PERKAWINAN YANG DILANGSUNGKAN DI LUAR NEGERI DAN AKIBAT HUKUMNYA
TESIS
Oleh :
JULIANTY 047011036/MKn
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2006 Julianty : Perkawinan Yang Dilangsungkan Di Luar Negeri Dan Akibat Hukumnya, 2006 USU Repository © 2007
PERKAWINAN YANG DILANGSUNGKAN DI LUAR NEGERI DAN AKIBAT HUKUMNYA J u l i a n t y l Runtung Sitepu2 Warsani Salim3 Kurnia Yani Darmono4 INTISARI Dasar hukum dalam melakukan perkawinan antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Indonesia atau Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing yang dilangsungkan di luar negeri adalah Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan yang harus dilaksanakan oleh seorang Warga Negara Indonesia secara kumulatif, bukan alternatif secara terpisah dan berdiri sendiri. Pendaftaran perkawinan merupakan hal yang wajib dilaksanakan sebab hal ini sangat erat hubungannya dengan masalah pembuktian kepada pihak ketiga maupun kepada negara sehingga dapat tercapai kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi para pihak. Und ang -Und ang No mo r 1 Tahun 197 4, ten tang Perk awin an maupun Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tentang Peraturan Pelaksana UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mengatur secara jelas dan tegas tentang masalah kelalaian dalam hal mendaftarkan surat bukti perkawinan Warga Negara Indonesia y a n g m e l a n g s u n g k a n p e r k a w i n a n d i l u a r n e g e r i , s e h i n g g a k e l e m a h a n i n i menyebabkan tidak adanya kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi para pihak. Metode pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif yang bersifat deskriptif yang mengolah data primer maupun data sekunder dengan mempergunakan analisis data kualitatif sehingga dapat ditarik kesimpulan yang bersifat induktif-deduktif sebagai jawaban dari segala permasalahan hukum mengenai perkawinan Warga Negara Indonesia yang dilangsungkan di luar negeri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelalaian dalam hal mendaftarkan surat bukti perkawinan Warga Negara Indonesia yang melangsungkan perkawinan di luar negeri mempengaruhi status keabsahan perkawinan tersebut, perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada , tegasnya perkawinan tersebut tidak diakui oleh negara Indonesia begitu pula dengan segala aspek hukum yang timbul dari perkawinan
1. 2. 3. 4.
Mahasiswa Sekolah Pascasarjana Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara Dosen Sekolah Pascasarjana Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara Dosen Sekolah Pascasarjana Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara Dosen Sekolah Pascasarjana Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara
Julianty : Perkawinan Yang Dilangsungkan Di Luar Negeri Dan Akibat Hukumnya, 2006 USU Repository © 2007
tersebut. Dalam menentukan keabsahan suatu perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri juga berlaku Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 349 K/Sip/196 7, dimana peng ad ilan berwen ang un tuk menilai keab sahan su atu p e r k a w i n a n y a n g d i l a n g s u n g k a n d i l u a r n e g e r i , s e h i n g g a h a k i m a k a n mempertimbangkan keabsahan perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri berdasarkan “Tanda Bukti Laporan Perkawinan” dari pasangan suami-istri yang bersangkutan. Dari hasil penelitian yang dilakukan diperoleh kesimpulan bahwa masalah mengenai pendaftaran perkawinan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku penting untuk dilaksanakan guna mewujudkan standar hukum yang bersifat united legal frame work dan united legal opinion (ada kesatuan pandangan) dalam mewujudkan kebenaran dan keadilan. Kesatuan pandangan ini sangat penting untuk dilaksanakan agar dalam perkara yang sama tidak terjadi putusan hukum yang berbeda, sehingga memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Kelalaian dalam mendaftarkan perkawinan Warga Negara Indonesia yang melangsungkan perkawinan di luar negeri akan mempengaruhi keabsahan perkawinan tersebut sehingga disarankan kepada pemerintah agar merevisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 agar menegaskan secara jelas dan tegas tentang konsekwensi kelalaian mendaftarkan perkawian Warga Negara Indonesia yang melangsungkan perkawinannya di luar negeri sehingga dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi para pihak. Disamping itu pendaftaran perkawinan merupakan usaha pmerintah untuk menganyomi masyarakat demi terwujudnya ketertiban dan keadilan dalam masyarakat dan usaha ini hams didukung oleh segenap masyarakat Indonesia, namun agar usaha ini terwujud dengan hasil yang memuaskan, kiranya perlu bagi pemerintah untuk mensosialisasikan kepada masyarakat Indonesia tentang arti pentingnya proses pendaftaran perkawinan guna memenuhi yurifis formal sahnya suatu perkawinan .
