PERATURAN MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PETUNJUK TEKNIS ORGANISASI DAN TATA KERJA TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENERJEMAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, Menimbang :
a. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Penerjemah yang melaksanakan kegiatan pengembangan profesi dan penunjang tugas penerjemahan diberikan angka kredit; b. bahwa sehubungan dengan tersebut pada huruf a., dan untuk menjamin kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan penilaian angka kredit Jabatan Fungsional Penerjemah, dipandang perlu menetapkan Petunjuk Teknis Organisasi dan Tata Kerja Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Penerjemah dengan Peraturan Menteri Sekretaris Negara.
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 31);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1164); 8. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil; 9. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara; 10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/24/M.PAN/5/2006 tentang Jabatan Fungsional Penerjemah dan Angka Kreditnya; 11. Peraturan Bersama Menteri Sekretaris Negara dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2007 dan Nomor 22 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penerjemah dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bersama Menteri Sekretaris Negara dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4 Tahun 2010 dan Nomor 16 Tahun 2010. MEMUTUSKAN: Menetapkan :
PERATURAN MENTERI SEKRETARIS NEGARA TENTANG PETUNJUK TEKNIS ORGANISASI DAN TATA KERJA TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENERJEMAH
-2-
Pasal 1 Petunjuk Teknis Organisasi dan Tata Kerja Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Penerjemah adalah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Menteri Sekretaris Negara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Sekretaris Negara ini. Pasal 2 Sistematika Petunjuk Teknis Organisasi dan Tata Kerja Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Penerjemah disusun, sebagai berikut: I. TUJUAN II. PENGERTIAN III. ORGANISASI TIM PENILAI IV. TATA KERJA TIM PENILAI V. KETENTUAN LAIN-LAIN VI. PENUTUP Pasal 3 Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal September 2010 MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA
SUDI SILALAHI
-3-
Lampiran Peraturan Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tanggal 16 September 2010 PETUNJUK TEKNIS ORGANISASI DAN TATA KERJA TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENERJEMAH
I.
TUJUAN Petunjuk Teknis Organisasi dan Tata Kerja Tim Penilai Angka Kredit Penerjemah bertujuan sebagai :
II.
1.
pedoman bagi Instansi Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota, dalam membentuk organisasi dan tata kerja Tim Penilai Angka Kredit Penerjemah;
2.
sarana untuk mewujudkan keseragaman mekanisme dalam membentuk organisasi dan tata kerja Tim Penilai Angka Kredit Penerjemah.
PENGERTIAN Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 1.
Angka Kredit (AK) adalah suatu angka yang diberikan berdasarkan penilaian atas prestasi kerja yang telah dicapai oleh seorang Penerjemah dalam mengerjakan butir-butir kegiatan pengembangan profesi dan penunjang tugas penerjemahan, yang digunakan sebagai salah satu persyaratan bagi pengangkatan dan kenaikan pangkat/golongan dalam jabatan fungsional Penerjemah.
2.
Pejabat Yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit Penerjemah, adalah :
3.
a.
Menteri Sekretaris Negara bagi Penerjemah Utama yang bekerja di lingkungan Instansi Pusat dan Daerah;
b.
Sekretaris Jenderal Kementerian, Sekretaris Jenderal Lembaga Tinggi Negara, Pimpinan Lembaga Nonkementerian, atau pejabat eselon I lainnya yang setingkat dengan itu, bagi Penerjemah Pertama sampai dengan Penerjemah Madya di lingkungan instansi masing-masing;
c.
Sekretaris Daerah Provinsi, bagi Penerjemah Pertama sampai dengan Penerjemah Madya di lingkungan provinsi masing-masing;
d.
Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota, bagi Penerjemah Pertama sampai dengan Penerjemah Madya di lingkungan kabupaten/kota masing-masing;
Tim Penilai Angka Kredit Penerjemah, yang selanjutnya disebut Tim Penilai, adalah tim yang dibentuk dan disusun oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, terdiri dari unsur teknis, unsur kepegawaian, dan pejabat fungsional Penerjemah, dan bertugas untuk menilai prestasi kerja Penerjemah.
-4-
4.
Sekretariat Tim Penilai adalah Sekretariat yang membantu Tim Penilai melaksanakan tugasnya.
5.
Tim Penilai Teknis adalah Tim yang anggotanya terdiri dari PNS atau bukan PNS, yang mempunyai kemampuan teknis yang diperlukan untuk membantu Tim Penilai dalam melakukan penilaian terhadap hasil kegiatan penerjemahan bersifat khusus yang memerlukan keahlian tertentu.
6.
