PERBANDINGAN PENETAPAN ADOPSI ANAK MELALUI PENGADILAN AGAMA DAN PENGADILAN NEGERI (Studi Komparatif Perkara Nomor: 09/Pdt.P/2007/PA.Jl". di Pengadilan Agama Jakarta Pusat dan Perkara Nomor: 01/Pdt.P/2007PN.Jl". di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat)
OLEH: DEDESYAHRI 104044201461
KONSENTRASI ADMINISTRASI KE,PERDATAAN ISLAM PROGRAM STUD! AHWAL SYAKHSHIYYAH FAKULTAS SYARIAH DAN H.Ul{UM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF IDDAYATULLAII JAKARTA 11.429 H / 2008 M
PERBANDINGAN PENETAPAN ADO PSI ANAK MELAJLUI PENGADILAN AGAMA DAN PENGADILAN NEGERI
(Studi Komparatif Pei-lmra Nomor: 09/Pdt.P/2007/PA.JP. di Pcngadilan Agama Jakarta Pusat dan Perkara Nornor: 01/Pdt.P/2007/PN.JP. clli Pcngadilau Negeri Jakarta Pusat)
Skripsi Diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam (SHI)
Oleh:
DEDESYAHRI
NIM: 104044201461 Di Bawah Bimbingau,
Kamarusdiana, S.Ag, MH. NIP. 150 285 927
KONSENTRASI ADMINISTRASI KEPERDAl'AAN ISLAM: PROGRAM STUDI AHWAL SYAKHSHI\IYAH FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM[ UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
1429 H / 2008 M
PENGESAHAN PANITIA UJIAl'I
Skripsi yang berjudul "PERBANDINGAN PENETAPAN ADOPSI ANAK MELALUI PENGADILAN AGAMA DAN PENGADILAN NEGERI (Studi Komparatif Perkara Nomor:09/Pdt.P/2007/PA.JP. di Pengadilan Agama Jakarta Pusat dan Perkara Nomor:Ol/Pdt.P/2007/PN.JP. di Pengadilar1 Negeri Jakarta Pusat" telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta pada tanggal 27 Juni 2008. Skripsi
ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam (SHI) pada Program Studi Ahwal Syakhshiyyah. Jakarta, 27 Juni 2008 Mengesahkan,
Prof. Dr. • Muhammad Amin Suma, SH, MA, MM NIP. 150 210 42.2
PANITIA UJIAN
l. Ketua
Drs. H. Basiq Djalil, S~, MA NIP. 150 169 102
2. Sekretaris
Kamarusdiana, S.Ag, M.H NIP. 150 285 927
3. Pembimbing
Kamarusdiana, S.Ag, M.H NIP. 150 285 927
4. Penguji I
Ah. Azharuddin Lathif, M.Ag NIP. 150 318 308
5. Penguji II
Sri Hidayati, M.Ag NIP. 150 282 403
(. .h_.r..:::. .) ' ~
( ......................)
~·
( ......................)
LEMBARPERNYATAAN
Dengan ini saya menyatakan bahwa : 1. Skripsi ini merupakan karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar strata 1 di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. 2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya canturnkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Negeri (UIN) SyarifHidayatullah Jakarta. 3. Jika di kemudian hari terbukti bahwa kruya ini bukan hasil ka1ya asli saya atau merupakan hasil jiplakan dari kruya orang lain,, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.
Jakarta, 24 Juni 2008
Dede Syahri
KATA PENGANTAR
Puji clan syukur kehadirat Allah SWT sang pencipta d2in penguasa alam yang telah memerintahkan melalui lisan Nabi-Nya, melimpahkan kasih sayang clan telah memberikan petUlljuk, taufiq, serta hidayahnya, kepada-Nya penulis bersandar clan menggantllllgkan diri, sehingga penulis dapat menyelesaikan. skripsi ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang menjadi suri tauladan bagi manusia sepanjang zaman clan juga kepada keluarganya clan para sahabatnya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti sUllnahnya, yang selalu istiqamah hingga akhir zaman. Penulis dalam menyusllll skripsi ini telah berusaha dengan sekuat kemampuan yang ada. Alhamdulillah berkat bantuan clan petlllljuk dari semua pihak baik secara moril maupllll materil, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini walaupun masih jauh dari kesempumaan. Untuk itu, penulis tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada : I. Bapak Prof. Dr. Komaruddin Hidayat, MA., Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 2. Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Amin Suma, SH, MA, MM., Dekan Fakultas Syari'ah clan Hukum Universitas Islam Negeri SyarifHidayatullahJakarta. 3. Bapak Drs. H. Basiq Djalil, SH, MA., Ketua Program Studi Ahwal Syakhshiyyah Fakultas Syari'ah clan Hukum UIN SyarifHidayatullah Jakarta.
4. Bapak Kamarusdiana, S.Ag, MH., Sekretaris Program Studi Ahwal Syakhshiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatllah Jalcarta, sekaligus Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, saran, dan pengarahan dengan sabar bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. 5. Bapak Drs. Nuheri, SH., Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat dan segenap pegawai Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang telah meniberikan pelayanan dan membantu penulis dalam melakukan penelitian ini. 6. Pimpinan Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeti (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta beserta Jajarannya yang telah memberikan
fasilitas dan pelayanan bagi penulis untuk mengadakan studi kepustakaan. 7. Kedua orang tua tercinta yang telah mendidik dan mengasuh penulis dari kecil hingga dewasa dengan penuh kasih sayang dan perhatian, dan telah membantu penulis baik secara moril maupun mated) sehingga penuli:i dapat menyelesaikan skripsi ini. 8. Para dosen Fakultas Syariah dan Hukum, gnru-guru, dan jpemimpin "ASRAMA 13" Syamsul 'Ulnm yang telah memberikan motivasi, mendidik, dan pengarahan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 9. Sahabat-sahabat FORMASSI UIN Jakarta, yang telah memberikan motivasi, saran, dan teman-teman yang menjadi penyejuk hati dalam suka maupun duka yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
10. Teman-teman mahasiswa Konsentrasi AKI angkatan 2004, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa terima kasih penulis kepadanya. Hanya kepada Allah tempat berpijak, karena Ia tempat yang paling baik untuk meminta segalanya. Oleh karea itu penulis memohon, semoga Allah yang maha mengetahui memberikan balasan dengan balasan yang adil walaupun seberat biji dzarrah, sebagaimana Firman Allah SWT :
Artinya : "Barangsiapa yang menge1jakan kebaikan seberat dzarrahpun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya".
Dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca Amin.
Jakarta, 24 Juni 2008
Penulis
DAFTARISI KATA PENGANTAR ........................................................................................ iv DAFTAR ISI ....................................................................................................... vii BABI
PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masai ah ................ ... .. .... .. ..... .... ........ .... .. ... ..... .... 1 B. Pembatasan dan Perumusan Masalah ..... .................................... 8 C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .. ................................................. 9 D. Metode Penelitian ....................................................................... 10 E. Sistematika Penulisan ................................................................. 11
BAB II
TINJAUAN TEORITI TANTANG ADOPSI A. Pengertian dan Maksud Adopsi ............ ............ ............... ... .... ... . 13 B. Dasar Hukum Adopsi .............................. .................................... 16 v C. Tujuan Adopsi ............................................................................. 25 D. Prosedur Adopsi .......................................................................... 27'/
BAB III
PUTUSAN
HAKIM
PENGADILAN
AGAMA
DAN
PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT TENTANG ADO PSI A. Putusan
Hakim
Pengadilan
Agan1a
Jakarta
Pusat
Nomor:09/Pdt.P/2007/PA.JP Tentang Adopsi .......................... . 1. Kronologi Perkara ............................................................... 34
2. Pe1timbangan dan Putusan Hakim ...................................... 37 B. Putusan
Hakim
Pengadilan
Negeri
Jakarta
Pusat
Nomor:Ol/Pdt.P/2007/PN.JP Tentang Adopsi .......................... . 1. Kronologi Perkara ............................................................... 40
2. Pertimbangan dan Putusan Hakim ...................................... 42
BAB IV
TINJAUAN KOMPARATIF ADOPSI ANAK MENURUT PENGADILAN AGAMA DAN PENGADILAN NEGERI A. Prosedur Pengajuan .................................................................... 44 B. Alasan Adopsi ............................................................................ 46 C. Dasar Hukum Penetapan Adopsi ............................................... 47 D. Akibat Hukum Adopsi ............................................................... 50 '../
BABV
PENUTUP A. Kesimpulan ................................................................................ 56
B. Saran ........................................................................................... 59 DAFTAR PUSTAKA .................................................... u·•······· . ······· ......................... eo.. 60 LAMPIRAN...................................................................... .................................
62
BABI
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah Pada hakikatnya menusia diciptakan Allah SWT terbagi dalam 2 (dua) jenis yaitu pria dan wanita, dengan adanya pria dan wanita terse:but Allah rnenjadikan hal itu agar berpasang-pasangan. sebagaimana Allal1 SWT berfirman dalam surat Adz-Dzaariyaat ayat 49:
Artinya: " Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah". Dari masing-masing jenis manusia tersebut akan timbul rasa saling membutuhkan dan saling menyayangi. Dalam ha! ini syariat Islam telah mengatumya dengan cara melakukan pemikahan sebagai jalan keluar. Hal tersebut dapat kita lihat dalam firman Allah SWT dalam surat An-Nuur ayat 32:
Artinya: " Dan kawinkanlah orang-orang yang sedi:rian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberianNya) lagi Maha Mengetahui.
2
Dari firman Allah tersebut kita dapat menarik kesimpulan bahwa Allah SWT telah memerintahkan kepada manusia baik laki-laki maupun perempuan yang belum kawin untuk segera melakukan perkawinan. Arti perkawinan secara bahasa berasal dari kata an-nikah a.tau az-ziwaj dalam bahasa arab. Secara harfiah terkandung tiga pengertian makna nikah yaitu alwath'u, adh-dhammu, dan al-jam'u. Al-Wath'u bera1ti memasuki, menggauli, bersetubuh a.tau bersenggama. 1 Adh-dhammu berarti menggenggam, merangkul dan memeluk. 2 Dan al-jam'u berarti mengumpulkan, menyatukan, menjumlah dan menyusun. 3 Itulah beberapa arti perkawinan secara etimologi. (bahasa). Dalam hadits Na.bi Muhanunad SAW tela.11 diterangkan mengenai anjuran untuk menikah, beliau bersabda:
.v. y
~::,w. ~~ J~ ~~\ 8~ ..s.f... 8~ ,,<.'.:;~,.. , ) ~ ~ ~ 8~ ,.. ~\ (: c$- ~\ JW ~I~~ ;1;.~i j ~',ait- (: cJ.;,.:; J~ :i!j 0 rJI
,..
~
~
»-
o>
,,
J.,,
', ::t,; " .;;.t.j ~ Aili _,.
~__:,..;,_IJ'
u
0 \)J
.
<>
,_;
,..
,"
I
_,_,
'\\ • ~\ . ,, v - -
l.. • ~ ~ j ..__,~ ' ~U y .•.
;P
'
~ ~I
J
,.. ,..
,., ,..
,,
<>
_.
,..
J:;.) tJ Jw ~ ~:! t;Q,
-<;
,,
,.._.
C>
LJ\,; .;,. .),'.J : , I ; •• L'.•11 s.
...
~
• -' ; , ,r_J-+' •-IL_, '
~
~
~
l.
~
o>
A.
...
ol
;;.r.::, ~ Aili ~
,..
l,b__:_:.,1
_,
:~~ ._,L___'.';J\
,,_, ,..
,..
..
l ; ; (: b : '~..,i' 'r. \ .:r-' ' "J •c;:..J• 'i j\, 4~ t$J~
Artinya : "Telah meriwayatkan kepada kami Umar bin Hafs bin Giyats, telah menceritakan kepada kami A'masy berkata: Sa.ya telah menceritakan kepada Umarah dari Abdurrahman bin Yazid berkata: Saya telah mengunjungi bersama 1
•
Achmad Warson Munawwir, Kamus Al-Munawwir (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997),
h.1565. 2
Ibid, h. 829. Ibid, h. 208. 4 • Bukhari, Kitab Nikah, No. 4678.
3
•
.
3
Alqamah dan Aswad kepada Abdullah, maka berkata Abdullah: Kami telah me1tjadikan bersama Nabi Muhammad SAW seorang pemuda tidak menemukan jalan keluar, maka berkata kepada kami Nabi Muhammad SAW: "Wahai para pemuda, barang siapa yang sudah mempunyai kemampuart untuk melaksanakan perkawinan, maka kawinlah. Karena sesungguhnya perkawinan itu lebih (dapat) mengurangi pandangan dan lebih memelihara farji (kemaluan). Dan barang siapa tidak mampu melakukan perkawinan, maka hendaklah berpuasa, karena puasa itu dapat menjadi sebagai penawar syahwat." (HR. Bukhari).
Karena kita berada dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia maka segala sesuatu bentuk permasalahan termasuk di dalamnya kegiatan muamalah, selain tunduk kepada peraturan Allah (hukum Allah), kita diharuskan tunduk dan patuh pula pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia Berbicara masalah muamalah mengenai perkawinan, peraturan perundangundangan Indonesia sudah mengaturnya. Peraturan yang dimalcsud yaitu Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai undang-undang pokok mengenai perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai peratuan pelaksana undang-undang perkawinan. Pada hakikatnya warga negara Indonesia khususnya yang beragama Islam merasa tidak puas terhadap Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, karena mereka menganggap bahwa peraturan tersebut masih bersifat umum dan berlaku untuk semua golongan aganm yang terdapat di Indonesia. Oleh karena itu Kompilasi Hukum Islam (KHI) dikeluarkan sebagai penyelesaian terhadap ketidakpuasan umat Isalam di Indonesia, dimana KHI berfungsi sebagai bahan rujukan dalam hal penentuan hukum bagi umat Islam disamping Undang-undang Nomor 1Tahun1974.
4
Mengenai perkawinan, dalam Kitab Kifayatul Akhyar disebutkan bahwa perkawinan adalah perkataan dad aqad yang sesuai, yang meliputi rukun dan syarat-syarat pernikahan, dan dalam aqad memberikan bahasa nikah/kawin. 5 Sedangkan yang dimaksud dengan perkawinan menurnt Undang-undang perkawinan di Indonesia adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membe:ntuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 6 Dari pernyataan tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwa tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Tujuan pokok perkawinan dalam Islam adalah sebagaimana firman Allah dalam surat Ar-Ruum ayat 21 :
Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kanrn cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa: kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir". Selain itu tujuan perkawinan adalah untuk dapat memelihara pandangan mata dan menjaga kehormatan diri dan untuk mendapatkan keturunan yang sah serta ' . Abu Bakar Bin Muhammad Husaini, Kifayatu/ AkhyarFi Halli Gooyatil lkhtishor (Surabaya: Syirkah Bungkul Indah, T.Th), Juz 2, h. 36. 6 . Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkmvinan Dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Serta Kompi/asi Hukum Islam Di Indonesia (Jakarta: Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji, 2004), h.14.
5
sehat jasmani, rohani dan sosial, mempererat dan memperluas hubungan kekeluargaan serta membangun hari depan individu, keluarga dan masyarakat yang lebih baik. Berbicara mengenai prosedur perkawinan yang berlaku di Indonesia, bahwa ..
'
suatu perkawinan dapat dikatakan sah menurut hulrnm apabila perkawinan tersebut sudah dilakukan pencatatan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) setempat. Meskipun ha! tersebut sedikit bertolak belakang dengan syariat Islam yang tidak mensyaratkan perkawinan untuk dicatatkan. Yang menjadi dasar dilakukannya pencatatan perkawinan di Indonesia, ha! itu berkaitan dengan sistem hukum yang digunakan negara Indonesia yaitu sistem hukum Eropa Kontinental yang menerapkan sisitem hukun1 Legalitas yang berpandangan bahwa suatu perbuatan atau tindakan dapat dikatakan dah menurut hukum dan memiliki kekuatan hukum hukum apabila perbuatan atau tindakan tersebut tertulis. Berdasarkan firman Allah dalam surat An-Nisaa ayat 59 :
Artinya: "Hai Orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah RasulNya, dan Ulil Amri di antara kamu". Maksud dari surat tersebut jika dilakukan penafsiran bahwa kita sebagai umat Islam, selain kita harus mematuhi Allah SWT dan Rasullah SAW, kita juga harus mematuhi
pemimpin
atau
penguasa berkaitan
dengan
peraturan
yang
6
dikeluarkannya sepanjang tidak bertentangan dengan lmkum Islam dan mengutan1akan kemashlahatan dibanding kemadharatannya. Jadi jelas, karena kita tinggal di Negara Kesatuan Republik Indonesia maka segala $esuatu perbuatan atau tindakan kita hams sesuai dengan peraturan yang . berlaku, selain itu kita juga sebagai umat Islam tidak mengenyampingkan hukumhukum dalam agama Islam. Setiap manusia pasti menginginkan dan mendambakan keluarganya dapat menjadi keluarga yang bahagia dan kekal serta sejahtera untuk selama-lamanya. Dalam
proses
perjalanan
perkawinan
sering
ditemukan
adanya
suatu
permasalallan yang menjadi halangan atau hambatan dalam mencapai tujuan tersebut. Diantaranya masalah yang disebabkan karena pasangan suami isteri tidak dapat menghasilkan sebuah keturunan yang berdampak pasangan suami isteri tersebut terpaksa hams mengadopsi seorang anak ke Pengadilan. Pada dasarnya tugas pokok dari pada pengadilan Agama, yang menjadi salah satu pelaku kekuasaan kehakiman adalah untuk menerima, memeriksa, memutus serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan padanya. Kita ketalmi bahwa Pengadilan Agama mempakan pengadilan sehari-hari untuk penduduk pencari keadilan yang beragama Islam, yang mempunyai wewenang memeriksa dan memutus dalam peradilan tingkat pertama mengenai perkara tertentu sebagaimana yang diatur dalam UU No. 7 Tahun 1989. Dalam praktik peradilan dewasa ini, dengan lahirnya UU No. 3 Tahun 2006 tentang perluasan wewenang Peradilan Agama, telah muncul paradigma baru bagi
7
Pengadilan Agama itu sendiri. Apabila selama ini Pengadilan Agama tidak mempunyai kewenangan dalam menyelesaikan perkara adopsi atau pengangkatan anak, namun kini setelah lal1imya UU tersebut Pengadilan agama mempunyai kompetensi absolut dalam menyelesaikan perkara adopsi atau penganglr.atan anak. Hal ini sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutulmn hukum masyarakat, khususnya masyarakat muslim. Sebagaimana dalam kaidah Ushul Fiqih disebutkan:
Artinya: "Perubahan hukum karena perubahan zaman, waktu, dan keadaan." Perluasan kewenangan ini hams dimaknai dengan cara pandang yang positif yang menandai momentum penting perkembangan hukum yang lahir dari kebutuhan masyarakat, malca dengan kewenangamiya yang barn tersebut menjadikan fenomena barn pula bagi para haldm dalam menyelesaikan perkara tersebut dan bagaimana seorang hakim menyikapi ha! yang baru ini. Dengan adanya ha! tersebut sudal1 barang tentu akan berdampak pada kedudukan anak se1ia implikasinya terhadap harta warisannya. Berdasarkan pennasalahan yang telah diuraikan di atas, maka penulis mengadakan penelitian skripsi yang berjudul:
7
•
Masjfuk Zuhdi, Pengantar Hukum Syariah, (Jakarta: Haji Masagung, 1990) Cet. Ke-2, h.111.
