<span style="font-size: x-small;">DHARMOTTAMA SATYA PRAJA
<span style="font-size: x-small;">
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG
TAHUN 2004 NOMOR 26
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 13 TAHUN 2004
TENTANG
IJIN USAHA TEMPAT PARKIR DI KABUPATEN SEMARANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SEMARANG
�
Menimbang : a. bahwa untuk menjaga keamanan dan ketertiban ialu lintas jalan, keberadaan usaha tempat parkir diadakan pengaturan;
b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Ijin Usaha tempat Parkir Di Kabupaten Semarang;
�
Mengingat : 1. � Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembeniukan Daerah - Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2.���� Undang-undang Nomor 67 Tahun 1958 Perubahan Batas- batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1652);
3.���� Undang-undang Nomor 14 tahun 1992 tentang lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
4.���� Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997� tentang� Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685)
5.���� Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6.��� Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34�� Tahun�� 2000�� tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
7.��� Peraturan Pemerintah Nomor�� 16 Tahun�� 1976� tentang Perluasan�� Kotamadya�� Daerah�� Tingkat�� II�� Semarang (Lembaran Negara Tahun� 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3079);
8.��� Peraturan�� Pemerintah Nomor 22 Tahun� 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidany Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Kepada Daerah Tingkat I Dan Daerah Tingkai II (Lembaran Negara Nomor 3410) ;
9.��� Peraturan Pemerintah Nomor 69� Tahun�� 1992� tentang perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga�� Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3500);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana Dan lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);
11.�� Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun�� 2000� tentang Kewenangan�� Pemerintah�� Dan��� Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan lembaran Negara Nomor 3952);
12.�� Peraturan�� Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
13.�� Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 66 tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Fasilitas Parkir Untuk Umum ;
14.�� Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah
15.�� Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan Dibidang Retribusi
1/7
Perda Nomor 13 Tahun 2004 Tentang Ijin Usaha Tempat Parkir Ditulis oleh Administrator Sabtu, 21 Juli 2012 20:18 - Pembaruan Terakhir Sabtu, 21 Juli 2012 20:54
Daerah
16.�� Keputusan Menteri Dalam Negeri dan otonomi Daerah Nomor� 43�� Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Penerimaan dan Pendapatan Lain-lain ;
17.�� Keputusan Menteri Dalam Negeri dan�� Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknis�� Penyusunan Dan Menteri Muatan Produk-produk Hukum Daerah ;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah ;
19.�� Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor�� 23 Tahun 2001� tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ;
20.�� Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah Dan Berita Daerah ;
21.�� Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban Dan pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Cara Usaha Keuangan Daerah Dan� Penyusunan�� ��Perhitungan���� Anggaran
22.�� Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingktu II Semarang Nomor 10 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Tahun 1988 Nomor 17 Seri D Nomor 11 );
23.�� Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggung-jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2002 Nomor 27 Seri A Nomor 6 );
�
Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : �PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG TENTANG IJIN USAHA TEMPAT PARKIR DI KABUPATEN SEMARANG
�
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
�
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerinfah Kabupaten Sernarang yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah Bupati Semarang beserta Perangkat Daerah sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Bupati Semarang yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Semarang.
4. Perangkat Daerah adalah Lembaga pada Pemerintah Kabupaten Semarang yang bertanggung jawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretrariat Daerah, Sekretariat DPRD, Badan, Dinas, Kantor, Kecamatan dan Kelurahan.
5. Jalan adalah �tempat untuk lalu lintas orang, kendaraan.
6. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
7. Tempat Parkir.adalah tempat yang telah ditunjuk dan ditetapkan atau telah mendapatkan ijin oleh Bupati sebagai tempat parkir kendaraan bermotor
8. Tempat parkir umum adalah tempat parkir dengan menggunakan sebagian jalan umum, peralatan atau halaman pasar yang dikelola / milik Pemerintah Daerah.
9. Tempat khusus parkir adalah tempat yang dibuat khusus untuk tempat parkir kendaraan bermotor yang dapat berupa gedung parkir / taman parker atau peralatan parkir.
10. Lingkungan parkir adalah suatu lingkungan berupa jalan, lahan atau beberapa jalan penghubung pada pusat-pusat perbelanjaan / perdagangan yang dimanfaatkan untuk tempat parkir.
11. Peralatan parkir adalah suatu�� bidang�� tanah / lahan�� luar jalan� yang digunakan tempat parkir.
12. Tempat parkir insidentil adalah halaman / peralatan dan jalan umum/ swasta yang disediakan / diperintukkan sebagai tempat pari'r kendaraan pengunjung / pemakai jasa parkir secara tidak tetap.
