Periode Dasa Warsa Pembangunan Manusia Indonesia Dinamika arah, kebijakan dan sasaran pembangunan manusia dapat ditelusuri secara rinci sejak 1950-an hingga 2030. Sebelumnya, arah dan sasaran pembangunan tidak begitu jelas karena masih disibukkan dengan penataan kembali setelah perang dunia II. Tukiran (2009), Kusumawardani (2013), serta Hoelman dkk, (2015) merangkum periode pembangunan manusia sejak 1950-an hingga 2030 yang dijelaskan sebagai berikut: a. Periode 1950 – 1960 Tukiran (2009) menyebutkan bahwa sebelum periode 1950an, arah kebijakan pembangunan kependudukan tidak begitu jelas sebab setiap negara masih menata kembali sehabis Perang Dunia Kedua yang memporakporandakan perikehidupan manusia. Namun akhirnya, negara-negara sadar akan pentingnya perencanaan pembangunan dengan berbagai indikatornya. Pada periode 1950an-1960an, ide yang paling dominan dalam setiap arah pembangunan adalah pertumbuhan ekonomi yang diasumsikan akan membawa berbagai perbaikan yakni kesejahteraan penduduk. Keberhasilan pembangunan di suatu negara diukur dari pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita semakin berhasil dalam pembangunan. Model ini sangat popular hingga awal 1970an. b. Periode 1960 – 1970 Pada periode 1960 -1970, tingginya kejadian kemiskinan dan kelaparan di berbagai negara mendorong kesepakatan bersama untuk menangani masalah tersebut. Berbagai program
pemenuhan
kebutuhan
dasar
minimal
(basic
needs)
seperti
pangan,
permukiman, pakaian dan kesehatan. Keberhasilan suatu negara dalam penanganan kemiskinan dan kelaparan adalah penurunan jumlah dan persentase penduduk miskin dan atau kelaparan. Di Indonesia, menjelang akhir dasa warsa tersebut diperkenalkan parameter kebutuhan fisik minimal (KFM) sebagai standar minimal dalam pemberian upah buruh/karyawan. Pada giliran berikutnya KFM digantikan KHM. Pada tahun 2004, KHM digantikan KHL dengan perhitungan nilai KHL lebih tinggi daripada KHM. Upah minimum regional harus diberikan minimal sama dengan KHL. c. Periode 1970 – 1980 Banyak negara yang mengalami pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita sangat tinggi, namun diikuti pula dengan kesenjangan distribusi pendapatan. Jumlah penduduk miskin dan kelaparan justru meningkat pesat. Bersamaan itu pula kesenjangan mengakses terhadap pelayanan pendidikan, kesehatan, perumahan, pakaian dan pangan justru meningkat pula. Sejalan dengan keadaan tersebut, maka ide yang paling dominan
pada periode ini adalah meneruskan pemenuhan kebutuhan dasar (basic needs) untuk mengurangi kemiskinan dan kelaparan (poverty and hunger) seperti pada periode sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi tinggi memang penting, tetapi harus diikuti dengan pemerataan pendapatan, pemberdayaan akses terhadap pemenuhan kebutuhan dasar seperti papan, pangan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Perkembangan teknologi di bidang pertanian memang dapat melipatgandakan persediaan pangan, namun jika tidak diikuti sistem distribusi yang baik, kerawanan pangan tidak dapat dihindari. Negara utara harus mentransfer teknologi pertanian ke negara selatan termasuk sistem distribusi pangan. Di bidang kependudukan indikator yang cukup popular saat itu adalah Indeks Mutu Hidup (Physical Quality of Life Index) disusun dengan menggunakan Angka Harapan Hidup setelah Usia Setahun (e1), Angka Kematian Bayi (IMR) dan melek huruf dewasa. Di Indonesia pada 1986 sering digunakan oleh Prof. Sajogyo, BPS dan Bappenas dalam mengukur keberhasilan pembangunan di bidang kependudukan (Tukiran, 2009). d. Periode 1980 – 1990 Nampaknya, ide dominan