8
"Pcrbandingan Pcnetapan Adopsi Anak Melalui Pen;gadilan Agama Dan Pcngadilan Negcri" (Studi Komparatif Perkara Nomor: 09/Pdt.P/2007/PA.JP. di Pengadilan Agama Jakarta Pusat dan Perkara Nomor: Ol/Pdt.P/2007/PN.JP di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat).
B. Pembatasan dan Perumusan Masalah
Agar skripsi ini terarah dalam penyusunannya yang dimaksud pandangan hukum fiqih adalah hukum-hukum syar'i yang berhubungan dengan perbuatan orang-orang mukallaf atau menyangkut amaliyah dengan dalil-dalil yang terperinci (tafsili). Sedangkan hukum positif adalah hukum yang berhubungan dengan perbuatan seseorang (person) yang telah clilegelisasikan oleh pemerintah clan clialrni keberaclaannya. Sementara masalah adopsi anak dalam skripsi ini aclala11 suatu earn untuk mengaclakan hubungan antara orang tua clan anak orang lain yang cliatur clalan1 Al-Qur'an, Al-Haclits clan pemnclang-unclangan. Tinjauan hukum aclalah Hukum Islam yang bersumber clari Al-Qur'an, Al-Haclits clan penclapat para ulama kemuclian penulis membatasi hukum clari UU No.3 Tahun 2006, Kompilasi Hukum Islam (Kl-II), clan UU No. 23 Tahun 2002. Dan penulis memmuskan pokok masalah ini : 1. Bagaimana Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri mengatur tentang
Adopsi Anak ?
9
2. Bagaimana mengenai putusan Hakim Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tentang perkarn Nomor : 09/Pdt.P/2007/PA.JP. dan Ol/Pdt.P/2007/PN.JP? 3. Bagaimana pandangan Fiqh dan Hukum Positif tentang perkara Nomor 09/Pdt.P/2007/PA.JP. dan perkara Nomor 01/Pdt.P/2007/PN.JP?
C. Tujuan dau Manfaat Penelitian
Adapun tujuan penelitian ini adalah: 1. Untuk mengetahui bagaimana Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri
mengatur masalah adopsi anak. 2. Untuk mengetahui bagaimana hakim Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutus perkara adopsi anak. 3. Untulc mengetahui data mengenai hakim ketika mengatasi masalah pengadopsian anak tentang perkara Nomor : 09/Pdt.P/2007/PA.JP dan 01/Pdt.P/2007/PN.JP.
Dan adapun manfaat penelitian ini adalah: 1. Dapat menambah wawasan dan pengetahuan yang lebih mendalam tentang masalah adopsi menurut Pengadilan Agama dan Pengadiian Negeri. 2. Dapat mengetahui motivasi dan tujuan Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri tentang adopsi.
10
3. Bagi dunia pustaka, hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan sebagai sumbangan yang berguna dalam memperkaya koleksi dalam ruang lingkup karya-karya penelitian lapangan. 4. Pengembangan kualitas pengetahuan hukum khususnya tentang adopsi dan ,.,,_
implikasinya terhadap harta warisan, agar dalan1 menyikapinya lebih objektif.
D. Metode Penelitian I. Jenis Penelitian
Dalam rangka mendukung penelitian ini dan untuk memperoleh data yang lengkap dan objektif, maka peneliti menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research) yang bersifat kualitatif yaitu dengan cara membaca, menelaah, mendeskripsikan, dan menganalisa pe1masalahari serta peneliti mengadakan wawancara di Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Jenis penelitian kualitatif adalah analisis yang tidak menggunakan model matematika, model statistik, dan model ekonometiik ata.u model-model tertentu laillllya. Analisis yang dilakukan terba.tas pada teknik pengolahan data. 8
2. Sumber Data •
Primer, yaitu merupakan data yang diperoleh dari buku-buku, internet terutama yang tercakup dalam hukum fiqih dan hukum positif serta wawancara dengan pihak Pengadilan Agama Jakarta Pusat.
8 •
Iqbal Hasan, Ana/isis Data Penerlitian Dengan Statistik, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004), Cet. I, h.30.
11
•
Sekunder, yaitu merupakan data yang diperoleh dari buku-buku sumber Iainnya yang berkaitan dan sesuai dengan pokok bahasan skripsi ini.
3. Tehnik Pengumpulan Data Instrumen yang digunakan disini yaitu mengumpulkan data berupa putusan Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri yang terkait dengan putusan mengenai adopsi anak. Adapun jenis wawancara yang peneliti gunakan adalah wawancara tidak berstruktur (wawancara terbuka), disini peneliti hanya mengajukan sejumlah pertanyaan dan mengundang jawaban atau komentar subjek secara bebas. 4. Pengolahan dan Analisis Data Seluruh data yang peneliti peroleh dari wawancara dan kepustakaan diseleksi dan disusun, setelah itu peneliti melakukan klasifikasi data yaitu usaha menggolongkan data berdasarkan kategori terten1.u. Setelah data-data yang ada diklasifikasikan, lalu diadakan analisa data, dalam ha! ini data yang dikumpulkan peneliti adalah data kualitatif. 5. Teknik Penulisan Skripsi Adapm1 teknik penulisan skripsi ini, penulis berpedoman pada "Buku Pedoman Penulisan Skripsi yang diterbitkan oleh Falmltas Syariah dan Hukum Universitas Syarif Hidayatullah 2007.
12
E. Sistematika Penulisau Untuk lebih mempermudah pembahasan dan penulisan pada skripsi ini maka penulis mengklisifikasikan permasalahan dalam beberapa bah, dengan sistematika penulisan sebagai berikut : Bab I
Pendahuluan yang membahas latar belakang masalah, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penelitian.
Bab II
Penjelasan mengenai pengertian adopsi dan dasar hukmnnya, mengenai syarat-syarat adopsi, kemudian tujuan dari pada adopsi, serta prosedur adopsi tersebut.
Bab III
Putusan hakim pengadilan agama dan pengadilan negeri Jakarta Pusat tentang adopsi mencakup di dalamnya tentang kronologi perkaranya, pertimbangan dan putusan hakim .
Bab IV
: Tiitjauan komparatif adopsi analc tentang penetapan perkara nomor:09/Pdt.P/2007 IP A.JP di Pengadilan agama Jakarta Pusat dan perkara nomor:Ol/Pdt.P/2007/PN.JP di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, mencakup didalamnya mengenai prosedur pengajuan, alasan adopsi, dasar hukum penetapan adopsi dan akibat hukum adopsi.
BabV
: Penutup yang mencakup di dalamnya kesiinpulan dan saran-saran.
BABU TINJAUAN TEORITI TENTANG ADO PSI
A. Pengertian dan Maksud Adopsi v
Adopsi adalah suatu istilah dari pada pengangkatan anak. Secara etimologi adopsi berasal dari bahasa Belanda "adoptie" atau dalam bahasa Inggris "adoption" yang berarti pengangkatan anak. 1 Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adopsi adalah pengangkatan anak onmg lain sebagai anak sendiri.2 Dalam Kamus Bahasa Arab adopsi dikenal dengan
s~butan
"tabanni" yang
berarti mengangk:at atau mengambil anak.3 Tabanni dapat diartikan mengambil anak orang lain untuk diasuh dan dididik dengan pem:ili perhatian dan k:asih
sayang, dan diperlakukan oleh orang tua angkatnya seperti anaknya sendiri tanpa memberi status anak kandung kepadanya. 4 Arif Gosita mendefinisikan pengangkatan anak sebagai suatu tindakan
mengambil anak orang lain untuk dipelihara dan dipedakukan sebagai anak
1 •
R. Soeroso, Perbandingan Hu/cum Perdata (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), h.174. Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h.9. 3 • Achmad Warson Munawwir, Kamus Al-Munawwir (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), h. II I. 4. M. Abdul Mujieb, dkk, Kamus Isti/ah Fiqih (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994), Cet.l, h. 354. 2
•
14
keturunannya sendiri berdasarkan ketentuan-ketentuan yang disepakati bersan1a dan sah menurut hnkum yang berlaku di rnasyarakat yang bersangkutan. 5 Menmut Kompilasi Hnkum Islam (KHI) pasal 171 huruf h disebutkan anak angkat adalah anak yang dalam pemelihmaan untuk hidupnya sehari-hm:i, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggm1g jawabnya dari orang tua asalnya kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.6 B. Ter Haar Bzn berpendapat : Adoption is common throughout the
Archipelago. By means it is a child, who does not belong to the family group, is brought into the family un such a wiry that his relationship amongs to the same thing as a true kinship relation. (Adopsi pada umumnya terdapat di selmuh nusantara. Artinya, bahwa perbuatan pengangkatan anak dari luar kerabatnya, yang memasukkan dalam keluarganya begitu rupa 5,ehingga menimbulkan hubungan kekeluargaan yang sama seperti hubungan kemasyarakatan yang tertentu biologis. 7 Pengertian adopsi sania dengan anak angkat dan berbeda dengan anak pungut. Adopsi atau anak angkat adalah seseorang anak dari seorang ibu dan bapak diambil oleh manusia lain untuk dijadikan anak sendiri. Anak itu mengambil
5
•Masa/ah Perlindungan Anak• (Jakarta: Akademika Pressindo CV, 1984), h. 44. Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Serta Kompi/asi Hukum Islam Di Indonesia (Jakarta: Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji, 2004), h.196. 7. B. Ter Haar• Adat law in Indonesia •Terjemahan Hoebel, E Adamson dan A. Arthur Schiler, Jakarta, 1962, ha! 175. 6
• ArifGosita •
15
nama orang tua barn hingga terputus huboogaimya dengan ibu dan bapak aslinya. Menunit Fuad Muhammad Fahruddin, anak angkat berbedla dengan anak pungut. Anak angkat adalah sebagaimana arti sesungguhnya dan tidak mempunyai
kedudukan yang istimewa, karena memtmgut berarti mengambil sesuatu yang tidak berarti dan kurang artinya, dan padla mulanya dipungut berdasai·kai1 belas kasihan bukan cinta kasih seperti anak angkat. Dan menurut istilah hukunt islam anak pungut ini dinamakan laqith. 8 Menurut Oemarsalim, SH., anak angkat adalah seorang anak bukan hasil keturunan dari kedua orang suan1i istri, yang dipungut, dirawat serta dianggap oleh or311g tua angkatnya sebagai anak turunannya sendiri.9 Selanjutnya adalah bahwa adopsi hainpir sama dengan pengakuannya, hanya berbeda sedikit antara adopsi dengan pengakuan. Adopsi menurut hukunt Eropa (Belanda) yaitu memasukkan hubungai1 keluarga kedalam satu lingkungan keluarga yang tidak ada sangkut pant turunannya atau hubung311 keluarga sedarah. Sedangkan menumt pengakuan hukUlll Islam tidak sainpai putus hubungan dengai1 keluarga sedarah. Pengertian adopsi dapat disan1akan dengan pengakuan hanya jenis khusus dari pengakuan itu yai1g mengandung beberapa
' . Fuad Muhammad Fachruddin, Masaiah Anak dalam Hukum Islam, (Jakarta: CV. Pedoman Ilnm Jaya, 1991), cet. ke-2, h.68. 9 • Oemarsalim, Dasar-Dasar Hu/cum Waris di Jndsonesia (Jakarta; PT. Rineka Cipta, 2006), Cet.4, h.28.
16
persamaan. Misalnya, sama-sama mengakui sebagai anaknya, membesarkan dan memelihara anak tersebut. Dari istilah-istilah atau pengertian-pengertian di atas terlihat jelas adanya keseragaman dalam istilah maupun pengertian adopsi. Perbedaan tersebut dilatarbelakangi oleh beberapa faktor, misalnya tempat atau wilayahnya. Khusus untulc Indonesia harnpir seluruh wilayah di nusantara mempunyai bentulc dan cara yang berbeda-beda dalam memahami istilah pengangkatan imak. Oleh karena itu dari penjelasan yang telah dipaparkan di atas, dapatlah disirnpulkan bahwa menurut penulis pengangkatan anak adalah suatu perbuatan pengambilan anak orang lain ke dalam keluarga sencliri sedemikian rupa, sehingga dalam pemeliharaan si anak baik pendiclikan, kesehatan dan sebagainya, tanggung jawabnya beralih kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.
B. Dasar Hukum Adopsi
1. Al-Qur'an
17
Artinya: "Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi se:seorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zhihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenamya dan Dia menlllljukkan jalan (yang benar). Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapakbapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudarasaudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang". Para ulama berbeda pendapat mengenai sebab tmuimya ayat tentang tabanni atau pengangkatan anak ini, dan akan tetapi para ulama sepakat bahwa pengangkatan anak itu haram hukumnya, karena menga11gkat anak itu berarti memutuskan nasab kepada orang tuanya dan berpindah menjadi nasab orang tua angkatnya, hal ini sangat bertentangan dengan syatlat Islam terkecuali pengangkatan anak dilakukan dengan baik dan tidak be1tentangan dengan syariat Islam hanya sekedar memelihara, mengasult dan mendidik anak tersebut tanpa memutuskan nasab dengan orang tuanya dan demi perkembangan anak tersebut. Menurut Multammad Bin Ali Bin Multarnmad Asy-Syaukani menjelaskan bahwa sesU11ggultnya orang yang mengaku keturunan dari seorang anak padahal dia bukan ayah dari anak tersebut, maka itu hanyalah omong kosong di mulut belaka, dan janganlah mempengarulti anak tersebut sehingga anak tersebut dapat menerima kehadiran orang yang mengaku sebagai ayahnya iitu. Kemudian janganlah menjadikan isterimu seperti ibumu, dan janganlah menjadikan seseorang yang bukan anakuya sebagai anak. Sesungguhnya yang
18
benar adalah mengikuti akan adanya kebenaran Al··Qur'an. Dan Al-Qur'an menunjukan jalan kebenaran dalam melakukan suatu perllcataan yang benar dan perkataan yang palsu. Kemudian Allah SWT menjelaskan hal tersebut yang harus dilakukan oleh hambanya yaitu memanggil anak dari bapak"bapak mereka. 10 Menurut pendapat lain, Abdurrahman bin Nashir bin Sa'di dalam kitab Taisiru Al-Karim Ar-Rahman Fi Tafsir Kalam Al-Manan menjelaskan sesunggnhnya Allah SWT akan melaknat hambanya dari perkataan mereka yang tidak memanggil (anak angkat) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka. Jika kamu tidak mengetahui ayah anak tersebut, panggilah mereka sebagai saudaramu se-agama, maka tidak ada dosa bagimu terhadap sesuatu yang khilaf, sesunggnhnya Allah Maha Pengampun lagi Malia Penyayang. Dan Allah SWT tidak memerintahkan hambanya yang mengaku ketu:nman dari seorang anak padahal dia buk:an ayah dari anak tersebut, maka jika hal itu dilakukan semua adalah bohong dan palsu. sesunggnhnya itu adalah perkara-perkara yimg munkar dalam syariat. 11 Sebagaimana Islam menyalahi zihar, begitu juga Islam meuyalahi adopsi atau pengangkatan anak dan menjadikan adopsi haram hukunmya didalam syariat Islam, karena sesunggnhnya didalam adopsi terdapat sesuatu yang menasabkan
anak angkat kepada selain bapak aslinya. Dan adopsi itu termasuk bagian dosa 10
• Muhammad bin Ali bin Muhammad Asy-Syaukani, Fathul Qadir (Al-Jami' Baina Fanni ArRiwayah Wa Ad-Dirayah Min Ilmi At-Tqftir), (Beirut-Libanon; Daar Al-Ma'rifah, 1997), h.326. 11 • Maktabah Syamilah, AbdwTahman bin Nashir bin Sa' di, Kitab T'aisin1 Al-Karim Ar-Rahman Fi Tafsir Ka/am Al-Manan Juz I.
19
besar yang di murka dan dilaknat oleh Allah SWT. 12 Nyata telah keluar dari Hadits Rasulullah SAW:
Artinya: "Telah meriwayatkan kepada kami Abu Kuraib telah menceritakan kepada Abu Muawiyyah telah menceritakan kepada A'masy dari Turahim AtTaimiy dari bapaknya berkata, telah bercakap-cakap Ali bin Abi Thalib r.a. maka berkata, barang siapa yang telah berdalih bahwa sesurlggulmya ketika kami menghendaki membaca sesuatu kecuali kitab Allah dan darl memutar balikkan hal ini,, telah berkata bapaknya, memutar balikkan itu bergantung pada sarung pedangnya, maka telah dusta pada orang yang memutar balikkan gigi unta dan sesuatu dari pada melukai, dan padanya Nabi SAW bersabda "Madinah itu adalah kota antara bukit A'ir sampai gunung 'tsur, maka barang siapa menceritakan padanya dengan cerita atau melindungi akan yang baru, maka padanya laknat Allah, malaikat, dan manusia semuanya. Allah tidak akan menerima darinya pada hari kiamat, menolak dan tidak ada keadilan, dan salah satu hati orang-orang muslim berusaha mendekati mereka. Dan barang siapa mengaku keturunan dari orang yang bukan ayalmya sendiri atau menisbatkan pada selain orang yang menguasainya, maka padanya laknat Allah, malaikat, dan manusia semuanya, Allah tidak akan menerima darinya pada hari kiamat, menolak dart tidak ada keadilan." (HR. Muslim)
12
• Muhammad Ali Ash-Shabuny, Rawai'u Al-Bayan Tqfeir Ayat Al-Ahkam Min Al-Qur'an (Jakarta; Daar Al-Kutub Al-Islamiyah, 2001), Juz II, h. 214. 13 • Muslim, Kitab Atqu, No. 2774.
