PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini
:
Nama
:
Drs. SENO SAMODRO.
Jabatan
:
Bupati Boyolali.
Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah
seperti
yang
telah
ditetapkan
dalam
dokumen
perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target tersebut menjadi tanggungjawab kami.
Boyolali,
Pebruari 2016
BUPATI BOYOLALI,
Drs. SENO SAMODRO Perjanjian Kinerja Kabupaten Boyolali Tahun 2016
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 KABUPATEN BOYOLALI
No
Indikator kinerja
Sasaran Strategis
1
2
1
Meningkatnya penyaluran permodalan kepada UMKM dan Koperasi
3
1 Meningkatnya jumlah Koperasi yang dapat mengakses kredit / melakukan kerja sama pembiayaan dengan bank. 2 Kerja sama pembiayaan yang melibatkan bank dan lembaga keuangan / pembiayaan lainnya (MoU) 3 Penyaluran kredit UMKM oleh BUMD 4 Terbentuknya kerja sama dengan pola kemitraan antara pengusaha besar baik PMDN dan non fasilitas dengan UKM dan koperasi.
2
Meningkatnya produktivitas dan skala usaha UMKM dan Koperasi
5 Jumlah UMKM dan Koperasi yang meningkat produktivitasnya 6 Persentase usaha mikro yang berkembang menjadi usaha kecil formal 7 Peningkatan jumlah penyerapan tenaga kerja oleh Koperasi dan UKM 8 Persentase koperasi yang aktif 9 Penigkatan jumlah produksi UMKM
3
4
5
7
4
324 UMKM & Koperasi 1 kemitraan 22,6 milyar Rp 1 Kemitraan
265 UMKM & Koperasi 205 Usaha mikro 96.386 naker 80 % 755 juta Rp
Koordinator SKPD Pengampu 9
Dinkop dan UMKM Dinkop dan UMKM Bag. Perekonomian Dinkop dan UMKM Dinkop dan UMKM Dinkop dan UMKM Dinkop dan UMKM Dinkop dan UMKM Dinkop dan UMKM Dinkop dan UMKM
Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan kualitas layanan lembaga keuangan mikro (LKM), termasuk LKM yang berbadan hukum koperasi.
10 Meningkatnya jumlah KSP/KJKS dan LKM yang laporan keuangannya dinilai sehat/cukup sehat.
110 koperasi
11 Persentase Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UEDSP) yang sehat
83 %
Tersedianya sarana prasarana dan terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi sektor industri dan perdagangan
12 Meningkatnya mutu pelayanan yang diukur dari indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perijinan usaha
82 skor
BPMP2T
13 Meningkatnya jumlah sarpras perdagangan (toko, kios, los, kantor, MCK, TPS, mushola, dll) yang representetif
70 unit
Disperindag
Meningkatnya pertumbuhan sektor industri manufaktur dan perdagangan yang disertai dengan terciptanya lapangan kerja produktif
14 Laju pertumbuhan PDRB sektor industri manufaktur
Bapermasdes
7%
Bappeda
17 %
Bappeda
16 Laju pertumbuhan PDRB sektor perdagangan
6%
Bappeda
17 Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB
27 %
Bappeda
130.000 $ (000)
Disperindag
99 %
Disperindag
15 Kontribusi sektor industri manufaktur terhadap PDRB
18 Nilai Ekspor barang 19 Meningkatnya volume ekspor produk manufaktur terhadap total ekspor daerah
6
Target
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan membaiknya pendapatan perkapita
20 Laju pertumbuhan ekonomi
6%
Bappeda
21 PDRB 22 Meningkatnya pendapatan perkapita 23 Indeks Williamson
6 Rp trilyun 6 Rp juta 0
Bappeda Bappeda Bappeda
Terpenuhinya kecukupan pangan yang bermutu dan terjangkau
24 Meningkatnya ketersediaan pangan utama (beras) per tahun (dalam Kg) dibandingkan kebutuhan konsumsi penduduk
1 kg/kg
25 Meningkatnya pola pangan harapan (PPH) 26 Meningkatnya jumlah cadangan lumbung pangan masyarakat desa 27 Persentase tertanganinya daerah-daerah (kecamatan) yang terkena rawan pangan (%)
Perjanjian Kinerja Kabupaten Boyolali Tahun 2016
88 nilai
BKP3
BKP3
730 ton gabah
BKP3
100 %
BKP3
1
No
Indikator kinerja
Sasaran Strategis
Target
Koordinator SKPD Pengampu
1
2
4
9
1 8
Meningkatnya penyaluran Efisiensi dan permodalan kepada efektifitas distribusi UMKM dan Koperasi pangan
28 Terpantaunya pola dan jalur distribusi pangan kab Boyolali
19 kec
BKP3
9
Meningkatnya akses masyarakat terhadap kebutuhan teknologi pangan dan pemanfaatannya
29 Meningkatnya jumlah kelompok tani yang menerapkan sistem jaminan mutu usaha pasca panen dan pengolahan.
40 KWT
BKP3
Meningkatnya jumlah produksi dan produktivitas peternakan dan perikanan serta diversifikasi bahan pangan
31 Mempertahankan rata-rata produksi susu sapi perah (liter/tahun)
10
3
30 Persentase kelompok tani dan kelompok usaha tradisional penerima bantuan alat teknologi tepat guna (TTG) yang meningkat pendapatannya
32 Jumlah produksi daging 33 Jumlah produksi telur 34 Persentase kawasan perikanan budidaya yang sehat
50 %
Bapermasdes
36,42 juta liter
Disnakkan
8.926 ton
Disnakkan
10.242 ton
Disnakkan
70 %
Menurunnya angka kesakitan ternak (morbiditas)
Disnakkan Disnakkan
35 - Ternak besar
<3%
Disnakkan
36 - Ternak kecil
<5%
Disnakkan
< 15 %
Disnakkan
37 - Ternak unggas Menurunnya angka kematian ternak (mortalitas)
Disnakkan
38 - Ternak besar
<0,8 %
Disnakkan
39 - Ternak kecil
<1,2 %
Disnakkan
40 - Ternak unggas
<10 %
Disnakkan
Meningkatnya populasi ternak (dirinci)
Disnakkan
41 - Sapi Potong
90,69 ribu ekor
Disnakkan
42 - Sapi Perah
64,83 ribu ekor
Disnakkan
171,70 ribu ekor
Disnakkan
1.249,73 ribu ekor
Disnakkan
45 - Ayam Pedaging
312,18 ribu ekor
Disnakkan
46 - Ayam Petelur
728,42 ribu ekor
Disnakkan
47 - Itik
133,93 ribu ekor
Disnakkan
43 - Kambing dan Domba 44 - Ayam Buras
Meningkatnya produksi ikan
Disnakkan
48 - Produksi budi daya
7.050 ton
Disnakkan
49 - Produksi tangkap
1.094 ton
Disnakkan
50 Terpenuhinya kebutuhan benih ikan (%)
50 %
Disnakkan
51 - Produksi benih ikan
33 juta ekor
Disnakkan
52 Meningkatnya kelompok pembudidaya ikan
13 Kelompok
Disnakkan
53 Meningkatnya konsumsi ikan
14 kg/kapita/th
Disnakkan
54 Cakupan poktan yang mendapatkan layanan penyuluhan dan menerapkan rekomendasi
90 %
BKP3
55 Mempertahankan persentase kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB 56 Laju pertumbuhan produksi sektor pertanian
34 %
Bappeda
2%
Bappeda
107 %
Bappeda
57 Meningkatnya nilai tukar petani
Perjanjian Kinerja Kabupaten Boyolali Tahun 2016
2
No
Sasaran Strategis
1
2
Indikator kinerja 3
Target 4
Koordinator SKPD Pengampu 9
111 Meningkatnya sistem penyaluran pembangunan permodalan kepada perkebunan melalui UMKM dan Koperasi diversifikasi teknologi, sumber daya dan produksi serta berkembangnya sistem agribisnis dengan mengintegrasikan kegiatan usaha tani
58 Meningkatkannya jumlah usaha pengolahan hasil peternakan dan perikanan
12
Semakin mudahnya akses petani dalam mengakses permodalan untuk pengembangan agribisnis pertanian
59 Terbentuknya kelembagaan usaha tani dalam rangka peningkatan nilai tambah daya saing & ekspor
2 lembaga
Dipertanbunhut
13
Terpeliharanya pasokan air untuk pertanian dan semakin memadainya infrastruktur (fisik dan non fisik) di sektor pertanian
60 Penambahan/ penumbuhan kelompok P3A (Perkumpulan Petani Pemakai Air)
3 kelompok
Dipertanbunhut
14
Semakin tingginya produksi dan produktivitas hasil pertanian dengan rendahnya laju alih fungsi lahan pertanian subur.
