JAVA
RAYA
w ~.
.
PEMERINTAH PROVINSI OAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS KOMUNIKASIINFORMATIKA DAN KEHUMASAN Jln. Medan Merdeka Selatan 8-9 Siok G Lt. XIII Telp. (021) 3814216, 3823054, 3823158, 3823258, 3823449, 3823457, Fax. (021) 3848850
JAKARTA 10110
-
NOTA DINAS
Kepada Yth,
Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
Dari
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta
Sifat
Penting
Nomor
/'10 1079· t.f Saran Tindak Lanjut Hasil Pertemuan Ombudsman Republik Indonesia dengan Wakil Gubernur Terkait Pengaduan Masyarakat Kepada Ombusdman Republik Indonesia
Perihal
Sehubungan dengan pertemuan Ombusdman Republik Indonesia dengan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Rabu, tanggal 3 April 2013, dengan ini telaah dan saran sebagai berikut : 1. Aduan masyarakat melalui Ombudsman telah dibahas dengan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta dan tim (termasuk Inspektorat) beberapa waktu yang lalu, tetapi belum ada tindak lanjut sehingga disampaikan ke Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta. 2. Untuk tindak lanjut selanjutnya, perlu dikoordinasikan dengan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta dan Inspektorat. Demikian dilaporkan untuk mendapat koreksi dan arahan lebih lanjut. Atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.
Jakarta,
'9 April
2013
KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN KEHUMASAN PROVINSI DKI JAKARTA
Ir. SUGIYANTA M.Si NIP. 196007051~014 Tembusan: Sekretaris Oaerah Provinsi OKI Jakarta 2. Asisten Pemerintahan Provinsi OKI Jakarta
19
~
1.
NO
1.
2.
Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi OKI Jakarta
PELAPOR
SUBSTANSI
Sdr. Djunaidie Handayana berlamat JI.DR. Susilo lIC/ 59A, Kelurahan Gragol, Kecamatan Gragol Petamburan, Jakarta Barat,
Rumah Pelapor bersebelahan dengan rumah Sdr. Yohn Himawan Natawijaya. Sekitar bulan November 2003 Sdr. Yohn Himawan Natawijaya membangun rumahnya. terjadi keretakan pada tembok rumah Pelapor. Tembok sebelah barat miring dan terbelah dari tembok sebelah timur. Bak mandi bocor dan pintu-pintu kamar tidak dapat ditutup.
Sdr. Lim Tju Jun dan Sdr. Josepine Chandra beralamat JI. Rava Bekasi
Tanggal 4 November 2009 Kepala Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan (P2B) Pravinsi DKI Jakarta menerbitkan Surat Keputusan Nomor 157/2009 Tentang Pencabutan Surat Keputusan Gubernur Pravinsi DKI Jakarta No. 170/IMB/2005 tanggal 5 Januari 2005 Tentang Izin Mendirikan Bangunan yang berlokasi di JI. DR. Susilo lIC, No.59B dan 61, Rt.008/Rw.05 Kelurahan Gragol, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat atas nama Himawan Natawijaya. Sekitar awal tahun 2008 tetangga Pelapor Sdr. Viktor Oetomo mendirikan bangunan berlantai 4 dan di bawah bangunan tersebut terdapat ruang bawah tanah (bungker) seluas 8 x 9 meter denqan kedalaman 5 meter.
KELUHAN PELAPOR
Setelah penerbitan Surat Keputusan Nomor 157/2009 Tentang Pencabutan Surat Keputusan Gubernur Pravinsi DKI Jakarta No. 170/IMB/2005 tanggal 5 Januari 2005 Tentang Izin Mendirikan Bangunan yang berlokasi di JI. DR. Susilo lIC, No.59B dan 61, Rt.008/Rw.05 Kelurahan Grogol, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat atas nama Himawan Natawijaya.
TINOAK LANJUT ORI
Permintaan klarifikasi Nomor: 0066/KLA/0830.2009/MM08/1/2010 tanggal 28 Januari 2010 ditujukan Kepada Kepala Suku Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan Kotamadya Jakarta Barat,
Tindak Lanjut Pemprov
Sudah dilakukan penyegelan, tetapi hanya kepada pemasangan spanduk segel, namun penghuni bisa tetap bebas keluar masuk seperti biasa. Tidak ada bedanya dengan bangunan yang tidak disegel.
