PERJANJIAN KERJA SAMA I ANTARA. PEMERINTArlf ROVINSI PAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DENGAN. PEMERINTAH PROVIrisi SULAWESI TENGGARA PAN

PERJANJIAN KERJA SAMA I ANTARA PEMERINTArlf ROVINSI PAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DENGAN PEMERINTAH PROVIrisi SULAWESI TENGGARA PAN PEMERINTAH KABUPATEN MUNA NOMOR NOMOR

1

6 TAHUN 2011 \blp£Z£ [f

TENTANG I PENYELENGGARAAN PROGRAM TRANSMIGRASI DI KABUPATEN MUNA PROVINSI SULAWESI TENGGARA . !

I Pida hari ini, jumat tanggal l i m a b e l a s bulan Juli tahun dua ribu sebelas ( 15- 7 - 2011), masing-masing yang bertanda tangan di bawah ini sebagai berikut: i.

Fauzi Bowo

: Guberrjur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berkedudukan di Jakarta Jalan Medan Merdeka Selatan No. 8-9 Kota Administrasi Jakarta Pusat, dalam hal ini menjalani jabatannya tersebut di atas sesuai ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

II.

Nur Alam

: Gubernjjr Provinsi Sulawesi Tenggara berkedudukan di Kendaq Jalan Andounohu, dalam hal ini menjalani jabatanpya tersebut di atas sesuai ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah! terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun ^008, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, yang selanjdnya disebut PIHAK KEDUA. I. : Bupati j Muna, berkedudukan di Raha Jalan Gatot Subrotp, daiam hal ini menjalani jabatannya tersebut di atas sesuai ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, oleh karenahya sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Muna, yang selanjutnya disebut PIHAK KETIGA.

i

III. L M . Baharuddin

bahwa PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK. lyiasing-masing menjalani jabatannya sebagaimana tersebut di atas, menerangkan terlebih dafiulu hal-hal sebagai berikut: 1.

bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang ketransmigrasian, program transmigrasi sebagai upaya menin^jkatkan Pembangunan Daerah dan kesejahteraan masyarakat sekitar lokasi permukjman transmigrasi, peningkatan dan pemerataan pembangunan daerah serta memoerkokoh persatuan dan kesatuan bangsa.

2.

bahwa program transmigrasi tahun 2011 yang ditetapkan oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia), khususnya untuk transmigran dari Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ditempatkan di Kabupaten Muna sebanyak 45 KK, dengan perincian 25 KK di lokasi Langkoroni-TU dan 20 KK di lokasi Lembo-TSM.

3.

bahwa berdasarkan pertemuan tandgal 16 Desember 2010 di Ruang Rapat Direktorat Jenderal P4-Trans telah difasilitasroleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia pertemuan antara daerah penerima dengan daerah pengirim dan pertemuan tanggal 15 Maret 2011 'di Jakarta, bersepakat untuk menjalin kerja sama antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dan Pemelntfh Kabupaten Muna di bidang penyelenggaraan transmigrasi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, I PARA PIHAK beisepakat melakukan kerja sama penyelenggaraan program transmigrasi tahun 2011 dengan ketentuan sebagai berikut: i

Pasal 1 MXKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Perjanjian Kerja Sama a<jialah untuk mensinergikan potensi pembangunan daerah. (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama adalah untuk meningkatkan dan mengembangkan potensi Sumber Daya Manusia dan SumberlDaya Alam untuk kesejahteraan bagi masyarakat di Daerah. ! i

I

Pasal 2

!RUANG LINGKUP I

Ruang Lingkup Kerja Sama meliputi:

; i

a. b. c. d. e. f. g.

Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE). Survei Potensi Kawasan. i Penyediaan areal, prasarana dan sarana. Penyiapan, pengerahan dan penempgtan transmigrasi. Pemberdayaan masyarakat dan kawajsan transmigran. Monitoring dan evaluasi. Bantuan jaminan hidup. i 1

[

Pasal 3

LOKASI P^NEMPATAN TRANSMIGRAN Transmigran yang berasal dari Provir.si liaerah Khusus Ibukota Jakarta ditempatkan d i : a. Unit Permukiman Transmigrasi (UPT);Langkoroni (TU). b. Unit Permukiman Transmigrasi (UPT)iLembo (TSM).

j Pasal 4 PELAKSANA (1) PIHAK PERTAMA menunjuk Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai!pelaksana Perjanjian Kerja Sama. (2) PIHAK KEDUA menunjuk Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai pelaksana Perjanjian Kerja Sama. (3) PIHAK KETIGA menunjuk Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Muna sebagai pelaksana Perjanjian Kerja Sama. Pasai 5 i

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA (1) Hak PIHAK PERTAMA

'

a. Melakukan peninjauan ke lokasi penempatan transmigran. b. Menempatkan transmigran sebanyak 4,5 (empat puluh lima) Kepala Keluarga. c. Memperoleh lahan seluas 2 (dua) hejktar untuk setiap Kepala Keluarga pada tahun pertama penempatan yang digunakan untuk: I • Lahan Pekarangan seluas : 0,2£> ha (siap olah) • Lahan Usaha I seluas : 0,75 ha • Lahan Usaha II seluas : 1,00 ha d. Mendapatkan rumah untuk setiap Kqpala Keluarga transmigran dengan spesifikasi yang telah ditentukan oleh Pemerintah.j e. Mendapatkan sertifikat tanah haL mjlik setiap bidang tanah untuk setiap Kepala Keluarga selambat-lambatnya lima tahun setelah penempatan. <2) Kewajiban PIHAK PERTAMA a. Melakukan kegiatan sosialisasi, motivasi, pendaftaran seleksi dan pelatihan kepada calon Transmigran Penduduk Asal (TPA). b. Menyediakan calon transmigran yang sesuai dengan persyaratan yang disepakati PARA PIHAK sejumlah 45 (empat puluf) lima) Kepala Keluarga. c. Melaksanakan pembekalan dan pemberjangkatan calon transmigran sejumlah 45 (empat puluh lima) Kepala Keluarga dan barang bawaannya dari Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sampai debarkasi Frbvinsi Sulawesi Tenggara dan melaksanakan pengawalan sampai ke lokasi. \ i

d. Memberikan bantuan sarana produksi; pertanian yang jenisnya disesuaikan dengan potensi lokasi dan pelatihan kewirausahjaan. e. Mengalokasikan biaya secara proporssonal setiap tahun, dimulai sejak penempatan sampai dengan tahun ke-5 (kelima), untuk melakukan program pembinaan masyarakat transmigrasi dan pembinaan lin&kungari permukiman transmigrasi yang meliputi bidang ekonomi, sosial budaya, mental spiritual, kelembagaan ekonomi dan pemerintahan bersama PARA PIHAK.

i 4 I f.

Memberikan bantuan jaminan hidup berupa : beras sebanyak 20 kg setiap Kepala Keluarga per bulan, mie instan sebanyak 2 (dua) dus setiap Kepala Keluarga per bulan, telur ayam sebanyak 2,5 kg setiap Kepala Keluarga per bulan, minyak goreng sebanyak 3 kg setiap Kepala Keluarga per bulan, kacang hijau sebanyak 2,5 kg setiap Kepala Keluarga per bulan, gula pasir sebanyak 4 kg setiap Kepala Keluarga per bulan, kecap sebanyak 3 (tiga) botol setiap Kepala Keluarga per bulan, garam beryodium sebanyak 3,5 kg setiap Kepala Keluarga per bulan, minyak tanah sebanyak 7,5 liter setiap Kepala Keluarga per bulan dan sabun cuci sebanyak 3 (tiga) pak setiap Kepala Keluarga per bulan; I i

g. Bantuan jaminan hidup selama 6 (enam) bulan dan diberikan 6 (enam) bulan setelah penempatan. 1

