Peringatan : Pencatatan dan pendataan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka penyusunan Laporan Tahunan dapat terhambat

PENGADILAN NEGERI BANDUNG SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN Jalan L. L. R. E. Martadinata No. 74-80 Telepon. 022-4231827, Faximile. 022-4217945 Website : www.pn-bandung.go.id, Email : [email protected] / [email protected] Bandung

Nomor SOP

27/W11.U1/KP/I/2014

Tanggal Pembuatan

02 Januari 2014

Tanggal Revisi

-

Tanggal Efektif

02 Januari 2014

Disahkan Oleh

Ketua Pengadilan Negeri Bandung

SOP PENGUMPULAN DATA LAKIP SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN Dasar Hukum : 1. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/135/M.PAN/9/2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Keterkaitan : 1. SOP Penyusunan Laporan Tahunan pada Bagian Keuangan. 2. SOP Penyusunan Laporan Tahunan pada Bagian Kepegawaian Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka penyusunan Laporan Tahunan dapat terhambat

Kualifikasi Pelaksana : 1. S1 Administrasi 2. S1 Hukum 3. S1 Manajemen Informatika Peralatan/Perlengkapan: Komputer, dokumen pendukung

Pencatatan dan pendataan : 1. Agenda surat masuk/keluar 2. Laporan Tahunan tahun sebelumnya

Prosedur : 1. 2.

3.

Kasub Bagian Kepegawaian menginstruksikan Staf Kepegawaian Menyiapkan data-data sebagai bahan Pembuatan LAKIP Staf Kepegawaian mengetik laporan untuk pembuatan LAKIP Kasub Bagian Kepegawaian Mengoreksi dan menyusun untuk disatukan dengan laporan bagian lain dan dihimpun menjadi LAKIP Pengadilan

NO URAIAN PROSEDUR 1 2

3

PELAKSANA MUTU BAKU K Staf Kasub. Wasek Pansek Persyara E Kepega Bag. tan/Perleng Waktu Output T waian Kepeg kapan T awaian

Menyiapkan data-data sebagai bahan Pembuatan LAKIP Mengetik Laporan untuk pembuatan LAKIP

Data-data

3 hari Bahan kerja laporan

Bahan Laporan

3 hari Konsep kerja Laporan Tahunan

-

Mengoreksi dan menyampaikan laporan kepada atasan untuk di satukan dengan laporan bagian lain dan dihimpun menjadi LAKIP Pengadilan

Konsep Laporan Tahunan

2 hari Laporan kerja Tahunan terkoreksi

-

302

-


Nomor SOP

24/W11.U1/KP/I/2014

Tanggal Pembuatan

02 Januari 2014

Tanggal Revisi

-

Tanggal Efektif

02 Januari 2014

Disahkan Oleh


SOP PEMBUATAN ASKES Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1. Undang-undang No.8 Tahun 1974 jo. Undang-undang No.43 Tahun 1999. Tentang Pokok-pokok Kepegawaian. 2. PP Nomor 69 Tahun 1991 tentang Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun, Veteran, Perintis Kemerdekaan beserta Keluarganya. Keterkaitan : SOP Pembuatan ASKES Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka pembuatan ASKES dapat terhambat

1. S1 Administrasi 2. S1 Hukum 3. S1 Manajemen Informatika

Peralatan/Perlengkapan : Dokumen pendukung, form pembuatan kartu ASKES Pencatatan dan pendataan : 1. Agenda surat masuk/keluar

permohonan

PROSEDUR : 1. Kasub Bagian Kepegawaian menginstrupsikan Staf Kepegawaian untuk mengisi formulir permohonan pembuatan kartu ASKES 2. Mengirimkan permohonan tersebut beserta kelengkapan persyaratan sebagai peserta ASKES ke kantor ASKES.

N0. O 1

2

URAIAN PROSEDUR Mengisi form permohonan pembuatan kartu ASKES Mengirim permohonan pembuatan kartu ASKES beserta kelengkapan persyaratan sebagai peserta ASKES ke kantor ASKES

PELAKSANA MUTU BAKU Staf Kasub bag. Persyaratan/ Kepegawaian Kepegawaian Perlengkapan Waktu

Biodata pemohoan kartu ASKES Foto copy KTP, daftar gaji, SK Kenaikan Pangkat, akte nikah, akte kelahiran anak, pas foto

KET

2 hari kerja

1 hari kerja

298


Nomor SOP

16/W11.U1/KP/I/2014

Tanggal Pembuatan

02 Januari 2014

Tanggal Revisi

-

Tanggal Efektif

02 Januari 2014

Disahkan Oleh


SOP PEMBUATAN BEZETTING PEGAWAI Dasar Hukum : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 2. PP Nomor 9 Tahun 2003 tentang wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS sebagaiman telah diubah dengan PP Nomor 63 Tahun 2009 3. PP Nomor 54 Tahun 2003 tentang perubahan atas PP Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi PNS; 4. PP Nomor 11 Tahun 2002 tentang perubahan atas PP Nomor 98 Tahun 2000 tentang pengadaan PNS; Keterkaitan : 1. SOP Persuratan pada Sub Bagian Umum 2. SOP Pengangkatan Pegawai Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka penjenjangan jabatan dan kepangkatan serta usul – usul Pegawai dapat terhambat Prosedur :

Kualifikasi Pelaksana : 1. S1 Administrasi 2. S1 Hukum 3. S1 Manajemen Informatika

Peralatan/Perlengkapan : Komputer, dokumen pendukung

Pencatatan dan pendataan : Agenda surat masuk/keluar

1. Kasub Bagian Kepegawaian Meneliti Bezzeting tahun lalu dan dibantu oleh staf kepegawaian mengumpulkan bahan atau data Pegawai 2. Staf Kepegawaian Menyusun konsep Bezzeting berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam Bezzeting, kemudian diserahkan kepimpinan untuk diperiksa, divalidasi. 3. Staf Kepegawaian Membuat Bezzeting sesuai konsep yang sudah divalidas 4. Staf Kepegawaian Menjilid Dokumen Bezzeting dan mengirimkan kepada Pengadilan Tinggi Bandung dibantu staf Sub Bagian Umum PELAKSANA N No.

URAIAN PROSEDUR

1

Meneliti Bezzeting tahun

Staf Kepegawaian

MUTU BAKU Kasub Persyaratan/ Waktu Bag Perlengkapan

Output

T Bahan atau 2 hari Dokumen data pegawai kerja pegawai 283

K E T

2

lalu dan mengumpulkan bahan atau data Pegawai Menyusun konsep Bezzeting berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam Bezzeting, kemudian diserahkan kepimpinan untuk diperiksa, divalidasi.

