PERENCANAAN PROGRAM STRATEGI SANITASI KOTA (Studi Tentang Perencanaan Program-Program Strategi Sanitasi Kota di Kota Batu) A.Rahman Hadi Abstract

PERENCANAAN PROGRAM STRATEGI SANITASI KOTA (Studi Tentang Perencanaan Program-Program Strategi Sanitasi Kota di Kota Batu) A.Rahman Hadi Abstract The purpose of this study were: first, to describe and analyze the planning of programs of City Sanitation Strategy (SSK) in Batu City. Secondly, to describe and analyze the role of the Working Group (Kelompok Kerja/Pokja) Sanitation in the planning of programs the City Sanitation Strategy. Third, describe and analyze the results of the planning programs of the City Sanitation Strategy. Fourth, identify and analyze the factors supporting and inhibiting factors in the planning of programs of City Sanitation Strategy (SSK) Batu City. The research method using qualitative approach to the type deskritif. The source data came from informants and documents. Techniques of data collection through interviews and documentation. Data were analyzed using an interactive model. The conclusion of this study are as follows: (1)Planning programs of urban sanitation strategy is planning, with the top down approach and bottom up in the effort to fulfill community service related to basic sanitation. Technocratic approach, participatory and politically not fully implemented.(2) City Sanitation Working Group was formed through a process of stakeholder mapping and identification, as a driving force to the implementation of ISSDP. Increased capacity and skills of members of the Working Group to be the main thing in the program planning process the city sanitation strategies.(3) Programs and activities as outlined in the document the City Sanitation Strategy (SSK) Batu City prepared by Vision - Mission - Goals, Objectives and Achievements Phasing Direction - the strategic issues - a strategy that had been developed previously. Plan programs and activities apply for 5 years (2010-2014).(4) supporting factors are (a) Support the Central and East Java Provincial Government, (b) Assistance and Capacity Building Working Group Members, (c) Non Governmental Organizations (NGOs), (d) PKK Involvement Cadre. While the inhibiting factors are: (a) lack of human resource planners both in quality and quantity, (b) lack of attention SKPD Head, and (c) Changes in Organizational Structure and Work SKPD. Keywords: planning, program, strategy,city sanitation, strategi program sanitasi untuk skala perkotaan (city-wide sanitation). Tidak terdapatnya institusi yang bertanggung jawab secara langsung kepada sanitasi perkotaan. Kebanyakan dari penentu kebijakan di kalangan eksekutif dan legislatif memiliki kesenjangan kapasitas dalam memahami betapa penting dan

I. Pendahuluan Secara umum perhatian pemerintah daerah terhadap masalah sanitasi masih minim. Kecilnya alokasi anggaran untuk sektor sanitasi, menggambarkan minimnya perhatian Pemerintah Daerah pada masalah sanitasi. Pemerintah Daerah tidak mempunyai perencanaan

196

Hadi, Perencanaan Program Strategi Sanitasi Kota 197

sangat mendesaknya penyediaan pelayanan bidang sanitasi bagi masyarakat. Disisi masyarakat, pemahaman tentang sanitasi juga rendah, perilaku dan buruknya sanitasi masyarakat dikarenakan kurang mengenalnya pola hidup bersih dan merupakan kesenjangan yang nyata dalam memahami kesehatan lingkungan (hygiene) yang sehat, hal ini memperburuk kondisi lingkunganoperkotaan (Hadi dalam http://kolomlingkungan.blogspot.co m,2008). Dalam hubungannya dengan keterlibatan masyarakat, proses perencanaan sanitasi, tetap didominasi oleh gaya perencanaan top down, meskipun ada retorika mengenai kebutuhan untuk partisipasi (McConville, 2010). Masyarakat cenderung dilibatkan pada proses pelaksanaan setelah perencanaan (Mirsatya, 2005). Kota Batu secara geografis terletak antara 112°17’-112º57’ Bujur Timur dan 7°44’-8º26’ Lintang Selatan. Secara administratif Kota batu dibatasi oleh: sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Mojokerto dan Pasuruan, sebelah timur dan barat berbatasan dengan Kabupaten Malang dan sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Blitar dan Malang. Kota Batu dibagi menjadi 3 (tiga) Kecamatan yaitu Kecamatan Batu, Kecamatan Junrejo dan Kecamatan Bumiaji. Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan pembangunan ekonomi Kota Batu yang mengarah pada Tourism and Agropolitan City yang semakin pesat, berpotensi memberi dampak pada penurunan kondisi kualitas air. Permasalahan yang mempengaruhi terhadap kualitas air pada DPS (Daerah Pengaliran Sungai) Brantas hulu,

