f\"~
..--
of
PEMERINTAH PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA KEPUTUSAN GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR
7
TAHUN 2003
TENTANG FORUM RAPAT PIMPINAN PEMERINTAH PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,
Menimbang
a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2001 tentang Bentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, membawa konsekwensi terhadap perubahan aturan-aturan yang terkait kh~susnya nomenklatur Perangkat Daerah; b. bahwa Forum Rapat Pimpinan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 52 Tahun 2000 tidak sesuai lagi dengan kebutuhan, sehingga perlu dilakukan perubahan dan penyempurnaan;
,
C.
~
bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b di atas perlu menetapkan kembali Forum Rapat Pimpinan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan keputusan Gubernur. "
Mengingat
1. Undang-undang Nomor Pemerintahan DaBrah;
22
Tahun
1999
tentang
2. Undang-undang
Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pe!fi~rintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara R~publik Indonesia Jakarta;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
2
4. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2001 tentang Bentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. MEMUTUSKAN : Menetapkan
KEPUTUSAN GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG FORUM RAPAT PIMPINAN PEMERINTAH PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan : 1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 2. Gubernur adalah Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 3. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
Propinsi
5. Asisten Sekretaris Daerah adalah Asisten Sekretaris Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 6. Biro Umum adalah Biro Umum pada Sekretariat Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 7. Biro Hubungan dan Masyarakat dan Protokol adalah Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol pada Sekretariat Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 8. Biro Organisasi dan Tatalaksana adalah Biro Organisasi dan Tatalaksana pada Sekretariat Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 9. Forum Rapat Pimpinan adalah Forum Rapat Pimpinan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 10. Koordinasi adalah upaya yang dilaksanakan guna mencapai keselarasan, keserasian dan keterpaduan baik perencanaan maupun pelaksanaan tugas dari berbagai unit/instansi Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta agar tercapai hasil guna dan daya guna yang lebih besar.
3
BAB II FORUM RAPAT PIMPINAN Pasal 2 Forum Rapat Pimpinan merupakan rapat pimpinan yang membahas permasalahan yang dihadapi dan menentukan kebijaksanaan pelaksanaan tugas umum pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Pasal 3 (1) Forum Rapat Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2. terdiri dari : a. Rapat Pimpinan Tingkat Gubernur; b. Rapat Koordinasi Tingkat Wakil Gubernur; c. Rapat Koordinasi Tingkat Sekretaris Daerah; d. Rapat Koordinasi Tingkat Asisten Sekretaris Daerah. (2) Forum Rapat Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat tertutup dan terbatas. Pasal 4 Forum Rapat Pimpinan (Rapim) Tingkat Gubernur terdiri dari : a. Rapim Khusus; b. Rapim Lengkap; c. Rapat Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida); d. Rapat Teknis; e. Jamuan Minum Kopi Pagi (Coffee Morning). Pasal 5 (1) Rapim Khusus dipimpin oleh Gubernur dilaksanakan satu minggu sekali (setiap hari Senin atau hari lain yang disesuaikan dengan jadwal kegiatan Gubernur). (2) Rapim Khusus dihadiri : a. Gubernur; b. Wakil Gubernur; c. Sekretaris Daerah; d. Para Asisten Sekretaris Daerah; e. Kepala Bawasda; f. Kepala Bapeda; g. Para Walikotamadya dan Bupati. (3) Rapim Khusus membahas mengenai kebijaksanaan makro, masalah strategis. dan mendesak. (4) Apabila Gubernur berhalangan hadir karena sesuatu hal, maka Rapim Khusus dapat dipimpin oleh Wakil Gubernur. Pasal 6 (1) Rapim Lengkap dipimpin oleh Gubernur dilaksanakan minimal tiga bulan sekali.
4
(2) Rapim Lengkap dihadiri : a. Gubernur; b. Wakil Gubernur; c. Sekretaris Daerah; d. Para Asisten Sekretaris Daerah; e. Kepala Badan Perencanaan Daerah; f. Kepala Badan Pengawasan Daerah; g. Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah; h. Kepala Badan Kesatuan Bangsa; i. Para Walikotamadya; j. Kepala Dinas Tramtib dan Linmas; k. Kepala Dinas terkait; I. Kepala Biro terkait. (3) Materi Rapim Lengkap membahas mengenai pengarahan Gubernur dan laporan Walikotamadya. Pasal 7 (1) Rapat Muspida dipimpin minimal tiga bulan sekali.
