PELAKSANAAN PENCATATAN PERKAWINAN BEDA AGAMA YANG MENDAPAT PENETAPAN PENGADILAN NEGERI DI KABUPATEN WONOGIRI

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

PELAKSANAAN PENCATATAN PERKAWINAN BEDA AGAMA YANG MENDAPAT PENETAPAN PENGADILAN NEGERI DI KABUPATEN WONOGIRI

Penulisan Hukum (Skripsi)

Disusun dan diajukan untuk Melengkapi Persyaratan Guna Meraih Derajat Sarjana dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Oleh

ARIF PURWOKO NIM : E. 1107010

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA 2011 commit to user


digilib.uns.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Penulisan Hukum (Skripsi)

PELAKSANAAN PENCATATAN PERKAWINAN BEDA AGAMA YANG MENDAPAT PENETAPAN PENGADILAN NEGERI DI KABUPATEN WONOGIRI

Disusun oleh : ARIF PURWOKO NIM : E.1107010

Disetujui untuk dipertahankan dihadpan Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Surakarta, 19 Juli 2011 Pembimbing

RAHAYU SUBEKTI, S.H., M.Hum NIP. 197111022006042001

commit to user


digilib.uns.ac.id

PENGESAHAN PENGUJI Penulisan Hukum (Skripsi) PELAKSANAAN PENCATATAN PERKAWINAN BEDA AGAMA YANG MENDAPAT PENETAPAN PENGADILAN NEGERI DI KABUPATEN WONOGIRI

Disusun oleh : ARIF PURWOKO NIM : E. 1107010

Telah diterima dan dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta Pada :

Hari

: Kamis

Tanggal

: 28 Juli 2011

TIM PENGUJI

1.

2.

3.

Pius Tri Wahyudi, S.H., M.Si. : ........................................................ NIP.195602121985031004 KETUA Lego Kardjoko, S.H., M.H. : ........................................................ NIP.196106131986011011 SEKRETARIS Rahayu Subekti, S.H., M.Hum. : ........................................................ NIP.196305191988031001 ANGGOTA MENGETAHUI Dekan

Prof. Dr. Hartiwiningsih, S.H., M.Hum commit to user 2 001 NIP. 1957023 198503


digilib.uns.ac.id

MOTTO “Sukses tidak diukur dari posisi yang dicapai seseorang dalam hidup, tetapi dari kesulitan-kesulitan yang berhasil di atasi ketika berusaha meraih sukses.” (Booker T Washington) “Pengetahuan tidaklah cukup, maka kita harus mengamalkannya. Niat tidaklah cukup, maka kita harus melakukannya. “ ( Johann Wolfgang von Goethe ) “Untuk memahami hati dan pikiran seseorang, jangan melihat apa yang dia raih, lihatlah apa yang telah dia lakukan untuk menggapai cita-citanya.” (Kahlil Gibran) “Berusahalah untuk tidak menjadi manusia yang berhasil tapi berusahalah menjadi manusia yang berguna.” ( Einstein ) “Manusia merencanakan, namun Tuhan yang menentukan.” (Thomas A Kempis)

commit to user


digilib.uns.ac.id

PERSEMBAHAN Dengan segenap kerendahan hati, karya yang jauh dari kata sempurna ini, Penulis persembahkan kepada : ALLAH SWT Sebagai pelindung dan semangat dalam penyelesaian Penulisan Hukum ini. Nabi Muhammad Saw Sebagai Sang penyempurna Akhlak yang menjadi panutan Penulis dalam menjalani hidup. Istri saya Tercinta Alvina Clarinta Novadia Yang sudah mencintai penulis dan serta pengertiannya memberikan semangat Kepada penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini. Anakku Sayang Rivana Safa Putri Purwaka Seorang Putri yang sangat Cantik, dan sangat lucu Kedua orangtua H. Sumarno, SE & Sumarmi, SE Yang selalu menyayangi dengan tulus, menjagaku, memberikan motivasi semangat dan memberikan yang terbaik untukku. Semoga Allah SWT senantiasa mencurahkan kasih sayang dan perlindungan kepada mereka berdua sepanjang segala masa, Amin. Kedua Mertua Saya dr.H. Pratikto Widodo, Sp.A & Dr.H. Rini Adiyani, SE, MM Yang selalu memberikan semangat dan dorongan serta nasehat-nasehat yang bijak kepada saya. Semoga Allah selalu memberikan barokah yang tiada henti kepada beliau. Adik-Adik Fajar Wisma Prihantoro & Alvano Febrianto Sahabat-Sahabatku Yang selalu ikhlas berbagi suka dan duka Thank for all Segenap Civitas Akademika FH UNS VIVA JUSTISIA commit to user


digilib.uns.ac.id

ABSTRAK

Arif Purwoko, 2011. PELAKSANAAN PENCATATAN PERKAWINAN BEDA AGAMA YANG MENDAPAT PENETAPAN PENGADILAN NEGERI DI KABUPATEN WONOGIRI. Fakultas Hukum UNS. Masalah pokok dalam skripsi ini, menyangkut perkawinan beda agama. Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran sekaligus memahami pelaksanaannya dalam kehidupan masyarakat sehari-hari sebagai suatu kenyataan yang tidak bisa dihindari. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, timbul beberapa masalah dalam melaksanakan perkawinan beda agama antara perkawinan tersebut sah atau tidak sah menurut hukum nasional. Penulis melakukan penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Data yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan teknik analisis data interaktif. Jenis penelitian yang digunakan penulis termasuk dalam jenis penelitian empiris. Perkawinan beda agama tidak diatur secara tegas (expresis verbis) dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 sehingga dapat menimbulkan penafsiran, peraturan-peraturan lama sepanjang Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 belum mengatur maka masih dapat diberlakukan. Dari penelitian penulis diperoleh hasil pembahasan mengenai pelaksanaan fungsi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wonogiri dalam perkawinan beda agama sebagai pencatat perkawinan beda agama yang telah mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Wonogiri. Pencatatan perkawinan dilakukan oleh petugas pencatat sipil sebagai instansi pelaksana yang mencatat perkawinan pada register akta perkawinan dan menerbitkan kutipan akta perkawinan untuk diberikan kepada masing-masing suami istri. Penelitian hukum ini, dapat diketahui bahwa dalam perkawinan beda agama adanya perbedaan penafsiran dari para pemimpin agama atau ulama, sarjana, hakim, pejabat petugas pencatat perkawinan dan warga masyarakat tentang boleh atau tidaknya perkawinan beda agama. Penelitian ini, hendaknya dapat menjadi bahan penyempurnaan dalam pelaksanaan perkawinan beda agama di lingkungan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wonogiri khususnya, dan pada umumnya di Catatan Sipil seluruh Indonesia. Kata Kunci

: Perkawinan, Beda Agama, Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama.

commit to user


digilib.uns.ac.id

ABSTRACT Arif Purwoko, 2011. LISTING OF DIFFERENT RELIGIOUS MARRIAGE THAT GETS IN THE DISTRICT COURT SETTING WONOGIRI. Faculty of Law UNS. Central issue in this thesis, concerns the marriage of different religions. This study is intended to provide an overview as well as to understand its implementation in everyday community life as a reality that can not be avoided.With the enactment of Law Number 1 of 1974 on marriage, some problems arise in performing interfaith marriages between marriage is valid or invalid according to national law. The author conducted a study using a qualitative approach.Data collected were analyzed using an interactive data analysis techniques.This type of research that used the author included in this type of empirical research. Interfaith marriages are not set explicitly (expresis verbis) of the Marriage Law Number 1 of 1974 so that it can lead to interpretation, the old rules along the Marriage Law Number 1 of 1974 has not been set then it can still be applied.From the study authors obtained results of the discussion on the implementation of the functions the Department of Population and Civil Wonogiri in interfaith marriages as a marriage registrar of different religions that have earned the determination of the Court Wonogiri.Registration of marriages performed by civil registrar as the implementing agency that records marriages to register marriage certificate and marriage certificate issued citations to be given to each couple. The study of this law, it is known that in the marriage of different religions there is a difference of interpretation of religious leaders or clerics, scholars, judges, officials and residents of the registrar of marriage allowed public about whether or not the marriage of different religions.This study, should be a material improvement in the implementation of interfaith marriages in the Department of Population and Civil Wonogiri in particular, and in general in the Civil throughout Indonesia. Keywords: Marriage, Different Religions, Different Religions Marriages Implementation.

commit to user


digilib.uns.ac.id

KATA PENGANTAR

Segala puji dan Syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena dengan limpahan rahmat, hidayah dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikanpenulisan

hukum

yang

berjudul

“PELAKSANAAN

PENCATATAN PERKAWINAN BEDA AGAMA YANG MENDAPAT PENETAPAN PENGADILAN NEGERI DI KABUPATEN WONOGIRI”. Penulisan hukum ini membahas Pelaksanaan Pencatatan Perkawinan Beda Agama Yang Mendapat Penetapan Pengadilan Negeri Di Kabupaten Wonogiri, ditinjau dari aspek hukum, yang membahas sebagai berikut : 1. Proses pelaksanaan pencatatan perkawinan beda agama di Kantor Catatan Sipil Wonogiri yang telah mendapat penetapan Pengadilan Negeri Wonogiri setelah berlakunya pasal 35 huruf a Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 2. Keabsahan pencatatan akta perkawinan beda agama yang telah mendapat penetapan Pengadilan Negeri Wonogiri dan ditetapkan di Kantor Catatan Sipil Wonogiri Saat ini belum banyak penulis atau peneliti yang mengungkapkan Pelaksanaan Pencatatan Perkawinan Beda Agama Yang Mendapat Penetapan Pengadilan Negeri Di Kabupaten Wonogiri. Hal ini karena terbatasnya informasi yang mengkaji pelaksanaan pencatatan perkawinan beda agama di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wonogiri. Oleh karena itu, dalam penyusunan penulisan hukum ini, penulis berusaha untuk mengumpulkan berbagai informasi dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wonogiri serta pelaku perkawinan beda agama. Sebagian besar masyarakat (kalangan akademisi, mahasiswa, dan masyarakat) juga banyak belum paham dan bahkan tidak mengenal atau mengetahui tentang pelaksanaan pencatatan perkawinan beda agama di Kantor Catatan Sipil Wonogiri dalam perkawinan beda agama. Walaupun dengan data dan informasi yang relatif terbatas, penulis tetap berusaha menyelesaikan penulisan hukum ini sebagian informasi awal tentang perkawinan beda agama. commit to user


digilib.uns.ac.id

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, motivasi, dan bimbingan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada : 1. Ibu Prof. Dr. Hartiwiningsih S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. 2. Bapak Hardjono, S.H., M.H. selaku Ketua Program Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. 3. Ibu Rahayu Subekti, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang membimbing, mengarahkan, dan menerima kehadiran penulis untuk berkonsultasi dengan tangan terbuka hingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini. 4. Bapak Pius Triwahyudi, S.H., M.Si. selaku Kepala Bagian Hukum Administrasi Negara di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. 5. Bapak Lego Karjoko, S.H., M.Hum. selaku Ketua Pengelola Penulisan Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan pengarahan kepada penulis dalam rangka penyelesaiam penulisan hukum ini. 6. Diana Tantri, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selaku memberikan nasihat dan masukan akademis pada penulis. 7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen beserta segenap karyawan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. 8. Bapak Drs Soemarjoto, MM selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wonogiri yang sudah mengijinkan penulis untuk melakukan penelitian. 9. Bapak Hariyanto,SE selaku Kepala Seksi Pencatatan Perkawinan dan Perceraian di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wonogiri. 10. Bapak Bapak Danang, S.Sos selaku Kepala Bidang Pencatatan Sipil di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wonogiri. commit to user


digilib.uns.ac.id

11. Keluarga besar, Bapak Ibuku tercinta yang tidak pernah untuk memberikan doa, motivasi, kasih sayang, dan yang telah sudi membantu baik moril maupun meteriil. 12. Sahabat serta teman-teman Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret angkatan 2007 yang telah sudi dan ikhlas berbagi suka duka dan tukar pikiran. 13. Dan semua pihak yang tidak kami sebutkan satu demi satu, yang telah membantu dalam bentuk sekecil apapun demi kelancaran penyusunan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini masih jauh dari kesempurnaan, mengingat kemampuan Penulis yang masih sangat terbatas. Oleh karena itu, dengan besar hati penulis mengharap segala kritik dan saran yang bersifat membangun. Semoga Penulisan Hukum ini dapat bermanfaat bagi penulis maupun para pembaca.