khususnya di wilayah Kota Batu adalah sebagai berikut: kondisi DAS (Daerah Aliran Sungai), pencemaran limbah domestik, pencemaran air buangan industri, pencemaran air limbah rumah sakit, pembuangan sampah yang langsung ke badan air dan tingginya penggunaan pupuk kimia pertanian, dan masalah pengelolaan serta kesadaran masyarakat. Dalam Buku Putih Sanitasi Kota Batu (2009) disebutkan secara umum di Kota Batu, limbah cair rumah tangga non kakus/grey water (limbah kamar mandi, limbah dapur yang mengandung makanan dan tempat cuci) belum mendapatkan penanganan yang semestinya. Limbah ini masih dibuang langsung ke selokan, parit dan badan sungai tanpa diolah sedikitpun. Drainase lingkungan di Kota Batu masih merupakan masalah yang harus diperhatikan dan ditangani secara serius. Di beberapa tempat/lokasi masih dijumpai adanya saluran drainase jalan yang tersumbat, ketidakmampuan menampung air hujan dan ketidakteraturan drainase lingkungan sebagai pembuangan limbah rumah tangga. Ada yang perlu dibenahi dalam sistem penanganan drainase lingkungan. Penanganan yang terencana, terpadu dan berkesinambungan sangat diperlukan. Data yang terhimpun di Bappeda Kota Batu menunjukkan bahwa sektor pariwisata di Kota Batu mengalami perkembangan yang cukup pesat. Dibukanya tempattempat pariwisata baru telah memicu peningkatan jumlah kunjungan wisatawan. Secara keseluruhan tidak kurang dari 30 jenis dan nama wisata ada di Kota Batu. Sedangkan jumlah kunjungan wisatawan selama tahun

198 Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Vol. XIII, No. 1, Juni 2012

2010 adalah 3.411.202 orang, dibandingkan 3.095.422 orang pada tahun 2009 dan 2.376.444 orang pada tahun 2008. Sementara itu di Kota Batu terdapat 54 hotel dan penginapan (belum termasuk villa). Sedangkan rumah makan setingkat restoran sebanyak 27 lokasi. Adanya penambahan tempat wisata baru dan pertumbuhan jumlah kunjungan wisatawan ini, berpotensi untuk munculnya masalah-masalah yang terkait dengan sanitasi, yaitu meningkatnya volume sampah dan air limbah. Sedangkan berkurangnya lahan resapan air hujan, apabila tidak diantisipasi dapat berpotensi meningkatnya volume air hujan yang harus di tampung drainase lingkungan dan kota serta terjadinya genangan air hujan. Disisi lain, laju perkembangan kawasan perkotaan dengan berbagai fungsi yang semakin kompleks tidak sejalan dengan pembangunan sarana sanitasi. Keterbatasan dana, tumpang tindih penanganan oleh beberapa SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) dan prioritas pelaksanaan berbagai sektor pembangunan yang tidak proporsional juga menyebabkan pembangunan sarana sanitasi belum dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, Pemerintah Kota Batu terdorong untuk ikut serta dalam program Indonesia Sanitation Sector Development Program (ISSDP), yaitu suatu program yang diprakarsai oleh pemerintah Republik Indonesia (melalui Bappenas) untuk meningkatkan pembangunan sanitasi di Indonesia yang dilaksanakan secara sistematis, terencana, terpadu, terintegrasi, dan berkelanjutan dengan melibatkan

seluruh pemangku kepentingan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Dalam rangka melaksanakan program tersebut, Pemerintah Kota Batu telah membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Sanitasi ISSDP dengan Surat Keputusan Walikota Batu Nomor: 180/148/KEP/422.013/2008 tanggal 8 September 2008 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Sanitasi, Instansi Penanggungjawab dan Contact Person Indonesia Sanitation Sector Development Program (ISSDP) Kota Batu. Selanjutnya pada tahun 2009 Surat Keputusan Walikota Batu diperbarui menjadi Keputusan Walikota Batu Nomor: 180/35/KEP/422.012/2009 tanggal 20 Maret 2009. Kelompok kerja ini berada dalam koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Batu. Tugas Kelompok Kerja Sanitasi tersebut adalah menyusun Strategi Sanitasi Kota. Untuk memperbaiki perencanaan dan pembangunan sanitasi dalam rangka mencapai target-target pencapaian layanan sektor sanitasi kota, diperlukan dokumen perencanaan yang dapat dijadikan sebagai pedoman semua pihak dalam mengelola sanitasi secara komprehensif, berkelanjutan dan partisipatif. Untuk itu dipandang perlu menyusun Strategi Sanitasi Kota (SSK) Batu Tahun 2010 – 2014. Strategi Sanitasi Kota (SSK) Batu adalah suatu dokumen perencanaan yang berisi kebijakan dan strategi pembangunan sanitasi secara komprehensif pada tingkat kota yang dimaksudkan untuk memberikan arah yang jelas, tegas dan menyeluruh bagi pembangunan sanitasi kota dengan tujuan agar pembangunan sanitasi dapat berlangsung secara sistematis,


