PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK NOMOR 108 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN TEKNIS SURVEI POLA DISTRIBUSI PERDAGANGAN BEBERAPA KOMODITI 2014 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK, Menimbang
: a. bahwa
untuk
kelancaran
pelaksanaan
Survei
Pola
Distribusi Perdagangan Beberapa Komoditi 2014, perlu disusun
Pedoman
Teknis
Survei
Pola
Distribusi
Perdagangan Beberapa Komoditi 2014; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Pedoman Teknis Survei Pola Distribusi Perdagangan Beberapa Komoditi 2014 dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik; Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854); 3. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik; 4. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 6 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Statistik Dasar;
-25. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 121 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pusat Statistik di Daerah; 6. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK TENTANG PEDOMAN TEKNIS SURVEI POLA DISTRIBUSI PERDAGANGAN BEBERAPA KOMODITI 2014. Pasal 1 Pedoman Teknis Survei Pola Distribusi Perdagangan Beberapa Komoditi 2014 merupakan acuan dan panduan pelaksanaan Survei Pola Distribusi Perdagangan Beberapa Komoditi 2014 di seluruh Badan Pusat Statistik, Badan Pusat Statistik Provinsi, dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota. Pasal 2 Pedoman Teknis Survei Pola Distribusi Perdagangan Beberapa Komoditi
2014
sebagaimana
tersebut
dalam
Lampiran
Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik ini. Pasal 3 Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 April 2014 KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,
SURYAMIN
LAMPIRAN PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK NOMOR 108 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN TEKNIS SURVEI POLA DISTRIBUSI PERDAGANGAN BEBERAPA KOMODITI 2014
BAB I PENDAHULUAN
Pola distribusi perdagangan menggambarkan rantai distribusi suatu barang mulai dari produsen hingga konsumen. Rantai ini mempunyai peran penting
dalam
perekonomian
masyarakat,
karena
selain
merupakan
penghubung antara produsen dengan konsumen jugadapat memberikan nilai tambah pada pelakunya. Rantai distribusi yang baik mampu menggerakkan suatu barang dari produsen ke konsumen dengan biaya yang serendahrendahnya dan mampu memberikan pembagian yang adil dari keseluruhan harga yang dibayarkan konsumen akhir kepada semua pihak yang terlibat di dalamnya. Pola distribusi barang kebutuhan masyarakat saat ini diduga masih bermasalah. Hal ini terlihat dari melambungnya harga barang kebutuhan masyarakat, serta kelangkaan barang tersebut di beberapa daerah. Selain itu, rasa kepuasan yang belum merata antara produsen, lembaga-lembaga usaha perdagangan (dalam tata niaga) dan konsumen juga menjadi masalah dalam distribusi barang. Untuk mengetahui dimana letak permasalahannya dipandang perlu untuk dilakukan Survei Pola Distribusi Perdagangan Beberapa Komoditi. Pada tahun 2014 Badan Pusat Statistik (BPS) akan mengadakan Survei Pola Distribusi (Survei Poldis) Perdagangan Beberapa Komoditi. Kegiatan ini sangat penting dilakukan karena hasilnya bisa digunakan sebagai upaya untuk mendapatkan gambaran pola distribusi perdagangan dalam negeri dan dapat dibangun sistem pola distribusi perdagangan yang lebih baik. Selain itu, dapat diperoleh margin perdagangan dan pengangkutan dari komoditi yang diteliti. Survei
Pola
Distribusi
Perdagangan
Beberapa
Komoditi
2014
dilaksanakan di seluruh provinsi, mencakup ibukota provinsi,beberapa kota SBH (70 kabupaten/kota). Secara keseluruhan survei ini mencakup 133
-2kabupaten/kota terdiri dari 33 ibukota provinsi dan 100 kabupaten/kota potensi komoditi terpilih. Hasil Survei Poldis Perdagangan 2014 di 33 provinsi diharapkan dapat memenuhi kebutuhan data tentang pola distribusi perdagangan untuk komoditi-komoditi terpilih dan sekaligus dapat digunakan sebagai masukan untuk penyempurnaan Survei Pola Distribusi Perdagangan pada masa yang akan datang. Buku Pedoman Teknis BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota dalam kegiatan Survei Poldis Perdagangan 2014 merupakan pedoman bagi Kepala BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota untuk melakukan pengawasan dengan benar
sehingga
hasilnya
sesuai
dengan
yang
diharapkan
dan
dapat
dipertanggungjawabkan. 1. Landasan Hukum Landasan hukum pelaksanaan Survei Poldis Perdagangan 2014 adalah: a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik; b. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik; c. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik; d. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik.