Surakarta,

Juli 2011

Penulis,

ARIF PURWOKO

commit to user


digilib.uns.ac.id

DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL .................................................................................. i HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ......................................... ii HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI ................................................... iii HALAMAN MOTTO ................................................................................ iv HALAMAN PERSEMBAHAN ................................................................. v ABSTRAK.................................................................................................. vi ABSTRACT................................................................................................ vii KATA PENGANTAR ................................................................................ viii DAFTAR ISI ............................................................................................... xi BAB I PENDAHULUAN ........................................................................... 1 A. Latar Belakang Masalah ......................................................................... 1 B. Perumusan Masalah ................................................................................ 4 C. Tujuan Penelitian .................................................................................... 5 D. Manfaat Penelitian .................................................................................. 5 E. Metode Penelitian ................................................................................... 6 F. Sistematika Penulisan Hukum ................................................................ 11 BAB II TINJAUAN PUSTAKA ................................................................ 13 A. Kerangka Teori ...................................................................................... 13 1. Pengertian Perkawinan ..................................................................... 13 2. Pengertian Perkawinan Beda Agama ............................................... 21 3. Pengertian Penetapan........................................................................ 29 B. Kerangka Pemikiran ............................................................................... 37 BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ............................ 40 A. Hasil Pembahasan…………………………………………………….

40

1. Deskripsi Dinas Kependudukn dan Catatan Sipil kabupatenWonogiri............................................................................ 40 2. Proses Pencatatan perkawinan Beda Agama di Kantor Dinas Catatan Sipil yang telah mendapat penetapan Pengadilan Negeri di Kabupaten Wonogiri setelah berlakunya Pasal 35 huruf a commit to user Undang-Undang nomor 23 tahun 2006.............................................. 42


digilib.uns.ac.id

3. Keabsahan Akta Perkawinan............................................................. 47 BAB IV PENUTUP .................................................................................... 49 A. Kesimpulan ............................................................................................ 49 B. Saran ....................................................................................................... 50 DAFTAR PUSTAKA ................................................................................. 51

commit to user


digilib.uns.ac.id

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah Perkawinan adalah perilaku makhuk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan di alam dunia berkembang biak. Perkawinan bukan saja hanya terjadi dikalangan manusia, tetapi juga terjadi pada tanaman tumbuhan dan hewan. Oleh karena manusia adalah makhluk yang berakal, maka perkawinan merupakan salah satu budaya yang beraturan yang mengikuti perkembangan budaya manusia dalam kehidupan masyarakat. Dalam masyarakat sederhana budaya perkawinannya sederhana, sempit dan tertutup, dalam masyarakarat yang maju (modern) budaya perkawinannya maju, luas dan terbuka. Budaya perkawinan dan aturannnya yang berlaku pada suatu masyarakat atau pada suatu bangsa tidak terlepas dari pengaruh budaya dan lingkungan dimana masyarakat itu berada serta pergaulan masyarakatnya. Ia dipengaruhi oleh pengetahuan, pengalaman, kepercayaan dan keagamanan yang dianut oleh masyarakat yang bersangkutan. Seperti halnya aturan perkawinan bangsa Indonesia bukan saja dipengaruhi oleh adat budaya masyarakat setempat, tetapi juga dipengaruhi oleh ajaran agama Hindhu, Budha, Islam, Kristen, Katholik bahkan dipengaruhi oleh budaya perkawinan Barat. Walaupun bangsa Indonesia kini telah memiliki hukum perkawinan nasional sebagai aturan pokok, namun adalah kenyataan bahwa di kalangan masyarakat Indonesia masih tetap berlaku adat dan tata upacara yang berbedabeda.

Perbedaan

dalam

pelaksanan

hukum

perkawinan

itu

dapat

mempengaruhi cara hidup kekeluargaan, kekerabatan, kekaryaan seseorang dalam kehidupan masyarakat. Berbahagialah bangsa Indonesia yang telah memiliki Undang-Undang Perkawinan Nasional, yang sifatnya dikatakan telah menampung sendi-sendi dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan berlaku bagi berbagai golongan masyarakat Indonesia yang commit to usermemiliki hukum perkawinan yang berbeda-beda. Jadi bangsa Indonesia telah


digilib.uns.ac.id

telah berdasarkan pada Pancasila dan tetap berpijak pada Bhineka Tunggal Ika. Hal mana berarti walaupun pada pokoknya kita sudah mempunyai hukum perkawinan yang berlandaskan kesatuan namun kebinekaanya tetap masih berlaku. Mengapa demikian dikarenakan yang berbeda-beda itu masih kuat pengaruhnya. Oleh karenanya bila yang berbeda bertemu dalam ikatan perkawinan

(campuran),

sedangkan

salah

satu

pihak

masih

tetap

mempertahankan pegangannya, maka ada kalanya menimbulkan kesulitan dalam penyelesaiannya, bahkan dapat berakibat terganggunya kerukunan umat hidup berumah tangga. Suatu perkawinan dianggap sah apabila telah mendapatkan pengakuan dari negara. Cara untuk mendapatkan pengakuan itu, selalu berbeda-beda diantara negara yang satu dengan negara yang lainnya. Mengenai hal ini, dapat dilihat dari rumusan pengertian perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 1 yang berbunyi sebagai berikut : Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan diberlakukan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yang bersifat Nasional sejak tanggal 2 Januari 1974, maka sudah tercapailah cita-cita masyarakat dan bangsa Indonesia untuk mempunyai sebuah Undang-Undang yang mengatur tentang perkawinan, tetapi apabila diteliti Pasal demi Pasal dan penjelasan Undang-Undang tersebut serta peraturan pelaksanaannya. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka tidak ditemukan ketentuan yang mengatur secara tegas mengenai masalah perkawinan antara beda agama. Sejak diberlakukan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, maka Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tidak melaksanakan pencatatan Perkawinan terhadap mereka yang agamanya berbeda, dalam pengertian tidak melaksanakan perkawinan secara agama apapun. Dinas commit to user Kependudukan dan Catatan Sipil hanya mencatatkan dari mereka yang sudah


digilib.uns.ac.id

melaksanakan perkawinan yang secara agama. Mengenai sahnya suatu perkawinan diatur secara tegas dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pada Pasal 2 Ayat 1 yang berbunyi :“Perkawinan adalah sah, apabila

dilakukan

menurut

hukum

masing-masing

agamanya

dan

kepercayaannya itu”. Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaann, sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Agama sebagai Wahyu Tuhan mengandung kebenaran mutlak, yang diyakini paling benar oleh para pemeluknya, sehingga agama dijadikan sebagai landasan, pegangan dan pedoman baik dalam melakukan hubungan dengan Tuhan maupun hubungan antar sesama manusia, termasuk didalamnya masalah perkawinan. Mengingat Negara Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa serta berbagai agama dan kepercayaan, maka tidak mengherankan apabila kita sering menjumpai atau mendengar adanya perkawinan beda agama. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dapat

melaksanakan

pencatatan perkawinan yang berbeda agama melalui permohonan ke Pengadilan Negeri setempat untuk ijin menikah bagi calon suami dan calon istri dengan konsekuensi berbagai persyaratan Administrasi yang harus diajukan sebelum Pengadilan Negeri mengabulkan. Ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan Nomor 23 Tahun 2006 dalam Pasal 35 yang berbunyi :“Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan antar-umat yang berbeda agama”. Pada kehidupan masyarakat di daerah khususnya perkawinan beda agama menjadi problematika yang sangat jarang terjadi. Karena orang awam berpandangan bahwa perkawinan beda agama di negara Indonesia ini merupakan suatu hal yang tidak mudah untuk mereka laksanakan. Sehingga commit to user


digilib.uns.ac.id

kebanyakan nikah beda agama dilaksanakan para pihak diluar negeri. Akan tetapi mereka tidak akan mendapatkan perlindungan hukum di Indonesia. Di lingkungan Kabupaten Wonogiri pelaksanaan nikah beda agama terjadi tidak hanya sekali terjadi. Hal ini terjadi karena keberanian dari majelis Hakim dalam mengadopsi Pasal demi Pasal yang digunakan guna memberikan penetapan terhadap perkawinan beda agama. Guna memperoleh kepastian terhadap kedudukan hukum perkawinan beda agama, diperlukan adanya bukti yang autentik. Sifat bukti autentik tersebut tetap dan dapat mejadi pedoman untuk membuktikan tentang kedudukan hukum yang mendukung kepastian perkawinan beda agama dengan adanya akta yang dikeluarkan oleh satu lembaga. Lembaga yang berwenang mengeluarkan akta yang dimaksud, menurut Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1983 Pasal 5 Ayat 2 adalah Lembaga Kependudukan dan Catatan Sipil. Dari latar belakang masalah yang telah penulis uraikan diatas, maka penulis mendapat insiprasi untuk menyusun penelitian hukum dengan judul : PELAKSANAAN PENCATATAN PERKAWINAN BEDA AGAMA YANG MENDAPAT PENETAPAN

PENGADILAN NEGERI DI

KABUPATEN WONOGIRI

B. Perumusan Masalah Agar pembahasan menjadi terarah dan mendalam sesuai dengan sasaran yang sudah ditentukan, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut : 1. Bagaimana Proses pencatatan perkawinan beda agama di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Wonogiri yang telah mendapat penetapan Pengadilan Negeri Wonogiri setelah berlakunya Pasal 35 huruf a Undang-Undang nomor 23 tahun 2006? 2. Bagaimana Keabsahan pencatatan akta perkawinan beda agama yang telah mendapat penetapan Pengadilan Negeri Wonogiri dan ditetapkan di commit to user Kantor Catatan Sipil Wonogiri?


digilib.uns.ac.id

C. Tujuan Penelitian Setiap penelitian tentu mempunyai tujuan yang jelas agar penelitian tersebut dapat dicapai. Adapun tujuan obyektif dan tujuan subyektif yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Tujuan Obyektif a. Untuk mengetahui Proses pencatatan perkawinan beda agama di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Wonogiri yang telah mendapat penetapan Pengadialan Negeri Wonogiri; b. Untuk mengetahui Keabsahan pencatatan akta perkawinan beda agama yang telah mendapat penetapan Pengadilan Negeri Wonogiri dan ditetapkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Wonogiri. 2. Tujuan Subyektif a. Untuk memperoleh data yang lebih lengkap sebagai bahan utama dalam penyusunan penulisan hukum (skripsi) sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan di bidang ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta; b. Untuk mengobservasi kesesuaian antara teori yang diperoleh dengan fenomena dan permasalahan yang terjadi dalam praktek pencatatan perkawinan beda agama; c. Untuk mengembangkan dan memperdalam pengetahuan penulis pada umumnya mengenai Hukum Administrasi Negara serta pada khususnya dalam pencatatan perkawinan beda agama.

