PERKEMBANGAN TERAKHIR BATAS MARITIM INDONESIA DENGAN NEGARA TETANGGA

Perkembangan Terakhir Batas Maritim Indonesia dengan Negara Tetangga ............................................................... (Patmasari, et al.)

PERKEMBANGAN TERAKHIR BATAS MARITIM INDONESIA DENGAN NEGARA TETANGGA Tri Patmasari, Eko Artanto dan Astrit Rimayanti Pusat Pemetaan Batas Wilayah - Badan Informasi Geospasial Jl. Raya Jakarta Bogor KM 46 Cibinong 16911, Indonesia E-mail: [email protected], [email protected], [email protected]

ABSTRAK Sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Konvensi Hukum Laut Internasional 1982 atau UNCLOS 1982 (United Nation Convention of the Law of the Sea ), Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki wilayah perairan yang meliputi perairan pedalaman, laut territorial, zona tambahan, zona ekonomi eksklusif (ZEE), landas kontinen (LK), dan laut lepas. Indonesia sebagai negara kepulauan tentunya berbatasan maritim dengan negara tetangga yaitu India, Thailand, Malaysia, Singapura, VietNam, Filipina, Palau, Papua New Guinea (PNG), Australia, Timor Leste. Dari ditetapkannya UNCLOS 1982 sampai dengan tahun 2016, Indonesia telah memiliki banyak kesepakatan batas maritim dengan negara tetangga. Pemerintah Indonesia sampai saat ini masih sangat intens melakukan perundingan batas maritim dengan negara tetangga karena masih banyak masalah batas maritim yang belum terselesaikan. Penyelesaian batas maritim tersebut dilakukan secara diplomasi melalui perundingan batas sesuai dengan UNCLOS 1982. Makalah ini akan memaparkan secara ringkas tentang wilayah perairan dalam hukum laut (UNCLOS-1982) serta status terakhir delimitasi batas maritim Indonesia dengan negara tetangga. Kata kunci: UNCLOS 1982, Indonesia, delimitasi, batas, maritim

ABSTRACT In accordance with the provisions of the United Nations Convention of the Law of the Sea (UNCLOS), Indonesia as an archipelagic state has a water area containing the internal waters, territorial sea, contiguous zone, exclusive economic zone (EEZ), Continental Shelf (CS), and high seas. The Indonesian archipelago is certainly the maritime borders with neighboring countries, namely India, Thailand, Malaysia, Singapore, VietNam, Philippines, Palau, Papua New Guinea (PNG), Australia, Timor Leste. From the ratification of UNCLOS 1982 to 2016, Indonesia has had many maritime boundary agreements with neighboring countries. The Indonesian government is still very intense negotiating maritime boundaries with neighboring countries because there are still many issues unresolved maritime boundary. The completion of the maritime border diplomacy is conducted through the boundary negotiations in accordance with UNCLOS 1982. This paper will explain briefly about water area in the Law of the Sea (UNCLOS-1982) and the latest status of Indonesian maritime boundary delimitation with neighboring countries. Keywords: UNCLOS 1982, Indonesia, delimitation, boundary, maritime

PENDAHULUAN Penetapan batas maritim merupakan implementasi dari Konvensi Hukum Laut Internasional 1982 atau UNCLOS 1982 (United Nation Convention of the Law of the Sea) yang disepakati sejak tahun 1982 dan telah diratifikasi pemerintah Indonesia pada tanggal 31 Desember 1985 melalui UU No 17/1985. Pengaturan tentang batas-batas maritim antar negara telah diatur dalam pasal-pasal UNCLOS 1982. Dalam UNCLOS 1982 disebutkan beberapa wilayah perairan yang dimiliki oleh suatu setiap negara pantai, termasuk Indonesia. Wilayah perairan tersebut meliputi perairan pedalaman, laut territorial, zona tambahan, zona ekonomi eksklusif (ZEE), landas kontinen (LK), dan laut lepas. Sebagai negara pihak UNCLOS 1982 maka Indonesia memiliki kewajiban Indonesia untuk mengimplementasikan UNCLOS 1982 kedalam hukum nasionalnya, termasuk diantaranya mengenai negara kepulauan, pengaturan perbatasan negara dengan negara-negara tetangga, dan batas wilayah yurisdiksi dengan laut bebas. Sejalan dengan berlakunya Konvensi, satu prioritas utama dalam rangka implementasi Konvensi adalah penetapan batas maritim dengan negara tetangga. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia mempunyai perbatasan maritim dengan 10 (sepuluh) negara yaitu dengan India, Thailand, Malaysia, Singapura, VietNam, Filipina, Palau,

3

Seminar Nasional Peran Geospasial dalam Membingkai NKRI 2016: 03-21

Papua New Guinea (PNG), Australia, Timor Leste. Penyelesaian batas maritim tersebut dilakukan secara diplomasi melalui perundingan batas. Setelah berlakunya UNCLOS 1982, Indonesia telah memiliki beberapa kesepakatan batas maritim dengan negara tetangga antara lain pada tahun 2003, Indonesia dengan Vietnam menyepakati batas LK dan telah meratifikasi kesepakatan tersebut dengan UU No. 18 tahun 2007. Dalam kurun waktu 2009 – 2014 terdapat 3 (tiga) kesepakatan batas maritim yaitu pada tahun 2009, Indonesia dan Singapura menandatangani Perjanjian Batas Laut Teritorial antara Indonesia dan Singapura di Segmen Barat Selat Singapura dan telah meratifikasi perjanjian tersebut dengan UU No. 4 tahun 2010. Pada tahun 2014 Indonesia dan Singapura kembali menyepakati batas laut wilayah di segmen timur Selat Singapura pada tanggal 3 September 2014, perjanjian ini sedang dalam proses ratifikasi. Selain dengan Singapura pada tahun 2014, Indonesia menyepakati batas ZEE dengan Filipina pada tanggal 23 Mei 2014 dan sedang dalam proses ratifikasi. Tujuan penulisan makalah ini adalah untuk memberikan paparan secara umum terkait status batas maritim Indonesia dengan negara tetangga.