56 Klp/ org
Disnakkan
61 Penambahan/ perbaikan jaringan irigasi desa (JIDES) 15 unit pertahun. 62 Penambahan/ pembangunan embung 2 unit pertahun.
35 unit
Dipertanbunhut
4 unit
Dipertanbunhut
63 Penambahan/ pembuatan sumur pantek 15 unit pertahun.
10 unit
Dipertanbunhut
Meningkatnya jumlah produksi bahan pangan pokok, meliputi : 64 1. padi sawah
Dipertanbunhut 273.516 ton
Dipertanbunhut
11.032 ton
Dipertanbunhut
66 3. jagung
135.046 ton
Dipertanbunhut
67 4. kedele
6.728 ton
Dipertanbunhut
68 5. kacang tanah
2.855 ton
Dipertanbunhut
69 6. ubi kayu
102.179 ton
Dipertanbunhut
70 7. ubi jalar
421 ton
Dipertanbunhut
65 2. padi ladang
Meningkatnya jumlah produksi holtikultura buah-buahan, meliputi : 71 1. Durian
Dipertanbunhut 32.271 kuintal
Dipertanbunhut
72 2. Mangga
206.604 kuintal
Dipertanbunhut
73 3. Pepaya
120.000 kuintal
Dipertanbunhut
74 4. Pisang
110.105 kuintal
Dipertanbunhut
26.478 kuintal
Dipertanbunhut
75 5. rambutan
Dipertanbunhut
Meningkatnya jumlah produksi holtikultura sayuran, meliputi : 32.000 kuintal
Dipertanbunhut
77 2. Kobis
135.657 kuintal
Dipertanbunhut
78 3. Cabe rawit
210.000 kuintal
Dipertanbunhut
79 4. Tomat
14.706 kuintal
Dipertanbunhut
80 5. Wortel
109.075 kuintal
Dipertanbunhut
76 1. Bawang Merah
Dipertanbunhut
Meningkatnya produktifitas tanaman pangan utama : 81 1. padi sawah
59 ku/ha
Dipertanbunhut
82 2. padi ladang
40 ku/ha
Dipertanbunhut
83 3. jagung
50 ku/ha
Dipertanbunhut
84 4. kedele
14 ku/ha
Dipertanbunhut
85 5. kacang tanah
13 ku/ha
Dipertanbunhut
Perjanjian Kinerja Kabupaten Boyolali Tahun 2016
3
No
Indikator kinerja
Sasaran Strategis
1
2
1
Meningkatnya penyaluran permodalan kepada UMKM dan Koperasi
Target
3
4
203 ku/ha
Dipertanbunhut
87 7. ubi jalar
105 ku/ha
Dipertanbunhut Dipertanbunhut
Meningkatnya produktifitas tanaman holtikultura sayuran : 95 ku/ha
Dipertanbunhut
110 ku/ha
Dipertanbunhut
85 ku/ha
Dipertanbunhut
91 4. Tomat
106 ku/ha
Dipertanbunhut
92 5. Wortel
115 ku/ha
Dipertanbunhut
89 2. Kobis 90 3. Cabe rawit
Dipertanbunhut
Meningkatnya produksi komoditas perkebunan : 93 1. tebu 94 2. tembakau rajangan 95 3. tembakau asepan 96 4. cengkeh
32.400 Ton tebu 2.115 Ton rajangan 702 Ton 250
97 5. lada
12
98 6. kopi
120
99 7. Kelapa 100 8. Nilam
101 9. Kenanga
Meningkatnya pemanfaatan teknologi dalam pengolahan serta berkembangnya sistem agribisnis dengan pengintegrasian kegiatan usahatani
9
86 6. ubi kayu
88 1. Bawang Merah
15
Koordinator SKPD Pengampu
17.400 275
10
asepan Ton bunga kering Ton biji kering Ton biji kering ribu butir kelapa Kuintal daun kering kuintal minyak kenanga
Dipertanbunhut Dipertanbunhut Dipertanbunhut Dipertanbunhut Dipertanbunhut Dipertanbunhut Dipertanbunhut Dipertanbunhut
Dipertanbunhut
Dipertanbunhut
Meningkatnya persentase luas lahan yang menggunakan benih/bibit varietas unggul : 102 1. padi sawah
91 %
Dipertanbunhut
103 2. jagung
90 %
Dipertanbunhut
104 3. kedele
88 %
Dipertanbunhut
105 Bertambahnya kelompok petani yg telah mengintegrasikan usahataninya
60 kelompok tani
Dipertanbunhut Dipertanbunhut
Semakin tingginya pemanfaatan teknologi dan bertambahnya jumlah kelompoktani yang menerapkan teknologi penanganan segar produk pertanian : 106 1. hortikultura sayuran 107 2. hortikultura buah
16
Tingginya peran kelembagaan petani sebagai pusat pemberdayaan masyarakat petani
108 Meningkatnya cakupan kelompok tani yang mendapatkan mengembangkan dana BPLM
17
Semakin tingginya kewaspadaan masyarakat terhadap bencana kebakaran serta terpeliharanya kelestarian sumber daya hutan
109 Tersedianya sarana prasarana Pos Jaga pengamanan dan perlindungan hutan yang memadai
Perjanjian Kinerja Kabupaten Boyolali Tahun 2016
3 kelompok tani 3 kelompok tani
Dipertanbunhut
20 kelompok BPLM
Dipertanbunhut
4 unit
Dipertanbunhut
Dipertanbunhut
4
No
Indikator kinerja
Sasaran Strategis
Target
Koordinator SKPD Pengampu
1
2
1 18
Meningkatnya Semakin tingginya penyaluran hasil pemanfaatan permodalan kepada hutan non kayu untuk UMKM dan Koperasi kesejahteraan masyarakat sekitar hutan, termasuk pengawasan dan penegakan hukum
110 Persentase lembaga masyarakat desa hutan (LMDH) yang aktif 111 Cakupan penyuluhan kehutanan terhadap lembaga kehutanan masyarakat
Semakin rendahnya luasan lahan kritis melalui rehabilitasi serta semakin tingginya luasan kawasan hutan milik rakyat. Semakin baiknya sistem pengelolaan hutan termasuk pengawasan dan penegakan hukum
21
Semakin rendahnya pemanfaatan sumberdaya hutan dan lahan secara berlebihan
117 Meningkatnya volume peredaran hasil hutan yang dapat dikendalikan
22
Meningkatnya penerimaan negara bukan pajak pada sektor kehutanan
118 Meningkatnya setoran PSDH dari wajib bayar ( Perhutani )
23
Tersedianya prasarana dan sarana permukiman yang memadai
119 Rasio rumah layak huni
88 %
Bapermasdes
120 Persentase rumah tinggal yang mempunyai penerangan listrik 121 Cakupan rumah tangga pengguna air bersih
85 %
DPU ESDM
177.898 rumah
DPU ESDM
76 %
Disdikpora
19
20
24
Meningkatnya perluasan akses pendidikan dalam masyarakat
3
4
9
80 %
Dipertanbunhut
80 %
Dipertanbunhut
112 Rasio hutan dan lahan kritis yang direhabilitasi
62 %
Dipertanbunhut
113 Pengkayaan hutan rakyat 700 ha. Peningkatan
475 ha
Dipertanbunhut
18.840 batang
Dipertanbunhut