oleh
Gubernur dilaksanakan
(2) Rapat Muspida dihadiri oleh para anggota Muspida. (3) Materi Rapat Muspida membahas mengenai pengarahan GubernurNVakil Gubernur dan laporan Sekretaris Daerah. Pasal 8 (1) Rapat Teknis dipimpin oleh Gubernur dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan. (2) Rapat Teknis dihadiri : a. Gubernur; b. Wakil Gubernur; c. Sekretaris Daerah; d. Para Asisten Sekretaris Daerah; e. Kepala Badan Perencanaan Daerah; f. Kepala Badan Pengawasan Daerah; g. Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah; h. Para Walikotamadya; i. Kepala Dinas terkait; j. Kepala Biro terkait; k. Kepala Kantor terkait. (3) Rapat Teknis membahas mengenai pengarahan Gubernur dan laporan khusus. Pasal 9 (1) Jamuan Minum Kopi Pagi (Coffee Morning) dipimpin oleh Gubernur dilaksanakan tiga bulan sekali. (2) Jamuan Minum Kopi Pagi (Coffee Morning) dihadiri : a. Gubernur: b. Pimpinan, Ketua Komisi, dan ketua Fraksi DPRD; c. 'Wakil Gubernur;
5
d. e. f. g. h. i.
Sekretaris Daerah; Para Asisten Sekretaris Daerah yang terkait; Kepala Badan Perencanaan Daerah; Kepala Badan Pengawasan Daerah; Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah; Unit terkait lainnya.
(3) Dalam Jamuan Minum Kopi Pagi (Coffee Morning) disampaikan pengarahan Gubernur dan tanya jawab. Pasal 10 Forum Rapat Wakil Gubernur terdiri dari : a. Rapat BPUT; b. Rapat Wakil Gubernur. Pasal 11 (1) Rapat BPUT dipimpin oleh Wakil Gubernur dilaksanakan minimal seminggu sekali (setiap hari Selasa atau hari lain yang disesuaikan dengan jadwal kegiatan Wakil Gubernur). (2) Rapat BPUT dihadiri : a. Wakil Gubernur; b. Sekretaris Daerah; c. Para Asisten Sekretaris Daerah; d. Kepala Badan Perencanaan Daerah; e. Kepala Dinas terkait; f. Kepala Biro terkait; g. Kepala Kantor terkait. (3) Rapat BPUT membahas mengenai masalah permohonan yang berkaitan dengan SP3L, SIPPT, maupun penyempurnaannya. Pasal 12 (1) Rapat Wakil Gubernur dipimpin oleh Wakil Gubernur dilaksanakan minimal sebulan sekali. (2) Rapat Wakil Gubernur dihadiri : a. Wakil Gubernur; b. Sekretaris Daerah; c. Para Asisten Sekretaris Daerah; d. Kepa/a Badan Perencanaan Daerah; e. Kepala Badan Pengawasan Daerah; f. Kepala Badan, Dinas, Biro dan Kantor terkait lainnya. (3) Rapat Wakil Gubernur berisi pengarahan Wakil Gubernur dan membahas permasalahan yang perlu penyelesaian segera mungkin. Pasal 13 Rapat Koordinasi (Rakor) Tingkat Sekretaris Daerah merupakan rapat staf untuk membahas permasalahan yang dihadapi dan menentukan langkah-Iangkah pelaksanaan tugas umum pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat.
6
Pasal 14 Rakor Tingkat Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 terdiri dari : a. Rakor Sekretaris Daerah Khusus; b. Rakor Sekretaris Daerah Lengkap. Pasal 15 (1) Rakor Sekretaris Daerah Khusus dipimpin oleh Sekretaris Daerah dan dilaksanakan seminggu sekali. (2) Rakor Sekretaris Daerah Khusus dihadiri : a. Sekretaris Daerah; b. Para Asisten Sekretaris Daerah Propinsi; c. Kepala Badan Perencanaan Daerah; d. Kepala Badan Pengawasan Daerah; e. Kepala Biro terkait. (3) Rakor Sekretaris Daerah Khusus membahas permasalahan/laporan yang disampaikan Asisten Sekretaris Daerah dan unit terkait lainnya dalam rangka persiapan Rapim Khusus. Pasal 16 (1) Rakor Sekretaris Daerah Lengkap dipimpin oleh Sekretaris Daerah dan dilaksanakan minimal sebulan sekali. (2) Rakor Sekretaris Daerah Lengkap dihadiri : a. Sekretaris Daerah; b. Para Asisten Sekretaris Daerah; c. Para Kepala Badan; d. Para Walikotamadya; e. Para Kepala Dinas; f. Sekretaris Dewan; g. Para Kepala Biro; h. Para Kepala Kantor. (3) Rakor Sekretaris Daerah Lengkap selain pengarahan Sekretaris Daerah dan laporan para Asisten Sekretaris Daerah, juga membahas permasalahan yang dihadapi unit terkait. Pasal 17 Rakor Tingkat Asisten Sekretaris Daerah Propinsi terdiri dari : a. Rakor Asisten Tata Praja dan Aparatur; b. Rakor Asisten Perekonomian; c. Rakor Asisten Keuangan; d. Rakor Asisten Pembangunan; e. Rakor Asisten Kesejahteraan Masyarakat. Pasal 18 (1) Rakor Asisten Tata Praja dan Aparatur dilaksanakan minimal sebulan sekali.