pemenuhan kebutuhan dasar maupun PQLI/ IMH semakin tertinggal dengan perubahan tuntutan kehidupan manusia di era global. Oleh karenanya, pada pertengahan periode ini atau sekitar 1988, UNDP menawarkan ide yang tidak berbeda jauh dengan periode sebelumnya. Ide ini lebih dikenal dengan memperluas pilihan-pilihan hidup yang lebih baik (enlarging people choice). Pada awalnya ditemukan banyak kendala untuk memilih konsep dan cara mengukur tentang pilihan-pilihan hidup yang lebih baik antar kawasan dan negara. Akhirnya, dengan berbagai kelemahan yang ada maka pilihan-pilihan hidup yang lebih baik diukur melalui tiga indikator yaitu kesehatan, pengetahuan dan pendapatan. Indikator kesehatan diukur melalui Usia Harapan Hidup saat dilahirkan, pengetahuan diukur melalui persentase melek huruf dikombinasikan dengan rata-rata tahun sekolah (sejak 2006 diganti dengan partisipasi sekolah SD, SLP, SLA dan PT). Pendapatan diukur melalui pendapatan yang disesuaikan dengan kemampuan daya beli untuk memenuhi kebutuhan dasar. Dengan demikian ide yang menonjol saat itu adalah hidup lebih lama dan sehat, lebih berpengetahuan untuk dapat mengakses perkembangan teknologi agar dapat memenuhi kebutuhan dasar agar dapat hidup layak. Parameter yang digunakan adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI) yang mulai digunakan sejak awal 1990an sebagai indikator keberhasilan pembangunan kependudukan.
e. Periode 1990an – 2000an Pada periode 1990 an - 2000an, pembangunan manusia di Indonesia dapat dilihat dari empat indikator yaitu Indeks Pembangunan Manusia, Indeks Pembangunan Jender, Indeks
Pemberdayaan
Jender,
Indeks
Kemiskinan
Manusia.
Dalam
buku
Kependudukannya, Tukiran (2009) menjelaskan secara rinci indikator pembangunan periode 1990an-2000an sebagai berikut: 1) Indeks Pembangunan Manusia Tidak ada perubahan yang cukup berarti dibandingkan dengan periode sebelumnya, dan hanya beberapa tambahan indeks utamanya untuk perempuan. Diakui bahwa perempuan mempunyai andil yang cukup besar dalam pembangunan kependudukan. Dengan demikian, upaya untuk mengejar dan mensejajarkan perempuan terhadap laki-laki menjadi prioritas. Bersamaan dengan itu, keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan politik, ketrampilan dan ekonomi menjadi penting pula. Pada periode ini masih menggunakan IPM/HDI, kemudian ditambah dengan Indeks Pembangunan Jender (Gender Development Index) dan Indeks Pemberdayaan Jender (Gender Empowerment Index) yang disingkat IPJ/GDI dan IDJ/GEM. Asumsinya adalah IPM/HDI pada nilai tinggi dapat diikuti oleh IPJ/GDI dan IDJ/GEM yang tinggi pula dalam upaya mencapai kesetaraan jender. 2) Indeks Pembangunan Jender Indeks Pembangunan Jender ada yang menggunakan istilah Indeks Pembangunan Berhubungan dengan Jender (IPJ/GDI atau GRDI). Menurut UNDP (1995), IPJ ditujukan untuk mengukur pencapaian dalam dimensi yang sama seperti IPM namun lebih diarahkan untuk mengungkapkan ketimpangan antara perempuan dan laki-laki. Indeks ini lebih ditujukan untuk menggambarkan ketimpangan jender dalam pembangunan manusia. Semakin besar perbedaan indeks jender dalam pembangunan hak asasi manusia, maka semakin rendah pula IPJ di negara tersebut dibandingkan dengan nilai IPM. Dimensi IPJ sama dengan IPM dan indikatornya pun sama hanya dirinci ke dalam jenis kelamin untuk menghitung indeks sebaran merata. Dengan demikian angka harapan hidup dapat dilahirkan, pengetahuan dan pendapatan untuk dapat hidup layak sebagai indikator pembentuknya. Sama halnya dengan IPM, indeks IPJ semakin tinggi maka semakin berhasil dalam pembangunan manusia utamanya perempuan. 3) Indeks Pemberdayaan Jender Indeks Pemberdayaan Jender (IPJ/GEM) ditujukan utnuk mengukur seberapa besar perempuan dapat memainkan peran aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik. IDJ lebih
