UI~Ui:lrlU-c:I~l\iirlUlen
;
Bagian Hukum Setda
Kota Lubuklinggau }!
DIcebIk 0Ieh : PERCT.IlAWAR (073W23Z02)
Peraturan Daerab No. 06 Tabun 2004 Tentang Ijin Usaha Hotel dan Retribusi Atas Ijin Usaha Hotel
lEMBARAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU
Nomor01 Tahun 2004
Seri E PERATURAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU NOMOR 06 TAHUN 2004
IZIN USAHA HOTEL DAN RET~~U~I ATAS IZINUSAHA HOTEL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
a.
bahwa dengan terbentuknya Pemerintah Kota Lubuklinggausebagaidaerah otonom berdasarkan Undang - undang nomor 7 tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau, maka dipandang perlu untuk menggali, meningkatkan dan mengembangkan· usahausaha kepariwisataan khususnyausaha hotel di wilayah Kota Lubuklinggau;
b.
c.
1.
bahwa dalam rangka menggali, meningkatkan dan mengembangkan usaha kepariwisataan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu diatur dan ditetapkan ketentuan - ketentuan mengenailzin Usahadan RetribusiAtas lzin Usaha Hotel dalam wilayah Kota Lubuklinggau;
3.
Undang - undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 nomor 60, Tambahan Lembaran Negara nomor 3839 );
4.
Undang - undang nomor25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuanganantara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 nomor 72, Tambahan Lembaran Negara nomor 3848 );
5
Undang - undang nomor 7 tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau ( Lembaran' Negara Republik Indonesia tahun 2001· nomor 87, Tambahan Lembaran Negara nomor 4114 );
6.
Peraturan Pemerintah nomor 67 tahun 1996 ten tang Penyelenggaraan Kepariwisataan ( Lernbaran Negara Republik Indonesia tahun 1996 nomor 101, Tambahan Lembaran Negara nomor 3658 );
7.
PeraturanPemerintah nomor 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 nomor 119, Tambahan Lembar~n-'Negara nomor 4139 );
8.
KeputusanMenteriKebudayaandan Pariwisata nomor: Kep/ Nd<J> / IV/ 2001tentang Pedoman Umum PerizinanUsahaPariwisatao ,
bahwa untuk pelaksanaan pengaturan dimaksud huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota lubuklinggau.
Undang- undang nomor 9 tahun 1990 tentang KepariwiSataan (lembaran Negara Republ1k Indonesia tahun 1990
nomor 78, Tambahan Lembaran Negara nomor3421 ); 2.
Undang - undang nomor 18 tahun 1991 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( lembaran
Negara
Republik In-
donesia tabun 1991 oomor 41, Tambahan lembaran Negara nomor 3685 ) . sebagaimana tetah diullah dengan Undang - undang oomor 34 tahun 2000 tentang
perubahan alas Undang - undang nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak. Daerah dan Retribusi Daerah ( lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 nomor 246,Tambahan lembaran Negara nomor 4048 );
-) 9.
Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata nomor: KM.3/ HK.001J MKP. 02 tentang PenggolonganKelas Hotel ;
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU
10. Keputusan Menteri dalam Negeri dan Otonomi Daerah nomor 22' tahun 2001 tentang Bentuk produk-produk hukum Daerah; PERATURAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TENTANG IZIN USAHA HOTEL DAN RETRIBUSI ATAS IZIN USAHA HOTEL
11. Keputusan Menteri. Dalam Negeri dan Otonomi Daerah nomor 7 tahun 2003. tentangPedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Penegakan Peraturan Daerah.
BAB I . KETENTUAN UMUM
12. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Selatan n'IUomor 3 tahun 1987 ten tang Penyerahansebagian Urusan Pemerintah Daerah Propinsi Sumatera Selatan dalam bidang Kepariwisataan kepada Daerah Tingkat II; 13. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Selatan nomor 5 tahun 1995 tentang PenambahanPenyerahanSebagianUrusan Pemerintah Daerah Propinsi Sumatera Selatan dalam bidang Kepariwisataan kepada DaerahTingkat II; 14. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 21 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Informasi, Pariwisata, Seni dan Budaya.