7
(2) Rakor Asisten Tata Praja dan Aparatur dihadiri : a. Asisten Tata Praja dan Aparatur; b. Badan Kepegawaian Daerah; c. Badan Kesatuan Bangsa; d. Dinas Ketenteraman Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat; e. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil; f. Dinas Pemadam Kebakaran; g. Dinas Pertanahan dan Pemetaan; h. Biro Administrasi Wilayah; i. Biro Kerjasama Antar Kota dan Daerah; j. Biro Organisasi dan Tatalaksana; k. Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol; I. Biro Hukum; m. Biro Umum; n. Kantor Pendidikan dan Pelatihan; o. Kantor Pengelola Teknologi Informasi; p. Kantor Arsip Daerah. (3) Rakor Asisten Tata Praja dan Aparatur membahas masalah yang berkaitan dengan fungsi Asisten Tata Praja dan Aparatur. Pasal 19 (1) Rakor Asisten Perekonomian dilaksanakan minimal sebulan sekali. (2) Rakor Asisten Perekonomian dihadiri : a. Asisten Perekonomian b. Badan Penanaman Modal dan Pendayagunaan Kekayaan dan Usaha Daerah; c. Dinas Koperasi dan UKM; d. Dinas Perindustrian dan Perdagangan; e. Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan; f. Dinas Pertanian dan Kehutanan; g. Dinas Pariwisata; h. Biro Administrasi Perekonomian; i. Kantor Taman Margasatwa Ragunan. (3) Rakor Asisten Perekonomian membahas masalah yang berkaitan dengan fungsi Asisten Perekonomian. Pasal 20 (1) Rakor Asisten Keuangan dilaksanakan minimal sebulan sekali. (2) Rakor Asisten Keuangan dihadiri : a. Asisten Keuangan; b. Dinas Pendapatan Daerah; c. Biro Keuangan; d. Biro Perlengkapan; e. Kantor Perbendaharaan dan Kas Daerah. (3) Rakor Asisten Keuangan membahas masalah berkaitan dengan fungsi Asisten Keuangan.
yang
8
Pasal 21 (1) Rakor Asisten sebulan sekali.
Pembangunan
dilaksanakan
minimal
(2) Rakor Asisten Pembangunan dihadiri : a. Asisten Pembangunan; b. Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah; c. Dinas Pekerjaan Umum; d. Dinas Tata Kota; e. Dinas PJU dan SJU; f. Dinas Penataan dan Pengawasan Bangunan; g. Dinas Pertamanan; h. Dinas Perumahan; i. Dinas Perhubungan; j. Dinas Kebersihan; k. Dinas Pertambangan; I. Biro Administrasi Sarana Perkotaan; m. Kantor Tata Bangunan dan Gedung Pemda. Pasal 22 (1) Rakor Asisten Kesejahteraan Masyarakat dilaksanakan minimal sebulan sekali. (2) Rakor Asisten Kesejahteraan Masyarakat dihadiri : a. Asisten Kesejahteraan Masyarakat; b. Badan Pemberdayaan Masyarakat; c. Dinas Pendidikan Dasar; d. Dinas Pendidikan Menengah dan Tinggi; e. Dinas Kesehatan; f. Dinas Bintal dan Kesos; g. Dinas Olahraga dan Pemuda; h. Dinas Kebudayaan dan Permuseuman; i. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi; j. Biro Administrasi Kesmas; k. Kantor Perpumda; I. Kantor Pelayanan Pemakaman; m. Kantor Urusan Haji. Pasal 23 Untuk kelancaran kegiatan Forum Rapat Pimpinan ditunjang oleh Sekretariat yang terdiri dari : a. Biro Umum; b. Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol; c. Biro Organisasi dan Tatalaksana.