13. Kendaraan
2/7
Perda Nomor 13 Tahun 2004 Tentang Ijin Usaha Tempat Parkir Ditulis oleh Administrator Sabtu, 21 Juli 2012 20:18 - Pembaruan Terakhir Sabtu, 21 Juli 2012 20:54
bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknis yang ada pada kendaraan itu dan. biasanya digunakan untuk pangangkutan orang atau barang.
14. Pengeloiaan parkir untuk umum adalah Pemerintah Daerah.
15. Marka Parkir adalah tanda yang menjadi batas parkir kendaraan bermotor yang menunjukkan cara parkir.
16. Badan adalah badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara dan daerah dengan nama atau bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi atau organisasi yang sejenis, lembaga pensiun, bentuk
usaha tetap serta bentuk bsdan usaha lainnya.
17. Ijin Usaha Tempat Parkir yang selanjutnya disebut ijin adalah Ijin yang dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
18. Retribusi Perijinan Tertentu adalah�� Retribusi atas�� kegiatan�� tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian ijin�� kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya�� alam, barang, prasarana, sarana� �atau�� fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
19.� Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat untuk menentukan besarnya retribusi yang terutang. .
20. Surat Setoran Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat atau dokumen lain yang dipersamakan yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati.
�
<strong>BAB II
<strong>MAKSUD DAN TUJUAN<strong>
<strong> Pasal 2
Maksud pemberian Ijin Usaha Tempat Parkir adalah untuk menjaga ketertiban dan keamanan lalu lintas jalan raya .
�
<strong>Pasal 3
Tujuan pemberian Ijin Usaha Tempat Parkir adalah :
a.���� menjaga keselamatan dan kelancaran lalu lintas.
b.��� kelestarian lingkungan ;
c.��� memberikan kemudahan bagi pengguna jasa parkir.
�
<strong>BAB III
<strong>OBYEK DAN SUBYEK IJIN USAHA TEMPAT PARKIR <strong>
<strong>Pasal 4
(1)��� Obyek ijin adalah setiap pendirian tempat parkir yang pengelolaannya
dipungut biaya.
(2)��� Obyek sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dikecualikan :
a. Instansi pemerintah ;
b. Tempat ibadah ;
c.� Tempat pendidikan ;
d. Lembaga sosial.
�
<strong>Pasal 5
Subyek ijin adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pendirian usaha tempat parkir.
�
<strong>BAB IV
<strong>TATA CARA DAN PERSYARATAN MEMPEROLEH IJIN
<strong>Pasal 6
(1)�� Setiap orang pribadi atau Badan yang mendirikan tempat parkir, atau merubah tempat parkir wajib memiliki Ijin.
(2)�� Ijin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis kepada
Bupati dengan dilampiri persyaratan sebagai berikut:
a.� foto copy Kartu Tanda Penduduk pemohon ,
b. gambar rencana induk yang akan dijadikan tempat parkir atau perubahan
tempat parkir.
�
<strong>Pasal 7
(1)�� Ijin diberikan paling lama 14 (empat beias) hari kerja setelah permohonannsebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diterima dengan iengkap dan benar.
(2)�� Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja permohonan sebagaimana dimaksud Pasal 6 diajukan, Bupati belum memberikan kepastian diterima atau ditolak, maka dianggap ijin diberikan.
(3)�� Bupati daoat menolak atau mengabulkan permohonan, setelah menerima pertimbangan tim.
(4)�� Penolakan ijin sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib diberikan alasan.
�
<strong>BABV
<strong>JANGKA WAKTU BERLAKUNYA IJIN <strong>
<strong>Pasal 8
Ijin sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) diberikan atas nama Pemohon untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang.
�
<strong>BAB VI
<strong>PERPANJANGAN IJIN <strong>
<strong>Pasal 9
<strong>(1) Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud ayat (I) diajukan
paling lambat 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu ijin berakhir.<strong>
(2)�� Perpanjangan dilampiri persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
6 ayat (2) ditambah ijin lama.
�
<strong>BAB VII
<strong>KEWAJIBAN DAN LARANGAN <strong>
<strong>Pasal 10
Pemegang Ijin berkewajiban mematuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
a.�� bertanggung jawab terhadap keamanan dan keteriiban tempai parkir dan
lingkungan sekitarnya ;
b.�� mentaati ketentuan - ketentuan yang berlaku dalam surat ijin ;
c.�� memiliki petugas parkir;
d.�� melaporkan bilamana terjadi perubahan areal parkir;
�
<strong>Pasal15
(1)��� Obyek Retribusi adalah kegiatan pemberian Ijin tempat parkir.
(2)��� Obyek retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikecualikan :
a.� instansi pemerintah.
b. tempat ibadah.
c.� tempat pendidikan.
d. lembaga sosial.