Daftar usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK) adalah daftar yang berisi jumlah angka kredit butir-butir kegiatan yang telah dilaksanakan dan dibuat oleh seorang Penerjemah, untuk diusulkan kepada pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit melalui pejabat pengusul yang dibuat sebagaimana contoh pada Lampiran I Peraturan Bersama Menteri Sekretaris Negara dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2007 dan Nomor 22 Tahun 2007.
7.
Rapat Pleno adalah rapat Tim Penilai untuk menetapkan angka kredit Penerjemah dan harus dihadiri paling kurang ½ n + 1, dimana “n” adalah jumlah seluruh anggota Tim Penilai.
8.
Berita Acara Penetapan Angka Kredit (Bapak) adalah laporan hasil akhir penilaian angka kredit dan ditandatangani oleh seluruh Tim Penilai yang hadir dalam rapat pleno penilaian angka kredit, untuk ditetapkan menjadi Keputusan Penetapan Angka Kredit oleh Pejabat Yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit Penerjemah.
III. ORGANISASI TIM PENILAI 1.
Tingkatan Tingkatan Tim Penilai Jabatan Fungsional Penerjemah, terdiri dari :
2.
a.
Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Tingkat Pusat (selanjutnya disebut Tim Penilai Pusat);
b.
Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Tingkat Instansi (selanjutnya disebut Tim Penilai Instansi);
c.
Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Tingkat Provinsi (selanjutnya disebut Tim Penilai Provinsi); dan
d.
Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Tingkat Kabupaten/Kota (selanjutnya disebut Tim Penilai Kabupaten/Kota);
Kedudukan Tim Penilai dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, sebagai berikut : a.
Tim Penilai Pusat dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Menteri Sekretaris Negara selaku Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Penerjemah;
b.
Tim Penilai Instansi dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan sekretaris jenderal kementerian, sekretaris jenderal lembaga tinggi negara, pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian, atau pejabat eselon I lainnya yang setingkat dengan itu;
c.
Tim Penilai Provinsi dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan sekretaris daerah provinsi;
-5-
d. 3.
Tim Penilai Kabupaten/Kota dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan sekretaris daerah kabupaten/kota.
Susunan Keanggotaan Tim Penilai a.
Susunan keanggotaan Tim Penilai terdiri dari unsur teknis, unsur kepegawaian, dan pejabat fungsional Penerjemah;
b.
Susunan keanggotaan Tim Penilai berjumlah 7 (tujuh) orang, dengan ketentuan : 1)
1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
2)
1 (satu) orang Wakil Ketua merangkap anggota;
3)
1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota;
4)
4 (empat) orang anggota.
c. Dalam hal komposisi jumlah Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud huruf b tidak dapat dipenuhi, maka Anggota Tim Penilai dapat diangkat dari pejabat lain yang mempunyai kompetensi dalam penilaian prestasi kerja Penerjemah; d. Tim Penilai Instansi, Provinsi, atau Kabupaten/Kota dapat berasal dari instansi, provinsi, kabupaten/kota lain atas permintaan Menteri/Kepala LPNK, Gubernur, atau Bupati/Walikota yang bersangkutan. e. Pembentukan Tim Penilai dan susunan Anggota Tim Penilai harus mendapat rekomendasi dari Menteri Sekretaris Negara; 4.
Persyaratan Anggota Tim Penilai Syarat untuk diangkat menjadi Anggota Tim Penilai, baik di tingkat Pusat, Provinsi, atau di Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut :
5.
a.
menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat Penerjemah yang dinilai;
b.
memiliki keahlian serta mampu untuk menilai prestasi kerja Penerjemah; dan
c.
dapat aktif melakukan penilaian.
Tugas dan Fungsi a.
Tim Penilai Pusat: 1)
Tugas : (a) membantu Menteri Sekretaris Negara dalam menilai dan menetapkan angka kredit bagi Penerjemah Utama yang bekerja di lingkungan instansi pusat dan daerah; (b) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Menteri Sekretaris Negara, yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam huruf (a).
2)
Fungsi : (a) memeriksa dan menilai butir-butir kegiatan dalam DUPAK; (b) memeriksa kebenaran dokumen-dokumen DUPAK yang dianggap perlu;
-6-
(c) menyampaikan berita acara hasil penilaian kepada Menteri Sekretaris Negara; (d) menyampaikan laporan kegiatan tahunan kepada Menteri Sekretaris Negara. b.
Tim Penilai Instansi 1)
Tugas : (a) membantu sekretaris jenderal kementerian, sekretaris jenderal lembaga tinggi negara, pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian, atau pejabat eselon I lainnya yang ditunjuk, dalam menetapkan angka kredit bagi Penerjemah Pertama sampai dengan Penerjemah Madya yang bekerja di lingkungan instansi masing-masing;. (b) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris jenderal kementerian, sekretaris jenderal lembaga tinggi negara, pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian atau pejabat eselon I lainnya yang ditunjuk, yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam huruf (a).