terintegrasi, dan berkelanjutan. SSK yang disusun oleh Pokja Sanitasi ini mengacu kepada 4 karakteristik utama yang akan tercermin dalam prosesnya maupun produknya, yaitu:1) Intersektor dan terintegrasi; 2) Mensinkronkan pendekatan top down dengan bottom up; 3) Skala kota (city wide); 4) Berdasarkan data empiris (dari studi –studi pendukung Buku Putih Sanitasi) (ISSDP, 2008). Penyusunan Dokumen Strategi Sanitasi Kota (SSK) Batu dimaksudkan untuk memberikan acuan dan dasar hukum bagi pembangunan sanitasi jangka menengah daerah dalam lima tahun mendatang. Selain itu, untuk menjamin keterpaduan dan kesinambungan pembangunan sanitasi yang berkelanjutan. Adapun tujuan penyusunan Dokumen Strategi Sanitasi Kota (SSK) Batu ini adalah: a.) Tujuan Umum, Sebagai program pembangunan 5 tahunan sektor sanitasi dan dijadikan pedoman pembangunan sanitasi mulai tahun 2010 sampai dengan tahun 2014. b) Tujuan Khusus, Memberikan gambaran tentang kebijakan pembangunan Sanitasi Kota Batu selama 5 tahun yaitu tahun 2010 sampai dengan 2014. Kemudian dipergunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Operasional tahapan pembangunan sanitasi. Strategi sanitasi kota diperlukan karena dibutuhkan waktu bertahuntahun bagi Kota Batu untuk memperbaiki layanan sanitasi. Dan juga sebagai pengikat bagi SKPDSKPD (satuan kerja perangkat daerah) dan pelaku pembangunan sanitasi lainnya untuk dapat bersinergi mengembanglan layanan sanitasi kota. Setelah disepakati,

Strategi Sanitasi Kota diterjemahkan ke dalam rencana tindak tahunan. Permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini adalah : 1) Bagaimana perencanaan programprogram Strategi Sanitasi Kota (SSK) di Kota Batu?, 2) Bagaimana peran Kelompok Kerja (Pokja) Sanitasi Kota Batu dalam perencanaan program-program Strategi Sanitasi Kota (SSK)?, 3) Bagaimana hasil dari perencanaan program-program Strategi Sanitasi Kota (SSK) di Kota Batu?, 4) Apakah yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam perencanaan program-program Strategi Sanitasi Kota (SSK) di Kota Batu? II. Metode Penelitian Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskritif. Lokasi penelitian ini bertempat di Kota Batu Propinsi Jawa Timur. Situs yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kota Batu yang berhubungan dengan proses penyusunan Perencanaan Strategi Sanitasi Kota Batu, yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Batu, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, Dinas Kesehatan, dan Kantor Lingkungan Hidup. Sumber data primer terdiri dari informan yang berasal dari Bappeda, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, Dinas Kesehatan, Kantor Lingkungan Hidup dan mantan anggota Kelompok Kerja (Pokja) Sanitasi Kota Batu, serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Sumber data sekunder berupa dokumen ini terdiri dari dokumen Rencana Tata Ruang dan Rencana


Wilayah (RTRW), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Strategi Sanitasi Kota Batu serta dokumen lain yang berkenaan dengan penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah: wawancara mendalam dan dokumentasi. Data dianalisis dengan menggunakan model interaktif. Analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Untuk keabsahan data dilakukan teknik pemeriksaan yang terdiri dari: Credibility, Transferability, Dependability, Conformability. III. Pembahasan 1. Perencanaan Program-Program Strategi Sanitasi Kota di Kota Batu Pemetaan dan identifikasi kondisi sanitasi Kota Batu oleh Pokja Sanitasi dilakukan berdasarkan survey dilapangan (di desa/kelurahan), studi-studi tentang media, kelembagaan, keuangan, partisipasi sektor swasta, dan penilaian partisipasi masyarakat dan isu jender. Serta didukung data-data sekunder dari instansi terkait dan penilaian area beresiko. Selanjutnya dituangkan dalam dokumen yang dinamakan Buku Putih (White Book) Sanitasi Kota Batu. Sebelum difinalisasi dokumen Draf Buku Putih Sanitasi Kota Batu disampaikan dalam sebuah acara Lokakarya. Lokakarya ini bertujuan untuk mendapatkan berbagai masukan dan klarifikasi terhadap temuan-temuan di lapangan. Peserta Lokakarya berjumlah 87 orang yang merupakan wakil dari SKPD, Kelompok Kerja Sanitasi, Wakil

