PERJANJIAN NIAT BAIK (GOODWILL AGREEMENT ) MENGENAI GAGASAN-GAGASAN PEMANTAUAN DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN PASCA-TAMBANG

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN NIAT BAIK (GOODWILL AGREEMENT ) MENGENAI GAGASAN-GAGASAN PEMANTAUAN DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN PASCA-TAMBANG Perjanjian Niat Baik (Goodwill Agreement) Mengenai Gagasan-gagasan Pemantauan dan Pembangunan Berkelanjutan Pasca-Tambang di Sulawesi Utara (“Perjanjian”), tertanggal 16 Februari 2006, dibuat oleh pihak pertama, Pemerintah Republik Indonesia (“Pemerintah”) dalam hal ini diwakili oleh Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Aburizal Bakrie, dan pihak kedua, PT. Newmont Minahasa Raya (“PTNMR”), suatu perseroan terbatas Indonesia, beralamat di Menara Rajawali, Lantai 26, Jalan Mega Kuningan Lot #5.1, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta diwakili oleh Robert J. Gallagher, selaku Komisaris, yang telah diberi kewenangan oleh Direksi PTNMR berdasarkan keputusan Direksi tertanggal 13 Februari 2006. PEMBUKAAN BAHWA, sebagai tanggapan atas tuduhan-tuduhan dilancarkan pada bulan Juli 2004 oleh berbagai lembaga swadaya masyarakat bahwa PTNMR telah menyebabkan dampak buruk pada lingkungan dan masalah kesehatan yang disebabkan oleh penempatan tailing di bawah laut pada Tambang Mesel di Kabupaten Minahasa Selatan; BAHWA, Pemerintah telah mengajukan Gugatan Perdata terhadap PTNMR dan Presiden Direkturnya pada atau sekitar 9 Maret 2005 sehubungan dengan pengoperasian Tambang Mesel di dekat Teluk Buyat di Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara; BAHWA, PTNMR berketetapan bahwa pengoperasian Tambang Mesel hingga saat ini tidak menyebabkan pencemaran lingkungan dan masalah kesehatan yang buruk dan di masa yang akan datang pun tidak akan mengakibatkan adanya pencemaran lingkungan atau masalah kesehatan yang buruk. BAHWA, Kedua pihak menyadari bahwa ada pihak-pihak lain yang mengutarakan pandangan yang berbeda mengenai dampak yang sekarang ada terhadap lingkungan dan adanya potensi dampak negatif di masa depan. Karenanya kedua pihak sepakat bahwa diperlukan penelitian, pemantauan dan analisa secara ilmiah lebih lanjut guna memperoleh kesimpulan-kesimpulan yang bersifat final. BAHWA, prioritas pertama kedua pihak adalah kesejahteraan masyarakat di sekitar Tambang Mesel, dan lingkungan hidup yang sehat dan aman dalam jangka panjang, dan, karenanya, kedua pihak sepakat bahwa kerjasama merupakan pendekatan yang lebih produktif untuk mencapai tujuan-tujuan ini. Jalan Medan Merdeka Barat No. 3 Jakarta Pusat 10110, Telepon : 3459444 (Hunting), Fax 3453289, 3843768 Website : http://www.menkokesra.go.id – e-mail : [email protected]

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA PERJANJIAN KARENANYA, Pemerintah dan PTNMR sepakat sebagai berikut: 1. Definisi Arti dari istilah-istilah yang diawali dengan huruf besar adalah sebagai berikut: “Dampak Buruk terhadap Lingkungan” (Adverse Environmental Impact) berarti bahwa, berdasarkan data ilmiah yang diperoleh secara objektif, yang telah terjadi Pencemaran sebagai akibat dari pengoperasian Tambang Mesel dan, sehubungan dengan hal ini, tindakan-tindakan pemulihan yang spesifik harus diambil untuk mengatasi Pencemaran. Dampak buruk terhadap lingkungan yang terjadi di wilayah Tambang Mesel sebagai akibat dari kegiatan tidak sah yang dilakukan oleh pihak ketiga dikecualikan dari definisi ini dan dampak lingkungan yang telah diprediksi atau yang teridentifikasi dalam Analisa Dampak Lingkungan (ANDAL) (1994) yaitu analisis dampak lingkungan atas Tambang Mesel yang telah mendapatkan persetujuan dari Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, melalui Menteri Pertambangan dan Energi pada tanggal 17 Nopember 1994 (no. 4791/01115/SJ.T/1994) atau yang secara lain telah diperbolehkan oleh Pemerintah tidak merupakan suatu Dampak Buruk terhadap Lingkungan. “Gugatan Perdata” berarti gugatan yang diajukan pada atau sekitar tanggal 9 Maret 2005 oleh Pemerintah, diwakili oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup, terhadap PTNMR (sebagai Tergugat I) dan Richard Bruce Ness (sebagai Tergugat II) pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (Perkara nomor 94/Pdt.G/2005/PN.Jkt.Sel). “Escrow Account” berarti suatu rekening bank yang dikelola oleh Escrow Agent (agen pemegang amanah) sesuai dengan ketentuan-ketentuan mengenai escrow (amanah) yang disepakati oleh para pihak, yang memasukkan seluruh ketentuan yang relevan dari Perjanjian ini. “Escrow Agent” berarti Citibank Jakarta. “Pemerintah Republik Indonesia” atau “Pemerintah” mempunyai arti sebagaimana disebutkan dalam Kontrak Karya (Desember 1986) antara PTNMR dan Pemerintah Republik Indonesia yaitu: ““Pemerintah” berarti Pemerintah Republik Indonesia, Menteri, Departemen, Badan, Lembaga, Pemerintah Daerah, Kepala Daerah tingkat I atau tingkat II nya.” “Tambang Mesel” berarti kegiatan penambangan emas yang dilakukan PTNMR selama periode 1996 sampai 2004, yang berlokasi di dekat Ratatotok, Kabupaten Minahasa Selatan, Sulawesi Utara. “Pencemaran” berarti masuknya zat-zat ke dalam lingkungan hidup sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukan normalnya. Jika kualitas dari lingkungan hidup berada dalam peraturan baku mutu yang berlaku (misalnya baku mutu air, baku mutu udara, batasan dalam izin, dan lain-lain) Jalan Medan Merdeka Barat No. 3 Jakarta Pusat 10110, Telepon : 3459444 (Hunting), Fax 3453289, 3843768 Website : http://www.menkokesra.go.id – e-mail : [email protected]