2)
Fungsi : (a) memeriksa dan menilai butir-butir kegiatan dalam DUPAK; (b) memeriksa klarifikasi kebenaran dokumen-dokumen DUPAK yang dianggap perlu; (c) menyampaikan berita acara hasil penilaian kepada sekretaris jenderal kementerian, sekretaris jenderal lembaga tinggi negara, pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian atau pejabat eselon I lainnya yang ditunjuk; (d) menyampaikan laporan kegiatan tahunan kepada sekretaris jenderal kementerian, sekretaris jenderal lembaga tinggi negara, pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian atau pejabat eselon I lainnya yang ditunjuk.
c.
Tim Penilai Provinsi 1)
Tugas : (a) membantu sekretaris daerah provinsi dalam menetapkan angka kredit bagi Penerjemah Pertama sampai dengan Penerjemah Madya yang bekerja di lingkungan provinsi masing-masing; (b) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris daerah provinsi, yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud pada huruf (a).
2)
Fungsi : (a) memeriksa dan menilai butir-butir kegiatan dalam DUPAK; (b) memeriksa klarifikasi kebenaran dokumen-dokumen DUPAK yang dianggap perlu; (c) menyampaikan berita acara hasil penilaian kepada sekretaris daerah provinsi; (d) menyampaikan laporan kegiatan tahunan kepada sekretaris daerah provinsi.
-7-
d.
Tim Penilai Kabupaten/Kota 1)
Tugas : (a) membantu sekretaris daerah kabupaten/kota dalam menetapkan angka kredit bagi Penerjemah Pertama sampai dengan Penerjemah Madya yang bekerja di lingkungan kabupaten/kota masing-masing; (c) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris daerah kabupaten/kota, yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud pada huruf (a).
2)
Fungsi : (a) memeriksa dan menilai butir-butir kegiatan dalam DUPAK; (b) memeriksa klarifikasi kebenaran dokumen-dokumen DUPAK yang dianggap perlu; (c) menyampaikan berita acara hasil penilaian kepada sekretaris daerah kabupaten/kota; (d) menyampaikan laporan kabupaten/kota.
6.
7.
kegiatan
tahunan
kepada
sekretaris
daerah
Masa kerja 1.
Masa kerja Tim Penilai adalah 3 (tiga) tahun, dan dapat diperpanjang sebanyakbanyaknya satu kali masa jabatan;
2.
Setelah masa jabatannya berakhir dan diangkat kembali dalam keanggotaan Tim Penilai, maka harus telah melampaui tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.
Sekretariat Tim Penilai 1. Kedudukan : a. Sekretariat Tim Penilai dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan oleh :
b.
(1)
Menteri Sekretaris Negara, untuk Sekretariat Tim Penilai Pusat;
(2)
Sekretaris jenderal kementerian, sekretaris jenderal lembaga tinggi negara, pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian, atau pejabat eselon I lainnya yang setingkat dengan itu, untuk Sekretariat Tim Penilai Instansi;
(3)
Sekretaris daerah provinsi, untuk Sekretariat Tim Penilai Provinsi;
(4)
Sekretaris daerah kabupaten/kota, untuk Sekretariat Tim Penilai Kabupaten/ Kota.
Sekretariat Tim Penilai bertanggung jawab kepada : (1)
Ketua Tim Penilai Pusat untuk Sekretariat Tim Penilai Pusat;
(2)
Ketua Tim Penilai Instansi untuk Sekretariat Tim Penilai Instansi;
(3)
Ketua Tim Penilai Provinsi untuk Sekretariat Tim Penilai Provinsi;
(4)
Ketua Tim Penilai Kabupaten/Kota untuk Sekretariat Tim Penilai Kabupaten/ Kota.
-8-
c.
2.
Sekretariat Tim Penilai dipimpin oleh 1 (satu) orang Sekretaris Tim Penilai yang secara fungsional dijabat oleh : (1)
Kepala Biro Naskah dan Penerjemahan, Kedeputian Menteri Sekretaris Negara Bidang Dukungan Kebijakan, untuk Sekretaris Tim Penilai Pusat. Khusus Sekretariat Tim Penilai Pusat secara ex-officio berada di Biro Naskah dan Penerjemahan, Kedeputian Menteri Sekretaris Negara Bidang Dukungan Kebijakan, Sekretariat Negara;
(2)
Pejabat eselon II yang bertanggung jawab di bidang kepegawaian untuk Sekretariat Tim Penilai Instansi, Sekretariat Tim Penilai Provinsi, dan Sekretariat Tim Penilai Kabupaten/Kota.