WILAYAH LAUT Rezim Hukum

Penentuan wilayah laut Indonesia seperti garis batas laut wilayah, batas ZEE dan batas LK antara Indonesia dengan Negara tetangga didasarkan pada hukum internasional salah satunya adalah UNCLOS 1982. Selain berpegang pada UNCLOS 1982, delimitasi garis batas Indonesia dengan negara tetangga juga berpegang pada prinsip-prinsip penarikan garis batas maritim yang berkembang di dalam hukum internasional, seperti di dalam berbagai yurisprudensi mahkamah internasional dan praktek negara-negara, ditambah dengan prinsip teknis penarikan batas yang telah disepakati oleh negara yang berbatasan. Selain hukum internasional seperti UNCLOS 1982, praktek negara-negara dan yurisprudensi mahkamah, beberapa hukum nasional yang menjadi dasar delimitasi batas maritim dengan negara tetangga antara lain adalah UU no. 17 Tahun 1985 tentang Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut, UU No. 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, UU No. 5 tahun 1983 tentang ZEE, UU NO. 1 tahun 1973 tentang LKI. Secara garis besar beberapa pasal dalam UNCLOS 82 terkait dengan delimitasi batas maritim Indonesia negara tetangga antara lain adalah: 1) BAB II (Part II) memuat 33 Pasal (Pasal 2 sampai dengan Pasal 33) yang didalamnya memuat definisi territorial sea, contiguous zone, berbagai jenis garis pangkal, syarat-syarat penutupan teluk dan muara sungai (estuaries). 2) Bab III (Part III) yang memuat 12 Pasal (Pasal 34 sampai dengan Pasal 45) terdapat ketentuanketentuan yang memerlukan pengetahuan tentang riset ilmiah, survei hidrografi, navigasi, penentuan posisi, batas-batas wilayah, dan lain sebagainya. 3) Bab IV (Part IV)tentang Negara kepulauan memuat 9 pasal (Pasal 46 sampai dengan Pasal 55) yang sangat penting terkait dengan status Negara kepulauan. 4) Bab V (Part V) tentang ZEE memuat 21 Pasal (Pasal 55 sampai dengan Pasal 75) yang memuat tentang hak berdaulat Negara pantai dan berbagai ketentuan terkait pengelolaan sumber kekayaan di ZEE serta penegakan peraturan perundang-undangan Negara pantai di ZEE. 5) Bab VI (Part VI) tentang Landas Kontinen memuat 10 pasal (Pasal 76 sampai dengan Pasal 85) diperlukan pemahaman teknis terkait penentuan batasan landas kontinen dan batas landas kontinen di luar 200 mil laut. Dalam Bab ini juga terdapat ketentuan mengenai pekerjaan pemasangan kabel dan pipa di landas kontinen. Seperti telah disebutkan sebelumnya, UNCLOS 1982 menyebutkan beberapa zona maritim yang dimiliki oleh negara pantai, yang mana pada wilayah perairan ini Indonesia memiliki kedaulatan penuh dan hak berdaulat di zona maritim tersebut sebagai berikut: a. Laut Wilayah / laut teritorial b. Perairan pedalaman, c. Perairan kepulauan d. Zona tambahan merupakan yurisdiksi khusus negara e. Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) f. Landas kontinen (Continental Shelf) 4


g. Laut Bebas (high seas) dan h. Kawasan Dasar Laut Internasional (International Sea-bed Area / The Area). Ilustrasi Zona Maritim disajikan pada Gambar 1.

Gambar 1. Ilustrasi Zona-zona Maritim (Sumber: I Made Andi Arsana, 2014).

a. Laut Wilayah ( Laut Teritorial ) Laut wilayah didalam UNCLOS 1982 salah satunya diatur pada Pasal 2 dan 3. Menurut Pasal 3 UNCLOS 1982 disebutkan bahwa setiap negara berhak menetapkan lebar laut teritorialnya hingga suatu batas yang tidak melebihi 12 mil laut diukur dari garis pangkal yang ditentukan sesuai UNCLOS 1982. Di laut teritorial negara memiliki kedaulatan penuh meliputi ruang udara di atas laut teritorial serta dasar laut dan tanah dibawahnya. b. Perairan Pedalaman Perairan Pedalaman diatur dalam Pasal 8 UNCLOS 1982, didalam Pasal 8 menyebutkan bahwa Perairan Pedalaman sebagai perairan pada sisi darat garis pangkal laut teritorial. Kedaulatan Indonesia di perairan ini adalah mutlak dan kapal-kapal asing pun tidak mempunyai hak lewat di perairan tersebut. c. Perairan Kepulauan Menurut Pasal 49 UNCLOS 1982 Perairan Kepulauan merupakan perairan yang dilingkupi oleh garis pangkal kepulauan tanpa memperhatikan kedalaman atau jaraknya dari garis pantai. Negara kepulauan memiliki kedaulatan di perairan kepulauan yang juga meliputi ruang udara, dasar laut serta tanah di bawahnya, serta sumberdaya alam yang terkandung di dalamnya. d. Zona Tambahan Terkait dengan Zona Tambahan diatur dalam Pasal 33 UNCLOS 1982, didalam Pasal 33 tersebut disebutkan bahwa zona tambahan adalah suatu zona yang berbatasan dengan laut teritorialnya dan tidak dapat melebihi lebih 24 mil laut dari garis pangkal darimana lebar laut teritorial diukur. Pada Zona Tambahan, negara pantai dapat melaksanakan pengawasan seperti mencegah pelanggaran peraturan perundang-undangan bea cukai, fiskal, imigrasi atau saniter di dalam wilaya atau laut teritorialnya serta menghukum pelanggaran peraturan perundang-undangan tersebut diatas.

