Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala
9 Pages
ISSN 2302-0180 pp. 37- 45
PERKAWINAN BEDA AGAMA YANG DILAKUKAN DI LUAR NEGERI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DI INDONESIA Munawwar1, Rusjdi Ali Muhammad 2, M.Saleh Sjafei2 1
Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Banda Aceh 2) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Abstract: Phenomenon of different religion marriage is not a new thing in Indonesia although the Marriage Act No. 1 of 1974 did not regulate the marriage with one of the couple has a different religion. While all of recognized religion in Indonesia did not permit the marriage if both of bride and bridegroom have different religion. In this condition there is a law vacancy for them who will do a marriage. There are any alternative for them to marriage by do the marriage in abroad or one of party embrace one the religion. But there is a problem when both of couple return to Indonesia. He marriage regulation in Indonesia requires a recording of the marriage either in Indonesia or in abroad. The registration cause a new issue whether the marriage in abroad can recognize as the legal marriage in Indonesia. The problem in this thesis in what the position of different religion marriage in law system in Indonesia, what the registration of different religion marriage held in abroad and what the law consequences of the different religion marriage that did not registered in the Vital Statistic office. This research applies normative juridical method to study the regulations and the jurisdiction. As a normative law research, the data collecting method in this study is a library research and primarilytoexaminelegislationandCourt Decisions, data collection techniquesusedin this researchisthrough literature researchandothersecondarydata. Recording ofmarriagemeansthat themarriagewasnotlegal underIndonesianlaw. Recordingonly thefulfillment ofadministrativedutiesandprovidestatusin social life and give status in life of society so that clear legal status as citizens. Keywords: Interfaith Marriage, Dooverseas
Abstrak: Fenomena perkawinan beda agama bukan hal yang baru di Indonesia, meskipun Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tidak mengatur tentang perkawinan yang calon suami atau calon istrinya yang memeluk agama yang berbeda. Sementara seluruh agama yang diakui di Indonesia tidak membolehkan adanya perkawinan yang dilakukan jika kedua calon berbeda agama. Dalam hal ini telah terjadi kekosongan hukum bagi pihak yang ingin melakukan perkawinan. Beberapa cara yang dilakukan sebagai alternatif agar perkawinan keduanya tetap dapat dilaksanakan adalah dengan melakukan perkawinan di luar negeri, atau salah satu pihak meleburkan diri kepada salah satu agama. Namun terjadi permasalahan ketika kedua pasangan kembali ke Indonesia. Pengaturan Perkawinan di Indonesia mewajibkan adanya pencatatan bagi perkawinan, baik yang dilakukan di Indonesia maupun di luar negeri. Adanya pencatatan menimbulkan kembali persoalan apakah perkawinan yang telah dilangsungkan di luar negeri dapat disebut sebagai perkawinan yang sah di Indonesia. Adapun permasalahan yang akan dikemukakan adalah bagaimana kedudukan perkawinan beda agama dalam sistem hukum di Indonesia, bagaimana penyelesaian terhadap perkawinan beda agama yang di langsungkan di luar negeri berdasarkan sistem hukum di Indonesia, bagaimana akibat hukum perkawinan beda agama yang tidak dicatatkan menurut aturan hukum di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif terutama untuk mengkaji peraturan perundang-undangan dan Putusan Pengadilan. Sebagai Penelitian hukum normatif, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui penelitian kepustakaan (library research) dan data-data sekunder lainnya. Adanya pencatatan perkawinan tidak berarti bahwa perkawinan itu sah menurut hukum Indonesia. Pencatatan hanya merupakan pemenuhan kewajiban administrasi dan memberikan status dalam hidup bermasyarakat sehingga jelas status hukumnya sebagai warga negara indonesia. Kata Kunci : Perkawinan Beda Agama, Dilakukan di luar negeri
37 -
Volume 2, No. 2, November 2013
Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala antara orang tua calon mempelai wanita dengan
PENDAHULUAN
Setiap orang mendambakan keluarga
calon
mempelai
pria.
Penyerahan
dan
yang bahagia, kebahagiaan harus didukung oleh
penerimaan tanggung jawab dalam arti luas,
rasa
telah terjadi pada saat aqad nikah itu, di
cinta
kepada
pasangan,
cinta
yang
sebenarnya menuntut agar seseorang tidak
samping penghalalan
mencintai orang lain kecuali pasangannya.
sebagai suami isteri (Abdul Mu’al, 1994:2).