Pemerintah Kota Batu, Camat dan Lurah/Kepala Desa se Kota Batu, Kelompok Kerja Sanitasi Propinsi Jawa Timur dan tim ISSDP. Perwakilan anggota DPRD tidak hadir. Hasil dari lokakarya ini dipergunakan untuk menyempurnakan Buku Putih Sanitasi Kota Batu. Perencanaan program-program strategi sanitasi kota di Kota Batu tidak hanya tentang program penanganan sarana dan prasarana sanitasi yang meliputi Sub Sektor Persampahan, Air Limbah, dan Drainase Lingkungan, akan tetapi juga program lain terkait dengan perilaku masyarakat yaitu aspek Hygiene (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat). Pembangunan sektor sanitasi tidak akan sukses tanpa ada perubahan perilaku masyarakat terkait hidup bersih dan sehat. Joyce dan Perez, (1993) menyatakan perlu pendekatan interdisipliner dalam merancang sebuah proyek yang akan memenuhi kebutuhan sanitasi masyarakat kota. Pada tahapan berikutnya Pokja Sanitasi melaksanakan pengumpulan data untuk kemudian dilakukan analisa situasi untuk menentukan sifat dan masalah perencanaan. Selain itu pada tahap ini dilakukan untuk mengetahui dan mengumpulkan masalah-masalah yang sedang dihadapi dan berkembang di masyarakat. Penulis berpendapat, bahwa perencanaan program-program strategi sanitasi kota di Kota Batu merupakan upaya pemenuhan pelayanan terhadap kebutuhan dasar masyarakat terkait sanitasi. Perencanaan dilaksanakan berdasarkan asumsi-asumsi yang didukung dengan fakta-fakta atau bukti-bukti yang ada. Selain itu juga telah diidentifikasikan masalah-


masalah pokok yang masih dihadapi, seberapa jauh kemajuan telah dicapai, hambatan-hambatan yang masih ada, dan potensi-potensi serta prospek yang masih bisa dikembangkan. Metode penyusunan Dokumen Strategi Sanitasi Kota (SSK) ini diawali dengan analisis kondisi masa lalu dan saat ini, yang menyangkut hasil yang telah dicapai dan masalah serta tantangan yang dihadapi. Kemudian dilakukan perumusan kerangka pembangunan sanitasi. Proses perumusan kerangka pembangunan sanitasi terdiri dari 4 (empat) langkah kerja, yaitu: 1) Penentuan visi sanitasi kota, 2) Penentuan misi pembangunan sanitasi kota, 3) Penentuan tujuan pembangunan sanitasi kota, 4) Penentuan kebijakan strategis pembangunan sanitasi kota. Hasil akhir dari proses perumusan kerangka pembangunan sanitasi dan usulan program/kegiatan serta strategi monev Sanitasi Kota dituangkan dalam dokumen Draf Strategi Sanitasi Kota (SSK) Batu. Lokakarya ini bertujuan untuk mendapatkan berbagai masukan dan klarifikasi dari stakeholder terhadap hasil dari perencanaan pembangunan sanitasi. Hasil dari lokakarya ini dipergunakan untuk menyempurnakan Dokumen Strategi Sanitasi Kota Batu. Dalam tahapan perumusan kerangka pembangunan sanitasi, Pokja Sanitasi Kota Batu telah melaksanakan salah satu tahapan perencanaan dari Conyers dan Hills (1994:74) yaitu: Identyfying alternatives course of action. Tahap ini dilakukan untuk mencari tindakan yang mungkin dilakukan untuk memecahkan masalah dan mencapai tujuan dan sasaran yang perencanaan