20
Dan dalam riwayat yang lain disebutkan:
Artinya: "Telah meriwayatkan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah telah menceritakan kepada Yahya bin Zakaria bin Abi Zaidah dan Abu Muawiyah dari A'shlm dari Abi Utsman dari Sa'ad dan Abi Bakroh, kedua-duanya berkata telah mendengar telinganya dan menangkap dalam hati saya, Nabi Muhammad SAW bersabda: "Barang siapa mengaku ketunman dari orang yang bukan ayalmya sendiri, dan dia mengetahui sesungguhnya dia bukanlah ayalmya, maka surga itu haram baginya. (HR. Muslim) Muhammad Ali Ash-Shabuny berpendapat dalam kitab Rawai'u Al-Bayan Tafsir Ayat Al-Ahkam Min Al-Qur'an: " Tampak dalam ayat itu adalah sesuatu yang tidak boleh clilanggar, maksud panggilan seseorang pada selain ayalmya, mungkin ha! itu dimaksudkan kepada sesuatu yang mengarahkan untuk zaman jahiliyyah. Dan jika bukan dalam ha! tersebut yaitu sebagaimana panggilan orang yang lebih besar kepada yang lebih kecil atas dasar mengasi11aui dan menyayangi,
maka ha! itu tidak adanya kehararnan. 15 Syariat telah mengharlllllkan dan menyalahi aturan tabanni setelah lahirnya Islam pada jaman jahiliyyah, nyata Nabi Muhammad SAW' telah mengangkat zaid bin Haritsah sebagai anak sebelum beliau menjadi seorang Nabi, dan memanggil
14 15
• •
Muslim, Kitab Iman, No. 97. Ash-Shabuny, Rawai'u Al-Bayan Tafair Ayat Al-Ahkam Min Al-Qur'an, h. 214.
21
dengan "Zaid bin Muhammad" sampai turun kepadanya firman Allah surat AlAhzab ayat 4-5. 16 Islam berpendapat secara positif, bahwa pengangkaitan anak adalah suatu pemalsuan terhadap realita, suatu pemalsuan yang menjadikan seseorang terasing
dari lingkungan keluarganya. Dia dapat bergaul bebas dengan perempuan keluarga baru itu dengan dalih sebagai mahram padahal hakikatnya mereka itu sama sekali orang asing. Isteri dari ayah yang memungut: bukan ibunya sendiri, begitu juga anak perempuannya, saudara perempuannya atau bibinya. Dia sendiri sebenarnya orang asing dari semuanya itu. Anak angkat ini dapat menerima waris dan menghalangi keluarga dekat asli yang mestinya berhak menerima. Oleh karena itu tidak sedikit keluarga yang sebenarnya merasa dengki terhadap orang baru yang bukan dari kalangan mereka ini yang merampas hak milik mereka dan menghalang pusaka yang telah menjadi harapannya. Kedengkian ini banyak sekali membangkit:kan hal-hal yang tidak baik, dapat menyalakan api fitnah dan memutus famili dan kekeluargaan, oleh kru·ena itu alQuran menghapus aturan jahiliah ini dan diharamkan untulk. selama-lamanya serta dihapusnya seluruh pengaruh-pengaruhnya.
16
h. 7248.
•
Wahbah Az-Zuhaili, Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu, (Daar Al-Filer; Mesir: T.Th), Juz 10,
22
2. Menurut Undang-u11da11g No.3 Ta/tun 2006 Di dalam UU No.3 Tahun 2006 di jelaskan pada pasal 49 bahwasanya Pengadilan Agama bertugas dan berwenang meme:riksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. Perkawinan; b. Waris; c. Wasiat; d. Hibah; e. Wakaf; f. Zakat; g. Infaq; h. Shadaqah; dan i. Ekonomi syariah. 17 Berbicara mengenai pengangkatan anak dijelaskan dalam penjelasan pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 bahwa yang tennasuk dalmn bidang perkawinan nomor 20 adalah penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam.
3. Menurut KUHPerdata atau BW (Burgerlijk TVetboek) Di dalam KUHPerdata atau BW tidak mengenal masalah adopsi, yang diatur dalam BW adalah adopsi atau pengangkatan anak di luar kawin yakni dalam buku I bab XII bagian ke III pasal 280 sampai dengan 289, ketentuan ini boleh dikatakan tidak ada hubungllllllya sama sekalil dengan adopsi karena
17
• Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Temtang Perubahan Atas Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (Jakarta: Pustaka Yustisia, 2006), h.28.
23
KUHPerdata tidak mengenal adopsi, maka bagi orang-orang Belanda sampai sekarang tidak dapat mengangkat anak secara sah. Namun baru-baru ini dinegeri Belanda sendiri, telah menerima baik sebuah undang-undang yaitu Staatsbald Nomor 129 Tahun 1917 tentang adopsi. 18 Landasan pemikiran tersebut diterima pasca perang dunia ke l1 dan diakibatkan karena timbulnya golongan manusia barn di seluruh Eropa, yaitu: a. Para orang tua yang telah kehilangan anak, dar1 tidak mendapatkan anak lagi secara wajar. b. Anak-anak piatu yang telah kehilangan orang tuanya yang meninggal dalam peperangan. c. Lahirnya banyak anak di luar perkawinan. 19 Landasan-landasan itulah yang mendorong Staten General untuk menerima baik sebuah undang-undang adopsi tersebut yang membuka kemungkinan terbatas untuk adopsi. Dengan ketidakjelasan yang terdapat dalan1 KUHF'erdata tentang masalah adopsi ini, sedang adopsi itu sangat lazim terjadi di masyarakat, maka pemerintah Hindia Belanda bernsaha untuk membuat suatu aturan yang tersendiri tentang adopsi ini. Karena itulah dikeluarkan oleh pemerintah
18
Soeroso, Perbandingan Hukum Perdata, h. 178. Muderis Zaini, Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hu/aim (Jakarta; Sinar Grafika, 2002), h. 32. 19
•
•
24
Hindia Belanda Staatsblad nomor 129 tahun 1917.20 Sebagaimana kita ketahui bahwa adopsi adalah termasuk salah satu perbuatan p•erdata dan merupakan bagian dari pada hulrum kekeluargaan, dengan demikian sudah barang tentu
hal ini akan melibatkan yang berhubungan antara manusia. Sejak diundangkannya Staatsblad 1917
110.
129 jci. Staatsblad 1924 no.
557, maka bagi golongan Timur Asing Tionghoa dinyatakan bahwa seluruh B.W. yang berlaku bagi golongan Eropa te1masuk hukum keluarganya, juga memuat ketentuan-ketentuan tentang adopsi khusus bagi golongan Tionghoa lembaga adopsi dianggap masih berakar kuat dalam tmdisi mereka.21 Akibat hulrum yang paling pokok menurut KUHPe:rdata atau BW adalah sebagaimana telah disebutkan dalam pasal 12 undang-undang adopsi yang menyebutkan:
1. Jika suami istri mengangkat seseorang sebagai anak mereka, maka dianggaplah analc itu dilalrirkan dari perkawinan mereka. 2. Jika si suami mengangkat seorang anak, setelah kllirena kematian istrinya perkawinan bubar, maka dianggaplah anak yang dilalrirkan dari perkawinan laki-laki itu, yang bubar karena kematian.22
20
Ibid, h. 33. R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, Hukum Orang dan Keluarga (Surabwa: Airlangga University Press, 1991), h. 194. . J. Satrio, Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005), Ed. Revisi, h.242. 21
•
•
25
C. Tujuan Adopsi Setiap muslim akan merasa kagum dengan kebesaran Islam. Islam adalah agama kasih sayang dan kebajik:an, sebagaimana Islam memberikan perhatian kepada anak sebelum kejadiannya, Islam pun memberikan J>erhatian besar kepada
anak ketika masih menjadi janin dalam kandungan ibunya, bahkan Allah SWT menamakan anak sebagai perhiasan dunia, sebagaimana tdah disebutkan dalam finnan Allah SWT:
)>
Artinya: "Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan". Adopsi atau pengangkatan anak bukanlah masalah yang tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia. Sejak lama pengangkatan anak ini sering dilalrukan oleh masyarakat, tentu dengan motif berbeda-beda yang sesuai dengan sistem hukum dan perasaan hukum yang hidup serta berkembang di daerah masing-masing. Walaupun di Indonesia sendiri yang memang belum memiliki peraturan serta perundang-undangan yang lengkap, namun praktek adopsi terus banyak dilalrukan seolah sudah menjadi budaya. Pada mulanya pengangkatan anak (adopsi) dilakukan semata-mata untuk melanjutkan dan mempertahankan garis keturunan, dalam suatu keluarga yang tidak mempunyai anak kandung, di samping itu juga untuk mempertahankan
26
ikatan
perkawinan,
sehingga
tidak
timbul
perc(~raian
tetapi
dalam
perkembangannya kemudian sejalan dengan perkembangan masyarakat tujuan adopsi telah berubah menjadi untuk kesejahteraan anak Tujuan adopsi adalah semata-mata mengasuh, memberikan kasih sayang, menyantuni dan mendidik anak yang di adopsi.23 Sebagaimana pemyataan Allah SWT dalam finnan-Nya yang berbunyi :
Artinya: ... "Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya".
Tujuan
lain
pengangkatan anak
adalah
seperti
ingiu mendapatkan
"pancingan", maksudnya adalah dengan mengangkat anak itu mereka berharap supaya mendapat anak kandung sendiri, hal seperti ini biasa terjadi di daerah kabupaten Garut. 24 Menurut kepercayaan adat Tionghoa, bahwa anak laki·-laki menurut anggapan Tionghoa akan melanjutkan keturunan mereka dikemudian hari. Di sarnping itu anak laki-lakilah yang dapat memelihara abu leluhur orang tuanya.25 Menurut B. Sebastian Tafal, bahwa maksud dan ~juan mengangkat anak terutama ialah untuk mendapatkan anak bagi yang tidak punya anak. Bagi suami isteri yang tidak punya anak banyak sedikitnya akan dapat menghindarkan 23
• M. Hamdan Rasyid, Fiqih Indonesia Himpunan Fatwa-Fatwa Aktual (Jakarta: Al-Mawardi Prima, 2003), Get.I., h.215. 24 • Zaini, Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum, h.11. 25 • Soeroso, Perbandingan Hukum Per data, h.180.
27
perkawinannya dari bencana keretakan. Di samping itu kepercayaan yang dianut, bahwa dengan mengangkat anak akan mungkin ketularan mendapat anak kandung. Dengan sering dikencingi dan diteteki oleh anak kecil mungkin si ibu terangsang dan mendapat anak kandung.26 Apabila anak angkat itu telah dewasa diharapkan ia akan dapat membantu orang tua angkat dalam melaksanakan pekerjaan sehari··hari. Lebih-lebih lagi orang tua angkat yang hidupuya bertani, anak angkat dapat membantu bekerja di sawah ladang dan sebagainya. Juga ia diharapkan dapat mewakili orang tua angkatnya dalam hubungannya dengan kegiatan kerja desa (keringan desa, bersih desa dan sebagainya), terlebih-lebih bila orang tua angkat sedang dalam keadaan sakit atau sudah tidak kuat lagi untuk bekerja. Anak angkat diharapkan dapat menjadi pelindung di hari tua bagi orang tua angkat. M:akanya biasanya diangkat terlebih dahulu anak keluarga dekat, demikian pula oleh seorang janda, duda atau orang yang tidak/belum pernah kawin terlebih dahulu.27
D. Prosedur Adopsi Di dalam realitas kehidupan manusia, terkadaug ada keluarga miskin yang dikarunia keturunan banyak sehingga tidak mampu memberikau uafkah yang layak serta pendidikan yang memadai kepada anak-anakn.ya. Akibatnya, anak-
26
• B. Sebastian Tafal, Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Serta Akibat-Akibat Hukumnya di Kemudian Hari (Jakarta: Rajawali, 1989), Ed. Ke-I, Cet. Ke·-2, h. 71. 27 . Ibid.
~RPUST.(J,!•;-,Dv~N· UTl".i\1A
I.'
,-~.11r"1
.1/\t< ,i\,t:.:' ·:. ,:.;,.
"' .... ·' " . "~
.,
28
.
1 ·•••h••J
anak tersebut terlantar sehingga memerlukan orang tua asuh yang bersedia mengadopsi mereka. Di sisi lain, terkadang juga selalu ada pasangan suamu istri yang diberi anugerah materi berkecukupan bahkan
b•~rlebihan,
tetapi tidak
dikaruniai keturunan, atau dikaruniai keturuuan dalam jumlah kecil, atau anakanaknya telah berkeluarga sehingga berkeinginan untulc mengadopsi anak orang lain. Untuk mempertemukan keinginan kedua kelompok masyarakat di atas, maka syariat Islam memberikan aturan-aturan yang jelas tentang tata cara pengadopsian anak serta hal-hal yang berkaitan dengaunya, sehingga pelaksariaan adopsi tersebut tidak menimbulkan dampak negatlf di kemudian liari. MUI Propinsi DK.I Jakarta memfatwakan tentang tata cara mengangkat anak (adopsi), diantaranya : 1. Syariat Islam membolehkan dan balikan menganjw:kan seseorang mengambil anak angkat (tabanni/adopsi) dari orang lain, rumah yatim piatu, atau rumah sakit untuk diasuh, diberikan kasih sayang, nafkah dan pendidikan. Perbuatan tersebut adalah merupakan perbuatau mulia sebagai manifestasi dari rasa tanggung jawab untuk memberikan bantuan dan pertolongan kepada sesama manusia. Karena seseorang yang tidak memperdulilam kesulitan hidup yang dihadapi oleh orang-orang miskin dan anak-anak yatim dinilai sebagai orang yang membohongkan agama. Sebagaimana diatnr dalam surat Al-Ma'un ayat
1-3:
29
Artinya: "Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatitn, dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin." 2. Adapun syarat-syarat jika seseorang ingin mengangkat anak (adopsi) adalah antara lain : a. Anak ying diadopsi dalam keadaan terlantar, seperti anak yang tinggal mati kedua orang tuanya (yatim piatu) atau auak yang sudah tidak diurus oleh keluarganya dan anak-anak yang diasuh di panti asuhan. Jika anak yang akan diadopsi masih mempunyai orang tua. yang mengasihi dan mengasuhnya,
maka
kita
tidak
boleh
mengadopsinya
dengan
memisahkannya dari orang tuanya. Yang diperintahkan kepada kita adalah memberikan
bantuan
biaya
hidup,
pendidikan
dan
sebagainya.
Sebagaimana Sabda Rasnlullah SAW:
Artinya: "Telah meriwayatkan Umar bin Hafshin Asy-Syaibani, telah menceritakan kepada karni Abdullah bin Wahab berkata: telah memberitahukan kepadakn Huyayyn bin Abdullah dari Abi Abdurrahman al-Hubliy, dari Abu Ayynb ia berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda: "Barang siapa
28
•
Tirmidzi, Kitab Buyzi', No. 1204.
30
memisahkan seorang ibu dengan analmya, niscaya Allah akan memisahkannya dari orang-orang yang dicintainya pada hari kiamat". (HR.Tinnidzi). b. Pengangkatan anak tentunya dilakukan dengan car.a-cara yang dibenarkan oleh syariat Islam. Jika pengangkatan anak dilakukan dengan cara-cara yang tidak manusiawi seperti yang dilalmkan oleh sindikat perdagangan anak yang berkedok "panti asuhan", maka hal itu diharamkan oleh Allah SWT. Praktek pengangkatan anak seperti ini tidak jauh lebih kejam dari pada praktek pengangkatan anak pada masa jahiliyah. Di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak di sebutkan mengenai prosedur pengangkatan anak antar warga negara Indonesia yaitu: Pasal 19 : Pengangkatan anak secara adat kebiasaan dilakukan sesuai dengan tata cara yang berlaku di dalam masyarakat yang bersangkutan. Pasal 20: (1) Permohonan pengangkatan anak yang telah memenuhi persyaratan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan pengadilan.
(2) Pengadilan menyampaikan salinan penetapan pengangkatan anak ke instansi terkait. Pasal 21 : (1) Seseorang dapat mengangkat anak paling banyak 2 ( dua) kali denganjarak waktu paling singkat 2 (dua) tahun.
31
(2) Dalam hal calon anak angkat adalah kembar, pengangkatan anak dapat dilakukan sekaligus dengan saudara kembarnya oleh calon orang tua angkat. 29 Mengenai tata cara pengangkatan anak diatur dalam pasal 8 sampai 10 Staatsblad 1917 nomor 129, dimana pada pasal 8 menyebutkan empat syarat untuk pengangkatan anak: 30
Pasal 8:
1. Persetujuan dari orang atau orang-orang yang mengadopsil 2. a. Dalam hal yang diadopsi adalah seorang anak sah, maka persetujuan dari orang tuanya, ataujika salah satu telah meninggal dunia, dari suami atau isteri yang masih hidup, dengan pengecualian dari ibunya yang kawill lagi dalam hal ini, demikian juga jika kt>iluia orang tuanya telah meninggal dunia, untuk melakukan adopsi seorang anak yang belum cukup umur diharuskan persetujuan dari walinya dan dari balai harta peninggalan, b. Dalam ha! orang yang diadopsi adalah seorang; anak di luar perkawillan, persetujuan dari orang tuanya, jika ia diakui oleh keduanya, atau jika ia hanya diakui oleh salah satu dari mereka, persetqjuan dari padanya; jika tidak terjadi pengakuan atau orang tuanya yang mengakninya telah meninggal dunia, maka untuk melakukan adopsi terhadap orang yang belum cukup umur diharuskan persetujuan dari walinya dan dari balai harta peninggalau ! 3. Persetujuan dari orang yang diadopsi, jika ia telah mencapai usia lima belas tahun, 4. Dalam hal adopsi oleh seorang janda seperti dimaksud dalam pasal 5 ayat 3, persetujuan dari kakak-kakak yang telah dewasa clan dari ayah (dari suiami) yang telah meninggal dunia, dan, jika mereka tidak ada atau jika orangorang tersebut tidak bertempat tinggal di Indonesia, dari dua orang di antara keluarga laki-laki terdekat yang sudah dewasa dari garis bapak dari suiami 29
• Direktorat Jerrderal Peraturan Perundang-urrdarrgarr Depmtemen Hukum dan HAM RI, Peraturan Pemerintah JU Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, h.8. 30 • Zaini, Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sis/em Hukum, h. 35.