3.
Kepala Daerah adalah Walikota Lubuklinggau yang selanjutnya disebut Walikota.
4.
Kantor Informasi, Pariwisata, Seni dan Budaya adalah Kantor Informasi, Pariwisata, Seni dan Budaya Kota Lubuklinggau.
5.
KepalaKantor adalah KepalaKantor Informasi, Pariwisata, Seni dan Budaya Kota Lubuklinggau.
Dinas Pendapatan Dae;ah adalah Dinas pe~:~patan Daerah
16. lzin Usaha adalah izin yang diberikan oleh Walikota untuk
Kota Lubuklinggau. Kepariwisataan adalah seluruh kegiatan Pemerintah, dunia usaha dan masyarakat
yang ditujukan
membangun dan mengusahakan hotel dalam wilayah Kota lubuklinggau.
untuk menata
17. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi ataskegiatan
kebutuhan perjalanan dan persinggahan wisatawan.
tertentu Akomodasi adalah suatu wahana untuk penyediaan jasa penginapan yang dapat dilengkapi dengan jasa lainnya.
Pemerintah Daerah dalaln rangka pemberian izin
kepada Orang Pribadi. Badan Usaha yang dimaksud untuk pembinaan.
pengaturan. pengendalian
atas kegiatan pemanfaatan Hotel
Bintang
adalah
yang
memenuhi
kriteria
penggolongan kelas hotel bintang yang diklasifikasikan bintang 1 (satu ) sampai dengan bintang 5 10.
Hotel
Melati
adalah
suatu
( lima ).
usaha komersial
yang
melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
18. Wajib Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan Usaha menurut
khusus dijadikan
diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi tennasuk pungutan atau pemotong retribusi tertentu.
bagi setiap orang untuk memperoleh
Pimpinan
Hotel
adalah
orang
yang memimpin
dan
bertanggungjSl»:a5~ atas pengusahaan hotel. ~:';..'t~~.;;:~.;-c~ ..
12. Tamu adalah setiap orang yang menginap di hotel dengan membayar sewa kamar serta fasilitas lainnya. 13.
daya alaln. barang. prasarana. sarana atau fasilitas guna
menggunakan seluruh atau sebagian suatu bangunan yang pelayanan menginap dan lain - lain. 11.
dan pengawasan
ruang. penggunaan sumber
Persetujuan Prinsip adalah persetujuan
sementara yang
19. Surat
Peraturan
Pendaftaran
Perundang
Objek
- undangan
Retribusi
Retribusi
Daerah
yang
selanjutnya dapat disingkat dengan SPORDadalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan objek
retribusi
perhitungan menurut Daerah.
dari Wajib
dan pembayaran
Peraturan
Retribusi retribusi
Perundang
sebagai
dasar
yang terhutang
- undangan
Retribusi
diberikan oleh Walikota kepada Badan Usaha atau usaha perseorangan untuk dapat memulai pembangunan hotel. 14.
Izin Mendirikan
Bangunan adalah izin yang diberikan
Walikota untuk mendirikan
Surat Ketetapan
Retribusi
Daerah yang selanjutnya
disingkat SKRD,adalah surat keputusan yang menentukan besamya jumlah retribusi yang terhutang.
suatu bangunan. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang s.e1anjutnya disingkat
15. Izin Tempat Usaha adalah izin yang diberikan oleh Walikota untuk membuka tempat usaha.
STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
Surat Ketetapan
Retribusi, Daerah Kurang. Bayar
untuk ..