yang diinginkan. Demikian juga apabila ditinjau dari tahapan perencanaan yang dikemukakan oleh Abe (2005:77), maka tahapan perumusan masalah, identifikasi daya dukung, dan rumusan tujuan telah terlaksana dalam perencanaan program-program strategi sanitasi kota di Kota Batu. Langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh Pokja Sanitasi Kota Batu kurang lebih telah sesuai dengan langkah-langkah pembangunan daerah yang ditawarkan Abe (2005:77). Langkahlangkah yang ditawarkan meliputi: penyelidikan, perumusan masalah, identifikasi daya dukung, rumusan tujuan, langkah-langkah dan penentuan anggaran. Perencanaan program-program strategi sanitasi kota di Kota Batu telah melaksanakan tahapan perencanaan yang dikemukan oleh Conyers dan Hills (1994:74) yaitu The dicision to adopt planning,Collect and analyse data, Identyfying alternatives course of action, dan Plan and project appraisal. Untuk tahap implement dan monitoring evaluation diluar lingkup dari penelitian ini. Pada tahap pemetaan kondisi sanitasi (Buku Putih Sanitasi) dan penyusunan Dokumen SSK. Draft dokumen Buku Putih Sanitasi dan draft Dokumen SSK dibahas dalam rapat konsultasi dengan pemangkukepentingan/stakeholder. Setelah memperoleh berbagai masukan dari para pemangku kepentingan Dokumen tersebut disempurnakan dan dicetak untuk dapat menjadi acuan dalam tahap pelaksanaan. Program dan kegiatan yang disusun dapat diusulkan pendanaannya kepada pemerintah pusat dan provinsi melalui APBN dan APBD.


Hasil penelitian di atas menunjukkan adanya upaya agar perencanaan program sanitasi ini didasarkan pada kebutuhan sebenarnya di lapangan. Hal ini sesuai dengan yang dinyatakan oleh Kartasasmita (1997:114 – 115): Perencanaan dari bawah ke atas dianggap sebagai pendekatan perencanaan yang seharusnya diikuti karena dipandang lebih didasarkan pada kebutuhan nyata. Pandangan ini timbul karena perencanaan dari bawah ke atas ini dimulai dari prosesnya dengan mengenali kebutuhan di tingkat masyarakat yang secara langsung terkait dengan pelaksanaan dan mendapat dampak dari kegiatan pembangunan yang direncanakan. Anggapan bahwa mereka yang memperoleh pengaruh atau dampak langsung pembangunan seyogyanya terlibat langsung sejak tahap perencanaan dari bawah ke atas ini. 2. Peran Kelompok Kerja (Pokja) Sanitasi dalam perencanaan program-program Strategi Sanitasi Kota (SSK) di Kota Batu a. Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Sanitasi Kota Batu Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Pokja Sanitasi Kota Batu telah dibentuk melalui proses pemetaan dan identifikasi stakeholder, berupaya menjadi representatif dari stakeholder sanitasi kota. Stakeholder yang tidak dilibatkan dalam Pokja Sanitasi Kota Batu mendapat perannya sendiri sesuai kewenangan dan kapasitas lembaganya. Pokja Sanitasi Kota Batu telah memperoleh legitimasi dari Kepala Daerah serta disiapkan menjadi tim perencana dalam proses

perencanaan program-program strategi sanitasi kota. Legitimasi dari Kepala Daerah menjadi hal yang penting karena merupakan dasar bagi Pokja Sanitasi Kota Batu untuk bekerja. Legitimasi ini juga akan mendorong pihak-pihak yang dilibatkan dalam keanggotaan pokja untuk mengetahui ruang lingkup rencana, bertanggungjawab atas pelaksanaan rencana yang dihasilkan, serta berusaha dan lebih hati-hati dalam pembuatan rencana. b. Peran Kelompok Kerja (Pokja) Sanitasi Kota Batu Dari hasil penelitian diketahui bahwa bahwa kegiatan ISSDP Kota Batu selalu mendapat pantauan dan arahan dari Pemerintah Propinsi Jawa Timur. Progres-progres yang disampaikan dalam rapat koordinasi Propinsi Jawa Timur menunjukkan kemajuan-kemajuan yang dilaksanakan oleh Pokja Sanitasi Kota Batu. Selain itu peningkatan kapasitas, pemahaman dan wawasan dari anggota Pokja Sanitasi Kota Batu, maka telah diadakan beberapa pertemuan/diskusi antara Pokja Sanitasi Kota Batu dengan Tim Ahli ISSDP Jakarta, Fasilitator Propinsi Jawa Timur dan Fasilitator Kota serta personal yang berkompeten dengan penyusunan Buku Putih. Pokja Sanitasi Kota Batu juga melakukan koordinasi antar kota pelaksana ISSDP. Koordinasi ini melalui kegiatan yang dilaksanakan oleh Pokja Propinsi Jawa Timur maupun oleh Tim Teknis Pembangunan Sanitasi. Manfaat dari keikutsertaan Pemerintah Kota Batu dalam kegiatan ISSDP adalah koordinasi antar institusi yang terkait dengan sektor sanitasi semakin membaik, kemudian peningkatan kapasitas dan