�
<strong>Pasal 16
Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pendirian tempat parkir.
�
<strong>BABX
<strong>GOLONGAN RETRIBUSI <strong>
<strong>Pasal 17
Retribusi Ijin Usaha Parkir digolongkan retribusi perijinan tertentu.
�
<strong>BAB XI
<strong>CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA <strong>
<strong>Pasal 18
TingKat penggunaan jasa Ijin Usaha fempat Parkir diukur berdasarkan biaya operasional, biaya pemeliharaan dan volume pelayanan yang diberikan dalam pemberian Ijin.
�
<strong>BAB XII
<strong>PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI
<strong>Pasal 19
Prinsip dan sasaran penetapan besarnya tarif retribusi ijin didasarkan pada biaya pemberian ijin
�
<strong>BAB XIII
<strong>STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI <strong>
<strong>Pasal 20
(1)��� Struktur�� dan�� besarnya�� tarif� retribusi� digolongkan berdasarkan luas
pendaftaran luas tempat parkir.
(2)��� Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagai berikut:
a.� Luas Parkir 25 s/d 50 M <sup>2<sup> : Rp. 100.000,-
b. Luas Parkir diatas 50 s/d 100 M<sup>2<sup> : Rp. 200.000,-
c.� Luas Parkir diatas 100 M<sup>2keatas�� : Rp. 300.000,-
�
<strong>BABXIV
<strong>WILAYAH
4/7
Perda Nomor 13 Tahun 2004 Tentang Ijin Usaha Tempat Parkir Ditulis oleh Administrator Sabtu, 21 Juli 2012 20:18 - Pembaruan Terakhir Sabtu, 21 Juli 2012 20:54
PEMUNGUTAN <strong>
<strong>Pasal 21
Wilayah pemungutan retribusi Ijin Usaha Tempat Parkir adalah kabupaten Semarang
�
<strong>BAB XV
<strong>TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI Pasal22
<strong>(1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai dan disetorkan ke Kas
Daerah atau tempat lain yang ditentukan.<strong>
(2)�� Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan
alat bukti pembayaran.
(3)�� Tata cara pembayaran yang dilakukan�� di tempat�� lain�� sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
(4)�� Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
(5)�� Bentuk, isi dan buku penerimaan ditetapkan oleh Bupati.
�
<strong>BAB XVI
<strong>TATA CARA PEMUNGUTAN Pasai 23
(1)��� Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
(2)��� Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan.
(3)��� Setiap pembayaran retribusi diberikan tanda bukti pembayaran.
�
�
<strong>BAB XVII
<strong>PELAKSANA DAN PENGAWASAN <strong>
<strong>Pasal 24
<strong>(1) Pelaksana dari Peraturan Daerah ini adalah Perangkat Daerah�� yang
ditunjuk oleh Bupati.<strong>
(2)���� Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilkakukan oleh Tim
yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.
�
<strong>BAB XVIII
<strong>PENYIDIK
<strong>Pasal25
Selain Penyidik POLRI sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberikan wewenang untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
�
<strong>BAB XIX
<strong>KETENTUAN P<strong>I<strong>DANA <strong>
<strong>Pasal 26
(1)�� Setiap orang pribadi atau badan yang dengan sengaja�� atau�� karena kelalaiannya melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (1), Pasal 10 dan Pasai 11 dikenakan pidana kurungan paling lama 6 (enam) atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
(2)�� Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran
�
<strong>BAB XX
<strong>KETENTUAN PERALIHAN Pasal27
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka dalam waktu 1 (satu) tahun usaha tempat parkir yang telah ada, agar menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.
�
<strong>BAB XXI
<strong>KETENTUAN PENUTUP
<strong>Pasal28
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pdaksanaannya akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
�
<strong>Pasal 29
Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggai diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Semarang.
�
Ditetapkan di Ungaran
Pada tanggal 15-06-2004
BUPATI SEMARANG,
CAP�� TTD
<strong>BAMBANG GURITNO<strong>
�
<strong>DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN SEMARANG <strong>TAHUN 2004 NOMOR 26 TANGGAL 22-07-2004
SERI C No. 8 SEKRETARIS DAERAH
CAP�� TTD
�
<strong><span style="text-decoration: underline;">SOETRISNO. S.Sos.
Pembina Tingkat I
NIP. 500 041�970
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
<strong>PENJELASAN
<strong>PERATURAN <strong>DAERAH <strong>KABUPATEN SEMARANG <strong>NOMOR 13 TAHUN 2004
<strong>TENTANG IJIN USAHA TEMPAT PARKIR
<strong>
<strong>I.<strong> UMUM
Bahwa guna ketertiban pelaksanaan usaha parkir di Kabupaten Semarang, maka dipandang perlu dilakukan pembinaan, pengendalian dan penertiban terhadap tempat parkir.