Modal seluruhnya dimiliki
setan1,utAyadisingkat SKRDKBadalah suratkeputusan yang menentukan
besamya jumlah, retribusi
oleh Warga Negara Indo-
nesia kecuali dalam rangka penanaman modal asing;
yang terhutang,
jumtah kredit retribusi, jumtah kekurangan, pembayaran
Mempekerjakan
tenaga
pokok retribus.i, besarnya sanksi administrasi dan jumlah
memiliki sertifikat
pendidikan di bidang perhotelan.
ahli
tetap
yang telah
yang, masih harus djbayar~ (2) 23.
SlJrat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang. s,elanJutniya. disingkat
SKRDKBT adalah
keputusan,
tambahan
yang' menentukan
r:etribusii y,arngtelah ditetapkan.
Untuk menjalankan
persyaratan sebagai berikut :
surat
at as jumlah
a.
.
Berbentuk Badan Usaha atau usaha perorangan yang maksud dan tujuannya semata - mata berusaha dalam bidang
24.
P.emeriksaan· adalah. serangkaian kegiatan, untuk meRcari, rneAgumpulkan
usaha hotel
sesuai
dengan
ketentuan
Peraturan Perundang • undangan yang berlaku;
dan mengolah data . atau keteraAgan
l'ainn¥a, dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajtban:
usaha Hotel Melati harus memenuhi
ret:ribusi
daerah
berdasarkan:
b.
Peraturan
Modal usaha hotel dimiliki
oleh Warga Negara Indo-
nesia.
Peruodang - ur:ldangan Retribusi yang berlaku. (3)
Setiap Pengusaha Hotel diwajibkan
menjadi
anggota
Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI )
BAB II BENTUK U5AHA DAN PERMODALAN BAB III JENIS USAHA HOTEL DAN KEWAJIBAN PIMPINAN HOTEL (1):
Untuk menjalankan
usaha Hotel Bintang harus memenuhi
persyaratan sebagai berikut : Berbentuk
Perseroan Terbatas ( PT ) atau Koperasi
yang maksud dan tujl!annya
dinyatakan dalam akta
pendirian; b. b.
Mempunyaikantor
tetap yang dilengkapi
.. fasHitas pendukung usaha;
dengan
Penyediaan rninum;
tempat
dan pelayanan
makan dan
Penyediaan .fasi~itas ~kOmodaSi u=~ pelayahan . lainnya yang·-@jiperlukan bagi penyelenggaraan kegiatan usahir'hotel bintang. e.
Melakukan upaya secara terus menerus untuk meningkatkan mutu ketenagakerjaan dan pelayanan;
a.
Penyediaanjasa menginap ;
f.
b.
Hubungansewa menyewa antara pihak hotel dengan tamu bersifat jangka pendek tidak bersifat . penyewaan tetap;
Memelihara sanitasi di dalam dan di lingkungan pekarangansesuaidenganketentuan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku;
g.
Menetapkan tat a tertib dan persyaratan penghuni kamar termasuk tarif kamar yangditempatkan pada tempat yang mudah dilihat dan dibaca oleh tamu·,
h.
Memasang / meletakkan / menempelkan piagam penggolongan hotel ditempatkan pada tempat yang mudah dilihat dan dibaca oleh tamu.
d.
Penyediaan fasilitas akomodasi dan pelayanan lainnya yang diperlukan bagi penyelenggaraan kegiatan usaha hotel melati.
BAB IV PENGGOLONGAN HOTEL
b.
Melakukan tata pembukuan perusahaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undanganyang berlaku;
c.
Mencegahpenggunaanhotel dari kegiatan - kegiatan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum, untuk perjudian, penggunaan obat - obat terlarang serta melanggar norma - norma kesusilaan;
d.
Mentaati / mematuhi ketentuan - ketentuan ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan Peraturan
(1) Usahahotel digolongkan dalam 2 ( dua ) golongan kelas hotel yaitu sebagai berikut :
(2) Golongan kelas Hotel Bintang sebagaimana dimaksud dalam huruf a dibagi atas 5 ( lima) penjenjangan kelas hotel,yaitu Bintang 1 ( satu ) sampai dengan Bintang 5 ( lima ); .