Hingga saat ini belum ada tindaklanjut di lapangan berupa pembongkaran terhadap bangunan rumah milik Sdr. Yohn Himawan Natawijaya yang IMB-nya telah dicabut. -
. Pelapor telah menyampaikan keluhannya kepada Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan (P2B) Kecamatan Jatinegara, yang telah ditindaklanjuti denaan dibuatnva surat Dernvataan 1
Permintaan klarifikasi Nomor: 0022/KLA/0643.2010/MM08/1/2011 tanggal 10 Januari 2011 ditujukan kepada Walikota Jakarta Timur
Sudah dilakukan penyegelan bangunan. Tetapi saat ini gembok bisa dibuka pasang oleh penghuni. Aktivitas mesin percetakan tetap
Timur, No.136 dan No.140, RT.00B/RW.09, Kel.Cipinang Besar Utara, Jakarta 13410
Pembuatan bungker dimaksud diduga belum memiliki izin (1MB) dan tidak mempertimbangkan jarak aman dengan bangunan yang berada di kanan dan kirinya, bahkan menutup gang di belakang bangunan yang digunakan sebagai jalan darurat dan saluran pembuangan air bagi warga sekitar. Pelapor telah menyampaikan keluhannya kepada Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan (P2B) Kecamatan Jatinegara, yang telah ditindaklanjuti dengan dibuatnya surat pernyataan tanggal 12 Mei 2008 oleh Sdr. Viktor Oetomo dan ditandatangani oleh Ketua RT setempat, Wakil Ketua RT, Sekretaris RT serta disaksikan oleh Kepala Seksi P2B dan Sekretaris Kecamatan Jatinegara. Dinyatakan antara lain ruang bawah tanah harus ditutup/diuruk kembali seperti semula dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat dan 5 orang warga. Jarak bebas ruang belakang bangunan mundur 1 (satu) meter. Dinding yang dibangun di atas jalan darurat harus di bongkar. Pemilik bangunan harus mengganti kerusakan bangunan milik tetangga kanan dan kiri yang disebabkan oleh bangunan miliknya.
tanggal 12 Mei 2008 oleh Sdr. Viktor Oetomo Tanggal 12 Maret 2010 Pelapor berusaha untuk menemui Walikota Jakarta Timur yang diteruskan kepada Bagian Ekonomi Pembangunan agar menyelesaikan masalah dimaksud. Kemudian pada tanggal 7 Juni 2010 diadakan rapat koordinasi di ruang rapat Walikota Jakarta Timur guna membahas adanya keberatan warga terhadap bangunan milik Sdr. Viktor Oetomo. Namun hingga saat ini belum ditindaklanjuti.
Tanggal 10 November 2008, Camat Jatinegara telah menerbitkan surat Nomor: 464/1.785 dituiukan kepada 2
bekerja 24 jam seperti biasa.
Kepala Suku Dinas P2B Jakarta Timur, pada intinya menyampaikan bahwa Sdr. Viktor Oetomo tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan dan bangunan tersebut memiliki ruang bawah tanah (bungker), terkait hal tersebut Camat Jatinegara meminta agar menertibkan bangunan dimaksud sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pada tanggal 5 Mei 2009 Walikota Jakarta Timur telah menerbitkan Instruksi Walikota Jakarta Timur Nomor: 07 tahun 2009 tentang Penelitian Pembangunan GedungjRuko di Jalan Raya Bekasi Timur No. 138, Kelurahan Cipinang Besar Utara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur yang menginstruksikan Kepala Suku Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan Kota Administrasi Jakarta Timur dan Kepala Suku Dinas Perizinan Bangunan Kota Administrasi Jakarta Timur untuk (1) mengadakan penelitian perizinan pembangunan gedungjruko dimaksud, (2) Mengadakan pembongkaran bangunan gedungjruko tersebut di atas apabila menyalahi perizinan yang diberikan. (3) Memberikan penjelasan kepada warga sekitar apabila pembangunan gedung dimaksud sudah sesuai dengan izin yang diberikan. (4) Melaporkan hasil ini kepada Walikota Jakarta Timur. (5) Instruksi ini mulai berlaku Dada tanaaal dikeluarkan. 3
3.