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA maka keadaan lingkungan hidup tersebut tidak dapat dikatakan sebagai terjadi Pencemaran. Definisi ini diambil dari Undang-undang No.23 Tahun 1997. “Panel Ilmiah” didefinisikan dalam Pasal 2.2(b). “Limbah Tailing” berarti limbah penggilingan hasil tambang yang dihasilkan PTNMR selama pengoperasian Tambang Mesel dan telah ditempatkan di dasar laut di Teluk Buyat sebelum tanggal 31 Agustus 2004, yaitu tanggal berhentinya pengoperasian penggilingan hasil tambang. 2. Program-program Pemantuan Lingkungan 2.1 Rencana Penutupan Tambang. Pemerintah menyetujui rencana penutupan tambang atas Tambang Mesel PTNMR pada tanggal 31 Desember 2002. Rencana penutupan tambang tersebut mencakup syarat-syarat tertentu mengenai pemantauan pasca-tambang, dan Perjanjian ini sama sekali tidak mengubah atau memodifikasi syarat-syarat tersebut. 2.2. Perpanjangan Program Pemantauan (a) Umum. PTNMR akan menyediakan pendanaan bagi: (i)

perancangan dan pelaksanaan program pemantauan lingkungan selama sepuluh tahun (“Program Pemantauan”) sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan syaratsyarat dalam Perjanjian ini; (ii) kajian yang dilakukan oleh Panel Ilmiah atas hasil Program Pemantauan untuk menentukan apakah telah terjadi Dampak Buruk terhadap Lingkungan. (b) Panel Ilmiah Independen. Dalam waktu paling lama 60 hari sejak tanggal berlakunya Perjanjian ini, PTNMR dan Pemerintah masing-masing akan menunjuk tiga ilmuwan untuk menjadi anggota dari panel ilmiah independen yang berjumlah enam orang (”Panel Ilmiah”). Kedua pihak tidak akan menunjuk karyawannya sendiri untuk menjadi anggota Panel Ilmiah ini kecuali bila secara tertulis disetujui oleh pihak lainnya dalam Perjanjian ini. Para calon anggota panel ini haruslah mereka yang diakui sebagai pakar dalam bidangnya. Jika salah satu pihak berkeberatan atas calon yang diajukan pihak lainnya dengan alasan bahwa calon yang diajukan tidak independen, atau karena ia merupakan karyawan dari pihak yang mencalonkannya, atau tidak diakui sebagai pakar dalam bidangnya, maka kedua pihak harus terlebih dulu berusaha menyelesaikan masalah keberatan tersebut secara musyawarah. Apabila penyelesaian secara musyawarah tidak menuntaskan masalah keberatan tersebut dalam waktu 90 hari sejak tanggal salah satu pihak memberikan pemberitahuan mengenai keberatannya atas calon yang diajukan, kepada pihak lainnya, perselisihan ini diselesaikan melalui proses sebagaimana ditentukan dalam Lampiran I. Seorang anggota Panel Ilmiah dapat mengundurkan diri sewaktu-waktu, dalam hal mana pihak yang menunjuknya berhak mengangkat anggota baru. Panel Ilmiah ini hanya berwenang untuk mengambil tindakan atau membuat Jalan Medan Merdeka Barat No. 3 Jakarta Pusat 10110, Telepon : 3459444 (Hunting), Fax 3453289, 3843768 Website : http://www.menkokesra.go.id – e-mail : [email protected]