32
yang telah meninggal dunia sampai derajat keempat yang bertempat tinggal di Indonesia. Pasal 9: 1. Persetujuan dari orang-orang tersebut pada nomor 4, 2. Atas permohonan dari janda itu, raad vanjustitie akan memutuskan tanpa suatu bentuk acara tertentu dan tanpa sarana hukum untuk naik lebih tinggi, sesudah mendengar atau memanggil dengan cukup orang-orang yang persetujuannya diharuskan dan orang-orang lain yang menurut raad van justitie dipandang perlu, 3. Bila orang-orang yang akan didengar bertempat tinggal di luar daerah, di mana raad van justitie bersidang, maka raacl van justitie dapat melimpahkan pendengaran terhadap orang-orang itu kepada kepala daerah setempat, pejabat maua akan mengirim berita acara yang ia buat teutang hal itu kepada raad van justitie, 4. Ketentuan dalam pasal 334 Kitab Undang-uudang Hukum Perdata mengenai keluarga sedarah atau keluarga semenda, berlaku dalam hubungan dengan orang-orang yang di sini akan didengar Kuasa dari raadvan justitie itu harus disebut dalam akta adopsi. Pasal 10: l. Adopsi hanya dapat terjacli dengan akta notaries, 2. Para pihak menghadap di depan uotaris secara pribadi atau diwakili oleh kuasanya dengan suatu akta notaris khusus, 3. Orang-orang tersebut pada nomor 4 pasal 8, kecuali mereka yang memberikan adopsi sebagai ayah atau wali clari orang yang akan diadopsi, dapat secara bersama atau sendiri-sendiri memherikan persetujuannya dengan suatu akta notaris, keaclaan mana hams disebut dalam akta adopsi, 4. Setiap orang yang berkepentingan dapat menuntut agar adopsi itu dicatat pada bagian pinggir (margin) dari akta kelahiran orang yang diaclopsi, 5. Akan tetapi tidak adanya catatan dari suatu adopsi pada bagian pinggir akta kelahiran tidak dapat dipergunakan terhadap auak yang cliadopsi uutuk membantah kedudukan yang telah diperolehnya31 •
31
• www.bepalingen voor geheel indonesie betreffende het burgerlijk de chineezen (ketentuanketentuan untuk seluruh Indonesia tentang hukurn perdata dan h\lkum dagang untuk golongan tionghoa.com.
33
Jadi menurut pasal 8 bahwa jika seseorang hendak mengangkat seorang anak, langkah pertama yang harus dilakukan adalah mendapatkan persetujuan dari orang yang akan mengangkat anak, kemudian jika anak yang diangkat itu adalah anak yang sah dari orang tuanya, maka diperlukan izin dari orang tua tersebut. Jika bapaknya sudah wafat dan ibunya sudah kawin lagi, maka harus ada persetujuan dari walinya dan dari balai harta peninggalan sdakn penguasa wali. Kemudian berkaitan dengan pengangkatan seorang anak yang dilahirkan diluar perkawinan, maka diperlukan izin dari orang tuanya yang mengakui sebagai anak. Apabila anak itu sama sekali tidak diakui sebagai anak, maka harus ada persetujuan dari walinya serta dari balai harta peninggalan. Jika anak yang akan diangkat itu sudah berusia 15 tahun, maka diperlukan pula persetujuan dari anak itu sendiri. Apabila yang akan mengangkat anak itu seorang perempuan janda, maka harus ada persetujuan dari saudara laki-laki dan ayah dari almarhum suarninya, atau jika tidak tidalc rula saudara laki-laki atau ayah yang masih hidup, atau jika mereka tidak menetap di Indonesia, maka harus ada persetujuan dari anggota laki-laki dari keluarga almarhum suaminya dalam garis laki-laki sampai derajat keempat. Sedangkan menurut pasal 9 dijelaskan bahwa persetujuan yang termaktub dalam syarat ke empat di atas dapat diganti dengan suatu izin dari Pengadilan Negeri di wilayah kediaman janda yang ingin mengangkat anak tadi. Dan menurut pasal 10 pengangkatan anak ini harus dilakukan dengan akta notaris.
BAB III PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA DAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT TENTANG ADOPSI
A. Putusan Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor: 09/Pdt.P/2007/ PA.JP Tentang Adopsi
1. Kronologi Perkara Di dalam putusan kali ini, pemohon bernama Diana Azhary dia adalah seorang karyawati swasta yang bertempat tinggal di jalan Taman Kebon Sirih ID No. 9 Rt. 009/010, Kelurahan Kampung Bali, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pus at. Diana Azhary adalah kakak kandung dari Lutfian Azhary yang menikah dengan Thomas Danang Widiarso, kemudian dari pemikahannya tersebut telah dikaruniai satu orang anak laki-laki yang bernama Olav l\Jdaffi Arieltama yang lahir pada tanggal 25 Juli 2000 di Jakarta. Pada tanggal 19 Februari 2003, Lutfian Azhary bercerai dengan Thomas Danang Widiarso berdasarkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat No. 015/Pdt.G/2003/PA.JP,
dan
telah
ditetapkannya
hak
pemeliharaan
dan
pengasuhan anak yaitu Olav Aldaffi Arieltama berada dalam asuhan Lutfian Azhary. Dan pada tanggal 27 Februari 2005 Thomas Danang Widiarso meningal dunia.
35
Lutfian Azhary setelah bercerai dengan Thomas Danang Widiarso, telah menikah lagi pada pernikahan yang kedua dengan Zakaria pada tanggal 19 Oktober 2003 dan dari pernikahannya tersebut telah dikaruniai seorang anak lakilaki yang bernama Yazid yang lahir di Jakarta Kemudian pada tanggal 6 Desember 2004 Lutfian Azhary yang tidak lain adalah adik kandung pemohon telah meninggal dunia di Jakarta dan dari pernikahan yang kedua dengan Zak.aria hak pemeliharaan dan pengasuhan anak yaitu Yazid berada dalam asuhan Zak.aria. Sejak meninggalnya Lutfian Azhary ibu kandung dari Olav Aldaffi Arieltama, Diana Azhary telah mengurus kebutuhan dari Olav Aldaffi Arieltama sehari-hari, memelihara dan mengasuh sebagaimana anaknya sendiri layaknya seorang ibu yang mencintai anaknya. Dengan demikian melihat Olav Aldaffi Arieltama seorang yatim piatu dan dari hasil kesepakatan keluarga, Diana Azhary merasa sanggup dan memutuskan untuk mengasuh, merawat dan mendidik Olav Aldaffi Arieltama. Oleh karena itu, Diana Azhary berniat mengangkat anak (adopsi) keponakannya sendiri yaitu Olav Aldaffi
Arieltama demi kepentingan
kesejahteraan si anak agar dapat terjaminnya pertumbuhan dan perkembangan anak secara wajar baikjasmani, rohani, maupun sosial. Untuk memperkuat permohonan, pemohon mengajukan alat bukti tertulis berupa surat keterangan domisili te1ianggal 08 Desember 2006, surat rekomendasi izin pengasuhan anak dari kementeria:n sosial Republik Indonesia, surat
36
keterangan kematian wni (nomor: 45/1.755.022/05), surat keterangan kematian (nomor: 103/1755.1/xii/2004), surat keterangan sehat dari puskesmas kecamatan tanah abang, surat keterangau pemeriksaan psikologis, surat keterangau sebagai karyawau tetap, Nomor SK: 682/Um/MK/XI/06, surat keterangan catatan kepolisian, Kemudiau selain itu pemohon mengajukan surat keterangan kelahiran an. Lutfiau Azhary (Nomor: 66894/00), surat keteraugan kutipan akta kelahiran WNI (Nomor: 662/U/JB/2000), surat keteraugan kutipan akta kelahiran WNI an. Olav Aldaffi Arieltama, surat pemyataau yang akau mengadopsi auak, surat pemyataan saksi dan wali mengadopsi anak, surat pemyataau tidak keberatan mengadopsi anak, kutipau akta nikab (Nomor: 1322/115/X/2003), surat keterangan akta cerai (Nomor: 132/AC/2003/PA.JP.), surat putusan perceraian Pengadilan Agarna Jakarta Pusat (Nomor: 015/Pdt.G/2003/PA.JP), fotocopy kartu tanda penduduk, dan kartu keluarga WNI (Nomor: 1701.002961). Begitu pula pemohon mengajukan saksi sebanyak 2 orang yaitu Burhan Bin Jalil dan Ralunat Yani Bin Burhan. Dalarn kesaksiannya, saksi menyatakan saksi
kenal dengau pemohon, saksi sebagai parnau kand1mg pemohon, saksi mengetahui, pemohon akan mengadopsi anak yang bernama Olav Aldaffi Arieltarna, auak tersebut adalab anak dari adik kandung
p<~mohon
yang bemama
Lutfian Azhary dari perkawinannya dengan Thomas Dar1aug Widiarso, antara Lnfian Azhary dengan Thomas Danaug Widiarso telab bercerai, Lutfian Azhary telab meninggal dunia pada tanggal 6 Desember 2004, Thomas Danang Widiarso
37
telah meninggal dunia juga pada tanggal 27 Februari 2005, sejak meninggalnya kedua orang tua Olav aldaffi Arieltama anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan pemohon, anak tersebut telal1 disekolahkan di Taman Kanak-Kanak Islam Said Naum, pemohon belum menikah tetapi sudah beke1ja sebagai karyawati dan mempunyai penghasilan tetap.
2. Pertimbangan dan Putusan Hakim Dalam mengadili suatu perkara yang terpenting adalah fakta dan peristiwanya dan bukan hukumnya, peraturan hukum hanyalah sebagai alat sedangkan peristiwa adalah sebagai sifat penentu dad suatu perkara tersebut. Untuk dapat menyelesaikan dan mengakhiri suatu perkara, hakinl terlebili dahulu harus mengetahui secara obyektif tentang duduk perkara sebenarnya sebagai dasar putusannya, bukan secara a priori dalam menemukan putusannya sedangkan pertimbangannya baru kemudian dikonstruir, peristiwa yang sebenarnya akan diketahui hakinl dari pembuktian. Sebagaimana telah dijelaskan di atas tentang duduk perkaranya mengenai perkara no:091Pdt.P/20071PA.JP. Hakim dapat mengabulkan permohonan pemohon sebagian dan menetapkan pemohon Diana Azhaiy sebagai orang tua angkat dari seorang anak yang bemama Olav Aldaffi Arieltama. Oleh karena itu, hakim memberikan pertimbangan kepada pemohon yaitu sebagai berikut:
Pertama: Pemohon beragama Islam se-aqidah dengan anak tersebut. Dengau adanya perbedaan aqidah antara orang tua dengai1 ana.k augkat, dikhawatirkai1
38
orang tua angkat akan mempengaruhi aqidah yang dianut oleh anak angkat, sebagaimana telah disebutkan dalam UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pasal 39 ayat 3. Kedua: Pengangkatan anak sama sekali tidak menyebabkan putusnya
hubungan nasab anak tersebut dengan orang tua kandung dan saudara kandungnya dan orang tua angkat sama sekali tidak dilbenarkan memutuskan nasab si anak dengan orang tua kandungnya dengan jalan menutup-nutupi atau menyembunyikan atau tidak mau memberitahukan perihal asal-usul onmg tua dari anak tersebut, ha1 ini sesuai dengan UU No.4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak pasal 12 ayat I dan UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pasal 39 ayat 2, pasal 40 ayat 1 dan 2. Ketiga: Anak angkat tidak dibenarkan memakai nmna orang tua angkatnya
dibelakang namanya, demikian juga sebalilmya orang tua a:ngkat tidak dibenarkan memakaikan namanya setelah bin/binti dari anak angkatnya, sebagaimana telah dijelaskm1 dengan tegas dalam surat Al-Ahzab ayat 4 d:m 5, dan hadits Nabi Muhanimad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim:
1 •
Muslim, Kitab [man, No. 97.
39
Artinya: "Telah meriwayatkankepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah telah menceritakan kepada Y ahya bin Zakaria bin Abi Zaidah dan Abu Muawiyah dari A'shim dari Abi Utsman dari Sa'ad dan Abi Bakroh, kedua-duanya berkata telah mendengar telinganya dan menangkap dalam hati saya, Nabi Muhammad SAW bersabda: "Baraug siapa mengaku ketumnan dari orang yang bukan ayahnya seudiri, dan dia mengetahui sesungguhnya dia bukanlah ayahnya, maka surga itu haram bagiuya". (HR. Muslim) Keempat: Autara orang tua angkat dengan anak angkat dan saudara angkat
tidak mempunyai hubungan darah, mereka dapat tinggal semmah tetapi hams menjaga ketentuan mahram dalam hukum Islam yaitu dia111taranya dengan tidak dibolehkan melihat aurat dan berkhalwat, akan tetapi dalam ha! ini orang tua angkat selaku bibi (adik dari ibu anak yang diangkat) maka hams diperhatikan ketentuan pasal 39 Kompilasi Hukurn Islam (KHI) Kelima: Auak angkat tidak saliug mewarisi dengan orang tua angkat dan
saudara angkatnya, ha! ini sesuai dengan ketentuan pasal 209 Kompilasi Hukurn Islam (KHI), yaitu bahwa orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkatnya, sebaliknya anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya. Majelis hakim juga mempertimbangkan alat bukti yang di ajukan pemohon bempa surat-surat maupun saksi-saksi, sebagaimana telah dijelaskan pada penjelasan sebelumnya.
40
B. Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 01/Pdt.P/2007/ PN.JP Tentang Adopsi 1. Kronologi Perkara Mengenai putusan yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kali ini, pemohon adalah suami isteri yang berwarga Negara Indonesia. Suarninya bemama Markenda dan isterinya bemama Sudarsih keduanya bertempat tinggal di jalan JI. Kampung Rawa Selatan, Rt. 15/04 No. 25 Johar Jakarta Pusat 10260. Pemohon telah melangsungkan pemikahan di Jakarta pada ·tanggal 11 Desember 1993, sejak pemikahannya tersebut hingga saat ini pemohon belum dikarunia seorang anak pun walaupun dokter telah me)mberikan obat-obatan penyubur dan vitamin kepada sang isteri, akan tetapi usaha tersebut kurang lebih 7 (tujuh) tahun tidak membuahkan hasil dari pada usaha tersebut. Salah satu tujuan dari pada pernikahan adalah hadimya seorang anak (keturunan) yang didamba-dambakan dari hasil pemikahannya tersebut, agar dapat melanjutkan keturunan orang tuanya. Oleh karena itu sebagai wanita, sang isteri sangat mengharapkan memiliki dan mengasuh seorang anak. Dan untuk mewujudkan keinginannya tersebut, pemohon berniat mengangkat (mengadopsi) seorang anak perempuan yang bemama Nabila Al Falisa, lahir
tanggal 23
Agustus 2005 di Bekasi. Nabila Al Falisa adalah anak dari pada M. Bahroni dan Hartinawati (kakak kandung) yang pada saat itu masih berada dalam kandungan. Pemohon
41
sangat senang dengan adanya tawaran dari kakak kandungnya, agar kiranya dapat mengangkat dan mengasuh anak tersebut kelak jika sudah lahir ke dunia. Akhirnya pemohon dengan berbagai pertimbangan dan persetujuan keluarga kedua belah pihak memutuskan dan M. Bahroni dan Hartinawati (kakak kandung) itu menyetujui dan ikhlas anaknya diangkat sebagai anak angkat (adopsi) oleh pemohon, dan pada tanggal 29 Agnstus 2006 kakak kandung telah membuat dan menanda tangani surat penyerahan hak asuh anak. Untuk memperkuat permohonan, pemohon mengajukan fotocopy alat bukti tertulis yang telah disesuaikan dengan aslinya berupa ilcartu tanda penduduk pemohon atas nama markenda dan sudarsih, kartu keluarga WNI atas nama Markenda tertanggal 23 September 1994, surat kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh KUA Menteng Jakarta Pusat. Kemudian disamping itu pemohon mengajukan surat keterangan pihak keluarga tentang motif pengangkatan anak tertanggal 29 Agnstus 2006, surat penyerahan hak asuh anak tertanggal 29 Agustus 2006, surat akta kelahiran atas nama Nabila Al Falisa tertanggal 5 September 2005, kartu tanda penduduk WNI atas nama M. Sahroni dan Hartinawati. Begitu pula pemohon mengajukan saksi sebanyak 2 orang yaitu M. Rosid dan Siti Aminah. Dalam kesaksiannya, saksi menyatakan tahn kalau orang tua kandung Nabila Al-Falisa sudah membuat surat pernyataan bahwa anaknya sudah diserahkan kepada pemohon, saksi adalah ka1cak kandung dari pemohon dan mengetahui pemohon mengangkat anak dari keluarg;anya sendiri, menurut
42
pengamatan saksi kalau anak tersebut sudah dekat dengan orang tua angkatnya dan sudah seperti orang tua kandungnya diasuh dengan peuuh kasih sayang. Disampiug itu pula saksi mengetahui keadaan ekonomi pemohon sudah cukup dan mampu mengasuh anak, saksi tahu pemohon me1Jiikah pada tanggal 11
Desember 1993 di Jakarta Pusat, saksi tahu orang tua kandung Nabila Al Falisa adalah kakak kandung dari pemohon, saksi sebagai kakak pemohon sangat mendukung sekali
pemohon mengangkat anak dan dari orang tua kandung
kurang memungkiukan, saksi mengetahui kalau orang tua kandung Nabila Al Falisa sudah mempunyai 3 (tiga) orang anak yang masih dibawah unmr.