Sdr. Indarti Primora Harahap beralamat di JI. Cilandak Dalam No, 4 C, Jakarta Selatan
I terkait Permintaan Klarifikasi diberikannya Ijin Mendirikan Bangunan (1MB) rumah pribadi di atas jalan umum
1. Orang tua Pelapor (Dr. Lautry Barlianta Harahap) pada tahun 1991 membangun rumah berdasarkan 1MB No, 2123jPIMBPBjSj1991, tertanggal 12 November 1991 dengan dasar Keterangan Rencana Kota (KRK No.976jGSBjS.CLjVIIj91). Rumah tersebut mempunyai 2 (dua) akses jalan yaitu JI. Cilandak Dalam dan JI. Cilandak Dalam IV berdasarkan peta tata kota (tata ruang) DKI Jakarta No, 72jPR/SPUSjVIIIj2008 tertanggal 18 Agustus 2008; 2. Pada Februari 2011 telah berdiri bangunan pribadi milik Robinson Saragih di atas jalan umum yaitu di JI. Cilandak Dalam IV, tepat di belakang rumah Pelapor; 3. Pada 22 Februari 2011, Pelapor mengirimkan surat kepada Walikota Jakarta Selatan yang pada intinya menyampaikan keberatan dan penolakan pembangunan rumah pribadi di atas jalan umum dengan alasan : a. Pelapor tidak bisa mengakses tanah yang menghadap ke JI. Cilandak Dalam IV yang dahulu merupakan area GSB (Garis Sepadan Bangunan) b, Kurangnya sinar matahari yang masuk area halaman belakang Pelapor 4
Mengirimkan KLA I No, 2335jKLAj0456,2012jITC32jTim 7jVIII/2012 TERTANGGAL 3 SEPTEMBER 2012 Dengan meminta Kepala Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan Prop. DKI Jakarta memberikan penjelasan terkait : a. Apakah dibenarkan membangun rumah di area GSB (Garis Sepadan Bangunan) yang seharusnya diperuntukan untuk fasilitas umum seperti trotoar, saluran alir dan jalan umum. b, Apakah tindaklanjut surat Kepala Dinas P2B DKI Jakarta No, 510j-1-785.51 tertanggal 21 Februari 2012 yang ditujukan kepada Gubernur Prop. DKI Jakarta. Upaya yang telah dilakukan Pemerintah Propinsi DKI Jakarta dalam menindaklanjuti keberatan Pelapor.
c. Terputusnya akses Jalan Cilandak Dalam IV namun surat dimaksud tidak ditanggapi; 4. Pada 30 Maret 2011, Pelapor mengirimkan surat kepada Walikota Jakarta Selatan perihal permohonan waktu bertemu guna pembahasan keberatan dan penolakan pembangunan rumah pribadi atas nama R. Saragih di atas jalan umum namun tidak ditanggapi; 5. Pada 17 April 2011, Pelapor mengirimkan surat kepada Walikota Jakarta Selatan perihal permintaan tanggapan dan penjelasan resmi atas ke 4 (empat) surat terdahulu namun tidak ditanggapi; 6. Pada 19 April 2011, Pelapor menerima surat dari Kepala Suku Dinas Perizinan Bangunan Kota Administrasi Jakarta Selatan No. 135/1.785.51 perihal penjelasan mengenai 1MB 0789/IMB/2011 tanggal 26 Januarl 2011 a.n. Robinson Saragih, SH sekaligus menjawab surat Pelapor tanggal 22 Februari 2011 dan 14 Maret 2011. Pada intinya menyatakan : a. Pembangunan rumah tinggal atas nama R. Saragih telah sesuai 1MB 0789/IMB/2011 tanqqal 26 Januari 2011 5
dengan dasar SHM No. 976jHMjCiIandak Barat tanggal 24 April 1995 dan Keterangan Rencana Kota (KRK No. 986jGSBjJSjCLjXI/2010). b. Atas keberatan dan penolakan pembangunan rumah pribadi di atas jalan umum agar Pelapor mengajukan ke Walikota Adminsitrasi Jakarta Selatan; 7. Pada 18 Januari 2012 sebanyak 3 kali Pelapor menyampaikan email (
[email protected]) ke Gubernur OKI Jakarta namun tidak ditanggapi; Pada 27 Februari 2012 Pelapor dan Ibunya mendatangi Kantor Oinas P2B OKI Jakarta dan mendapatkan salinan surat Kepala Oinas P2B OKI Jakarta No. 510j-1-785.51 tertanggal 21 Februari 2012 yang ditujukan kepada Gubernur Prop. OKI Jakarta pada intinya menjelaskan a. Bangunan orang tua Pelapor dan Bp. R. Saragih dibangun berdasarkan perizinanjIMB yang sah. b. Berdasarkan KRK No. 976jGSBjS.CLjVIIj91 diketahui bahwa batas tanah Ibu Barlianta Harahap (orangtua Pelapor) berhimpit dengan 6
GSB (Garis Sepadan Bangunan) JI. Cilandak Dalam IV yang merupakan tanah milik Bp. R. Saragih. c. Rumah tinggal Bp. R. Saragih berada pada area GSB (Garis Sepadan Bangunan) sehingga seharusnya tidak mungkin untuk dibangun sebuah bangunan; d. Adanya perubahan dari Keterangan Rencana Kota (KRK) No. 976jGSBjS.CL/VIIj9l yang menjelaskan bahwa adanya area GSB (Garis Sepadan Bangunan) di JI. Cilandak Dalam IV ke Keterangan Rencana Kota (KRK) No. 986jGSBjjsjCLjXlj201O yang menjelaskan bahwa di area GSB (Garis Sepadan Bangunan) tersebut diijinkan dibangun rumah tinggal Bp. R. Saragih sehingga timbul adanya pergesaran GSB (Garis Sepadan Bangunan). e. Diusulkan agar dilakukan peninjauan dan pengukuran lapangan ulang oleh Dinas Tata Ruang yang telah menerbitkan kedua KRK (Keterangan Rencana Kota) dimaksud. Namun sampai dengan saat ini 7
Pelapor tidak pernah mendapatkan penjelasan resmi baik dari Gubernur DKI Jakarta maupun Instansi terkait atas tindaklanjut surat dimaksud.
