SALINAN
PERATURAN MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI SEKRETARIS NEGARA NOMOR 1 TAHUN 2005 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang
: a. bahwa untuk lebih mendayagunakan Pusat Pengelolaan Komplek Gelanggang Olahraga Bung Karno dan Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran, perlu dilakukan perubahan organisasi dan tata kerja Pusat Pengelolaan Komplek Gelanggang Olahraga Bung Karno dan Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 1 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Negara Republik Indonesia;
Mengingat
: 1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 2. Peraturan ...
-2-
2. Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2005 tentang Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2005 tentang Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet; 3. Peraturan Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Negara Republik Indonesia; MEMUTUSKAN: Menetapkan
:
PERATURAN MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2005 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Negara Republik Indonesia, diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan ...
-3-
1. Ketentuan Pasal 932 D diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 932 D Pusat Pengelolaan Komplek Gelanggang Olahraga Bung Karno terdiri atas: a. Kepala Pusat, yang selanjutnya disebut Direktur Utama; b. Kepala Bidang Pembangunan dan Pengembangan Usaha, yang selanjutnya disebut Direktur Pembangunan dan Pengembangan Usaha; c. Kepala Bidang Keuangan, yang selanjutnya disebut Direktur Keuangan; dan d. Kepala Bidang Umum, yang selanjutnya disebut Direktur Umum. 2. Ketentuan Pasal 932 J diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 932 J Direktur Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan penatausahaan keuangan dan anggaran, akuntansi dan pelaporan keuangan, serta aset dan inventaris di lingkungan Pusat Pengelolaan Komplek Gelanggang Olahraga Bung Karno. 3. Ketentuan Pasal 932 K diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 932 K Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 932 J Direktur Keuangan menyelenggarakan fungsi: a. pengkoordinasian penyusunan Rencana Bisnis Anggaran Pusat Pengelolaan Komplek Gelanggang Olahraga Bung Karno; b. penyiapan ...
-4-
b. penyiapan dokumen pelaksanaan anggaran Pusat Pengelolaan Komplek Gelanggang Olahraga Bung Karno; c. pengelolaan pendapatan dan belanja Pusat Pengelolaan Komplek Gelanggang Olahraga Bung Karno; d. penghimpunan pendapatan hasil pengusahaan tanah serta prasarana dan sarana olahraga di Komplek Gelanggang Olahraga Bung Karno dan kegiatan lainnya; e. penyusunan kebijakan pengelolaan barang, aset tetap, dan investasi Pusat Pengelolaan Komplek Gelanggang Olahraga Bung Karno; f. penyelenggaraan sistem informasi manajemen keuangan Pusat Pengelolaan Komplek Gelanggang Olahraga Bung Karno; g. pengelolaan kas Pusat Pengelolaan Komplek Gelanggang Olahraga Bung Karno; h. pengelolaan utang piutang Pusat Gelanggang Olahraga Bung Karno;
Pengelolaan
Komplek
i.
pelaksanaan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan Pusat Pengelolaan Komplek Gelanggang Olahraga Bung Karno; dan
j.
pengelolaan dan penatausahaan aset dan inventaris.
4. Ketentuan Pasal 932 L diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 932 L Direktur Keuangan terdiri atas: a. Subbidang Anggaran dan Administrasi Keuangan, yang selanjutnya disebut Divisi Anggaran dan Administrasi Keuangan; dan b. Subbidang Akuntansi dan Aset, yang selanjutnya disebut Divisi Akuntansi dan Aset. 5. Ketentuan ...
