KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 04 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PERILAKU BAGI PELAKSANA KHUSUS DAN PETUGAS PENERIMA LAPORAN MASYARAKAT, VERIFIKASI, ANOTASI, PEMANTAUAN, PERSIDANGAN, PEMERIKSAAN, DAN INVESTIGASI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA, Menimbang
:
a.
bahwa untuk menjaga citra dan martabat Komisi Yudisial dalam melaksanakan tugas wajib
berpedoman
Pelaksana Laporan
pada
Khusus
dan
Masyarakat,
Pemantauan,
Pedoman
Perilaku
Petugas
Penerima
Verifikasi,
Anotasi,
Pemeriksaan
dan
Investigasi
Komisi Yudisial; b.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,
perlu menetapkan
Peraturan Sekretaris Jenderal tentang Pedoman Perilaku
Pelaksana
Penerima
Laporan
Anotasi,
Khusus
dan
Masyarakat,
Pemantauan,
Petugas Verifikasi,
Persidangan,
Pemeriksaan, dan Investigasi; Mengingat
:
1.
Pasal
24B
Undang–Undang
Dasar
Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; 2.
Undang–Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 22
Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 89,
Tambahan
Lembaran
Indonesia Nomor 4415);
Negara
Republik
3.
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74);
4.
Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2012 tentang Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial;
5.
Peraturan Komisi Yudisial Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengawasan Hakim;
6.
Peraturan Komisi Yudisial Nomor 4 Tahun 2013 tentang
Tata
Cara
Penanganan
Laporan
Masyarakat; 7.
Peraturan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik
Indonesia
Nomor
1
Tahun
2011
tentang Kode Etik Pegawai Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia.
MEMUTUSKAN: Menetapkan
: PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL TENTANG PEDOMAN PERILAKU PELAKSANA KHUSUS DAN PETUGAS PENERIMA LAPORAN MASYARAKAT, VERIFIKASI,
ANOTASI, PEMANTAUAN, PERSIDANGAN,
PEMERIKSAAN, DAN INVESTIGASI BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan: 1. Komisi Yudisial selanjutnya disebut Lembaga adalah lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2. Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial, selanjutnya disebut Sekretaris Jenderal, adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.
3. Pelaksana Khusus adalah Tenaga Ahli yang ditunjuk oleh Ketua, Wakil Ketua atau Sekretaris Jenderal untuk melakukan verifikasi, anotasi, pemantauan, pemeriksaan dan/atau investigasi. 4. Petugas adalah pegawai Komisi Yudisial yang ditunjuk oleh Sekretaris Jenderal dalam hal ini Kepala Biro untuk melakukan tugas penerimaan laporan masyarakat, verifikasi, anotasi, pemantauan, persidangan, pemeriksaan dan investigasi. 5. Kepala Biro adalah Kepala Biro Pengawasan Perilaku Hakim atau Kepala Biro Investigasi. 6. Pelapor adalah orang perseorangan, kelompok orang, badan publik, badan hukum, korporasi atau lembaga swadaya masyarakat yang berdomisili di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia yang melaporkan kepada Komisi Yudisial tentang dugaan pelanggaran Pedoman perilaku petugas dan Pedoman Perilaku Hakim. 7. Terlapor adalah hakim yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. 8. Pihak yang berkepentingan adalah pemohon, pelapor, terlapor dan pihak lain terkait. 9. Saksi adalah seseorang yang mengetahui, melihat, dan mengalami sendiri atas suatu pelanggaran Kode Etik dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. 10. Ahli adalah seseorang yang memiliki keahlian khusu tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu laporan dan/atau informasi untuk kepentingan pemeriksaan. 11. Klarifikasi adalah keterangan yang disampaikan oleh Pelaksana Khusus dan/atau Petugas berkaitan dengan dugaan pelanggaran pedoman perilaku. BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP Pasal 2 Peraturan ini bertujuan untuk menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas pelaksana khusus dan petugas laporan