Dokumen pegawai

5 hari Konsep kerja Bezzeting

3

Membuat Bezzeting sesuai konsep yang sudah divalidasi

Konsep Bezzeting

5 hari Bezzeting kerja

4

Menjilid Dokumen Bezzeting dan mengirimkan kepada Pengadilan Tinggi Bandung melalui Sub Bagian Umum

Dokumen Bezzeting

1 hari Bezzeting kerja

284


Nomor SOP

9/W11.U1/KP/I/2014

Tanggal Pembuatan

02 Januari 2014

Tanggal Revisi

-

Tanggal Efektif

02 Januari 2014

Disahkan Oleh


SOP CUTI PEGAWAI Dasar Hukum :


1. Undang-undang No.8 Tahun 1974 jo. Undang-undang No.43 Tahun 1999. 1. S1 Administrasi Tentang Pokok-pokok Kepegawaian. 2. S1 Hukum 2. Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1976, 3. S1 Manajemen Informatika Tentang Cuti PNS 3. Surat Edaran Kepala BAKN No. 01/SE/1977, Tentang Permintaan dan Pemberian Cuti PNS Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan : SOP Pengiriman Surat pada Sub Bagian 1. Komputer Umum 2. Surat Permohonan Cuti Peringatan : Pencatatan dan pendataan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka penataan Agenda Surat Keluar, Buku Kontrol Cuti administrasi kepegawaian tidak tertib sehingga hak dan kewajiban pegawai tidak terlaksana dengan baik. Prosedur : 1. Kasub Bagian Kepegawaian menerima permohonan surat cuti dari yang bersangkutan, 2. Staf Kepegawaian mengecek buku kontrol cuti , membuat surat permohonan cuti pegawai dan diserahkan kepada Kasubag untuk divalidasi, 3. Kasub Bagian Kepegawaian memeriksa dan memberikan rekomendasi untuk diteruskan kepada atasan langsung pemohon 4. Staf Kepegawain membuat surat cuti yang diajukan kepada pimpinan selanjutnya diserahkan kepada yang bersangkutan dan memasukan file cuti. PELAKSANA NO.

1

2

URAIAN PROSEDUR

Menerima Surat Permohonan Cuti dari yang bersangkutan Mengecek buku kontrol cuti, membuat

Staf Pemo Kepe hon gawa ian

Kasub bag Kepe gawa ian

Atas an pan Pe Wa sek mo sek hon

MUTU BAKU Persyar atan/ t Waktu Perleng KPN kapan

Permo honan Cuti

K E T

Output T

1 hari Surat kerja Permoh onan Cuti

Buku 1 hari Surat Kontrol kerja Permoh Cuti, onan 269

3

4

surat permohonan cuti pegawai dan menyerahkan kepada Kasubag untuk divalidasi Memeriksa dan memberikan rekomendasi untuk diteruskan kepada atasan langsung pemohon Membuatkan Surat Cuti dan diajukan kepada pimpinan dan diserahkan kepada yang bersangkutan

Surat Permo honan Cuti

Surat Permo honan Cuti

Cuti

1 hari Surat kerja Permo honan Cuti yang disetujui

Surat 2 hari Surat Permoh kerja Cuti onan Cuti yang disetujui

270


Nomor SOP

18/W11.U1/KP/I/2014

Tanggal Pembuatan

02 Januari 2014

Tanggal Revisi

-

Tanggal Efektif

02 Januari 2014

Disahkan Oleh


SOP PEMBUATAN DAFTAR PENILAIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN PEGAWAI Dasar Hukum :


1. Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian 2. Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil 3. Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Keterkaitan : 1. SOP Kenaikan Pangkat 2. SOP Baperjakat



Peringatan : Pencatatan dan pendataan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka kenaikan 1. Agenda surat masuk/keluar pangkat dan promosi jabatan Pegawai dapat terhambat/tertunda Prosedur : 1. Kasub Bagian Kepegawaian menginstruksikan Staf Kepegawaian Menyiapkan formulir DP3 pegawai 2. Staf Kepegawaian Menyerahkan formulir DP3 kepada atasan langsung PNS sebagai pejabat penilai untuk diisi/dinilai 3. Kasub Bagian Kepegawaian Menerima DP3 yang telah ditandatangani oleh pejabat penilai dan atasan Pejabat penilai 4. Staf Kepegawaian Menyampaikan DP3 Hakim / Pansek kepada Pengadilan Tinggi Bandung selaku atasan pejabat penilai untuk ditandatangani 5. Staf Kepegawaian Memasukkan DP3 yang telah selesai ditanda tangani ke dalam file hakim/pegawai yang bersangkutan PELAKSANA N

NO. URAIAN PROSEDUR

1

Menyiapkan formulir DP3 pegawai

Staf Kepe gawa ian

Kasub Bag Kepeg awaian

PNS

MUTU BAKU

Peja Atasan Per Waktu Output K Ket bat Pejabat syara Peni Peni tan/ Lai lai Perle ngka pan 3 DP3 hari kosong kerja

287

2

Menyerahkan

formulir

DP3

atasan

kepada

Doku men DP3

4 hari kerja

Nilai DP3

Doku men DP3 yang telah diisi nilai

3 hari kerja

DP3 yang sudah di tanda tangan atasan

langsung PNS sebagai pejabat

penilai

untuk

diisi/dinilai

3

Menerima

DP3

yang

telah ditandatangani oleh pejabat

penilai

dan

atasan Pejabat penilai

4

Menyampaikan

DP3

Hakim / Pansek kepada Pengadilan

DP3 Dise Suai kan

DP3

Tinggi

Bandung selaku atasan pejabat

penilai

untuk

ditandatangani

5

Memasukkan DP3 yang telah

selesai

ditanda

tangani ke dalam file hakim/pegawai

DP3 2 hari Arsip kerja DP3 hakim/p egawai

yang

bersangkutan

288


Nomor SOP

13/W11.U1/KP/I/2014

Tanggal Pembuatan

02 Januari 2014

Tanggal Revisi

-

Tanggal Efektif

02 Januari 2014

Disahkan Oleh


SOP DAFTAR URUT KEPANGKATAN (DUK) Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana:

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999; 2. PP No.15 Th 1979 Jo. SE Kepala BAKN No. 03/SE/1980 tanggal 11 Pebruari 1980 Keterkaitan : SOP Kenaikan Pangkat PNS



Peringatan : Pencatatan dan pendataan : Kesalahan pada penyusunan Daftar Urutan 1. Agenda Kepangkatan dapat mempengaruhi 2. Papan Kontrol DUK peringkat kepangkatan dan penjenjangan jabatan Pegawai Prosedur : 1. Kasub Bagian Kepegawaian Meneliti DUK tahun lalu dan dibantu staf kepegawaian mengumpulkan bahan atau data pegawai, 2. Kasub Bagian Kepegawain menyusun konsep daftar urutan kepangkatannberdasarkan ketentuan yang berlaku dalam DUK kemudian diserahkan ke pimpinan untuk diperiksa dan divalidasi 3. Staf Kepegawain membuat DUK sesuai konsep yang sudah divalidasi dan mengajukan kepada pimpinan untuk ditandatangani selanjutnya menyerahkan ke Sub bagian umum untuk dikirimkkan kepada Pengadilan Tinggi Bandung PELAKSANA No.

MUTU BAKU

K Staf Kasub Wa Pan KPN Persyaratan Kepe bag sek sek /Perlengkap Waktu Output E T gawa Kepega an T ian waian Meneliti DUK tahun Bahan 2 hari Dokume lalu dan atau data kerja n mengumpulkan pegawai pegawai bahan atau data Pegawai URAIAN PROSEDUR

1

277

2

Menyusun konsep Daftar Urutan Kepangkatan berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam DUK, kemudian diserahkan kepimpinan untuk diperiksa, divalidasi.

Dokumen pegawai

5 hari Konsep kerja DUK

3.

Membuat DUK sesuai konsep yang sudah divalidasi dan mengajukan kepada pimpinan, selanjutnya menyerahkan kepada Sub. Bagian Umum untuk dikirimkan kepada Pengadilan Tinggi Bandung.