2. Pertimbangan dan Putusan Hakim Dalam mengadili suatu perkara yang terpenting adalah fakta dan peristiwanya dan bukan hukumnya, peraturan hukum hanyalah selbagai alat sedangkan peristiwa adalah sebagai sifat penentu dari suatu perkara tersebut. Uutuk dapat menyelesaikan dan mengakhiri suatu perkara, hakim terlebih dahulu harus mengetahui secara obyektif teutang duduk perkara sebtmarnya sebagai dasar putusannya, bukan secara a priori dalam menemuk:an putusannya sedangkan pertimbangannya barn kemudian dikonstmir, peristiwa yang sebenan1ya akan diketahui hakim dari pembuktian. Sebagaimana telah dijelaskan di atas tentang duduk perkaranya mengenai perkara
no:Ol/PDT.P/2007/PN.JKT.PST.
Hakim
dapat
mengabulkan
pennohouan pemohon dan menyatakau sah pengangkatan anak yang dilakukan
43
oleh pemohon Markenda dan Sudarsih, terhadap anak perempuan yang bernama Nabila Al Falisa. Oleh karena itu, hakim memberikan pertimbangan kepada pemohon yaitu sebagai berikut: a. Pertama: Pemohon beragama Islam se-aqidah dengan anak tersebut. Dengan adanya perbedaan aqidah antara orang tua dengan anak angkat, dikhawatirkan orang tua angkat akan mempengaruhi aqidah yang dianut oleh anak angkat, sebagaimana telah disebutkan dalam UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pasal 39 ayat 3. b. Kedua: Pengangkatan anak menurut undang-undang No. 3 Tahun 2002 pasal 39 menetapkan bahwa pengangkatan anak dilaklilkan untuk kepentingan terbaik bagi anak clan tidak memutuskan hubungan darah antara anak dengan orang tua kandungnya. c. Majelis hakim juga mempertimbangkan alat bukti yang di ajukan pemohon berupa surat-surat maupun saksi-saksi, sebagaimana telah dijelaskan pada penjelasan sebelurnnya.
BAB IV TINJAUAN KOMPARATIF ADOPSI ANAK MENURUT PENGADU,AN AGAMA DAN PENGADILAN NEGEIU
A. Prosedur Pengajuan Ada dua masalah yang selalu terjadi di dalam linglrungan peradilan terutama di lingkungan peradilan umum atau peradilan negeri dan peradilan agama yaitu, permohonan dan gugatan. Mengenai masalah prosedur pengajuan permohonan yang terjadi di linglrungan peradilan, baik peradilan negeri maupun peradilan agama yang pertama adalah kemana seseorang harus mengajukan pemtohonan, dalam ha! ini jika seseorang hendak mengajukan permohonan dalam 1lingkat pertama maka harus diajukan terlebih dahulu surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau oleh orang yang dikuasakan kepada ketua pe:ngadilan. Setelah surat permohonan itu diajukan kemudian adalah pencatatan perkara di pengadilan yang didaftarkan oleh panitera di dalam daftar yang disediakan, tindakan selanjutnya adalah ketua pengaclilan menentukan hari dan jam waktu
perkara itu akan diperiksa di muka pengadilan. Kemndian adalah penetapan biaya perkara dan beracara secara cuma-cuma, dalam penetapan biaya perkara pemohon tidak boleh mendaftarkan sebelum oleh pemohon membayar terlebih dahulu kepada panitera sejumlah uang yang besarnya untuk sementara diperkirakan oleh ketua pengac!lilan menurut keadaan
45
perkara. Dan rekapitulasi biaya tersebut mencakup untuk biaya ongkos kantor panitera, ongkos melakukan panggilan serta pemberitahuan yang diwajibkan kepada pemohon dan harga materai yang akan diper€,'llllakan. Jumlah yang dibayar lebih dahulu itu akan diperhitungkan kemudian. Langkah selanjutnya adalah penetapan hari sidang,
me~ngenai
penetapan hari
sidang yang berwenang menetapkan hari sidang adalah ketua pengadilan dan tenggang waktu antara pemanggilan pemohon dan hari sidang adalah tiga hari. Setelah itu pembuktian, dalam pembuktian
yang terpenting adalah
meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu permasalahan, dengan demikian tampaklah ibahwa pembuktian itu hanyalah diperlukan dalam persengketaan atau perkara di muka hakim atau pengadilan. Kemudian di dalam pembuktian yang hams dibuktikan oleh pihakpihak yang berperkara bukanlah hukumnya, akan tetapi peristiwanya atau kejadian-kejadiannya. Setelah pemeriksaan perkara yang meliputi proses mengajukan permohonan pemohon, pencatatan perkara dipengadilan, penetapar1 biaya perlcara dan beracara secara cuma-cuma, penetapan hari sidang, pembuktian dan kesimpulan yang diajukan oleh pemohon telah selesai, maka hakim akan menjatuhkan putusan terhadap perkara tersebut. Yang membedakau autara Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah mengenai biaya beracara di pengadilan.
46
B. Alasan Adopsi Adopsi atau pengangkatan anak bukanlah masalah yang tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia Sejak lama pengangkatan anak ini sering dilakukan oleh masyarakat, tentu dengan motif bervariasi yang sesuai clengan sistem hukum dan perasaan huknm yang hidup serta berkembang di daerah masing-masing Sebenarnya pengangkatan anak itu sudah ada sejak dahulu dalam masyarakat dan bahkan telah melembaga. Hanya saja pengangkatan anak di Indonesia pada umumnya lebih menonjolkan kepentingan orang yang rnengangkat dari pada kepentingan si anak sendiri.
Hal itu membuktikan bahwa sesungguhnya banyak kasus di Indonesia dalam kasus adopsi maupun pengangkatan anak: adat dilatarbelakangi oleh keinginankeinginan atau harapan-harapan dari pihak adoptan, di mana alasan tidak memiliki anak:, karena hanya memiliki anak tunggal, ingin meneruskan keturunan, untuk memelihara kelestarian keluarga dan lain sebagainya, hanya sekedar alasan saja. Adapun
mengenai
alasan
pengangkatan
anak
dalam
perkara
nomor:09/Pdt.P/2007/PA.JP, diantaranya pemohon belum mempunyai seorang anak dikarenak:an pemohon masih single parent, dan disamping itu pula anak: tersebut adalah seorang yatim piatu yang perlu didik baik lahir maupun bathin sehingga anak: tersebut dapat berkembang dengan baik.
47
Kemudian dalam perkara nomor:Ol/Pdt.P/2007/PN.JP, yaitu diantaranya para pemohon sejak melangsungkan pemikahannya lrurang lebih 7 tahun, dengan berbagai usaha yang telah dilakukannya belum juga dikarw:liai seorang anak dan dia berencana mengangkat seorang anak yang ditawarkan kepada pemohon dari kakak kandungnya yang pada saat itu masih berada dalam kandungan. Disamping itu pula pemohon mengangkat seorang anak didasari
dengan
tujuan atau dalam rangka membantu kehidupan rumah tangga kakak kandungnya yang pada saat itu tidak/kurang mampu terutama untuk membiayai pendidikan anak-anak mereka.
C. Dasar Hukum Penetapan Adopsi Dasar hukum atau sumber hukum adopsi adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mengikat atau memaksa bagi yang orang yang mengadopsi
anak,
sehingga
apabila
aturan-aturan
itu
dilanggar
akan
menimbulkan sanksi yang tegas dan nyata bagi orang yang melanggamya. Adapun mengenai dasar hukum pengangkatan anak yang terdapat dalam perkara nomor:09/Pdt.P/2007/PA.JP, hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat tentang permohonan pengangkatan anak telah diputus dan permohonan Diana Azhary dikabulkan oleh majelis hakim, ha! ini berdasarkan. pertimbangan hakim, yaitu diantaranya: Menurut undang-undang no.3 tahun 2006 dijelaslkan pada pasal 49 bahwasanya Pengadilan Agama bertngas dan berwenang memeriksa, memutus
4R
Islam di biclang: perkawinan, warist, wasiat, hibah. wakaf, zakat, infaQ. shadaQah dan ekonorni syariah. Berbicara mengenai pengangkatan anak diielaskan dal:am penielasan pasal 49 UU no.3 tahun 2006 bahwa yang termasuk dalam biclan~: perkawinan nomor 20 adalah penetapan asal-usul seorang anak clan penetapan pengangkatan anak
Kemudian menurut undang-undang no.23 tahun 2002 terdapat dalam pasal 3 yang menyebutkan bahwa "Perlindunga anak bertuiuan untuk meniarnin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, twnbllh, berkembang. clan berpartisipasi secara 01>timal sesuai dengan haikat dan martabat kemanusiaan, serta menda1>at 1>erlindungan dari kekerasan clan diskrirninasi. demi teiwuiudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia. dan
sc~iahtera".
Dau 1>asal 39
ayat (l) " Pengangkatan anak hanya da1>at dilakukan untuk kepen1ingan yang terbaik bagi anak clan dilakukan berdasarkan adat ke:biasaan setem1>at clan ketentuan peraturau setem1>at clan ketentuan peraturan peruuclang-undangan yang
Menurut KHI (Kompilasi Hukum Islam) dalam pasal 209 disebutkan bahwa orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat waiibah sebanyakbanyaknya l/3 dari harta warisan a11ak 1mgkamya. begitu 1>11la sebalikuya anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat waiibah sebanyak-banyaknya l/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.
4Q
Menurut unclang-unclang no.4 tahun 1979 pasal 1 ayat (2) diielaskan bahwa Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 fdua puluh satu) tahun clan belum pernah kawin. Kemudian ditegaskan berdasarkan Al-Qur'an dalam surat Al-Ahzab ayat 4 clan 5 yang berbunvi:
Artinya: "Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati
dalam rongganya; clan Dia tidak meniadikan istri-istrirnu yang kamu zhihar itu sebagai ibumu, clan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saia. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya clan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapakbapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka. maka (panggilah meveka sebagai) saudarasaudaramu seagama clan maula-maularnu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaia oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang". Adapun dasar hukum pengangkatan anak yang terdapat dalam perkara nomor:Ol/Pdt.P/2007/PN.JP, hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tentang penetapan permohonan pengangkatan anak telah diputus dan permohonan dari pada Markenda dan Sudarsih dikabulkan oleh maielis hakim. hal ini berdasarkan pertimbangan hakim, vaitu diantaranya:
'iO
Kemudian menurut undang-undang no. 23 tahun 2002 1terdapat dalam pasal 39 yang menyebutkan bahwa: (1) "Pengangkatan anak hanya dapirt dilakukan untuk kepentingan yang
terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat lcebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku". (2) "Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1 ), tidak memutuskan hubungan darah antara anak Yanf"
a1~ama
yang dianut oleh
calon anak angkat". (4) "Pe11gangkata11 anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir". ( 5) "Dalam hal asal usul anak tidak dilcetahui, maka agania anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat".
D. Akibat Hukum Adopsi Adapun akibat hukum yang merupakan akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat va11g dilcehendaki oleh o:rang yang mengadopsi anak dan yang diatur oleh hukum Berbicara
mengenai
akibat
hukum
vang
terdapat
dalam
perkara
nomor:09/Pdt.P/2007/PA.JP, tidak terlihat ielas adanya akiibat secara pasti bahwa
51
anak angkat akan berpindah status kepada orang tua angkat baik mengenai harta warisan dan lain sebagainya, sebagaimana yang tertera dalam hukum barat. Pengangkatan anak yang terdapat dalam perkara nomor:09/Pdt.P/2007/PA.JP tersebut statusnya tetap akan menjadi anak dari 01rang tua yang telah melahirkannya. Jika dilihat secara fisik clan psikis seorang anak dengan orang tua itu tidak dapat dibedakan, sebab hal itu sudah termasuk sunnatullah yang tidak mungkin dapat dirubah oleh apapun. Di samping penetapan mengenai hal penisbatan nasab orang tua angkat kepada orang tua angkat, perkara nomor:09/Pdt.P/2007/PA.JP juga menetapkan si anak angkat tidak akan mendapatkan harta warisan dari orang tua angkatnya, sebab anak angkat tidak mempunyai hubungan darah atau perkawinan dan kerabat
yang
sebenarnya yang
menyebabkan
si
anak
tersebut
tidak
mendapatkannya. Hanya saja menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 209 menjelaskan bahwa anak angkat
yang tidak menerima wasiat akan mendapatkan wasiat
wajibal1 sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya, begitu pula sebaliknya orang tua angkat yang tidak menerima wasiat akan mendapatkan wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari hruia warisan anak angkatnya. Begitu
juga
akibat
hukum
yru1g
terdapat
dalam
perkara
nomor:Ol/Pdt.P/2007/PN.JP, tidak terliliatjelas adruiya aki'bat secara pasti bahwa ruiak ruigkat akan berpindah status kepada orruig tua ruiglmt baik mengenai harta
52
warisan, perwalian dan lain sebagainya, bahkan wasiat wajibah pun yang terdapat dalarn KHI. Searah dengan penetapan perkara nomor :09/Pdt.P/2007/PA.JP, bahwa perkara nomor:Ol/Pdt.P/2007/PN.JP juga tidak terlihatjelas adanya sesuatu yang merujuk kepada hukum barat (BW), Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hanya merujuk kepada undang-undang nomor: 23 tahun 2002 baik mengenai status anak kepada orang tua, hak waris, perwalian dan lain sebagainya. Mengenai status anak dengan orang tua kandungnya sebagaimana telah dijelaskan dalarn undang-undang nomor: 23 tahun 2002 bahwa pengangkatan anak tidak mengakibatkan putusnya hubungan darah dengan orang tua kandungnya, jadi jelas bahwa anak tersebut statusnya tetap anak dari orang tua yang telah melahirkannya. Dan
disarnping
itu
pula
tidak
terlihat
jelas
dalam
perkara
nomor:Ol/Pdt.P/2007/PN.JP adanya masalah wasiat wajibah sebagaimana yang tertera dalarn perkara nomor :09/Pdt.P/2007/PA.JP yang merujuk kepada kompilasi hukum Islam (KHI). Jadi, baik penetapan perkara nomor :09/Pdt.P/2007/PA.JP di Pengadilan Agarna maupun perkara nomor:Ol/Pdt.P/2007/PN.JP di Pengadihm Negeri Jakarta Pusat tidak lebih pengangkatan anak dengan tujuan memelihara, mengasuh dan memberikan pendidikan anak agar si anak tersebut dapat berkembang dengan baik dan ha! ini sama dengan konsep hadhanah atau pemeliharaan anak.
53
Dan berkaitan dengan ha! ini bahwa pengangkatan anak baik di Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri, semua ini sangat berhubungan dengan adanya tujuan dalam konsep hukum Islam. Sebagaimana kita ketahui bahwa tujuan hukum Islam adalah untuk kebahagiaan hidup manusia didunia dan akhirat, yaitu dengan jalan mengambil segala yang bemtanfaat dan mencegah yang madharat. Adapun diantara tujuan hukum Islam (maqashidus syariah) yaitu: Pertama; memelihara agama (hifthud diin), dalam pengangkatan anak yang terpenting dan paling utama adalah menjaga agama si anak tersebut, sebab agama adalah merupakan pedoman hidup manusia, dan di dalam agama Islam selain dari komponen-komponen aqidah yang merupakan pegangan hidup setiap muslim serta akhlak yang merupakan sikap hidup seorang muslim juga terdapat syariah yang merupakanjalan hidup seorang muslim. Kedua; memelihara jiwa (hifthun nafs), dalan1 pengangkatan anak menjaga jiwa seorang anakjuga harus diperhatikan dan dipertimbangkan, sebab jikajiwa seorang anak tidak dijaga kerap kali si anak akan mengalami jiwa yang mudah sakit yang dapat menghambat pertumbuhan serta perkembangan anak tersebut. Ketiga; memelihara akal (hifthul aqli), l:tal ini sangat dipentingkan pula dalam konsep hukum Islam, sebab dengan mempergunakan aka! seorang anak akan dapat berfikir tentang Allah, alam semesta dan dirinya. Dengan akal seorang anak dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknollogi. Oleh karena itu,
54
memelihara akal seorang anak harus diarahkan pada hal-hal atau sesuatu yang bennanfaat bagi kepentingan hidup anak tersebut. Keempat; memelihara keturunan (hifthun nasbi), di dalmn pengangkatan anak keturunan adalah merupakan hal yang tidak boleh dirubah dan secara khusus diciptakan oleh Allah SWT untuk memelihara kemurnian darah dan kemashlahatan keturunan, hal ini tercenni11 dalam hubU11gm1 darah yang menjadi syarat untuk dapat saling mewarisi. Kelima; memelihara (hifthul maal), harta adalah pemberian Allah kepada manusia, agar manusia dapat mempertahankan hidup dan melangsungkan kehidupannya. Oleh karena itu, Islam sangat-sangat melindungi hale manusia untuk memperoleh harta dengan cara-cara yang halal dan sah serta melindungi kepentingan harta seseorang. Semua tujuan hukum Islam (maqashidus syariah) tersebut sebagaimana telah dijelaskan diatas adalah bersifat primer artinya bahwa 1Jujuan tersebut adalah yang pokok dan harus dipelihara oleh setiap orang. Kemudian
disamping
tujuan
hukum
Islam
(maqashidus
syariah),
pengangkatan anak juga berhubimgan dengan adanya mashlahah mursalah. Pada dasarnya pengangkatan anak tidak dikenal dalam ajaran Islam, sebab mengangkat anak dianggap telah memutuskan nasab seseorang. Akan tetapi, jika miak tersebut tidak diadopsi khawatir anak tersebut tidak dapat mela11gsU11gkan hidupnya. Oleh km·ena itu, solusi yang tepat adalah dengan mengangkat miak tanpa memutuskmi nasab seseormig, akmi tetapi yang menjadi tujuan utama
55
pengangkatan anak ini adalah tidak lebih hanya mengasuh, merawat, mendidik dan membiayai atau mencukupi kebutuhan hidup dan pendidikan anak tersebut sehingga anak tersebut dapat berkembang baikjasmani maupun rohani semua itu demi kemaslahatan anak tersebut.