115 Terselenggaranya sosialisasi peraturan pemanfaatan hasil hutan hingga 19 kecamatan
10 kec
Dipertanbunhut
116 Meningkatnya industri hasil hutan kayu yang berijin
23 industri
Dipertanbunhut
114 Penghijauan lingkungan 188.000 batang di 19 kecamatan
122 Angka PAUD (% jumlah siswa TK/RA/Penitipan anak dibandingkan jumlah anak usia 4-6 tahun)
10.000 M³
400 Juta rupiah
Dipertanbunhut
Dipertanbunhut
101 %
Disdikpora
124 APK SMP/MTs & Paket B
98 %
Disdikpora
125 APK SMA/MA/SMK & Paket C
70 %
Disdikpora
126 APM SD/MI dan Paket A
85 %
Disdikpora
127 APM SMP/MTs dan Paket B
73 %
Disdikpora
128 APM SMA/MA/SMK & Paket C
49 %
Disdikpora
129 APS SD/MI
0 %
Disdikpora
130 APS SMP/MTs
0 %
Disdikpora
123 APK SD/MI & Paket A
0 %
Disdikpora
132 Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs
100 %
Disdikpora
133 Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/MA/SMK
100 %
Disdikpora
131 APS SMA/MA/SMK
Disdikpora
Ratio murid dgn kelas 134 SD/MI
18 orang
Disdikpora
135 SMP/MTs
30 orang
Disdikpora
136 SM/MA
28 orang
Disdikpora Disdikpora
Ratio murid dgn guru 137 SD/MI
13 orang
Disdikpora
138 SMP/MTs
14 orang
Disdikpora
139 SM/MA
12 orang
Disdikpora
Ratio murid dgn sekolah Perjanjian Kinerja Kabupaten Boyolali Tahun 2016
Disdikpora 5
No
Indikator kinerja
Sasaran Strategis
1
2
1
Meningkatnya penyaluran permodalan kepada UMKM dan Koperasi
Target
3
Koordinator SKPD Pengampu
4
9
140 SD/MI
153 orang
Disdikpora
141 SMP/MTs
441 orang
Disdikpora
142 SM/MA
444 orang
Disdikpora Disdikpora
Ratio kelas dgn ruang kelas 143 SD/MI
1 Ruang
Disdikpora
144 SMP/MTs
1 Ruang
Disdikpora
145 SM/MA
1 Ruang
Disdikpora
146 Angka buta aksara
0%
Disdikpora
25
Terpenuhinya kewajiban pemerintah menyelenggarakan pendidikan dasar
147 SPM Dikdas
100
Disdikpora
26
Terpenuhinya kewajiban pemerintah menyelenggarakan pendidikan menengah
148 SPM Dikmen
100
Disdikpora
27
Terpenuhinya kewajiban pemerintah menyelenggarakan pendidikan Non Formal
149 SPM PNF
70
Disdikpora
28
Terpenuhinya kewajiban pemerintah menyelenggarakan pendidikan berkualitas
150 SNP
100
Disdikpora
29
Meningkatnya kualitas mutu pendidikan
151 Persentase guru bersertifikasi
65 %
Disdikpora
152 Angka Kelulusan (AL) SD/MI
99 %
Disdikpora
153 Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs
99 %
Disdikpora
154 Angka Kelulusan (AL) SMA/MA/SMK
98 %
Disdikpora Disdikpora
Ratio ruang kelas rusak 155 SD/MI
9,52 %
Disdikpora
156 SMP/MTs
1,73 %
Disdikpora
157 SM/MA
0,90 %
Disdikpora Disdikpora
Persentase Laboratorium/Sekolah 158 SMP/MTs
66,06 %
Disdikpora
159 SMK/MA
88,43 %
Disdikpora
160 SMK
78,70 %
Disdikpora Disdikpora
Persentase UKS/Sekolah 161 SD/MI
18,19 %
Disdikpora
162 SMP/MTs
78,20 %
Disdikpora
163 SMA/MA
90,70 %
Disdikpora
164 SMK
80,20 %
Disdikpora Disdikpora
Persentase Perpustakaan/Sekolah 165 SD/MI
80,15 %
Disdikpora
166 SMP/MTs
97,38 %
Disdikpora
167 SMA/MA
98,86 %
Disdikpora
168 SMK
76,02 %
Disdikpora
Perjanjian Kinerja Kabupaten Boyolali Tahun 2016
6
No
Indikator kinerja
Sasaran Strategis
Target
Koordinator SKPD Pengampu
1
2
1 30
Meningkatnya penyaluran prestasi pemuda dan permodalan kepada olahraga UMKM dan Koperasi
169 Peringkat PORDA
Meningkatnya upaya pengembangan perpustakaan dan budaya gemar membaca
172 Rasio jumlah pengunjung perpustakaan
31.000 orang
KPAD
173 Keberadaan koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah 174 Cakupan pembinaan perpustakan desa
22.500 Eks
KPAD
31
3
170 Jumlah siswa mendapat penghargaan PORDA 171 Jumlah Pramuka mendapat penghargaan tingkat propinsi
175 Cakupan layanan perpustakaan keliling 32
Menurunnya angka kesakitan dan angka kematian penyakit serta KLB
176 Angka kematian bayi 177 Angka kematian ibu
178 Cakupan kunjungan ibu hamil K4
21 Mendali
Disdikpora
6 Mendali
Disdikpora
15 desa 100 % 11,50 per 1000 kelahiran 117 per 100.000 kelahiran hidup 95 %
KPAD KPAD Dinkes Dinkes
Dinkes
90 %
Dinkes
180 Cakupan pemeriksaan kesehatan siswa SD dan setingkat
100 %
Dinkes
181 Cakupan desa / kelurahan UCI
100 %
Dinkes
182 Cakupan kunjungan bayi
90 %
Dinkes
183 Cakupan pelayanan anak balita
90 %
Dinkes
184 Cakupan peserta KB aktif
80 %
Dinkes
>95 %
Dinkes
186 Persentase anak usia sekolah dasar yang mendapat imunisasi
95 %
Dinkes
187 Penemuan kasus non polio AFP rate per 100.000 anak < 15 tahun
>2 %
Dinkes
188 Persentase penyelidikan Epidemiologi < 24 jam pada desa /kelurahan yg mengalami KLB
100 %
Dinkes
189 Persentase penemuan Penderita TB paru BTA positif ( CDR )
40 %
Dinkes
190 Persentase angka kesembuhan / CR TB Paru
>85 %
Dinkes
191 Prevalensi penderita HIV / AIDS
1,50 per 100.000 50 %
Dinkes
192 PersentaseODHA yang mendapat ART 193 Persentase penderita kusta diberikan pengobatan lengkap ( RFT)
34
9
Disdikpora
179 Cakupan deteksi dini anak balita dan pra sekolah
185 Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap
33
4
5
Dinkes
90 %
Dinkes
194 cakupan penemuan dan tatalaksana penderita pneumonia balita
100 %
Dinkes
195 angka kesakitan DBD per 10.000 pddk ( IR )
<50 %
Dinkes
196 angka kematian DBD ( CFR )
<2 %
Dinkes
197 Persentase pemantauan desa fokus pes
10 %
Dinkes
198 angka bebas jentik
95 %
Dinkes
Meningkatnya penyehatan dan pengawasan kualitas lingkungan
199 Cakupan penduduk yang memiliki akses terhadap air minum berkualitas
80 %
Dinkes
200 Persentase penduduk yang buang air besar di jamban