(3) Golongankelas Hotel Melati sebagaimanadimaksud huruf . b hanya terdiri atas 1( satu )kelas sebagai Hotel Melat1,
b.
Modal usaha hotel dimHlki oleh Warga Negara Indonesia.
. BABY BAS VI PERIZINAN
PERSYARATAN USAHA
(1) . Untuk menjalankan usahaHotel Bintang harus memenuhi' persyaratan sebagai berikut: . a.
Berbentuk Perseroan Terbatas (PT) atau Koperasi yang maksud dan tujuannya dinyatakan dalam akta pendirian;
b.
Mempunyai kantor tetapyang •.dHengkapi dengan fasilitas pendukung usaha;
c.
d.
Modal seluruhnya dimHlki oleh Warga Negara Indonesia kecuali dalam rangka PenanarrianModalAsing; Mempekerjakari tenaga ahli tetap . yang telah memHiki sertifikat pendidikan di bidang usaha perhotelan; .
(2) Untuk menjalankan usaha Hotel Melati harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: . a.
Berbentuk badan usahaatau.usahaperorangan yang maksuddan tujuannyasemata - mata berusahadalam '..•..bidang usaha hotel sesuai dengan ketentuan . Peraturan Perundang - undangan yang berlaku;
(1) Untuk membangun hotel baru ataupun perubahan / penambahan kamar harus memHiki persetujuan prinsip yang diterbitkan oleh Walikota.
(1) Persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (1) berlaku untuk masa selama 6 ( enam ) bulan. (2) Persetujuan prinsip hotel batal dengan sendirinya dalam hal pelaksanaan pembangunan belum dimulai dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal in1,
(1) Persetujuan prinsip diajukan kepada Walikota melalui Kantor Informasi, Pariwisata, Seni dan Budaya dengan melampirkan : . a.
Rencana pembangunan dan gambar pra rencana bangunan sesuai dengan golongan klasifikasi;
c.
)
-
Melampirkan
photo copy Kartu Tanda Penduduk
e.
Proposal pendirian perusahaan;
f.
Salinan Suratlzin
g.
Salinanizin
h.
Laporan penyelesaian pembangunan Hotel
pemohon; d. (2)
.
.Melampirkan photo copy Nomor Pokok Wajib Pajak.
Persetujuan dan penolakan permohonan dimaksud ayat (1) pasal ini diselesaikan dalam waktu yang singkat dan dalam
hal permohonandisetujui
persetujuan
1
. ('
Bintang
( khusus bagi hotel bintang yang baru );
maka dikeluarkan
prinsip.
Setelah petsetujuan melengkapi
Gangguan ( HO );
1
1. (3)
Tempat Usaha ( SITU);
prinsip dikeluarkan
Izin Mendirikan
dengan ketentuan
Penyusunan studi dampak lingkungan ( AMDAL, atau UKL dan UPL ).
pemohon harus
Bangunan ( .1MB ) sesuai (2)
yang berlaku.
Permohonan tertulis
Izin Usaha Hotel Melati
oleh pimpinan
Kantor Informasi,
BAB VII
melampirkan
diajukan
secara
Hotel kepada Walikota melalui
Pariwisata,
Senidan
Budaya dengan
syarat ., syarat sebagaimana dimaksud ayat
(1) pasal ini kecuali ayat (1) huruf a.
TATA CARA MENDAPATKAN IZIN USAHA (3)
Dalam waktu selambat - lambatnya 30 ( tiga puluh ) hari kerja setelah berkas permohonan diterima, akan diberikan
(1)
Permohonan Izin Usaha Hotel Bintang diajukan tertulis
oleh Pimpinan
meialui
Kantor Informasi,
dengan melampirkan
Perusahaan Pariwisata,
jawaban diterima
secara
atau ditolaknya
izin.
kepada Walikota Seni dan Budaya
(4)
Penolakan permohonan izin usaha diberitahukan tertulis
:
kepada
pemohon
disertai
dengan
secara alasan
penolakan. a.