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA keputusan-keputusan apabila keenam anggota Panel Ilmiah ini seluruhnya hadir dalam rapat, baik secara pribadi, melalui telepon atau berdasarkan surat kuasa kepada anggota lainnya. (c) Perselisihan diantara Anggota Panel Ilmiah. Semua perselisihan dan perbedaan pendapat yang timbul diantara para anggota Panel Ilmiah harus terlebih dahulu diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Jika kata mufakat bulat tidak tercapai mengenai suatu masalah (selain mengenai ada tidaknya Dampak Buruk terhadap Lingkungan, hal mana hanya dapat diselesaikan berdasarkan ketentuan Pasal 2.2 (f) di bawah ini), maka segala masalah yang biaya totalnya kurang dari 50.000 dolar Amerika diputuskan dengan suara terbanyak dari anggota Panel Ilmiah. Jika (i) dengan cara pengambilan suara ini tidak tercapai suara terbanyak, atau (ii) jika hal yang dipermasalahkan biayanya adalah sebesar 50.000 dolar Amerika atau lebih, maka Panel Ilmiah harus menyerahkan hal tersebut kepada kedua pihak. Jika kedua pihak mencapai kesepakatan mengenai penyelesaian atas masalah tersebut, maka kedua pihak wajib memberitahukan mengenai penyelesaian yang telah dicapai kepada Panel Ilmiah, dan Panel Ilmiah terikat untuk melaksanakan atau mematuhi hasil penyelesaian tersebut. Jika kedua pihak tidak dapat mencapai kesepakatan mengenai penyelesaian masalah tersebut dalam waktu 90 hari sejak tanggal salah satu pihak mengajukan masalah yang bersangkutan kepada Panel Ilmiah, maka masalah tersebut wajib diselesaikan dengan menggunakan metode penyelesaian perselisihan yang ditentukan dalam Lampiran I Perjanjian. Panel Ilmiah atau salah satu anggotanya tidak berhak untuk melakukan mediasi, arbitrase, gugatan atau mengajukan tuntutan lainnya yang melibatkan fasilitator pihak ketiga atau pihak ketiga yang bertindak sebagai pembuat keputusan, untuk menyelesaikan segala perselisihan, pertentangan, masalah atau perbedaan pendapat yang timbul diantara para anggota Panel Ilmiah. (d) Rancangan dan Pelaksanaan Program Pemantauan. Kementerian Negara Riset dan Teknologi (”Kementerian Ristek”) akan melakukan koordinasi mengenai pelaksanaan Program Pemantauan. Program Pemantauan dirancang oleh Panel Ilmiah, dan Panel Ilmiah berwenang untuk melakukan audit atas pengambilan contoh yang dikoordinasikan oleh Kementerian Ristek berdasarkan Program Pemantauan dan meminta dilakukannya perubahan atas tindakan dan prosedur jika diperlukan untuk menjaga integritas ilmiah Program Pemantauan tersebut. Kedua pihak sepakat bahwa adalah berguna bagi Pemerintah dan PTNMR untuk menyaksikan, jika hal ini memang dikehendaki oleh salah satu di antara kedua pihak, segala kegiatan Kementerian Ristek dan setiap orang atau badan yang secara nyata melakukan pengambilan contoh dan analisis laboratorium yang diperlukan dalam Program Pemantauan. Kedua pihak berhak untuk mengambil duplikat atas contoh yang sama untuk melakukan analisis konfirmatif. Karenanya Kementerian Ristek akan memberitahukan sebelumnya kepada kedua pihak dengan tenggang waktu sekurang-kurangnya tujuh hari sebelum dilakukannya segala kegiatan pengambilan contoh berdasarkan Program Pemantauan.

Jalan Medan Merdeka Barat No. 3 Jakarta Pusat 10110, Telepon : 3459444 (Hunting), Fax 3453289, 3843768 Website : http://www.menkokesra.go.id – e-mail : [email protected]

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA (e) Program Pemantauan (i)

Dengan mematuhi ketentuan-ketentuan dalam ayat di bawah ini, Panel Ilmiah wajib menetapkan ruang lingkup Program Pemantauan yang tidak terbatas pada setiap kajian yang harus dilakukan, contoh-contoh di lapangan yang diambil dan dievaluasi, dan frekuensi pengumpulan contoh tersebut.

(ii)

Panel Ilmiah wajib berkonsultasi dengan Pemerintah, Kementerian Ristek dan PTNMR selama penyiapan dan penyusunan Program Pemantauan, serta bila melakukan modifikasi terhadap Program Pemantauan. Pemerintah, PTNMR dan Kementerian Ristek masing-masing akan menunjuk satu orang sebagai kontak utama bagi Panel Ilmiah.

(iii)

Panel Ilmiah wajib mempersiapkan laporan tahunan yang berisi rangkuman hasil kajian yang dilakukan selama tahun tersebut dan hasil kajian dari contoh dan data lainnya yang dikumpulkan selama tahun yang bersangkutan. Laporan tahunan ini wajib disediakan untuk umum, dan atas permintaan PTNMR atau Pemerintah, Panel Ilmiah atau para anggotanya yang ditunjuk harus mempresentasikan laporan tahunan tersebut dalam forum terbuka untuk memastikan transparansi atas informasi dan data yang ada.