menitikberatkan pada partisipasi perempuan di bidang-bidang penting dalam hal pengambilan keputusan serta partisipasi ekonomi. Partisipasi politik diukur dengan seberapa banyak perempuan duduk di parlemen (DPR/DPRD) dan ikut berperan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan penting dalam pembangunan. Dibidang ekonomi, diukur melalui jenis pekerjaan (pekerjaan trampil, setengah trampil dan pekerja kasar) yang diasumsikan berhubungan dengan upah perempuan dibandingkan dengan laki-laki. Dengan demikian, dimensi yang digunakan berbeda dengan IPM maupun IPJ. Dari dimensi dan indikator tersebut kemudian dihitung persentase ekuivalen dengan sebaran merata (EDEP). Sama halnya dengan nilai indeks sebelumnya, semakin tinggi nilai IDJ semakin berhasil pemberdayaan perempuan dalam pembangunan. 4) Indeks Kemiskinan Manusia Indeks Kemiskinan Manusia (IKM/HPI) merupakan kombinasi dari berbagai dimensi kemiskinan manusia yang diasumsikan sebagai indikator inti dari ukuran ketertinggalan (deprivasi) manusia. Dengan menggunakan dimensi yang sama seperti IPM dan IPJ, maka IKM disusun dari tiga indikator yakni ketertinggalan di bidang kesehatan yaitu tidak berumur panjang, ketertinggalan di bidang pendidikan dicerminkan oleh buta huruf dan ketertinggalan akses terhadap pelayanan dasar yaitu persentase penduduk tanpa akses terhadap air bersih, tanpa akses terhadap pelayanan kesehatan modern dan balita yang berstatus gizi rendah dan menengah. Semakin tinggi nilai IKM, maka semakin tidak berhasil dalam mengejar ketertinggalan pembangunan manusia yang identik dengan kemiskinan manusia. f. Periode 2000 – 2015 Millenium Development Goals/MDGs Pada awal 2005 telah ditetapkan sebagai Pembangunan Era Millenium ke-III (Millenium Development Goals/MDGs). Merupakan kesepakatan bersama untuk lebih memfokuskan pembangunan manusia, utamanya di negara sedang berkembang. Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai adalah peningkatan kualitas manusia di masa mendatang yaitu 2015 dibandingkan dengan keadaan 1990. Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, program MDGs dirinci ke dalam 8 goals dan 18 targets. Setiap tujuan dirinci ke dalam sasaran dan indikator yang harus dicapai pada 2015. Pada naskah lengkap, dari 8 tujuan dan 18 sasaran tersebut dilengkapi dengan indikator. Indikator tersebut dirinci untuk setiap sasaran untuk 2015 dari keadaan 1990. Dengan demikian, kemajuan dalam pencapaian sasaran dapat dipantau melalui indikator
tersebut. Kemudian, setiap lima tahun (2005, 2010) dilakukan pemantauan, penambahan, dan penajaman untuk setiap tujuan dan sasaran. Millennium Development Goals (MDGs) atau dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi “Tujuan Pembangunan Milenium”, adalah sebuah paradigma pembangunan global yang dideklarasikan Konferensi Tingkat Tinggi Milenium oleh 189 negara anggota Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) di New York pada bulan September 2000. Semua negara yang hadir dalam pertemuan tersebut berkomitmen untuk mengintegrasikan MDGs sebagai
bagian
dari
program
pembangunan
nasional
menangani penyelesaian terkait dengan isu-isu yang pemenuhan
hak
asasi
dan
kebebasan
manusia,
sangat
dalam
upaya
mendasar tentang
perdamaian,
keamanan,
dan