ketrampilan anggota Pokja dan SKPD-nya. Kehadiran Tim Konsultan ISSDP dengan berbagai keahlian telah memberikan tambahan pemahaman tentang konseptual aspek teknis & non teknis sanitasi. Para anggota Pokja Sanitasi secara individual mendapatkan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan bagaimana menyusun Buku Putih dan SSK serta bagaimana melakukan EHRA dan studi peranserta lembaga non pemerintah. 3. Hasil perencanaan programprogram Strategi Sanitasi Kota (SSK) di Kota Batu Dari hasil wawancara dan dokumentasi yang dipaparkan di atas dapat disimpulkan bahwa program dan kegiatan yang dituangkan dalam dokumen Strategi Sanitasi Kota (SSK) Kota Batu disusun berdasarkan Visi – Misi - Tujuan, Sasaran dan Arahan Pentahapan Pencapaian – isu strategis – strategi yang telah disusun sebelumnya. Rencana program dan kegiatan dalam dokumen SSK telah mencantumkan skenario pendanaan dan SKPD Penanggung jawab selama 5 tahun, dari tahun 2010 sampai tahun 2014. Salah satu unsur perencanaan yang baik adalah adanya tujuan yang ingin dicapai. Dalam hal ini perencanaan merupakan suatu alat/sarana untuk mencapai tujuan melalui pelaksanaan kegiatan (Riyadi dan Bratakusumah, 2004:3),. Sedangkan menurut Abe (2005:31), perencanaan yang baik haruslah memuat prinsip yang termuat dalam dokumen perencanaan yaitu: 1) Apa yang akan dilakukan, yang merupakan jabaran dari misi dan visi; 2) Bagaimana mencapai hal tersebut; 3) Siapa yang akan

melakukan; 4) Lokasi aktifitas; 5) Kapan akan dilakukan, berapa lama; dan Sumberdaya yang dibutuhkan. Dalam pembangunan sanitasi yang baik, tiap pihak terkait akan memainkan perannya sesuai strategi sanitasi yang sudah disepakati. Misalnya, dinas pekerjaan umum membangun sarana fisik, dinas pemberdayaan masyarakat memfasilitasi inisatif berbasis masyarakat, dinas kesehatan mengkampanyekan perilaku hidup bersih dan sehat. Di luar lembaga pemerintah, LSM membantu upaya pemberdayaan masyarakat, pihak swasta berinvestasi atau menjadi operator layanan, dan para akademisi mengembangkan pilihan teknologi. Untuk mewujudkan Visi dan Misi Sanitasi Kota Batu, diperlukan kaidah pelaksanaan sebagai berikut 1) Pelaksanaan program-program SSK diserahkan kepada SKPD terkait dan dikendalikan oleh BAPPEDA; 2) Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Program akan dilakukan oleh Kelompok Kerja Sanitasi. 4. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat dalam Perencanaan Program-Program Strategi Sanitasi Kota (SSK) Kota Batu. a. Faktor Pendukung (1). Dukungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Dukungan pemerintah pusat dan provinsi melalui koordinasi dan lokakarya di tingkat nasional sangat membantu Pokja dalam menyusun dokumen SSK. Wujud dari pantauan ini melalui, 1) pertemuan Monitoring & Evaluasi, 2) Lokakarya Kota– Kota ISSDP – City Summit, 3)


Studi Banding ke Filipina. Adanya dukungan pemerintah pusat dan provinsi sangat membantu dalam perencanaan program-program pembangunan sanitasi di Kota Batu. (2). Pendampingan dan Peningkatan Kapasitas Anggota Pokja Untuk meningkatkan kapasitas, pemahaman dan wawasan dari anggota Pokja Sanitasi Kota Batu, beberapa pertemuan/diskusi antara Pokja Sanitasi Kota Batu dengan Tim Ahli ISSDP Jakarta, Fasilitator Propinsi Jawa Timur dan Fasilitator Kota Batu serta personal yang berkompeten dengan penyusunan Buku Putih. Wujud dari pertemuan ini adalah lokakarya dan pelatihan untuk tiap tahapan pencapaian dalam ISSDP yang dilaksanakan Pokja Sanitasi Kota Batu. Selain itu pendampingan dan koordinasi teknis perencanaan program secara intensif dilakukan oleh Tim ahli ISSDP, Fasilitator Propinsi Jawa Timur dan Fasilitator Kota Batu. (3). Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Keberadaan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam perencanaan programprogram strategi sanitasi kota di Kota Batu telah menjadi penyeimbang dalam memberikan input bagi hasil perencanaan yang lebih baik. (4). Keterlibatan Kader PKK Perencanaan programprogram strategi sanitasi kota, pada tahap awal didahului dengan studi EHRA (Environmental Health Risk Assessment) atau Penilaian Risiko Kesehatan