Dokumen pegawai

5 hari kerja

Konsep DUK

278


Nomor SOP

14/W11.U1/KP/I/2014

Tanggal Pembuatan

02 Januari 2014

Tanggal Revisi

-

Tanggal Efektif

02 Januari 2014

Disahkan Oleh


SOP DAFTAR URUT SENIORITAS Dasar Hukum : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999; 2. PP No.15 Th 1979 Jo. SE Kepala BAKN No. 03/SE/1980 tanggal 11 Pebruari 1980 Keterkaitan : SOP Penyusunan SK Majelis Hakim Peringatan : DUS yang dibuat harus berdasarkan TMT Senioritas Hakim Tinggi yang digunakan untuk penyusunan Majelis Hakim oleh KPN. Penentuan Ketua dan Anggota Majelis dibuat berdasarkan DUS


Peralatan/Perlengkapan : Komputer, dokumen pendukung, jaringan internet Pencatatan dan pendataan : 1. Agenda surat masuk / keluar 2. Papan Kontrol DUK 3. Papan daftar nama Hakim dan Pejabat Struktural

Prosedur : 1. Kasub Bagian Kepegawaian Memeriksa dan mencatat data Hakim untuk memperoleh susunan senioritas Hakim dengan dibantu oleh staf Kepegawaian 2. Kasub Bagian Kepegawaian Menyusun Daftar Urut Senioritas berdasarkan data TMT Hakim dan menyerahkan ke KPN untuk dijadikan dasar penyusunan Majelis Hakim 3. Staf Kepegawaian Menyalin DUS ke papan daftar nama Hakim PELAKSANA N NO.

1

URAIAN PROSEDUR

Memeriksa dan mencatat data Hakim untuk memperoleh susunan senioritas Hakim

Staf Kepega waian

Kasub KPN Bag Kepeg awaian

MUTU BAKU Output

K E T

Persyaratan/ Perlengkapan

Waktu

Berkas Hakim

2 hari Data TMT kerja Hakim

T

279

2

3

Menyusun Daftar Urut Senioritas berdasarkan data TMT Hakim dan menyerahkan ke KPN untuk dijadikan dasar penyusunan Majelis Hakim. Menyalin DUS ke papan daftar nama Hakim

Data Hakim

DUS

TMT 3 hari DUS kerja

3 hari Pembent kerja ukan majelis Hakim

280


Nomor SOP

22/W11.U1/KP/I/2014

Tanggal Pembuatan

02 Januari 2014

Tanggal Revisi

-

Tanggal Efektif

02 Januari 2014

Disahkan Oleh


SOP HUKUMAN DISIPLIN Dasar Hukum:


1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 2. PP Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai 3. SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 071/SK/KMA/V/ TAHUN 2008 Keterkaitan :



1. SOP Persuratan pada Sub Bagian Umum 2. SOP Administrasi Keuangan pada Sub Bagian Keuangan 3. SOP Absensi Peringatan : Pencatatan dan pendataan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka 1. Agenda surat masuk/keluar Pelaksaan Hukuman Disiplin bisa terhambat 2. Buku Agenda Hukuman Disiplin Prosedur : 1. Kasub Bagian Kepegawaian membuat laporan pegawai yang melakukan pelanggaran ketentuan disiplin Pegawai Negeri Sipil kepada Ketua Pengadilan Negeri 2. Staf Kepegawaian embuat surat tugas pemeriksaan dan diberikan kepada tim pemeriksa 3. Staf Kepegawaian membuat dan mengirim surat pemanggilan 4. Pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa dilakukan sesuai dengan kebutuhan 5. Kasub bagian Kepegawaian membuat laporan kepada Ketua Pengadilan Negeri serta tindak lanjut sesuai rekomendasi PELAKSANA N

No. URAIAN PROSEDUR

1

MUTU BAKU

K Staf Kasub Wa Pan KPN Tim Persyara E kepe Bag sek sek Peme tan Waktu Output T gawa Kepega riksa /Perlengk T ian waian apan

Membuat laporan pegawai yang

Data Pegawai

2 hari kerja

Doku men

melakukan 295

pelanggaran ketentuan disiplin Pegawai Negeri Sipil kepada Ketua Pengadilan Negeri Membuat surat 2

tugas pemeriksaan dan diberikan kepada tim

Berkas / data 3 hari pegawai Kerja yang bersangku tan

Doku men

pemeriksa Membuat dan 3

mengirim surat

Dokumen

2 hari Surat kerja Pang gilan

Dokumen

1 hari Bahan kerja Peme riksaan

pemanggilan

4

Pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa dilakukan sesuai dengan kebutuhan

5

Membuat laporan kepada Ketua Pengadilan Negeri serta tindak lanjut

Dokumen

12 Berkas hari hasil kerja peme rik saan

sesuai rekomendasi

296


Nomor SOP

11/W11.U1/KP/I/2014

Tanggal Pembuatan

02 Januari 2014

Tanggal Revisi

-

Tanggal Efektif

02 Januari 2014

Disahkan Oleh


SOP PEMBUATAN KARTU ISTERI (KARIS) / KARTU SUAMI (KARSU) Dasar Hukum :


1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999; 2. Keputusan Kepala BAKN Nomor 1158a tahun 1983 tanggal 25 April 1983 tentang Karti Istri / Suami PNG; 3. Keputusan Kepala BKN Nomor : 021/KEP/1988 Tanggal 27 Februari 1988 Tentang Penggunaan Kartu PNS (Karpeg) dan Kartu Istri/Suami (Karis/Karsu) Keterkaitan : 1. SOP Persuratan pada bagian umum 2. SOP Pensiun Pegawai



Peringatan : Pencatatan dan pendataan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka 1. Agenda surat masuk/keluar Pengusulan / Pembuatan KARIS/KARSU PNS terhambat/tertunda Prosedur : 1. Kasub Bagian Kepegawaian Menerima usul permintaan dari pegawai yang bersangkutan untuk membuat KARSU/KARIS beserta kelengkapannya, 2. Staf Kepegawaian membuat usulan permintaan KARIS/KARSU yang diajukan kepada pimpinan untuk ditandatangani selanjutnya menyerahkan surat usulan ke sub bagian umum untuk dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung PELAKSANA No.

1

URAIAN PROSEDUR

Menerima usul permintaan dari pegawai yang bersangkutan untuk membuat KARSU/KARIS

Staf Kasub Bag. Wa Kepega Kepegawa sek waian ian

MUTU BAKU Pan KPN sek

Ket

Persyaratan/ OUT Perlengkapan Waktu PUT

Berkas 2 hari Dokum pegawai yang kerja en pega bersangkutan wai yang bersang kutan 273

beserta kelengkapannya 2

membuat usulan permintaan KARIS/KARSU yang diajukan kepada pimpinan untuk ditandatangani

Dokumen 1 3 hari Pegawai yang kerja bersangkutan

3

menyerahkan surat usulan ke sub bagian umum untuk dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung

Surat usulan 1 hari Karis / penerbitan kerja Karsu Karis/Karsu

2

Surat usulan penerb itan KARIS / KAR SU

274


Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi

12/W11.U1/KP/I/2014

Tanggal Efektif

02 Januari 2014

Disahkan Oleh


02 Januari 2014 -

SOP PEMBUATAN KARTU PEGAWAI (KARPEG) Dasar Hukum : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999; 2. Keputusan Kepala BAKN No: 066/KEP/1974 tentang Kartu Pegawai Negeri Sipil; 3. Keputusan Kepala BAKN No. 066/KEP/1974 tanggal 10 Oktober 1974 tentang Karpeg


Keterkaitan :

Peralatan/Perlengkapan :

SOP Persuratan pada Bagian Umum

Komputer, dokumen pendukung

Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka Pengusulan / Pembuatan KARPEG PNS terhambat/tertunda



Prosedur : 1. Kasub Bagian Kepegawaian dibantu Staf kepegawaian menyiapkan dan meneliti berkas untuk mengajukan pembuatan KARPEG, 2. Staf Kepegawain membuat usulan penerbitan KARPEG dan diajukan kepada atasan untuk ditandatangani, 3. Staf Kepegawaian mengirim usulan penerbitan KARPEG yang ditujukan ke Pengadilan Tinggi Bandung melalui Kasub bagian umum. PELAKSANA MUTU BAKU URAIAN K Staf Kasub Wa Pan KPN Persyaratan/ No. PROSEDUR Kepe bag sek sek Perlengkapan Waktu Out E N T gawa Kepega put T ian waian 1