Cinta dan kasih sayang merupakan jembatan dari
suatu
pernikahan
Lahirnya Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan secara relatif telah
pernikahan adalah memberikan kebahagiaan.
dapat menjawab kebutuhan terhadap peraturan
Perkawinan merupakan hubungan cinta dan,
perundang-undangan
kasih sayang serta kesenangan, sarana bagi
perkawinan secara seragam dan untuk semua
terciptanya kerukunan dan kebahagiaan. Tujuan
golongan masyarakat di Indonesia. Namun
ikatan
dapat
demikian, tidak berarti bahwa Undang Undang
membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.
ini telah mengatur semua aspek yang terkait
Maka
yang
dengan perkawinan. Contoh persoalan yang
bahagia dan menjadi sendi dasar dari susunan
tidak diatur oleh Undang-undang Perkawinan
masyarakat,
adalah
untuk
adalah
untuk
menegakkan
suami
istri
dasar
keduanya
dalam
perkawinan
dan
bercampur
keluarga
memikul
suatu
tanggung jawab dan kewajiban.
perkawinan
yang
beda
mengatur
agama,
yaitu
perkawinan antara seorang laki laki dan seorang
Secara etimologi, pernikahan berarti Persetubuhan ada pula yang mengartikan “perjanjian”(al-aqdu). pernikahan menurut Abu
perempuan yang berbeda agama (Soedharyo Soimin, 2002:3). Seiringan
dengan
berkembangnya
Hanifah adalah: Aqad yang dikukuhkan untuk
masyarakat, permasalahan yang terjadisemakin
memperoleh kenikmatan dari seorang wanita
kompleks,
yang dilakukan dengan sengaja. Menurut
belakangan ini sering tersiar dalam berbagai
mazhab Maliki, Pernikahan adalah: “Aqad yang
media tentang terjadinya perkawinan yang
dilakukan untuk mendapatkan kenikmatan dari
dianggap
wanita”. Menurut mazhab Syafi’i pernikahan
bermasyarakat. Sebagai contoh, perkawinan
adalah : “Aqad yang menjamin diperbolehkan
campuran, kawin kontrak dan perkawinan oleh
persetubuhan”
Sedang
Menurut
mazhab
pasangan
berkaitan
problematis
dengan
perkawinan,
dalam
yang memiliki
kehidupan
keyakinan
yang
Hambali adalah: “Aqad yang di dalamnya
berbeda, meskipun perkawinan campuran dan
terdapat lafaz pernikahan secara jelas agar
perkawinan beda agama pada dasarnya berbeda
diperbolehkan
namun tidak menutup kemungkinan akan
bercampur”.
Kalau
kita
perhatikan keempat definisi tersebut jelas
terjadinya
bahwa yang menjadi inti pokok pernikahan itu
perkawinan beda agama, hal ini disebabkan
adalah aqad (perjanjian) yaitu serah terima
karena pasangan lintas negara sekaligus lintas
perkawinan campuran
sekaligus
Volume 2, No. 2, November 2013
- 38
Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala agama.
Perkawinan antara pasangan yang berbeda-
Fenomena
perkawinan
antar
agama
agama sah sepanjang dilakukan berdasarkan
bukan hal yang baru di Indonesia telah ada
agama/keyakinan salah satu pihak Sementara
beberapa wanita Indonesia yang menikah
seluruh agama yang diakui di Indonesia tidak
dengan laki-laki non-Muslim. Ada Yuni Shara
membolehkan
yang menikah dengan Henry Siahaan (Kristen)
dilakukan jika kedua calon berbeda agama.