(iv)

Disadari bahwa hasil Program Pemantauan tersebut dapat mengindikasikan perlunya perubahan-perubahan dalam Program Pemantauan atau lingkup dan frekuensi pemantauan atau pengambilan contoh dapat dikurangi. Dengan tunduk pada keharusan untuk melakukan konsultasi sebagai ditentukan Pasal 2.2(e)(ii), Panel Ilmiah dari waktu ke waktu dapat melakukan modifikasi atas Program Pemantauan, termasuk komponen pemantauan dan pengambilan contoh.

(v)

Dalam waktu 90 hari terhitung tanggal efektifnya Perjanjian ini, kedua pihak bekerjasama menyusun prinsip-prinsip yang akan merinci aturan dan ketentuan yang menjadi dasar bagi Panel Ilmiah dalam melaksanakan tugas yang menjadi tanggungjawabnya (“Pedoman Prinsip”). Aturan dan ketentuan ini antara lain menetapkan frekuensi rapat, bentuk dari rapat tersebut, fasilitas pendukung bagi Panel Ilmiah, dan lain-lain. Kegiatan Panel Ilmiah dimulai segera setelah diselesaikannya penyusunan Pedoman Prinsip ini. Pedoman Prinsip dari waktu ke waktu dapat diubah dengan kesepakatan diantara kedua belah pihak.

(f) Dampak Buruk terhadap Lingkungan. Jika 50% atau lebih dari anggota Panel Ilmiah menetapkan, setiap saat dalam kurun waktu sepuluh tahun pelaksanaan Program Pemantauan, bahwa suatu potensi Dampak Buruk terhadap Lingkungan mungkin telah terjadi, maka Panel Ilmiah wajib memberitahukan hal ini kepada kedua pihak. Panel Ilmiah segera mengadakan pertemuan dengan kedua pihak untuk menentukan apakah telah benar-benar terjadi Dampak Buruk terhadap Lingkungan dan menentukan tindakan Jalan Medan Merdeka Barat No. 3 Jakarta Pusat 10110, Telepon : 3459444 (Hunting), Fax 3453289, 3843768 Website : http://www.menkokesra.go.id – e-mail : [email protected]

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA pemulihan apa yang diperlukan. Jika kedua pihak sepakat mengenai penyelesaian atas masalah tersebut, maka kedua pihak harus menginformasikan kesepakatan mereka kepada Panel Ilmiah. Jika kedua pihak tidak dapat mencapai kesepakatan mengenai penyelesaian masalah ini, baik mengenai adanya Dampak Buruk terhadap Lingkungan atau bentuk dari tindakan pemulihan yang diperlukan, maka metode penyelesaian perselisihan yang ditentukan dalam Lampiran I Perjanjian ini harus digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jika tercapai kesepakatan diantara kedua pihak atau jika ada keputusan arbitrase bahwa tindakan pemulihan diperlukan untuk melindungi lingkungan hidup Teluk Buyat, maka PTNMR terikat untuk melaksanakan tindakan pemulihan yang diperlukan tersebut. 3. Peningkatan Program-program Pemberdayaan Masyarakat Guna Pembangunan Yang Berkelanjutan 3.1. Program-program yang telah ada. Menyadari pentingnya masyarakat dimana PTNMR melakukan kegiatannya, PTNMR telah melakukan program-program pemberdayaan masyarakat yang substantif selama jangka waktu beroperasinya Tambang Mesel, dalam bidang-bidang pendidikan, proyek-proyek prasarana, gagasan kegiatan kesehatan, programprogram lingkungan hidup, dukungan bagi usaha kecil, pelatihan kerja, dan program-program pemberdayaan masyarakat lainnya. PTNMR telah mendirikan dan menyediakan dana bagi Yayasan Minahasa pada tahun 2000 serta menyiapkan pendanaan untuk kegiatan-kegiatan tertentu dalam rangka pemberdayaan masyarakat pasca-tambang di dalam rencana penutupan tambangnya. 3.2. Program Pemberdayaan Masyarakat. Pemerintah dan PTNMR berketetapan untuk meninggalkan warisan pasca penutupan tambang berupa kehidupan sosial yang lebih baik bagi masyarakat disekitar Tambang Mesel dengan menyelenggarakan program-program pemberdayaan masyarakat untuk pembangunan yang berkelanjutan. Untuk mencapai tujuantujuan ini, seluruh dana yang dikeluarkan PTNMR sesuai dengan Pasal 4.3 dibawah ini yang tidak digunakan dalam Program Pemantauan wajib digunakan untuk program-program bagi tersedianya keadaan kesehatan, pendidikan dan prasarana yang lebih baik di wilayah itu; memperbaiki keadaan ekonomi setempat dengan menyediakan kesempatan kerja yang lebih baik bagi penduduk; dan menyediakan dana abadi bagi kesejahteraan masyarakat tersebut. 4. Ketentuan Lain-lain 4.1. Penggunaan Perjanjian Secara Tidak Semestinya. Pemerintah menyadari adanya kekhawatiran yang mendalam dari PTNMR, mengingat adanya tuntutan pidana terhadap PTNMR dan Presiden Direkturnya mengenai pengoperasian Tambang Mesel, yang sekarang ini sedang berlangsung di Pengadilan Negeri Manado, dan bahwa Perjanjian ini dapat disalahtafsirkan sebagai sebuah pengakuan implisit bahwa kegiatan operasi PTNMR telah menyebabkan pencemaran lingkungan Teluk Buyat atau menyebabkan dampak kesehatan yang buruk terhadap penduduk setempat. Pemerintah mengakui bahwa Perjanjian ini tidak Jalan Medan Merdeka Barat No. 3 Jakarta Pusat 10110, Telepon : 3459444 (Hunting), Fax 3453289, 3843768 Website : http://www.menkokesra.go.id – e-mail : [email protected]