Pasal 24 Tugas Sekretariat Forum Rapat Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 adalah : 1. Biro Umum : a. menyiapkan daftar hadir Tingkat Rapat Pimpinan;
9
b. menyiapkan notulis (khusus Rapim Tingkat Gubernur, Forum Rapat Wakil Gubernur dan Rakor Tingkat Sekretaris Daerah); c. membagikan bahan rapat (bila ada) dan mendistribusikan risalah (khusus Rapim Tingkat Gubernur, Forum Rapat Wakil Gubernur dan Rakor Tingkat Sekretaris Daerah); d. menyiapkan dan mengedarkan daftar hadir (khusus Rapim Tingkat Gubernur, Forum Rapat Wakil Gubernur dan Rakor TingkatSekretaris Daerah); e. menyiap!
..
2. Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol : a. menyij:\pkan 'dan mengatur ruanga'h beserta kelengkapannya (khusus Rapim Tingkat Gubernur, Fon.~,m Rapat Wakil Gubernur dan Rakor Tingkat Sekreta~ls Daerah); b. rri'enghubungi peserta rapat yang diundang (khusus Rapim ,Tingkat Gubernur, Forum Rapat Wakil Gubernur dan Rakor Tingkat Sekretaris Daerah); c. menyiapkan dan mengedarkan undangan; d. Menyusun jadwal acara rapat; e. meliputlmerekam penyelenggaraan Forum Rapat Pimpinan; f. menghidangkan konsumsi rapat.
3. Biro Organisasi dan Tatalaksana a. mengumpulkan/menghimpun bahan Rakor Tingkat Sekretaris Daerah dan Asisten Sekretaris Daerah; b. menggandakan bahan Rakor Tingkat Sekretaris Daerah dan Asisten Sekretaris Daerah; c. menyiapkan notulis Rakor Tingkat Sekretaris Daerah dan Asisten Sekretaris Daerah; d. merekam, merumuskan dan membuat kesimpulan hasil Rakor Tingkat Sekretaris Daerah; e. menggandakan dan menyebarluaskan kepada instansi terkait resume hasil Rakor Tingkat Sekretaris Daerah. BAB IV KETENTUAN LAIN Pasal 25 Jadwal Forum Rapat Pimpinan sebagaimana terlampir. Pasal 26 Selain Forum Rapat Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat dilakukan rapat koordinasi staf umum, perencanaan, dan pengawasan.
10
Pasal 27 Segala biaya yang diperlukan dalam penyelenggaraan Forum Rapat Pimpinan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Oaerah Propinsi Oaerah Khusus Ibukota Jakarta.
BAB
V
KETENTUANPENUTUP Pasal 28 Oengan berlakunya keputusan ini maka Keputusan Gubernur Propinsi Oaerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 52 Tahun 2000 tentang Forum Rapat Pimpinan Pemerintah Propinsi Oaerah Khusus Ibukota Jakarta dan semua ketentuan yang bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi. Pasal 29 Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Oitetapkan di Jakarta pada tanggal 20 J nnunri 2003
Tembusan: 1. Menteri Oalam Negeri 2. Ketua OPRO Propinsi OKI Jakarta 3. Wakil Gubernur Propinsi OKI Jakarta 4. Para Asisten Sekdaprop OKI Jakarta 5. Para Kepala Badan Propinsi OKI Jakarta 6. Para Walikotamadya Propinsi OKI Jakarta 7. Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Propinsi OKI Jakarta 8. Para Kepala Oinas Propinsi OKI Jakarta 9. Para Kepala Biro Propinsi OKI Jakarta 10. Sekretaris OPRO Propinsi OKI Jakarta 11. Para Kepala Kantor Propinsi OKI Jakarta
...----...
Lampiran : Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor Tanggal
A. Rapat Pimpinan Tingkat Gubernur Propinsi OKI Jakarta No. 1.
Kegiatan Rapim Khusus
2. -I Rapim Lengkap
Peserta Rapat
Materi yang dibahas
1. Gubernur 2. Wakil Gubernur 3. Sekretaris Daerah 4. Para Asisten Sekda 5.Ka.Bapeda 6. Ka. Bawasda 7. Para Walikota madya dan Bupati
- Kebijaksanaan Makro - Masalah strategis dan mendesak
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
- Pengarahan Gubernur - Laporan Walikotamadya
9. 10. 11. 12.