2. Tujuan Survei PoldisPerdagangan 2014 di 33 provinsimempunyai tujuan, yaitu: a. Mendapatkan Pola Penjualan Produksi; b. Mendapatkan Pola Distribusi Perdagangan; c. Mendapatkan Peta Wilayah Penjualan Produksi; d. Mendapatkan Peta Wilayah Distribusi Perdagangan; e. Memperoleh data tentang margin perdagangan dan pengangkutan mulai tingkat pedagang besar sampai dengan pedagang eceran. 1)
Cakupan Komoditi Penentuan komoditi dalam survei ini adalah komoditi strategis, yaitu
komoditi-komoditi yang memenuhi kriteria sebagai berikut: a. Komoditi yang dalam Survei Biaya Hidup paling banyak dikonsumsi masyarakat.
-3b. Komoditi yang dalam pembentukan inflasi cukup berperan. c. Komoditi
yang
dalam
pembentukan
Produk
Domestik
Bruto
(PDB)
mempunyai kontribusi cukup besar. d. Komoditi yang memiliki dampak cukup besar terhadap kebutuhan masyarakat. Berdasarkan 4 kriteria di atas, maka dipilih 4 komoditi dengan jenis/kualitas komoditi seperti pada tabel berikut: Tabel 1.1. Jenis Komoditi Terpilih Komoditi
Jenis Komoditi
(1)
(2)
1. Minyak Goreng 2. Tepung Terigu 3. Garam
1. Garam Bata 2. Garam Halus
4. Susu Bubuk
2)
Cakupan Wilayah Cakupan wilayah survei meliputi 133 kabupaten/kota di 33 provinsi
dengan jumlah sampel sebanyak 3.500 perusahaan/usaha perdagangan dan produsen. Untuk selengkapnya mengenai alokasi sampel menurut wilayah dapat dilihat pada lampiran 3. 3)
Jadwal Pelaksanaan Jadwal pelaksanaan Survei Poldis Perdagangan 2014 adalah: Pencetakan Kuesioner dan Buku Pedoman
Minggu III Maret 2014
Pengiriman dokumen dari BPS RI ke Provinsi Minggu IV April2014 Pelaksanaan Lapangan
Minggu II Mei – Minggu II Juni2014
Pemeriksaan oleh Daerah
Minggu II Mei – Minggu II Juni2014
Revisit oleh Daerah
Minggu III Mei – Minggu II Juni 2014
Pengiriman dokumen dari Provinsi ke BPS RI Minggu I – IV Juni 2014 Pengolahan di BPS RI
Minggu II Juni – Minggu IV Juli2014
Persiapan Penyusunan Laporan
Minggu I –IV Agustus2014
Penyusunan Laporan
Minggu I – II September 2014
Penggandaan Laporan
Minggu III –IV September 2014
-44)
Dokumen (Kuesioner dan Buku Pedoman) a. Jenis daftar dan kuesioner yang digunakan untuk pencacahan meliputi: No (1) 1.
Jenis
Kegunaan
Daftar/Kuesioner VPDP14-
(2)
(3) Petunjuk bagi petugas untuk
DSP.PEDAGANG
mengetahui nama dan alamat
VPDP14-
perusahaan/usaha perdagangan dan
DSP.PRODUSEN
produsen yang akan dicacah
(Daftar Sampel Perusahaan) 2. 3.
VPDP-14.PEDAGANG
Kuesioner untuk mencacah
VPDP-14.PRODUSEN
perusahaan/usaha perdagangan Kuesioner untuk mencacah perusahaan/usaha industri
pengolahan b. Buku Pedoman yang digunakan meliputi: No
Buku Pedoman
Kegunaan
(1)
(2)
(3)
1.
Buku 1
Pedoman Teknis BPS Provinsi/Kabupaten/Kota
2.
Buku 2
Pedoman Pencacah
3.