i |

Pasal 6

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA (1) Hak PIHAK KEDUA

j

a. Bersama PIHAK KETIGA menerima triansmigran yang telah terlatih di bidang pertanian sebanyak 45 (empat puluh lima) Kepala Keluarga dari PIHAK PERTAMA. I

b. Mendapatkan iaporan dari PIHAK KETIGA mengenai bantuan sarana produksi pertanian yang bermanfaat bagi Lan^migran Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang jenisnya disesuaikan dengan lokasi PIHAK KETIGA. (2) Kewajiban PIHAK KEDUA i

a. Memfasilitasi PIHAK KETIGA dalam melakukan pengembangan lokasi transmigran dengan kawasan Kabupaten sekitar dalam pengembangan ekonomi maupun non ekonomis. j »

b. Menerima transmigran yang dikirim ol$h PIHAK PERTAMA dan memberangkatkan dari Debarkasi Provinsi ke Lokasi. 1

c. Memberikan layanan transito sampai Jengan pemberangkatan transmigran ke lokasi. d. Memberikan bantuan program pr^sarana dan sarana, akses ekonomi dan akses lain dalam mendukung keberhasilan program transmigrasi, sesuai kemampuan keuangan Daerah PIHAK KEDUA. e. Bersama PIHAK PERTAMA dan PlHAK KETIGA melakukan pembinaan kepada masyarakat transmigran yang meliputi bidang ekonomi, sosial budaya, mental spiritual, kelembagaan ekonomi dan pemerintahan. j

Pasal 7

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KETIGA ( i ) Hak PIHAK KETIGA

I

a. Menerima transmigran sebanyak 45 (empat puluh lima) Kepala Keluarga dari PIHAK KEDUA. ! b. Mendapatkan bantuan sarana produHsi pertanian yang bermanfaat bagi transmigran Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang disesuaikan dengan potensi lokasi PIHAK KETIGA. i

1

W .

5

I i

I (2) Kewajiban PIHAK KETIGA a. Menyediakan lahan seluas 2 (dua) hktar per Kepala Keluarga pada tahun pertama penempatan yang digunakan untuk: • • •

Lahan Pekarangan seluas Lahan Usaha I seluas Lahan Usaha II seluas

0,25 ha (siap olah) 0,75 ha 1,00 ha :

b. Melaksanakan pembangunan rumah ;dan menyiapkan lahan serta prasarana dan sarana permukiman untuk transmigran.! c. Memproses dan memberikan sertitikatihak milik atas tanah setiap bidang tanah untuk setiap Kepala Keluarga selambat-lambatnya lima tahun setelah penempatan. I d. Bersama PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA melakukan pembinaan masyarakat transmigran yang meliputi bidang ekonomi, sosial budaya, mental spiritual, kelembagaan ekonomi dan pemerintahan. 1

tk R

e. Menyampaikan laporan kepada PIHAK KEDUA mengenai bantuan sarana produksi pertanian yang bermanfaat bagi transmigran Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang jenisnya disesuaikan dengan lokasi PIHAK KETIGA. f.

Melakukan survei potensi kawasan.

J i

g. Memberikan jaminan hidup untuk Jangka waktu dan jumlah sesuai dengan Kep.64/MEN/1993 tentang Pemben'an Bantuan Peralatan dan Jaminan Hidup bagi Transmigran (untuk Transmigrasi Urnu^). *

Paial 8 PERSYARA TAN CALON TRANSMIGRAN |

Calon yang akan ditempatkan di lokasi Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) Langkoroni dan Lembo Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara harus memenuhi syarat sebagai berikut: i

a. p. c. d e. f. g. h. i.