5


e. Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Pasal 57 UNCLOS 82 menyatakan ZEE adalah zona maritim yang terletak di luar dan berbatasan dengan laut wilayah yang lebarnya tidak melebihi 200 mil laut diukur dari garis-garis pangkal. Di perairan ini, negara mempunyai hak-hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumberdaya alam hayati maupun non hayati. Sedangkan yurisdiksi yang dipunyai atas zona ini adalah perlindungan dan pelestarian lingkungan laut, mengatur dan mengizinkan penelitian /riset ilmiah kelautan, dan pemberian izin pembangunan pulau-pulau buatan, instalasi, dan bangunan-bangunan lainnya di laut. f. Landas Kontinen Landas kontinen menurut Pasal 76 UNCLOS 82 meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya (seabed dan subsoil) yang terletak di luar laut teritorial di sepanjang kelanjutan alamiah wilayah daratnya hingga pinggiran luar tepi kontinen (continental margin), atau hingga jarak 200 mil laut dari garis pangkal, apabila pinggiran luar tepi kontinen tidak melewati jarak tersebut. Bagi negara pantai yang batas landas kontinennya lebih dari 200 mil laut, maka diwajibkan untuk melakukan submisi ke CLCS dengan prosedur-prosedur yang telah digariskan yang pada prinsipnya mengacu pada pasal 76, UNCLOS 1982. g. Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Terkait dengan laut Lepas didalam UNCLOS 1982 diatur khusus didalam BAB VII, menurut Pasal 86 UNCLOS 1982 Laut bebas adalah perairan yang tidak termasuk ke dalam ZEE, laut teritorial, perairan kepulauan dan perairan pedalaman dimana semua negara dapat menikmati segala kebebasan, kecuali hak-hak berdaulat dan yurisdiksi yang dimiliki negara pantai. Laut bebas merupakan bagian wilayah laut yang tidak dapat dimiliki oleh negara manapun. Laut bebas terbuka untuk semua negara baik negara pantai maupun negara tak berpantai, untuk dapat menikmati kebebasan yang meliputi: kebebasan pelayaran, penerbangan, memasang kabel dan pipa di dasar laut, kebebasan untuk menangkap ikan, kecuali di ZEE dan kebebasan untuk melakukan riset ilmiah. h. Kawasan Dasar Laut Internasional (International Sea-bed Area-The Area). Terkait dengan The Area didalam UNCLOS 1982 diatur didalam BAB XI. Berdasarkan bab tersebut, tidak satu negara pun boleh menuntut atau melaksanakan kedaulatan atau hak berdaulatnya atas bagian manapun dari Kawasan. Garis Pangkal Pendefinisan garis pangkal bagi sebuah negara pantai merupakan faktor penting dalam delimitasi batas maritim yang dilakukannya. Garis pangkal, seperti yang disebutkan dalam UNCLOS 1982, merupakan garis awal dimulainya klaim maritim sebuah negara pantai. Ada beberapa jenis garis pangkal yang dikenal, yaitu garis pangkal normal diatur di pasal 5, garis pangkal lurus di pasal 7 dan garis pangkal kepulauan di pasal 47. Sedangkan untuk garis pangkal Mulut Sungai diatur dalam pasal 9, paris pangkal penutup Teluk di pasal 10, dan garis pangkal untuk pelabuhan di pasal 11. Indonesia adalah Negara kepulauan yang karenanya Indonesia berhak untuk menarik garis pangkal normal, garis penutup teluk, garis lurus yang melintasi mulut sungai dan garis pangkal lurus kepulauan (archipelagic straight baselines) seperti tercantum dalam Pasal 47 UNCLOS 82. Dengan telah ditetapkannya Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan kedalam wilayah Malaysia maka Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia direvisi. Perubahan tersebut dilakukan mengingat adanya titik dasar yang ada di Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan yaitu TD 36A yang berada di Pulau Sipadan dan dua titik dasar yaitu TD 36B dan TD 36C berada di Pulau Ligitan. Berdasarkan perubahan titik dasar yang ada di Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan, maka dikeluarkan Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2008 yang merupakan Perubahan Atas Peraturan pemerintah Nomor 38 tahun 2002 Tentang daftar Koordinat Geografis Titik-titik Garis Pangkal kepulauan Indonesia. 6


1.2 Metode Delimitasi Dalam proses delimitasi batas maritim antarnegara, terdapat beberapa metode delimitasi yang digunakan. Metode-metode tersebut antara lain: metode sama jarak; metode parallel dan meridian; metode enclaving; metode tegak lurus; metode garis parallel; dan metode batas alami (Arsana, 2007:49). Metode delimitasi batas maritim terkait erat dengan prinsip-prinsip delimitasi batas maritim. Untuk delimitasi laut territorial, misalnya, UNCLOS 1982 mengatur dalam pasal 15 bahwa dua negara yang berhadapan atau berdampingan tidak diperkenankan mengklaim laut territorial yang melebihi garis tengah (median line) antara kedua negara tersebut, kecuali jika kedua negara tersebut membuat kesepakatan lain, atau karena adanya hak menurut pertimbangan sejarah atau kondisi khusus lainnya yang memungkinkan tidak diterpakannya prinsip garis tengah Metode delimitasi batas maritim antara Indonesia dengan negara tetangga secara garis besar adalah sebagai berikut: i.

Prinsip sama jarak (equidistance) Metode ini dilakukan dengan menarik garis sama jarak dari segmen-segmen garis lurus yang dihubungkan oleh titik-titik yang berjarak sama dari titik dasar-titik dasar di sepanjang garis pangkal sebagai referensi pengukuran lebar laut territorial kedua Negara yang bersangkutan disajikan pada Gambar 2.

Gambar 2. Metode Sama Jarak Pada Negara Tetangga Yang Berhadapan (Arsana & Schofield, 2012).

Prinsip sama jarak ini diperoleh dengan beberapa metode antara lain: a. Metode basepoint to basepoint dengan equidistance 2 titik Penarikan batas maritim dengan menggunakan metode basepoint to basepoint dengan equidistant 2 titik dilakukan dengan menarik garis median garis yang dibuat dari 2 titik dasar Indonesia dengan low water line atau titik dasar negara tetangga. b. Metode equidistance tri-points Metode ini dilakukan untuk negara-negara dengan pantai yang berhadapan yaitu dengan menarik garis yang dibentuk oleh tiga titik yang equidistance. c. Metode lingkaran Metode lingkaran dilakukan dengan menarik garis batas maritim yang menghubungkan lingkaran-lingkaran yang menyinggung low water line di masing-masing pantai kedua negara yang berhadapan disajikan pada Gambar 3.