4.
Sdr. H. Herman Ruang Terbuka Hijau digunakan untuk Sultani Hasan gedung Kantor Sekretariat RW 02 Kelapa dkk beralamat di Dua, Kebon Jeruk di atas lahan milik Komp. Ditjen Departemen Keuangan (tanpa Izin Moneter Mendirikan Bangunan) Departemen Keuangan JI. Sasak II Kelapa Dua No. 13, Kebon Jeruk,
1. Pelapor dkk adalah para pensiunan Pegawai Negeri Sipil Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2. Pada tahun 2006, Ketua RW 02 beserta Lurah Kelapa Dua membangun Kantor Sekretariat RW 02 di Iingkungan komplek perumahan Pegawai Keuangan Ditien Moneter vanq terletak di 8
1. Surat permintaan klarifikasi Nomor: 0264/KlAj0293.2009/MM15/IV/2009 tanggal 24 April 2009 2. Surat Lanjutan Nomor: 0023/LNJ/0293.2009/HN15/Ill/2011 tanggal 10 Maret 2011 Pertemuan tanqqal 5 Juli 2011
Instruksi Sekda DKI Jakarta untuk mengembalikan fungsi awal lahan sebagai RTH belum ditindaklanjuti Walikota Jakbar, dan bangunan juga belum dibongkar (tanpa 1MB dan tanpa izin dari Kemenkeu sebaqai
Jakarta Barat.
Kelapa Dua, Kebon Jeruk. Padahal lahan tersebut sejak awal diperuntukkan sebagai sarana jalan komplek, sarana olah raga, resapan air dan penghijauan RTH). Bahkan, pembangunan dilakukan tanpa izin Departemen Keuangan dan tanpa 1MB. 3. Pelapor dkk selaku warga komplek keberatan atas pembangunan Kantor Sekretariat RW 02 tersebut, karena lahan dimaksud sejak awal diperuntukkan sebagai resapan air dan penghijauan. Keberatan telah disampaikan kepada Gubernur DK1 Jakarta, Walikota Jakarta Barat dan jajarannya agar pembangunan kantor sekretariat RW 02 dihentikan dan dikembalikan pada fungsi semula. Namun, tidak memperoleh penyelesaian sebagaimana mestinya. 4. Tanggal 4 Maret 2008 Ketua RW 02 beserta Lurah Kelapa Dua mengajukan permohonan penggunaan lahan/ tanah kepada Departemen Keuangan melalui surat No. 44/1. 75505. Kemudian Departemen Keuangan Cq. Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan selaku pengelola lahan menyampaikan bahwa belum dapat 9
dengan Sekda DK1 Jakarta dan jajaran yang hasilnya bahwa Sekda Pemprov DKI Jakarta 1nstruksi harus dilakukan pembongkaran sesuai surat keberatan dari Menteri Keuangan sebagai pemilik aset, tidak ada alasan untuk tidak dibongkar dan harus dikembalikan ke fungsi awal yaitu RTH (tata ruang hijau).
pemilik lahan)
mempertimbangkan penggunaan lahan tersebut (vide surat No. S186/DR 01/2008 tanggal 31 Maret 2008). Meskipun telah ada surat penolakan dari Departemen Keuangan, tetapi ketua RW 02 tidak mengindahkannya dan tetap melaksanakan pembanqunan.
10
2. Asisten Perekonomian dan Administrasi Sekda Provinsi OKI Jakarta
NO 1.