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA merupakan pengakuan oleh PTNMR atas adanya pencemaran lingkungan atau atas tanggungjawab lainnya yang berhubungan dengan Tambang Mesel dan Limbah Tailing; dan bahwa kedua pihak sepakat membuat Perjanjian sebagai bukti iktikad baik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat-masyarakat di Tambang Mesel. Pemerintah berjanji tidak akan mengajukan tuntutan apa pun dan dengan cara apa pun, untuk tafsiran Perjanjian ini sebagai pengakuan oleh PTNMR bahwa PTNMR telah menyebabkan dampak buruk pada lingkungan Teluk Buyat atau telah menyebabkan dampak kesehatan yang buruk terhadap penduduk setempat. 4.2. Pengelolaan Program. Dalam waktu 90 hari setelah tanggal Perjanjian ini (atau perpanjangannya, jika para pihak sepakat mengenai perlunya hal ini), kedua pihak akan mendirikan suatu Yayasan atau badan hukum lainnya yang bertujuan untuk mengkoordinasikan pembangunan dan pelaksanaan, serta untuk membiayai programprogram pemberdayaan masyarakat yang dimaksud dalam Pasal 3.2 di atas dan untuk membiayai perancangan, pemantauan dan pelaksanaan Program Pemantauan. Badan Hukum tersebut akan mengendalikan dana yang dibayar PTNMR berdasarkan Pasal 4.3 dibawah ini dan berdasarkan Anggaran Dasarnya atau prinsip-prinsip yang mengatur lainnya, akan berisikan kewajiban bahwa dana tersebut hanya akan digunakan untuk program-program pemberdayaan masyarakat dan Program Pemantauan. Kedua pihak sepakat untuk membuat peraturan sesuai dengan hukum yang berlaku untuk mengatur pengangkatan pengurus Badan Hukum tersebut yang berisikan wakil-wakil dari, tetapi tidak terbatas pada, pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten serta dari PTNMR. 4.3. Pembiayaan. Dalam waktu sepuluh hari sejak penandatanganan Perjanjian ini, PTNMR akan mentransfer ke Escrow Account sejumlah 12.000.000 Dollar Amerika Serikat (“Dana Awal”). Jika permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri tidak dicabut dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam Pasal 4.5, Escrow Agent wajib serta merta mengembalikan Dana Awal kepada PTNMR dan Perjanjian ini berakhir dan dianggap batal demi hukum sejak dari awalnya (ab initio). Pencabutan permohonan banding terhadap putusan sela atas Gugatan Perdata tersebut dilakukan setelah ada bukti sah dari bank yang bersangkutan bahwa Dana Awal tersebut telah ditransfer atau diterima. Apabila kedua pihak setuju bahwa permohonan banding tersebut telah dicabut, maka dengan diterimanya instruksi tertulis dari Pemerintah dan PTNMR, dan setelah didirikannya Badan Hukum dan dibukanya rekening bank atas nama Badan Hukum tersebut, Escrow Agent harus mentransfer Dana Awal dari Escrow Account ke rekening bank Badan Hukum tersebut. Bunga yang diperoleh atas Dana Awal selama ditempatkan di Escrow Account juga akan ditransfer ke rekening bank dari Badan Hukum tersebut. Selanjutnya pada tahun kelima hingga tahun kesepuluh terhitung tanggal penandatanganan Perjanjian ini, PTNMR akan mentransfer sejumlah 3.000.000 Dollar Amerika Serikat ke rekening bank dari Badan Hukum tersebut. Badan Hukum ini wajib menggunakan Dana Awal dan dana-dana yang dikirim berikutnya, berikut bunga yang terkumpul atas dana-dana ini atas penempatannya di rekening bank Badan Hukum tersebut, untuk membiayai program-program pemberdayaan masyarakat dan pelaksanaan Program Pemantauan. Jalan Medan Merdeka Barat No. 3 Jakarta Pusat 10110, Telepon : 3459444 (Hunting), Fax 3453289, 3843768 Website : http://www.menkokesra.go.id – e-mail : [email protected]