D. Manfaat Penelitian 1. Manfaat Teoritis a. Untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam mengembangkan ilmu hukum pada umumnya dan Hukum Administrasi Negara pada khususnya yang berhubungan dengan pencatatan perkawinan beda agama: commit to user


digilib.uns.ac.id

b. Untuk mengembangkan pengetahuan yang diperoleh selama di bangku perkuliahan dan membandingkan dengan kenyataan yang ada di lapangan; c. Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk menambah wacana atau referensi di bidang karya ilmiah yang dapat mengembangkan ilmu hukum. 2. Manfaat Praktis a. Memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti; b. Mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh; c. Dapat dipergunakan sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan atau berkaitan langsung dengan perkawinan beda agama.

E. Metode Penelitian Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah berdasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisanya. Metode penelitian adalah suatu cara yang dipergunakan untuk memecahkan suatu permasalahan dan sebagai pedoman untuk memperoleh hasil penelitian yang mencapai

tingkat

kecermatan

dan

ketelitian

yang

dapat

dipertanggungjawabkan. Metode penelitian juga merupakan pedoman untuk memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam dari suatu obyek yang diteliti dengan mengumpulkan, menyusun serta menginterprestasikan data-data yang diperoleh (Soerjono Soekanto, 2006:43). Soerjono

Soekanto

mengemukakan

bahwa

(Soerjono Soekanto, 2006:5) yaitu : a. Suatu pemikiran yang digunakan dalam penelitian; b. Suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan; commit to user c. Cara tertentu untuk melakukan prosedur.

metode

penelitian


digilib.uns.ac.id

Metode penelitian merupakan unsur yang sangat penting dalam kegiatan penelitian agar data yang diperoleh benar-benar akurat dan teruji keilmiahannya. Dalam penelitian hukum ini, metode penelitian yang akan digunakan adalah : 1. Jenis Penelitian Dalam penelitian ini, penulis berpedoman pada judul dan perumusan masalah yang sudah diuraikan, maka penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris selalu diarahkan kepada identifikasi (pengenalan) terhadap hukum nyata berlaku, yang implisit berlaku (sepenuhnya), bukan eksplisit (jelas, tegas) seperti diatur di dalam perundangan yang diuraikan dalam kepustakaan. Pendekatan empiris, dimaksudkan sebagai usaha untuk mengkaji hukum dalam realitas atau kenyataan dalam masyarakat. 2. Sifat Penelitian Penelitian ini termasuk penelitian yang bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya, terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu di dalam memperkuat teori teori-teori lama, atau di dalam rangka menyusun teoriteori baru (Soerjono Soekanto, 2006:10). Didalam penelitian deskriptif, ada sifat-sifat tertentu yang dapat dipandang sebagai ciri, yaitu: a. Memusatkan diri pada pemecahan masalah yang ada pada masa sekarang pada masa-masa yang aktual; b. Data yang dikumpulkan mula-mula disusun kemudian dijelaskan dan akhirnya dianalisa. Pada

penelitian

deskriptif

ini,

penulis

berusaha

untuk

menggambarkan suatu keadaan, oleh karenanya penulis menggunakan metode ini agar dapat mengetahui Proses pencatatan perkawinan beda agama di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Wonogiri yang to userNegeri Wonogiri. Selain itu juga telah mendapat penetapancommit Pengadialan


digilib.uns.ac.id

dengan menggunakan metode ini dapat mengetahui pelaksanaan yang sebenarnya

dan

dalam

pembuktiannya

mudah

untuk

mencari

kebenarannya serta dapat mengetahui permasalahan yang bersifat aktual, yang ada pada masa sekarang. 3. Pendekatan Penelitian Pendekatan

yang

digunakan

adalah

pendekatan

kualitatif.

Pendekatan kualitatif merupakan tata cara penelitian oleh respoden baik secara tertulis maupun lisan dari prilaku nyata dengan meneliti dan mempelajari obyek penelitian secara utuh. 4. Lokasi Penelitian Sesuai dengan judul, maka penelitian ini mengambil lokasi di PN Wonogiri dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wonogiri. Penentuan lokasi ini berdasarkan pertimbangkan bahwa PN Wonogiri dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wonogiri memungkinkan untuk memberikan kebutuhan akan data data dan informasi terkait permasalahan mengenai pencatatan perkawinan beda agama. 5. Jenis Data Agar memperoleh data yang valid, penulis mengunakan jenis data : a. Data Primer Data primer menurut merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama melalui penelitian. Dalam penelitian ini data yang diperoleh dari lapangan yang terdapat pada lokasi penelitian dengan cara wawancara langsung bersama Bapak Hariyanto,SE yang menjabat sebagai Kepala Seksi Pencatatan Perkawinan dan Perceraian, Bapak Danang, S.Sos selaku Kepala Bidang Pencatatan Sipil di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wonogiri. b. Data Sekunder Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sejumlah fakta atau dari keterangan yang dapat digunakan untuk mendukung data commit to user primer. Dalam penelitian ini data diperoleh melalui beberapa dokumen


digilib.uns.ac.id

resmi berupa Berkas Penetapan Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor 125/Pdt.P/2011/PN.Wng, literatur, peraturan perundang-undangan, dan lain-lain yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti. 6. Sumber Data Sumber data yang diambil dalam penelitian ini meliputi 3 (tiga) bagian yaitu: a. Sumber Data Primer Merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari sejumlah keterangan atau fakta dari lapangan, dalam hal ini : 1) Narasumber penulis adalah Bapak Hariyanto yang menjabat sebagai Kepala Seksi Pencatatan Sipil, dan Bapak Danang selaku kepala bidang Perkawinan,Perceraian, dan Kematian, di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wonogiri. 2) Para pihak (suami istri) yang terlibat langsung dalam perkawinan beda agama di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wonogiri yaitu Nova Andriyanto dan Monika Sari b. Sumber Data Sekunder Merupakan data yang didapat dari : 1) Berkas

Penetapan

Pengadilan

Negeri

Wonogiri

Nomor

125/Pdt.P/2011/PN.Wng 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; 3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahn 1974; 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 tahun 2010 tentang Pedoman Pencatatan Perkawinan dan Pelaporan Akta Yang Dierbitkan Oleh Negara Lain 6) Kompilasi Hukum Islam c. Data Tersier to dari userinternet. Data tersier ini commit diperoleh


digilib.uns.ac.id

7. Teknik Pengumpulan Data Dengan memperhatikan bagan diatas maka proses analisis data dapat digambarkan bahwa pada saat pengumpulan data, peneliti dapat membuat reduksi bagian deskripsi dan refleksi dari data yang ada.Pengumpulan data adalah tahap yang penting dalam melakukan penelitian. Alat pengumpul data (instrument) menentukan kualitas data, dan kualitas data menentukan kualitas penelitian. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut : a. Wawancara Wawancara dilakukan dengan situasi formal maupun informal. Penulis

melakukan

wawancara

dengan

menggunakan

teknik

wawancara bebas terpimpin. Hal ini memungkinkan pengembangan pertanyaan dan perhatian kepada persoalan yang relevan berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dan mungkin baru muncul di lapangan. Wawancara dilakukan dengan pihak terkait yaitu Bapak Hariyanto yang menjabat sebagai Kepala Seksi Pencatatan Sipil, dan Bapak Danang selaku kepala bidang Perkawinan,Perceraian, dan Kematian, di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wonogiri. b. Studi Pustaka Dalam penelitian ini penulis melakukan studi pustaka dengan membaca, mempelajari bahan-bahan kepustakaan yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti. Adapun pustaka yang menjadi acuan antara lain buku-buku literatur, Reduksi Data kamus, peraturan perundang-undangan, maupun dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian hukum ini.

8. Teknik Analisis Data Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis data to user interaktif (interaktif modelcommit of analisis).


digilib.uns.ac.id

Pengumpulan Data

Reduksi Data

Penyajian Data

Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

Gambar 1 : Sumber : Heribertus Sutopo, 2002:96 Keterangan gambar : a. Pengumpulan data adalah masa dimana penulis mencari data dan mencatat semua data yang masuk; b. Reduksi data (data reduction) adalah proses pemikiran, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan di lapangan; c. Penyajian data (data display) adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan; d. Penarikan kesimpulan (conclusion drawing) adalah menyimpulkan apa yang sudah diketahui pada awal.

F. Sistematika Penulisan Hukum Untuk memberi gambaran yang jelas dan mempermudah pemahaman yang jelas mengenai seluruh isi penulisan hukum ini maka penulis sajikan susunan sistematika skripsi sebagai berikut : BAB I

PENDAHULUAN commit to user


digilib.uns.ac.id

Bab ini memaparkan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan

penelitian,

manfaat

penelitian,

metode

penelitian,

sistematika penulisan hukum. BAB II

TINJAUAN PUSTAKA Bab ini berisi tentang kerangka teori dan kerangka pemikiran.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Bab ini berisi hasil penelitian yang diperoleh peneliti dari lapangan dan pembahasannya yang meliputi pelaksanaan fungsi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wonogiri dalam pencatatan perkawinan beda agama, kendala dan solusinya dalam pelaksanaan fungsi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wonogiri dalam pencatatan perkawinan beda agama.

BAB IV

SIMPULAN DAN SARAN Dalam bab ini berisi kesimpulan dari jawaban permasalahan yang menjadi obyek penelitian dan saran-saran yang ditujukan pada pihak-pihak terkait dengan permasalahan pencatatan perkawinan beda agama.

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

commit to user


digilib.uns.ac.id

BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Kerangka Teori 1. Pengertian Perkawinan a. Menurut Para Sarjana Dalam hal ini akan dikemukakan pengertian perkawinan dari para sarjana, yaitu : 1) Scholteen, mengemukakan perkawinan adalah : Perkawinan adalah suatu hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama dengan kekal yang diakui oleh Negara(Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, 1975:14). 2) R.Subekti, mengemukakan perkawinan adalah : Perkawinan ialah pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang

perempuan

untuk

waktu

yang

lama

(Soetojo

Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, 1975:14). b. Menurut Peraturan Perundangan 1) Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Sesuai dengan landasan falsafah Pancasila dan UndangUndang Dasar 1945, maka Undang-Undang ini disatu pihak harus dapat mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang 1945, sedangkan dilain pihak harus dapat pula menampung segala kenyataan yang hidup dalam masyarakat dewasa ini. Undang-Undang Perkawinan ini telah menampung didalamnya unsur-unsur dan ketentuan-ketentuan Hukum Agama dan Kepercayaannya itu dari yang bersangkutan a) Pengertian Perkawinan Perkawinan ialah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal commit toYang user Maha Esa. berdasarkan Ketuhanan


digilib.uns.ac.id

b) Syarat-syarat perkawinan Menurut Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dikatakan bahwa perkawinan dianggap sah, apabila dilakukan menurut hukum masingmasing agama dan kepercayaan para pihak. Dengan perumusan pada pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 ini maka berarti tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu sesuai dengan UUD 1945. Hal ini, berlaku bagi golongan agama dan kepercayaannya

itu

sepanjang

tidak

bertentangan

atau

ditentukan lain dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 (H Riduan Syahrani, 2004:63). Tiap-tiap perkawinan yang dilaksanakan menurut ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dicatat menurut peraturan perundangan yang berlaku oleh lembaga yang berwenang yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau Kantor Urusan Agama bagi pihak yang beragama Islam. Penelitian dan Pengumuman Pegawai pencatat yang menerima

pemberitahuan

kehendak

melangsungkan

perkawinan, meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut undang-undang. Pemberitahuan tersebut dilakukan secara lisan atau tertulis oleh calon mempelai atau oleh orang tua atau wakilnya. Pemberitahuan itu, memuat nama, umur, agama atau kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman calon mempelai dan apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin maka disebutkan juga nama istri atau suami terdahulu (H Ridwan Syahrani, 2004:76).