Kata-Kata Kunci • Perkawinan • Keabsahan perkawinan di luar negeri
Julianty : Perkawinan Yang Dilangsungkan Di Luar Negeri Dan Akibat Hukumnya, 2006 USU Repository © 2007
TILE MARRIAGE PERFORMED IN ABROAD A N D L E G A L CONSEQUENCE J u l i a n t y l Runtung Sitepu2 Warsani Salim3 Kurnia Yani Darmono4 ABSTRACT The legal foundation in implementation of marriage between Indonesian citizen to Indonesian citizen or between Indonesian citizens to foreign citizen performed in abroad is article 56 verses (1) and (2) of The Law Number 1 of 1974, regarding the Marriage that must be performed by Indonesian citizen cumulatively, is not separate and independent alternative. The registration of marriage is a mandatory because this is closely related to verification problem with third party or with state to make assure the legal certainty and legal protection on parties. Th e Law Nu mb er 1 of 1 974, reg ard ing th e Marriag e o r Gov ern ment Regulation Number 9 of 1975, regarding the Regulation of Law Enforcement Number I of 1974, do not regulate clearly and assertively the problem of ignorance in the case of registering the marriage verification of Indonesian citizen performing the marriage in abroad, thus this weakness has resulted in the lack of legal certainty and legal protection on parties. The method of research used is normative juridical approach descriptively to process either primary and secondary data by using qualitative data analysis, thus inductive-deductive conclusion can be drawn as answer of all legal problems related to marriage of Indonesian citizen performed in abroad. The result of research indicates that the ignorance of registering the marriage verification of Indonesian citizen performing a marriage in abroad effects the validity of the marriage, the marriage is considered to be never occurring, or the marriage is not recognized by Indonesia, and also the legal aspect resulting from the marriage itself. In determining the validity of a marriage performed in abroad, jurisprudence of Indonesian High Court Number 349 K/Sip/1967 also applies, in which the court assumes some authority to evaluate the validity of a marriage performed in abroad,
1. 2. 3. 4.
Student, Post Graduate School, Public Notary Program, University of North Sumatera. Lecturer, Post Graduate School, Public Notary Program, University of North Sumatera. Lecturer, Post Graduate School, Public Notary Program, University of North Sumatera. Lecturer, Post Graduate School, Public Notary Program, University of North Sumatera.
Julianty : Perkawinan Yang Dilangsungkan Di Luar Negeri Dan Akibat Hukumnya, 2006 USU Repository © 2007
thus judge will consider the validity of a marriage performed in abroad in basis of " The Marriage Verification Report " of husband and wife (couple). The research concludes that the problem of registering the marriage according to applicable legal rule is important to comply with to realize the united legal frame work standard and united legal opinion to respect for the truth and justice. This united legal opinion is very important to hold to prevent the different judgments from occurring, thus it can provide the peoples with legal certainty. The ignorance of registering the Indonesian citizen marriage performed in abroad will effect the validity of the marriage itself, therefore it is suggested that government should revise the Law Number I of 1974, regarding the Marriage and Government Regulation Number 9 of 1975, regarding the Regulation of Law Enforcement Number 1 of 1974 to describe clearly and assertively the consequence of ignorance in registration of Indonesian citizen marriage performed in abroad in order to allow the legal certainty and legal protection for all parties. In addition the registration of marriage is a government attempt to protect the peoples for realization of discipline and justice among peoples, and this attempt must be supported by all peoples of Indonesia, but to create the satisfactory realization in this case, it is very important for government to make a collective socialization for all peoples of Indonesia about the importance of marriage registration process to peoples to comply with formal juridical for a valid marriage.
Pass Words: • Marriage • Validity of marriage in aboard
Julianty : Perkawinan Yang Dilangsungkan Di Luar Negeri Dan Akibat Hukumnya, 2006 USU Repository © 2007