Buku 3
Pedoman Pengolahan
-55) Arus Dokumen BPS-RI
BPS Provinsi
BPS Kab/Kota
Pencacah/Peme riksa
- VPDP14-DSP
- VPDP14-DSP
- VPDP14-DSP
- VPDP14-DSP
- VPDP-
- VPDP-
- VPDP-
- VPDP-
14.PEDAGANG - VPDP14.PRODUSEN
14.PEDAGANG - VPDP14.PRODUSEN
14.PEDAGANG - VPDP14.PRODUSEN
- Buku 1
- Buku 1
- Buku 1
- Buku 2
- Buku 2
- Buku 2
- VPDP-
- VPDP-
- Buku 3
- VPDP14.PEDAGANG - VPDP14.PRODUSEN - VPDP14-DSP
14.PEDAGANG - VPDP14.PRODUSEN - VPDP14-DSP
14.PEDAGANG - VPDP14.PRODUSEN - VPDP14-DSP
14.PEDAGANG - VPDP14.PRODUSEN - Buku 2
-6BAB II ORGANISASI LAPANGAN
A. Organisasi Lapangan Untuk memperlancar pelaksanaan lapangan serta seluruh kegiatan Survei Poldis Perdagangan 2014 dibentuk organisasi lapangan mulai dari tingkat pusat sampai dengan para pelaksana di lapangan. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang organisasi ini dapat dilihat pada bagan organisasi berikut ini: BPS-RI
BPS PROVINSI
BPS KAB/KOTA A
BPS KAB/KOTA A
BPS KAB/KOTA A
PENGAWAS
PENCACAH
PENCACAH
PENCACAH
Gambar 2.1. Organisasi Lapangan Survei Pola Distribusi Perdagangan Beberapa Komoditi 2014 B. Tugas dan Tanggung Jawab Pelaksana Survei Tugas dan tanggung jawab organisasi lapangan Survei Poldis Perdagangan 2014 dari tingkat pusat sampai dengan para pelaksana di lapangan sebagai berikut:
-7Tabel 2.1. Tugas dan Tanggung Jawab Pelaksana Survei Pola Distribusi Perdagangan Beberapa Komoditi 2014 No.
Petugas
Tugas dan Tanggung Jawab
(1)
(2)
(3)
1.
BPS-RI
Mengoordinasikan seluruh kegiatan baik di pusat maupun di daerah Bertanggung jawab terhadap hasil Survei Poldis Perdagangan 2014 tingkat Nasional
2.
Tim VPDP14
Menyiapkan materi yang berkenaan dengan Survei Poldis Perdagangan 2014
3.
BPS Provinsi
Mengoordinasikan seluruh kegiatan di Provinsi dan Kabupaten/Kota Bertanggung jawab terhadap hasil Survei Poldis Perdagangan
2014
tingkat
Provinsi
dan
Kabupaten/Kota 4.
BPS Kabupaten/ Kota
Mengoordinasikan
seluruh
kegiatan
di
Kabupaten/Kota Bertanggung jawab terhadap hasil Survei Poldis Perdagangan 2014 tingkat Kabupaten/Kota
5.
Pengawas/Pemeriksa Mengoordinasikan
seluruh
kegiatan
di
Kabupaten/Kota/ Provinsi Bertanggung jawab terhadap hasil pencacahan Survei Poldis Perdagangan 2014 6.
Pencacah
Bertanggung
jawab
melakukan
pencacahan
Survei Poldis Perdagangan 2014
C. Petugas Pengawas/Pemeriksa (PMS) 1.
Memahami isi buku pedoman PCS dan PMS Survei Poldis Perdagangan 2014.
2.
Bersama dengan PCS mencermati daftar sampel perusahaan terpilih serta
-8jenis dokumen yang digunakan dan wilayah kerjanya sebelum melakukan pencacahan. 3.
Memberitahukan dan minta izin pihak pengelola/administrator di pusat perkantoran, pusat perbelanjaan, jika responden berada di pusat perkantoran/pusat perbelanjaan.
4.
Melakukan pengawasan lapangan secara rutin dan melaporkan kepada BPS Kabupaten/Kota/Provinsi apabila ada permasalahan yang perlu segera diselesaikan.
5.
Mengikuti
pertemuan
petugas
yang
dikoordinir
oleh
BPS
Kabupaten/Kota/Provinsi, kemudian membuat laporan tentang berbagai permasalahan yang dihadapi di lapangan dan cara mengatasinya ke BPS Kabupaten/Kota/Provinsi. 6.
Mengisi laporan kemajuan pelaksanaan pencacahan secara berkala kepada BPS Kabupaten/Kota/Provinsi.
7.
Melakukan pemeriksaan dokumen hasil pelaksanaan pencacahan dengan cermat
dan
teliti
serta
menyerahkan
hasilnya
kepada
BPS
Kabupaten/Kota/Provinsi. 8.
Mengisi
kode
KBLI
pada
Blok
II
rincian
1
VPDP-14.PEDAGANG
berdasarkan uraian kegiatan utama perusahaan/usaha. 9.
Menepati jadwal pelaksanaan Survei Poldis Perdagangan 2014.
D. Petugas Pencacah (PCS) 1.
Memahami isi buku pedoman PCS Survei Poldis Perdagangan 2014.
2.