88 %
Dinkes
Terciptanya kemandirian masyarakat untuk berperilaku hidup sehat dalam rangka mengatasi masalah kesehatan
201 Cakupan rumah tangga ber PHBS setrata utama dan paripurna
80 %
Dinkes
202 Cakupan desa siaga
15 %
Dinkes
203 Cakupan Posyandu purnama dan mandiri
60 %
Dinkes
100 %
Dinkes
204 Cakupan kampanye kesehatan melalui media promkes
Perjanjian Kinerja Kabupaten Boyolali Tahun 2016
7
No
Indikator kinerja
Sasaran Strategis
1
2
1 35
Meningkatnya Terwujudnya penyaluran gizi peningkatan permodalan masyarakat kepada UMKM dan Koperasi
3
205 Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan
37
38
9
Dinkes
206 Persentase balita ditimbangberat badannya ( D/S )
85 %
Dinkes
207 cakupan pemberian vit A pada balita ( 6-59) bulan
95 %
Dinkes
208 Cakupan ASI Eksklusif
60 %
Dinkes
209 cakupan ibu hamil mendapat tablet Fe
90 %
Dinkes
210 cakupan rumah tangga mengkonsumsi garam beryodium
90 %
Dinkes
100 %
Dinkes
Terwujudnya pembinaan, pengendalian dan pengawasan di bidang farmasi termasuk obat asli indonesia, makanan dan perbekalan kesehatan
212 Ketersediaan obat sesuai kebutuhan
90 %
Dinkes
213 Persentase ketersediaan perbekalan kesehatan sesuai kebutuhan
90 %
Dinkes
100 %
Dinkes
Terwujudnya peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang bermutu dan tertanganinya kasus / permasalahan kesehatan pada kelompok masyarakat rentan
215 Cakupan puskesmas tersertifikasi
Terwujudnya sistim informasi kesehatan terpadu dan pemanfaatan hasil penelitian dalam pengambilan keputusan
39 Meningkatnya cakupan jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat khususnya masyarakat miskin dan rentan melalui jamkesmas / jamkesda 40
4
Koordinator SKPD Pengampu
100 %
211 Cakupan Balita Gakin 6-24 bulan mendapat MP ASI 36
Target
Terwujudnya peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya kesehatan melalui pengembangan dan implementasi regulasi dan pengembangan profesionalisme
214 Persentase Puskesmas RS dan apotik yg melaksanakan pelayanan kefarmasian
5 Puskesmas
Dinkes
216 Cakupan rawat jalan
15 %
Dinkes
217 Cakupan rawat inap
1,50 %
Dinkes
218 Persentase Puskesmas dengan sarana fisik yg memenuhi standar
1%
Dinkes
219 Pemanfaatan sistim informasi kesehatan
1%
Dinkes
100 %
Dinkes
10 %
Dinkes
220 Cakupan jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat melalui Jamkesda
221 Peningkatan kualitas pendidikan tenaga kesehatan 222 Cakupan posyandu purnama
39,07 %
Bapermasdes
223 Cakupan posyandu mandiri
20,91 %
Bapermasdes
Perjanjian Kinerja Kabupaten Boyolali Tahun 2016
8
No
Indikator kinerja
Sasaran Strategis
1
2
1 41
Meningkatnya penyaluran kualitas pelayanan permodalan rumah sakit kepada UMKM dan Koperasi
3
Target
Koordinator SKPD Pengampu
4
9
224 Tingkat hunian (Bed Occupancy Rate / BOR)
80 %
RSUD Pandan Arang
225 Tingkat hunian (Bed Occupancy Rate / BOR)
67 %
RSUD Banyudono
226 Tingkat hunian (Bed Occupancy Rate / BOR)
65 %
RSUD SIMO
227 Lama tinggal (Length Of Stay / LOS)
5 hari
228 Lama tinggal (Length Of Stay / LOS)
4,70 hari
RSUD Pandan Arang RSUD Banyudono
229 Lama tinggal (Length Of Stay / LOS)
4,33 hari
RSUD SIMO
230 Turn Over lnterval (TOl)
2 hari
231 Turn Over lnterval (TOl)
2,30 hari
232 Turn Over lnterval (TOl)
2,33 hari
233 Bed Turn Over (BTO)
7 hari
234 Bed Turn Over (BTO)
43 hari
235 Bed Turn Over (BTO)
RSUD Pandan Arang RSUD Banyudono RSUD SIMO RSUD Pandan Arang RSUD Banyudono
54,85 hari
RSUD SIMO
236 Menurunnya angka kematian murni (Net Death Rate / NDR) di RSU Pandan Arang
1,5 %
RSUD Pandan Arang
237 Menurunnya angka kematian murni (Net Death Rate / NDR) di RSU Pandan Arang 238 Menurunnya angka kematian murni (Net Death Rate / NDR) di RSU Pandan Arang 239 Gross Death Rate (GDR)
1% 0,29 %
240 Gross Death Rate (GDR)
2,50 %
241 Gross Death Rate (GDR)
2%
0,73 %
RSUD Banyudono RSUD SIMO RSUD Pandan Arang RSUD Banyudono RSUD SIMO
242 Pelayanan pasien Jamkesmas - Jamkesda
11.351 pasien
243 Pelayanan pasien Jamkesmas - Jamkesda
200 pasien
244 Pelayanan pasien Jamkesmas - Jamkesda
8.125 pasien
RSUD SIMO
2%
BP3AKB
RSUD Pandan Arang RSUD Banyudono
42
Meningkatnya kualitas kehidupan perempuan dan anak
245 Menurunnya tindak kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan anak.
43
Meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan.
246 Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah
30 %
BP3AKB
44
Meningkatnya kualitas keluarga menuju keluarga sejahtera yang keluarga Berencana
247 Cakupan peserta KB aktif
75 %
BP3AKB
3%
BP3AKB
100 %
BP3AKB
Meningkatnya pemahaman tentang kesehatan reproduksi remaja (KRR)
250 Cakupan jumlah kelompok KRR yang aktif
34 kelompok
BP3AKB
251 Cakupan desa yang mendapat layanan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) KB/KS
30 desa
BP3AKB
45
248 Cakupan peserta KB laki-laki 249 Terpenuhinya kebutuhan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin
Perjanjian Kinerja Kabupaten Boyolali Tahun 2016
9
No
Indikator kinerja
Sasaran Strategis
Target
Koordinator SKPD Pengampu
1
2
3
4
9
1 46
Meningkatnya penyaluran layanan pengelolaan permodalan kepada data dan informasi UMKM dan program KBKoperasi
252 Tersedianya data jumlah kepala keluarga yang terkini (up to date) 253 Terlaksananya pengelolaan data dan informasi Program KB.