-5-
5. Ketentuan Pasal 932 M diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 932 M (1) Divisi Anggaran dan Administrasi Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 932 L huruf a mempunyai tugas melakukan
penyiapan
penyusunan
dokumen
perencanaan
anggaran dan mengkoordinasikan penyusunan Rencana Bisnis Anggaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau pendapatan lain-lain, dan pelaksanaan penatausahaan urusan keuangan, perbendaharaan, kas, utang piutang, serta akuntansi pelaporan, sistem informasi dan manajemen keuangan Pusat Pengelolaan Komplek Gelanggang Olahraga Bung Karno. (2) Divisi Akuntansi dan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 932 L huruf b mempunyai tugas melaksanakan proses akuntansi keuangan, pengelolaan dan penatausahaan aset dan inventaris, serta penyiapan dan pengkonsolidasian laporan di lingkungan Pusat Pengelolaan Komplek Gelanggang Olahraga Bung Karno. 6. Di antara Pasal 932 M dan Pasal 932 N disisipkan 4 (empat) pasal yakni Pasal 932 M1, 932 M2, 932 M3, dan 932 M4 sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 932 M1 Direktur Umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan penatausahaan
urusan
kepegawaian,
hukum,
hubungan
masyarakat, perlengkapan, kerumahtanggaan, serta keamanan dan ketertiban di lingkungan Pusat Pengelolaan Komplek Gelanggang Olahraga Bung Karno. Pasal 932 M2 …
-6-
Pasal 932 M2 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 932 M1 Direktur Umum menyelenggarakan fungsi: a. penanganan urusan hukum dan perjanjian-perjanjian antara Pusat Pengelolaan Komplek Gelanggang Olahraga Bung Karno dengan pihak lain; b. pelaksanaan urusan hubungan masyarakat di lingkungan Pusat Pengelolaan Komplek Gelanggang Olahraga Bung Karno; c. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat Pengelolaan Komplek Gelanggang Olahraga Bung Karno; d. pelaksanaan urusan kepegawaian Pusat Pengelolaan Komplek Gelanggang Olahraga Bung Karno; e. pelaksanaan
pembinaan
keamanan
dan
ketertiban
Pusat
Pengelolaan Komplek Gelanggang Olahraga Bung Karno; dan f. pemberian dukungan logistik perkantoran kepada seluruh satuan kerja Pusat Pengelolaan Komplek Gelanggang Olahraga Bung Karno. Pasal 932 M3 Direktur Umum terdiri atas: a. Subbidang Umum dan Kepegawaian, yang selanjutnya disebut Divisi Umum dan Kepegawaian; dan b. Subbidang Hukum dan Hubungan Masyarakat, yang selanjutnya disebut Divisi Hukum dan Hubungan Masyarakat.
Pasal 932 M4 …
-7-
Pasal 932 M4 (1) Divisi Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 932 M3 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan dan pelayanan urusan kerumahtanggaan dan perlengkapan, pengelolaan dan penatausahaan urusan kepegawaian, serta pengelolaan keamanan dan ketertiban Pusat Pengelolaan Komplek Gelanggang Olahraga Bung Karno. (2) Divisi Hukum dan Hubungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 932 M3 huruf b mempunyai tugas melakukan kegiatan
penelaahan
penyusunan
peraturan
peraturan dan
perundang-undangan,
keputusan
Direksi,
penyiapan
perjanjian, penyiapan surat ijin penyewaan, dan penyiapan pemberian bantuan hukum, serta penanganan pelayanan urusan hubungan masyarakat di lingkungan
Pusat Pengelolaan
Komplek Gelanggang Olahraga Bung Karno. 7. Ketentuan Pasal 932 S diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 932 S Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran terdiri atas: a. Kepala Pusat, yang selanjutnya disebut Direktur Utama; b. Kepala Bidang Pemberdayaan Kawasan, yang selanjutnya disebut Direktur Pemberdayaan Kawasan; c. Kepala Bidang Keuangan dan Umum, yang selanjutnya disebut Direktur Keuangan dan Umum; dan d. Kepala
Bidang
Perencanaan
dan
Pembangunan,
yang
selanjutnya disebut Direktur Perencanaan dan Pembangunan. 8. Ketentuan ...
-8-
8. Ketentuan Pasal 932 U diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 932 U Direktur Pemberdayaan Kawasan mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan pengembangan usaha, hukum dan hubungan masyarakat, serta pengamanan dan bina lingkungan Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran. 9. Ketentuan Pasal 932 V diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 932 V Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 932 U Direktur Pemberdayaan Kawasan menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan kebijakan pengelolaan investasi dan pengembangan prasarana dan sarana Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran; b. pemupukan pendapatan dari hasil pendayagunaan/pengusahaan tanah dan/atau bangunan serta prasarana dan sarana Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran; c. penyelesaian masalah hukum, pembuatan perjanjian, kajian terhadap peraturan perundang-undangan, serta memberikan telaah atas permasalahan hukum; d. pengelolaan administrasi pertanahan Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran; e. pengkoordinasian pembebasan tanah dan/atau pengosongan lahan; f. pelaksanaan urusan hubungan masyarakat; dan g. pelaksanaan pembinaan keamanan dan ketertiban di lingkungan Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran. 10. Ketentuan ...