Menyiapkan dan meneliti berkas untuk mengajukan pembuatan KARPEG

Berkas 2 hari Doku pegawai yang kerja men bersangkutan pega wai

275

22

2

3

Membuat usulan penerbitan KARPEG dan diajukan kepada atasan untuk ditandatangani

Doku men pega wai

mengirim usulan penerbitan KARPEG yang ditujukan ke Pengadilan Tinggi Bandung melalui Kasub bagian umum

Su rat usu lan

3 hari Surat kerja usulan

1 hari KARPEG kerja

276


Dasar Hukum :

Nomor SOP

4/W11.U1/KP/I/2014

TanggalPembuatan

02 Januari 2014

Tanggal Revisi

-

Tanggal Efektif

02 Januari 2014

Disahkan Oleh


SOP KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL Kualifikasi Pelaksana :

1. UU Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Kepegawaian. 2. PP Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil. Keterkaitan : SOP Pengiriman Persuratan pada Bagian Umum

1. S1 Administratif 2. S1 Hukum 3. S1 Manajemen Informatika

Peralatan/Perlengkapan : Komputer, dokumen pendukung, Jaringan internet

Peringatan : Pencatatan dan pendataan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka 1. Agenda surat masuk/keluar. Kenaikan Pangkat akan terhambat/terunda 2. Berkas Kenaikan Pangkat Prosedur : 1. Kasub Bagian Kepegawaian menyusun daftar nominatif rencana kenaikan pangkat periode April dan Oktober 2. Staf Kepegawaian mengumpulkan data pendukung, dan Kasub Bagian Kepegawaian memeriksa dan meneliti berkas usulan kenaikan pangkat 3. Staf Kepegawaian membuat surat pengusulan, kemudian diajukan kepada pimpinan selanjutnya menyerahkan ke sub bag umum untuk dikirimkan kepada Pengadilan Tinggi Bandung PELAKSANA MUTU BAKU K Staf Kasub Wa Pan KPN Persyarat URAIAN E Kepega Bag sek sek an/ OutputT No. PROSEDUR waian Kepe Perleng Waktu T gawa kapan ian 1 Menyusun Daftar 3 hari Daftar daftar nominatif Nominatif kerja nominatif rencana pegawai Kenai kenaikan Pengadil kan Pang pangkat periode an Negeri kat Pegawai April dan Bandung Pengadilan periode Oktober Negeri setiap tahun Bandung 259

2

Mengumpulkan data pendukung, memeriksa dan meneliti berkas usulan kenaikan pangkat Pegawai Pengadilan Negeri Bandung

- Daftar Nominatif − Berkas Usulan

5 hari Berkas kerja lengkap

3

Membuat surat pengusulan Kenaikan Pangkat dan mengajukan kepada pimpinan, selanjutnya menyerahkan kepada Sub. Bagian Umum untuk dikirim kan kepada Pengadilan Tinggi Bandung

Berkas sudah benar dan lengkap

4 hari Pengantar kerja usulan dan dokumen

260


Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif

7/W11.U1/KP/I/2014 02 Januari 2014 02 Januari 2014

Disahkan Oleh


SOP KENAIKAN GAJI BERKALA Dasar Hukum : 1. Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 jo. Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 2. Keputusan BAKN No. 3 KEP/1986

Kualifikasi Pelaksana : 1. D3 Administrasi/ Hukum/Informatika 2. S1 Administrasi/ Hukum/Informatika

Keterkaitan :


SOP Pengiriman berkas pada Sub Bagian Umum

Peralatan komputer, dokumen pendukung

Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka Kenaikan

Pencatatan dan Pendataan : 1. Agenda Surat Masuk/Keluar

Gaji Berkala Pegawai dapat terhambat/tertunda

2. Buku Kontrol KGB

Prosedur : 1. Kasub Bagian Kepegawaian Meneliti dan menyusun daftar Hakim dan Pegawai yang akan naik gaji berkala berdasarkan buku kontrol, 2. Staf Kepegawaian Membuat SK KGB dibuat satu bulan sebelum TMT KGB dan mengajukan kepada pimpinan untuk ditandatangani, 3. Staf Kepegawaian Menyerahkan surat pemberitahuan KGB kepada yang bersangkutan, Sub Bagian Keuangan dan Instansi Terkait selanjutnya memasukkan ke file Yang bersangkutan dan dicatat dalam buku kontrol PELAKSANA MUTU BAKU NO

1

URAIAN PROSEDUR Meneliti dan menyusun Daftar Hakim dan Pegawai yang akan naik gaji berkala berdasarkan buku kontrol

Staf Kasub Kepe bag Wa gawa Kepega sek Ian waian

Pan KPN sek

Persyarat an/ Waktu Perleng kapan Buku 2 hari Kontrol kerja Kenaikan Gaji Berkala

Output Daftar Nama Hakim dan Pegawai yang akan diproses KGB

265

KE T

2

Pembuatan SK Kenaikan Gaji Berkala, dibuat 1 satu) bulan sebelum TMT Kenaikan Gaji Berkala dan mengajukan kepada atasan untuk ditandatangani

3

Menyerahkan surat pemberitahuan kenaikan gaji berkala kepada yang bersangkuta, Sub Bagian Keuangan

a. Daftar Nama Hakim dan yang akan diprose s KGB b. Daftar Gaji Pokok PNS c. SK yang membu at besaran gaji pokok terakhir a. SK Kenaika n Gaji Berkala b. Papan Kontrol c. Agenda Surat Keluar

3 hari kerja

SK Kenaikan Gaji Berkala

1 hari kerja

(PDG) dan instansi terkait, dimasukan ke file yang bersangkutan dan dicatat pada buku kontrol

266




Disahkan Oleh


SOP PENGINPUTAN DAN PENGOLAHAN DATA PADA KOMDANAS/SIMPEG Dasar Hukum : 1. SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 071/KMA/SK/V/2008 2. SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 069/KMA/SK/V/2009

Kualifikasi Pelaksana : 1. D3 Administrasi/ Hukum/Informatika 2. S1 Administrasi/ Hukum/Informatika

Keterkaitan :


1. SOP KGB 2. SOP Pensiun PNS Peralatan komputer, dokumen pendukung, 3. SOP DUK 4. SOP Kenaikan Pangkat PNS jaringan internet 5. SOP Usulan Jabatan 6. Sop Usulan Mutasi Peringatan : Pencatatan dan Pendataan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka Data pegawai penginputan dan pengolahan data pada Komdanas/Simpeg dapat terhambat/tertunda Prosedur : 1. Kasub Bagian Kepegawaian menginstruksikan ke Staf Kepegawaian untuk mengumpulkan data-data pegawai 2. Staf Kepegawaian menginput data pegawai ke dalam Aplikasi KOMDANAS dan SIMPEG 3. Kasub Bagian Kepegawaian mengontrol data-data pegawai dalam Aplikasi KOMDANAS dan SIMPEG