PELAPOR Rully Okk (korban MRT Tahap I)
SUBSTANSI Minimnya sosialisasi terkait pembangunan MRT Tahap I Jakarta Selatan
KELUHAN PELAPOR 1. Pelapor mengeluhkan proses pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) tanpa ada sosialisasi dan penjelasan yang memadai kepada warga yang lahannya akan dipakai untuk pembangunan rei dan stasiun MRT dimaksud. Pada bulan Juli 2011 warga diundang oleh Lurah fatmawati guna sosialisasi pembangunan MRT, namun dalam pertemuan dimaksud warga tidak diberikan kesempatan untuk menanyakan secara detail mengenai rencana pembanguan MRT. 2. Pada bulan November 2011 beberapa ruko dan rumah milik warga mulai ditandai dengan cat tanpa ada pemberitahuan sebelumnya. Selanjutnya, pada tanggal 17 Januari 2012 Pelapor mengirim surat kepada Gubernur OKI guna meminta pertemuan untuk pembahasan pembangunan MRT, namun belum memperoleh tanggapan.
11
1.
2.
3.
4.
TINOAK LANJUT ORI Mengirimkan surat permintaan klarifikasi ke Oirektur Utama PT. Mass Rapid Transit Jakarta pada bulan April 2012 Mengundang pihak Pelapor dan instansi terkait (PT. MRT, Walikota Jaksel, Bapeda Propinsi OKI dan Camat pada tanggal 25 Juni 2012 Mengundang Pelapor dan instansi terkait (Menteri Perhubungan RI c.q Oirektur Jenderal Perkeretaapian, Oirektur Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan, Oirektur Transportasi, Bapenas dan Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup, Pemerintah Propinsi OKI Jakarta) pada tanggal 6 Agustus 2012 Pertemuan lanjutan dengan mengundang Pelapor dan instansi terkait Bappenas dan Gubernur OKI Jakarta Dada tanaaal 29 Oktober
Tindak Lanjut Pemprov 1. Mengirimkan pejabat dalam beberapa pertemuan yang diadakan Ombudsman, namun pejabat tersebut tidak mengusai permasalahan 2. Memberikan data terkait proyek pembangunan MRT, namun data dimaksud tidak sesuaidengan permintaan Ombudsman RI
3. Pada bulan Februari 2012 Pelapor datang ke kantor Walikota guna menanyakan perihal dimaksud, namun tidak diterima. Selain itu, Pelapor juga datang ke Kantor PT. Mass Rapid Transit Jakarta, Kedutaan Besar Jepang, akan tetapi Pelapor tidak memperoleh tanggapan sebagaimana mestinya, sehingga sampai dengan saat ini Pelapor belum memperoleh penjelasan yang memadai terkait dengan Pembangunan MRT dimaksud.
12
2012 5. Pertemuan lanjutan dengan mengundang Pelapor dan instansi terkait ( Direktur Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan RI, Bappenas, Kepala Bappeda Propinsi DKI Jakarta dan Direktur Utama PT. Mass Rapid Transit pada tanggal 5 November 2012 6. Mengirimkan surat permintaan data kepada instansi terkait yakni Direktur transportasi Bapenas, Dirjen Perkeretaapian, Pemprov DKI dan PT. MRT pada tanggal 9 November 2012 Melakukan pertemuan dengan Dewan Transportasi Kota pada tanggal 14 Februari 2013
3.
NO 1.
Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi OKI Jakarta
PELAPOR
SUBSTANSI
Dodo Sugiarto dkk, Kelurahan Joglo, Kecamatan Kembangan, Jakbar
Pelapor mengadukan pembangunan menara TVRI yang berlokasi di pemukiman warga terletak di RT.06/RW 02, Kelurahan Joglo, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat. Pembangunan menara tersebut tidak memperhatikan aspek lingkungan dan tidak memenuhi persyaratan ijin mendirikan bangunan (1MB) yang berlaku.
KELUHAN PELAPOR
Warga sekitar lokasi pembangunan menara tidak pernah dimintakan persetujuan, akan tetapi 1MB tetap ditebitkan oleh Pemda DK! Jakarta.
TIN OAK LANJUT ORI Perminta kalrifikasi kepada Gubernur DK! Jakarta vide Nomor : 0420/KLA/05072009jTM/VII/2009 tanggal 07 Juli 2009;
Klarifikasi kedua tertanggal 09 Desember 2010 kepada Gubernur DK1 Jakarta vide surat Nomor : 0433/KLA/05072009jSH-02/XII/2010.
Warga sekitar lokasi pembangunan menara tidak pernah dimintakan persetujuan, akan tetapi 1MB tetap ditebitkan oleh Pemda DK! Jakarta.