7


Gambar 3. Metode sama jarak dengan Lingkaran (Eko Artanto, 2016).

ii.

Metode point on the baseline

Metode points on the baseline dilakukan dengan menghubungkan titik dari semua features negara satu terhadap baseline negara yang berbatasan. Selain metode delimitasi diatas terdapat juga pendekatan yang digunakan lembaga peradilan internasional seperti Mahkamah Internasional dan International Tribunal for the Law of the Sea (ITLOS) yaitu metode pendekatan dua tahap dan pendekatan tiga tahap. Metode dua tahap dilakukan dengan penarikan garis sama jarak sebagai garis batas sementara yang kemudian dimodifikasi berdasarkan kesepakatan. Sementara pada pendekatan tiga tahap yaitu dengan penarikan garis tengah sebagai garis batas sementara kemudian dimodifikasi berdasarkan faktor-faktor relevan yang ditentukan sesuai kesepakatan kemudian tahap terakhir adalah uji proporsionalitas. PERKEMBANGAN DELIMITASI BATAS MARITIM INDONESIA DENGAN NEGARA TETANGGA Penetapan batas maritim Indonesia dengan negara tetangga yang aktif dilaksanakan sampai dengan tahun 2016 antara lain dengan Malaysia, Filipina, VietNam, Palau dan Timor-Leste. Berikut ini status terakhir delimitasi batas maritim Indonesia dengan sepuluh negara tetangga. 1.

Pertemuan teknis penetapan batas maritim Indonesia-India

 Indonesia dan India memiliki batas ZEE dan batas LK. Dari kedua regim batas tersebut baru batas LK yang sudah ada kesepakatannya, yaitu kesepakatan yang ditandatangani tanggal 8 Agustus 1974 di Jakarta tentang Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik India Tentang Penetapan Garis Batas Landas Kontinen antara Kedua Negara dan diratifikasi dengan Keppres No. 51 Tahun 1974. Selain itu juga kedua negara telah menandatangani kesepakatan batas perpanjangan LK pada tanggal 14 Januari 1977 di New Delhi melalui Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik India Tentang Perpanjangan Garis Batas Landas Kontinen Tahun 1974 antara Kedua Negara Di Laut Andaman dan Samudera Hindia dan telah diratifikasi dengan Keppres No. 26 Tahun 1977.  Sampai saat ini belum dilakukan perundingan penetapan batas ZEE antara kedua Negara disajikan pada Gambar 4.

Gambar 4. Batas Maritim antara Indonesia dan India.

8


2. Pertemuan teknis penetapan batas maritim Indonesia-Thailand  Indonesia dan Thailand memiliki batas LK dan batas ZEE di Laut Andaman/ Perairan utara Selat Malaka  Indonesia dan Thailand telah menyepakati batas LK melalui Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand Tentang Penetapan Suatu Garis Batas Landas Kontinen antara Kedua Negara di bagian Utara Selat Malaka dan di Laut Andaman, yang ditandangani di Bangkok, pada tanggal 17 Desember 1971, dan diratifikasi melalui Keppres No. 21 Tahun 1972. Selain itu kedua negara juga telah menandatangani kesepakatan garis batas dasar laut di Laut Andaman melalui Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand Tentang Penetapan Garis Batas Dasar Laut antara Kedua Negara di Laut Andaman yang ditandatangani di Jakarta, pada tanggal 11 Desember 1975 dan telah diratifikasi dengan Keppres No. 1 tahun 1977.  Kedua negara telah melaksanakan satu kali pertemuan penetapan batas ZEE pada forum Official meeting at Technical Level on the Delimitation of the EEZ Boundary di Jakarta, 13-15 Agustus 2003. Namun pertemuan teknis terhenti karena situasi domestik di Thailand.  Pada tanggal 23 April 2015, di Bangkok, telah diselenggarakan Pertemuan Konsultasi Informal Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) RI-Thailand.  Format konsultasi informal dilakukan mengingat Pemerintah Thailand saat ini sedang menyusun perubahan Konstitusinya dan apabila mengacu pada Konstitusi saat ini, Pemerintah Thailand memerlukan persetujuan Parlemen untuk melakukan perundingan penetapan batas secara formal.  Salah satu kendala penetapan batas dengan Thailand selain kondisi politik di Thailand yaitu Thailand masih berposisi untuk menganut single line antara batas LK dengan batas ZEE disajikan pada Gambar 5.

Gambar 5. Batas Maritim antara Indonesia dan Thailand.

3. Pertemuan teknis penetapan batas maritim Indonesia-Malaysia • •

Perundingan teknis penetapan batas maritim antara Indonesia dan Malaysia telah berlangsung sejak tahun 2005 sampai tahun 2016 dalam 30 putaran dan pada tahun 2016 ini direncanakan untuk dilaksanakan perundingan teknis yang ke-31. Kedua negara telah menyelesaikan penetapan batas sejumlah segmen batas maritim sebagai berikut:

1) Segmen Landas Kontinen di segmen Selat Malaka dan Laut Tiongkok Selatan  Persetujuan Antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Malaysia Tentang Penetapan Garis Batas Landas Kontinen Antara Kedua Negara, Kuala Lumpur, 27 Oktober 1969  Diratifikasi dengan Keppres No. 89 Tahun 1969. 9


2) Segmen Laut Wilayah di segmen Selat Malaka  

Perjanjian antara Republik Indonesia dan Malaysia tentang Penetapan Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Selat Malaka, Kuala Lumpur, 17 Maret 1970 Ratifikasi dengan UU No. 2 Tahun 1971.

3) Landas Kontinen di segmen bagian Utara Selat Malaka (Trijunction IndonesiaMalaysia-Thailand) 

 •

Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia, Pemerintah Malaysia dan Pemerintah Kerajaan Thailand Tentang Penetapan Garis-Garis Batas Landas Kontinen Di Bagian Utara Selat Malaka, Kuala Lumpur, 21 Desember 1971. Ratifikasi dengan Keppres No. 20 Tahun 1972.