PELAKSANA NO

1

URAIAN PROSEDUR

Mengumpulkan data-data

Staf Kepe gawa ian

Kasub Bag Kepegawaian

Ket

MUTU BAKU Persyaratan/ Perlengkapan Berkas pega wai

Waktu 2 hari kerja

Output Data pegawai

pegawai

300

2

Menginput data pegawai ke

Aplikasi KOMDANAS/ SIMPEG

5 hari kerja

Dokumen

Dokumen

2 hari kerja

Data pegawai terbaru

dalam Aplikasi KOMDANAS/ SIMPEG 3

Mengontrol datadata pegawai dalam Aplikasi KOMDANAS/ SIMPEG

301


Nomor SOP

19/W11.U1/KP/I/2014

Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif

02 Januari 2014 02 Januari 2014

Disahkan Oleh


STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LAPORAN REKAPITULASI ABSEN Dasar Hukum :


1. SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor

1. D3 Administrasi/

071/KMA/SK/V/2008 2. SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 069/KMA/SK/V/2009 Keterkaitan :

Hukum/Informatika 2. S1 Administrasi/ Hukum/Informatika Peralatan/Perlengkapan :

1. SOP Pembayaran Uang Makan Pegawai pada Sub Bagian Keuangan 2. SOP Pembayaran Remunerasi Pegawai

Peralatan komputer, dokumen pendukung, jaringan internet

pada Sub Bagian Keuangan Peringatan : Pencatatan dan Pendataan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka 1. Agenda Surat Masuk/Keluar pembayaran Uang Makan dan Remunerasi 2. Buku Register Sakit/Cuti Pegawai dapat terhambat/tertunda Prosedur : 1. Kasub Bagian Kepegawaian mengnstruksikan Staf Kepegawaian membuat lembaran absensi daftar hadir dan daftar pulang 2. Staf Kepegawaian mengumpulkan daftar absensi dan pengetikan hasil rekapan absen pada akhir bulan 3. Kasub Bagain Kepegawaian mengoreksi dan diserahkan kepada pimpinan 4. Staf Kepegawaian memperbanyak Laporan Absensi yang telah ditandatangani Pimpinan, menyerahkan ke Bagian Keuangan bersama data-data pendukung untuk Pembayaran Uang Makan dan Remunerasi Pegawai PELAKSANA MUTU BAKU Staf Kasub Persyara URAIAN NO Ket Kepe Bag Wa Pan tan/ PROSEDUR KPN Waktu Output gawai Kepe sek sek Perleng an gawaian kapan 1 1 hari Lemba Pembuatan kerja ran lembaran absensi absensi daftar hadir dan daftar pulang 289

2

Pengumpulan daftar absensi dan pengetikan

Lembar an absensi per hari

2 hari kerja

Rekapan Absensi per bulan

hasil rekapan absen pada akhir bulan 3

Koreksi oleh Kasub Bag

Rekapan 3 hari Absensi kerja

Laporan absensi

Laporan 1 hari Rekapan kerja Absensi

Laporan Rekapan Absensi

Kepegawaian dan diserahkan kepada pimpinan 4

Memperbanyak Laporan Absensi yang telah ditandatangani Pimpinan, menyerahkan ke Bagian Keuangan bersama datadata pendukung untuk Pembayaran Uang Makan dan Remunerasi Pegawai

290


Nomor SOP

2/W11.U1/KP/I/2014

Tanggal Pembuatan

02 Januari 2014

Tanggal revisi

-

Tanggal Efektif

02 Januari 2014

Disahkan Oleh


SOP LAPORAN TAHUNAN SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN Dasar Hukum :


1. UU Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas UU nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok- pokok Kepegawaian Keterkaitan : 1. SOP Penyusunan Laporan Tahunan pada Bagian Keuangan. 2. SOP Persuratan pada Bagian Umum Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka penyusunan Laporan Tahunan dapat terhambat

1. S1 Administrasi 2. S1 Hukum 3. S1 Manajemen Informatika Peralatan/Perlengkapan: Komputer, dokumen pendukung

Pencatatan dan pendataan : 1. Agenda surat masuk/keluar 2. Laporan Tahunan tahun sebelumnya

Prosedur : 1. Kasub Bagian Kepegawaian memerintahkan Staf Kepegawaian Menyiapkan data-data sebagai bahan laporan tahunan 2. Staf Kepegawaian mengetik laporan tahunan 3. Kasub Bagian Kepegawaian Mengoreksi dan menyusun untuk disatukan dengan laporan bagian lain dan dihimpun menjadi laporan tahun Pengadilan

NO URAIAN PROSEDUR 1

2

PELAKSANA MUTU BAKU K Staf Kasub. Wasek Pansek Persyara E Kepega Bag. tan/Perleng Waktu Output T waian Kepega kapan T waian

Menyiapkan datadata sebagai bahan Laporan Tahunan

Data-data 3 hari Bahan kerja laporan

-

Mengetik Laporan Tahunan

Bahan Laporan

-

3 hari Konsep kerja Laporan Tahunan

255

3

Mengoreksi dan menyampaikan laporan kepada atasan untuk di satukan dengan laporan bagian lain dan dihimpun menjadi Laporan Tahunan Pengadilan

Konsep Laporan Tahunan

2 hari Laporan kerja Tahunan terkoreksi

256

-


Nomor SOP

15/W11.U1/KP/I/2014

Tanggal Pembuatan

02 Januari 2014

Tanggal Revisi

-

Tanggal Efektif

02 Januari 2014

Disahkan Oleh


SOP PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN Dasar Hukum : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999; 2. PP Nomor 21 Tahun 1975 tentang sumpah/janji PNS; 3. Keputusan BKN Nomor 13 Tahun 2002 tanggal 17 Juni 2002 s.t.d.d. PP RI Nomor 13 Tahun 2002 tentang ketentuan petunjuk pelaksanaan PP Nomor 100 Tahun 2000 tentang pengangkatan PNS dalam jabatan struktural; Keterkaitan :



1. SOP persuratan pada Sub Bagian Umum 2. SOP pengangkatan pegawai Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka pengangkatan pegawai dalam jabatan tertunda


Prosedur : 1. Kasub Bagian Kepegawaian Membuat SK Panitia Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan dibantu oleh staf kepegawaian 2. Kasub Bagian Kepegawaian membuat susunan acara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan, 3. Staf Kepegawaian menyiapkan berita acara, lafal pelantikan dan sumpah jabatan, 4. Staf Kepegawaian membuat surat permohonan rohaniawan kepada instansi terkait melalui sub bagian umum, pelaksanaan pelantikan dan sumpah jabatan sesuai tanggal yang telah ditentukan dan menyampaikan dokumen pelantikan dan sumpah jabatan kepada yang terkait

281

PELAKSANA

Ket

MUTU BAKU

N No

URAIAN

Staf Kepe

PROSEDUR

Gawaian

Kasub Bag Wasek Kepegawa ian

Persyaratan/ Perlengkapan

Waktu

Output

1

Membuat SK panitia pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.

Data Pegawai

2

Membuat susunan acara Pelantikan dan Pengambilan sumpah jabatan Menyiapkan berita acara, lafal pelantikan dan sumpah jabatan

Tata cara 2 hari pelantikan kerja dan pengam bilan sumpah jabatan Dokumen 2 hari Kerja

4

Membuat surat permohonan rohaniwan kepada Instansi terkait melalui Sub Bagian Umum.

Dokumen

5

Pelaksanaan pelantikan dan sumpah jabatan sesuai tanggal yang telah ditentukan

Dokumen

1 hari Doku kerja men pelantik an dan sumpah jabatan

6

Menyampaikan dokumen pelantikan dan sumpah jabatan kepada yang terkait

Dokumen

3 hari Doku kerja men pelantik an dan sumpah jabatan

3

3 hari SK kerja panitia

Daftar susunan acara

Doku men Pelantik an dan pengam bilan sum pah jabata tan 3 hari Surat kerja

282


Nomor SOP

3/W11.U1/KP/I/2014

Tanggal Pembuatan

02 Januari 2014

Tanggal revisi

-

Tanggal Efektif

02 Januari 2014

Disahkan Oleh


SOP PENGANGKATAN CPNS MENJADI PNS Dasar Hukum :


1.