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 4.4. Wewenang Untuk Menandatangani Perjanjian Ini. Masing-masing pihak menyatakan serta menjamin bahwa setiap individu yang menandatangani Perjanjian ini atas nama pihaknya berwenang penuh untuk melakukan penandatanganan tersebut dan untuk mengikat pihak tersebut kedalam Perjanjian ini. Pemerintah lebih lanjut menyatakan serta menjamin bahwa Perjanjian ini mengikat semua instansi Pemerintah, termasuk tetapi tidak terbatas pada instansi pemerintah daerah provinsi dan instansi pemerintah daerah kabupaten. 4.5. Pencabutan Permohonan Banding terhadap Putusan Sela atas Gugatan Perdata. (a) Pemerintah akan mengajukan permohonan tertulis kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Pengadilan Tinggi Jakarta bahwa Pemerintah mencabut permohonan bandingnya atas putusan sela Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tertanggal 15 November 2005. Pemerintah setuju untuk tidak melanjutkan lagi Gugatan Perdata tersebut. (b) Permohonan banding terhadap putusan sela atas Gugatan Perdata akan dicabut oleh Pemerintah dalam waktu 10 hari setelah penandatanganan Perjanjian ini. Apabila permohonan banding terhadap putusan sela atas Gugatan Perdata tersebut tidak dicabut dalam waktu 10 hari setelah penandatanganan Perjanjian ini (atau jangka waktu yang lebih panjang bila diperlukan untuk mengatasi masalah teknis berkenaan dengan prosedur pengadilan yang berada diluar kendali salah satu pihak, perpanjangan mana memerlukan persetujuan kedua pihak), maka kedua pihak berhak untuk mengakhiri Perjanjian ini. 4.6 Pembebasan dan Janji-janji. Sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku di Indonesia pada saat dibuatnya Perjanjian ini, Pemerintah, atas nama dirinya sendiri dan atas nama seluruh instansi dan aparatnya (baik ditingkat pusat, provinsi, kabupaten atau kota, desa setempat) dengan ini untuk selamanya membebaskan dan melepaskan PTNMR dan para wakilnya, kuasanya, afiliasinya, pemegang sahamnya, direkturnya, komisarisnya, karyawannya, dan penasehat hukumnya, baik yang sekarang mau pun yang sebelumnya (“Pihak-Pihak Yang Dibebaskan”) dari segala kewajiban, tuntutan dan ganti rugi dalam bentuk apa pun, baik yang diketahui mau pun yang tidak diketahui, yang didasarkan pada teori tanggung jawab apapun, termasuk teori tanggung jawab berdasarkan perikatan, perbuatan melawan hukum dan Undang-undang, yang secara bagaimanapun berhubungan dengan hal-hal yang disebutkan dalam Gugatan Perdata (sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1). Pemerintah, atas nama dirinya sendiri dan atas nama seluruh instansi dan aparatnya (baik ditingkat pusat, provinsi, kabupaten atau kota, desa setempat), berjanji untuk tidak mengajukan tuntutan hukum lainnya dalam bentuk apa pun, baik gugatan Tata Usaha Negara, Perdata atau lainnya, terhadap Pihak-Pihak Yang Dibebaskan, yang secara bagaimanapun berhubungan dengan hal-hal yang disebutkan dalam Gugatan Perdata. Kementerian dan Departemen-departemen Pemerintah yang menjadi pihak dalam Perjanjian ini akan memberi indemnitas dan membebaskan Pihak-Pihak Yang Dibebaskan dari segala kewajiban, tuntutan dan ganti rugi, biaya dan pengeluaran lainnya yang berhubungan dengan atau sebagai akibat dari setiap gugatan yang diajukan yang dilarang oleh ketentuan kesepakatan dalam kalimat sebelumnya. Meskipun telah diatur secara khusus dalam Perjanjian ini, (i) Pemerintah dapat Jalan Medan Merdeka Barat No. 3 Jakarta Pusat 10110, Telepon : 3459444 (Hunting), Fax 3453289, 3843768 Website : http://www.menkokesra.go.id – e-mail : [email protected]