312.367 Kepala Keluarga 19 Kec.
BP3AKB
Meningkatnya realisasi investasi secara bertahap
254 Persentase peningkatan nilai realisasi investasi
28 %
BPMP2T
47
Cakupan usaha perdagangan dan usaha industri yang telah memiliki SIUP dan SIUI : 255 -SIUP 256 Tersedianya RTRW yang mendukung investasi
48
Meningkatnya kinerja dan daya saing BUMD dalam rangka memperbaiki pelayanan kepada masyarakat dan memberikan kontribusi terhadap keuangan daerah
Meningkatnya ketersediaan air bersih
1 dok
BPMP2T Bappeda BPMP2T
258 Penerapan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
100 %
BPMP2T
259 Tersedianya pusat informasi investasi
100 %
BPMP2T
260 Kepesertaan promosi investasi baik regional maupun nasional
2 kali
261 BUMD yang kinerjanya dinilai sehat atau baik
4 BUMD
Peningkatan jumlah laba usaha BUMD 262 - PDAM
3,11 Rp milyar
263 - PD BPR Bank Pasar
4,23 Rp milyar
264 - PD BPR BKK Boyolalli Kota
4,69 Rp milyar
265 - PD Aneka Karya
845,84 Rp juta
Peningkatan jumlah bagian laba BUMD yang disetorkan ke kas daerah 266 - PDAM
985,35 Rp juta 1.268,07 Rp juta
268 - PD BPR BKK Boyolalli Kota
860,90 Rp juta
269 - PD Aneka Karya
380,62 Rp juta
270 Jumlah diversifikasi usaha BUMD
2 usaha
271 Nilai penyertaan modal pemerintah daerah kepada PDAM 272 Cakupan wilayah pelayanan air bersih
5 Rp milyar
275 Jumlah pelanggan PDAM
Menurunnya tingkat pengangguran terbuka
40
100 %
273 Tingkat pelayanan air bersih perpipaan di kawasan perkotaan 274 Tingkat pelayanan air bersih perpipaan di kawasan perdesaan
50
BPMP2T
257 Persentase pelayanan terpadu satu pintu / one stop service yang memenuhi standar waktu pelayanan yang telah ditetapkan dalam SOP
267 - PD BPR Bank Pasar
49
BP3AKB
276 Pencari kerja yang ditempatkan (via PJTKI) 277 Kepesertaan promosi investasi baik regional maupun nasional
94,74 % 80 % 60 % 41.204 sambungan
2.500 org 1 event
BPMP2T
Bag. Perekonomian Bag. Perekonomian Bag. Perekonomian Bag. Perekonomian Bag. Perekonomian Bag. Perekonomian Bag. Perekonomian Bag. Perekonomian Bag. Perekonomian Bag. Perekonomian Bag. Perekonomian Bag. Perekonomian Bag. Perekonomian Bag. Perekonomian Bag. Perekonomian Bag. Perekonomian Bag. Perekonomian Disnakertransos Disnakertransos
278 Persentase tingkat pengangguran
4,47 %
Disnakertransos
279 Tingkat partisipasi angkatan kerja
82,27 %
Disnakertransos
Perjanjian Kinerja Kabupaten Boyolali Tahun 2016
10
No 1
1 51
52
53
Sasaran Strategis
Indikator kinerja
2
3
Meningkatnya jumlah 280 Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara penyaluranwisatawan kunjungan 281 Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara permodalan kepada nusantara dan tingkat UMKM wisatawan dan Koperasi 282 Tingkat Hunian Hotel hunian nusantara
Terciptanya sistem informasi daerah
Pelestarian dan pengembangan kebudayaan yang bernilai luhur sebagai jati diri bangsa, kekayaan bangsa dan aset wisata
283 Website pemerintah daerah
4
Koordinator SKPD Pengampu 9
426.200 orang
Disbudpar
2.000 orang
Disbudpar
55 %
Disbudpar
16 website
Dishubkominfo
284 Jumlah sistem informasi yang diterapkan dalam pelaksanaan pemerintahan daerah dan pelayanan publik
8 buah
Dishubkominfo
285 Jumlah festival seni dan pementasan secara rutin budaya Kabupaten Boyolali di daerah tujuan wisata dan momentum promosi wisata
49 event
Disbudpar
286 Persentase benda, situs, dan kawasan budaya yang dilestarikan 287 Tersedianya sarana penyelenggaraan seni dan budaya
90 %
Disbudpar
288 Jumlah grup kesenian yang aktif 54
Target
Meningkatnya kondisi 289 Rasio Jalan Kabupaten dalam kondisi baik dan kualitas sarana 290 Rasio jembatan dalam kondisi baik dan prasarana yang mendukung iklim 291 Penambahan titik lampu penerangan jalan yang legal usaha investasi 292 Rasio lampu penerangan jalan 293 Rasio kendaraan umum laik jalan 294 Luas wilayah lingkungan kumuh 295 Tertatanya wajah kota Boyolali
7 unit
Disbudpar
571 group
Disbudpar
71,24 %
DPU ESDM
73 %
DPU ESDM
240 titik
DPU ESDM
89,65 %
DPU ESDM
80,18 %
Dishubkominfo
0,55 ha 19.880 m2
DPU ESDM DPU ESDM
296 Rasio Jalan Desa dalam kondisi baik
50 %
Bapermasdes
55
Terwujudnya pembentukan dan pengelolaan kawasan konservasi yang mantap
297 Presentase lembaga masyarakat desa hutan (LMDH) yang aktif
80 %
Dipertanbunhut
56
Terkendalinya kegiatan pertambangan yang merusak lingkungan
298 Presentase pertambangan mempunyai ijin
62 %
DPU ESDM
57
Menurunnya dan terkendalinya tingkat pencemaran lingkungan hidup
299 Peningkatan jumlah pelaku usaha yang mempunyai dokumen lingkungan
33 dok
BLH
300 Meningkatnya jumlah peternak sapi dan industri tahu yang memiliki IPAL
11 unit
BLH
Tingkat pencemaran udara dan air 301 302 303 304
58
Peningkatan pengelolaan daerah tangkapan air dan resapan air di luar kawasan hutan
- SO2 - CO - NO2 Persentase kasus pelanggaran lingkungan hidup yang tertangani
305 Bertambahnya jumlah sumur resapan
Perjanjian Kinerja Kabupaten Boyolali Tahun 2016
BLH < 632 < 15.000 < 316 100 %
40 unit
BLH BLH BLH BLH
BLH
11
No
Indikator kinerja
Sasaran Strategis
1
2
1 59
Meningkatnya Optimalisasi penyaluran tata pemanfaatan permodalan kepada ruang UMKM dan Koperasi
3
Meningkatnya pengendalian tata ruang
32.751 ha
bappeda
648 ha
Bappeda
8.040 ha
Bappeda
4%
BPMP2T
100 %
Bappeda
308 Luas wilayah industri
310 Rasio bangunan / rumah ber IMB
Bappeda
100 %
Bappeda
314 Cakupan SKPD yang melakukan survey Indeks Kepuasan Masyarakat
100 %
Bag. Orpeg
315 Persentase urusan wajib dan urusan pilihan yang telah menerapkan standar pelayanan minimal
100 %
Bag. Orpeg
316 Perda SOTK sesuai kebutuhan
1 Perda
Bag. Orpeg
317 Persentase IKU yang digunakan sebagai indikator kinerja
100 %
Bag. Orpeg
318 Meningkatnya penilaian hasil evaluasi kinerja
baik nilai
Bag. Orpeg
319 Tindak lanjut hasil pengawasan, evaluasi kinerja dan reviu laporan keuangan
90 %
Inspektorat
320 Persentase pelaksanaan evaluasi kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah
80 %
Inspektorat
321 Persentase pelaksanaan pemeriksaan reguler terhadap seluruh obyek pemeriksaan
22 %
Inspektorat
