RETRIBUSI JASA USAHA 2012 PERDA KOTA KEDIRI NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA 23 HLM, LD No 5
ABSTRAK
:
-
bahwa
retribusi
daerah
digunakan
untuk
membiayai
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah serta untuk memantapkan pelaksanaan otonomi daerah secara luas, nyata dan bertanggungjawab; -
bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah, maka peraturan-peraturan daerah yang khususnya mengatur tentang retribusi jasa usaha perlu diganti dengan peraturan daerah yang baru berdasarkan undang-undang tersebut;
-
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha.
-
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang
Nomor
16
Tahun
1950
tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 45); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5073); Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran
Negara
Tahun
2008
Nomor
59,
Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4844); Undang-Undang Nomor 38 tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444); Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015); UndangUndang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96, tambahan Lembaran Negara Nomor 5025); Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038); Undang-Undang nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan
Lingkungan
Hidup
(Lembaran
Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); UndangUndang
Nomor
12
Tahun
2011
tentang
Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234); Peraturan
Pemerintah
Nomor
15
Tahun
1977
tentang
Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara tahun 1977 Nomor 20, Tambahan
Lembaran
Pemerintah
Nomor
22
Negara Tahun
Nomor 1983
3101);
Peraturan
tentang
Kesehatan
Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3253); Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran
Negara
Tahun
1993
Nomor
59,
Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3527); Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran
Negara
Tahun
1993
Nomor
60,
Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3528); Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan Bermotor dan Pengemudi (Lembaran
Negara
Tahun
1993
Nomor
64,
Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3530); Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara tahun 2005 Nomor
140, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4578); Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah
Daerah
(Lembaran
Negara
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593); Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4855); Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4655); Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah
Daerah
Provinsi
dan
Pemerintah
Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981); Peraturan Pemerintah Nomor 69
Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5161); Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern; Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 65 Tahun 1993 tentang Fasilitas Pendukung
Kegiatan
Lalu
Lintas
dan
Angkutan
Jalan;
Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir untuk Umum; Keputusan Menteri Perhubungan
Nomor
31
Tahun
1995
tentang
Terminal
Transportasi Jalan; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 1999 tentang Pedoman Pengelolaan Terminal Angkutan Penumpang; Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di jalan dengan Kendaraan Umum; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
13
Tahun
2006
tentang
Pedoman
Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13/PERMENTAN/OT.140/1/2010 tentang Rumah Potong Hewan Ruminasia dan Unit Penanganan Daging; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah tingkat II Kediri Nomor 1 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri; Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 16 Tahun 2006 tentang PokokPokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Tahun 2006 Seri A Tanggal 19 Desember 2006 Nomor 3/A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 10 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 10, tambahan Lembaran Daerah Nomor 10); Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 17); Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Dinas Daerah Kota Kediri (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6).
-
Dalam Peraturan Daerah Ini Diatur Tentang : 1. Ketentuan Umum Yang Memuat Istilah-Istilah Dimaksud Dalam Peraturan Ini 2. Ruang Lingkup 3. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 4. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan 5. Retribusi Terminal 6. Retribusi Tempat Khusus Parkir 7. Retribusi Rumah Potong Hewan 8. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah 9. Pemungutan Retribusi 10.Pembayaran Retribusi 11. Pengembalian Kelebihan Pembayaran 12.Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan Retribusi 13.Pembetulan,
Pengurangan
atau
Penghapusan
Adminsitrasi dan Pembatalan Ketetapan Retribusi 14.Kadaluarsa Penagihan Retribusi 15.Pemeriksaan 16.Insentif Pemungutan 17.Peninjauan Tarif
Sanksi
18.Pembinaan dan Pengawasan 19.Penyidikan 20.Ketentuan Pidana 21.Ketentuan Peralihan 22.Ketentuan Penutup
STATUS
: - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan - Diundangkan pada tanggal 8 Maret 2012
CATATAN
: - Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga mengakibatkan kerugian keuangan daerah dapat diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar. - Denda sebagaimana dimaksud di atas merupakan penerimaan negara - Pada saat Peraturan derah ini berlaku, retribusi atas jenis-jenis Retribusi Jasa Usaha yang masih terutang sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah ini masih dapat ditagih selama jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutang.
