. Upaya selanjutnya adalah meminta kompensasi atau ganti rugi atas kesalahan teknis Kereta Api Bandara yang mengakibatkan keterlambatan. Selanjutnya, upaya yang lain adalah meminta santunan jika terjadi musibah kecelakaan Kereta Api Bandara. Upaya

yang lain adalah

mengadu kepada Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) agar konsumen dapat menyelesaikan sengketa secara damai. Apabila oleh LPKSM tidak terselesaikan masalah tersebut, maka konsumen mengajukan gugatan yang dapat dilakukan di luar pengadilan (BPSK) atau di dalam pengadilan.

SARAN Saran dari penulis terhadap penyelenggaraan Kereta Api Bandara di Medan adalah: 1.

Dalam membuat peraturan tentang keterlambatan kereta yang menimbulkan potensi keterlambatan pesawat, PT. Railink harus mempertahankan peraturan yang sekarang


berjalan karena sesuai dengan hak konsumen [Pasal 4 huruf (h)] dan tanggung jawab pealku usaha [Pasal 19 ayat (1)] yang terdapat dalam Undang – Undang Perlindungan Konsumen. Maka dari itu, perlu ditinjau lagi tentang peraturan perusahaan jika terjadi potensi keterlambatan pesawat, perhitungan ganti rugi bagi pesawat domestik atau internasional yang harus melalui pesawat connecting agar dapat lebih ditingkatkan sehingga akan lebih jelas dan tidak ambigu. 2.

Dalam membuat promosi melalui iklan, PT. Railink harus berhati – hati dalam pencantuman kata, karena jika ada konsumen yang sadar akan jasanya tidak sesuai dengan apa yang ada di iklan, maka akan timbul sengketa konsumen yang tentunya dapat merugikan PT. Railink sendiri. Cara lain adalah dengan meningkatkan pelayanan Kereta Api Bandara agar sesuai dengan apa yang dijanjikan di iklan dan konsumen akan puas.

3.

Peningkatan pelayanan Kereta Api Bandara dengan berbagai cara yang optimal. Sebaiknya dimulai dari dalam perusahaan sendiri. Misalnya dengan membuat regulasi secara menyeluruh mulai dari kode etik perusahaan, regulasi keterlambatan, regulasi kecelakaan, regulasi darurat, dan regulasi lainnya yang diperlukan bagi perusahaan perkeretaapian sesuai dengan ketentuan Undang – Undang tentang Perlindungan Konsumen, Undang – Undang tentang Perkeretaapian, serta peraturan perundang – undangan lainnya yang relevan. Selain itu, peningkatan pelayanan dapat dimulai dari front liner dari pelayanan konsumen yaitu para customer service dan custromer service on train. Maka dari itu, dibutuhkan pelatihan berkala agar pelayanan kepada konsumen lebih maksimal.

4.

Peningkatan berbagai media informasi mengenai Kereta Api Bandara terhadap konsumen. Misalnya call – centre 24 jam.

5.

Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang – Undang 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian telah mengatur lengkap tentang hak – hak dan kewajiban baik konsumen dan pelaku usaha dan peraturan lainnya yang berhubungan. Maka dari itu, PT. Railink harus melakukan kegiatan perusahaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, terutama mengenai pertanggung jawaban terhadap konsumen, mulai dari mulainya kecelakaan atau keterlambatan.

DAFTAR REFERENSI


Indonesia. Undang – Undang tentang Perkeretaapian. UU No. 23 Tahun 2007.LN No. 65 Tahun 2007.TLN No. 4722. ________. Undang – Undang tentang Perlindungan Konsumen. UU No. 8 Tahun 1999.LN No. 42 Tahun 1999.TLN No. 3821. Miru, Ahmadi dan Sutarman Yodo.Hukum Perlindungan Konsumen. cet. 7. Jakarta: Rajawali Press, 2011. Nasution, Az. Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar. Cet. 4. Jakarta: Diadit Media, 2011. Presiden Republik Indonesia.Peraturan Presiden Republik Indonesia tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025.Perpres No. 48 Tahun 2014. LN No. 118 Tahun 2014. Strait

Times Singapore.“Asean Single Aviation Market”.. Diunduh 19 September 2014.


Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Pengguna Jasa Transportasi Kereta Api Airport Railink Service (ARS) Bandara Internasional Kualanamu Medan

Recommend Documents