tidak

Setelah dipenuhi syarat-syarat pemberitahuan serta to user ada commit halangan perkawinan, pegawai pencatat


digilib.uns.ac.id

menyelenggarakan kehendak

pengumuman

melangsungkan

tentang

perkawinan

pemberitahuan dengan

cara

menempelkan surat pengumuman menurut formulir yang telah ditetapkan oleh kantor pencatatan perkawinan pada suatu tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum (Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974). Pengumuman tersebut ditandatangani oleh pegawai pencatat dan memuat nama, umur, agama atau kepercayaan, tempat kediaman dari calon mempelai dan dari orang tua calon mempelai, apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin sebelumnya maka disebutkan nama istri atau suaminya terdahulu,

hari,

tanggal,

jam

dan

tempat

perkawinan

dilangsungkan. Pengumuman tersebut ialah untuk memberi kesempatan kepada umum supaya mengetahui dan mengajukan keberatan bagi pelaksanaan perkawinan apabila yang demikian itu diketahuinya bertentangan dengan hukum agama yang bersangkutan atau bertentangan dengan peraturan perundangundangan lainnya( H Riduan Syahrani, 2004:77). Dalam tenggang waktu sepuluh hari sejak pengumuman yang dilakukan oleh pegawai pencatat tidak ada keberatan dari pihak-pihak

yang

berkepentingan,

maka

pemberitahuan

kehendak melangsungkan perkawinan dianggap memenuhi syaratsyarat dan tidak ada halangan. Karena itu, pelaksanaan perkawinan segera dapat dilakukan (H Riduan Syahrani, 2004:78). Menurut kententuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan dilangsungkan to usersejak pengumuman kehendak setelah hari commit kesepuluh


digilib.uns.ac.id

perkawinan yang dilakukan oleh pegawai pencatat. Tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agama. Perkawinan dilaksanakan dihadapan pegawai pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi (H Riduan Syahrani, 2004:79). c) Tujuan perkawinan Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya

membantu

dan

mencapai

kesejahteraan

spiritual dan material (Sudikno Mertokusumo, 2001:62). d) Sahnya perkawinan Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa sesuatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa penting dalam kehidupan seseorang misalnya : kelahiran, kematian, yang dinyatakan dalam surat keterangan, suatu akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan (Hilman Hadikusuma,2007:4). e) Asas atau Prinsip dalam Perkawinan Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 ditentukan tentang asas-asas mengenai perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang telah disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Adapun

asas-asas

atau

prinsip

dalam

Undang-Undang

Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 ini antara lain adalah sebagai berikut : (1) Undang-undang ini menganut azas monogami. Hanya commit tooleh useryang bersangkutan, karena hukum apabila dikehendaki


digilib.uns.ac.id

dan agama dari yang bersangkutan mengizinkan, seorang suami dapat beristri lebih dari seorang. Namun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang istri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak- pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai

persyaratan

tertentu

dan

diputuskan

oleh

Pengadilan. (2) Undang-undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami istri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan

perkawinan,

agar

supaya

dapat

mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan diantara calon suami istri yang masih dibawah umur. Disamping itu, perkawinan

mempunyai

hubungan

dengan

masalah

kependudukan. Ternyatalah bahwa batas umur yang lobih rendah bagi seorang wanita untuk kawin mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi. Berhubung dengan itu, maka undang-undang ini menentukan batas umur untuk kawin baik bagi pria maupun bagi wanita, ialah 19 (sembilan belas) tahun bagi pria dan 16 (enam belas) tahun bagi wanita. (3) Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka undangundang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan Sidang Pengadilan. (4) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan commit to user


digilib.uns.ac.id

demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami-istri. Hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami istri (Hilman Hadikusuma, 2007:6).

2) Menurut Kompilasi Hukum Islam a) Pengertian Perkawinan Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah ( Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam ). b) Tujuan Perkawinan Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1)Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Untuk memenuhi ketentuan tersebut diatas, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah. Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan Hukum. Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mnengenai commit todengan user : hal-hal yang berkenaan


digilib.uns.ac.id

(1) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; (2) Hilangnya Akta Nikah; (3) Adanya keragan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawian; (4) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan; (5) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974; Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu. c) Rukun dan Syarat Perkawinan (1)

Rukun PerkawinanUntuk melaksanakan perkawinan harus ada : (a) Calon Suami; (b) Calon Istri; (c) Wali nikah; (d) Dua orang saksi dan; (e) Ijab dan Kabul.

(2)

Syarat Perkawinan Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No.1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurangkurangnya berumur 16 tahun. Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapati izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2),(3),(4) dan (5) UU No.1 Tahun 1974. commit to user


digilib.uns.ac.id

Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai. Bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengantulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas. Sebelum berlangsungnya perkawinan Pegawai Pencatat Nikah menanyakan lebih dahulu persetujuan calon mempelai di hadapan dua saksi nikah.Bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai

maka

perkawinan

itu

tidak

dapat

dilangsungkan. Bagi calon mempelai yang menderita tuna wicara atau tuna rungu persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang dapat dimengerti. Bagi calon suami dan calon istri yang akan melangsungkan pernikahan tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam bab VI.

3) Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Pernikahan beda agama yang sudah dilegalkan oleh Pengadilan Negeri, tidak berarti pasangan itu menikah di Pengadilan Negeri. Wewenangnya hanya mengijinkan bukan menikahkan pasangan beda agama, karena kapasitas pengadilan bukan untuk keperluan tersebut. Bahwa faktor yang melegalkan pasangan beda agama diantaranya, mengacu pada Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Yang berbunyi, pencatatan perkawinan berlaku pula perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan. Dalam penjelasan pasal ini disebutkan bahwa perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan antar umat commit to user itu, juga dimuat dalam Pasal 10 yang berbeda agama. Di samping


digilib.uns.ac.id

Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 maupun Pasal 28 B Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 (http//hukumonline.com, 30 Maret 2011, 15:15). Selama

ini,

sebelum

keluarnya

Undang-Undang

Administrasi Kependudukan (Aminduk), pasangan beda agama biasanya menikah di luar negeri untuk menghindari UndangUndang Perkawinan yang melarang pasangan beda agama menikah. Tapi ada juga yang memakai cara penundukan sementara pada salah satu hukum agama, yaitu pagi menikah sesuai agama laki-laki, siangnya menikah sesuai dengan agama perempuan. 2. Pengertian Perkawinan Beda Agama Perkawinan beda agama terdapat beberapa pendapat dari para sarjana, yaitu : a. Abdurrahman Yang dimaksud dengan perkawinan antar agama adalah : “Suatu perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang yang memeluk agama dan kepercayaan yang berbeda antara satu dengan yang lainnya.” (Abdurrahman dan H Riduan Syahrani, 1978:20) Dari definisi di atas sangat jelas bahwa perkawinan tersebut dapat dilakukan oleh orang-orang yang berbeda agama. Didalam Hukum Islam, terdapat dua pandangan mengenai perkawinan beda agama yaitu menyatakan bahwa perkawinan beda agama dengan golongan musyrik dilarang (haram). Pandangan kedua, dikenal adanya perkawinan beda agama (halal), hal ini didasarkan pada surat AlMaidah ayat 5 yang menyatakan bahwa laki-laki Muslim boleh mengawini wanita non Muslim, tapi tidak berlaku untuk sebaliknya. b. R. Soetojo Prawirohamidjojo. Mengemukakan mengenai perkawinan antar agama adalah : 1) Pandangan agama Kristen Katholik dalam hal Perkawinan beda commit to user agama antara penganut agama Islam dan penganut agama Kristen


digilib.uns.ac.id

adalah, bahwa gereja baik Katholik maupun Prostestan, tidak dapat mengakui perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang Kristen Katholik dengan akad nikah menurut Hukum Islam. 2) Pandangan agama Islam adalah bahwa seorang pria Islam boleh mengawini wanita-wanita ahlul kitab (selain Islam) akan tetapi tidak boleh sebaliknya, yaitu wanita Islam tidak boleh dikawini oleh pria yang bukan Islam (R. Soetojo Prawirohamidjojo, 1986:6). Dalam pandangan ini dikenal adanya perkawinan beda agama (halal), hal ini didasarkan pada surat Al- Maidah ayat 5 yang menyatakan bahwa laki-laki Muslim boleh mengawini wanita non Muslim, tapi tidak berlaku untuk sebaliknya. Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tidak mengatur masalah perkawinan beda agama tetapi secara tegas tidak melarang pelaksanaan perkawinan bagi orang yang berbeda agama, karena Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tidak mengatur masalah perkawinan beda agama sehingga dalam UndangUndang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tidak ada definisi mengenai perkawinan beda agama. “But what we have seen are Muslims: good Muslims and bad Muslims; ugly Muslims and pretty Muslims; just Muslims and unjust Muslims; Muslims who are oppressors, racists, bigots, misogynists, and criminals as well as Muslims who are compassionate, liberators, seekers of an end to racism and sexism and those who aspire for global justice and equity.”

( Revd Dr John

Azumah, Church & Society in Asia Today • Vol 13 No 2 • August 2010 ) Pada umumnya, dalam hukum perkawinan setiap negara disyaratkan adanya pencatatan perkawinan setelah perkawinan dilangsungkan. Keharusan pencatatan perkawinan merupakan syarat formil atau syarat administrasi di banyak negara. Di Indonesia, berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan syarat sahnya perkawinan harus berdasarkan

hukum commit agamato dan user harus

dilakukan

pendaftaran


digilib.uns.ac.id

perkawinan di lembaga pencatatan perkawinan setempat. Sehingga perkawinan yang dilakukan warga negara Indonesia di luar negeri dapat diakui sebagai perkawinan yang sah apabila telah di daftarkan di lembaga pencatatan setempat dan mendapat surat bukti perkawinan. Selain adanya syarat pencatatan di negara setempat, hukum perkawinan kita juga mensyaratkan setiap warga negara Indonesia yang melangsungkan perkawinan di luar negeri segera mendaftarkan perkawinannya di lembaga pemerintah sekembalinya ke Indonesia. Bila kita lihat Pasal 56 (1) UU Perkawinan dinyatakan apabila terjadi perkawinan antar-warga negara Indonesia atau antarwarga negara Indonesia dengan warga negara asing di mana perkawinan tersebut dilangsungkan di luar negeri, maka perkawinan tersebut dinyatakan sah apabila telah dilakukan berdasarkan hukum perkawinan negara setempat sepanjang tidak bertentangan dengan hukum perkawinan Indonesia. Kemudian berdasakan Pasal 56 (2) UU Perkawinan menyatakan dalam waktu satu tahun setelah suami istri tersebut kembali ke Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di kantor Pencatatan Perkawinan tempat tinggal mereka. Jadi, untuk dapat diakuinya suatu perkawinan warga negara Indonesia di luar negeri, maka berdasarkan hukum perkawinan harus memenuhi dua persyaratan terlebih dahulu yaitu; 1) perkawinan tersebut harus berdasarkan hukum perkawinan negara setempat dan perkawinan tersebut harus didaftarkan di lembaga pencatatan untuk mendapat surat bukti perkawinan; 2) surat bukti perkawinan tersebut harus didaftarkan ke Kantor Pencatatan Perkawinan setempat selambat-lambatnya satu tahun setelah suami istri tersebut kembali ke Indonesia. Setelah kedua syarat tersebut dipenuhi maka perkawinan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia tersebut adalah sah dan sama kedudukannya dengan perkawinan yang dilakukan di wilayah user syarat tersebut tidak dipenuhi, Indonesia. Sebaliknya,commit apabilato kedua