masyarakat,
verifikasi,
dalam melakukan penerimaan
anotasi,
pemantauan,persidangan,
pemeriksaan dan investigasi. Pasal 3 Peraturan
ini berlaku bagi
Pelaksana Khusus dan Pegawai pada Biro
Pengawasan Perilaku Hakim dan Biro Investigasi
BAB III NILAI-NILAI DASAR Pasal 4 Pelaksana Khusus dan Petugas wajib menerapkan nilai-nilai dasar sebagai berikut : a. integritas, yaitu sikap, perilaku, dan jujur terhadap diri sendiri dan lingkungan, bersikap objektif dalam menghadapi permasalahan. b. profesional, yaitu berpengetahuan luas dan berketerampilan tinggi sehingga memiliki kompetensi handal dan berkomitmen memberikan hasil terbaik. c. transparan, yaitu setiap pelaksanaan tugas dapat terukur dan dapat dipertanggungjawabkan serta senantiasa dievaluasi secara berkala dan terbuka. d. religius, yaitu berkeyakinan bahwa setiap tindakan yang dilakukan berada di bawah pengawasan Tuhan Yang Maha Mengetahui, dan mengawali setiap tindakan selalu didasari niat sehingga apa yang dilakukan harus lebih baik dari sebelumnya. e. produktif, yaitu mampu bekerja secara sistematis, terarah, dengan orientasi hasil kerja yang berkualitas sesuai dengan standar kinerja yang telah ditetapkan dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara efektif dan efisien serta dapat dipertanggungjawabkan. BAB IV KEWAJIBAN DAN LARANGAN Bagian Kesatu Kewajiban Pasal 5 Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Pelaksana Khusus dan Petugas wajib : a. menerapkan prinsip independen dan imparsial b. menerapkan prinsip kejujuran dan objektifitas; c. menerapkan prinsip kehati-hatian dan ketelitian; d. menjalankan pekerjaan sesuai tugas dan wewenangnya; e. menghormati, mempercayai dan dapat bekerjasama dengan baik; f. menggunakan sumber daya secara efisien, efektif dan ekonomis; g. mempunyai komitmen tinggi untuk bekerja sesuai dengan standar yang telah ditetapkan; h. menjaga dan menyimpan rahasia negara dan/atau rahasia jabatan;
Bagian Kedua Larangan Pasal 6 Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Pelaksana Khusus dan Petugas dilarang: a. menerima pemberian atau fasilitas dalam bentuk apapun baik langsung maupun
tidak
langsung
yang
diduga
atau
patut
diduga
dapat
mempengaruhi pelaksanaan tugas dan wewenangnya; b. menangani laporan apabila mempunyai hubungan keluarga, kelompok maupun pertemanan dengan pihak yang berkepentingan; c. memberikan nasehat hukum dalam kasus/perkara yang melibatkan pelapor; d. merangkap
jabatan
dan/atau
profesi
yang
menimbulkan
benturan
kepentingan dengan tugas dan wewenangnya; e. memberikan janji kepada pihak yang berkepentingan di luar tugas dan kewenangannya; f. menyalahgunakan data dan/atau informasi
yang berkaitan dengan
jabatan, tugas dan wewenangnya untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain; g. melakukan komunikasi atau mengadakan pertemuan atau suatu aktifitas dengan pihak yang berkepentingan untuk keuntungan pribadi atau kelompok; h. melakukan
intimidasi
atau
tekanan
kepada
para
pihak
yang
berkepentingan; i. melakukan hal-hal yang tidak terkait dengan tugas dan kewenangan untuk mendapatkan manfaat/keuntungan tertentu dari pihak-pihak yang terkait dengan penanganan laporan; j. merangkap jabatan sebagai advokat untuk beracara secara aktif di pengadilan atau jabatan lainnya yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dengan pelaksanaan fungsi dan kewenangan Komisi Yudisial; k. menyampaikan data dan/atau informasi yang diketahui, di dengar, atau didengarnya terutama berkaitan dengan tugas-tugasnya yang wajib dirahasikan kepada media massa maupun kepada pihak-pihak lain yang tidak berhak tanpa persetujuan dari pimpinan Komisi Yudisial.