BABY
PENUTUP
A. Kesimpulan Sebagai kata akhir dari paparan permasalan tersebut dli atas, kiranya penulis dapat menarik beberapa kesimpulan, antara lain adalah sebagai berikut: l. a. Menurut Pengadilan Agama ketentuan mengenai pengangkatan anak diatur dalam undang-undang nomor 3 tahun 2006 pasal 49 ayat (1) a dan (2) tentang perkawinan, adapun yang dimaksud perkawinan itu adalah yang diatur dalam undang-undang nomor 1 tahuu 1974 poiu 20 yaitu "penetapan asal usu! seorang anak dan penetapa111 pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam". Jadi jelas bahwa menurut Pengadilan Agama konsep atau tatacara pengangkatan anak harus searah dengan hukum Islam,
baik mengenai hubungan nasab dengan orang tua yang telah
melahirkannya, karena menurutnya semua itu hanya omong kosong belaka sebagaimana telah dijelaskan dalam surat Al-Ahzab ayat 4 dan 5. Kemudian disamping itu pula anak angkat tidak akan mendapatkan harta warisan dari orang tua angkatuya, dan begitu pula sebaliknya orang tua angkat tidak akan mendapatkan harta warisan dali auak angkatnya. Semua itu pada dasarnya haruslah melihat untnk kepentingan yang terbaik bagi anak agar dapat berkembang jasmani maupun rohani anak tersebut. akan
tetapi menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 209 menyebutkan bahwa anak angkat yang tidak menerima wasiat akan diberi wasiat waiibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta wru:isan orang tua angkatnya dan begitu pula sebaliknya orang tua yang tidak menerima wasiat akan diberi wasiat waiibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkatnya Hal ini membuktikan walaupun anak angkat tersebut tidak mendapatkan harta warisan dari orang tua angkatnya ataupun sebaliknya, dalam kompilasi hukum Islam memberi peluan1( untuk si anak akan mendapatkannya
wasiat waiibah berdasarkan putusan haldm didepan
pengadilan. b. Sedangkan menurut Pengadilan Negeri ketentuan mengenai pengangkatan
anak diatur dalam undang-undang nomor. 23 tahun 2002 pasal 39 yang menielaskan bahwa pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlak:u, kemudian pengan1tlattan anak tidak boleh mengakibatkan terputusnya hubungru1 darah antara 8!tlak yang diruigkat dan orang tua kruidungnya, drui yang terakhir orang tua ruigkat hams seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat. Drui disamping itu pula Pengadilan Negeri tidak mengenal konsep wasiat waiibah sebagaimana yang tercantum dalam kompilasi hukum Islam (KHI).
58
2. a. Putusan Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat tentang adopsi anak adalah bahwa hakim mengabulkan permohonan pemohon sebagian dan menolak permohonan pemohon selebihnya akan adanya pengangkatan anak tersebut, dalam ha! ini majelis hakim memutuskan berdasarkan pertimbangan alat bukti tertulis, dan 2 orang saksi dlari pihak keluarga dan di samping itu pula hakim Pengadilan agama Jakarta Pusat membatasi terhadap pemohon yang bertentangan dengan hukum Islam yaitu mengenai pemutusan nasab, mengenai harta warisan, dan mengenai perwalian. b. Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tentmg adopsi anak adalah bahwa hakim mengabulkan permohonan pemohon dan menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh pemohon terhadap seorang anak perempuan, dalam ha! ini majelis hakim memutuskan berdasarkan pertimbangan alat bukti tertulis, dan 2 orang saksi dari pihak keluarga. 3. Pandangan Fiqh dan hukum positif terhadap putus:an hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat adalal1 bahwa putusan tersebut telah sesuai dengan hukum Islam dan undang-undang yang berlaku yaitu diantaranya undangundang no. 3 tahun 2006, undang-undang no. 23 tahun 2002, dan undangundang no. 4 tahun 1974. Dikatakan menurut pandaugan fiqih clan hukum positif telah sesuai adalah bahwa putusan tersebut tidalc bertentangan dengan hukum Islam baik mengenai nasab, warisan, wali, ell!.
59
· B. Saran 1. Hendaknya para hakim harus lebih menyadari betapa berat dan besarnya tanggung jawab yang harus dijalani, sebab rusak tidaknya pernohon clan termohon atau penggugat dan tergugat itu semua tergantung dari pada putusan hakim tersebut, oleh karena itu, para hakim dapat leb'ih memperhatikan dan mempertimbangkan segala sesuatunya dengan hati-hati. 2. Hendaknya pengangkatan anak direalisasikan oleh masyarakat yang lebih mampu, demi terciptanya pemeliharaan dan
perkt~mbangan
anak baik
pendidikan, kesehatan dan mengurangi kebodohan bangsa Indonesia, sebab pengangkatan anak semacam itu merupakan
tugas mulia yang harus
dilakukan. 3.
Hendaknya pemerintah agar lebih mensosialisasikan mengenai masalah pengangkatan anak ini terutama dilingkungan Peradilan Agama, masyarakat masih kurang percaya akan adanya lembaga tersebut dalam mengatasi masalah pengangkatan anak ini, karena masyarakat menganggap bahwa hakim pengadilan agama kurang berkompeten dalam masalah ini terutama setelah lahimya undang-undang no. 3 tahun 2006.
DAFTAR PUSTAKA
Ali Ash-Shabuny, Muhammad, Rawai'u Al-Bayan Tafsir Ayat Al-Ahkam Min AlQur'an, Juz II, Jakarta: Daar Al-Kutub Al-Islamiyah, 2001. Ali bin Muhammad Asy-Syaukani, Muhammad, Fathul Qadir (Al-Jami' Baina Fanni Ar-Riwayah Wa Ad-Dirayah Min Rmi At-Tafsir), Juz IV, Cet. III, BeirutLibanon; Daar AI-Ma'rifah, 1997. AI-Asqalani, Ibnu Hajar, Bu/ugh Al-Maram Min Adillati Al-Ahkam, hldonesia, Maktabah daar Ahya Al-Kutub Al-Arabiyah. Az-Zuhaili, Wahbah, Fiqih Al-Islam Wa Adillatuhu, Juz X, Mesir: Daar Al-Fikr T.Th. Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Fakultas Syariah Dan Hukum, 2007. CD Kumpulan Hadits, Kutub At-Tis'ah dan Syarahnya. CD Al-Maktabah Asy-Syamilah. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Dan. Penyelenggaraan Haji Departemen Agama Rl, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Serta Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, Jakarta: Departemen Agama Rl Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Dan :Penyelenggaraan Haji, 2004. Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2005. Fachruddin, Fuad Muhammad, Masalah Anak Dalam Hukum Islam, Cet.II, Jakarta: CV. Pedoman IlmuJaya, 1991. Ghalib bin Athiyyah AI-Andalusi, Abu Muhammad Abdul Haq, Al-Muharraru AlWajiiz Fi Tafsiri Al-Kitab Al-Aziz, Juz. IV, Cet. I, Beirut-Libanon; Daar AlKitab Al-Ilmiyah, 1993. Gosita, Arif, Masalah PerlindunganAnak, Jakarta: Akademika Pressindo CV, 1984.
6J Hasan, Iqbal, Analisis Data Penerlitian Dengan Statistik, O~t.I, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004. Mujieb, M. Abdul, Tholhah, Mabruri, dkk., Karnus Istilah Fiqih, Cet.I, Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994. Muhammad Husaini, Abu Bakar, Kifayatul AkhyarFi Halli Ghaayatil Ikhtishar, Juz II, Surabaya: Syirkah Bungkul Indah, T.Th. Prawirohamidjojo, R. Soetojo dan Pohan, Marthalena, Hukurn Orang dan Keluarga, Surabaya: Airlangga University Press, 1991. Rasyid, M. Hamdan, Fiqih Indonesia Hirnpunan Fatwa-Fatwa Aktual, Cet.I, Jakarta: Al-Mawardi Prima, 2003. Satrio, J., Hukurn Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalarn Undang-Undang, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005. Soeroso, R., Perbandingan Hukurn Perdata, Jakarta: Sinar Grafika, 2003. Subekti, R., dan Tjitrosudibio, R., Kitab Undang-Undang Hukurn Perdata (BW): dengan Tarnbahan Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Perkawinan, Cet. Ke-32, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2002. Tafal, B. Sebastian, Pengangkatan Anak Menurut Hukurn Adat Serta Akibat-Akibat Hukurnnya di Kernudian Hari, Cet.II, Jakarta: Rajawali, 1989. Ter Haar B., Adat law in Indonesia, Terjemahan Hoebel, E. Adamson dan A. Arthur Schiler, Jakarta: 1962. Warson Munawwir, Achma.d, Kamus Al-Munawwir, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997. www.bepalingen voor geheel indonesie betreffende het burgerlijk de chineezen (ketentua.n-ketentua.n untuk seluruh Indonesia tentang hukum perdata dan hukum dagang untuk golongan tionghoa).com. Zaini, Muderis, Adopsi (Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum}, Cet.fV, Jakarta: Sinar Grafika, 2002. Zuhdi, H. Masjfuk, Pengantar Hukum Syariah, Jakarta: Haji Masagung, 1990.
. . ., f,i;_j(;;. J. ')
.;'.h->.
PENETAPAN NOMOR:09/Pdt.P/2007/PA.JP BlSMILLAAHIRRAHMAANIRRAHllM DEMIKEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG l\i!AHA ESA Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang mengadili perkara-pEirkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengangkatan anak yang diajukan oleh: DIANA AZHARY, Umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Karya.wati Swasta, tempat tinggal di Jalan Taman Kebon. Sirih Ill No.9 Rt.009/Rw.010, Kelurahan :·)·~·~
Kampung Bali, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat,
'~t''
"1..: ).
'.'/\ ,\.~*i~ h
)~.)
selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;
.;-..
Pe gadilan Agama tersebut; ,,:'-')ifJ)ah m&mbaca dan rnemeriksa berkas perkara;
•...~·,;.!£.. .,
.
''--'/
;,-:r::~-~~tfelah mendengar pihak Pe1n.Jhon dan saksi-saksi dipersidangan; ..;-~~.?.\ '
_\;~)\
TENTANG DUDUKNYA PERKARA
:'i I;;.:.'
:":_>>-I ~:~·:1 ;~:: ·1
!!;j
Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 13 Juli
.f'.'J'Joo? dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat dengan Nomor
,F'. .,, ..,,,. ../ :09/Pdt.P/2007/PA.JP., pada pokoknya mengemukakan hal-hal seba£/ai berikut: 1. Bahwa Pemohon adalah Kakak Kandung dari Lutfian Azhary yang pada, tanggal 6 Desember 2004 i:Ji Jakarta telah meninggal dunia; 2, · Bahwa Adik Pemohon, Lulfian Azhary telah menikah pada Pernikahan yang Pertama dengan Thomas Danang Widiarso dan dari Pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang 1(satu) anak laki-laki yang.bemama: Olav Aldaffi Arieltama, lahir di Jakarta pada tanggal 25 July 2000.; 3. Bahwa Adik Pemohon, Lutfian Azbary telah bercerai dengan Thomas Danang Widiarso
berdasarkan
015/Pdt.G/2003/PA.JP
Putusan
pada tanggal
Pengadilan
Agama
Jal<arta
Pusat
no.
19 Februari 2003 dan ditetapkan Hak
Pemeliharaan dan Pengasuhan Anak atas nama Olav Aldaffi Arieltama berada dalam Asuhan Lutfian Azhary; 4. Bahwa Adik Pemohon, Lutfian Azhary setelah bercerai dengan Thomas Dammg Widiarso, telah menikah pada Pernikahan yang .Kedua dengan Zakaria pada, tanggal 19 Oktober 2003 dan dari Pernikahan tersebut tel
2. Ayah Kandungnya, Thomas Danang Widiarso yang pada tanggal 27 Februari 2005 telah meninggal dunia; 6. Bahwa karena Rasa Perikema~usiaan, Rasa Sayang dan Kewajiban Moral, sejak rneninggalnya Lutfian Azhary, Pemohon telah rnengurus keibutuhan anak seharihari, memelihara dan mengasuh sebagairnana anaknya sendiri layaknya seorang ibu yang mencintai anaknya, terhadap keponakan kandungnya, Olav Aldaffi Arieltarna.
7. Bahwa dengan telah meninggalnya kedua orang tua Olav Aldaffi Arieltarna, hasil kesepakatan keluarga telah diputuskan Pemohon yang mengasuh, merawat dan mendidik anak tersebut yang secara kebetulan adalah Keponakan Kandung
.
}
Pemohon;
-..,.,,.,
~--1,.·,,,_, ·l...1i'.~•
"'\
.,__ )
8. Bahwa Pemohon merasa sanggup untuk merawat, mendidik, mengasuh Anak tersebut karena meskipun· Pemohon belum pemah menikah, tetapi Pemohon telah
\\'k '\~)·t.! ~
mempunyai Pekerjaan Tetap yaitu sebagai Karwayati Swasta yang telah berstatus
,;-.....
Karyawan Tetap dan berpenghasilan cukup untuk membiayai a:1ak tersebut;
., r. , j
.,
'
" ,, .; 9. Bahwa Pemohon berniat mengangka.t anak (Adopsi) keponakannya sendiri, Olav
\_·;:ci(-::· . ~}~\:;\, \"··:;.·_~ ;~~.t
Sosial;
/:::JO. Bahwa
;, ,,'-. f
". -c."'.//. /' !l;."~ -:-·~'·
;~:::bA:~:~::~ ~::~:~:::~~~g=~a:8s7~~~e;::rs~~~~l:::.:~i~~:~~~;~::::~~
~
•
untuk Pengangkatan Anak tersebut Pemohon harus mendapai ijin dan
mendapat Penetapan dari Pengadilan Agama Jakarta Pu sat sesuai UU no. 3 Tahun 2006 tentang Kewenangan Pengangkatan Anak di Pengadilan Agama;
11. Bahwa dalam Akte Kelahiran Anak tersellut belum tercantum nama Pemohon sebagai lbu Angkat, untuk
itu agar dalam Akte Kelahlran Anak tersebut dicantumkan
nama Pemohon sebagai lbu Angkat dan memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil di Jakarta agar menerbitkan Akte Kelahiran Baru/membuat catatan pinggir atas nama : Olav Aldaffi Arieltama, lahir di Jakarta pad a tanggal 25 July WOO, sesuai dengan Akte Kelahiran No. 662/U/JB/2000, tertanggal 23 Agustus 2000; ------------------------Adalah Anal< Angkat dari Pemohon;
12. Bahwa dalam Peraturan Kepegawaian Perusahaan di wilayah Indonesia, ternpat Pemohon Bokerja sebagai Karyawan belum diatur diakuinya Anak Angkat dan HakHak Anak Angkat dari Orang Tua Angkat yang belum menikah (Single Parent). untuk itu agar dapat dicantumkan diakuinya Nama Pemohon sebagai lbu Angkat dan memerintahkan kepada Perusahaan tempat Pemohon Bekerja agar meneantumkan diakuinya Olav Aldaffi Arieltama sebagai Anak Angkal dari Pemohon dan diperlakukan seperti atau setara Anak Kandung yang diakui Hak-Haknya sebagai Anak Angkat, yang mnjadi tanggungan Pemohon sebagai Orang Tua Tunggal (Single Parent) baik sebelum menikah maupun setelah menikah kelak.
Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon dengan hormat, agar Bapak Ketua Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut :
1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan dan Menyatakari Sah Pengangkatan Anak yang bernama Olav Aldaffi Arieltama, lahir di Jakarta pada tanggal 25 July 2000 ad:alah Anak Angkat dari Pemohon; 3. Memerintahkan kepada Kantor . Catalan Sipil di Jakarta agar menerbitkan Akta Kelahiran Baru atau membuat catatan pinggir atas nama Olav Aldaffi Arieltama, lahir di Jakarta i:ada tanggal 25 July 2000, sesuai dengan Akte Kelahiran No. 662/U/JB/2000, tertanggal 23 Agustus 2000;-------------·-----------------------------Adalah Anak Angkat dari Diana Azhary; 4. Memerintahkan kepada Perusahaan tempat Pemohon bekerja di wllayah Indonesia
:i.<;.,·· :j~~'r\~~\1 ,./r·)
.:.: :;. 01
agar mencantumkan diakuinya Olav Aldaffi Arieltama sebagai anak angkat dari Diana Azhary dan diperlukan seperti atau setara anak kandung yang diakui HakHaknya sebagai anak angkat, yang menjadi tanggungan Diiana Azhary sebagai orang tua tunggal (Single Parent) baik sebelum menikah ma1.1pun setelah menikah;
: .. !-./ }~.J 5. Biaya menurut Hukum. "
.. /
r~: ·: ~· _.;-:.
·~-s;.,:, \ - ..
Menimbang, bahwa pada waktu yang telah ditetapkan, Pemohon hadir secara pribadi
:' J•·(~ ..., ·!
Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan. surat permohonan Pemohon te1ianggal
.
.
····• • ·. d1 muka persrdangan;
•, "\._1.3 Juli 2007 dan Pemohon menyatakan tetap pada maksud dan isi permohonan:iya;
... }'fl ··-~-/
Menimbang, bahwa untuk memperkuat pennohonannya Pemohon mengajukan alat bukti tertulis berupa : 1. Photo kopy Kartu Tanda Penduduk NIK: 09.5007.520169.0169. (P-1)., 2. Photo kopy Surat Keterangan Domisili tertanggal 08 Desember 2006 , (P-2) .• 3. Photo kopy Surat rekomendasi izin pengasuhan anak dari Kementerian Sosial RI, (P-3).,
4. Photo kopy Kartu keluarga WNI (Nomor 1701. 002961) Jakarta Pusat, (P-4)., 5. Photo kopy Kartu KeluargaWNI (1701. 050191) (P-5)., 6. Photo kopy Eurat Keterangan Kematian WNI (Nomor. 45/1.755.022/0t;). (P-6)., 7. Photo kopy Surat Ketemngan Kematian (Nomor. 103/1755.1/Xll/2004). (P-7)., 8. Photo kopy Surat Keterangan sehat dari Puskesmas Kecamatan Tanah Abang. (P-8).,
9. Photo kopy Surat Ketemgan Pemeriksaan Psikologis (P-9)., 10 .. Phofo kopy Surat Keterangan Sebagai karyawan Tetap, No SK: 682/Um/MK/Xl/06.(P10)., 11. Photo kopy Surat Keterangan Cacatan Kepolisian. (P-11)., 12. Photo kopy Surat Keterangan KelahiranAn Lutfiah azhari Nomor66894/0o. (P-12).,
13. Photo kopy Surat Keterangan Kutipan akta kelahiran WNI Nomor: 6H2/U/JB/2000. (P13)., 14. Photo kopy surat Keterangan Kutipan Akta Kelahiran WNI An OLAV ALDAFFI ARIELTAMA, tertanggal 23 Agustus 200. (P-14)., 15. Photo kopy Surat Pemyataan yang akan Mengadopsi Anak, Tertani19al 25 Februari 2007. (P-15).,
16. Photo kopy Surat Pemyataan saksl dan Wali rnengadopsi Anak, Tertanggal 25 Februari 2007. (P-16)., 17. Photo kopy Surat Pernyataan tidak keberatan mengadopsi anak tertanggal Tertanggal 25 Februari 2007. (P-17)., 18. Photokopy Kutipan Akta Nikah Nomor 1322/115002003, tertanggal 20 Oktober 2003. (P18)., 19. Photo kopy Surat Keterangan Akal Cerai nomor 132/AC/2003/PA.JP tertanggal 10 Januari 2000. (P-19)., 20. Photo kopy Surat Putusan Perceraian Pengadilan Agama Jakarta Pusat nomor: 015/Pdt.G/2003/PA.IP. Tertanggal 19 Februari 2003. (P-20).,
. ,,:-':..:i)>. . •
Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi Keluarga
..,.,. t
., , -\·yang bernama :
•;,:::·· ~,-:,.. , \ :.\.