Dengan demikian, Indonesia dan Malaysia masih perlu untuk menetapkan batas maritim di 5 (lima) segmen sebagai berikut: 1) Laut Sulawesi: Laut Wilayah, ZEE, dan LK 2) Laut Tiongkok Selatan di Perairan sekitar Tanjung Datu: Laut Wilayah dan ZEE 3) Selat Singapura bagian Timur di Perairan sekitar Bintan-Johor: Laut Wilayah 4) Selat Malaka bagian Selatan: Laut Wilayah 5) Selat Malaka: ZEE

a. Segmen Laut Sulawesi 

Permasalahan pada Penetapan batas Laut Wilayah di segmen Laut Sulawesi masih terkait pada beberapa hal yaitu : – Penetapan Provisional Common Point (PCP); dan – Perpanjangan garis Provisional Territorial Sea Boundary (PTSB). – Penghubung batas darat ke PCP dan PTSB – Garis Batas LK – Garis Batas ZEE. Batas Maritim Indonesia-Malaysia di Laut Sulawesi disajikan pada Gambar 6.

Gambar 6. Batas Maritim Indonesia-Malaysia di Laut Sulawesi.

b. Laut China Selatan (laut wilayah dan ZEE);  Tim Teknis kedua negara saat ini tengah merundingkan penetapan batas Laut Wilayah di segmen Laut China Selatan di perairan sekitar Tanjung Datu.  Tim teknis kedua negara masih mendiskusikan metode dan pendekatan terkait transformasi koordinat geografis garis batas perjanjian LK Indonesia-Malaysia tahun 1969.  Pembahasan batas ZEE menunggu penyelesaian batas laut wilayah di Tanjung Datu. c. Segmen Selat Malaka bagian Selatan disajikan pada Gambar 7 dan Gambar 8.  Tim Teknis kedua negara tengah merundingkan penetapan garis batas Laut Wilayah di segmen Selat Malaka bagian Selatan. Namun pada pertemuan ke-30 kedua negara masih mempertahankan posisi masing-masing. 10


 Kedua negara sepakat untuk menyelesaikan delimitasi pada segmen ini sebelum akhir tahun 2017. d. Segmen Selat Malaka (ZEE)  Kedua negara sampai pada pertemuan terakhir masih mempertahankan posisinya masingmasing.

Gambar 7. Batas Maritim Indonesia-Malaysia di Laut Tiongkok Selatan.

Gambar 8. Batas Maritim Indonesia-Malaysia di Selat Malaka.

e. Segmen Selat Singapura bagian Timur (Bintan-Johor)  Sampai dengan pertemuan teknis ke-30, masih belum terdapat kemajuan di segmen ini, kedua negara masih mempertahankan posisinya masing-masing. Hal ini juga dipengaruhi oleh belum selesainya delimitasi batas maritim antara Singapura dan Malaysia di Selat Singapura. Namun kedua negara tersebut menyepakati akan menyelesaikan delimitasi batas maritim pada segmen ini sebelum akhir tahun 2016. 11


Gambar 9. Batas Maritim Indonesia-Malaysia di Selat Malaka bagian Selatan dan Selat Singapura.

4.

Pertemuan teknis penetapan batas maritim Indonesia-Singapura • Indonesia dan Singapura memiliki perbatasan langsung di sepanjang Selat Singapura. Dari perhitungan jarak antara garis dasar/ pangkal kedua negara kurang dari 15 mil laut dan panjang garis batas ±71,26 nm, kedua negara hanya memiliki batas Laut Wilayah yang perlu ditetapkan oleh kedua negara. Indonesia dan Singapura tidak memiliki perairan ZEE maupun LK. Batas Maritim disajikan pada Gambar 10. • Indonesia dan Singapura telah menyelesaikan penetapan batas Laut Wilayah kedua negara di Selat Singapura pada tiga segmen, yakni: 1) Segmen Tengah:  Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Singapura Tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Selat Singapura, Jakarta, 25 Mei 1973;  Diratifikasi dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1973 2) Segmen Barat:  Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Singapura Tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Bagian Barat Selat Singapura, Jakarta, 10 Maret 2009.  Diratifikasi dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2010. 3) Segmen Timur:  Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Singapura Tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Bagian Timur Selat Singapura, Singapura, 3 September 2014 disajikan pada Gambar 11.  Saat ini sedang dalam proses ratifikasi Undang-Undang.

Gambar 10. Batas Maritim Indonesia-Singapura di Selat Singapura. 12


Gambar 11.

5.

Penandatangan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Singapura tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah di Bagian Timur Selat Singapura.

Pertemuan teknis penetapan batas maritim Indonesia-VietNam  Indonesia dan VietNam memiliki batas LK dan batas ZEE di Laut Tiongkok Selatan. Batas LK kedua negara telah disepakati melalui Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Sosialis VietNam Tentang Penetapan Batas Landas Kontinen, yang ditandatangani di Hanoi, pada tanggal 26 Juni 2003 dan diratifikasi dengan UU No. 18 Tahun 2007 disajikan pada Gambar 12.  Indonesia memulai pembahasan batas ZEE dengan VietNam pada tahun 2010. Dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2016, perundingan penetapan batas maritim Indonesia-VietNam telah dilaksanakan sebanyak 8 (delapan) kali pertemuan. Pertemuan ke-8 antara Indonesia dan VietNam telah dilaksanakan pada tanggal 22-24 Maret 2016 di Bali.  Tim Teknis masih mendiskusikan Draft Consolidated Text of the Proposed Principles and Guidelines menyisakan satu pending paragraf terkait dengan dasar hukum penetapan batas ZEE dan delimitasinya.  Kedua negara pada pertemuan terakhir masih mendiskusikan terkait dengan area delimitasi dan garis potensial batas ZEE kedua negara.

Gambar 12. Batas Maritim antara Indonesia dan Vietnam.