Lingkungan. Dalam Pelaksanaan studi EHRA banyak melibatkan kelompok perempuan. Untuk pengumpulan data, EHRA berkolaborasi dengan kader-kader PKK di tingkat kelurahan yang aktif sebagai kader posyandu, dasawisma dan jumantik (Juru Pemantau Jentik). Kolaborasi dengan kader dilakukan dengan sejumlah pertimbangan, yakni : 1) kader-kader memiliki akses yang lebih leluasa untuk datang ke rumah-rumah dan diterima oleh RT/RW dan warga penghuni rumah. Pertimbangan ini terkait erat dengan karakteristik responden, yakni Ibu berusia antara 18-55 tahun dan juga pertanyaan-pertanyaan di dalam kuesioner yang banyak mengandung hal-hal yang dalam norma masyarakat dinilai sangat privat dan sensitif, seperti tempat dan perilaku buang air besar atau BAB; 2) kader umumnya memahami wilayah kelurahan sehingga mempermudah mencari rumah yang terpilih secara acak. Perempuan atau ibu dipilih sebagai responden dalam EHRA karena mereka adalah kelompok warga yang paling memahami kondisi lingkungan di rumahnya. b. Faktor Penghambat Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penghambat dalam perencanaan program-program strategi sanitasi kota adalah: (1) kurangnya SDM perencana baik secara kualitas dan kuantitas, (2) kurangnya perhatian Kepala SKPD, dan (3) Perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja SKPD. Kurangnya SDM perencana baik secara kualitas maupun kuantitas telah menjadi hambatan dalam perencanaan program-program


strategi sanitasi kota di Kota Batu. Semua informan menyatakan kuncinya ada pada keseriusan kepala-kepala SKPD dalam melihat pentingnya pembangunan sanitasi. Termasuk kemauan membuat kebijakan anggaran untuk suksesnya pembangunan sanitasi di Kota Batu dan penempatan personil (pejabat) sesuai dengan kemampuan, pengalaman dan latar belakang pendidikannya. Serta kemauan dan kemampuan berpikir bahwa proyekproyek pembangunan bukan hanya untuk kepentingan sesaat tetapi untuk kepentingan masa depan. IV. Penutup 1. Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan fokus permasalahan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: a. Perencanaan memiliki peranan yang sangat penting dalam pembangunan. Karena tanpa perencanaan akan terjadi tumpang tindih, kekacauan dan masalahmasalah yang berhubungan dengan sumber daya yang dimiliki. Perencanaan programprogram strategi sanitasi kota di Kota Batu adalah bagian dari suatu proses perubahan kearah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana. Metode penyusunan Dokumen SSK ini diawali dengan analisis kondisi masa lalu dan saat ini, yang menyangkut hasil yang telah dicapai dan masalah serta tantangan yang dihadapi. Kemudian dilakukan perumusan kerangka pembangunan sanitasi. Proses perumusan kerangka pembangunan sanitasi terdiri dari 4 (empat) langkah kerja, yaitu: 1) Penentuan visi sanitasi kota, 2)

Penentuan misi pembangunan sanitasi kota, 3) Penentuan tujuan pembangunan sanitasi kota, 4) Penentuan kebijakan strategis pembangunan sanitasi kota. b. Pokja Sanitasi Kota Batu telah dibentuk melalui proses pemetaan dan identifikasi stakeholder, berupaya menjadi representatif dari stakeholder sanitasi kota. Stakeholder yang tidak dilibatkan dalam Pokja Sanitasi Kota Batu mendapat perannya sendiri sesuai kewenangan dan kapasitas lembaganya. Pokja Sanitasi Kota Batu telah memperoleh legitimasi dari Kepala Daerah serta disiapkan menjadi tim perencana dalam proses perencanaan program-program strategi sanitasi kota. c. Program dan kegiatan yang dituangkan dalam dokumen Strategi Sanitasi Kota (SSK) Kota Batu disusun berdasarkan Visi – Misi - Tujuan, Sasaran dan Arahan Pentahapan Pencapaian – isu strategis – strategi yang telah disusun sebelumnya. Rencana program dan kegiatan dalam dokumen SSK telah mencantumkan skenario pendanaan dan SKPD Penanggung jawab selama 5 tahun, dari tahun 2010 sampai tahun 2014. d. Faktor pendukung dalam perencanaan program-program Strategi Sanitasi Kota di Kota Batu adalah (1) Dukungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, (2) Pendampingan dan Peningkatan Kapasitas Anggota Pokja, (3) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), (4) Keterlibatan Kader PKK. Sedangkan faktor penghambat dalam perencanaan