-9-
10. Ketentuan Pasal 932 W diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 932 W Direktur Pemberdayaan Kawasan terdiri atas: a. Subbidang Pengembangan Usaha, yang selanjutnya disebut Divisi Pengembangan Usaha; b. Subbidang Hukum dan Hubungan Masyarakat, yang selanjutnya disebut Divisi Hukum dan Hubungan Masyarakat; dan c. Subbidang Pengamanan dan Bina Lingkungan, yang selanjutnya disebut Divisi Pengamanan dan Bina Lingkungan. 11. Ketentuan Pasal 932 X diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 932 X (1) Divisi Pengembangan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 932 W huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan
rencana
pemasaran,
penyusunan
kebijakan
pengelolaan investasi, penyiapan kerjasama pendayagunaan/ pengusahaan tanah dan jasa serta pengembangan usaha prasarana
dan
sarana
di
Pusat
Pengelolaan
Komplek
Kemayoran. (2) Divisi Hukum dan Hubungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 932 W huruf b mempunyai tugas melakukan kegiatan penelaahan peraturan perundang-undangan, penyiapan perjanjian-perjanjian, penyiapan pemberian bantuan hukum, melaksanakan administrasi pertanahan, koordinasi pembebasan dan/atau
pengosongan
lahan,
penyiapan
rekomendasi
pertanahan, pelayanan urusan hubungan masyarakat, dan pelaksanaan kegiatan penyebaran informasi di lingkungan Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran. (3) Divisi ...
-10-
(3) Divisi
Pengamanan
dan
Bina
Lingkungan
dimaksud dalam Pasal 932 W huruf c
sebagaimana
mempunyai tugas
melakukan kegiatan menjaga dan mengamankan gedung, tanah dan aset-aset lain milik Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran serta melakukan pembinaan lingkungan secara terencana dan terkoordinasi dengan instansi-instansi terkait. 12. Ketentuan Pasal 932 Y diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 932 Y Direktur Keuangan dan Umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan
dan
penatausahaan
akuntansi dan
pelaporan
penatausahaan
urusan
keuangan
keuangan, serta aset,
dan
anggaran,
pengelolaan
penyampaian
dan
rekomendasi,
kepegawaian, perlengkapan, dan kerumahtanggaan di lingkungan Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran. 13. Ketentuan Pasal 932 Z diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 932 Z Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 932 Y Direktur Keuangan dan Umum, menyelenggarakan fungsi : a. pengkoordinasian penyusunan Rencana Bisnis Anggaran Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran; b. penyiapan dokumen pelaksanaan anggaran Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran; c. pengelolaan
pendapatan
dan
belanja
Pusat
Pengelolaan
Komplek Kemayoran; d. penyusunan ...
-11-
d. penyusunan kebijakan pengelolaan barang, aset tetap, dan investasi Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran; e. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan; f. pengelolaan kas Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran; g. pengelolaan
utang-piutang
Pusat
Pengelolaan
Komplek
Kemayoran; h. pelaksanaan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran; i.
pengurusan dan penyelesaian pajak-pajak Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran;
j.
pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran;
k. penatausahaan/pencatatan aset Komplek Kemayoran; l.
pelaksanaan urusan kepegawaian Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran; dan
m. pemberian dukungan logistik kepada seluruh Divisi Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran. 14. Ketentuan Pasal 932 AA diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 932 AA Direktur Keuangan dan Umum terdiri atas: a. Subbidang
Keuangan,
yang
selanjutnya
disebut
Divisi
disebut
Divisi
Keuangan; b. Subbidang
Administrasi,
yang
selanjutnya
Administrasi; dan c. Subbidang Manajemen Aset, yang selanjutnya disebut Divisi Manajemen Aset. 15. Ketentuan ...
-12-
15. Ketentuan Pasal 932 BB diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 932 BB (1) Divisi Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 932 AA huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan dokumen
perencanaan
anggaran
dan
mengkoordinasikan
penyusunan Rencana Bisnis Anggaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau pendapatan lain-lain, dan pelaksanaan penatausahaan urusan keuangan, perbendaharaan, kas, utang piutang, serta akuntansi
pelaporan, sistem informasi dan
manajemen keuangan, serta penyelesaian urusan pajak-pajak Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran. (2) Divisi Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 932 AA huruf b mempunyai tugas melakukan penatausahaan dan pelayanan urusan kepegawaian, ketatausahaan dan administrasi umum/kesekretariatan,
pelayanan
urusan
administrasi,
penyampaian rekomendasi, kerumahtanggaan dan pengadaan perlengkapan, pengelolaan, dan dukungan logistik lainnya bagi kelancaran pelaksanaan tugas Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran. (3) Divisi Manajemen Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 932 AA huruf c mempunyai tugas melakukan kegiatan penatausahaan aset yang meliputi penyusunan, penyiapan, pencatatan, dokumentasi aset, dan yang menyangkut pengelolaan aset. 16. Di antara ...