Sebagai tindaklanjut atas sikap Gubernur DK1 Jakarta yang tidak menanggapi permintaan penjelasan Ombudsman RI. Tim Ombudsman pada tanggal 25 Januari 2011, dipimpin oleh Wakil Ketua Ombudsman RI (Prof. CFG. Sunaryati Hartono,SH), didampingi oleh Asisten (Dominikus Dalu S & Nyoto Budiyanto) melaksanakan pertemuan dengan Sekretaris Daerah Prov.DK1, Walikota Jakarta Barat, Camat Kembangan dan beserta jajarannya terkait permasalahan dimaksud di Kantor Gubernur DK! Jakarta. 13
Tindak Lanjut Pemprov
2.
Iskandar beralamat di JI. Pemandangan D3j10,
Kembanqan
Belum adanya tindak lanjut permohonan atas rekomendasi tertulis dari Gubernur DKI Jakarta terhadap permohonan hak atas tanah Negara eks kota praja di DKI Jakarta
1. Pelapor adalah pemohon atas rekomendasi tertulis dari Gubernur DKI Jakarta terhadap hak tanah negara eks kota praja di DKI Jakarta vanq terdiri dari 14
Adapun hasil pertemuan antara lain; a. Pembangunan menara telah selesai dan telah diresmikan pemakaiannya oleh Presiden, walaupun dalam kenyataan mengalami penolakan warga karena tidak memenuhi syarat Iingkungan dan 1MB, b, Pemprov DKI khususnya Walikota Jakarta Barat beserta jajaranya akan melakukan langkah-Iangkah penyelesaian masalahjlaporan yang terjadi sesuai peraturan yang berlaku, mengadakan pendekatan dengan warga untuk bersedia menerima kompensasi atau ganti rugi. c. Pemda DKI Jakarta akan segera menjawab surat Ombudsman secara tertulis Pemprov DKI khususnya Walikota Jakarta Barat akan memberitahukan perkembangan penyelesaian kepada Ombudsman RI, termasuk tata cara penyelesaian pengaduan melalui Mediasi. 1. Surat permintaan klarifikasi Nomor: 0184jKl..A/0327,2012jMKA. 15jTim.7/vj2012 tanggal 31 Mei 2012.
Pada tanggal 16 Juli 2010, Pegawai Kantor Gubernur Provinsi DKI Jakarta mendatangi rumah PelaDor
Selatan, Jakarta Barat
beberapa bidang antara lain di daerah Setiabudi, casablanca Jakarta Selatan. 2. Sejak tahun 2001 s.d tahun 2008 Pelapor melakukan pembayaran uang pemasukan atas pengelolaan beberapa bidang tanah eks kota praja Pemerintah DKI Jakarta yang berada di daerah Jakarta Selatan, pembayaran kepada Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta dilakukan berdasarkan SK Gubernur DKI Jakarta No. 122 Tahun 2001.
15
2. /LNJ/0327.2012/MKA.1S(Ti m.7/VI/2012 tanggal Juni 2012.
melakukan peninjauan lapangan. Namun belum ada penyelesaian sebagaimana mestinya
4.
NO 1.
Asisten Kesejahteraan Masyarakat Sekda Provinsi OKI Jakarta
PELAPOR
Handaru Widjatmiko dkk beralamat di Pasar Sore Gang Buntu No. 54 RT 002/ RW 0014, Rawamangun, Jakarta Timur
KELUHAN PELAPOR
SUBSTANSI
Pelaksanaan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 174/B/2008/PT.TUN.JKT tanggal11 Nopember 2008 Jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor: 155 K/TUN/2009 tanggal 29 April 2010 yang belum dilaksanakan oleh Kepala Dinas Pendidikan Dasar Propinsi DKI Jakarta
1.
2.
Pelapor adalah orang tua murid Sekolah Dasar Negeri Percontohan Komplek IKIP Rawamangun Jakarta sekaligus sebagai Pengurus Komite Sekolah Dasar Negeri Percontohan Komplek IKIP Rawamangun. Sebelum habis masa jabatannya periode 20052008, Kepala Dinas Pendidikan Dasar Popins; DKI Jakarta menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 553/2007 tanggal 18 Desember 2007 tentang pengangkatan Caretaker Ketua Komite Sekolah, Sekolah Dasar Negeri Percontohan Komplek IKIP Rawamangun Jakarta. Pelapor merasa keberatan dengan SK dimaksud dan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, terdaftar di Kepaniteraan PTUN Jakarta tanggal 10 April 2008 register Perkara Nomor: 35/G/2008/PTUN-JKT yang telah diDutus tanqqal 23 Juni 2008 16
TIN OAK LANJUT ORI 1. Klarifikasi I: Nomor 0232/KLA/0173.2011/IT15/VI/2011 tanggal 30 Juni 2011. 2. Pertemuan di Kantor Ombudsman RI tanggal 16 Maret 2012.