Nurul Arifin yang kawin dengan Mayong
Sebagai salah satu alternatif agar perkawinan
(Katolik), Deddy Corbuzier (Katolik) dan
keduanya tetap dapat dilaksanakan adalah
Kalina, Jamal Mirdad dan Lidya Kandau
dengan melakukan perkawinan di luar negeri,
(Kristen) dan masih banyak yang lain. Tetapi
atau salah satu pihak meleburkan diri kepada
mereka-mereka ini kawin di luar negeri atau
salah satu agama.
adanya
perkawinan
yang
mengadakan perkawinan secara Kristen. Kasus
Ketentuan-ketentuan ini disebut sebagai
yang cukup terkenal adalah perkawinan artis
salah satu cara penyelundupan hukum bagi
Deddy Corbuzier dan Kalina.
perkawinan beda agama. Apabila diperhatikan
Undang-Undang Perkawinan Nomor 1
dalam Pasal 2 Undang-undang Perkawinan
Tahun 1974 tidak memuat suatu ketentuan
Nomor 1Tahun 1974, Perkawinan adalah sah,
apapun yang menyebutkan bahwa perbedaan
apabila dilakukan menurut hukum masing-
agama antara calon suami istri adalah dilarang
masing agamanya dan kepercayaannya itu.
atau
perkawinan.
Artinya pihak yang akan kawin menganut
begitupun dari Pasal 27 Undang-Undang Dasar
agama yang sama. Jika kedua-duanya itu
1945 yang menyatakan bahwa “semua warga
berlainan agama, menurut ketentuan dalam
negara bersaman dengan kedudukannya dalam
Undang-undang Perkawinan dan peraturan-
hukum”. Di sini warga negara, sekalipun
peraturan pelaksananya, maka perkawinan tidak
berlainan
dapat dilangsungkan, kecuali apabila salah
merupakan
bahwa
halangan
agamanya.
Kemudian
Undang-Undang
1Tahun
1974
tidak
dijelaskan
Perkawinan mengatur
No.
tentang
satunya ikut menganut agama pihak lainnya itu. Walaupun
demikian
Undang-undang
perkawinan yang calon suami atau calon
Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tidak
istrinya yang memeluk agama yang berbeda.
merumuskan secara jelas perkawinan campuran
Hal ini menimbulkan penafsiran yang
berdasarkan perbedaan agama. Mengenai nikah
berbeda-beda di kalangan masyarakat, sebagian
siri, pernikahan seperti ini walaupun sah secara
berpendapat bahwa perkawinan tersebut tidak
agama tetapi tidak mempunyai bukti karena
sah karena tidak memenuhi baik ketentuan yang
tidak dicatat dengan kata lain pernikahan
berdasarkan
berdasarkan
tersebut tidak dilakukan dihadapan pencatat
Undang-undang negara. Sementara, di sisi lain,
nikah. Dengan perkawinan seperti ini dari segi
ada
hak-hak dan kewajiban-kewajiban suami isteri
39 -
pihak
agama,
yang
maupun
berpendapat
berbeda.
Volume 2, No. 2, November 2013
Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala cenderung banyak merugikan pihak isteri
menikah mungkin lebih sering digunakan.
terutama
Dalam agama Islam, diperbolehkan laki- laki
jika
permasalahan pengakuan
terjadi yang
negara
perceraian.
berhubungan atau
Selain dengan
pengakuan
dari
Islam
menikahi
termasuk
ahlul
wanita kitab,
non-Islam, hanya
saja
yang harus
kepercayaan/agama atas perkawinan, pasangan
memenuhi syarat-syarat tertentu, antara lain
yang melaksanakan berpendapat perkawinan
dipenuhinya syarat dan rukun nikah menurut
beda agama di luar negeri lebih sebagai upaya
agama Islam, dan dicatat di Kantor Urusan
menghindari hukum yang seharusnya berlaku
Agama (KUA), Syarat lain yang harus dipenuhi
kepada mereka. Meskipun tidak sah menurut
adalah si suami harus memiliki keyakinan
hukum
tersebut
bahwa dia tidak akan murtad atau berpindah ke
seringkali menghadapi masalah-masalah lain di
agama istri, serta dengan segala upaya bisa
kemudian hari terutama untuk perkawinan
menimbulkan rasa simpati kepada agama
beda-agama. Misalnya saja, pengakuan negara
Islam.(Jarwo Yunu, 2005: 11)
Indonesia,
perkawinan
atas anak yang dilahirkan, masalah perceraian, pembagian harta ataupun masalah warisan,
KAJIAN KEPUSTAKAAN
lainnya.