Gubernur Wakil Gubernur Sekretaris Daerah Para Asisten Sekda Kepala Bapeda Kepala Bawasda Kepala BPLHO Kepala Badan Kesbang Para Walikota madya Kepala Oinas Tramtib dan Linmas Dinas Terkait Biro Terkait
7 TAHJ N 2003 20 J urn uri 2003
Waktu Hari Senin PukuI08.00
Keterangan
Penanggungjawab - Biro Humas dan Protokol - Biro Umum - Biro Ortala
I Seminggu sekali
I"t,:,,'.
Minggu Pertama Pukul 08.00
- Biro Humas dan\: "!';(Minimal tiga Protokol bulan sekaJi - Para WaJikotamadya - Biro Umum - Biro Ortala
2
No.
Kegiatan
3
Rapim Muspida
4.
Rapat Teknis
Jamuan Minum Kopi Pagi (Coffee Morning)
5.
Peserta Rapat
Materi yang dibahas
Waktu
Penanggungjawab
Keterangan
- Laporan Sekdaprop - Pengarahan Gubernur
Menyesuaikan
- Sekdaprop - Biro Humas dan Protokol - Biro Ortala - Biro Umum
Tiga bulan sekali
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Gubernur Wakil Gubernur Sekretaris Daerah Para Asisten Sekda Kepala Bapeda Kepala Bawasda Kepala BPLHD Para Walikotamadya 9. Dinas, Biro dan Kantor terkait
- Laporan Khusus ( Expose) - Pengarahan Gubernur
Menyesuaikan
- Biro Humas dan Protokol - Biro Umum
Minimal tiga bulan sekali
1. Gubernur 2. Pimpinan, Ketua Komisi dan Ketua Fraksi 3. Wakil Gubernur 4. Sekretaris Daerah 5. Para Asisten Sekda 6. Kepala Bapeda 7. Kepala Bawasda 8. Kepala BPLHD 9. Unit terkait lainnya
- Pengarahan Gubernur - Tanya Jawab
Minggu Pertama Pukul 07.30
- Biro Humas dan Protokol - Biro Umum
Tiga bulan sekali
Para Anggota Muspida
3
B. Rapat Koordinasi (Rakor) ringkat Wakil Gubernur Propinsi OKI Jakarta
No.
Kegiatan
Peserta Rapat
Materi yang dibahas
Waktu
Penanggungjawab
Keterangan
1.
Rapat BPUr
1. Wakil Gubernur 2. Sekdaprop 3. Para Asisten Sekda 4. Kepala Bapeda 5. Badan, Dinas, Biro dan Kantor terkait
- Mengenai BPUr
Hari Selasa Puku108.00
- Oinas rata Kotal BPUr - Biro Humas dan Protokol - Biro Umum
Seminggu sekali
2.
RapatWagub
1. 2. 3. 4.
Sesuai dengan kebutuhan
Menyesuaikan
• Biro Humas dan Protokol - Biro Umum
Satu bulan sekali atau sesuai kebutuhan
Wakil Gubernur Sekretaris Oaerah Para Asiten Sekda Kepala Badan Perencanaan Oaerah 5. Kepala Badan Pengawasan Oaerah 6. Kepala Badan, Oinas, Biro dan Kantor terkait lainnya
4
C. Rapat Koordinasi (Rakor) Tingkat Sekretaris Daerah Propinsi DKI Jakarta
Penanggungjawab
Keterangan
No.
Kegiatan
1.
Rakor Sekretaris Daerah Khusus
1. Sekretaris Daerah 2. Para Asisten Sekda Propinsi 3. Kepala Bapeda 4. Kepala Bawasda 5. Kepala Biro Terkait
- Laporan Para Asisten Sekdaprop - Pengarahan Sekdaprop
Hari Jum'at PukuI09.00
- Biro Umum - Biro Ortala - Biro Humas dan Protokol
Seminggu sekali
2.
Rakor Sekretaris Daerah lengkap
1. Sekretaris Daerah 2. Para Asisten Sekda Propinsi 3. Para Kepala Badan 4. Para Walikotamadya 5. Para Kepala Dinas 6. Sekretaris Dewan 7. Para Kepala Biro 8. Para Kepala Kantor
- Laporan Sekdaprop - Laporan Para Asisten Sekdaprop
Menyesuaikan
- Biro Ortala - Biro Humas dan Protokol - Biro Umum
Sebulan sekali
Peserta Rapat
Materi yang dibahas
Waktu
5
O. Rapat Koordinasi (Rakor) Tingkat Asisten Sekdaprop OKI Jakarta No.
Kegiatan
Peserta Rapat
1.