Salinan akta pendirian perusahaan / koperasi ;
(2) d.
Daftar
Riwayat
tenaga ahli;
Hidup Pimpinan
Perusahaan dan
Izin usaha harus dilakukan Pendaftaran satu ) tahun.
Ulang setiap 1 (
.
Budaya atas nama Walikota;. Pasa112 (1)
Izin usaha dapat dicabutapabila a.
Tidak memenuhi
(2) . Pimpinan Hotel wajib memberikan laporan ten tang tingkat
:
persyaratan
hunian kamar setiap bulan kepada Walikota melalui Kantor pengusahaan
Informasi, Pariwisata, Sent dan Budaya;
hotel
yang telah ditetapkan; b.
Tidak melakukan tahun berturut
(3)
Pimpinan
Usaha Hotel wajib
menyampaikan
Laporan
Kegiatan Usaha ( LKU ) kepada Walikota melalui Kantor
kegiatan usaha selama 2 ( dua )
Informasi,
- turut;
Pariwisata,
Seni dan Budaya dan tembusan
.
kepada Gubernur Sumatera Selatan, Laporan Kegiatan .. c.
d.
Tidak memenuhi kewajiban penyampaian Laporan· Kegiatar{Usaha ( LKU ) kepada Walikota melalui Kantor Informasi, Pariwisata, Seni dan Budaya; Melakukan kegiatan yang bertentangan peraturan / ketentuan yang berlaku;
e.
Diperoleh secara tidak sah;
f.
Perusahaan jatuh pailit.
dengan
Usaha ( LKU ) dilakukan 2 ( dua ) kali dalam 1 (satu ) tahun pada setiap akhir bulan Januari dan akhir bulan Juli.
1 t
I I I
I.
(4)
Dalam hal yang dianggap perlu Walikota melalui Kantor Informasi,
I
I
Pariwisata,
Seni dan Budaya dapat meminta .
laporan kepada Pimpinan Hotel. Pasal 15 (1)
Pembinaan dan pengawasan dimaksud dalam pasal14 ayat (1) Peraturan Daerah ini meliputi
:
PasaL 13 . Setiap perubahan nama dan atau pemindah tanganan,pemilik hotel wajib melaporkan secara tertulis kepada Walikota melalui Kantor Informasi, Pariwisata, Seni dan Budaya.
BAB VIII
d.
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
(1)
Pembinaan dilakukan
dan pengawasan
terhadap
oleh Kantor Informasi,
usaha hotel
Pariwisata,
Seni dan
Peningkatan keterampilan kerja;
dan kemampuan tenaga'· .
. :;. '~'.
(2)
Untuk pelaksanaanpembinaan dan pengawasandimaksud dalam ayat (1) pasal ini, tehadap pengusahaan hotel sewaktu - waktu dapat diadakanpemeriksaan oleh Petugas Kantor Informasi, Pariwisata, Seni dan Budaya.·
diberikan Pemerintah Daerahsebagaimana dimaksud Pasal17 Peraturan Daerah in1,
Bagian Kedua Golongan Retribusi
BAB IX RETRIBUSIATASIZIN USAHAHOTEL· Bagian Pertama Nama, Objek dan Subjek Retribusi
Dengannama Retribusi Atas Izin UsahaHotel dipungut retribusi atas izin usaha hotel yang selanjutnya disebut Retribusi.
Objek Retribusi adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dinikmati oleh orang pribadi berupa pelayanan :
a.
Pemberian persetujuan prinsip pembangunan baru dan . penambahan kamar;
Subjek Retribusi adalah orang pribadi / badan usaha yang .j;. melakukan pembayaran atas pelayanan y.~,ng disediakan atau
Retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 16 Peraturan Daerah ini digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.