Perkawinan merupakan Sunnatullah yang
Perkawinan beda agama bukanlah perkawinan
umum berlaku pada semua makhluk-Nya baik
campuran dalam pengertian hukum nasional
pada
kita karena perkawinan campuran menurut
tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh
Undang-Undang Perkawinan disebut sebagai
Allah SWT, sebagai jalan bagi makhluknya
perkawinan yang terjadi antara warga negara
untuk berkembang biak dan melestarikan
Indonesia dengan Warga Negara Asing, akan
hidupnya (Slamet Abidin, 1999: 9).
belum
lagi
dampak-dampak
tetapi perkawinan beda agama di masyarakat sering
pula
disebut
sebagai
perkawinan
manusia,
hewan
maupun
tumbuh-
Dalam bahasa Indonesia dikenal dengan Perkawinan berasal dari kata “kawin” menurut bahasa membentuk keluarga dengan lawan jenis,
campuran. masing-masing
melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh,
agama merupakan interpretasi lain dari Pasal 2
adapun perkawinan berlaku umum. Dalam Islam
ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
dikenal dengan Pernikahan, Nikah menurut
Tentang Perkawinan. Bisa saja terjadi pasangan
bahasa : al-jam’u dan al-dhamm yang artinya
perkawinan beda agama ini pagi menikah sesuai
berkumpul. Makna
agama laki-laki, siangnya menikah sesuai
diartikan dengan aqdu al-tazwij yang artinya
dengan
aqad nikah, dapat juga diartikan dengan wath’u
Perkawinan
agama
menurut
perempuan
yang
akan
Nikah (Zawa’j) dapat
menyulitkan untuk menentukan perkawinan
al-zaujah
mana yang sah. Penundukan diri terhadap salah
(Rahmat Hakim, 2000:11).
satu hukum agama pasangan yang akan
yangbermakna
menyetubuhi
istri
Menurut syara’ aqad adalah serah terima Volume 2, No. 2, November 2013
- 40
Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan
kekal, yang diakui oleh negara sebagaimana
untuk saling membahagiakan satu sama lain
dikatakan Scholten dalam menterjemahkan
untuk membentuk bahtera rumah tangga yang
pengertian menurut BW.
sakinah serta masyarakat yang sejahtera. Nikah adalah
aqad
yang
secara
Perkawinan menurut agama Islam sendiri
keseluruhan
adalah suatu proses akad atau ikatan lahir batin
didalamnya mengandung kata inkah atau tazwij.
di antara seorang pria dan wanita. Yang
Dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 Bab 1
menjamin halalnya pergaulan sebagai suami
(Pasal 1) disebutkan bahwa : “Perkawinan
dan istri dan sahnya hidup berumah tangga.
adalah ikatan lahir batin antara seorang pria
Dengan tujuan untuk membentuk keluarga
dengan seorang wanita sebagai suami istri
sejahtera, serta atas dasar suatu kerelaan dan
dengan tujuan membentuk keluarga
yang
kesukaan kedua belah pihak dan dilakukan oleh
bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang
wali pihak wanita menurut ketentuan-ketentuan
Maha Esa”. Dengan demikian pernikahan
yang sudah diatur oleh agama.
adalah suatu aqad yang secara keseluruhan
Perbedaan agama masih menjadi salah
aspeknya dikandung dalam kata nikah yang
satu penghambat populer hubungan lawan jenis.
merupakan ucapan seremonial yang sakral.
Pengaturan hukum di Indonesia juga sama
Menurut UU No. 1 Tahun 1974 pasal 1,
sekali tidak memberi aturan jelas mengenai
hakikat perkawinan adalah ikatan lahir batin
perkawinan
antara seorang pria dengan seorang wanita
pasangan beda agama harus mencari jalan lain
sebagai suami isteri. Jadi hakikat perkawinan
agar kedua pasangan bisa menikah. Ada
bukan sekedar ikatan formal belaka, tetapi juga
beberapa faktor mengapa paradigma menikah
ikatan batin antara pasangan yang sudah resmi
seagama menjadi suatu norma di masyarakat.
sebagai suami dan isteri. Dalam KHI pasal 2
Faktor
hakikat perkawinan adalah untuk mentaati
pragmatisme.
perintah Allah dan melaksanakanya merupakan
melakukan
ibadah.