digilib.uns.ac.id

maka perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri tidak diakui oleh negara karena tidak sesuai dengan hukum perkawinan yang berlaku. Dalam UU Perkawinan maupun peraturan pelaksanaannya tidak diatur secara jelas mengenai perkawinan beda agama. Perkawinan antara mereka yang berbeda agama, harus memperhatikan hukum agama masing-masing yang mengatur mungkin atau tidaknya perkawinan tersebut dilangsungkan. Oleh karena itu, pola pengaturan yang dilakukan oleh UU Perkawinan ialah menyerahkan kepada hukum

agama

untuk

menegakkan

larangan

perkawinan

atau

menentukan kebolehan perkawinan tersebut, khususnya bagi mereka yang berbeda agama. UU Perkawinan dalam hal ini cenderung untuk menyerahkan

pengaturannya

pada

hukum

agama,

bagaimana

menyikapi perkawinan antara mereka yang berbeda agama tersebut. Namun

demikian,

UU

Perkawinan

secara

implisit

mengaturnya, dan hal ini dapat terlihat dalam UU Perkawinan yang mengatur hal yang berkaitan dengan perkawinan antara pasangan yang berbeda agama, yaitu: Berdasarkan Penjelasan Pasal 2 UU Perkawinan yang menyatakan bahwa: "dengan perumusan pada pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945. Yang dimaksud

dengan

hukum

masing-masing

agamanya

dan

kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini. Berdasarkan pasal 8 Undang-undang Perkawinan mengenai larangan perkawinan dimana dalam butir f pada pasal tersebut dinyatakan sebagai berikut: Perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin ( Grace Gunawan, 20 Juni 2011, 9:55 ) Adapun Syarat-Syarat melangsungkan perkawinan diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 6 to user sampai dengan Pasal commit 7. Didalam ketentuan tersebut ditentukan dua


digilib.uns.ac.id

syarat untuk melangsungkan syarat-syarat Intern yaitu syarat yang menyangkut pihak yang akan melaksanakan perkawinan. Syarat-syarat Intern itu antara lain perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. 1) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua. 2) Dalam hal seorang dari kedua orang tua meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin yang dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya. 3) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan menyatakan kehendaknya. 4) Dalam hal ada perbedaan antara orang-orang yang dimaksud dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan ijin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang yang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) dalam pasal ini. 5) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku

sepanjang

hukum

masing-masing

agamanya

dan

kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain. Oleh karena perkawinan mernpunyai rnaksud agar suami dan istri dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, dan sesuai to maka user perkawinan harus disetujui oleh pula dengan hak azasi commit manusia,


digilib.uns.ac.id

kedua belah pihak yang melangsungkan Perkawinan tersebut, tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Ketentuan dalam pasal ini, tidak berarti mengurangi syarat-syarat perkawinan menurut ketentuan hukum

perkawinan

yang

sekarang

berlaku,

sepanjang

tidak

bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang ini. Untuk menjaga kesehatan suami-istri dan keturunan, perlu ditetapkan batas-batas umur untuk perkawinan. Dengan berlakunya Undang-Undang no 1 tahun 1974, maka ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang pemberian dispensasi terhadap perkawinan yang dimaksud pada ayat (1) seperti diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (S. 1933 Nomor 74) dinyatakan tidak berlaku: 1) Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun. 2) Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita. 3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (6). Syarat ekstern, yaitu syarat yang berkaitan dengan formalitasformalitas dalam perlaksanaan perkawinan. Syarat-syarat itu meliputi : 1) Harus mengajukan laporan ke Pegawai Nikah, Talak dan Rujuk; 2) Pengumuman yang ditandatangani oleh Pegawai Pencatat, yang memuat : a) Nama, umur, agama atau kepercayaan, pekerjaan, tempat user kediaman daricommit calon tomempelai dan dari orang tua calon.


digilib.uns.ac.id

Disamping itu, disebutkan juga nama istri atau suami terdahulu; b) Hari, tanggal, jam, dan tempat perkawinan dilangsungkan (Sudikno Mertokusumo, 2001:62). Setelah berlakunya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 telah terjadi Unifikasi di lapangan hukum perkawinan. Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 66 menyatakan bahwa : Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-Undang ini, maka dengan berlakunya Undang-Undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijk Ordonantie

Christen

Indonesia

1933

Nomor

74),

Peraturan

Perkawinan Campuran ( Regeling Op de Gemengde Huwelijken Staatsblad 1898 Nomor 158), dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam UndangUndang ini, dinyatakan tidak berlaku. Akan tetapi, Unifikasi ini tidak bertahan lama dikarenakan pada tahun 1991 dikeluarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yang didalamnya

terdapat

ketentuan-ketentuan

mengenai

hukum

perkawinan bagi masyarakat Indonesia yang beragama Islam. Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tidak menutup kemungkinan bagi terjadinya perkawinan beda agama di kalangan penduduk negara Indonesia dan masalah perkawinan beda agama ini dapat dijumpai pengaturannnya dalam bagian ketiga Bab XII, Ketentuan-Ketentuan lain. Dari perumusan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 57 telah dipersempit pengertian perkawinan beda agama dan membatasinya hanya pada perkawinan antara seorang warga commit to user negara Republik Indonesia dengan agama yang berbeda.


digilib.uns.ac.id

Dalam rangka memperoleh atau mendapatkan kepastian terhadap kedudukan hukum perkawinan diperlukan adanya bukti-bukti autentik. Adapun bukti-bukti autentik perkawinan berupa Akta perkawinan yang berhak mengeluarkan adalah Lembaga Catatan Sipil menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. (Victor M.Situmorang & Cormentyna Sitanggang , 1991:9). Munculnya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, walaupun tujuan undang-undang ini baik bagi semua warga negara mengenai sahnya suatu perkawinan menurut hukum Negara, memberikan perlindungan bagi semua Warga Negara Indonesia (WNI) memperoleh perlindungan melalui pencatatan perkawinannya sesuai dengan agama yang dipeluk masing-masing warga negara. Pencatatan Sipil merupakan proses pencatatan peristiwa penting dalam kehidupan manusia. Proses tersebut dimulai dari dokumen kependudukan meliputi : ( Prosedur dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, 2009 : 3 ) 1) Biodata Penduduk 2) KK ( Kartu Keluarga ) 3) KTP ( Kartu Tanda Penduduk ) 4) Surat keterangan kependudukan a) Surat Keterangan Pindah b) Surat Keterangan Pindah Keluar Negeri c) Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri d) Surat Keterangan Tempat Tinggal e) Surat KeteranganTinggal Sementara f)

Surat Keterangan Kelahiran

g) Surat Keterangan Lahir Mati h) Surat Keterangan Kematian i) j)

Surat Keterangan Perkawinan commit to user Surat Keterangan Perceraian


digilib.uns.ac.id

k) Surat Keterangan Pengganti Tanpa Identitas l)

Surat Keterangan Pencatatan Sipil

5) Akta Pencatanan Sipil Dari segi Hukum Administrasi Negara bahwa pengeluaran akta-akta oleh catatan sipil adalah suatu perbuatan administrasi negara dari suatu lembaga yang berwenang atau berhak melakukan perbuatan administrasi negara yang berupa ketetapan yang berbentuk akta catatan sipil dari peristiwaperistiwa yang dilaporkan pada lembaga catatan sipil, yang pada prinsipnya memenuhi sifat kongkrit, individual, formal dan final (Victor M. Situmorang & Cormentyna Sitanggang, 1991:13) 3. Pengertian Penetapan Ketetapan Tata Usaha Negara pertama kali diperkenalkan oleh seorang sarjana Jerman, Otto Meyer, dengan istilah verwaltungsakt.Istilah ini diperkenalkan di negeri Belanda dengan nama beschikking oleh Vollenhoven dan C.W. van der Pot, yang oleh beberapa penulis, seperti AM. Donner,H.D. van Wijk/Willemkonijnenbelt, dianggap sebagai “de vader

van

het

modern

beschikkingsbegrip,”,(bapak

dari

konsep

beschikking modern ).( Ridwan, H.R. 2006: 150 ) Di Indonesia istilah Beshikking diperkenalkan pertama kali oleh WF. Prins. Ada yang menerjemahkan istilah beshikking ini dengan “ketetapan”, seperti E.Utercht, Bagir Manan, Sjachran Basah, dan lain lain , dan dengan “keputusan” seperti WF. Prins dan SF. Marbun, dan lain lain. Meskipun penggunaaan istilah keputusan dianggap lebih tepat, namun dalam buku Ridwan HR, akan digunakan istilah ketetapan dengan pertimbangan untuk membedakan dengan penerjemahan “besluit” (keputusan) yang sudah memiliki pengertian khusus, yaitu sebagai keputusan yang bersifat umum dan mengikat atau sebagai peraturan perundang-undangan. a. Pasal 1 angka 3 UU No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN, Ketetapan commit to user yaitu: suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau


digilib.uns.ac.id

pejabat Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundangundangan yang beraku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. b. Pasal 2 UU Administrasi Belanda (AwB) dan Pasal 1 angka 3 UU No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN jo UU No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN : Pernyataan kehendak tertulis secara sepihak dari organ pemerintahan pusat, pemerintah daerah, yang diberikan berdasarkan kewajiban atau kewenangan dari hukum tata Negara atau hukum administrasi, yang dimaksudkan untuk penentuan, penghapusan, atau pengakhiran hubungan hukum yang ada, atau menciptakan hubungan hukum baru, yang memuat penolakan sehingga terjadi penetapan, perubahan, penghapusan, atau penciptaan. Berdasarkan pengertian ketetapan di atas, ketetapan hanya bisa di terbitkan oleh organ pemerintah berdasarkan pada kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang (asas legalitas). Tanpa dasar kewenangan tersebut, pemerintah atau tata usaha Negara tidak dapat membuat dan menerbitkan ketetapan atau ketetapan itu menjadi tidak sah. Organ pemerintah dapat memperoleh kewenangan untuk mebuat ketetapan tersebut melalui tiga cara yaitu atribusi, delegasi dan mandat. Keputusan Administratif merupakan suatu pengertian yang sangat umum dan abstrak, yang dalam praktik tampak dalam bentuk keputusan-keputusan yang sangat berbeda. Namun demikian keputusan administratif juga mengandung ciri-ciri yang sama, karena akhirnya dalam teori hanya ada satu pengertian “Keputusan Administratif”. Adalah penting untuk mempunyai pengertian yang mendalam tentang pengertian keputusan administratif, karena perlu untuk dapat mengenal dalam praktek keputusan-keputusan/tindakan-tindakan

tertentu

sebagai

keputusan

administrative. Dan hal itu diperlukan, karena hukum positif mengikatkan commit user akibat-akibat hukum tertentu padatokeputusan-keputusan tersebut, misalnya


digilib.uns.ac.id

suatu penyelesaian hukum melalui hakim tertentu. Sifat norma hukum keputusan adalah individual-konkrit. (Marbun,S.F. dan Moh.Mahfud MD, 1997:135 ) a) Definisi Ketetapan Beberapa sarjana telah membuat definisi tentang ketetapan yang agak berlainan satu dengan yang lain : 1) Menurut W.F. Prins dan Kosim Adi Sapoetra adalah susatu tindak hukum sepihak di bidang pemerintahan dilakukan oleh alat penguasa berdasarkan kewenangan khusus. 2)

E.Utrecht menyatakan ketetapan adalah suatu perbuatan berdasrkan hukum public yang bersegi satu, ialah yang dilakukan oleh alat-alat pemerintahan berdasarkan sesuatu kekuasaan istimewa.