6. Pertemuan teknis penetapan batas maritim Indonesia-Filipina  Indonesia dan Filipina berbatasan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan LK di Laut Sulawesi dan Samudra Pasifik disajikan pada Gambar 13.  Terdapat 5 (lima) segmen batas ZEE: – Segmen 1: Perairan sekitar Laut Sulawesi bagian Tengah; – Segmen 2: Perairan sekitar Laut Sulawesi Bagian Timur; – Segmen 3: Perairan diantara Pulau Marore (RI) dan Pulau Balut (Filipina); – Segmen 4: Perairan di Utara Miangas; dan – Segmen 5: Perairan di Samudra Pasifik menjelang perairan Palau. 13




Penetapan batas maritim RI-Filipina dilakukan di dalam forum Joint Permanent Working Group on



Batas ZEE kedua negara telah disepakati melalui Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Filipina mengenai Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif yang ditandatangani di Manila pada tanggal 23 Mei 2014. Pemerintah Indonesia saat ini sedang dalam proses ratifikasi Undang-Undang terkait kesepakatan antara Indonesia dan Filipina mengenai ZEE yang telah disepakati.



Maritime and Ocean Concerns between the Republic of Indonesia and the Republic of the Philippines (JPWG-MOC).

Gambar 13. Batas Maritim Indonesia-Filipina.



Pada tahun 2016, kedua negara telah melakukan pertemuan JPWG-MOC ke-9 dengan agenda membahas post maritim delimitation dan hal-hal terkait dengan kerjasama maritim dan kerjasama perikanan. Pada pertemuan ini juga disinggung terkait dengan delimitasi batas LK antara Indonesia dan Filipina disajikan pada Gambar 14.

Gambar 14.

14

Penandatanganan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Filipina mengenai Penetapan Batas Zona Ekonomi Ekslusif.


7. Pertemuan teknis penetapan batas maritim Indonesia-Palau  Indonesia dan Palau berbatasan maritim langsung (ZEE dan LK) di perairan sekitar Laut Halmahera dan Samudra Pasifik disajikan pada Gambar 15.  Kedua negara saat ini tengah merundingkan penetapan batas ZEE, sedangkan batas LK akan dirundingkan setelah penetapan batas ZEE kedua negara telah selesai.  Pembahasan penetapan batas ZEE RI-Palau diselenggarakan pada forum Technical Meeting on Maritime Boundaries Delimitation (TM-MBD). Sejak tahun 2010 pertemuan teknis telah diselenggarakan dalam 4 (empat) putaran. Putaran ke-4 diselenggarakan di Malekeok, Palau, 5-7 September 2012.  Dalam rangka melanjutkan Pertemuan Teknis putaran ke-5, kedua negara pada tahun 2015 telah melakukan First Preparatory Meeting to the Fifth Technical Meeting on MBD di Manila, Filipina, 30-31 Juli 2015. Preparatory Meeting ini diselenggarakan karena terbentuknya pemerintahan baru Palau.  Pada TM-MBD 1, Manila, 22-23 April 2010, Tim Teknis kedua negara telah menyepakati



Principles and Guidelines to Delimit the Continental Shelf and Exclusive Economic Zone in the Pacific Ocean between the Republic of Indonesia and the Republic of Palau (Principles and Guidelines). Kedua negara masih berbeda posisi terkait metoda delimitasi yang akan digunakan dalam mengkonstruksi garis batas ZEE kedua negara. 1) Indonesia menerapkan metoda proporsionalitas atas penarikan garis sama jarak berdasarkan relevant circumstances, diantaranya keberadaan pulau dan fitur geografis lain, luas pulau, perbedaan panjang garis pangkal. 2) Palau menerapkan metoda sama jarak (equidistance).

Gambar 15. Batas Maritim antara Indonesia dan Palau.

8. Pertemuan teknis penetapan batas maritim Indonesia-Timor Leste 

 

Setelah melakukan pendekatan yang intensif, termasuk melalui sejumlah forum pertemuan bilateral, Tim Teknis kedua negara di tahun 2015 ini telah melaksanakan 2 (dua) kali Pertemuan Konsultasi, sbb: 1) Pertemuan Konsultasi Pertama, Dili, 18 September 2015; dan 2) Pertemuan Konsultasi Kedua, Surabaya, 29-30 Oktober 2015. Kedua negara telah menyepakati dokumen Principles and Guidelines for Maritime Boundary Negotiations yang memuat 13 prinsip pokok yang perlu dipedomani kedua pihak dalam merundingkan penetapan garis batas maritim. Kedua negara telah mengidentifikasi area perairan yang relevan untuk ditetapkan garis batas maritimnya (area of delimitation) sebagai berikut: 1) Selat Wetar: Perairan bagian Timur Pulau Wetar, Pulau Kisar, Pulau Leti RI – Jaco dan Mainland RDTL;

15


2) Perairan bagian Timur Selat Ombai: Perairan bagian Timur Pulau Alor, Perairan bagian Barat Pulau Wetar, Pulau Liran RI – Atauro dan Mainland RDTL; 3) Perairan bagian Barat Selat Ombai / Laut Sawu: Pulau Pantar, Perairan bagian Barat Pulau Alor RI – Oecussi RDTL; 4) Laut Timor. 

Kedua negara telah menyepakati Rencana Kerja Bersama (Joint Plan of Work) yang menuangkan tahapan perundingan, baik dari tahap persiapan, diskusi teknis hingga penetapan garis batas maritim yang akan disepakati disajikan pada Gambar 16.

Gambar 16. Batas Maritim antara Indonesia dan Timor-Leste.

9. Pertemuan teknis penetapan batas maritim Indonesia-PNG  Indonesia dan PNG selain memiliki batas darat juga memiliki batas maritim. Indonesia memiliki batas laut wilayah, batas ZEE dan batas LK dengan PNG disajikan pada Gambar 17 dan Gambar 18.  Batas maritim Indonesia dan Papua Nugini terbagi menjadi 2 (dua) segmen yaitu segmen Samudera Pasifik dan segmen Laut Arafura.  Pada kedua segmen tersebut sudah ada perjanjian batas LK. Untuk segmen Samudera Pasifik telah disepakati melalui Persetujuan antara Pemerintah Commonwealth Australia dan Pemerintah Republik Indonesia Tentang Penetapan Batas-Batas Dasar Laut Tertentu, ditandatangani di Canberra tanggal 18 Mei 1971. Kesepakatan ini menetapkan titik B1, C1 dan C2. Pada tanggal 13 Desember 1980 di Jakarta, kedua negara telah menandatangani Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Papua Nugini Tentang Batas-Batas Maritim Antara Republik Indonesia dan Papua Nugini dan Kerjasama Tentang Masalah-Masalah Bersangkutan. Kesepakatan ini menetapkan C3, C4, dan C5.  Sementara segmen Laut Arafura, telah disekapati tanggal 12 Februari 1973 di Jakarta melalui Perjanjian antara Indonesia dan Australia Mengenai Garis-Garis Batas Tertentu antara Indonesia dan Papua New Guinea. Perjanjian ini menetapkan titik-titik B1 , B2 dan B3.