KUHPerdata
kesamaan adat/budaya yang terkait agama, dan
merupakan
perayaan hari besar dalam keluarganya nanti.
hubungan hukum antara subyek-subyek yang
Juga kemudahan dalam memberi pendidikan
mengikatkan diri dalam perkawinan.
agama pada anak. Termasuk faktor “tekanan
hakikat
Sedangkan perkawinan
menurut adalah
beda
pertama
agama,
di Yaitu
praktik
luar soal
sehingga
agama,
bagi
seperti
“kemudahan”
keagamaan
bersama,
pada
keluarga”, dimana seringkali orang tua tidak
persetujuan di antara mereka dan dengan
memberi restu jika anaknya menjalin hubungan
adanya persetujuan tersebut mereka menjadi
dengan orang yang tidak seiman. Ini alasan
terikat. Perkawinan adalah merupakan suatu
yang
hubungan hukum antara seorang pria dengan
memilih jodoh yang sehobi atau sekampung.
seorang wanita untuk hidup bersama dengan
Sikap pragmatis seperti ini juga ada pada
Hubungan
41 -
tersebut
didasarkan
Volume 2, No. 2, November 2013
tidak
perlu
diperhitungkan.
Seperti
Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala mereka yang cenderung memilih pasangan satu suku atau se-ras.
perkawinan antar agama. Putusan
Faktor kedua lebih ideologis, yaitu faktor
Mahkamah
Agung
tentang
perkawinan beda agama sebenarnya sangat
ajaran agama. Pada faktanya beberapa agama
kontroversial,
memang
beda
merupakan pemecahan hukum untuk mengisi
jugayang
kekosongan hukum karena tidak secara tegas
memperbolehkannya dengan syarat tertentu.
dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 1
Gereja Katolik misalnya, cenderung sulit
Tahun 1974, Putusan Mahkamah Agung Nomor
menikahkan jemaatnya dengan seseorang yang
1400 K/Pdt/1986 dapat dijadikan yurisprudensi,
berada di luar Gereja Katolik. Sedangkan dalam
sehingga
Islam, ada dalil yang mengatakan lelaki Muslim
perkawinan antar agama dapat menggunakan
untuk menikah dengan pria non-Muslim. Dua
putusan tersebut sebagai salah satu sumber-
faktor di atas adalah penghambat populer
sumber hukum yang berlaku di Indonesia.
mengharamkan
agama,
pernikahan
walau
pernikahan
berbeda
ada
agama,
selain
namun
dalam
keputusan
penyelesaian
tersebut
perkara
faktor
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang
METODE PENELITIAN
melarang
Metode Pendekatan dalam Penelitian ini
pernikahan berbeda agama (Pasal 2). Dalam hal
menggunakan pendekatan yuridis normatif
ini, ajaran agama memiliki peran amat penting
terutama untuk mengkaji peraturan perundang-
dan merupakan faktor fundamental mengapa
undangan dan Putusan Pengadilan. Metode
masyarakat cenderung enggan untuk menikah
penelitian hukum normatif adalah penelitian
beda agama. Pragmatisme masyarakat dan
yang mengacu kepada norma-norma hukum
Undang-Undang
Perkawinan
di
Indonesia
tersebut
didasari/dipengaruhi
oleh
yang
sedikit
banyak
yang terdapat dalam peraturan perundang-
larangan
ajaran
undangan dan putusan pengadilan. metode penelitian normatif juga sebagai penelitian
agama hukum
doktrinal (doctrinal research), yaitu penelitian
ditemukan juga dalam kenyataan hidup di
yang menganalisis baik hukum sebagai aturan
Indonesia yang bersifat pluralistik, sehingga
yang tertulis
tidak sedikit terjadi perkawinan beda agama,
keputusan hakim dalam memutuskan suatu
sehingga tidak dibenarkan terjadi kekosongan
perkara hukum.