·.
: · ·. ;':1.k1 .'·.El~:RHAN BIN JALIL, dibawat. sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
<<~...;-
"·~·:j
,!: :; ~'.'/ Bahwa saksi kenal der 19an Pemohon
i
::-'
.~:· .·~l
Bahwa saksi sebagai paman kandung Pemohon ; Bahwa saksi tahu, Pemohon akan mengadopsi anak yang bemama Olav Aldaffi Ariella ma; Bahwa anak tersebut adalah anak dari adik kandung Pernohon yang bernama Lutfian Azhary dari perkawinannya dengan Thomas Danang Widiarso;
•. "'··.-;.<·
;'
Bahwa antara Lutfian Azhary dengan Thomas Danang Widiarso telah bercerai; Bahwa Lutfian Azhary telah meninggal dunia pada tanggal 6 Desember 2004; Bahwa Thomas Danang Widiarso telah meninggal dunia juga pada tanggal 27 Pebruari 2005; Bahwa sejak rneninggalnya kedua orang tua Olav Aldaffi Ari.oltama anak tersebtlt berada dalarn asuhan dan pemeliharaan Pemohon; Bahwa anak tersebut telah disekolahkan di Taman Kanak-Kanaf( Islam Said Naurn; Bahwa Pemohon belum menikah tetapi. sudah bekerja sebagai karyawati dan mempunyai penghasilan tetap; 2. RAHMAT YANI BIN BURHAN, dibawah sumpahnya menerangkan se•bagai berikut: Bahwa saksi sebagai paman kandung Pemohon ; Bahwa saksi tahu, Pemohon akan mengadopsi anak yang bernama Olav Aldaffi Arieltama; Bahwa anak tersebut adalah anak dari adik kandung Pemohon yang bernarna Lutfian Azhary dari perkawinannya dengan Thomas Danang Widiarso; Bahwa antara Lutflan Azhary dengan Thomas Danang Widiarso) telah bercerai; Bahwa Lutfian Azhary telah rneninggal dunia pada tanggal 6 Desember 2004; Bahwa Thomas Danang Widlarso telah meninggal dunia juga pada tanggal 27 Pebruari 2005;
Bahwa sejak meninggalnya kedua orang tua Olav Aldaffi Arieltama anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Pemohon ; Bahwa anak tersebut te/ah disekolahkan di Taman Kanak-Kanak Islam Said Naurn; Bahwa Pemohon be/um menikah tetapi sudah bekerja sebagai karyawati dan mempunyai penghasilan tetap; Menimbang, bahwa aias kesaksian tersebut di atas Pemohon membenarkannya; Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya dan mohon keputusan; ,,_.,._.._,,
Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan
~~
ini, cukup kiranya
.
. ::\~~gadilan menunjuk kepada berita acara yang bersangkutan yang rnerupakan bag1an tak
1..,-j.h_, 'e~
lsahkan dari putusan ini;
:~~ •1~~ \_",fl Jj . , ···<,: >
TENTANG HUKUMNYA Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari pada permol1onan Pemohon adalah
- - ,,.,,;i // ~sebagaimam. tersebut di alas; .
~~l
Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah mohon
'
.·:· :)'y~~;'.\J.ohon ditetapkan sebagaimana orang tua angkat dali seorang anal< yang bemama Olav
\-,..::.'!. .,
J,i.lqaftl Arieltama dikarenakan orang tua kandungnya yang bernama Lutfian Azhary dan 1
"-'i•!
·. (/ i1'omas Danang Widiarso telah meninggal dunia; 1: ...,.,:.:- _..J -~: Menimbang, bahwa berdasark~n keterangan Pemohon dan ki;terangan dua orang
..,.,.,-:'.>-' · ~ -~
saksi serta dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan dalam p•,rkara ini ditemukan fakta..fakta sebagai berikut : Bahwa telah menikah Lutfian Azhary dengan Thomas Danang Widiarso dan telah dikarunia seorang anak bernama Olav·Aldaffi Arieltama; Bahwa Lutflan Azhary menikah kembali dengan Zakaria ; Bahwa Lutflan Azhary telah meninggal dunia pada tanggal 6 Desember 2004; Bahwa anak Olav Aldaffi Arieltama Saat ini berada dalam pengawasan dan pengasuhan Pemohon {Diana Azhary) se/aku adik kandung almarhumah Lutfian Azhary. Bahwa Pemohon {Diana Azhary) seorang karyawati tetap pada PT.Metropolitan Kentjana. Tbk; Bahwa Pemohon (Diana Azhary) saat ini belum menikah (single parent) Bahwa Pemohon beragama Islam, seakidah dengan anak tersebut;
Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mengkonstatir dan memgkualifisir perkara ini akan mempertimbangl
Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan penjelasan p:;isal 49 huruf (a) poin ke
20 Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006 tentang Perubahan alas Undang-Undang Nomor.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Jakarta Pusat berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam; Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-13 akta kelal1iran Olav Aldaffi Arieltama dihubungkan dengan bukti P-19 Akte Cerai Lutfian Azhary dengan Thomas Danang Wldiarso dan bukti P-20 surat keputusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat nomor: 015/Pdt.G/2003/PAJP te.rbukti bahwa Olav Aldaffi Arieltama adalah anak kandung dari pasangan isteri dan suami Lutfian Azhary dan Thomas Damrng Widiarso dan keduanya
-~.. :~:.}~.-telah bercerai;
·.·-.,.,)_...1..:':\·l:,,;(, Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-7 surat keteran1ian kematian Luffian ,. :\ ' C~B~i1y ~-:.: ary dan P-6 surat keterangan kematian Thomas Danang Widiarso terbukti bahwa . . "·"-::.i•:
:"·11 . etlua orang tua Olav Alclaffi Arieltama telah meningga dunia;
. "·:",···'~
·.' ...•·)J'.JjJ
Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9 surat keterangan Psikolog, P-11 Surat
"::"":.'.).Keterangan Catatan kepolisian, bukti P-15 surat pernyataan Pemohon , bukti P-16 surat
~,pernyataan A:thary Jalin sebagai orang tua Pemohon dan Yustinus Kasminto sebagai ,..._ .;1~):\rang tua Thomas Danang Wicliarso, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon pada
~.;J,~ ~~at meninggalnya almarhumah Lutfian Azhary dan Thomas Danang Widiarso telah <:0: ~~rtindak selaku pihak yang cakap mengasuh dan merawat Olav J\ldaffi Arieltmia dan .,j;',f ''rkelakuan baik ; . -
rf' ,;{
,,·"''.. /'
Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di alas bahwa tujuan utama pengangkatan anak tidak lain adalah kepentingan perlindungan atau kesejahteraan anak itu sendiri, sehingga diharapkan setelah anak lersebut menjadi anak angkat keadaan , nasib dan masa depannya akan lebih baik, lebih terjamin, lebih sehat dan lebih sejahtera baik dari segi fisik-jasmani, mental-spiritual, ekonomi maupun oocial dan berdasarkan keterangan dua orang saksi dipersidangan bahwa anak yang bernama Olav Aldaffi Arieltama kedua orang tuanya telah rneninggal dunia, dan saat ini yan!J bertanggung jawab terhadap anak tersebut adalah Pemohon semata-mata dilakukan demi kepentingan kesejahteraan anak sebagaimana dilegaskan dalam pasal 12 ayat (1) UU No.4 Tahun ·1979 tentang Kesejahteraan Anak jo. Pasal 1 ayat (2), pasal 3 dan Pasal 3SI ayat (1) UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anal<; Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 KTP an. Pemohon ,dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi yang saling bersesuaian bahwa Pemohon adalah seorang wanita yang belum terikat perkawinan yang sah (single parent) dan berdasarkan bukti P-10 Pemohon bekerja
sebagai karyawati pada PT.Metropolitan Kencana
Tbk dengan
penghasilan tetap, seagama I seakidah dan pada saat meninggalnya almarhumah Lutfian Azhary dan almarhum Thomas Danang Widiarso telah melaksanakan dan bertanggung jawab alas anak mereka yang bernama Olav Aldaffi Arieltarna dalam rangka memberi kasih sayang, nafkah, pendidikan dan keperluan lainnya dan hal ini t13lah berjalan baik sebagaimana yang dikehendaki firman Allah SWT dalani surah:
Yang artinya : ... dan barang siapa yang memelihara kehidupan seseorang manusia maka seolah-olah memelihara kehidupan manusia seluruhnya; (Q.S.al-Maidah ayat 32) ' • I ' I~J I' L._.i,' .,,(J
, ' ~ ., , ~.c...•:
•' .-.
;J"->- i........., ,·\ (I'~'· 0 , '-'
Yang artinya : dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, ~i~
.... ., anak yatim dan orang-orang yang ditawan (Q.S.Al-lnsan ayat 8)
;M':(~\
Menimbar.g, bahwa berdasall
0'::1.. per;::·ohonan ~/
... ) .if~:j nama
'
I
Pemohon untuk ditetapkan sebagai orang tua angkat clari seorang anak yang
Olav Aldaffl Arieltama dapat dikabulkan sesuai dengan ketentuan pasal
r~~etentuan pasal 171 (h) KHI jo. Surat Edaran Mahkamah ~gung R.I. Nomor 6 Tahun 1983
:tr.-, ··;{entang Penyempurnaan SEMA R.J. Nomor: 2 Tahun 1979 JO. Pasal 39 ayat (3)
UU Nomo1
~-~:..''·/ -~
'\23 .Tahun 2002;
' \
.. )
..:~
'>
\ 7 ::
Menimbang, bahwa dengan telah ditetapkannya Pemohon sebagai orang tua ;mgkat
·;:?~~;~eorang anak yang bernama Olav Aldaffi Arieltama, Majelis Halcim perlu menguraikan ..·~· .S?}~ huku~ yang harus dipedomani Pemohon selaku orang t~~ angkE1t sebagai beriku! : ..../,,;
Mernmbang, bahwa pengangkatan anak sama sekail bdak menyebabkan putusnya
hubungan nasab anak tersebut dengan orang tua kandung dan saudara kandungnya dan orang tua angkat sama sekali tidak dibenarkan memutuskan nasab si anak dengan orang tua kandungnya dengan jalan menutup-nutupi atau menyembunyikan atau tidak mau memberitahukan perihal asal-usul orang tua kandung dari anak tersebut hal ini sesuai dengan ketentuan penjelasan pasal 12 ayat (1) UU nomor : 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak jo Pasal 39 ayat (2), pasal 40 ayat (1) dan (2) UU Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas anak angkat tidak dibenarkan memakai nama orang tua angkalnya dibelakang namanya. Demikian juga orang tua angkat lidak dibenarkan memakaikan namanya sebagai bin I binti dali anak angkatnya. Larangan tersebut dinyatakan dengan tegas dalam Al-Qur'a surah Al-Ahzab 4 dan 5;
'01:i·~
~~·
~ ~~:?\
!;t<JiSe~<:io i...f'--JI ,<'Ja
denga~
°'.enj~~ika~
: (Diperintahkan yang demikian karena) Allah tidak seka·li·k.ali ang mempunyai dua hati dalam rongga dadanya; dan la trdak me111ad1kan 1sten-1sten
g .' amu "zlhar" kan itu sebagai ibu kamu; dan la juga tidak menjadikan anak-anak angkat
~..':.:;,.$Jf ,sebagai anak kamu Sۥndiri. Segala yang kamu dakwakan mengenai perkara-perkara)
~-:=1,ang tersebut itu nanyalah perkataan kamu dengan mulut kamu sahaja. Dan (ingatlah} Allah
~1'nerangkan yang benar dan Dia lah jua yang memimpin ke jalan yang betul. (4) Panggilah
\:') all~kanak angkat itu dengan ber"bin"kan kepada bapa-bapa mereka sendiri; cara itulah
·2~1~;/ebih adil di sisi Allah. Dalam pada itu, jika kamu tidal< mengetahui bapa-bapa mereka, ~
·111~~ panggilah mereka sebagai saudara-saudara kamu yang segama dan sebagai "maula-
_.'\Jayfa" ,~
kamu. Dan kamu pula tidak dikira berdosa dalam perkara yang kamu tersilap
>,·:· melakukannya, tetapi
-
(yang dikira berdosa itu ialah perbuatan) yang disengajakan oleh hati
kamu melakukannya. Dan (ingatlah Alla~ Maha Pengampun, lagi Maha Mengasihani. (5) (AlAhzab: 4 & 5) Menimbang, bahwa antara orang tua angkat dalam hal ini Pemohon dengan anak angkat dan saudara angkat tidak mempunyai hubungan darah, mereka dapat tinggal serumah tetapi harus menjaga ketentuan mahram dalam hukum Islam yakni dengan tidak dibolehkan melihat aural dan berkhalwat tetapi dalam hal ini Pemohon selaku bibi (adik dari ibu anak yang bernama Olav Aldaffi Arieltama) maka harus diperhatikan ketentuan pasal 39 Kompilasi Hukum Islam (KHI); Menimbang, bahwa anak angkat tidak saling mewarisi dengan orang tua angkat dan saudara angkatnya, dan sesuai dengan ketentuan pasal 209 Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa orang tua angkat yang tldak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyakbanyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkatnya. Sebaliknya anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang lua angkatnya; Menimbang, bahwa mengenai petitum Pemohon lainnya untuk memerintahkan Kantor Catalan Sipil di Jakarta agar menerbitkan Akta Kelahiran baru atau membuat catatan pinggir atas nama Olav Aldaffi Arieltama, dan memerintahkan kepada perusahaan lempat Pemohon bekerja agar mencantumkan diakuinya Olav Aldaffi Arieltama sebagaimana anak 3ngkat Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum tersebut adalah masalah administrasi dan
sesuai dengan SEMA R.I. nomor 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan SEMA RI. Nomor 2 Tahun 1979, permohonan Pemohon tersebut ditolak; Menimbang, bahwa sesuaf dengan keten\uan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ; Mengingat segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan serta dalildalil syar'ie yang berkaitan dengan perkara ini; MENGAOILI 1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
2. fy1enetapkan Pemohon (Diana Azhary) sebagal orang tua darl seorang anak yang bernama Olav Jl.ldaffi Arleltama;
3. Menolai< permohonan Pemohon selebihnya;
4. membebankan Pemohon untuk membayar blaya perkara ini sebesar Rp.81.000,(delapan puluh satu ribu rupiah); Oemikianlah dijatuhkan putusan ini dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama di Jakarta Pusat pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2007 M, bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1428 H, oleh kami Elvin Nallana,S.H.,M.H. s13bagai Hakim Ketua, Drs.Abdurrahim,M.H. dan Ors.Faizal Kamll,S.H.,M.H sebagai Hakim Anggota putusan mana pada hari itu juga diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut yang dihadiri oleh Ors.All Usman Hasibuan S.Hi. sebagai Panitera Pengganti serta pihak Pemohon ; Ketua Majelis,
Ttd Elvin Nallana,S.H.,M.H. Hakim Anggota,
Hakim Anggota,
Ttd
Ttd
Drs.Abdurrahim,M.H.
Drs.Faizal Kamil,S.H.,M.H Panitera Pengga~ti,
Ttd Ors.All Usman Haslbuan S.Hi. ;:;<7rincian biava oerkara :
1. Panggilan 2. Meterai Jumlah
Huda,SH.
Rp 75.000,00 Rp 6.000,00 Rp 81.000,00
DATA WAWANCARADIPENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT
I. Bagaimana menurut bapak mengenai Anak Angkat ? Jawaban: Menurut saya anak angkat adalah anak yang diangkat oleh orang lain untuk dijadikan anak sendiri tanpa menisbatkan nasab dan dalam ha! pemeliharaan baik pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya berpindah
tanggcng
jawabnya
kepada
orang
yang
tehh
mengangkatnya.
2. Dimana diaturnya ? Jawaban: Mengenai dasar huknm pengangkatan anak diatur dalam UU No. 3 Tahun 2006 pasal 49 huruf a dan UU RI nomor 23 Tahun 2002 yaitu bah VIII pasal 39 ayat 3.
3. Apabila seorang ingin mengangkat anak, bagaimana prosesnya ? Jawaban: Proses atau prosedur pengangkatan anak di Pengadilan Agama sama saja dengan prosedur beracara pada perkara-pt:rkara yang laim1ya dari mulai cara mengajukan permohonan, pemanggilan, pembuktian, dan lain sebagainya.
4. Bagaimana proses pembuktiannya?
Jawaban:
Begitu pula dengan proses
pembuktian,
berbicara mengenai
pembuktian sudah pasti di depan majelis hakim pemohon hams dapat membuktikan pembuktian yang dapat meyakinkan majelis hakim, baik itu pembuktian dengan alat bukti tertulis, pembuktian dengan saksi, atau lain sebagainya.
5. Dimanakah letak perbedaan antara Pengadilan Agama dart Pengadilan Negeri dalam menyelesaikan masalah pengangkatan anak ? Jawaban: Perbedaan antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri yaitu di dalam Peugadilan Agama sudah jelas khusus bagi orang-orang yang beragama Islam sedangkan dalam Pengadilan Negeri itu bagi non Muslim.
6. Bagaimana sistem pengangkatan anak/adopsi menurut Pengadilan Agama pasca UU No. 3 Tahun 2006 ? Jawaban: Berbicara mengenai sistem pengangkatan anak di Pengadilan Agama, apabila adanya permohonan pengangkatan anak, menurut saya sudah sistematis dan dilakukan sesuai dengan jalur beracara dalam persidangan, artinya jika seseorang ingin mengangkat anak pertama harus mengajukan dahulu ke Pengadilan dan sesuai dengan prosedur beracara.