3)

Van

Vollenhoven

berpendapat

bahwa

penetapan/keputusan yang bersifat legislative yang mempunyai arti berlainan. (Utrecht E dan Moh. Saleh Djindang, 1990:94) b) Unsur-Unsur Ketetapan Ada beberapa unsur yang terdapat yang terdapat dalam beshikking menurut Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu: 1) Penetapan tersebut tertulis 2) Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. 3) Berisi tindakan hukum dalam bidang Tata Usaha Negara. 4) Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 5) Bersifat konkrit, individual dan final. 6) Menimbulkan akibat hukum 7) Bagi seseorang atau badan hukum perdata. Berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU No.5 Tahun 1986, ketetapan memiliki definisi yang mengandung unsur-unsur dalam KTUN yaitu commit to user sebagai berikut:


digilib.uns.ac.id

1) Penetapan Tertulis Secara teoritis, hubungan hukum public senantiasa bersegi satu (tindakan hukum administrasi adalah tindakan hukum sepihak). Oleh karena itu, hubungan hukum publik berbeda halnya dengan hubungan hukum dalam bidang perdata yang selalu bersifat dua pihak karena dalam hukum perdata disamping ada kesamaan kedudukan juga ada asas otonomi berupa kebebasan pihak yang bersangkutan untuk mengadakan hubungan hukum atau tidak serta menentukan

apa

isi

hubungan

hukum

itu.

(Riduan

Syahrani.1985:44) Ketika pemerintah dihadapkan pada peristiwa konkret dan

pemerintah

memiliki

motivasi

dan

keinginan

untuk

menyelesaikan peristiwa tersebut, pemerintah diberi wewenang untuk mengambil tindakan hokum sepihak dalam bentuk ketetapan yang merupakan hasil dari tindakan hukum yang dituangkan dalam bentuk tertulis. 2) Dikeluarkan oleh Pemerintah Hampir semua organ kenegeraan dan pemerintahan berwenang untuk mengeluarkan ketetapan atau keputusan. Tetapi ketetapan yang dimaksudkan disini hanyalah ketetapan yang dikeluarkan oleh pemerintah selaku administrasi negara. Ketetapan yang dikeluarkan oleh organ-organ kenegaraan tidak termasuk dalam pengertiann beschikking berdasarkan hukum administrasi. (Ridwan, HR.2006:155) 3) Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku Pembuatan dan penetapan ketetapan harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku atau harus didasarkan pada wewenang pemerintahan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. to user 4) Bersifat Konkret,commit Individual, dan Final


(a)

digilib.uns.ac.id

Ketetapan memiliki sifat norma hukum yang individualkonkrit dari rangkaian norma hukum yang bersifat umumabstrak.

(b)

KTUN bersifat Konkrit berarti objek yang diputuskan dalam KTUN itu tidak abstrak, tetapi berwujud,tertentu atau dapat ditentukan. Dalam hal apa dan kepada siapa keputusan itu dikeluarkan,harus secara jelas disebutkan dalam keputusan. Atau dalam rumusan lain,objek dan subjek dalam keputusan harus disebut secara tegas.

(c)

KTUN bersifat individual artinya tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Kalau yang dituju lebih dari seorang,tiap-tiap nama orang yang terkena disebutkan. Tindakan Tata Usaha dalam menyatakan kehendaknya- dengan maksud terjadi perubahan pada lapangan hukum publik yang bersifat umum,seharusnya dituangkan dalam bentuk Peraturan (regeling).

(d)

KTUN bersifat final berarti sudah definitif sehingga dapat menimbukan

akibat

hukum.

Ketetapan

yang

masih

memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final sehingga belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan. (Ridwan, HR.2006:159-160) 5) Menimbulkan Akibat Hukum Ketetapan merupakan wujud konkrit dari tindakan hukum pemerintahan. Secara teoritis, tindakan hukum berarti tindakantindakan yang berdasarkan sifatnya dapat menimbulkan akibat hukum tertentu. Dengan demikian, tindakan hukum pemerintahan merupakan

tindakan

hukum

yang

dilakukan

oleh

organ

pemerintahan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum tertentu khususnya dibidang pemerintahan atau administrasi negara. commit to user (Ridwan, HR.2006:160)


digilib.uns.ac.id

6) Seseorang atau Badan Hukum Perdata Subjek hukum terdiri dari manusia dan badan hukum. Berdasarkan hukum keperdataan, seseorang atau badan hukum yang dinyatakan tidak mampu seperti orang yang berada dalam pengampuan atau perusahaan yang dinyatakan pailit tidak dapat dikualifikasi sebagai subjek hukum. Ketetapan sebagai wujud dari tindakan hukum publik sepihak dari organ pemerintahan ditujukan pada subjek hukum yang berupa seseorang atau badan hukum perdata yang memiliki kecakapan untuk melakukan tindakan hukum. (Ridwan, HR.2006:162) c. Macam-Macam Ketetapan Dalam buku-buku hukum administrasi berbahasa Indonesia, dapat

dibaca

menyebutnya

beberapa

pengelompokan

“ketetapan”,

sedangkan

keputusan. Prajudi

E.Utrecht

Atmosudirjo

menyebutnya “penetapan”. Pengelompokkan tersebut antara lain oleh: E.Utrecht dan Prajudi Atmosudirjo. Pertama-tama disini diketengahkan dulu pengelompkkan E.Utrecht membedakan keputusan atas: 1) Ketetapan Deklaratur dan ketetapan konstitutif Ketetapan deklaratur yaitu keterangan yang tidak mengubah hak dan kewajiban yang telah ada tetapi sekedar menyatakan hak dan kewajiban tersebut. Ketetapan konstitutif adalah membuat hukum. (Ridwan, HR.2006:163-164) 2) Ketetapan Enmalig (Kilat) dan Ketetapan yang Tetap (Permanen) Menurut W F Prins, ada empat macam ketetapan kilat: (a) ketetapan yang bermaksud mengubah redaksi ketetapan lama. (b) Suatu ketetapan negatif. (c) Penarikan atau pembatalan suatu ketetapan. (d) Suatu pernyataan pelaksanaan. to user 3) Ketetapan Positif commit dan Negatif


digilib.uns.ac.id

Ketetapan positif menimbulkan hak atau kewajiban bagi yang dikenai ketetapan. Sedangkan ketetapan negatif tidak menimbulkan perubahan dalam keadaan hukum yang telah ada. Ketetapan

negatif

dapat

berbentuk:

pernyataan

berkuasa,pernyataan tidak diterima atau

tidak

suatu penolakan.

(Ridwan, HR.2006:167) Penetapan positif terdiri atas lima golongan yaitu: (a) Yang menciptakan keadaan hukum baru pada umumnya. (b) Yang menciptakan keadaan hukum baru hanya terhadap suatu objek saja (c) Yang membentuk atau membubarkan suatu badan hukum (d) Yang memberikan beban (kewajiban) (e) Yang memberikan keuntungan. Penetapan yang memberikan keuntungan adalah: dispensasi, izin, lisensi dan konsesi. 2) Ketetapan Deklaratur dan ketetapan konstitutif Ketetapan

deklaratur

hanya

menyatakan

bahwa

hukumnya demikian. Ketetapan konstitutif adalah membuat hukum. 4) Dispensasi, izin, Lisensi dan konsesi Prof. van der Pot mengadakan pembagian dalam tiga pengertian : dispensasi-izin-konsesi. Yang dimaksud dengan “dispensasi”

adalah

keputusan

administrasi

negara

yang

membebaskan suatu perbuatan dari kekuasaan peraturan yang menolak perbuatan itu. Bilamana pembuat peraturan tidak umumnya melarang suatu perbuatan, tetapi masih juga memperkenankannya asalsaja diadakan secara yang ditentukan masing-masing hal konkrit maka keputusan administrasi negara yang memperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin (vergunning). Kadang-kadang pembuat peraturan beranggapan bahwa commit to user suatu perbuatan yang penting bagi umum, sebaik-baiknya dapat


digilib.uns.ac.id

diadakan oleh suatu subjek hukum partikelir, tetapi dengan turut campur dari pihak pemerintah. Suatu keputusan administrasi negara yang memperkenankan yang bersangkutan mengadakan perbuatan tersebut, membuat suatu konsensi ( concessive). Sedangkan Prajudi Atmosudirdjo membedakan dua macam penetapan yaitu penetapan negatif (penolakan) dan penetapan positif (permintaan dikabulkan). Penetapan negatif hanya berlaku satu kali saja, sehingga permintaannya boleh diulangi lagi. d. Syarat-Syarat Pembuatan Ketetapan Syarat-syarat yang harus diperhatikan dalam pembuatan ketetapan ini mencakup syarat-syarat material dan syarat formal. 1) Syarat Material terdiri dari: (a) Organ

Pemerintahan

yang

membuat

ketetapan

harus

berwenang. (b) Ketetapan tidak boleh mengandung kekurangan-kekurangan

yuridis. (c) Ketetapan harus berdasarkan suatu keadaan tetrtentu. (d) Ketetapan harus dapat dilaksanakan dan tanpa melanggar

peraturan lainnya, serta isi dan tujuannya harus sesuai dengan isi dan tujuan peraturan dasarnya. 2) Syarat Formil terdiri dari: (a) Syarat-syarat yang ditentukan berhubung dengan persiapan

dibuatnya ketetapan dan berhubung dengan cara dibuatnya ketetapan harus dipenuhi. (b) Ketetapan harus diberi bentuk yang telah ditentukan dalam

peraturan

perundang-undangan

yang

menjadi

dasar

dikeluarkannya ketetapan itu. (c) Syarat-syarat berhubung dengan pelaksanaan ketetapan itu

harus dipenuhi. commit to user


digilib.uns.ac.id

(d) Jangka waktu harus ditentukan antara timbulnya hal hal yang menyebabkan dibuatnya dan diumumkannya ketetapan itu harus diperhatikan. (Ridwan, HR.2006:169-170) Keputusan dan ketetapan merupakan fenomena kenegaraan dan pemerintahan. Hampir semua organ pemerintahan berwenang untuk mengeluarkan ketetapan atau keputusan. Dalam praktik kita mengenal ketetapan atau keputusan yang di keluarkan oleh organ-organ kenegaraan seperti ketetapan atau keputusan MPR, keputusan Ketua DPR, keputusan presiden atau kepala Negara, keputusan hakim (rechtterlijke beschikking), dan sebagainya. Meskipun demikian, ketetapan atau keputusan yang dimaksud dalam tulisan ini hanyalah ketetapan yang dikeluarkan oleh pemerintah selaku administrasi Negara(wilayah eksekutif). Ketetapan oleh organ-organ kenegaraan tidak termasuk dalam pengertian ketetapan(beschikking) berdasarkan hukum administrasi. Pembuatan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) atau ketetapan tata usaha Negara (KTUN) harus memperhatikan beberapa persyaratan

agar

hukum(rechtgeldig)

keputusan dan

tersebut

memiliki

menjadi kekuatan

sah

menurut

hukum

untuk

dilaksanakan. Syarat-syarat yang harus dipenuhi tersebut ialah syarat materiil dan syarat formil. Ketetapan yang telah memenuhi syarat materil dan syarat formil, maka ketetapan itu telah sah menurut hukum dan dapat diterima sebagai suatu bagian dari tertib hukum. B. Kerangka Pemikiran Negara