Sehubungan dengan hal tersebut diatas perlu riiatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Ijin Usaha Tempat Parkir di Kabupaten Semarang.
�
II.��� <strong>PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
<strong>Pasal 1 sampai dengan Pasal 9<strong>
Cukup jelas
�
<strong>Pasal <strong>10
huruf a
Yang dimaksud dengan bertanggung jawab terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan usaha parkir adalah melaksanakan pelayanan, penataan dan pengaturan kendaraan di tempat parkir, menggerakkan karcis retribusi parkir dan penerimaan pembayaran retribusi sebagai jasa pelayanan yang diterima di tempat parkir, mengatur ketertiban dan kelancaran lalu lintas di sekitar usaha parkir, petugas parkir menggunakan seragam yang menunjukkan identitas petugas parkir.
Huruf b dan huruf c
Cukup jelas
�
<strong>Pasal<strong> 11
Cukup jelas
�
<strong>Pasal12
Yang dimaksud kegiatan yang membahayakan Negara yaitu tempat parkir digunakan untuk menyimpan bahan peledak, barang-barang terlarang lain sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
�
<strong>Pasal 13 sampai dengan 16
Cukup jelas
�
<strong>Pasal 17
Dasar Penggolongan Retribusi adalah Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.
�
<strong>Pasal 13 sampai dengan Pasal 19
Cukup jelas
�
<strong>Pasal 20<strong>
Dasar perhitungan tarif retribusi adalah sebagai berikut:
a.����������� Luas areal parkir 25 s/d 50 M
<span style="text-decoration: underline;">BELANJA OPERASIONAL + BELANJA PEMELIHARAAN
VOLUME PELAYANAN
BELANJA OPERASIONAL�������� :Rp. 69.160.000,-
BELANJA PEMELIHARAAN������ : Rp. 58.000.000,-
VOLUME PELAYANAN� ����������� : 1274
Penghitungan Tarif Retribusi
6/7
Perda Nomor 13 Tahun 2004 Tentang Ijin Usaha Tempat Parkir Ditulis oleh Administrator Sabtu, 21 Juli 2012 20:18 - Pembaruan Terakhir Sabtu, 21 Juli 2012 20:54
Ijin Usaha Parkir:
<span style="text-decoration: underline;">138.320.000 + 116.000.000 : 99,811
1274
dibulatkan menjadi Rp. 100.000,-
b.����������� Luas areal parkir 50 s/d 100 M<sup>2
<span style="text-decoration: underline;">BELANJA OPERASIONAL + BELANJA PEMELIHARAAN
VOLUME PELAYANAN
BELANJA OPERASIONAL�������� : Rp. 69.160.000,-
BELANJA PEMELiHARAAN������ : Rp. 58.000.000,-
VOLUME PELAYANAN������������� : 638
Penghitungan Tarif Retribusi Ijin Usaha Parkir:
<span style="text-decoration: underline;">138.320.000 + 116.000.000 : 199.310
638
dibulatkan menjadi Rp. 200.000,-
c. Luas areal parkir 100 M<sup>2 keatas
<span style="text-decoration: underline;">BELANJA OPERASIONAL + BELANJA PEMELIHARAAN
VOLUME PELAYANAN
BELANJA OPERASIONAL�������� : Rp. 69.160.000,-
BELANJA PEMELIHARAAN������ : Rp. 58.000.000,-
VOLUME PELAYANAN������������� : 425
Penghitungan Tarif Retribusi Ijin Usaha Parkir:
<span style="text-decoration: underline;">138.320.000 + 116.000.000 : 299.200
425
dibulatkan menjadi Rp. 300.000,-
�
<strong>Pasal <strong>21 <strong>dan Pasal 22
Cukupjelas
�
<strong>Pasal 23 <strong>
ayat(1)
Yang dimaksud dengan pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada ketiga. Namun, dalam pengertian ini bukan berarti bahwa Pemerintah Daerah tidak boleh bekerjasama dengan pihak ketiga. Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan retribusi, Pemerintah Daerah dapat mengajak bekerjasama badan -badan tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut meiaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis retribusi secara lebih efisien. Kegiatan pemungutan yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya retribusi terutang dan penagihan retribusi.
ayat (2) dan ayat (3)
Cukupjelas
�
<strong>Pasal 24 sampai dengan Pasai 28
Cukup jelas
�
BUPATI SEMARANG,
CAP ��TTD
<strong>BAMBANG GURITNO
<strong>TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 12