322 Prosentase penanganan pengaduan masyarakat atas pelayanan publik
90 %
Inspektorat
100 %
Inspektorat
324 Persentase SKPD yang sudah melakukan pemetaan (diagnostic assessment)
60 %
Inspektorat
325 Persentase SKPD yang sudah membangun infrastruktur SPIP 326 Persentase SKPD yang sudah menginternalisasi-kan SPIP 327 Persentase PNS yang mempunyai latar belakang pendidikan sesuai dengan tugas yang menjadi tanggungjawabnya
50 %
Inspektorat
40 %
Inspektorat
75 %
BKD
96 %
BKD
3 %
BKD
90 %
BKD
328 Persentase pejabat struktural yang telah lulus diklatpim 329 Persentase PNS yang berpendidikan S2 330 Penyelesaian kasus kepegawaian
Terbangunnya database dan informasi untuk keperluan perencanaan pembangunan
19 kec
Bappeda
313 Persentase pembangunan tower seluler (RBS) yang sesuai dengan tata ruang
323 Persentase SKPD yang telah mendapat sosialisasi tentang SPIP
62
9
307 Luas wilayah produktif lhn Kering
312 Cakupan masyarakat dan dunia usaha yang telah mendapat sosialisasi tata ruang
Terwujudnya tata pemerintahan yang lebih bersih, berwibawa, konstitusional, efektif dan demokratis
4
23.855 ha
311 Persentase penggunaan tata ruang sesuai peruntukkannya
61
Koordinator SKPD Pengampu
306 Luas wilayah produktif lhn Bsh
309 Luas wilayah perkotaan 60
Target
331 Persentase desa yang tertib administrasi
7%
332 Tersusunnya LKPJ Bupati ke DPRD dan Gubernur
4 buku
Bag. PUOD
333 Tersusunnya LPPD
2 buku
Bag. PUOD
Bag. Pemdes
334 Jumlah desa yang mampu mengelola keuangan dengan baik
14 %
Bag. Pemdes
335 Jumlah paket yang melakukan Pelelangan yang secara E-Proc
100 %
ULP
336 Persentase terbangunnya sistem manajemen database Pemerintah Kab. Boyolali per urusan
1 urusan/ bidang
Bappeda
337 Persentase Konsistensi penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD
100 %
Bappeda
338 Persentase program/kegiatan pembangunan yang selaras dengan RTRW
100 %
Bappeda
Perjanjian Kinerja Kabupaten Boyolali Tahun 2016
12
No
Indikator kinerja
Sasaran Strategis
Target
Koordinator SKPD Pengampu
1
2
3
1
Meningkatnya penyaluran permodalan kepada UMKM dan Koperasi
339 Tersusunnya dokumen RPJMD Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2020 sebagai dasar penyusunan Perencanaan Tahunan 340 Tersusunnya buku “Kabupaten dalam Angka” dan PDRB Kabupaten
Meningkatnya tata kelola dan pemanfaatan arsip daerah.
341 Prosentase SKPD yang menerapkan pengelolaan arsip secara baku 342 Jumlah kegiatan pembinaan petugas pengelola pengarsipan
1 keg
Meningkatnya ketersediaan, hasil guna dan daya guna sumber daya iptek serta terwujudnya iklim yang kondusif bagi perkembangan kreativitas
343 Usulan Krenova Kabupaten Boyolali kepada KRT melalui Litbang Provinsi Jawa Tengah
2 usulan inventor
Bappeda
344 Meningkatnya penemuan inovasi teknologi tepat guna (TTG) dan produk unggulan daerah
6 inovasi baru & produk unggulan
Bapermasdes
63
64
65
Semakin 345 Realisasi kerjasama pemerintah yang dilaksanakan meningkatnya kerjasama kemitraan antara Kabupaten Boyolali dengan Pemerintah Pusat/ Provinsi/ Kota/ Kabupaten lainnya maupun dengan institusi lain seperti Perguruan Tinggi dan LSM.
66
Meningkatnya layanan administrasi pertanahan
67 Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel
68
Terwujudnya kesejahteraan sosial masyarakat
Terlaksananya tertib administrasi kependudukan dengan tersedianya data dan informasi penduduk yang akurat dan terpadu.
9
Bappeda
2 buku
Bappeda
100 %
2 MoU
KPAD KPAD
Bag. PUOD
346 Persentase fasilitasi penyelesaian kasus konflik pertanahan
75 %
Bag. PUOD
347 Terbakukannya nama rupa bumi wilayah kecamatan
19 kec
Bag. PUOD
348 Jumlah desa yang mengelola tanah kas desa
10 desa
Bag. Pemdes
232.191 Rp (000)
DPPKAD
12 %
DPPKAD
351 Persentase SKPD yang telah menyusun laporan asset sesuai peraturan
100 %
DPPKAD
352 Tercapainya Pengamanan Aset Daerah berupa tanah dan bangunan
100 %
DPPKAD
353 Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah adalah WTP (Wajar tanpa pengecualian)
100 %
DPPKAD
349 Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah sebesar 35 % selama 5 tahun 350 Meningkatkan proporsi PAD terhadap seluruh Pendapatan menjadi 10.13 %
8 desa
Disnakertransos
355 Jumlah penyandang cacat dan penyandang masalah sosial yang meningkat ketrampilannya
45 orang
Disnakertransos
356 Jumlah transmigrasi yang ditempatkan
30 KK
Disnakertransos
354 Jumlah desa yang menangani kesejahteraan sosial masyarakat
357 Jumlah kerja sama dengan daerah dalam penyelenggaraan transmigrasi 69
4
1 dok
358 Persentase kepemilikan KTP yg wajib KTP 359 Rasio kepemilikan akta kelahiran 360 Persentase penduduk yang menerima e-KTP berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan perekaman sidik jari
Perjanjian Kinerja Kabupaten Boyolali Tahun 2016
3 Mou
Disnakertransos
100 %
Dispendukcapil
63 %
Dispendukcapil
100 %
Dispendukcapil
13
No
Indikator kinerja
Sasaran Strategis
Target
Koordinator SKPD Pengampu
1
2
3
1
Meningkatnya penyaluran permodalan kepada UMKM dan Koperasi
361 Meningkatnya jumlah warga yang memiliki Akta Catatan Sipil
630.000 org
Dispendukcapil
362 Keluarga yang mengajukan permohonan Kartu Keluarga (KK)
84.000 KK
Dispendukcapil
363 Jumlah pemohon KTP yang mendapat pelayanan
30.000 orang
Dispendukcapil
70
Terselenggaranya pembinaan politik
364 Cakupan LSM, ormas, OKP yang dibina 365 Jumlah kegiatan pembinaan politik 366 Angka kriminalitas yg ditangani 367 Rasio jumlah satpol PP per 10000
71
Meningkatkan konsistensi peraturan daerah dengan peraturan pusat dan provinsi
4
9
82 buah
Kankesbangpol
5 keg
Kankesbangpol
80 %
Satpol PP
0
Satpol PP
368 Persentase jumlah Perda yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang telah dievaluasi
100 %
Setwan
369 Rasio pemenuhan tahapan pembahasan Ranperda dan Keputusan DPRD
100 %
Setwan
370 Tertampungnya aspirasi masyarakat
100 %
Setwan
371 Meningkatnya kapasitas pimpinan dan anggota DPRD sebagai anggota lembaga legislasi dalam melakukan pengawasan
100 %
Setwan
372 Jumlah Perda yang dihasilkan
Program
No
12 Perda
Anggaran (Rp.)