BAB V PENGAWASAN DAN SANKSI Bagian Kesatu Pengawasan Pasal 7 Pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan ini dilakukan oleh; (1) pimpinan di setiap unit kerja; (2) rekan kerja; (3) masyarakat. Bagian Kedua Sanksi Pasal 8 (1) Petugas dan Pelaksana Khusus yang
melakukan pelanggaran terhadap
ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 dan Pasal
6
dikenakan
sanksi. (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. teguran lisan; b. teguran tertulis; c. pemberhentian sementara; d. pemberhentian tetap. (3) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi tambahan berupa pengembalian uang dan/atau barang dan fasilitas lainnya yang telah diperoleh secara tidak sah. (4) Sanksi yang dikenakan dalam peraturan ini tidak membebaskan petugas yang melakukan pelanggaran dari pengenaan sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Kode Etik Pegawai Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia. BAB VI TATA CARA PENYAMPAIAN DUGAAN PELANGGARAN PEDOMAN PERILAKU Pasal 9 (1) Dugaan terhadap pelanggaran Pedoman Perilaku dapat berupa aduan dan/atau temuan. (2) Setiap orang yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran pedoman perilaku oleh Pelaksana Khusus dan/atau Petugas dapat menyampaikan dugaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pimpinan unit kerja secara hierarki. (3) Penyampaian aduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tertulis atau secara langsung dengan menyebutkan pelanggaran yang dilakukan, bukti-bukti, dan identitas.
(4) Pimpinan unit kerja atau Sekretaris Jenderal wajib merahasiakan aduan dan identitas pengadu. BAB VII KLARIFIKASI Pasal 10 (1) Pimpinan unit kerja atau Sekretaris Jenderal dapat melakukan klarifikasi kepada Pejabat Pelaksana Khusus dan/atau Petugas yang diduga melakukan pelanggaran pedoman perilaku. (2) Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara lisan dan/atau tulisan paling lama 3 (tiga) hari sejak aduan dan/atau temuan disampaikan. (3) Pimpinan unit kerja dapat memberikan rekomendasi kepada Sekretaris Jenderal untuk mengajukan Petugas yang diduga melakukan pelanggaran terhadap pedoman perilaku
ke Majelis Kode Etik setelah melakukan
klarifikasi terhadap dugaan pelanggaran. (4) Sekretaris Jenderal dapat memberikan rekomendasi kepada Ketua Komisi Yudisial untuk mengajukan Pelaksana Khusus yang diduga melakukan pelanggaran terhadap pedoman perilaku ke Majelis Kode Etik Pelaksana Khusus setelah melakukan klarifikasi terhadap dugaan pelanggaran. (1) Penyampaian rekomendasi sebagaimana dimakasud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan paling lama 5 (lima) hari setelah klarifikasi. BAB VIII MAJELIS KODE ETIK Pasal 11 (1) Dalam hal pelanggaran pedoman perilaku dilakukan oleh Petugas dapat dibentuk Majelis Kode Etik. (2) Pembentukan, tugas, dan kewajiban Majelis Kode Etik dimaksud pada ayat (1)
diatur dalam
sebagaimana
Peraturan Sekretaris Jenderal
Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Pegawai Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia.