Memiliki KTP asli DKI Jakarta. I Sehat Jasmani dan rohani disertai surat keterangan dokter. Status berkeluarga atau sudah menikah. I Berusia antara 18-50 tahun untuk kepala keluarga. Kepala keluarga minimal berpendidikan Sekolah Dasar (SD) atau sederajat. Tidak pernah teriibat tindak pidana. ' Belum pernah mengikuti program transmigrasi. Mempunyai keterarnpilan di bidang pertanian tanaman pangan, perkebunan, kerajinan ataupun pertukangan. Mempunyai semangat dan kemampuen bekerja demi perbaikan ekonomi keluarga dan masyarakat sekitar. i Pasjal 9 JANGKA WAKTU PERJANJIAN I I

(1) Jangka Waktu Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK sampai dengan berakhirnya masa pembinaan unit permukiman transmigrasi atau selambat-lambatnya 5 (lima) tahun terhituiig sejak penempatan transmigran. »

i

I |6 i (2) Jangka Waktu Perjanjian Kerja Sama ihi dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK. 1

(3) Perpanjangan Jangka Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), didahului dengan pengajuan permohonan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA d a . A KETIGA, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepanjang memenuhi ketentuan atau syarat-syarat yang telah ditentukan oleh PARA PIHAK., n

P I H

K

u

Pasal 10 BERAKHIRNiA PERJANJIAN j

(1) Perjanjian ini berakhir apabila :

j

a. Jangka waktu perjanjian sebagairnrna diatur dalam Pasal 9 telah berakhir. b. Tujuan perjanjian ini telah tercapai. j c. Dibuat perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama.

| Pasal 11 EVALUASI

i (1) PARA PIHAK wajib mengadakan Evaluasij bersama-sama mengenai: a. Perkembangan jumlah transmigran. b. Perkembangan Sosial Budaya meljputi pendidikan, kesehatan, mental spiritual, keamanan dan kelembagaan. c. Perkembangan usaha ekonomi. d. Perumusan tindak lanjut secara bersama-sama terhadap permasalahan yang timbul di lokasi permukiman. (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ay&t (1) dilakukan setiap tahun atau sewaktu-waktu diperlukan oleh PARA PIHAK. * i

P^sal 12 PEhJBIAYAAN Biaya untuk pelaksanaan Perjanjian Kerja Safna ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan kewajiban yang tertuang dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang bersumber dari APBN dan APBD serta sumber lain yang sah.

Pasal 13 PENYELESAIAij PERSELISIHAN i I

(1) Apabila terjadi Perselisihan di antara TARA PIHAK dalam pelaksanaan isi Perjanjian Kerja Sama ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

m Anabila uoava oenyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perjanjian ini tidak f e S p a i , maka SasTesepakatan PARA PIHAK menyerahkan ^ ^ ^ ^ Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Menteri Dalam Negen berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. ( 2 )

(3) Keputusan penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat final dan mengikat PARA PIHAK. ! Pasal 14 KEADAAN MEMAKSA Apabila selama berlangsungnya perjanjian ipi terjadi hal-hal ui luar kemampuan PARA PIHAK berupa bencana alam (gempa bumi, tanah jlongsor, banjir), perang, huru hara, pemogokan, sabotase dan Iain-Iain kejadian yang ditetapkar sebagai bencana oleh pemerintah/pemerintah daerah yang mengakibatkan isi perjanjian inf tidak dapat dilaksanakan baik sebagian maupun seluruhnya, maka akan diselesaikan secara musyawarah oleh PARA PIHAK demi tercapainya penyelesaian yang sebaik-baiknya. Pasal 15 •• PERJANJIAN TAMBAHAN i

Hul-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK dalam Perjanjian Tambahan (ADDENDUM) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan Perjanjian Kerja Sama ini.

DEMIKIAN PERJANJIAN KERJA SAMA INI i

dibuat dan ditandatangani pada hari danitanggal sebagaimana tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 5 (lima) masing-masing ber'meterai cukup, 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK PERTAMA, 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK KEDUA, 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK KETIGA, 1 (satu) eksemplar disampaikan ke Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia dan 1 (satu) eksemplar disampaikan ke Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. s

PIHAK KETIGA

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

BUPATI MUNA,

GUBERNUR PROVINSI SULAWESI TENGGARA,

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS • IBUKOTA JAKARTA,