Tindak Lanjut Pemprov
1. Respon tertulis tanggal 25 Juli 2011 melalui surat nomor: 4660/-1.876. Penjelasan masih normatif dan tidak ada penyelesaian. Tanggal 16 Maret 2012 dilakukan pertemuan dengan Kadis Pendidikan DKI Jakarta Sdr. Taufik dan jajaran, berjanji akan memberikan tanggapan tertulis alasan tidak melaksanakan putusan PT TUN Jakarta tersebut. Namun, tanggapan belum memperoleh tindak lanjut.
dengan amar putusan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima. Selanjutnya, para Pelapor mengajukan Banding dengan register perkara Nomor: 174/B/2008/PT.TUN.JKT tanggal 11 Nopember 2008 dan telah diputus dengan amar putusan menyatakan menerima permohonan banding dari para Penggugat dan mengabulkan gugatan para Penggugatj para Pembanding, membatalkan dan memerintahkan pencabutan SK Tergugatj Terbanding Nomor: 553/2007 tanggal 18 Desember 2007. Namun hal itu tidak dilaksanakan oleh Tergugatj Terbanding. 3. Setelah itu Tergugatj Terbanding mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung RI dengan register perkara Nomor: 155 K/TUN/2009 tanggal 29 April 2010. Kemudian Mahkamah Agung RI memutus perkara tersebut dengan amar putusan menolak permohonan Kasasi dari pemohon Kasasi Kepala Dinas Pendidikan Dasar Propinsi DKI Jakarta. Meskipun telah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap dan telah ada surat Ketua Penaadilan 17
Tata Usaha Negara Jakarta, namun Kepala Dinas Pendidikan Dasar Propi nsi DK! Jakarta juga tidak melaksanakan putusan dimaksud tanpa alasan yang jelas. Pada tanggal 29 Desember 2.010 Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah mengirim surat Nomor: W2.TUN1.176/HK.06/XII/2010 kepada Kepala Dinas Pendidikan Dasar Propinsi DK! Jakarta, perihal pengawasan pelaksanaan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Tetapi hingga laporan ini disampaikan kepada Ombudsman RI, Kadis Pendidikan Dasar DK! Jakarta belum melaksanakan Dutusan Penaadilan tersebut.
18
•
2.
Ny. Hj. Djalias Yusuf dkk, d/a JI. Daha II/15, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, 12110
Pelapor telah membayar lunas sewa beli rumah dinas di JI.Daha II/15, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dengan mengangsur sejak tahun 1974.
Pelapor hingga saat ini masih menunggu jawaban dari Gubernur DKI Jakarta mengingat Pelapor teiah membayar lunas Rumah Dinas dimaksud.
1.Permintaan klarifikasi Nomor : 0361/KLAj0238.2009/MM08jVI/2009 tanggal 2 Juni 2009, ditujukan kepada Gubernur DKI Jakarta
Pada tahun 1998 Pelapor diberitahu bahwa seluruh lahan yang ditempati Rumah Dinas dan Gedung PLPKK yang saat ini ditempati SMU 82 sudah bersertifikat atas nama Pemda DKI sejak tahun 1984. Untuk mendukung hal terse but, sejak tahun 2001 sampai dengan tahun 2007, Menteri Pendidikan Nasional, kemudian kretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional serta Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan Departemen Pekerjaan Umum telah mengirim surat kepada Gubernur DK! Jakarta. Namun tidak ada satupun surat yang ditanggapi. 2.Surat Lanjutan ORI Nomor : 0094/LNJ/0238.2009/MM08jV/2010, tgl. 19 Mei 2010, a.l:
Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan Departemen Pekerjaan Umum juga menyurati Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Selatan untuk meminta klarifikasi sertifikat Nomor 253/Desa Selong, JI. Daha II Kebayoran Baru, ditindaklanjuti melalui surat Nomor: 1663/0154-330 tanggal 14 Agustus 2007 menerangkan antara lain bahwa Hak Pakai tersebut tercatat atas nama Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, terbit tanggal 4 Seotember 1984 berlaku selama
telah menerima informasi dar! Pelapor terkait surat tanggapan dimaksud. Pelapor menjelaskan antara lain: 1. Bahwa lahan yang dipakai untuk pembangunan 4 (empat) rumah negeri Deoartemen Pendidikan
19
Tanggapan dar! Inspektur Prov.DKI Nomor: 13/-1.922.1. Ks tanggal 27 Januari 2010 antara lain: bahwa bangunan rumah negeri di JI. Daha II/15 yang ditempatijdihuni oleh 4 (empat) penghuni telah tercatat sebagai aset Pemda Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2005 dan penghuninya ditolak mengajukan permohonan sertifikat ke Kantor Pertanahan Kota Jakarta Selatan, untuk kepastian hukum disarankan kepada para penghuni untuk mengajukan proses hukum ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pihak Dinas Pendidikan Provo DKI Jakarta telah mengirimkan Nota Dinas kepada Gubernur Provo DKI Jakarta Nomor 2013/-076.3 tanggal 8 April 2011, antara lain menyatakan: 1.Di lokasi seluas 4.456 m 2 tersebut berdiri
• dipergunakan untuk kepentingan dinas. Hak Pakai No. 253jSeiong berasal dari bekas pemberian tanah Negara Eigendom No. 1684 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Oaerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 14 April 1984 No. 1420j440jIjHPjSj1j1984.