Tugas : Membantu Tim Penilai dalam bidang pengadministrasian dan penatausahaan kegiatan penilaian prestasi Penerjemah.
3.
Fungsi : a.
mengadministrasikan setiap usulan penetapan angka kredit Penerjemah;
b.
meneliti kelengkapan dan kebenaran berkas-berkas yang disyaratkan dari setiap usulan penetapan angka kredit Penerjemah;
c.
membuat jadwal rapat pleno Tim Penilai;
d.
memfasilitasi penyelenggaraan rapat pleno Tim Penilai;
e.
menyiapkan naskah berita acara hasil penilaian Tim Penilai;
f.
membuat naskah Keputusan Penetapan Angka Kredit;
g.
melaksanakan penatausahaan dan pengolahan data Penerjemah;
h.
menyusun laporan semester mengenai pelaksanaan tugas Tim Penilai dan, setelah ditandatangani Ketua Tim Penilai, kemudian selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari setelah berakhirnya semester yang bersangkutan menyampaikan laporan semester kepada: (1) Menteri Sekretaris Negara, bagi Tim Penilai Pusat; (2) Sekretaris jenderal kementerian, sekretaris jenderal lembaga tinggi negara, pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian atau pejabat eselon I lainnya yang ditunjuk, bagi Tim Penilai Instansi; (3) Sekretaris Daerah Provinsi, bagi Tim Penilai Provinsi; dan (4) Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota, bagi Tim Penilai Kabupaten/Kota.
i.
memantau perolehan angka kredit Penerjemah selama periode tertentu untuk mengetahui apakah seorang penerjemah telah memenuhi persyaratan angka kredit kumulatif minimal untuk kenaikan pangkat atau jabatan;
j.
memberikan laporan kepada Tim Penilai perihal : 1)
Penerjemah yang tidak dapat memperoleh angka kredit kumulatif minimal yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat atau jabatan pada waktunya;
-9-
2)
k.
8.
kemungkinan dapat diangkat kembali seorang Penerjemah yang sebelumnya dibebaskan sementara dari jabatan, karena yang bersangkutan telah memenuhi jumlah angka kredit kumulatif minimal yang ditentukan.
menyerahkan berkas yang berhubungan dengan penetapan angka kredit kepada pimpinan unit kerja yang lama untuk disampaikan kepada pimpinan unit kerja yang baru, apabila Penerjemah Utama dimutasikan ke unit kerja yang lain.
Tim Penilai Teknis 1.
Kedudukan : a. Tim Penilai Teknis dibentuk dan ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit berdasarkan usulan dari Ketua Tim Penilai; b. Tim Penilai Teknis bertanggungjawab kepada Ketua Tim Penilai..
2.
Tugas: Tim Penilai Teknis bertugas membantu Tim Penilai dalam melakasanakan penilaian terhadap usulan penetapan angka kredit dari hasil kegiatan penerjemahan yang bersifat khusus atau memerlukan keahlian tertentu.
3.
Fungsi: Tim Penilai Teknis berfungsi memberikan pertimbangan teknis dalam hal penilaian kegiatan penerjemahan yang memerlukan pengetahuan atau keahlian khusus.
4.
Masa Kerja Tim Penilai Teknis Tim Penilai Teknis ditentukan sesuai dengan kebutuhan dalam satu periode kenaikan pangkat (bersifat ad-hoc).
IV. TATA KERJA TIM PENILAI 1.
Rapat Pleno : Rapat pleno Tim Penilai Pusat, Tim Penilai Instansi, Tim Penilai Provinsi, dan tim Penilai Kabupaten/Kota dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam satu tahun sesuai dengan periode kenaikan pangkat : a. untuk kenaikan pangkat periode April persidangan dimulai bulan Oktober tahun sebelumnya; b. untuk kenaikan pengkat periode Oktober persidangan dimulai bulan April tahun yang bersangkutan.
2.
Pergantian Anggota Tim Penilai : a.
Menteri Sekretaris Negara, Menteri/Kepala LPNK, Gubernur, Bupati/Walikota, masingmasing atas usul Ketua Tim Penilai Pusat, Ketua Tim Penilai Instansi, Tim Penilai Provinsi, Tim Penilai Kabupaten/Kota, dapat mengganti Anggota Tim Penilai Pusat, Tim Penilai Instansi, Tim Penilai Provinsi, Tim Penilai Kabupaten/Kota, apabila yang bersangkutan : 1) Pensiun dari PNS; 2) Berhalangan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan;
- 10 -
3) Mengundurkan diri.