program-program strategi sanitasi kota adalah: (1) kurangnya SDM perencana baik secara kualitas dan kuantitas, (2) kurangnya perhatian Kepala SKPD, dan (3) Perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja SKPD. 2. Saran a. Dokumen SSK merupakan dokumen perencanaan jangka menengah, akan tetapi dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, dokumen ini belum dikenal. Untuk menjamin agar program dan kegiatan ini dapat terlaksana dan terakomodir dalam penyusunan APBD kota maka perlu adanya sinkronisasi kegiatan ISSDP dengan mekanisme, prosedur dan aturan pemerintah kota. b. Pokja Sanitasi Kota adalah penggerak utama dalam pembangunan sektor sanitasi di tingkat kabupaten/kota. Akan lebih bijaksana apabila keberadaan pokja sanitasi di Kota Batu dipertahankan. Sehingga keberlanjutan perbaikan layanan sanitasi lebih terjamin. Mengingat masih ada tugas yang harus diemban, yaitu melaksanakan monitoring dan evaluasi serta peninjauan ulang terhadap perencanaan yang sudah ada. c. Peninjauan ulang terhadap perencanaan program-program strategi sanitasi kota perlu dilakukan untuk lebih mendekatkan hasil perencanaan terhadap permasalahan di lapangan dengan melaksanakan sepenuhnya pendekatan perencanaan teknokratik, partisipatif dan politis. d. Perlu adanya pelatihan dan pendidikan bagi personil yang

bekerja di bagian perencanaan SKPD. Pelatihan dan pendidikan ini bisa diselenggarakan oleh pemerintah daerah dengan mendatangkan para ahli atau dengan mengirim personil ke pelatihan dan pendidikan yang diselenggarakan instansi pusat. e. Dalam hal penilaian terhadap keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan, maka perlu adanya penelitian tentang Implementasi Program-Program Strategi Sanitasi Kota.

Daftar Pustaka Abe, Alexander, 2002, Perencanaan Daerah Partisipatif, Solo: Pondok Edukasi Conyers, Diana, dan Peter Hills, 1990, An Introduction to Development Planning in The Third World, Chichester.New York: John Wiley & Sons. Hadi, Winarko, 2008, Solusi Pembangunan Sanitasi Indonesia, http://kolomlingkungan.blogspot.c om, 23 Maret 2008, diunduh 6 Maret 2011 Indonesian Sanitation Sector Development Program (ISSDP), t.t., Bergerak Bersama dengan Strategi Sanitasi Kota, Jakarta Indonesian Sanitation Sector Development Program (ISSDP), t.t., Bersama Menciptakan Sensanitasi-onal, Jakarta Joyce, William H.S.D., Eduardo A. Perez, 1993, The Unique Challenges of Improving PeriUrban Sanitation, WASH Technical Report No. 86 for the Office of Health, Bureau for Research and Development, U.S. Agency for International Development, Washington, DC


Kartasasmita, Ginandjar, 1997, Administrasi Pembangunan: Perkembangan Pemikiran dan Praktiknya di Indonesia, Jakarta: Pustaka LP3ES Kelompok Kerja Sanitasi Kota Batu, 2008, Studi EHRA Tahun 2008, Batu: Bappeda Kota Batu Kelompok Kerja Sanitasi Kota Batu, 2009, Buku Putih Sanitasi Kota Batu Tahun 2009, Batu: Bappeda Kota Batu Kelompok Kerrja Sanitasi Kota Batu, 2009, Strategi Sanitasi Kota Batu Tahun 2009, Batu: Bappeda Kota Batu McConville, J. R. , 2008, Assessing Sustainable Approaches to Sanitation Planning and Implementation in West Africa. TRITA-LWR LIC 2043. Licentiate Thesis in Land and Water Resources Engineering. KTH Architecture and the Built Environment, Stockholm, Sweden. McConville, J. R. , 2010, Unpacking Sanitation Planning Comparing Theory and Practice. Department of Architecture Chalmers University of Technology, Gothenburg, Sweden. Riyadi, dan Deddy Supriady B, 2003, Perencanaan Pembangunan Daerah, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama

PERENCANAAN PROGRAM STRATEGI SANITASI KOTA (Studi Tentang Perencanaan Program-Program Strategi Sanitasi Kota di Kota Batu) A.Rahman Hadi Abstract

Recommend Documents