UU Nomor 43 Tahun 1999 tentang 1. S1 Administrasi Perubahan Atas UU nomor 8 Tahun 1974 2. S1 Hukum tentang Pokok- pokok Kepegawaian 3. S1 Manajemen Informatika 2. PP Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil 3. PP Nomor 54 Tahun 2003 tentang PP Nomor 57 Tahun 2000 tentang Formasi PNS Keterikatan : Peralatan/Perlengkapan : SOP Pengiriman persuratan pada Bagian Komputer, dokumen pendukung Umum Peringatan : Pencatatan dan pendataan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka 1. Agenda surat masuk/keluar pengangkatan CPNS menjadi PNS dapat 2. Berkas CPNS terhambat/tertunda Prosedur : 1. Kasub Bagian Kepegawaian menginstruksikan Staf Kepegawaian untuk menyusun Surat Pengantar Permintaan Pengujian Kesehatan ke instansi terkait, 2. Kasub Bagian Kepegawaian menerima pengujian kesehatan untuk bahan pengangkatan sebagai PNS 3. Staf Kepegawaian membuat surat pengusulan untuk diajukan kepada pimpinan kemudian menyerahkan ke sub bagian umum untuk dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Bandung.

NO URAIAN PROSEDUR

1

Menyusun surat pengantar permintaan pengujian kesehatan ke instansi terkait

PELAKSANA Staf Kasub Wasek Pansek KPN Kepega Bag. waian Kepega waian

MUTU BAKU Persya ratan/ Waktu Perleng kapan Data Pegawai

K E T

Out put T

Hasil 3 hari Pengujian kerja Kesehatan

257

2

Menerima hasil pengujian kesehatan untuk bahan pengangkatan sebagai PNS

3.

Membuat surat pengusulan pengangkatan CPNS menjadi PNS dan mengajukan kepada pimpinan, selanjutnya menyerahkan kepada Sub Bagian Umum untuk dikirimkan kepada Pengadilan Tinggi Bandung

Hasil 1 pengujian hari kesehatan kerja

Berkas CPNS

-

3 Usulan hari Pengang kerja katan CPNS menjadi PNS

258




Disahkan Oleh


SOP PENSIUN PNS Dasar Hukum :


1. Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 jo.

1. D3 Administrasi/

Undang-Undang No. 43 Tahun 1999

Hukum/Informatika

2. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2003

2. S1 Administrasi/

3. Keputusan Kepala BKN No. 13 Tahun 2003

Hukum/Informatika

Keterkaitan :


SOP Pengiriman berkas pada Sub Bagian

Peralatan komputer, dokumen pendukung,

Umum

jaringan internet

Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka Pensiun

Pencatatan dan Pendataan : Verifikasi dan Klarifikasi Permohonan

Pegawai dapat terhambat/tertunda

Prosedur : 1. Kasub Bagian Kepegawain Menerima berkas usulan dari yang bersangkutan, 2. Kasub Bagian Kepegawaian meneliti dan memeriksa kelengkapan berkas pensiun dari yang bersangkutan 3. Staf Kepegawaian membuat dan memproses usulan pensiun dan mengajukan kepada pimpinan selanjutnya diserahkan kepada sub bagian umum untuk dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung PELAKSANA

NO

URAIAN PROSEDUR

1

Menerima berkas usulan dari yang

Staf Kasub kepe bag gawa kepega ian waian

Wa sek

Pan sek

MUTU BAKU Persyaratan KPN /Perleng kapan

Wak tu

Output

1hari kerja

bersangkutan 2

Meneliti dan memeriksa

2 Berkas hari siap kerja diproses

kelengkapan 267

K ET

berkas pensiun dari yang bersangkutan 3

Membuat dan Memproses

Berkas lengkap

3 hari kerja

SK Pensiun

1 hari kerja (sete lah SK Pen siun sele sai dari BKN)

SK

usulan dan mengajukan kepada pimpinan selanjutnya menyerahkan kepada sub bagian umum untuk dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung 4

Menerima SK pensiun dan menyerahkan kepada yang bersangkutan

268


Nomor SOP

1/W11.U1/KP/I/2014

Tanggal Pembuatan

02 Januari 2014

Tanggal revisi

-

Tanggal Efektif

02 Januari 2014

Disahkan Oleh


SOP PENYUSUNAN RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN Dasar Hukum :


Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 143/KMA/SK/VII/2007 tentang Memberlakukan Buku I


Keterkaitan : 1. SOP Penyusun LAKIP 2. SOP Penyusun Laporan Tahunan


Peringatan : Pencatatan dan pendataan : Rencana Kerja Tahunan disusun pada akhir Agenda surat masuk/keluar tahun kerja berjalan dan merupakan dasar untuk pekerjaan / kegiatan, yang akan dating Prosedur : 1. Kasub Bagian Kepegawaian Mempelajari / mengevaluasi hasil kegiatan pelaksanaan kegiatan tahun lalu dan tahun berjalan 2. Kasub Bagian Kepegawaian menghimpun data yang berhubungan dengan tugas sub.bagian kepegawaian sampai dengan mengajukan rencana kerja kepada atasan. No. PELAKSANA MUTU BAKU URAIAN KET Kasub.Bag. Persyaratan/ Waktu Output PROSEDUR Perlengkapan 1 Mempelajari/ − Laporan 2 hari kerja Hasil mengevaluasi hasil Tahunan Evaluasi pelaksanaan tahun Kegiatan kegiatan tahun lalu sebelumnya dan tahun berjalan − Hasil kegiatan tahun berjalan 2 Hasil 3 hari kerja Konsep Menghimpun data Evaluasi Rencana yang Kegiatan Kerja berhubungan Tahunan dengan t u ga s su b B a gia n Kepegawaian sampai dengan mengajukan rencana kerja kepada atasan.

254




Disahkan Oleh


SOP PEMBERIAN PENGHARGAAN SATYA LENCANAKARYA SATYA (DAN PENGHARGAAN LAINNYA) Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana : Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1994

1. D3 Administrasi/Hukum/Informatika 2. S1 Administrasi/Hukum/Informatika

Keterkaitan :


SOP pengiriman berkas pada Bagian Umum

Peralatan komputer, dokumen pendukung

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka pemberian Agenda Surat Masuk/Keluar penghargaan Satya Lencana Pegawai dapat terhambat/tertunda Prosedur : 1. Kasub Bagian Kepegawaian menginstruksikan Staf Kepegawaian mengumpulkan data untuk hakim dan pegawai yang telah memasuki masa kerja selama 10 tahun, 20 tahun dan 30 tahun 2. Kasub Bagian Kepegawaian mengkonsep serta mengajukan kepada Pimpinan usulan namanama hakim dan pegawai yang memenuhi syarat untuk diusulkan mendapatkan penghargaan/tanda kehormatan serta menyerahkan usul disertai data kepegawaian ke Sub Bagian Umum untuk dikirim ke Pengadilan Tinggi Jakarta PELAKSANA

NO 1

URAIAN PROSEDUR Pengumpulan data untuk hakim dan pegawai yang telah memasuki masa kerja selama 10