Bagian Ketiga Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah persetujuan prinsip, izin usaha, pendaftaran ulang yang diberikan dan golongan hotel.·
Prinsip dan Sasarandalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutupi . sebagian atau sarna dengan biaya penyelenggaraan· pemberian pelayanan sebagaimana dimaksud Pasal 17 Peraturan Daerah ini.
(2)
Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini meliputi komponen biaya survey lapangan dan biaya transportasi dalam rangka pembinaan pengendalian dan pengawasan.
Bagian Kelima Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
(1)
Struktur tarif retribusi digolongkan berdasarkan penggolongan hotel, jumlah kamar dan jenis pelayanan yang diberikan sebagaimanadimaksud Pasal17 Peraturan Daerah ini.
(2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah sebagai berikut : a.
Retribusi pemberian persetujuan prinsip pembangunan baru dan penambahan kamar : Hotel Bintang sebesar . Rp. 20.000,- / kamar Hotel Melati sebesar Rp. 15.000,- / kamar
b.·
Retribusi lzin Usaha : -Bintang 5 ( lima) sebesar Rp. 50.000,~ / kamar - Bintang 4 ( empat ) sebesar Rp. 40.000,- / kamar - Bintang 3 ( tiga ) sebesar Rp. 35.000,- / kamar - Bintang 2 ( dua ) sebesar Rp. 30.000,- / kamar - Bintang 1 ( satu ) sebesar Rp. 25.000,- / kamar - Melati sebesar RP.20.000,· / kamar
(3)Setiappendaftaran ulangdikenakan retribusi sebesar .50 . % . ( lima puluh persen ) dari besarnya tarif sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b pasal ini.
Bagian Keenam Wilayah Pemungutan
Retribusi terhutang dipungut di wHayah daerah tempat pelayanan diberikan.
Bagian Ketujuh Masa Retribusi. dan Saat Retribusi, Terhutang:
Masa retribusi adalah dalam jangka waktu yang lamanya 5 ( lima ):tahun.
Saat terhutangnya retribusi adalah pada saat diterbitkannya SKROatau dokumen lainnya yang dipersamakan.
Bagian Kedelapan Surat Pendaftaran
(2) SPORO sebagaimanadimaksud ayat (1) pasal ini harus diisi denganjelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya bersamaan dengan pengajuan perm(':,onan perizinan.
(3)
Bagian Kesebelas
Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPORO sebagaimana dimaksud ditetapkan oleh Walikota.
ayat
Sanksi Administrasi
(1) pasal ini,
Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya
Bagian Kesembilan
atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi
Penetapan Retribusi
berupa
bunga sebesar 2 % ( dua persen ) setiap bulan dari retribusi yang terbutang
atau kurang membayar dan ditagih
dengan
menggunakan STRD. (1)
Berdasarkan SPOROsebagaimana dimaksud pasal26 ayat (1) Peraturan Daerah ini, ditetapkan retribusi terhutang dengan menerbitkan dipersamakan.
(2)
SKRO atau dokumen
Bagian Keduabelas
lain yang
Tata Cara Pembayaran
Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan
data
baru atau data yang semula belum terungkap mengakibatkan penambahan jumlah retribusi terhutang, maka dikeluarkan SKRDKBT•
yang yang (2)
(3)
Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRDatau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini ditetapkan oleh Walikota.
Retribusi yang terhutang dilunasi selambat -lambatnya ( lima belas ) hari sejak diterbitkannya
15
SKRDatau'dokumen
lain yang dipersamakan, SKRDKBTdan STRD. (3)
Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Walikota.
Bagian Kesepuluh Tata Cara Pemungutan
Bagian Ketigabelas Tata Cara Penagihan
(2)
Retribusi -dipungut
dengan
menggunakan
SKRD atau
dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT
(1)
Pengeluaran surat teguran I peringatan I surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan
pelaksanaan
penagihan
) retribusi dikeluarkan pembayaran.
kurungan paling lama 6 ( en am )bulan atau denda sebanyak
7 ( tUjuh ) hari sejak jatuh tempo
• banyaknya Rp. 5.000.000,- ( Lima Juta Rupiah).