Republik

Indonesia

yang

berbentuk

kepulauan

ini,

menciptakan Bangsa Indonesia yang sangat heterogen dan terdiri dari berbagai suku, ras dan agama yang membutuhkan interaksi antara anggota masyarakat yang satu dengan masyarakat lainnya, sehingga dari interaksi tersebut bukanlah suatu hal yang mustahil bila terjadi perkawinan antar suku, antar ras dan bahkan perkawinan beda agama. commit to user


digilib.uns.ac.id

Adanya kemajuan teknologi modern dalam abad informasi dewasa ini, telah mendorong banyaknya perubahan di berbagai bidang kehidupan dan membawa kesempatan yang lebih besar terjadinya interaksi antar anggota masyarakat dari luar golongannya. Hal tersebut, sedikit atau banyak ikut menjadi pendorong dan melatar belakangi terjadinya perkawinan beda agama. Negara Republik Indonesia merupakan Negara yang berlandaskan hukum, maka dalam hal ini perkawinan diatur dalam Pancasila dan UndangUndang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Di dalam Pancasila, dimana sila yang pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkaitan dianggap mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama atau kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mengandung unsur lahir atau jasmani, tetapi juga unsur batin atau rohani. Sedangkan, dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang berlaku nasional sejak tanggal 2 Januari 1974, apabila diteliti pasal demi pasal dan penjelasan Undang-Undang tersebut serta peraturan pelaksanaannya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 maka tidak ditemukan ketentuan yang mengatur secara tegas masalah perkawinan beda agama. Kedudukan hukum perkawinan beda agama diatur menurut hokum agamanya masing-masing. Dalam hukum agama Islam perkawinan antar orang yang berbeda agama tidak dibolehkan. Dalam pelaksanaan perkawinan tersebut dilaksanakan menurut hukum agamanya masing-masing. Pelaksanaan perkawinan ini mengalami kendala-kendala yang tidak terlalu memberatkan apalagi sampai membatalkan pelaksanaan perkawinan tersebut. Adapun kerangka pemikiran dari penulisan hukum (skripsi) ini dapat digambarkan sebagai berikut :

PP No 12 Th 2010

UU No. 1 Th. 1974

commit to user Perkawinan

UU No.23 Th. 2006


digilib.uns.ac.id

Perkawinan Beda Agama

Penetapan Pengadilan Negeri

Pencatatan Perkawinan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Diterbitkan Kutipan Akta Perkawinan dan Penulisan pada Buku Register Perkawinan

Gambar 2 : Kerangka Pemikiran Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, dapat diketahui bahwa Bangsa Indonesia yang sangat heterogen tersebut mempunyai peranan penting dalam terjadinya perkawinan beda agama. Perkawinan beda agama seringkali menimbulkan permasalahan dalam hal kedudukan hukum perkawinannya. Kedudukan hukum perkawinan disini, diatur oleh masing-masing agama yang dianut oleh kedua mempelai. Dimana, dari keenam agama yang diakui di Indonesia yaitu Islam, Katholik, Kristen, Hindu,Budha, aliran kepercayaan hanya agama Kristen Katholik-lah yang memperbolehkan adanya perkawinan berbeda agama diantara umatnya dengan cara dispensasi dari gereja masing-masing dan janji untuk tetap teguh dalam ajaran agamanya.

commit to user


digilib.uns.ac.id

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN 1. Deskripsi Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Wonogiri Keberadaan Catatan Sipil sejak penjajahan Belanda, yang telah lama melembaga dengan sebutan ”Burgerlijk Stand”. Setelah Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya istilah Burgerlijk Stand diubah menjadi Catatan Sipil yang merupakan statu lembaga yang bertujuan mengadakan pendaftaran, pencatatan, serta pembukuan yang selengkaplengkapnya dan sejelas-jelasnya serta memberi kepastian hukum yang sebesar-besarnya

atas

peristiwa

kelahiran

anak,

pengakuan

dan

pengesahan anak, perkawinan, perceraian juga kematian. Pengalihan Lembaga Pemerintah Belanda tersebut didasarkan pada Pasal 2 aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan: segala badan negara dan Peraturan yang ada masih berlaku selama belum diadakan yang baru menurut UUD 1945. Pada mulanya Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Wonogiri berbentuk kantor yang bernama Kantor Catatan Sipil Wonogiri. Kantor Catatan Sipil ini hanya membidangi satu tugas saja, yaitu tugas di bidang Pencatatan Sipil. a. Alur

Pendaftaran

Pernikahan

Beda

Agama

di

Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wonogiri Alur

Pendaftaran

Pernikahan

Beda

Agama

di

Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wonogiri diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri sebagai berikut :

commit to user


Pemohon

digilib.uns.ac.id

Mengambil dan Mengisi Formulir di Loket Pelayanan

Menyerahkan Formulir dan Persyaratan Kepada Petugas di Loket Pelayanan

Membayar Retribusi pada Kasir dan Pemberian Nomor Akta

Penelitian Berkas Persyaratan Oleh Petugas dan Pembubuhan Paraf

Pencatatan Ke Dalam Buku Register Dan Penandatanganan Buku register Oleh Pemohon Para Saksi

Pengetikan Kutipan Akta Oleh Petugas

Penelitian Data, Konsep Ketikan oleh Petugas

Penyerahan Kutipan Akta Kepada pemohon

Penanda Tanganan Kutipan Akta dan Buku register oleh kepala Dinas

Pemberian Paraf Kutipan akta Oleh Kepala Sub. Din

Gambar 3 : Alur Pelaksanaan Pencatan Pernikahan Beda Agama Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wonogiri Melihat dari Alur Pendaftaran Pelaksanaan Pernikahan Beda Agama di Dinas Kependdukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wonogiri Pemohon harus commit to administrasi user melalui semua tahapan sebagai proses kelengkapan persyaratan


digilib.uns.ac.id

untuk memperoleh Kutipan Akta Perkawinan yang sebelumnya sudah mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Kabupaten Wonogiri. 2. Proses pencatatan perkawinan beda agama di Kantor Catatan Sipil Wonogiri yang telah mendapat penetapan Pengadilan Negeri Wonogiri setelah berlakunya Pasal 35 huruf a Undang-Undang nomor 23 tahun 2006. Hasil penelitian penulis di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wonogiri dan Pengadilan Negeri Wonogiri, ada tiga pasal yang dapat dijadikan dalam menentukan sah atau tidaknya perkawinan antara orang-orang yang berbeda agama yaitu : a

Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi : “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing- masing agama dan kepercayaannya”. Dengan Penjelasan ”Dengan perurnusan pada Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada Perkawinan diluar hukum rnasing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undangundang Dasar 1945. Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundangundangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undangundang ini”

b

Pasal 35 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ”bahwa yang dimaksud dengan Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan” dengan penjelasan ”Yang dimaksud dengan "Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan" adalah perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama”

c

Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa “Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan”.

Dari ketentuan 3 (tiga) pasal tersebut diatas, dapat dikatakan bahwa commityang to user disamping ada larangan-larangan disebutkan dalam Undang-Undang


digilib.uns.ac.id

Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan peraturan pelaksanaannya UndangUndang Nomor 9 Tahun 1975, juga ada larangan-larangan yang bersumber dari hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Oleh karena dalam Undang-Undang Perkawinan

Nomor

1

Tahun

1974

dan

peraturan

pelaksanaannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1975, tidak terdapat adanya larangan terhadap perkawinan berbeda agama, maka yang menentukan ada atau tidaknya larangan terhadap perkawinan yang berbeda agama adalah hukum agama dan kepercayaannya itu sendiri. ”Have referenced the Qur’an and included some hadith in their justifications for of interfaith dialogue IFD between Muslim and Christians, this defense has limited interaction with the Islamic discourse of IFD. Ironically although declaring the ties between peace and IFD, both political science and religious discourses of peace building remain general with little examination of the Islamic legitimization of IFD specifically in hostile or violent environments. Social, rather than religious, considerations of potential obstacles to IFD in contexts of violence are presented” ( Laura Elizabeth Provencher, 2010:9-10 ) Dari hasil wawancara penulis dengan Kepala Seksi Perkawinan dan Perceraian

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wonogiri,

Bapak Hariyanto, pada hari Jum’at, 10 Juni 2011 Jam 09.00 diperoleh contoh kejadian perkawinan beda agama di wilayah Kabupaten Wonogiri. Pada dasarnya Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Wonogiri yang bertugas untuk mencatat perkawinan hanya bersifat pasif dalam arti tidak memberikan penolakan pencatatan perkawinan yang berbeda agama akan tetapi memberikan saran agar para pihak yang akan melangsungkan perkawinan sebelumnya mengajukan permohonan ijin perkawinan beda agama ke Pengadilan Negeri Wonogiri. Konsursium Catatan Sipil selama ini menganut pandangan bahwa perkawinan tidak boleh dilarang karena perbedaan asal usul, ras, agama atau keturunan. Pencatatan Perkawinan itu dengan alasan pemohon perkawinan beda agama diwajibkan menyertakan surat penetapan pengadilan terlebih dahulu, sebagaimana tersebut dalam commitPerkawinan to user ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Juncto


digilib.uns.ac.id

Pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perkawinan tersebut dapat dicatatkan setelah mendapat penetapan Pengadilan Negeri Wonogiri. Para pihak yang mencatatkan perkawinan beda agama ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wonogiri sebelumnya harus ada kesepakatan bahwa perkawinan tersebut harus dilangsungkan berdasarkan satu agama, dalam hal ini penulis mengadakan penelitian terhadap pelaksanaan perkawinan beda agama pasangan calon suami-istri yang bernama : Nova Andriyanto dan Monikasari, perkawinan mereka didasarkan pada agama Kristen, karena mereka telah sepakat bahwa perkawinan antara Nova Andriyanto dan Monikasari dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah mencatat perkawinan yang beragama selain Islam. Pelaksanaan perkawinan bagi mereka yang berbeda agama di wilayah hukum Pengadilan Negeri Wonogiri harus ada penundukan diri ke salah satu ketentuan hukum agama pihak yang lainnya dan mengenai kepastian hukum penundukan diri ke salah satu hukum agama berdasarkan penetapan dari Pengadilan Negeri Wonogiri. Perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang berbeda agama tidak menimbulkan masalah yang pelik di Pengadilan Negeri Wonogiri, hal ini dikarenakan dalam memberikan dispensasi perkawinan bagi mereka yang berbeda agama mengaku, menyebutkan bahwa perbedaan agama, bangsa, atau ras itu bukan merupakan halangan untuk melangsungkan perkawinan. Kenyataan ini dengan terjadi dengan dikabulkannya permohonan dispensasi perkawinan beda agama yang diajukan oleh pihak yang akan melangsungkan perkawinan oleh Pengadilan Negeri Wonogiri dalam Nomor perkara No.125/Pdt.P/ 2011/PN.Wng tanggal 18 Februari 2011. Para pihak yang terlibat dalam permohonan dispensasi perkawinan beda agama adalah :

Pihak mempelai laki- laki: a. Nama mempelai

commit to user : Nova Andriyanto


digilib.uns.ac.id

Tempat / Tanggal lahir

: Wonogiri , 23 November 1982

Agama

: Kristen

Pekerjaaan

: PNS

Tempat Tinggal

: Banaran Rt 1 RW 11, Kelurahan Wonoboyo, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri

b. Nama Ayah

: Tukiman Rudiyanto


: Wonogiri, 5 Mei 1952

Agama

: Kristen

Pekerjaan

: Pensiunan PNS

Alamat


c. Nama Ibu

: Sri Sulasmi


: Wonogiri, 10 Maret 1956

Agama

: Kristen

Pekerjaan

: Wiraswasta

Alamat


Pihak mempelai wanita : a. Nama mempelai

: Monika Sari



Agama

: Islam

Pekerjaan

: Swasta

Alamat

: Jatirejo Rt 02 RW 12, Kelurahan Wonoboyo, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri.