Rakor Asisten Tata Praja dan Aparatur
1. Asisten Tata Praja dan Aparatur 2. Badan Kepegawai an Oaerah 3. Badan Kesatuan Bangsa 4. Dinas Tramtib dan Linmas 5. Dinas Kependuduk an dan Catatan Sipil 6. Dinas Pemadam Kebakaran 7. Dinas Pertanahan dan Pemetaan 8. Biro Adm. Wilayah 9. Biro Kakda 10. Biro Ortala 11. Biro Humas dan Protokol 12.Biro Hukum 13. Biro Umum 14. Kantor Pendidikan dan Pelatihan 15. Kantor Pengelola Teknologi Informasi 16. Kantor Arsip Oaerah
Materi yang dibahas - Pengarahan Asisten Tata Praja dan Aparatur - Sesuai dengan koordinasi/bidang tugas Asisten Tata Praja dan Aparatur
Waktu Menyesuaikan
Penanggungjawab - Biro Administrasi Wilayah - Biro Umum
Keterangan Sebulan sekali
6
No. 2.
~
-
Kegiatan Rakor Asisten Perekonomian
Peserta Rapat
Materi yang dibahas
Waktu
1. Asisten Perekonomian 2. Badan Penanaman Modal dan Pendayagunaan Kekayaan dan Usaha Daerah 3. Dinas Koperasi dan UKM 4. Dinas Perindustrian dan Perdagangan 5. Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan 6. Dinas Pertanian dan Kehutanan 7. Dinas Pariwisata 8. Biro Administrasi Perekenomian 9. Kantor Margasatwa
- Pengarahan Asisten Perekonomian - Sesuai dengan koordinasi/bidang tugas Asisten Perekonomian
Menyesuaikan
Penanggung jawab - Biro Administrasi Perekonomian - Biro Umum
Keterangan Sebulan sekali
7
No.
Kegiatan
3.
Rakor Asisten Keuangan
Peserta Rapat 1. Asisten Keuangan 2.Dinas Pendapatan Daerah 3. Biro Keuangan 4. Biro Perlengkapan 5. Kantor Perbendaharaan dan Kas Daerah
Materi yang dibahas - Pengarahan Asisten Keuangan - Sesuai dengan koordinasi/bidang tugas Asisten Keuangan
Waktu Menyesuaikan
Penanggung jawab - Biro Keuangan - Biro Umum
Keterangan Sebulan sekali
8
No. 4.
. -
Kegiatan Rakor Asisten Pembangunan
Peserta Rapat
Materi yang dibahas
1. Asisten Pembangun- - Pengarahan Asisten Pembangunan an - Sesuai dengan koordinasi/bidang 2. Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup tugas Asisten Pembangunan Daerah 3. Dinas Pekerjaan Umum 4. Dinas Tata Kota 5. Dinas PJU dan SJU 6. Dinas Penataan dan Pengawasan Bangunan 7. Dinas Pertamanan 8. Dinas Perumahan 9. Dinas Perhubungan 1O.Dinas Kebersihan 11 .Dinas Pertambangan 12.Biro Adm. Sarana Perkotaan 13.Kantor Tata Bangunan dan Gedung Pemda
Waktu
Penanggungjawab
Keterangan
Menyesuaikan
• Biro Administrasi Sarana Perkotaan - Biro Umum
Sebulan sekali
9
No. 5.
~
-
Kegiatan Rakor Asisten Kesejahteraan Masyarakat
Peserta Rapat 1. Asisten Kesejahteraan Masyarakat 2. Badan Pemberdayaan Masyarakat 3. Dinas Pendidikan Dasar 4. Dinas Pendidikan Menengah dan Tinggi 5. Dinas Kesehatan 6. Dinas Bintal dan Kesos 7. Dinas Olahraga dan Pemuda 8. Dinas Kebudayaan dan Permuseuman 9. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 1a.Biro Adm. Kesmas 11.Kantor Perpumda 12.Kantor Pelayanan Pemakaman 13.Kantor Urusan Hajj
Materi yang dibahas - Pengarahan Asisten Kesejahteraan Masyarakat - Sesuai dengan koordinasi/bidang tugas Asisten Kesejahteraan Masyarakat
Waktu Menyesuaikan
Penanggungjawab - Biro Administrasi Kesejahteraan Masyarakat - Biro Umum
Keterangan Sebulan sekali