Staf Kepega waian

Kasub Bag Kepega waian

Wa Pan sek sek

MUTU BAKU Persyara KPN tan/ Perleng kapan Data Hakim dan Pegawai

Ket Waktu

Output

2 hari kerja

Daftar pegaw ai yang layak meneri ma pengha rgaan

tahun, 20 tahun dan 30 tahun

291

2

Mengkonsep serta mengajukan kepada Pimpinan usulan namanama hakim dan

Daftar Pegawai yang layak menerima pengharg aan

4 hari kerja

Usulan peneri ma pengha rgaan

pegawai yang memenuhi syarat untuk diusulkan mendapatkan penghargaan/tan da kehormatan serta menyerahkan usul disertai data kepegawaian ke Sub Bagian Umum untuk dikirim ke Pengadilan Tinggi Jakarta

292


Nomor SOP

25/W11.U1/KP/I/2014

Tanggal Pembuatan

02 Januari 2014

Tanggal Revisi

-

Tanggal Efektif

02 Januari 2014

Disahkan Oleh


SOP PEMBUATAN SK PENETAPAN KETUA PENGADILAN NEGERI Dasar Hukum:


Undang-undang nomor 49 Tahun 2009 1. D3 Administrasi/Hukum/Informatika tentang Perubahan ketiga atas Undang2. S1 Administrasi/Hukum Informatika undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang 3. S1 Manajemen Informatika Peradilan Umum Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan : 1. SOP Sub Bagian Kepegawaian Komputer, dokumen pendukung 2. SOP Sub Bagian Keuangan Peringatan : Pencatatan dan pendataan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka SK Buku Kontrol SK KPN Penetapan Ketua dapat terhambat Prosedur : 1. Kasub Bag Kepegawaian menerima format dan isi pokok SK dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat 2. Staf Kepegawaian mencari dasar-dasar hukum terkait isi pokok SK 3. Staf Kepegawaian mengetik/menyusun SK, dan menyerahkan kepada pimpinan dan didistribusikan kepada yang bersangkutan PELAKSANA No.

URAIAN PROSEDUR

MUTU BAKU

Staf Kasub Wa Pan KPN Persyaratan/ Kepe Bag sek sek Perlengkapan gawa Kepega ian waian

Waktu

Output T

1

Menerima format dan isi pokok SK dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat

Format dan isi pokok SK

2 hari kerja

2.

Mencari dasar-dasar hukum terkait isi pokok SK

Format SK

Format 2 hari dan dasarkerja

Mengetik/menyusun SK, dan menyerahkan kepada pimpinan dan didistribusikan kepada yang bersangkutan

Konsep SK 11 3 hari kerja

3

Format SK

dasar Hukum

SK

299

K E T


Nomor SOP

17/W11.U1/KP/I/2014

Tanggal Pembuatan

02 Januari 2014

Tanggal Revisi

-

Tanggal Efektif

02 Januari 2014

Disahkan Oleh


SOP SURAT MASUK DAN SURAT KELUAR Dasar Hukum : SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang Memberlakukan Buku I tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Bidang Pola Kelembagaan Peradilan, Administrasi Kepegawaian Keterkaitan : 1. SOP Persuratan pada Sub Bagian Umum 2. SOP Persuratan pada Sub Bagian Keuangan Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka pelaksanaan pola persuratan dapat terhambat


1. S1 Administrasi 2. S1 Hukum 3. S1 Manajemen Informatika Peralatan/Perlengkapan : Peralatan komputer, dokumen pendukung

Pencatatan dan pendaftaran : 1. Agenda surat masuk 2. Agenda surat keluar

Prosedur : 1. Surat yang diterima sub Bagian Kepegawaian setelah didisposisi Kasub Bagian Kepegawaian diagenda pada buku register surat masuk oleh Staf kepegawaian 2. Surat-surat yang memerlukan tindak lanjut mulai dari konsep, pengetikan dan koreksi kepala Sub Bagian Kepegawaian 3. Mengirimkan surat yang telah ditandatangani oleh pimpinan

N No. URAIAN PROSEDUR

1

Surat yang diterima Sub Bagian Kepegawaian setelah didisposisi pimpinan diagenda pada buku register surat masuk

PELAKSANA Staf Kasub Kepega Bag, waian

MUTU BAKU Persyaratan/ Waktu Perlengkapan

Surat dinas

1 hari kerja

KET Output

Surat dinas

285

2

Surat-surat yang memerlukan tindak lanjut mulai dari konsep, pengetikan dan koreksi kepala Sub Bagian Kepegawaian

Surat dinas

3 hari kerja

Surat dinas

3

Mengirimkan surat yang telah ditandatangani oleh pimpinan

Surat dinas111 hari kerja

Surat dinas

286


Nomor SOP

21/W11.U1/KP/I/2014

Tanggal Pembuatan

02 Januari 2014

Tanggal Revisi

-

Tanggal Efektif

02 Januari 2014

Disahkan Oleh


SOP PEMBUATAN SURAT TUGAS PELATIHAN HAKIM, PEJABAT STRUKTURAL/FUNGSIONAL DAN PEGAWAI Dasar Hukum:


1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum 2. Keputusan Sekretaris MARI Nomor : 001/SEK/SK/1/2013 tanggal 2 Januari 2013 tentang Penunjukkan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Keterkaitan :


1. SOP Persuratan Sub Bagian Umum 2. SOP Surat Masuk Keluar Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka pembuatan surat

tugas


pelatihan

struktural/fungsional

dan

hakim, pegawai


pejabat bisa

terhambat Prosedur : 1. Kasub Bagian Kepegawaian menerima nama-nama peserta pelatihan 2. Staf Kepegawaian membuat Surat Tugas peserta Pelatihan dan mengajukan kepada pimpinan untuk ditandatangani dan menyerahkan surat tugas kepada yang peserta PELAKSANA N o O

URAIAN PROSEDUR

Staf Kasub Wasek Pan Kepe Bag sek gawai Kepega an waian

MUTU BAKU Persyaratan/ Waktu Output Perlengkapan

u

293

K E T

1

Menerima namanama peserta

Berkas pegawai

1 hari Kon kerja sep Surat Tugas

Dokumen

2 hari Doku kerja men Surat Tugas

pelatihan 2

Membuat Surat Tugas peserta Pelatihan dan mengajukan kepada pimpinan untuk ditandatangani dan menyerahkan surat tugas kepada peserta

294


Nomor SOP

23/W11.U1/KP/I/2014

Tanggal Pembuatan

02 Januari 2014

Tanggal Revisi

-

Tanggal Efektif

02 Januari 2014

Disahkan Oleh


SOP PEMBUATAN SURAT KEPUTUSAN SUSUNAN MAJELIS HAKIM, HAKIM PENGAWAS BIDANG, HAKIM MEDIASI DAN HUMAS Dasar Hukum: Kualifikasi Pelaksana : Undang-undang nomor 49 Tahun 2009 1. D3 Administrasi/Hukum/Informatika tentang Perubahan ketiga atas Undang2. S1 Administrasi/Hukum Informatika undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang 3. S1 Manajemen Informatika Peradilan Umum Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan : SOP Penyusunan Dus Hakim Komputer, dokumen pendukung Peringatan : Pencatatan dan pendataan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka 1. Agenda surat masuk/keluar penanganan perkara dapat terhambat 2. Buku Kontrol SK KPN Prosedur : 1. Kasub Bagian Kepegawaian menerima format dan isi pokok SK dari Ketua Pengadilan Negeri Bandung 2. Staf Kepegawaian mencari dasar-dasar hokum terkait isi pokok SK, mengecek Daftar Urutan Senioritas Hakim 3. Staf kepegawaian mengetik/menyusun SK, dan menyerahkan kepada pimpinan dan didistribusikan kepada para Hakim N PELAKSANA MUTU BAKU No. K Staf Kasub Wa Pan KPN Persyaratan/ URAIAN Kepe Bag sek sek Perlengkapan Waktu Output E PROSEDUR T gawa Kepega T ian waian 1

2.