1
Penciptaan Iklim UKM Yang Kondusif
115.467.000
2
Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM
283.747.000
3
Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM
334.569.000
4
Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
574.575.000
5
Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan
6
Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
7
Peningkatan efesiensi perdaganagn dalam negeri
8
Pengembangan data/informasi/statistik daerah
9
Peningkatan dan pengembangan ekspor
10
Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)
11
Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
12
Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
13
Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar
14
Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak
15
Pengembangan Budidaya Perikanan
16
Pengembangan sistem Penyuluh Perikanan
17
50.000.000 826.871.380 13.315.665.000
Bag. Hukum dan HAM
SKPD Pengampu
Dinkop dan UMKM Dinkop dan UMKM Dinkop dan UMKM Dinkop dan UMKM Bapermasdes BPMP2T Disperindag
44.000.000
Bappeda
614.200.000
Disperindag
1.604.260.000 130.000.000
BKP3 Bapermasdes
2.171.175.450
Disnakkan
72.100.000
Disnakkan
355.438.000
Disnakkan
3.141.495.000
Disnakkan
47.000.000
Disnakkan
Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi ikan
39.000.000
Disnakkan
18
Penigkatan Kesejahteraan Petani
60.000.000
BKP3
19
Program pengembangan data/informasi
55.500.000
Bappeda
20
Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan
944.662.000
Disnakkan
21
Peningkatan Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan
107.000.000
Dipertanbunhut
22
Peningkatan Ketahanan Pangan
42.000.000
Dipertanbunhut
23
Peningkatan produksi pertanian / perkebunan
34.000.000
Dipertanbunhut
Perjanjian Kinerja Kabupaten Boyolali Tahun 2016
14
No 1
1 24
Sasaran Strategis
Indikator kinerja
2
3
Target 4
Koordinator SKPD Pengampu 9
26
Meningkatnya dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Rawa dan Jaringan Pengairan Pengembangan penyaluran Lainnya permodalan kepada Pembangunan Daerah Terpadu UMKM dan Koperasi Peningkatan produksi pertanian / perkebunan
27
Peningkatan Ketahanan Pangan
28
Peningkatan produksi pertanian / perkebunan
29
Peningkatan produksi dan produktifitas produk buah ramah lingkungan
30
Peningkatan produksi produktifitas dan mutu tanaman perkebunan berkelanjutan
31
Perlindungan dan Konservasi Sumber daya hutan
32
Pemanfaatan potensi sumber daya hutan
33
Rehabilitasi hutan dan lahan
34
Pengembangan Perumahan
70.000.000
Bapermasdes
35
Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan
232.750.000
DPU ESDM
5.225.768.500
DPU ESDM
25
223.852.300
Dipertanbunhut
38.360.000
Dipertanbunhut
5.274.564.760
Dipertanbunhut
73.000.000
Dipertanbunhut
416.155.000
Dipertanbunhut
100.000.000
Dipertanbunhut
1.350.000.000
Dipertanbunhut
406.354.500
Dipertanbunhut
570.618.800
Dipertanbunhut
1.819.037.600
Dipertanbunhut
36
Program Penyediaan dan Pengelolaan Air baku
37
Pendidikan Anak Usia Dini
11.194.022.000
Disdikpora
38
Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
32.730.470.000
Disdikpora
39
Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda
170.500.000
Disdikpora
40
Pendidikan Menengah
12.436.840.000
Disdikpora
41
Program Pendidikan Non Formal
575.750.000
Disdikpora
42
Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
721.460.000
Disdikpora
43
Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga
1.080.000.000
Disdikpora
44
Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
600.000.000
Disdikpora
45
Peningkatan peran serta kepemudaan
851.785.000
Disdikpora
46
Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
1.205.770.000
KPAD
47
Peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
4.824.986.000
Dinkes
48
Peningkatan pelayanan kesehatan anak balita
49
Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
80.000.000
Dinkes
600.000.000
Dinkes
1.047.000.000
Dinkes
248.000.000
Dinkes
50.000.000
Dinkes
50
Pengembangan Lingkungan Sehat
51
Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
52
Perbaikan Gizi Masyarakat
53
Upaya Kesehatan Masyarakat
3.464.860.250
Dinkes
54
Obat dan Perbekalan Kesehatan
7.334.610.500
Dinkes
55
Pengawasan Obat dan Makanan
102.000.000
Dinkes
56
Standarisasi Pelayanan Kesehatan
76.000.000
Dinkes
57
18.046.189.750
Dinkes
58
Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan
59
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan gender dan anak
60
Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan pada BLUD
61
Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan pada BLUD
RSUD Pandan Arang 12.244.987.000 RSUD Banyudono
62
Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan pada BLUD
10.597.001.125
63
65
Pengadaan, Peningkatan, Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-Paru/ Rumah Sakit Mata Pengadaan, Peningkatan, Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-Paru/ Rumah Sakit Mata Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak.
205.000.000
BP3AKB
66
Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan
189.753.000
BP3AKB
67
Keluarga Berencana.
225.000.000
BP3AKB
68
Kesehatan Reproduksi Remaja
30.000.000
BP3AKB
69
Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR Yang Mandiri.
70
Perencanaan Tata Ruang
64
Perjanjian Kinerja Kabupaten Boyolali Tahun 2016
6.525.000.000 370.000.000
Dinkes Bapermasdes
84.484.000.000
RSUD SIMO
9.000.000.000 RSUD Banyudono 9.055.000.000
RSUD SIMO
270.000.000
BP3AKB
76.950.000
Bappeda 15
No 1
1 71
Sasaran Strategis
Indikator kinerja
2
3
Target 4
Koordinator SKPD Pengampu 9
No
MeningkatnyaPromosi dan Kerjasama Investasi Peningkatan penyaluran permodalan kepada Program UMKM dan Koperasi
72
Program Peningkatan Kesempatan Kerja
636.483.500
Disnakertransos
73
Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
649.879.000
Disnakertransos
74
Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
404.024.000
Disnakertransos
75
Pengembangan Destinasi Pariwisata
76
Pengembangan komunikasi informasi dan media massa
77
Pengelolaan Keragaman Budaya
78
Pembangunan jalan dan jembatan ( Perencanaan dan pembangunan jalan)
79
Rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dan jembatan (pemeliharaan jalan)
80
504.485.250
Anggaran (Rp.)