pembangunan. Deklarasi ini merupakan kesepakatan anggota PBB mengenai sebuah paket arah pembangunan global yang dirumuskan dalam beberapa tujuan yaitu: 1.Menanggulangi Kemiskinan dan Kelaparan; 2.Mencapai Pendidikan Dasar untuk semua; 3.Mendorong Kesetaraan Gender, dan Pemberdayaan Perempuan; 4.Menurunkan Angka Kematian Anak; 5.Meningkatkan Kesehatan Ibu; 6.Memerangi HIV/AIDs, Malaria dan Penyakit
Menular
Lainnya;
7.Memastikan
Kelestarian
Lingkungan
Hidup,
dan
8.Membangun Kemitraan Global untuk Pembangunan. Deklarasi MDGs merupakan hasil perjuangan dan kesepakatan bersama antara negaranegara berkembang dan maju. Negara-negara berkembang berkewajiban untuk melaksanakannya, termasuk salah satunya Indonesia dimana kegiatan MDGs di Indonesia mencakup pelaksanaan kegiatan monitoring MDGs. Sedangkan negara-negara maju berkewajiban mendukung dan memberikan bantuan terhadap upaya keberhasilan setiap tujuan dan target MDGs. Sebagai salah satu negara yang ikut menandatangani deklarasi MDGs, Indonesia mempunyai komitmen untuk melaksanakannya serta menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan program pembangunan nasional baik jangka pendek, menengah, dan panjang. Pada hakikatnya setiap tujuan dan target MDGs telah sejalan dengan program pemerintah jauh sebelum MDGs menjadi agenda pembangunan global dideklarasikan. Potret dari kemakmuran rakyat diukur melalui berbagai indikator seperti bertambah tingginya tingkat pendapatan penduduk dari waktu ke waktu, kualitas pendidikan dan derajat kesehatan yang membaik, bertambah banyaknya penduduk yang menempati rumah layak huni, lingkungan permukiman yang nyaman bebas dari gangguan alam dan aman. Penduduk mempunyai kesempatan untuk mengakses sumber daya yang tersedia, lapangan kerja yang terbuka untuk semua penduduk, serta terbebas dari kemiskinan dan
kelaparan. Pemerintah Indonesia mengklaim delapan target MDGs hampir semuanya tercapai. Itu tertera dalam laporan Bappenas 2010. Diantaranya pemerintah mengklaim berhasil menurunkan angka kemiskinan penduduk yang berpendapatan 1 dolar per hari (standar Bank Dunia), dari 20,6 persen tahun 1990 menjadi 5,8 persen tahun 2008. Namun, klaim keberhasilan itu dibantah oleh sejumlah organisasi massa yang berhimpun dalam Indonesian Peoples Alliance (IPA) atau Aliansi Rakyat Indonesia. IPA menilai, pencapaian MDGs gagal. Ini seiring meningkatnya kemiskinan, tidak adanya akses masyarakat terhadap kesehatan, pendidikan dasar, ketahanan pangan, dan kerusakan lingkungan serta konflik agraria. Namun, gagal atau tidaknya kembali lagi kepada masyarakat Indonesia sendiri bagaimana menanggapinya (Kusumawardani, 2013)
g. Periode 2015-2030 Sustainable Development Goals (SDGs) Sidang umum Perserikatan Bangsa–Bangsa (PBB) pada 25 September 2015 lalu di New York, Amerika Serikat, secara resmi telah mengesahkan Agenda Pembangunan Berkelanjutan atau SDGs sebagai kesepakatan pembangunan global. Sekurangnya 193 kepala negara hadir, termasuk Wakil Presiden Jusuf Kalla, turut mengesahkan Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030 untuk Indonesia. Mulai tahun 2016, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 2015–2030 secara resmi menggantikan Tujuan Pembangunan Millennium (MDGs) 2000–2015. SDGs berisi seperangkat tujuan transformatif yang disepakati dan berlaku bagi seluruh bangsa tanpa terkecuali. SDGs berisi 17 Tujuan. Salah satu Tujuan adalah Tujuan yang mengatur tata cara dan prosedur yaitu masyarakat yang damai tanpa kekerasan, nondiskriminasi, partisipasi, tata pemerintahan yang terbuka serta kerja sama kemitraan multi–pihak. Proses perumusan SDGs berbeda sekali dengan MDGs. SDGs disusun melalui proses yang partisipatif, salah satunya melalui survei Myworld. Salah satu perubahan