7.
Pemahkah terjadi masalah dalam permohonan pengangkatan anak di Pengadilan Agama Jakarta Pusat ? Jawaban: Belum pernah, masalah pengangkatan anak ini adalah merupakan fenomena baru di lingkungan Peradilan Agama klmsusnya Pengadilan Agama Jakarta Pusat, oleh karena itu , maka perkara no: 09 I Pdt. P I 2007 I PA. JP. adalah perkara pertama yang masuk di Pengadilan Agama Jakarta Pusat ini.
8. Apakah anak angkat memiliki hak waris? Jawaban: Anak angkat tidak mendapatkan ha!< waris dari orang tua angkatnya, kalaupun dapat itu bukan termasuk warisan, akan tetapi itu termasuk wasiat wajibah.
9. Berdasarkan apa hakim memutuskan perkara no: 09 I Pdt. PI 2007 I PA. JP. Di Pengadilan Agama Jakarta Pusat tentang pengangkatan anak ? undang-undang perlindungan anak. Jawaban: Adapun hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat memutus perkara: 09 / Pdt. P I 2007 I PA. JP. itu berdasarkan undang-undang
110.3
tahun
2006 tentang perluasan wewenang peradilan agama tepatnya pasal 49 huruf a poin 20, undang-undang no. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak pasal 39 ayat (3), dan undang-m1dang no. 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak pasal 12 ayat (1).
I 0. Apakah ada pertimbangan-pertimbangan dari majelis hakim sendiri mengenai perkara no: 09 I Pdt. P I 2007 I PA. JP.? Jawaban: Majelis hakirn memutus perkara ini berdasarkan pertirnbangan, yaitu diantaranya: Pertama:
orang yang mengangkat anak haruslah
beragama Islam, seaqidah dengan anak yang diangkat. Kedua: pengangkatan anak tidak sama sekali mengakibatkan putusnya nasab dengan orang tua kandungnya, dan orang tua angkat sama sekali tidak dibenarkan memutuskan nasab si anak dengan orang tua kandungnya dengan jalan menutup-nutupi atau menyembunyikan atau tidak mau memberitahukan perihal asal-usul orang tua dari auak tersebut. Ketiga: anak angkat tidak dibenarkan memakai uama orang tua angkatnya dibelakang namanya, demikianjuga sebaliknya orang tua angkat tidak dibenarkan memakaikan namanya setelah bin/biit1ti dari nama anak angkatnya. Keempat: antara orang tua angkat dengan anak angkat dan saudara angkat tidak mempunyai hubungan darrah, mereka dapat tinggal serumah tetapi harus menjaga ketentuan mahram dalam hukum Islam yaitu diantaranya dengan tidak dibolehkan melihat aurat dan berkhalwat. Kelima: anak angkat tidak saling mewarisi dengim orang tua angkat dan saudara angkatnya.
11. Setelah terjadinya proses pengangkatan anak mengenai perkara no: 09 I Pdt. P I 2007 I PA. JP. Apakah akai1 berakibat terhadap harta ·vvarisan anak angkat tersebut? Jawaban: Setelah terjadinya proses pengangkatan anak tentang perkara tersebut, anak angkat tidak akan berakibat mendapatkan harta warisan dari orang tua angkatnya, karena hakim Pengadihm Agama memutuskan perka"a tersebut berdasarkan hukum Islam dan undang-undang yang berlaku dan dalam Islam bahwa analc angkat tidak akan mendapatkan harta warisan, karena anak angkat bukan salah satu sebab mendapatkan harta warisan.
12. Bagaimana status dan kedudukan anak angkat setelah terjadinya hukum yang tetap di Pengadilan Agama Jakarta Pusat mengenai perkara no: 09 I Pdt. P / 2007 I PA.JP.? Jawaban: Setelah terjadinya hukum tetap di Pengadilat1 Agama Jakarta Pusat mengenai perkara no: 09 I Pdt. P / 2007 I PA. JP. Anak angkat bukan merupakan anak drui orang yang mengangkat tersebut, akan tetapi anak angkat tersebut tetap anak dari orang tua yang telah melahirkan si anakitu.
PENGADILAN AGAMA JAKAliTA PUSAT JL. K.H. MAS MANSYUR I JL. H. AWALUDDIN 1112 TELi>. 021-31927910 TANAH ABANG-JAKARTA PUSAT 10230
SURAT KETERANGAN Nomor: W9.A1/1092/PB.OO/V/2008
Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat berdasarkan surat Dekan Fakultas Syali'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Nomor : i.Jn.01/F4/KM.00.02/2800/2008 tanggal 25 April 2008, dengan inl menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut di bawah ini :
Na ma
Dede Syahri
NPM
1040944201461
Telah melakukan wawancara untuk menyusun skripsl dengan judul "Tlnjauan Hukum
Fiqih dan Positif tentang masalah Adopsi dan Implikasinya terhadap Harta Warisanu pada tanggal 29 April 2008 di Pengadilan Agama Jakarta IPusat serta telah menerima data/bahan-bahan yang diperlukan.
Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunal
Jakarta, 23 Mei 2:008
An. KETU A, I
Z, ;
<
DEPARTEMEN AGAMA RI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) · SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA . FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
.Juanda No. 95 Ciputat ·Jakarta 15412 -
Telp. (62-21) 74711537 Fax. (62-21) 7491821 Website: www.u.injkt.ac.i
No. : ES/PP.042.2/ !X/2007 Lamp Ha 1· : Mohon Kcscdiaan Mcnjadi Pembimbing Skdpsi
Jakarta, 23 Nopember 2007
Kepada Yang Terhormat Kan1arusdiana, S.Ag, MH
Dosen Fakultas Syariah dan Hukqm UIN Jakarta Di. JAKARTA Assa/amu 'alaikum Wi'. Wb. Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN SyarifHidayatu!lah Jakarta mengharapkan kesediaan saudara untuk l't'mjadi pembimbing skripsi mahasiswa: Nama NIM · ~ Program Studi · .Konsentrasi :Judul Skripsi
: Dede Syahri : 104044201461 : Ahwal Syakhsiyyah : Administrasi Keperdataan Islam : Kewenangan Pengadilan Agama &ilam Mengatasi Masalah Adopsi dan Implikasinya Terhadap Haita Warisan Pasca UU No. 3 tahun 2006 (Allalisis Putusan· Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 09/.l'dt.P/2007/PA.JP) ·
Beberapa ha! yang dapat dipertimbangkan adalah sebagai berikut : I. Topik bahasan dan outline bila dianggap perlu dapat ·dilakukan perubahan dan penyempurnaan. . 2. Teknik penulisai1 agar meruju!< kepada buku "Pedoman Penulisan Kmya Jlmiah di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta". Demikian atas kesediaan saudara kami ucapkan terima kasih. Wassa/a-nua/aikum Wr. Wb.
Tembusan disampaikan dengan hormat kepada: I. Kasubag Akademik & Kemahasiswaan Fakultas Syariah dan Hukun1 2. Sekretaris Prodi Ahwal Syakhshiyyah 3. Arsip
·.·1·.'. ·.··.·.'.·.
! f
PENETAPAN NOMOR : 01/PDT.P/2007/PN.JKT.PST. "'DEMI KE.ADii.AN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang memeriksa dan iengadili perkara Perdata, dalam tingkat pertama telah 1emberikan keputusan sebagai berikut dibawah ini >erhubungan dengan adanya surat permohonan dari :---------Mll.RKENDA dan SUDARSI!i,
W'arganegara Indonesia, keduaduanya adalah suami istri bertempat tinggal° di Jl. Kp.Rawa Selatan, Rt.15., Rw.04, No.25 Johar .Jakarta Pusat 10260, yang selanjutnya disebut sebaga.i Para
PEMOliON ;------------------------------------··--------
engadilan Negeri tersebut;--------------------------·-----etelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;----·-----etelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;·-----TENTAUG DUDURNYA l?ERKARA Menimbang, bahwa permohonan didalam surat ermohonannya tertanggal 28 Desember 2006, yang telah idaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ada tanggal 02 Januari 2007, dibawah register Nomor 01/PDT. P /2007 /PN. JKT. PST., yang berbunyi -.?ebagai berikut: Menimbang, bahwa didalam persidangan Para l?emohon elah didengar keterangannya sebagai beri kut: ------·--------1.
2. 3. 4.
5.
G.
Bahwa para pemohon adalah suami istri yang syah, yang telah 'menlangsungkan pernikahan di Jakarta, pada tanggal 11 Desember 1993, sesuai dengan kuU.pa.n Akta Nikah yang dikeluarkan oleh kantor urusan agama, Kecamatan Menteng Nomor: 685/48/XII/1993; Bahwa sejak pernikahan para pemohon hingga saat ini, para pemohon belum di karuniai seorang anak; Bahwa Dokter tel ah memberi obatan penyubur dan Vitamin kepada Sudarsih, namun diusahakan lebih dari 7 (tujuh) Tahun, berobat tidak juga membuahkan hasil; Bahwa sebagai wanita, pemohon Sudarsih sangat mendambakan memiliki dan mengasuh seorang anak. Oleh karena itu untuk mewujudkan keinginannya berniat untuk mengangkat (mengadopsi) SEORANG ANAK PEREMPUAN YANG BERNAMA Nabila Al Falisa, lahir di Bekasi 23 Agus'::us 2005; Bahwa para pemohon sang at senang dengan adanya tawaran kaka kandung yang pada saat itu masih dalam kendungan. Para pemohon berjanji dengan sungguhsungguh akan mengurus anak tersebut dan menginginkan untuk di rawat serta ditingkatkan kwalitas hidupnya; Bahwa akhirnya para pemohon dengan bE>rbagai pertimbangan dan persetujuan keluarga kedua belah pihak memutuskan untuk mengurus proses adopsi melalui jalur hokum, sebab anak yang diadopsi diharapka.n memounvai kekuatan hoknm v;rna Hrih:
•
7.
Bahwa sebagai bukti Kakak Kandung, M.Bahroni itu menyetujui dan ikhlas anaknya diangkat sebagai anak (adopsi) oleh para pemohon, maka kakak kandung telah membuat dan menanda tangani surat penyerahan hak asuh anak, pada tanggal 29 Agustus 2006; 8. Bahwa untuk tujuan itu pula para pemohon telah mengajnkan Rekomendasi Privat Adopsi kepada Dinas Bina Mental Spiritual dan kesejahteraan social dan telah mendapatkan laporan kunjungan rumah/terlampir; 9. Bahwa permohonan pengangkatan anak oleh para pemohon ini juga didasari oleh hal-hal sebagai berikut:··----- Bahwa para pemohon mengangkat Nabila Al. Falisa dalam rangka membantu kehidupan rumah tangga M.Bahrcmi dan Hartinawati yang tidak mampu terutama untuk membiayai pendidikan anak-anak mereka; Bahwa untuk kasih sayang para pemohon t<;rhadap Nabila Al. Falisa t<;lah di tunj u k oleh para pemohon ·sejak lahir dalam asuhan sampai sekarang; 10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas adalah sangat beralasan apabila Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menetapkan para pemohon sebagai orang tua angkat dari anak yang bernama Nabila Al.Falisa; Bahwa berdasarkan uraian tesebut diatas, maka para pemohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berkenan untuk menetapkan:-----------------------------------1. Mengabulkan permohonan para pemohon tersebut diatas;
2.
. 3.
Menyatakan menurut hukum anak perempuan yang bernama:Nabila Al. Falisa yang ···1ahir di Bekasi 23 Agustus 2005, anak dari pasangan M. Bahroni dan Hartinawati adalah sebagai anak angkat yang sah dari. suami istri Markenda dan Sudarsih dengan akibat hukumnya; Menetapkan biaya menurut hukum;
Menimbang, bahwa dalam rangka menguatkan dalil permohonan Pemohon telah mengajukan surat bukti :l'otocopy yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah be1:materai cukup yai tu :-------------------------------------··--·-----1. Bukti P-1
Kartu Tanda Penduduk· Pemohon atas nama: Markenda dan Sudarsih; -------------··------
2. Bukti P-2
: Kartu Keluarga WNI atas nama Markenda ter tanggal 23 September 1994;---------·-------
3. Bukti P-3
Surat Kutipan Akta nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Menteng, .Jakarta Pusat;
4. Bukti P-4
Surat Keterangan pihak keluarga tentang motif pengangkatan anak tanggal 29 .~gustus 2006;
5. Bul:ti P-5
Surat Penyerahan hak asuh anak, tanggal 29 Agustus 2006;-----------------------------
'· Bukti P-6
: Surat Akta Kelahiran atas nama NABI'LA AL. FALISA,tertanggal 5 September 2005;-------
Bukti P-7
Kartu Tanda Penduduk WNI orang tua kandung NABILA AL. FALISA, atas nama M.Sahroni dan Kurtina;----------------------------------
Menimbang, bahwa didalam persidangan juga telah lidengar keterangan saksi yaitu : M. ROSID dan SITI AMINAH •ang telah memberikan keterangan sebagai berikut:---------Bahwa saksi adalah orang tua dari Pemohon dan saksi mengetahui kalau Riska Maharani ?Udah di Ad<:>psi oleh Pemohon sejak tahun 2004;----------------------------Bahwa benar saksi tahu kalau orang tua kandung NABILA AL.FALISA sudah membuat surat pernyataan bahwa anaknya sudah diserahkan kepada Pemohon; --------------·-------Bah;·a saksi adalah kakak kandung dari Pemohon dan mengetahui Pemohon mengangkat anak dari kelu.arganya sendiri;---------------------------------------------Bahwa benar menurut pengamatan saksi kalau anak tersebut sudah dekat dengan orang tua angkatnya dan sudah seperti orang tua kandungnya diasuh ,dengan penuh kasih sayang; -----------------------.,..------:...-----·-----Bahwa benar saksi mengetahui keadaan ekonomi Pemohon sudah cukup dan mampu mengasuh anak; ---------·---·-----Bahwa benar saksi tahu Pemohon menikah pada t:anggal 11 Desember 1993 di Jakarta Pus at;--------------·---·----Bahwa benar orang tua kandung NA.BILA AL. FALISJl. adalah kakak kandung dari Pemohon;--------------------·------Bahwa saksi sebagai Kakak Pemohon sangat mendukung sekali Pemohon mengangkat: anak dan dari orang tua kandung knrang. memungkinkan;-----'------------·--·------Bahwa saksi mengetahui kalau orang tua kandnng NABILA AL. FALISA sudah mempunyai 3 ( tiga) orang anak yang masih dibawah umur;-----------------------------·------Menirnbang, bahwa selanjutnya para pemohon memohon keputusan;------------------------------------------------Menimbang, bahwa untuk mempersingkat dari pada uraian keputusan ini, perhatikanlah segala sesuatunya yang telah terjadi didalam pemeriksaan perkara ini, sebagimana yang tercantum didalam berita acara persidangan, dianggap seluruhnya telah tercantum didalam keputusan ini;----------
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan P•=mohon alah sebagai terurai diatas;------------------------·----Menimbang, bahwa Pengadilan akan memperti:mbangkan akah permohonau pengangkatan anak yang diajukannya dapat kabulkan;-----------------------------------------------Menimbang, bahwa untuk itu akan dipertimbangkan hall sebagaimana terurai beri kut: ----------------------·----Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang beri tanda bukti P-1 sampai dengan P-7 serta dihubungkan ngan keterangan saksi-saksi tersebut diatas terbuktilah kta-fakta sebagai berikut :--------------·------------·----1.
2.
3.
4.
5.
Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang telah menikah dengan Sudarsih sejak tanggal 11 Desember 1993 dan tidak dikaruniai anak;----------·------------·-----Bahwa Pemohon bersama istrin~·a mempunyai kesanggupan dan telah memelihara dan menyayangi anak angkatnya yang bernama NABILA AL.FALISA sejak tanggal 29 Agustus 2006;-------------------------------------------------Bahwa Pemohon telah menerima secara nyata peny•:irahan anak tersebut dari kaka kandung Pemohon, dan P•:imohon sangat sayang karena selama ini telah dianggap s•=bagai orang tua kandung sendiri;----------'~---------·--·-----Bahwa Pemohon sudah mempunyai pekerjaan dan penghasilan serta tempat tinggal yang tetap, yan•J mana menurut pertimbangan Pengadilan Negeri, berdasarkan ukuran normal dapat memenuhi kehidupan dan kesejah;teraan bagi anak tersebut, serta terjamin hari depannya dengan Adopsi ini; ---------------------·-·----Bahwa Pemohon menurut hasil penelitian dari :suratsurat bukti yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-7 tersebut diatas telah memenuhi syarat-syarat untuk mengangkat ana k; --------------------------------·------
Menimbang, bahwa pengangkatan anak menurut undang.dang No, 23 Tahun 2002 Pasal 39 menetapkan bahwa ,ngangkatan anak dilakukan untuk kepentingan terbaik bagi 1ak dan tidak memutuskan hubungan darah antara anak dengan ·ang tua kandungnya;--------------------------------.C----Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut .atas menurut pengadilan beralasan hukum untuk mengabulkan 1rmohonan perr.ohon tersebut; --------------·----------------Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon .kabulkan maka biaya permohonan ini dibebankan padanya;--Mengingat Undang-undang No.23/2002 tentang irlidungan anak beserta peraturan hukum la:i.n yang irsangkutan;---------------------------------------·-------
M E N E T A P K A N:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon;----------------------2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh ( Pemohon MARKENDA dan SUDARSIH, terhadap anak per1lmpuan! yang bernama : NABILA AL.FALISA;----------------------
3. Membebankan bi a ya permohonan ini kepada P1lmohon sebesar Rp.300.000.-(tiga ratus ribu rupiah);--------Demikian
diputuskan pada hari Senin, Tangg•m.l. 08 dan pada hari itu· juga diucapkan dimuka rsidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh k:ami : lQ{ASAU.SH.Mll., Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, rrgan dihadiri oleh Pemohon dan dibantu oleh J?anitera rrgganti MARY.ll!rr .SH.,;-------------"----------------··-··---ciuari
2007,
!UTERA J?ENGGP.NTI,
MARYAT .SB.
aya-biaya ~aterai
Redaksi 1\.dministrasi ?anggilan
Rp. Rp.
6.000.3.000.Rp. 50.000.Ro. 241.000.Rp. 300.000.-
HAKIM
KETUA
tsb,