3.028.820.750 680.648.000 1.834.211.250
BPMP2T
SKPD Pengampu
Disbudpar Dishubkominfo Disbudpar
108.564.990.000
DPU ESDM
15.446.816.000
DPU ESDM
Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
8.390.400.000
DPU ESDM
81
Pembangunan turap/talud/bronjong
4.173.330.000
DPU ESDM
82
Pembangunan jalan dan jembatan (Perencanaan dan pembangunan jembatan)
10.332.284.000
DPU ESDM
83
Rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dan jembatan (pemeliharaan jembatan)
3.850.000.000
DPU ESDM
84
Pengembangan pengelolaan penerangan jalan umum
5.875.428.000
85
Peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor
86
278.952.500
DPU ESDM Dishubkominfo
Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
2.566.145.200
DPU ESDM
87
Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
1.278.571.000
DPU ESDM
88
Pengelolaan areal pemakaman
205.000.000
DPU ESDM
89
Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
265.000.000
Bapermasdes
90
Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan
160.000.000
DPU ESDM
91
Pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan
132.340.000
DPU ESDM
92
Pengendalian Pencemaran dan Perusakan LH
55.000.000
BLH
93
Peningkatan Pengendalian Polusi
665.046.000
BLH
94
Perlindungan dan Konservasi SDA dan LH
206.000.000
BLH
95
Peningkatan Pelayanan Publik
166.470.000
Bag. Orpeg
96
Penataan Daerah Otonomi Baru
87.705.000
Bag. Orpeg
97
Perencanaan pembangunan daerah
98
Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Peningkatan kapasitas sumber daya
99
100 Pendidikan Kedinasan 101 Pembinaan dan pengembangan aparatur
73.910.000
Bag. Orpeg
662.019.000
Inspektorat
812.000.000
BKD
1.256.740.000
BKD
155.115.000
BKD
90.000.000
Bag. Pemdes
103 Perencanaan pembangunan daerah
182.337.500
Bag. PUOD
104 Perencanaan pembangunan daerah
114.547.500
Bag. PUOD
30.000.000
Bag. Pemdes
106 Peningkatan Sistem Pengawasan Intenal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 107 Pengembangan data/informasi
279.600.000
ULP
47.370.000
Bappeda
108 Perencanaan pembangunan
255.140.500
Bappeda
109 Perencanaan tata Ruang
426.900.000
Bappeda
110 Perencanaan pembangunan
242.825.000
Bappeda
111 Pengembangan data /informasi/statistik daerah
111.502.000
Bappeda
112 Perbaikan Sistem Administrasi kearsipan
30.693.000
KPAD
113 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan
22.500.000
KPAD
114 Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
84.910.000
Bappeda
115 Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
50.000.000
Bapermasdes
116 Kerja sama pembangunan
95.367.500
Bag. PUOD
102 Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
105 Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
Perjanjian Kinerja Kabupaten Boyolali Tahun 2016
16
No
Sasaran Strategis
Indikator kinerja
Target
1
2
3
4
1 Meningkatnya 117 Penyelesaian konflik-konflik pertanahan penyaluran 118 Penataan peraturan perundang-undangan permodalan kepada 119 Penataan penguasaan, UMKM dan Koperasi pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah 120 Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
No
Program
Koordinator SKPD Pengampu 9
46.290.000
Bag. PUOD
36.810.003
Bag. PUOD
29.732.950
Bag. Pemdes
5.265.960.000
Anggaran (Rp.)
DPPKAD
SKPD Pengampu
121 Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya 122 Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
347.361.000
Disnakertransos
486.493.750
Disnakertransos
123 Pembinaan para penyandang cacat dan eks trauma
157.235.000
Disnakertransos
61.130.000
Disnakertransos
338.350.000
Disnakertransos
124 Pembinaan anak terlantar 125 Pengembangan wilayah transmigrasi 126 Penataan Administrasi Kependudukan
2.413.350.000
Dispendukcapil
82.406.000
Kankesbangpol
127 Pendidikan Politik Masyarakat 128 Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
795.400.000
Satpol PP
129 Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)
50.000.000
Satpol PP
130 Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
13.777.455.000
Setwan
131 Optomalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
118.210.000
Setwan
2.425.927.750
Setwan
133 Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan
296.824.000
Setwan
134 Penataan Peraturan Perundang-undangan
466.195.000
Setwan
135 Penataan Peraturan Perundang-undangan
300.000.000
Bag. Hukum dan HAM
132 Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota
Boyolali,
Pebruari 2016
BUPATI BOYOLALI
Drs. SENO SAMODRO
Perjanjian Kinerja Kabupaten Boyolali Tahun 2016
17
Perjanjian Kinerja Kabupaten Boyolali Tahun 2016
18
masuknya sapi impor sejak 2009 produksi turun 2011 turun karena relokasi kandang dari wilayah perkotaan ke daerah pinggiran rasio kolam sehat dbandingkan kolam yang ada
Sapi potong mengalami penurunan karena pemotongan terlalu banyak sebesar 150 ekor rata2 sehari 1000
88.900
89.345
89.791
90.240
90.691
1000
62.300
62.923
63.552
64.188
64.830
1000
165.000
166.650
168.317
170.000
171.700
1000
1.200.000
1.212.000
1.224.120
1.236.361
1.248.725
1000
300.000
303.000
306.030
309.090
312.181
1000
700.000
707.000
714.070
721.211
728.423
1000
128.700
129.987
131.287
132.600
133.926
1000
12.913,00
28.920,00
40.050,00
51.150,00
64.961,00
1000
644,00
708,00
779,00
857,00
943,00
1000
30
35
40
45
50
1000
Perjanjian Kinerja Kabupaten Boyolali Tahun 2016
19
Perjanjian Kinerja Kabupaten Boyolali Tahun 2016
20
Perjanjian Kinerja Kabupaten Boyolali Tahun 2016
21
Perjanjian Kinerja Kabupaten Boyolali Tahun 2016
22
Perjanjian Kinerja Kabupaten Boyolali Tahun 2016
23
Perjanjian Kinerja Kabupaten Boyolali Tahun 2016
24
Perjanjian Kinerja Kabupaten Boyolali Tahun 2016
25
Perjanjian Kinerja Kabupaten Boyolali Tahun 2016
26
Perjanjian Kinerja Kabupaten Boyolali Tahun 2016
27
#DIV/0!
7776
4
1.944
8.000.000
7.773
62.184.000.000
Perjanjian Kinerja Kabupaten Boyolali Tahun 2016
28
Perjanjian Kinerja Kabupaten Boyolali Tahun 2016
29
Perjanjian Kinerja Kabupaten Boyolali Tahun 2016
30
2011 = Rp2.559.265.000, 2012 = Rp2.949.000.000, 2013 = Rp3.123.000.000,
Perjanjian Kinerja Kabupaten Boyolali Tahun 2016
31
Perjanjian Kinerja Kabupaten Boyolali Tahun 2016
32
Perjanjian Kinerja Kabupaten Boyolali Tahun 2016
33
Perjanjian Kinerja Kabupaten Boyolali Tahun 2016
34
Perjanjian Kinerja Kabupaten Boyolali Tahun 2016
35
Perjanjian Kinerja Kabupaten Boyolali Tahun 2016
36
Perjanjian Kinerja Kabupaten Boyolali Tahun 2016
37
Perjanjian Kinerja Kabupaten Boyolali Tahun 2016
38
Perjanjian Kinerja Kabupaten Boyolali Tahun 2016
39
Perjanjian Kinerja Kabupaten Boyolali Tahun 2016
40
Perjanjian Kinerja Kabupaten Boyolali Tahun 2016
41
Perjanjian Kinerja Kabupaten Boyolali Tahun 2016
42
Perjanjian Kinerja Kabupaten Boyolali Tahun 2016
43
Perjanjian Kinerja Kabupaten Boyolali Tahun 2016
44
Perjanjian Kinerja Kabupaten Boyolali Tahun 2016
45
Perjanjian Kinerja Kabupaten Boyolali Tahun 2016
46
Perjanjian Kinerja Kabupaten Boyolali Tahun 2016
47
Perjanjian Kinerja Kabupaten Boyolali Tahun 2016
48
Perjanjian Kinerja Kabupaten Boyolali Tahun 2016
49
Perjanjian Kinerja Kabupaten Boyolali Tahun 2016
50
Perjanjian Kinerja Kabupaten Boyolali Tahun 2016
51