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA mengajukan gugatan sesuai dengan mekanisme penyelesaian perselisihan yang ditetapkan dalam Perjanjian ini untuk menegakkan hak-haknya dan kewajiban-kewajiban PTNMR sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian ini, dan (ii) klausula ini tidak menimbulkan kewajiban bagi Pemerintah untuk menghentikan perkara pidana yang tengah berlangsung di Pengadilan Negeri Manado (“Perkara Pidana”). 4.7 Pengakhiran. Kecuali untuk Pasal 4.6 dan Pasal 4.13 yang akan tetap berlaku meskipun Perjanjian ini batal atau diakhiri, Perjanjian ini akan berakhir pada kesempatan pertama yang terjadi atas salah satu yang disebutkan di bawah ini: (a) tanggal saat PTNMR memberi pemberitahuan untuk mengakhiri Perjanjian ini berdasarkan Pasal 4.5(b); (b) tanggal saat kedua pihak sepakat untuk mengakhiri Perjanjian ini; (c) tanggal yang jatuh tepat pada 10 tahun setelah tanggal penandatanganan Perjanjian ini sebagaimana disebutkan pertama di atas; atau (d) satu hari sebelum berakhirnya tahun pertama Perjanjian ini, jika salah satu pihak melanggar ketentuan yang bersifat material atau penting dalam Perjanjian ini dan pihak yang satunya (yaitu pihak yang tidak melanggar) mengirimkan pemberitahuan pengakhiran dalam waktu 30 hari sebelum berakhirnya tahun pertama Perjanjian ini. Dengan terjadinya pengakhiran terhadap Perjanjian ini, Panel Ilmiah dibubarkan dan tidak lagi melakukan segala kegiatan dan Badan Hukum yang dibentuk berdasarkan Perjanjian ini dapat melanjutkan kegiatannya sampai pada saat seluruh dana yang diberikan kepada Badan Hukum oleh PTNMR, termasuk bunga yang diperoleh atas dana tersebut, telah digunakan untuk program-program pemberdayaan masyarakat yang ditetapkan dalam Pasal 3.2. Dalam hal Perjanjian ini diakhiri berdasarkan Pasal 4.5(b), PTNMR tidak mempunyai kewajiban untuk melakukan pembayaran apapun berdasarkan Perjanjian ini. Apabila Perjanjian ini diakhiri sewaktu-waktu selama jangka waktu sepuluh tahun yang disebutkan dalam Perjanjian ini, PTNMR tidak diwajibkan untuk menyediakan dana yang seharusnya dibayarkan pada tahun kelima hingga tahun kesepuluh setelah penandatanganan Perjanjian ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.3 Perjanjian ini. 4.8 Pemberitahuan-pemberitahuan. Segala pemberitahuan dan komunikasi lainnya yang diberikan berdasarkan Perjanjian ini wajib dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung ke pihak yang bersangkutan, atau melalui jasa kurir sehari-semalam (overnight, courier services), melalui pos tercatat atau melalui faksimili, sebagai berikut: a. jika kepada Pemerintah, kepada: Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Jl. Medan Merdeka Barat No.3 Jakarta Pusat 10110 Indonesia Jalan Medan Merdeka Barat No. 3 Jakarta Pusat 10110, Telepon : 3459444 (Hunting), Fax 3453289, 3843768 Website : http://www.menkokesra.go.id – e-mail : [email protected]

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Telepon: (021) 345 3055 Faksimili: (021) 3483 2049 b. jika kepada PTNMR PT Newmont Minahasa Raya Menara Rajawali, Lantai 26 Jl. Mega Kuningan Lot #5.1 Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan 12950 Indonesia U.p.: Presiden Direktur Telepon: (021) 5799 4600 Faksimili: (021) 576 1464 Setiap pihak dapat mengubah alamatnya atau nomor faksimilinya dan alat telekomunikasi lainnya, dengan memberitahukan kepada pihak lainnya dalam Perjanjian ini. Segala pemberitahuan dan komunikasi lainnya yang diberikan kepada salah satu pihak dalam Perjanjian ini dianggap telah disampaikan pada tanggal penerimaannya. 4.9

Hukum yang Berlaku. Perjanjian ini ditafsirkan sesuai dengan dan diatur menurut hukum Indonesia. Para pihak mengesampingkan Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia sepanjang disyaratkannya persetujuan pengadilan terlebih dahulu untuk membatalkan atau mengakhiri Perjanjian ini lebih awal dan sepanjang Pasal 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia dapat ditafsirkan sebagai tidak memungkinkan adanya keputusan-keputusan pengadilan untuk diperolehnya pelaksanaan Perjanjian ini dan ganti rugi, para pihak setuju mengesampingkan hak-hak untuk mengajukan penafsiran demikian.

4.10 Perjanjian Yang Lengkap. Perjanjian ini berisikan keseluruhan Perjanjian di antara kedua pihak dan menggantikan setiap dan semua persetujuan atau kesepahaman sebelumnya diantara para pihak berkenaan dengan hal-hal pokok Perjanjian ini. Dokumen ini merupakan suatu kesatuan dan tidak akan diubah kecuali berdasarkan suatu dokumen tertulis yang ditandatangani oleh masing-masing pihak. 4.11 Bahasa Yang Berlaku. Perjanjian ini dapat diterjemahkan ke dalam Bahasa Inggris oleh masing-masing pihak, tetapi yang berlaku dan sah dalam Perjanjian ini sebagaimana ditulis dalam Bahasa Indonesia. 4.12 Pengungkapan kepada Publik. Keadaan-keadaan untuk dan isi dari publikasi pertama dan pengumuman pertama dari Perjanjian ini dan isinya merupakan hal yang wajib terlebih

Jalan Medan Merdeka Barat No. 3 Jakarta Pusat 10110, Telepon : 3459444 (Hunting), Fax 3453289, 3843768 Website : http://www.menkokesra.go.id – e-mail : [email protected]