3

Menerima format dan isi pokok SK dari Ketua Pengadilan Negeri Bandung Mencari dasar-dasar hUkum terkait isi pokok SK, mengecek Daftar Urutan Senioritas Hakim Mengetik/menyusun SK, dan menyerahkan kepada pimpinan dan didistribusikan kepada para Hakim

− −

Format dan isi pokok SK

2 hari kerja

Format SK

Format SK Daftar urutan senioritas Hakim

2 hari kerja

Format dan dasardasar Hukum

Konsep SK 11 3 hari

SK

297

Nomor SOP PENGADILAN NEGERI BANDUNG SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN

10/W11.U1/KP/I/2014

Tanggal Pembuatan 02 Januari 2014

Jalan L. L. R. E. Martadinata No. 74-80 Telepon. 022-4231827, Faximile. 022-4217945 Website : www.pn-bandung.go.id, Email : [email protected] / [email protected] Bandung

Tanggal Revisi

-

Tanggal Efektif

02 Januari 2014

Disahkan Oleh


SOP PEMBUATAN KARTU TASPEN Dasar Hukum :


1. Undang-undang No.8 Tahun 1974 jo. Undang-undang No.43 Tahun 1999. Tentang Pokok-pokok Kepegawaian. 2. PP Nomor 26 Tahun 1981 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri Keterkaitan : 1. SOP Persuratan pada Bagian Umum 2. SOP Pensiun PNS Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka pembuatan Kartu TASPEN dapat terhambat


Peralatan/Perlengkapan : Komputer, dokumen pendukung, jaringan internet Pencatatan dan pendataan : Agenda surat masuk/keluar

Prosedur : 1. Kasub Bagian Kepegawaian Membuat usulan Pegawain yang telah diangkat menjadi PNS untuk didaftarkan sebagai peserta TASPEN, 2. Staf Kepegawaian mengirim usulan beserta kelengkapan persyaratan sebagai peserta TASPEN kemudian mengajukan kepada atasan dan mengirimkan usulan kepada instansi terkait melalui sub bagian umum

PELAKSANA N0. O

1

URAIAN PROSEDUR

Membuat usulan pegawai yang telah diangkat menjadi PNS untuk di daftarkan sebagai peserta TASPEN.

Staf Kasub Kepe bag. gawa Kepega ian waian

Wa sek

MUTU BAKU Pan sek

KPN

Persya ratan/ Perleng kapan

SK Pengang katan Pegawai

Waktu

Output T

3 hari Surat kerja usulan peserta TASPEN

271

K E T

2

Mengirim usulan beserta kelengkapan persyaratan sebagai peserta TASPEN dan mengajukan kepada atasan dan mengirimkan surat usulan kepada instansi terkait melalui sub bagian umum

Surat Usulan Peserta TASPEN

2 hari Kartu kerja TASPEN

272


Nomor SOP

5/W11.U1/KP/I/2014

Tanggal Pembuatan

02 Januari 2014

Tanggal Revisi

-

Tanggal Efektif

02 Januari 2014

Disahkan Oleh


SOP USULAN PEGAWAI DALAM JABATAN STRUKTURAL/FUNGSIONAL Dasar Hukum :


1. UU Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Kepegawaian. 1. UU Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum 2. PP No 9 tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS 3. Keputusan BAKN No. 3 KEP/1986 Keterkaitan : 1. SOP Persuratan pada Sub Bagian Umum 2. SOP BAPERJAKAT

1. S1 Administratif 2. S1 Hukum 3. S1 Manajemen Informatika

Peralatan/Perlengkapan : Komputer, dokumen pendukung, Jaringan internet

Peringatan : Pencatatan dan pendataan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka 1. Agenda surat masuk/keluar pengisian lowongan jabatan dapat 2. Berkas Pegawai terhambat/tertunda Prosedur : 1. Kasub Bagian Kepegawaian Memeriksa, meneliti, data pegawai yang diusulkan dalam jabatan struktural dan fungsional 2. Staf Kepegawaian menyiapkan rapat baperjakat 3. Staf Kepegawaian membuat surat usulan dan melaporkan kepada atasan dan mengirimkan usulan jabatan ke Pengadilan Tinggi Bandung melalui Sub Bagian umum PELAKSANAAN MUTU BAKU URAIAN Kasub Wa Pan KPN BAPER Persyar K N No PROSEDUR Staf Bag sek sek JAKAT atan/ Wak Out E Kepe Kepeg Perleng tu put T gawa awa kapan T ian Ian 1

Memeriksa,

Daftar

2 hari Data

meneliti data

Bezetting kerja Pega

pegawai yang

Pegawai

wai 261

diusulkan dalam

yang

jabatan

meme

Struktural dan

nuhi

Fungsional

krite ria

2

3

Lem

hari

bar

untuk

Persetu juan KPN HasilBa

kerj

telaa

menentukan

perjakat

a

han

calon pemohon

Keleng kapan berkas

Menyiapkan rapat Baperjakat

yang telah dise tujui

3

Membuat surat usulan Jabatan dan melaporkan kepada atasan dan mengirim kan usulan

Persetuju 3 hari an KPN kerja Hasil Baperja Kat Keleng kapan berkas

Lemb ar telaa han yang telah

jabatan kepada

diset

Pengadilan

ujui

Tinggi Bandung melalui Sub. Bagian Umum

262


Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi

6/W11.U1/KP/I/2014 02 Januari 2014 -

Tanggal Efektif

02 Januari 2014

Disahkan Oleh


SOP USULAN MUTASI/ PEMINDAHAN PEGAWAI Dasar Hukum :


1. PP No 9 tahun 2003 tentang Wewenang

Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS 2. UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokokpokok Kepegawaian Jo. UU No. 43 Tahun 1999. Keterkaitan : 1. SOP persuratan pada Sub Bagian Umum 2. SOP Baperjakat Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka pindah/mutasi pegawai dapat terhambat

1. S1Administratif 2. S1 Hukum 3. S1 Manajemen Informatika


Pencatatan dan pendaftaran : 1. Verifikasi Permohonan 2. Buku catatan mutasi pegawai

Prosedur: 1. Kasub Bagian Kepegawaian Memeriksa, meneliti permohonan pindah beserta bahan kelengkapannya untuk dibahas dalam baperjakat, 2. Bila disetujui Staf Kepegawaian membuat persetujuan 3. Staf Kepegawaian membuat surat pengantar permohonan pindah dan mengajukan kepada pimpinan untuk ditandatangani, selanjutnya menyerahkan kepada sub bagian umum untuk diteruskan ke Pengadilan Tinggi Bandung PELAKSANA No O

1

URAIAN PROSEDUR

Memeriksa, meneliti permohonan pindah beserta bahan kelengkapan nya untuk dibahas dalam Baperjakat

Kasub Staf Bag Kepega kepe waian gawa ian

Wa sek

Pan sek

MUTU BAKU Bapar jakat

KPN Persyar atan/ Perleng kapan Permo honan pindah dan berkas keleng kapnya

Wak tu

2 hari kerja

Out put

Bahan bapar jakat

263

K E T

2

3

Jika permohonan disetujui, membuat surat persetujuan Membuat surat pengantar permohonan pindah dan mengajukan kepada pimpinan untuk ditandatangani selanjutnya menyerahkan kepada sub.bagian umum untuk diteruskan ke Pengadilan Tinggi Bandung

Hasil 2 Baperja hari kat kerja

Berkas

3

pemoho hari nan

Pene ntuan Muta si Surat perse

kerja tujuan

264

Peringatan : Pencatatan dan pendataan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka penyusunan Laporan Tahunan dapat terhambat

Recommend Documents