(2) . Dalam jangka waktu teguran I
)
7 (tujuh
.peringatan
) hari sejak tanggal surat
(2)
Tindak pidana s,ebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini· adalah pelanggaran.
/ surat lain yang sejenis Wajib
Retribusi harus melunasi retribusi yang terhutang .
BAB XI PENYIDIKAN
. (3). Sur-at teguran sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) pasal . inidikeluarkan
oleh Pejabat yang ditunjuk.
Bagian Keempat belas PenguraJigan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi
(1)
Pejabat
Pegawai Negeri 5ipil tertentu
Pemerintah
Daerah
diberi
wewenang
dilingkungan khusus untuk
melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana
(1) Walikota dapat memperikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
.
Pengurangan,
keringanan
dalam Undang-undang
. (2)
(2)
dimaksud
Hukum Acara Pidana yang berlaku.
dan pembebasan
retriblisi
sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dapat diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah : a.
Menerima,mencari,
mengumpulkan
dan meneliti
keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak
(3) Tata cara pengurangan, retribusi ditetapkan
keringanandan oleh Walikota.
pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan
pembebasan
ten tang laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas; b.
Meneliti, mencari dan mengumpulkan mengenai orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak
BAB X
pidana di bidang Retribusi Daerah;
KETENTUAN PIDANA c.
Meminta keterangan
dan bahan bukti dart orang
pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana (1)
Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan
keuangan daerahdiancam
pidana
di bidang Retribusi Daerah; ~:~ ".
') d.
Memeriksa
buku -buku,catatan
)
- catatan
dokumen - dokumen lain yangberkenaan
menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum
dan
sesuai· dengan~;ketentuan
dengan
Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti
pembukuan,
pencatatan
dan dokumen
. BAR XII KETENTUAN PERALIHAN
~
dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; . f.
. Meminta
bantuan
tenaga
ahli dalarn
rangka
pelakSanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
(1)
Dengan bertakunyaPeraturan
Menyuruh berhenti meninggalkan pemeriksaan
dan latau
ruangan
atau
sedang berlangsung
pada saat
dan memeriksa
identitas orang dan I atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e; .
maka semua
dan bertentangan
dengan Peraturan Daerah
ini dinyatakan tidak bertaku.
melarang seseorang tempat
Daerahinj,
ketentuan tentang pengusahaan hotel yang pernah dikeluarkan
g.
dalam" Undang -
undang Hukum A'eara-Pidana yci.ng berlaku.
tindak ptdana di bidang Retribusi Daerah; . e.
yang diatur
(2)
Selambat - lambatnya
dalam jangka waktu seJama 6 (
enam ) bulan terhitung sejak bertakunya Peraturan Daerah
inl, semua usaha hotel dalarn daerah harus teLah menyesuaikan dengan Peraturan Daerah lni.
h.
Memotret seseorang yang berkaitan pidana di bidang Retribusi Daerah;
dengan tindak
BAB Xln 1.
KfTENTUAN
Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan ... -diper-iksa sebagai tersangka atau saksi;
Hal - hal yang, betum k.
. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
(3)
Penyidik
sebagaimana
memberitahukan
dimaksud
dimulainya
pada
ay.at
penyidikan
(1) Clan·
ditetapkan lebill pelaksanaannya.
PENUTUP
dlatur dalam Peraturan Daerah ini, akan
Lanjut oleh WaLikota sepanjang
mengenai
Agar setiaporang
dapat
mengetahuinya,
_merintahkan
pengunrlangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran DaerahKotaLubuklinggau.
Ditetapkan di
Lubuklinggau.
pada tanggal
17 Juni 2004
Diundangkan di Lubuklinggau Pada tanggal 19 Juni 2004
H. UBAIDILLAH IDRUS, SH PEMBINATK. I NIP. 440012311
LEMBARAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2004 NOMOR 01 SERI E