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dulu disepakati kedua pihak. Setelah publikasi pertama dan pengumuman pertama, Perjanjian ini dan isinya dapat diungkapkan kepada siapa pun oleh masing-masing pihak. 4.13 Penyelesaian Perselisihan. Segala perselisihan, kontroversi, dan tuntutan yang timbul dari atau sehubungan dengan Perjanjian ini, termasuk mengenai keabsahan, wanprestasi atau pengakhiran atas Perjanjian ini, akan diselesaikan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam Lampiran I Perjanjian ini. Mengenai perselisihan yang timbul dari pembahasan oleh Panel Ilmiah, mekanisme dalam Lampiran I wajib diawali dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam Pasal 2.2(c) di atas. Untuk jelasnya, terdapat Bagan Alur Penyelesaian Perselisihan yang dilampirkan pada Perjanjian ini sebagai Lampiran III. Dipahami bahwa setelah Badan Hukum yang diuraikan dalam Pasal 4.2 telah didirikan dan berfungsi maka setiap perselisihan, kontroversi dan tuntutan yang timbul sehubungan dengan kelangsungan usaha Badan Hukum ini tidak tunduk pada mekanisme penyelesaian perselisihan yang diatur dalam Lampiran I. 4.14 Jaminan Newmont. Lampiran II berisi penanggungan (guarantee) dari Newmont Mining Corporation. 4.15 Transaksi Perdata. Kedua pihak sepakat dan menegaskan bahwa Perjanjian ini merupakan transaksi perdata yang dibuat diantara mereka, dengan tidak mengurangi kewenangan atau kekuasaan Pemerintah sebagai lembaga hukum publik, namun demikian dalam Perjanjian ini Pemerintah melaksanakan tugasnya yang bergerak dalam hubungan hukum perdata. 4.16 Lampiran-lampiran. Lampiran-lampiran dari Perjanjian ini dimasukkan menjadi bagian integral yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini. SEBAGAI KESAKSIAN DARI HAL-HAL DI ATAS, para pihak telah menandatangani Perjanjian ini melalui wakilnya yang sah pada tanggal yang pertama disebut di atas.

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PT. NEWMONT MINAHASA RAYA

ttd

ttd

Oleh:

______________________________ Aburizal Bakrie Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat

Oleh:

______________________________ Robert J. Gallagher Komisaris (berdasarkan Keputusan Direksi)

Jalan Medan Merdeka Barat No. 3 Jakarta Pusat 10110, Telepon : 3459444 (Hunting), Fax 3453289, 3843768 Website : http://www.menkokesra.go.id – e-mail : [email protected]

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Lampiran I – Mekanisme Penyelesaian Perselisihan 1. Dalam hal terjadi perselisihan, kontroversi, atau gugatan yang timbul dari atau sehubungan dengan Perjanjian ini, atau wanprestasi, pengakhiran atau ketidakabsahan Perjanjian ini (“Perselisihan”), para pihak akan mempertimbangkan untuk menyelesaikan Perselisihan itu dengan menggunakan konsiliasi sesuai dengan UNCITRAL Conciliation Rules yang berlaku saat ini (“UNCITRAL Conciliation Rules”). Konsiliasi diawali dengan undangan tertulis dari pihak yang satu kepada pihak lainnya. 2. Jika salah satu pihak tidak ingin menggunakan atau melanjutkan penggunaan konsiliasi, dan memberitahukan hal ini secara tertulis kepada pihak lainnya, atau konsiliasi tidak menyelesaikan Perselisihan dalam waktu 60 hari setelah diterimanya surat undangan untuk melakukan konsiliasi, atau jangka waktu tambahan sebagaimana disepakati oleh para pihak secara tertulis, maka Perselisihan harus diajukan kepada dan diselesaikan pada tingkat final oleh arbitrase sesuai dengan UNCITRAL Arbitration Rules yang berlaku saat ini (“UNCITRAL Arbitration Rules”). 3. Jumlah arbiter adalah tiga (3) yang akan diangkat sesuai ketentuan UNCITRAL Arbitration Rules. 4. Pihak yang berwenang untuk melakukan pengangkatan (appointing authority) berdasarkan ketentuan UNCITRAL Arbitration Rules adalah Ketua (Chairman) dari Singapore International Arbitration Centre (“SIAC”). 5. Bahasa yang digunakan dalam konsiliasi dan arbitrase adalah Bahasa Inggris. 6. Tempat arbitrase adalah di Singapura. 7. Diajukannya Perselisihan kepada arbitrase tidak merupakan alasan bagi para pihak untuk tidak melanjutkan pelaksanaan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, kecuali dalam hal suatu pengakhiran Perjanjian ini secara sah berdasarkan ketentuan-ketentuan Perjanjian ini.

Jalan Medan Merdeka Barat No. 3 Jakarta Pusat 10110, Telepon : 3459444 (Hunting), Fax 3453289, 3843768 Website : http://www.menkokesra.go.id – e-mail : [email protected]

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III – BAGAN ALUR PENYELESAIAN PERSELISIHAN Masalahmasalah

Bukan

Tidak Apakah kedua pihak menunggu untuk melakukan konsiliasi?

Masalahmasalah Panel Ilmiah?

Ya

Ya Tidak

Apakah masalah Dampak Buruk terhadap Lingkungan?

Tidak

Apakah konsiliasi berhasil?

Ya

Ya

Arbitrase Selesai Selesai

Ya

Apakah ada keputusan suara mayoritas?

Ya

Apakah masalah ini kurang dari $50.000?

Selesai Tidak

Tidak Apakah para pihak setuju?

Tidak

Ya Selesai Apakah para pihak setuju?

Tidak Ya Selesai

Jalan Medan Merdeka Barat No. 3 Jakarta Pusat 10110, Telepon : 3459444 (Hunting), Fax 3453289, 3843768 Website : http://www.menkokesra.go.id – e-mail : [email protected]