-13-
16. Di antara Pasal 932 BB dan Pasal 932 CC disisipkan 4 (empat) pasal yakni 932 BB1, 932 BB2, 932 BB3, dan 932 BB4 sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 932 BB1 Direktur
Perencanaan
dan
Pembangunan
mempunyai
tugas
menyusun dan melakukan perencanaan program dan anggaran, mengkoordinasikan penyusunan program Rencana Bisnis dan Anggaran, melaksanakan program pembangunan yang berorientasi pada
optimalisasi pendapatan,
melakukan
penataan
pembangunan
di
dan
lingkungan
pemeliharaan
pengawasan Pusat
kawasan, serta
atas
pelaksanaan
Pengelolaan
Komplek
Kemayoran. Pasal 932 BB2 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 932 BB1 Direktur Perencanaan dan Pembangunan menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana program dan kegiatan jangka panjang dan jangka pendek Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran; b. penyusunan program Rencana Bisnis dan Anggaran kegiatan Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran; c. penyusunan rencana pengawasan pembangunan, pemeliharaan dan pengembangan prasarana dan sarana, serta tata lingkungan Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran;
d. pelaksanaan ...
-14-
d. pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan prasarana dan sarana, serta tata lingkungan Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran; e. pengkajian program dan kegiatan pembangunan di lingkungan Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran; dan f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Perencanaan dan Pembangunan Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran. Pasal 932 BB3 Direktur Perencanaan dan Pembangunan terdiri atas: a. Subbidang Perencanaan dan Evaluasi, yang selanjutnya disebut Divisi Perencanaan dan Evaluasi; b. Subbidang Pembangunan dan Pengawasan, yang selanjutnya disebut Divisi Pembangunan dan Pengawasan; dan c. Subbidang Penataan dan Pemeliharaan, yang selanjutnya disebut Divisi Penataan dan Pemeliharaan. Pasal 932 BB4 (1) Divisi Perencanaan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 932 BB3 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana dan program kegiatan jangka pendek dan jangka panjang, program Rencana Bisnis dan Anggaran, peruntukan lahan, monitoring, evaluasi dan pengkajian, serta pelaporan kegiatan Divisi Perencanaan dan Evaluasi. (2) Divisi ...
-15-
(2) Divisi Pembangunan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 932 BB3 huruf b mempunyai tugas melakukan perencanaan, penyiapan, pelaksanaan pembangunan seluruh prasarana dan sarana, pelaksanaan pengawasan atas hasil pembangunan di lingkungan Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran, serta pelaksanaan urusan administrasi proyek di lingkungan Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran. (3) Divisi Penataan dan Pemeliharaan
sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 932 BB3 huruf c mempunyai tugas melakukan penataan lingkungan di lingkungan Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran dan memelihara seluruh prasarana dan sarana, serta bangunan milik Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran. Pasal II Peraturan Menteri Sekretaris Negara ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 16 Juli 2009 MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
M. HATTA RAJASA Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT NEGARA RI Kepala Biro Organisasi dan Humas,
Djadjuk Natsir
LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 7 TAHUN 2009 TANGGAL : 16 JULI 2009
BAGAN ORGANISASI SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA
MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ttd.
Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT NEGARA RI Kepala Biro Organisasi dan Humas,
Djadjuk Natsir
M. HATTA RAJASA
LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 7 TAHUN 2009 TANGGAL : 16 JULI 2009
BAGAN ORGANISASI PUSAT PENGELOLAAN KOMPLEK GELANGGANG OLAHRAGA BUNG KARNO
MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ttd.
Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT NEGARA RI Kepala Biro Organisasi dan Humas,
Djadjuk Natsir
M. HATTA RAJASA
LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 7 TAHUN 2009 TANGGAL : 16 JULI 2009
BAGAN ORGANISASI PUSAT PENGELOLAAN KOMPLEK KEMAYORAN
MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ttd.
Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT NEGARA RI Kepala Biro Organisasi dan Humas,
Djadjuk Natsir
M. HATTA RAJASA
