PERATURAN MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI SEKRETARIS NEGARA NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA DI LINGKUNGAN BAGIAN ANGGARAN 007 (SEKRETARIAT NEGARA)
SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA 2009
SALINAN PERATURAN MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI SEKRETARIS NEGARA NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA DI LINGKUNGAN BAGIAN ANGGARAN 007 (SEKRETARIAT NEGARA) DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a.
bahwa Sekretariat Negara sebagai pengelola Barang Milik Negara, wajib mengupayakan penyelesaian kerugian negara yang terjadi di lingkungannya;
b.
bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengelolaan Barang Milik Negara, serta meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab atas pengelolaan Barang Milik Negara, perlu dilakukan penyempurnaan Peraturan Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Bagian Anggaran 007 (Sekretariat Negara);
c.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Bagian Anggaran 007 (Sekretariat Negara);
1.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
Mengingat:
2. Undang-Undang …
- 2 -
2.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5.
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
6.
Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2005 tentang Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2007;
7.
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
8.
Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 1 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 7 Tahun 2008;
9.
Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden;
10. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara; 11. Peraturan …
- 3 -
11. Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Bagian Anggaran 007 (Sekretariat Negara); 12. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 233/KMK.05/2008 tentang Penetapan Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno Jakarta pada Sekretariat Negara sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; 13. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 234/KMK.05/2008 tentang Penetapan Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran Jakarta pada Sekretariat Negara sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN MENTERI SEKRETARIS NEGARA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI SEKRETARIS NEGARA NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA DI LINGKUNGAN BAGIAN ANGGARAN 007 (SEKRETARIAT NEGARA). Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Bagian Anggaran 007 (Sekretariat Negara) diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 1 angka 10, angka 13, dan angka 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 1 10. Pegawai Tidak Tetap adalah pegawai yang tidak berkedudukan sebagai Pegawai Negeri yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi. 13. Tuntutan Ganti Rugi, yang selanjutnya disingkat TGR, adalah suatu proses tuntutan terhadap Bendahara, Pegawai Negeri bukan Bendahara, pejabat lain, dan Pegawai Tidak Tetap, dengan tujuan menuntut penggantian kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum atau melalaikan kewajiban atau tidak …
- 4 tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya sehingga baik secara langsung atau tidak langsung negara menderita kerugian.
14. Surat Pemberitahuan Ganti Rugi, yang selanjutnya disingkat SPGR, adalah surat yang diterbitkan oleh Menteri Sekretaris Negara untuk memberitahukan adanya kewajiban ganti rugi dan memberi kesempatan menjawab dalam batas waktu tertentu kepada Pegawai Negeri bukan Bendahara, pejabat lain atau Pegawai Tidak Tetap atas kerugian negara. 2. Ketentuan Pasal 7 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 7 (1) Dalam hal terjadi kerugian negara di lingkungan Satker, KPA Satker wajib: a. melaporkan kepada Menteri Sekretaris Negara; b. menindaklanjuti laporan terjadinya kerugian negara; c. melakukan penelitian dan tindakan pendahuluan untuk mengamankan kepentingan negara; dan d. melakukan pengamanan dokumen keuangan/barang milik negara dalam hal diketahui sesuatu peristiwa yang mengakibatkan kerugian negara atau patut diduga telah terjadi kerugian negara oleh seseorang dalam kedudukannya sebagai Bendahara, Pegawai Negeri bukan Bendahara, pejabat lain, dan Pegawai Tidak Tetap. (2) KPA pada Istana-istana Kepresidenan di daerah wajib melaporkan setiap kerugian negara yang terjadi di lingkungan Satkernya kepada KPA Satker Rumah Tangga Kepresidenan, untuk selanjutnya dilaporkan kepada Menteri Sekretaris Negara. (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan melalui Sekretaris Menteri Sekretaris Negara. 3. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 11 Data yang harus dilengkapi dalam melakukan penelitian terhadap peristiwa yang mengakibatkan kerugian negara yang berada dalam tanggung jawab Bendahara adalah: a. jawaban atas daftar pertanyaan untuk menyusun laporan kerugian negara guna keperluan proses TGR; b. BAP Kepolisian setempat di TKP; c. surat keterangan dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) setempat tentang: 1. jumlah …
- 5 -
1. jumlah penyediaan dana Uang Persediaan (UP)/Gaji sesuai dengan penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM); 2. jumlah uang yang telah dipertanggungjawabkan penggunaannya melalui permintaan pembayaran penggantian uang (SPP-GU); dan 3. jumlah sisa UP yang belum digunakan; d. keterangan lain yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan tuntutan pengembalian atas kerugian negara tersebut. 4. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 13 Data yang harus dilengkapi dalam melakukan penelitian terhadap peristiwa yang mengakibatkan kerugian negara yang berada dalam tanggung jawab Pegawai Negeri bukan Bendahara adalah: a. jawaban atas daftar pertanyaan untuk menyusun laporan kerugian negara guna keperluan proses TGR; b. BAP Kepolisian setempat di TKP; c. surat keterangan pemakaian barang/pinjam BMN atas nama yang bersangkutan; d. Daftar Barang Ruangan (DBR); dan e. keterangan lain yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan tuntutan pengembalian atas kerugian negara tersebut. 5. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 14 Data yang harus dilengkapi dalam melakukan penelitian terhadap peristiwa yang mengakibatkan kerugian negara yang disebabkan oleh Pejabat Lain dan Pegawai Tidak Tetap adalah: a. jawaban atas daftar pertanyaan untuk menyusun laporan kerugian negara guna keperluan proses TGR; b. BAP Kepolisian setempat di TKP; c. surat keterangan pemakaian barang/pinjam BMN atas nama yang bersangkutan; d. surat pengangkatan/perjanjian/kontrak kerja; e. keterangan lain yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan tuntutan pengembalian atas kerugian negara tersebut.
6. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 15 …
- 6 -
Pasal 15 (1) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, TPKN segera melaporkan dan memberikan rekomendasi kepada Menteri Sekretaris Negara. (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai bahan pertimbangan oleh Menteri Sekretaris Negara untuk memberi keputusan penyelesaian kerugian negara yang disebabkan oleh Pegawai Negeri bukan Bendahara, Pejabat Lain, dan/atau Pegawai Tidak Tetap. (3) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap kerugian negara yang dilakukan oleh Bendahara disampaikan kepada BPK untuk selanjutnya diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 7. Diantara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 15A sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 15A Hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terhadap kerugian negara yang dilakukan oleh Bendahara disampaikan kepada BPK untuk selanjutnya diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 8. Ketentuan Pasal 16 ditambahkan 1 (satu) ayat sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 16 (1) Setiap Bendahara dan Pegawai Negeri bukan Bendahara yang melakukan perbuatan melawan hukum dan/atau melalaikan kewajibannya yang mengakibatkan kerugian negara, dapat dikenakan TGR dan sanksi disiplin Pegawai Negeri. (2) Pegawai Tidak Tetap dan Pejabat Lain yang melakukan perbuatan melawan hukum dan/atau melalaikan kewajibannya yang mengakibatkan kerugian negara, dapat dikenakan TGR. (3) TGR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan dalam sejumlah nilai tertentu dalam bentuk uang. 9. Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 31 Setelah menerima SPGR, pelaku dapat: a. mengajukan …
- 7 -
a. mengajukan keberatan atau pembelaan diri secara tertulis atas pembebanan ganti rugi, yang disertai dengan bukti-bukti baru kepada Sekretaris Menteri Sekretaris Negara, paling lama 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterima SPGR; b. tidak memberikan jawaban sama sekali. 10. Ketentuan Pasal 32 ditambahkan 1 (satu) ayat sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 32 (1) Dalam hal pelaku mengajukan keberatan atau pembelaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 huruf a, Sekretaris Menteri Sekretaris Negara atas nama Menteri Sekretaris Negara dapat: a. menerima sebagian atau seluruh pembelaan, dan memberitahukan kepada pelaku bahwa kewajiban mengganti kerugian negara tersebut dikurangi atau dibebaskan; atau b. menolak keberatan atau pembelaan pelaku untuk selanjutnya diterbitkan Surat Keputusan Pembebanan Ganti Rugi. (2) Dalam hal pelaku tidak memberikan jawaban sama sekali dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 huruf b, Sekretaris Menteri Sekretaris Negara atas nama Menteri Sekretaris Negara menetapkan Surat Keputusan Pembebanan Ganti Rugi. 11. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 35 (1) Dalam hal pelaku tidak setuju dengan SKPGRTP yang bersangkutan berhak menyampaikan keberatan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak SKPGRTP diterima. (2) Atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri Sekretaris Negara menerbitkan Surat Keputusan Pembebanan Ganti Rugi Tingkat Banding (SKPGRTB) yang bersifat final. (3) Untuk menjamin pelunasan kerugian negara melalui penerbitan SKPGRTB diperlukan adanya jaminan berupa gaji/pendapatan yang pasti dan/atau harta milik pelaku. 12. Ketentuan/judul pada Bagian Keempat diubah dan Pasal 37 ditambahkan 1 huruf sehingga berbunyi sebagai berikut:
Bagian …
- 8 -