Di
samping
kekosongan
maupun hukum sebagai suatu
hukum oleh sebab itu Mahkamah Agung dalam
Pertama, analisis kualitatif didasarkan
memberikan solusi bagi perkawinan antar
pada paradigma hubungan dinamis antara teori,
agama. Bahwa perkawinan antar agama dapat
konsep-konsep dan data yang merupakan
diterima
dan
umpan balik atau modifikasi yang tetap dari
Catatan sipil sebagai satu-satunya instansi yang
teori dan konsep yang didasarkan pada data
berwenang
yang dikumpulkan. Kedua, data yang akan
pada
Dinas
untuk
Kependudukan
menerima
permohonan
Volume 2, No. 2, November 2013
- 42
Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala dianalisis beraneka ragam, memiliki sifat dasar
Jadi, sah dulu menurut agama, barulah dicatat
yang berbeda antara yang satu dengan lainnya,
kemudian," kata Dasman lebih lanjut. Para
serta tidak mudah untuk dikuantifisir. Ketiga,
hakim pun belum tentu sepakat dengan
sifat dasar data yang akan dianalisis dalam
keputusan Mahkamah Agung tersebut.
penelitian adalah bersifat menyeluruh dan
Namun menurut Sekretaris Umum Ikatan
merupakan satu kesatuan yang integral holistic
Hakim Indonesia Amarullah Salim, hakim
dimana
Indonesia
hal
itu
menunjukkan
keanekaragaman
data
informasi
mendalam
yang
serta
adanya
memerlukan atau
indepth
information.
putusan
itu dan
mandiri tak
dalam
harus
mengambil
mengacu
ke
yurisprudensi sebab Indonesia tidak menganut sistem Anglo Saxon maka para hakim di sini
Sebagai Penelitian hukum normatif, teknik
tidak mutlak harus mengikuti yurisprudensi,"
pengumpulan data yang digunakan dalam
kata Amarullah, yang juga kepala Humas
penelitian
penelitian
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada saat itu
untuk
itu. Sepertinya untuk pasangan Islam dan non-
ini
kepustakaan
adalah
melalui
(library
research)
mendapatkan konsepsi teori atau doktrin,
Muslim,
pendapat
dan
perkawinan beda agama masih dibutuhkan
penelitian terdahulu yang berhubungan dengan
usaha lebih keras untuk membuka "pintu" tadi
objek telaahan penelitian ini yang dapat berupa
ketimbang yang dilakukan Vonny dan Adri.
atau
pemikiran
konseptual
peraturan perundang-undangan, buku, tulisan ilmiah dan karya-karya ilmiah lainnya.
yang
Adanya mengakibatkan
berniat
kawin
pencatatan timbulnya
melakukan
perkawinan akta
catatan
kependudukan. Akta catatan kependudukan berfungsi untuk: Merupakan alat bukti yang
HASIL PEMBAHASAN
Mahkamah Agung, pada tahun 1986, telah
paling kuat dalam menentukan kedudukan
mengeluarkan yurisprudensi yang mengizinkan
hukum seseorang; merupakan akta otentik yang
perkawinan campuran semacam itu dengan
mempunyai kekuatan pembuktian sempurna di
pertimbangan demi ketenteraman masyarakat.
depan hakim;
Tapi keputusan Mahkamah Agung terbaru itu
yang
belum tentu akan membuka pintu perkawinan
perkawinan; dipergunakan sebagai tanda bukti
antara orang Islam dan non Islam selebar-
otentik dalam hal pengurusan paspor; Surat
lebarnya. Sebab, seperti disebut di atas, pada
Kedutaan Besar Republik Indonesia, Kartu
waktu yang hampir bersamaan ternyata Kantor
Tanda Penduduk, keperluan sekolah dan bekerja
Catatan
serta
Sipil,
yang
berada
di
bawah
Departemen Dalam Negeri, telah menutup pintu
memberikan kepastian hukum
sebesar-besarnya
menentukan
status
tentang
ahli
peristiwa
waris
dan
sebagainya.
rapat-rapat. Kantor Catatan Sipil hanya akan
Peristiwa pernikahan atau perkawinan ini
mencatat perkawinan yang sah menurut agama.
akan menimbulkan akibat yang diatur oleh
43 -
Volume 2, No. 2, November 2013
Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala hukum yakni hukum perkawinan dimana dalam
bahwa pasangan yang menikah adalah benar
peristiwa ini timbul hak dan kewajiban bagi
merupakan suami istri.
suami istri. Pada pasal 31 ayat (2) UndangUndang
Nomor
1
Tahun
1974
Ketiga adanya kekosongan hukum yang
tentang
mengakibatkan warga indonesia yang berbeda
perkawinan berbunyi “Masing-masing pihak
agama melakukan perkawinan diluar negeri dan
berhak untuk melakukan perbuatan hukum”.
ini merupakan celah hukum dari kurang nya
Sedangkan pasal 34 ayat (2) menetapkan ”Istri
kejelasan berkenaan dengan undang-undang
wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-
perkawinan dan tentunya akan menimbulkan
baiknya” Selain itu perkawinan ini juga
permasalahan lain dikemudian hari.
berakibat terhadap harta dalam perkawinan. Beberapa harta yang dikenal hukum adat juga
Saran
dikenal dalam KUH Perdata.