b. Nama Ayah Tempat / Tanggal lahir

: Suratmoko commit to user 22 Juli 1959 : Wonogiri,


digilib.uns.ac.id

Agama

: Islam

Pekerjaan

: Karyawan Swasta

Alamat


c. Nama Ibu

: Enik Dwi Ismiyarti



Agama

: Islam

Pekerjaan

: Ibu Rumah Tangga

Alamat


Para Saksi : a. Nama

: Soekasno Hadi Soeprapto



Agama

: Kristen

Pekerjaan

: Pensiunan

Alamat


b. Nama

: Sartono


: Wonogiri, 31 Januari 1953

Agama

: Islam

Pekerjaan

: PNS

Alamat

: Jl Pahlawan no 15 jatirejo Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri

Perkawinan beda agama antara calon mempelai Nova Andriyanto dan Monika Sari agar sah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka syarat-syarat dan tata cara perkawinan yang berlaku harus to user dipenuhi. Syarat-syarat umumcommit yang harus dipenuhi bagi calon mempelai yang


digilib.uns.ac.id

akan melangsungkan perkawinan diatur dalam Undang- Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa ”Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan, perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan”. Hal ini berarti dengan dikeluarkan Penetapan ijin menikah dari Pengadilan Negeri Wonogiri, maka Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menindak lanjuti atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1983 Pasal 5 Ayat 2 bahwa Lembaga Kependudukan dan Catatan Sipil yang mempunyai kewenangan untuk menerbitkan Akta Perkawinan. 3. Keabsahan Akta Perkawinan Dalam penerapannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pada pasal 2 ayat 1 disampaikan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Hal ini menunjukkan bahwa hukum agama merupakan landasan filosofis dan landasan hukum yang merupakan persyaratan mutlak dalam menentukan keabsahan perkawinan. Oleh karena dengan mendasarkan pada Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, tidak dimungkinkan adanya perkawinan beda agama, karena pada masing-masing agama telah ada ketentuan hukum yang mengikat kepada mereka dan mengandung perbedaan yang prinsip serta tidak mungkin untuk dipersatukan. Akibat yang ditimbulkan dari adanya perkawinan beda agama tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk menentukan keputusan dan penetapan baik dalam hal harta benda, anak yang dihasilkan dari perkawinan beda agama dan selanjutnya akan menyisakan permasalahan ketika ada sengketa dalam penentuan waris. Hal ini terjadi karena setiap menentukan dan atau menetapkan hal-hal yang berhubungan dengan akibat perkawinan selalu berhubungan dengan sah tidaknya perkawinan. Sedangkan perkawinan beda agama secara jelas tidak dapat dianggap sah karena tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam perkawinan.commit to user


digilib.uns.ac.id

Ketetapan yang sah dan sudah dinyatakan berlaku, juga akan melahirkan prinsip praduga rechtmatig bahwa, setiap ketetapan yang dikeluarkan oleh pemerintah atau administrasi Negara dianggap sah menurut hukum. Asas praduga rechmatig ini membawa konsekuensi bahwa setiap ketetapan yang dikeluarkan oleh

pemerintah

tidak

untuk

dicabut

kembali,

kecuali

setelah

ada

pembatalan(vernietiging) dari pengadilan. Disamping itu dalam asas-asas umum pemerintahan yang layak (AAUPL) mengenai asas kepastian hukum juga berkehendak sama dengan prinsip praduga rechtmatig, bahwa dalam banyak keadaan, asas kepastian hukum menghalangi badan pemerintahan untuk menarik kembali suatu keputusan atau mengubahnya untuk kerugian yang berkepentingan. Dengan kata lain, asas ini menghendaki dihormatinya hak yang telah diperoleh seseorang berdasarkan suatu keputusan pemerintah, meskipun keputusan itu salah. Jadi demi kepastian hukum, setiap keputusan yang telah dikeluarkan pemerintah tidak untuk dicabut kembali sampai dibuktikan sebaliknya dalam proses pengadilan. Meskipun diasumsikan bahwa setiap ketetapan yang telah dikeluarkan dianggap sah menurut hukum, didalam praktiknya hampir semua surat ketetapan memiliki klausula pengaman yang pada umumnya berbunyi: apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau kekurangan maka surat keputusan ini dapat ditinjau kembali,. Rumusan klausula seperti ini disatu sisi bertentangan dengan asas kepastian hukum dan disisi lain, bertentangan dengan prinsip praduga rechmatig. Dengan kata lain klausula pengaman itu merupakan suatu hal yang keliru sebab dapat menggoyahkan sendi-sendi kepastian hukum Penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Wonogiri, hanya bersifat dispensasi untuk melakukan perkawinan. Didalam isi penetapannya bahwa masing-masing para pihak yang melaksanakan perkawinan beda agama tersebut mengesampingkan agamanya, berarti disini para pihak tidak memenuhi syarat materiel dari Dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa ”Dalam hal perkawinan tidak dapat commit to user dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan, perkawinan dilakukan


digilib.uns.ac.id

setelah adanya penetapan pengadilan”. Hal ini berarti dengan dikeluarkan Penetapan ijin menikah dari Pengadilan Negeri Wonogiri, maka Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menindak lanjuti atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1983 Pasal 5 Ayat 2 bahwa Lembaga Kependudukan dan Catatan Sipil yang mempunyai kewenangan untuk menerbitkan Akta Perkawinan.

commit to user


digilib.uns.ac.id

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Setelah menguraikan dan membahas beberapa hal pada bab-bab sebelumnya, maka dalam bab IV ini penulis akan menyampaikan kesimpulan dan saran. A. Kesimpulan Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa : 1. Pelaksanaan Pernikahan Beda Agama di Kabupaten Wonogiri ini harus melalui tahap permohonan ijin ke

Pengadilan Negeri Wonogiri yang

nantinya akan dikeluarkan Penetapan, kemudian berkas penetapan di bawa ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wonogiri untuk mencatat perkawinan beda agama tersebut. Pencatatan perkawinan dilakukan oleh petugas pencatat sipil sebagai instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana yang mencatat pada register akta perkawinan dan menerbitkan kutipan akta perkawinan untuk diberikan kepada masingmasing suami istri tersebut. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tidak boleh menolak untuk permohonan pencatatan perkawinan yang telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil perkawinan. Dasar pertimbangannya, apabila calon mempelai berbeda agama maka petugas pencatat perkawinan akan mengeluarkan Rekes (surat keterangan), untuk selanjutnya agar mendapat Penetapan dari Pengadilan Negeri sesuai dengan ketentuan pasal 21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jucto pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1974 tentang Administrasi Kependudukan. 2. Keabsahan atas akta perkawinan dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 bahwa dalam Pencatatan, perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan Pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk menerbitkan Akta Perkawinan adalah Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Wonogiri dan sah secara Hukum Nasional ( Negara commit).Dalam to user penerapannya Undang-undang Kesatuan Republik Indonesia


digilib.uns.ac.id

Nomor 1 Tahun 1974 pada pasal 2 ayat 1 disampaikan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Hal ini menunjukkan bahwa hukum agama merupakan landasan filosofis dan landasan hukum yang merupakan persyaratan mutlak dalam menentukan keabsahan perkawinan. Oleh karena dengan mendasarkan pada Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, tidak dimungkinkan adanya perkawinan beda agama, karena pada masingmasing agama telah ada ketentuan hukum yang mengikat kepada mereka dan mengandung perbedaan yang prinsip serta tidak mungkin untuk dipersatukan. Akibat yang ditimbulkan dari adanya perkawinan beda agama tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk menentukan keputusan dan penetapan baik dalam hal harta benda, anak yang dihasilkan dari perkawinan beda agama dan selanjutnya akan menyisakan permasalahan ketika ada sengketa dalam penentuan waris. Hal ini terjadi karena setiap menentukan dan atau menetapkan hal-hal yang berhubungan dengan akibat perkawinan selalu berhubungan dengan sah tidaknya perkawinan. Sedangkan perkawinan beda agama secara jelas tidak dapat dianggap sah karena tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam perkawinan.

B. Saran 1. Demi adanya kepastian hukum dan terciptanya keadilan dalam masyarakat, pemerintah harus segera mengadakan penyempurnaan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, agar masalah

perkawinan

berbeda

agama

dapat

teratasi.

Diperlukan

pembentukan peraturan khusus yang mengatur tentang perkawinan beda agama. Perlu adanya petunjuk pelaksanaan dari instansi-instansi yang berwenang misalnya : Makamah Agung, Departemen Kehakiman, Departemen Agama, dan Departemen Dalam Negeri tentang perkawinan beda agama. Dengan adanya peraturan khusus atau petunjuk pelaksanaan, commit topenafsiran user tidak akan timbul lagi perbedaan yang pada gilirannya dapat


digilib.uns.ac.id

menciptakan kepastian hukum tentang pelaksanaan perkawinan beda agama. 2. Secara

psikologis

perkawinan

beda

agama

dapat

menimbulkan

pertentangan batin antara suami, istri dan anak-anaknya dalam kehidupan rumah tangga dikemudian harinya, jadi sebelum, melakukan perkawinan beda

agama

sebaiknya

dipertimbangkan

kembali

secara

matang

kemungkinan masalah-masalah yang akan ditimbulkan misalnya : masalah cara mendidik anak-anak kelak, masalah status hukum bagi anak, dan masalah pembagian harta warisan (hukum waris) serta perceraian.

commit to user


digilib.uns.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Bambang Sunggono.1996. Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Grace Gunawan . Kapan Perkawinan Itu Dikatakan Sah. ( 20 Juni 2011 pukul 09.55). H. Hilman Hadikusuma. 2003. Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Agama. Bandung: Mandar Maju. Heribertus Sutopo. 2002. Metodologi Penelitian Kualitatif. Surakarta: Universitas Sebelas Maret Press. J.C.T Simorangkir. 2000. Kamus Hukum. Jakarta: Sinar Grafika. Marbun,S.F. dan Moh.Mahfud MD, 1997, Peradilan Administrasi dan Upaya Administratif di Indonesia, Yogyakarta, , Liberty . Laura Elizabeth Provencher. 2010. A Critical Analysis Of The Islamic Discourse Of Interfaith Dialogue. Department Of Near Eastern Studies The University Of Arizona Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahn 1974 tentang perkawinan; Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 tahun 2010 tentang Pedoman Pencatatan Perkawinan dan Pelaporan Akta Yang Dierbitkan Oleh Negara Lain; R. Soetojo Prawirohamijojo& Asis Safioedin. 1975. Hukum Orang dan Keluarga. Bandung: Alumni. R. Subekti & R. Tjitrosoedibjo. 1978. Kamus Hukum. Jakarta: Padnya Paramita. Revd Dr John Azumah. 2010. Church & Society in Asia Today • Vol 13 No 2. Ridwan H.R., 2006, Hukum Administrasi Negara, Jakarta, PT. Rafa Grafindo Persada. Soejono Soekanto. 2006. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Universitas Indonesia Press. Sudikno Mertokusumo. 2001. Pengantar (BW).Yogyakarta: Sinar Grafika. commit to user

Hukum

Perdata

Tertulis


digilib.uns.ac.id

Susanto. Status Perkawinan Beda Agama. http://www.unair.ac.id. (21 Juni 2011 pukul 18.19). Undang-Undang Dasar 1945, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; Utrecht ,E. dan Moh. Saleh Djindang, 1990, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Jakarta, PT Ichtiar Baru,Anggota IKAPI. _______ 1995. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Edisi Revisi). Jakarta: Padnya Paramita.

commit to user

PELAKSANAAN PENCATATAN PERKAWINAN BEDA AGAMA YANG MENDAPAT PENETAPAN PENGADILAN NEGERI DI KABUPATEN WONOGIRI

Recommend Documents