Nasional dan gedung PLPKK (Iembaga binaan Oepdiknas) yang kemudian direhab dan ditempati SMU 82 adalah tanah negara dibawah penguasaan Oepartemen Pendidikan Nasional. Selanjutnya terbit Surat Keterangan Hak Atas Tanah tanggal 14 Agustus 1990 dari Kepala Biro Tata Usaha a.n. Sekretaris Jenderal Oepartemen Pendidikan Nasional, untuk mempermudah pengurusan pemecahan sertifikat bagi sekolah dan 4 (empat) rumah dimaksud. 2. Pada tahun 1997 pihak Pemda OK! Jakarta mempertanyakan status tanah rumah negeri Departemen Pendidikan Nasional dan SMU 82, Pelapor memberikan copy berkas yang diperlukan. Namun pada tahun 1998 dalam rapat dengan Pemda OKI Jakarta, diumumkan telah terbit Sertifikat Hak Pakai Nomor 253 tahun 1984 atas nama Pemda OKI Jakarta untuk seluruh lahan, sementara tidak ada 20
SMAN 82 dengan bangunan 2 lantai terdiri dari 18 ruang kelas, ruang kantor, laboratorium, perpustakaan dan sarana penunjang lainnya (Iuas tanah 3.296 m2 ) dan rumah tinggal yang dihuni 5 keluarga dengan luas tanah 1.160 m2 . 2.0i lokasi sebelumnya berdiri gedung pusat latihan pendidikan kesejahteraan keluarga (PLPKK) yang ditutup kemudian digunakan untuk SMKK Negeri VII yang pindah ke JI. Kebon Sirih dan sejak tahun 1986 digunakan SMAN 82. 3.Pada tahun 2001 para penghuni rumah dinasjtinggal memiliki tanda bukti pelunasan sewa beli rumah dar! KPKN Jakarta III. 4.Berdasarkan sertifikat Nomor 253 tahun 1984 tanah tersebut tercatat
• pemberitahuan sebelumnya kepada PenghunijPelapor Memperhatikan uraian tersebut, ORI berharap kiranya Inspektur Provinsi DKI Jakarta melakukan penelitian dan memberikan penjelasan mengenai proses peralihan status hak atas tanah dimaksud, mengingat Pelapor telah melalui prosedur sesuai aturan yang berlaku dan melunasi sewa beli rumah kepada Departemen Keuangan Kantor Wilayah IX Direktorat Jenderal Anggaran, Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Jakarta III. Pada tgl.5 Juli 2011 dilakukan pertemuan antara Ombudsman dgn Sekda Prov. DKI Jakarta, Inspektur Prov, DKI Jakarta serta perwakilan Pemkot Jakarta Utara, Selatan,Timur dan Barat. Namun pihak Pemkot Jakarta Selatan yang hadir pada saat itu tidak bisa menjelaskan permasalahan ini. Pertemuan tanggal 7 Februari 2012 di kantor Ombudsman RI yang dihadiri oleh Sekretaris Daerah Prov, DKI Jakarta, Menveoakati antara lain akan
21
sebagai milik Pemda DKI Jakarta,
menyiapkan semua administrasi terkait dengan permasalahan ini dan bersedia untuk melakukan mediasi dengan Ny. Djalias Yusuf dkk (penghuni rumah jl. Daha II) Tanggal 8 Mei 2012 Ombudsman mengundang Inspektur Prov.DKI Jakarta, Sekretaris Jenderal Kemendikbud, Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Selatan, Direktur Tata Bangunan Dirjen Cipta Karya Kementerian PU serta Penghuni rumah JI. Daha II untuk melakukan mediasi. Namun mediasi tidak dapat dilaksanakan karena dari pihak Pemprov DKI Jakarta tidak hadir dan tidak ada pemberitahuan.
22
