BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar belakang Pembangunan jalan memiliki peran penting dalam konektivitas antar wilayah. Adanya akses antar wilayah mendatangkan keuntungan kedua belah dari segala sisi seperti ekonomi, sosial, pendidikan, serta perdagangan. Apabila sebuah daerah tidak berkembang maka dengan dibangunnya akses, kehidupan di daerah tersebut dapat meningkat. Infrastruktur jalan juga berperan penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Pembangunan jalan juga dapat meningkatkan kualitas kehidupan tidak hanya masyarakat daerah atau wilayah yang dihubungkan tetapi jugamasyarakat pada daerah yang terlewati ruas jalan seperti tumbuhnya lapangan kerja baru, meningkatkan ekonomi kerakyatan dan kehidupan sosial masyarakat (Iek, 2013). Dengan segala manfaatnya bagi kehidupan masyarakat, sudah seharusnya ketika ada proyek pembangunan jalan maka masyarakat dengan sukarela mendukung seluruh prosesnya. Namun kenyataannya proses pembangunan tersebut terkadang terhambat oleh masyarakat sendiri. Hal ini dapat terjadi pada setiap tahapan mulai dari survei hingga pasca konstruksi. Kegiatan pembebasan lahan atau sekarang disebut dengan kegiatan pengadaan tanah seperti menjadi sesuatu yang menyulitkan bagi pelaksana kegiatan. Pemerintah pun mengakui bahwa tahapan ini adalah tahapan krusial dan memiliki potensi menghambat yang besar dalam percepatan pembangunan infrastruktur (Tribunnews, 2010)
Pembangunan infrastruktur masih menjadi fokus utama negara berkembang seperti indonesia untuk mendorong pertumbuhan negara ke arah yang lebih baik. Seperti halnya tercantum dalam RAPBN tahun 2014 bahwa pembangunan proyek infrastruktur mendapatkan porsi lebih yaitu dalam struktur penganggaran negara. Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perhubungan sebagai pihak yang berwenang dalam hal pembangunan infrastruktur transportasi nasional mendapatkan 198 T (sindonews.com, 2013). Pembangunan jalan menjadi sektor yang membutuhkan biaya besar sesuai dengan manfaatnya. Keberadaan jalan raya dapat memenuhi dua kebutuhan dasar manusia yaitu kebutuhan akan pergerakan (mobilitas) dan membuka akses kesuatu daerah (aksesibilitas). Terjadinya pergerakan dari suatu daerah ke daerah lain untuk saat ini berati pula terjadi pergerakan barang dan jasa. Jalan tol sebagai salah satu wujudnya berperan sebagai koridor antar daerah untuk memfasilitasi pergerakan tersebut.
Pergerakan barang dan jasa tersebut pada akhirnya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Oleh karena itu, proyek-proyek pembangunan jalan selalu menjadi prioritas pemerintah. Pemerintah mendapatkan tugas untuk selalu melakukan percepatan terhadap pelaksanaan proyekproyek pembangunan jalan raya tersebut.Dengan segala manfaatnya, sudah seharusnya kegiatan pembangunan mendapatkan dukungan dari berbagai pihak termasuk masyarakat.Namun dalam kenyataannya, banyak hal yang menyebabkan pelaksanaan pembangunan jalan tidak sesuai rencana. Salah satu yang sering menjadi hambatan adalah keterseediaan lahan. Kebutuhan dan ketersediaan lahan dalam pembangunan infrastruktur menjadi masalah tersendiri yang memerlukan
perhatian khusus oleh pemerintah. Hal ini menjadi sebuah kewajaran mengingat tanah atau lahan terkait secara langsung dengan kepentingan masyarakat karena sbegaian besar tanah atau lahan dimiliki oleh masyarakat. Pembangunan jalan pun banyak mengalami hambatan karena masalah pengadaanlahan. Dalam tahapan pembangunan infrastruktur Pekerjaan Umum terdapat 4 tahapan utama yaitu survei dan investigasi, pengadaan lahan (land acquisition), konstruksi, operasional dan perawatan (operation and maintenance) atau lebih populer dengan singkatan SIDLACOM. Apabila ditinjau berdasarkan tahapannya, pengadaan lahan termasuk dalam tahapan pra konstruksi yang artinya apabila terjadi masalah pada tahap ini, maka akan menghambat jalannya proyek secara keseluruhan. Seperti yang terjadi pada Pembangunan Jalan Tol Trans Jawa di wilayah Mojokerto, Jombang dan sekitarnya. Banyak penyebab yang menjadikan proses ini tergolong sulit karena berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat seperti kepemilikan tanah, bangunan, mata pencaharian serta sumber daya lainyang menjadi sumber kehidupan masyarakat. Hal tersebut menjadi sesuatu yang wajar mengingat tanah bagi masyarakat adalah harta yang sangat berharga dan dapat berfungsi sebagai mata pencaharian maupun investasi. Faktor lain yang turut memicu awal konflik adalah terkadang sebuah kegiatan pembangunan tidak didahului dengan pendekatan kepada masyarakat yang lahannya