1.
Undang-Undang disempurnakan
Perkawinan sebab
ada
perlu
kekosongan
KESIMPULANDAN SARAN
hukum tentang perkawinan beda agama.
Kesimpulan
Pentingnya
Berdasarkan uraian di atas, maka dapat
Undang
penyempurnaan tersebut
Undang-
disebabkan
karena
disimpulkan dan direkomendasikan saran-saran
beberapa hal yaitu, pertama, Undang-
sebagai berikut : Pertama, Perkawinan beda
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak
agama dalam sistem hukum di Indonesia adalah
mengatur perkawinan beda agama, kedua,
tidak
undang-undang
masyarakat Indonesia adalah masyarakat
perkawinan
plural yang menyebabkan perkawinan beda
sah.
Perkawinan
Sebagaimana mengungkapkan
adalah sah apabila dilaksanakan menurut
agama
hukum
kekosongan
masing-masing
agama
dan
tidak
dapat hukum
dihindarkan, dalam
dan
bidang
kepercayaannya. Berarti perkawinan dianggap
perkawinan tidak dapat dibiarkan begitu
sah bila pasangan tersebut menganut agama
saja sebab akan dapat mendorong terjadinya
yang sama.
perzinaan terselubung melalui pintu hidup
Kedua adanya perkawinan beda agama di luar
negeri,
secara
formal
sah
menurut
bersama tanpa ikatan. 2. Perlu ada peraturan khusus yang mengatur
ketentuan ketentuan hukum negara tersebut,
tentang
namun untuk Indonesia perkawinan tersebut
agama, sehingga ada kejelasan bagi seluruh
tetap tidak sah, meskipun ada kewajiban untuk
pihak apakah perkawinan beda agama itu
mencatatkan peristiwa perkawinan mereka.
diperbolehkan atau tidak dalam sistem
Pencatatan
hukum di Indonesia.
pemenuhan
perkawinan syarat
ini
hanya
administrasi
untuk
kedudukan
perkawinan
beda
dalam
memberikan status sosial kepada masyarakat Volume 2, No. 2, November 2013
- 44
Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala DAFTAR KEPUSTAKAAN Abdul,
M., 1994. Perkawinan antar Agama Tinjauan Islam. (terjemahan). Surabaya: Risalah Gusti. Abdul, A.M., 1995. Kawin dan Cerai Menurut Islam, terjemahan Achmadi Rais. Jakarta: Gema Insani Press. Achmad, I., 1986. Hukum Perkawinan bagi yang Beragama Islam: Suatu Tinjauan dan Ulasan secara Sosiologi Hukum. Jakarta: PT. Pradya Paramita. Bismar, N., 2003. Metode Penelitian Hukum Normatif dan Perbandingan Hukum, Disampaikan dalam Dialog Interaktif Tentang Penelitian Hukum dan Hasil Penulisan. Makalah, Akreditasi Fakultas
45 -
Volume 2, No. 2, November 2013
Hukum US. Budiman, 2011. Pedoman Penguruan Surat Perkawinan,(Hukum Perkawinan Indonesia untuk Perkawinan Selain Agama Islam). Jakarta. Hartono, A.Z., 2004. Menangkal Bahaya JIL dan FLA. Jakarta: Pustaka Al-Kausar. Hasanuddin, Z.A., 2006. Penelitian Karakteristik dan Metodelogi. Bandung: Makalah Penelitian. Hazairin, 2006. Tinjauan Mengenai Undang-undang Perkawinan No 1/1974. Jakarta: Tintamas. Jarwo, Y., 2005. Aspek Perkawinan Beda Agama di Indonesia. Jakarta: CV. Insani. Soedharyo, S., 2002. Hukum Orang dan Keluarga. Jakarta: Sinar Grafika.