16


Gambar 17. Batas Maritim antara Indonesia dan PNG (bagian utara).

Gambar 18. Batas Maritim antara Indonesia dan PNG (bagian selatan).

10. Pertemuan teknis penetapan batas maritim Indonesia-Australia  Indonesia dan Australia memiliki batas ZEE dan LK. Perairan kedua negara ini membentang luas dari Selat Torres sampai dengan perairan Nusa Tenggara Barat, dan Pulau Christmas disajikan pada Gambar 19 dan Gambar 20.  Indonesia dan Australia sudah memiliki beberapa perjanjian terkait dengan LK dan ZEE.  Perjanjian batas maritim baik batas LK dan batas ZEE antara Indonesia dan Australia antara lain: 1) Persetujuan antara Pemerintah Commonwealth Australia dan Pemerintah Republik Indonesia Tentang Penetapan Batas-Batas Dasar Laut Tertentu yang disepakati pada tanggal 18 Mei 1971 di Canberra. Perjanjian ini telah diratifikasi dengan Keppres No.42 Tahun 1971. 2) Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Commonwealth Australia Tentang Penetapan Batas-Batas Dasar Laut Tertentu di Daerah Laut Timor dan Laut Arafura Sebagai Tambahan Pada Persetujuan Tertanggal 18 Mei 1971, disepakati pada tanggal 9 Oktober 1972 di Jakarta. Perjanjian ini diratifikasi dengan Keppres No.66 Tahun 1972. 3) Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Australia Tentang Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif dan Batas-Batas Dasar Laut Tertentu, disepakati pada tanggal 14 Maret 1997 di Perth dan perjanjian ini belum diratifikasi oleh kedua negara. 4)

Memorandum of Understanding between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of Australia concerning the Implementation of a Provisional Fisheries Surveillance and Enforcement Arrangement", disepakati pada tanggal 29 Oktober 1981 di Jakarta.

17


Gambar 19. Batas Maritim antara Indonesia dan Australia.

Gambar 20. Batas Maritim antara Indonesia dan Australia (selatan P. Jawa).

11. Landas Kontinen diluar 200 mil laut di Sebelah Barat Sumatera Sebagaimana telah disebutkan diatas bagi negara pantai yang batas landas kontinennya lebih dari 200 mil laut, maka diwajibkan untuk melakukan submisi ke CLCS dengan prosedur-prosedur yang telah digariskan yang pada prinsipnya mengacu pada pasal 76, UNCLOS 1982 disajikan pada Gambar 21. Berdasarkan desktop study yang telah dilakukan, terdapat tiga potensial area yaitu di sebelah barat Sumatera, selatan Nusatenggara dan utara Papua. Terkait dengan hal ini Indonesia telah melakukan submisi parsial di segmen sebelah barat laut Sumatera dan rekomendasi Komisi CLCS atas submisi Indonesia dikeluarkan pada tanggal 28 Maret 2011. Atas dasar rekomendasi tersebut maka maka luas wilayah landas kontinen Indonesia bertambah menjadi 4209 km2, dimana pada awal submisi 16 Juni 2008 luasan wilayah landas kontinen yang diusulkan sebesar 3915 km2. Saat ini Indonesia sedang melakukan proses untuk melanjutkan kembali untuk submisi parsial landas kontinen ekstensi untuk potensial area lainnya seperti selatan Nusatenggara dan utara Papua.

18


Gambar 21. Landas Kontinen Ekstensi di Barat Sumatera.

12. Kesepakatan Batas Maritim Berdasarkan status batas maritim di atas maka sampai dengan saat ini Indonesia telah memiliki sekitar 18 perjanjian terkait batas maritim dengan negara tetangga seperti yang disajikan pada Tabel 1. INDONESIA - MALAYSIA 1. Landas Kontinen , 27 Oktober 1969

Keppres No. 89 tahun 1969

2. Laut Teritorial di Selat Malaka, 17 Maret 1970

UU No. 2 tahun 1971

INDONESIA - SINGAPURA 3. Laut Teritorial di Selat Singapura, 25 Mei 1973

UU No. 7 tahun 1973

4. Laut Teritorial di Selat Singapura bagian barat, 10 Maret 2009

UU No. 4 tahun 2010

5. Laut Teritorial di Selat Singapura bagian timur, 3 September 2014

Dalam proses ratifikasi

INDONESIA - AUSTRALIA 6. Dasar Laut Tertentu, 18 Mei 1971


7. Dasar Laut Tertentu di Wilayah Laut Timor dan Arafura, Tambahan terhadap Persetujuan tanggal 18 Mei 1971


8. Garis-garis Batas Tertentu antara Indonesia dan Papua Nugini, 12 Februari 1973

UU No. 6 tahun 1973

9. ZEE dan Dasar Laut Tertentu, 14 Maret 1997

Belum diratifikasi

INDONESIA – MALAYSIA - THAILAND 10. Landas Kontinen di Bagian Utara Selat Malaka (juga dengan Thailand), 21 December 1971


INDONESIA - THAILAND 11. Landas Kontinen di Bagian Utara Selat Malaka dan di Laut Andaman, 17 Desember 1971 12. Dasar Laut di Laut Andaman, 11 Desember 1975