Bagian Keempat Kerugian Negara yang Dilakukan oleh Pegawai Tidak Tetap Pasal 37 Jika terjadi kerugian negara yang dilakukan oleh Pegawai Tidak Tetap, Menteri Sekretaris Negara: a. mengirimkan surat teguran tentang adanya kerugian negara kepada pelaku; b. memerintahkan pelaku untuk segera mengganti kerugian tersebut baik secara tunai maupun angsuran; c. dalam hal pelaku tidak diketahui keberadaannya, upaya yang ditempuh adalah melaporkan kepada pihak Kepolisian untuk diproses secara pidana. 13. Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 38 Pengembalian kerugian negara yang disebabkan oleh Pegawai Tidak Tetap, yang penyelesaiannya menjadi tanggung jawab pejabat/pegawai yang diberi tanggung jawab menggunakan/memegang kekayaan negara, diproses sesuai dengan tata cara sebagaimana yang berlaku bagi penyelesaian TGR. 14. Ketentuan Pasal 49 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 49 Administrasi penyelesaian kerugian negara melalui TGR untuk Pegawai Negeri bukan Bendahara, pejabat lain, dan Pegawai Tidak Tetap diselenggarakan sebagai berikut: a. melakukan pemberkasan kasus kerugian negara; b. menyiapkan surat-menyurat yang berkaitan dengan penyelesaian kerugian negara, termasuk surat pemberitahuan kepada KPA Satker yang belum menyampaikan laporan atas penyelesaian kerugian negara; c. mengadministrasikan pembayaran angsuran dari pemotongan gaji/pendapatan yang pasti; d. memonitor penyelesaian kerugian negara berdasarkan hasil laporan yang diterima dari KPA Satker; e. menyiapkan surat permohonan tentang penghapusan kerugian negara kepada Menteri Keuangan jika upaya penagihan dari yang bersangkutan tidak membawa hasil karena pelaku tidak mampu, meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan, atau tidak dapat diketahui lagi alamatnya; dan f. menyiapkan laporan periodik yang akan disampaikan kepada BPK mengenai penyelesaian kerugian negara. 15. Ketentuan …
- 9 -
15. Ketentuan Pasal 60 ditambahkan 1 ayat sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 60 (1) Tata cara perhitungan kerugian negara dan contoh format kelengkapan administrasi berkaitan dengan proses penyelesaian kerugian negara, telah disesuaikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (2) Tata cara perhitungan kerugian negara atas Barang Milik Negara yang belum diatur dalam Lampiran Peraturan Menteri ini, dikonsultasikan dengan pihak terkait. Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Juni 2009 MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ttd. M. HATTA RAJASA
Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT NEGARA RI Sekretaris Menteri Sekretaris Negara,
Rildo Ananda Anwar
- 10 -
LAMPIRAN PERATURAN MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI SEKRETARIS NEGARA NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA DI LINGKUNGAN BAGIAN ANGGARAN 007 (SEKRETARIAT NEGARA)
1 --- 11 Lampiran 9 BEBERAPA CARA PENETAPAN NILAI KERUGIAN NEGARA A. Kendaraan bermotor 1. Kendaraan bermotor roda dua dan tiga a. Umur kendaraan 0 s.d. 4 tahun Nilai Kendaraan = (HP+HS) – ((HP+HS) x umur x 10%) 2 2 b. Umur kendaraan 5 s.d. 7 tahun Nilai kendaraan = Harga Perolehan x 50% c. Umur kendaraan 8 tahun atau lebih Nilai kendaraan = Harga Perolehan x 25%
2. Kendaraan bermotor roda empat atau lebih a. Umur kendaraan 0 s.d. 4 tahun Nilai Kendaraan = (HP+HS) – ((HP+HS) x umur x 10%) 2 2 b. Umur kendaraan 5 s.d. 7 tahun Nilai kendaraan = Harga Perolehan x 70% c. Umur kendaraan 8 tahun atau lebih Nilai kendaraan = Harga Perolehan x 50% B. Obat-obatan: berdasarkan harga perolehan C. Barang peralatan kantor dan mesin, dan barang lainnya (sesuaikan dengan klasifikasi BMN)
: berdasarkan harga pasar pada saat terjadinya kerugian negara
D. Bangunan : Berdasarkan perhitungan perkiraan nilai bangunan yang dikeluarkan Ditjen Cipta Karya dikurangi penyusutan Nilai penyusutan bangunan permanen = 2%/tahun Nilai penyusutan bangunan semi permanen = 4%/tahun Nilai penyusutan bangunan darurat = 10%/tahun E. Tanah : Berdasarkan nilai jual tanah berpedoman pada NJOP yang diterbitkan oleh Ditjen Pajak dan memperhatikan pedoman harga pemerintah Keterangan: HP : Harga Perolehan HS : Harga Samsat MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ttd. M. HATTA RAJASA Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT NEGARA RI Sekretaris Menteri Sekretaris Negara,
Rildo Ananda Anwar