LAPORAN AKHIR akan digunakan serta dilalui dengan proses konsultasi/musyawarah yang memadai, ditambah ulah spekulan tanah yang biasanya memperkeruh keadaan. Pada prinsipnya masyarakat memiliki persepsi positif terhadap pembangunan suatu infrastruktur karena mengetahui manfaatnya baik langsung maupun tidak langsung. Hal yang perlu menjadi perhatian adalah bagaimana konsistensi dari kondisi kesiapan atau persepsi positif tersebut, mengingat kondisi sosial masyarakat yang dinamis. Dalam kasus pembangunaninfrastruktur PU yang lain seperti Infrastruktur sumber daya air dan permukiman, apabila terjadi relokasi maka penduduk yang mengalami relokasibiasanya berada dalam satu lingkungan dan satu komunitas. Satu komunitas tersebut berpindah , misal satu desa atau satu RT berpindah secara serentak. Hal tersebut sedikit membantu pemerintah dalam melaksanakan pengadaan lahan karena dapet dilakukan secara kolektif. Berbeda halnya dengan pengadaan tanah untuk jalan raya, kebutuhan tanah yang harus menyesuaikan trase jalan menyebabkan masyarakat yang terkena dampak pun tersebar sepanjang trase jalan. Sehingga masyarakat terdampak memiliki variasi yang tinggi karena lokasi yangberbeda-beda. Kemudian setelah berpindah, kecil kemungkinan untuk berpindah secara kolektif. Disinilah perandan bentuk dukunganmasyarakat dalam hal pembangunan jalan nasional karena masyarakat tidak dapat secara langsung terlibat dalam proses pembangunan tersebut.Sebenarnya dalam setiap pembangunan infrastruktur, masyarakat dapat terlibat dalam tiap tahapannya, namun dapat secara langsung maupun tidak langsung.Dalam kasus pembangunan jalan selain jalan nasional, seperti jalan lokal dan lingkungan, masyarakat dapat terlibat langsung di setiap tahapannya, begitu pula dengan pembangunan infrastruktur lain seperti rumah susun, irigasi.Namun dalam pembangunan jalan nasional, peran masyarakat jelas terlihat ketika proses pengadaan tanah ketika terjadi interaksi secara langsung antara masyarakat dengan pemerintah. Dukungan atau penolakan oleh masyarakatmenjadi wujud kesiapan masyarakat terhadap adanya sebuah kegiatan pembangunan jalan. Kesiapan masyarakat idealnyadapat dideteksi pada setiap tahapan pembangunan jalan sehinggadapat menjadi informasi pendukung bagaimana kemungkinan kondisi yang harus dilalui terutama yang terkait dengan masyarakat.Sehingga dapat diambil
tindakan-tindakan tertentu untuk mencegah atau menangani kondisi yang mungkin terjadi.Istilah kesiapan masyarakat berikut teorinya menjadi populer setelah teori ini dikembangkan oleh para peneliti di Universitas Colorado, Amerika Serikat. Kesiapan masyarakat definisikan sebagai derajat yang menunjukkan sebuah komunitas siap atau tidak siap terhadap sebuah perubahan kondisi sekitarnya.Dalam teorinya, ukuran kesiapan ditentukan oleh beberapa faktor yaitu pengetahuan, ketersediaan sumber daya, kepemimpinan, usaha yang telah dilakukan untuk menghadapi perubahan. Sehingga pertanyaan yang muncul adalah kondisi kesiapan masyarakat seperti apa yang dapat menjadi ukuran bahwa pembangunan jalan telah mempertimbangkankesiapan masyarakatdisetiap tahapan pembangunan?. Berdasarkan kebutuhan tersebut, maka Balai Litbang Sosekling Bidang Jalan dan Jembatan mencoba mengkaji isu ini. Kajian tentang kesiapan masyarakat telah banyak dilakukan di berbagai bidang, namun dalam kasus pembangungan infrastruktur masih sedikit yang mengkajinya. Dimulai dengan Kajian kesiapan masyarakat dalam pembangunan infrastruktur dan permukiman pada tahun 2011 yang dilakukan oleh Pusat litbang sosekling sehingga menghasilkan konsep kesiapan
masyarakat dalam pembangunan infrastruktur dan permukiman. Kemudian pada tahun2012 dan 2013 hasil kajian tersebut menjadi dasar Balai Litbang Sosekling Bidang Jalan dan Jembatan untuk melakukan kajian serupa namun untuk kasus pembangunan jalan karena memiliki keunikan seperti telah dijelaskan sebelumnya, seperti dapat dilihat pada gambar1.
Gambar 1. Timeline kerja. Kajiantahun 2012 menghasilkan instrumen untuk mengukur kesiapan masyarakat terhadap pembangunan jalan dan telah diuji coba di lokasi rencana pembangunan jalan nasional yang akan digunakan sebagai jalan akses ke Bandara di Kabupaten Kulon Progo. Selanjutnya hasiluji instrumen tersebut digunakansebagai dasar pengujian instrumen selanjutnya di lokasi lain dan pada tahapan pembangunan yang berbeda pada tahun 2013 seperti ditunjukkan oleh gambar 1. 1.2. Rumusan masalah Sasaran dari kajian tahun ini adalah tersedianya instrumen yang dapat digunakan pada setiap ytahapan pembangunan jalan. Oleh karena itu, faktor generabilitas instrumen menjadi penting untuk dicapai. Selain itu, faktor kemudahan penggunaan juga menjadi pertimbangan agar isntrumen ini dapat digunakan oleh user 1.3. Tujuan Tujuan dari kajian ini adalah memfinalisasi instrumen kesiapan masyarakat sekaligus menyusun manualuntuk mengukur kesiapan masyarakat. 1.4. Output Keluaran dari kajian ini adalah satu manual pengukuran kesiapan masyarakat 1.5. Pemanfaat Pemanfaat atau sasaran pengguna dari hasil kajian ini adalah instansi pelaksana pembangunan jalannasional dan atau yang berwenang dalam pembangunan jalan. 1.6. Lokasi kajian Penelitian ini mengambil lokasi survei uji instrumen pada kegiatan pengadaan tanah jalan tol gempol-pasuruan, kegiatan konstruksi jalan tol yang sedang berlangsung di desa wonorejo dan kadipiro, kabupaten karanganyar, serta tahapan pasca konstruksi di desa kemiri, kabupaten karanganyar, Jawa Tengah