mendasar yang dibawa oleh SDGs adalah prinsip “tidak ada seorang pun yang ditinggalkan”. SDGs juga mengandung prinsip yang menekankan kesetaraan antar–negara dan antar–warga negara. SDGs berlaku untuk semua (universal) negara–negara anggota PBB, baik negara maju, miskin, dan negara berkembang. SDGs dan Nawacita Indonesia telah memiliki prioritas pembangunan, sesuai dengan program dan prioritas dalam Nawacita dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2015–2019. Terdapat konvergensi dan divergensi antara SDGs dan Nawacita. Dalam hal pembangunan manusia dan upaya penurunan ketimpangan, kedua dokumen selaras berjalan. Dalam hal pembangunan ekonomi, keduanya juga teman
seiring. Namun, dalam hal keberlanjutan, ekologi dan konservasi lingkungan hidup, maka Nawacita dan RPJMN harus melakukan banyak penyesuaian (konsumsi dan produksi yang berkelanjutan, penurunan kerusakan hutan, manajemen air, laut, dan sebagainya). Meski begitu, secara keseluruhan banyak pihak sepakat bahwa terdapat beberapa fokus SDGs yang dapat menjadi panduan pembangunan serta sesuai dengan sembilan agenda prioritas Presiden Joko Widodo (Nawacita) diantaranya: 1. Keberlanjutan agenda pembangunan manusia seperti kemiskinan, kelaparan, keadilan gender, serta pemenuhan akses terhadap air dan sanitasi sebagai isu yang senantiasa strategis. 2. Peningkatan kesejahteraan dan pendidikan sesuai dengan agenda prioritas peningkatan kualitas hidup manusia melalui jaminan sosial, pendidikan, kesehatan serta reformasi agraria. 3. Pembangunan ekonomi berkelanjutan merupakan isu baru yang akan difokuskan pada pertumbuhan ekonomi inklusif, serta industrialisasi yang berkelanjutan dan pembangunan hunian serta kota yang berkelanjutan disertai penerapan pola produksi dan konsumsi berkelanjutan. 4. Akses energi yang terjangkau, sebagai fokus baru yang dikombinasikan dengan pembangunan infrastruktur seperti pembangunan pembangkit listrik, penggunaan biofuel, bendungan, serta jalur transportasi. Pengalihan kepada sumber energi terbarukan serta transparansi pengelolaan sektor energi turut menjadi fokus penting serta tanggung jawab sosial sebagai bagian dari upaya lebih luas untuk menerapkan tata kelola sumber daya berkelanjutan. 5. Perubahan iklim, di mana Indonesia telah secara sukarela menyatakan komitmennya untuk menurunkan emisi gas rumah kaca. Komitmen ini dituangkan dalam Rencana Aksi Nasional Penurunan Gas Rumah Kaca melalui Perpres No. 61/ 2011 dan 33 Rencana Aksi Daerah yang ditetapkan melalui peraturan gubernur. Langkah penurunan emisi diiringi dengan langkah adaptasi. Pelaksanaan rencana mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di berbagai bidang terkait dituangkan di dalam program lintas bidang dalam RPJMN 2015–2019 dengan target penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) sekitar 26 persen pada tahun 2019 dan peningkatan ketahanan perubahan iklim di daerah. Keselarasan SDGs atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2030 dengan visi dan misi Presiden Joko Widodo–Jusuf Kalla “Nawacita” diharapkan dapat mengakselarasi pencapaian RPJMN 2014–2019 sekaligus melengkapi prioritas strategi pembangunan terutama terkait dengan
tujuan–tujuan yang berkaitan dengan lingkungan, energi bersih serta upaya menangani perubahan iklim (Hoelman dkk., 2015).
Referensi: Tukiran, 2009. Kependudukan. Jakarta: Universitas Terbuka. Kusumawardani, 2013. Apa Itu MDGs. Dalam Kompasiana.com. (Internet).
Diunduh tgl 26 Desember 2016. Hoelman, M., dkk, 2015. PANDUAN SDGs Untuk Pemerintah Daerah (Kota dan Kabupaten) dan Pemangku Kepentingan Daerah. Jakarta: INFID