Keppres No. 21 tahun 1972 Keppres No. 1 tahun 1977

INDONESIA - INDIA 13. Garis Batas Landas Kontinen, 8 Agustus 1974


19


14. Perpanjangan Garis Batas Landas Kontinen 1974, 14 Januari 1977


INDONESIA – INDIA - THAILAND 15. Trijunction Point dan Garis Batas dari Garis-garis Batas Tertentu di Laut Andaman, 22 Juni 1978


INDONESIA - VIETNAM 16. Garis Batas Landas Kontinen di Utara P. Natuna, 26 Juni 2003

UU No. 18 tahun 2007

INDONESIA - FILIPINA 17. Garis Batas ZEE di Laut Sulawesi, 23 Mei 2014

Sedang dalam proses ratifikasi

INDONESIA - PNG 18. Garis Batas LK, 13 Desember 1980

Keppres No.21 Tahun 1982

PENUTUP Indonesia telah memiliki sekitar 18 perjanjian batas maritim baik perjanjian terkait garis batas laut wilayah, ZEE dan LK dengan negara tetangga. Namun demikian masih ada beberapa segmen yang memerlukan negosiasi lebih lanjut dengan negara tetangga. Beberapa kendala dalam penetapan batas maritim dengan negara tetangga antara lain adalah kondisi politik yang dihadapi oleh negara tetangga dan berbedanya penafsiran tentang prinsip-prinsip hukum yang dapat diterapkan untuk mengatur masalah perbatasan ini serta masih ada beberapa negara yang memiliki rejim atau pandangan single line antara batas ZEE dan batas LK. Kesepakatan batas maritim antara Indonesia dengan negara tetangga akan memiliki dampak antara lain dampak politis, hukum, ekonomi, pertahanan dan keamanan. Namun yang pasti dengan telah disepakati batas maritim antara Indonesia dengan negara tetangga akan memberikan kepastian dan kejelasan hukum tentang status batas itu sendiri.

REFERENSI 1.

Kajian delimitasi batas maritim Indonesia-Filipina, Astrit Rimayanti, Sora Lokita, Eko Artanto, Pusat Pemetaan Batas Wilayah, Badan Informasi Geospasial, 2012 2. Kajian delimitasi batas maritim Indonesia-Malaysia, Astrit Rimayanti, Sora Lokita, Eko Artanto, Pusat Pemetaan Batas Wilayah, Badan Informasi Geospasial, 2012 3. Konvensi Hukum Laut Internasional 1982 (UNCLOS 1982) 4. Perkembangan terakhir batas maritim Indonesia dengan negara tetangga, Astrit Rimayanti, Pusat Pemetaan Batas Wilayah, Badan Informasi Geospasial, 2015 5. Persetujuan Antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Malaysia Tentang Penetapan Garis Batas Landas Kontinen Antara Kedua Negara, Kuala Lumpur, 27 Oktober 1969 6. Perjanjian antara Republik Indonesia dan Malaysia tentang Penetapan Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Selat Malaka, Kuala Lumpur, 17 Maret 1970 7. Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia, Pemerintah Malaysia dan Pemerintah Kerajaan Thailand Tentang Penetapan Garis-Garis Batas Landas Kontinen Di Bagian Utara Selat Malaka, Kuala Lumpur, 21 Desember 1971 8. Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Singapura Tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Selat Singapura, Jakarta, 25 Mei 1973 9. Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Singapura Tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Bagian Barat Selat Singapura, Jakarta, 10 Maret 2009 10. Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Singapura Tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Bagian Timur Selat Singapura, Singapura, 3 September 2014.

20


11. Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Filipina mengenai Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif, Manila, 23 Mei 2014 12. Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Sosialis VietNam Tentang Penetapan Batas Landas Kontinen, Hanoi, 26 Juni 2003 13. Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand Tentang Penetapan Suatu Garis Batas Landas Kontinen antara Kedua Negara di bagian Utara Selat Malaka dan di Laut Andaman, Bangkok, 17 Desember 1971 14. Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand Tentang Penetapan Garis Batas Dasar Laut antara Kedua Negara di Laut Andaman yang Jakarta, 11 Desember 1975 15. Persetujuan antara Pemerintah Commonwealth Australia dan Pemerintah Republik Indonesia Tentang Penetapan Batas-Batas Dasar Laut Tertentu, Canberra, 18 Mei 1971 16. Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Papua Nugini Tentang BatasBatas Maritim Antara Republik Indonesia dan Papua Nugini dan Kerjasama Tentang MasalahMasalah Bersangkutan, Jakarta, 13 Desember 1980 17. Perjanjian antara Indonesia dan Australia Mengenai Garis-Garis Batas Tertentu antara Indonesia dan Papua New Guinea, Jakarta, 12 Februari 1973 18. Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik India Tentang Penetapan Garis Batas Landas Kontinen antara Kedua Negara, Jakarta, 8 Agustus 1974 19. Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik India Tentang Perpanjangan Garis Batas Landas Kontinen Tahun 1974 antara Kedua Negara Di Laut Andaman dan Samudera Hindia, New Delhi, 14 Januari 1977 20. Persetujuan antara Pemerintah Commonwealth Australia dan Pemerintah Republik Indonesia Tentang Penetapan Batas-Batas Dasar Laut Tertentu, Canberra, 18 Mei 1971 21. Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Commonwealth Australia Tentang Penetapan Batas-Batas Dasar Laut Tertentu di Daerah Laut Timor dan Laut Arafura Sebagai Tambahan Pada Persetujuan Tertanggal 18 Mei 1971, Jakarta, 9 Oktober 1972 22. Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Australia Tentang Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif dan Batas-Batas Dasar Laut Tertentu, Perth, 14 Maret 1997 di Perth 23. Memorandum of Understanding between the Government of the Republic of Indonesia and the

Government of Australia concerning the Implementation of a Provisional Fisheries Surveillance and Enforcement Arrangement", Jakarta, 29 Oktober 1981

24. Paparan Wrap Up Batas Maritim 2015, Ditjen Polkamwil, Kementerian Luar Negeri, 2015 25. Technical Aspect of the Law of the Sea (TALOS)

21

PERKEMBANGAN TERAKHIR BATAS MARITIM INDONESIA DENGAN NEGARA TETANGGA

Recommend Documents