3.
b.
Apabila terdapat Anggota Tim Penilai Pusat, Tim Penilai Instansi, Tim Penilai Provinsi, atau Tim Penilai Kabupaten/Kota yang turut dinilai, maka Ketua Tim Penilai masingmasing yang bersangkutan wajib mengangkat pengganti sementara bagi anggota Tim Penilai Pusat yang bersangkutan untuk jangka satu kali penilaian yang dimaksud.
c.
Dalam hal Ketua Tim Penilai Pusat yang dinilai, maka Menteri Sekretaris Negara menjadi Ketua Sementara Tim Penilai Pusat.
Penilaian Angka Kredit Penilaian angka kredit dilakukan dengan cara sebagai berikut :
4.
a.
Ketua Tim Penilai Pusat, Tim Penilai Instansi, Tim Penilai Provinsi, dan Tim Penilai Kabupaten/Kota membagi tugas penilaian kepada Anggota Tim Penilai masing-masing;
b.
setiap DUPAK dinilai oleh 2 (dua) dua orang Anggota Tim Penilai;
c.
setelah masing-masing Anggota melakukan penilaian, dan ternyata hasil masingmasing tidak terdapat perbedaan dengan DUPAK, maka hasil penilaian mereka disampaikan kepada Ketua Tim Penilai Pusat melalui Sekretaris Tim Penilai Pusat untuk disahkan;
d.
apabila angka kredit yang diberikan oleh 2 (dua) orang anggota Tim Penilai terdapat perbedaan dengan DUPAK, maka hasil penilaian terakhir dilakukan melalui rapat pleno Tim Penilai Instansi, Tim Penilai Provinsi, atau Tim Penilai Kabupaten/Kota;
e.
pengambilan keputusan dalam rapat pleno Tim Penilai Pusat, Tim Penilai Instansi, Tim Penilai Provinsi, atau Tim Penilai Kabupaten/Kota dilakukan dengan musyawarah mufakat, dan dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara terbanyak;
f.
hasil penilaian angka kredit harus dituangkan dalam berita acara penilaian angka kredit (BAPAK) yang ditandatangani oleh anggota Tim Penilai yang hadir;
g.
terhadap keputusan PAK yang telah ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, Penerjemah yang bersangkutan tidak dapat mengajukan keberatan.
Prosedur Tata cara penilaian angka kredit oleh Tim Penilai Pusat, Tim Penilai Instansi, Tim Penilai Provinsi, atau Tim Penilai Kabupaten/Kota, dilakukan melalui prosedur sebagai berikut: a.
menerima DUPAK dan berkas-berkas pendukung lainnya dari Sekretaris Tim Penilai;
b.
melaksanakan penilaian terhadap angka kredit yang diajukan pada setiap DUPAK sesuai dengan ketentuan proses penilaian;
c.
melakukan rapat pleno untuk menyusun BAPAK sebagai hasil penilaian akhir (contoh BAPAK dapat dilihat pada lampiran I).
d.
menyampaikan BAPAK kepada Sekretaris Tim Penilai untuk penyiapan Keputusan Penilaian Angka Kredit, dan selanjutnya disampaikan kepada Pejabat Yang Berwenang untuk menetapkan angka kredit Jabatan Fungsional Penerjemah;
- 11 -
e.
V.
asli Keputusan Penilaian Angka Kredit disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Regional Badan Kepegawaian Negara (BKN), dengan tembusan disampaikan kepada: 1)
Penerjemah yang bersangkutan;
2)
Sekretaris Tim Penilai Penerjemah yang bersangkutan;
3)
Kepala Biro/Badan Kepegawaian Daerah/Bagian Kepegawaian Instansi yang bersangkutan;
4)
Pejabat lain yang dipandang perlu.
KETENTUAN LAIN-LAIN 1.
Apabila Tim Penilai Instansi belum dibentuk, maka penilaian angka kredit dapat dilakukan oleh Tim Penilai Pusat.
2.
Apabila Tim Penilai Provinsi belum dibentuk, maka penilaian angka kredit dapat dilakukan oleh Tim Penilai Pusat;
3.
Apabila Tim Penilai Kabupaten/Kota belum dibentuk, maka penilaian angka kredit dapat dilakukan oleh Tim Penilai Provinsi.
VI. PENUTUP Apabila dipandang perlu, Petunjuk Pelaksanaan Teknis Organisasi dan Tata Kerja Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Penerjemah ini akan diadakan penyempurnaan secara berkala.
MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA
SUDI SILALAHI
- 12 -