BAB IX MAJELIS KODE ETIK PELAKSANA KHUSUS Bagian Kesatu Pembentukan Majelis Kode Etik Pelaksana Khusus Pasal 12 (1) Dalam hal pelanggaran pedoman perilaku dilakukan oleh
Pelaksana
Khusus dapat dibentuk Majelis Kode Etik Pelaksana Khusus. (2) Ketua Komisi Yudisial membentuk Majelis Kode Etik Pelaksana Khusus untuk memeriksa dugaan pelanggaran pedoman perilaku yang dilakukan oleh Pelaksana Khusus. (3) Susunan Majelis Kode Etik Pelaksana Khusus terdiri dari 1 (satu) orang Ketua dan 2 (dua) orang anggota. (4) Majelis Kode Etik Pelaksana Khusus adalah anggota Komisi Yudisial Republik Indonesia yang dibantu oleh Sekretaris Jenderal bertindak sebagai sekretaris. (5) Sekretaris Jenderal dapat mendelegasikan kepada Pejabat Eselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial.
Bagian Kedua Tugas dan Kewajiban Pasal 13 Majelis Kode Etik Pelaksana Khusus mempunyai tugas dan kewajiban : a. melakukan panggilan secara tertulis kepada Pelaksana Khusus yang diduga melakukan pelanggaran terhadap pedoman perilaku. b. melakukan panggilan kedua kepada Pelaksana Khusus yang diduga melakukan pelanggaran terhadap pedoman perilaku paling lama 5 (hari) setelah panggilan pertama, apabila Pelaksana Khusus yang diduga melanggar pedoman perilaku tidak memenuhi panggilan pertama. c. memberi kesempatan kepada Pelaksana Khusus yang diduga melakukan pelanggaran pedoman perilaku untuk membela haknya. d. membuat keputusan atas dugaan pelanggaran pedoman perilaku dan menyampaikan
keputusan
kepada
Ketua
Komisi
Yudisial
untuk
menjatuhkan sanksi. e. menjaga kerahasian seluruh proses sidang Majelis Kode Etik Pelaksana Khusus.
Bagian Ketiga Sidang Majelis Kode Etik Pelaksana Khusus Pasal 14 (1) Majelis Kode Etik Pelaksana Khusus menetapkan waktu sidang paling lama14 (empat belas) hari setelah menerima rekomendasi dari Sekretaris Jenderal. (2) Pelaksana Khusus yang diduga melakukan pelanggaran pedoman perilaku wajib hadir dalam sidang Majelis Kode Etik Pelaksana Khusus dan tidak dapat diwakilkan atau didampingi oleh pihak lain. (3) Surat panggilan kepada Pelaksana Khusus yang diduga melakukan pelanggaran pedoman perilaku paling lama diterima 3 (tiga) hari sebelum dilakukan sidang Majelis Kode Etik Pelaksana Khusus. (4) Sidang Majelis Kode Etik Pelaksana Khusus bersifat tertutup. (5) Pelaksana Khusus yang diduga melakukan pelanggaran pedoman perilaku berhak untuk melakukan pembelaan diri, mengajukan saksi dan/atau bukti-bukti. (6) Dalam hal Pelaksana Khusus yang diduga melakukan pelanggaran pedoman perilaku telah dipanggil secara patut dalam sidang Majelis Kode Etik Pelaksana Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) namun tidak hadir, Majelis Kehormatan Etik dapat menunda sidang dan menetapkan sidang berikutnya. (7) Apabila Pelaksana Khusus yang diduga melakukan pelanggaran terhadap pedoman perilaku tidak hadir meskipun telah dipanggil secara patut, Majelis Kehormatan Etik Pelaksana Khusus dapat melakukan sidang tanpa kehadiran yang bersangkutan. (8) Pengambilan putusan dilakukan secara musyawarah mufakat dan apabila tidak tercapai mufakat, maka putusan diambil berdasarkan suara terbanyak. (9) Majelis Majelis Kehormatan Etik Pelaksana Khusus wajib menyampaikan keputusan kepada Ketua Komisi Yudisial paling lama 7 (tujuh) hari setelah sidang dilakukan.
BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 15 Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial ini berlaku sejak tanggal di tetapkan.
Ditetapkan di
: Jakarta
Pada tanggal : 4 Maret 2013 Sekretaris Jenderal
Muzayyin Mahbub