Mengamati wilayah kerjanya sebelum melakukan pencacahan dengan VPDP14-DSP. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi lewat cacah atau ganda cacah.
3.
Memberitahukan dan minta izin pihak pengelola atau administrator di pusat gedung perkantoran, pusat perbelanjaan, atau aparat desa/lurah, RW dan RT sebelum melakukan pencacahanpada wilayah tersebut.
4.
Melakukan pencacahan setiap perusahaan/usaha yang ada dalam VPDP14-DSP yang terdapat pada wilayah kerjanya.
5.
Mengikuti pertemuan dengan pengawas untuk membahas berbagai temuan/masalah di lapangan dan cara mengatasinya.
6.
Melakukan pencacahan ulang responden yang bermasalah dengan disertai pengawas.
-97.
Melaporkan hasil pengecekan lapangan ke pengawas/pemeriksa atas keberadaan perusahaan yang tercatat dalam VPDP14-DSP, namun tidak ditemui di lapangan, atau perusahaan/usaha yang ditemui di lapangan, namun tidak memperdagangkan salah satu dari 4 jenis komoditi yang dicakup.
8.
Menepati jadwal pelaksanaan sesuai dengan yang telah ditentukan.
- 10 -
- 11 BAB III METODOLOGI
A. Ruang Lingkup Survei
Pola
Distribusi
Perdagangan
Beberapa
Komoditi
2014
dilaksanakan di seluruh provinsi, mencakup ibukota provinsi, beberapa kota SBH (70 kabupaten/kota) dan kabupaten/kota potensi komoditi terpilih. Secara keseluruhan survei ini mencakup 133 kabupaten/kota terdiri dari 33 ibukota provinsi dan 100 kabupaten/kota potensi komoditi terpilih. Unit penelitian dalam survei ini adalah perusahaan perdagangan menengah, besar, dan kecil baik sebagai distributor, subdistributor, agen, subagen, pedagang grosir, eksportir, importir, maupun pengecer. Komoditi yang dicakup dalam survei ini adalah sebanyak 5 jenis, yaitu: minyak goreng, tepung terigu, garam bata, garam halus dan susu bubuk. Produsen komoditi yang diteliti didekati melalui industri skala besar dan sedang. Usaha yang dicakup dalam survei ini mengalami penyesuaian kode KBLI, karena terjadi perubahan kode KBLI 2005 ke KBLI 2009. Secara lengkap, perusahaan yang dicakup berdasarkan pengelompokkan KBLI-nya adalah sebagai berikut: Tabel 3.1. Cakupan Survei Pola Distribusi Perdagangan Beberapa Komoditi 2014 Menurut Perubahan KBLI 2009 No Jenis Komoditi (1) 1
(2)
KBLI
KBLI
2009
2005
(3)
(4)
Uraian KBLI 2009 (5)
Minyak Goreng 10423 15143 Industri minyak goreng kelapa 10432 15144 Industri minyak goreng kelapa sawit 46315 51220 Perdagangan besar minyak dan 53220 lemak nabati 54220 Perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya 47111 52111 makanan, minuman, atau tembakau di supermarket/minimarket
- 12 Perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya 47112 52112
makanan, minuman, atau tembakau bukan di supermarket/minimarket (tradisional)
2
Tepung Terigu
10617 15321 Industri tepung terigu 46339 51220 Perdagangan besar makanan dan minuman lainnya 53220 54220 Perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya 47111 52111 makanan, minuman, atau tembakau di supermarket/minimarket Perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya 47112 52112
makanan, minuman, atau tembakau bukan di supermarket/minimarket (tradisional)
3
Garam
10774 15499 Industri pengolahan garam 46339 51220 Perdagangan besar makanan dan minuman lainnya 53220 54220 Perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya 47111 52111 makanan, minuman, atau tembakau di supermarket/minimarket Perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya 47112 52112 makanan, minuman, atau tembakau bukan di supermarket/minimarket
- 13 (tradisional) 4
Susu Bubuk
10520 15201 Industri pengolahan susu bubuk dan susu kental 46326 51220 Perdagangan besar susu dan produk susu 53220 54220 Perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya 47111 52111 makanan, minuman, atau tembakau di supermarket/minimarket Perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya 47112 52112
makanan, minuman, atau tembakau bukan di supermarket/minimarket (tradisional)
B. Kerangka Sampel Kerangka sampel yang dibentuk ada dua, yaitu kerangka sampel pedagang dan kerangka sampel produsen. Untuk produsen, kerangka sampel berasal dari SE06-UMB kategori D (industri) dan direktori industri skala besar dan sedang. Sedangkan pembentukan kerangka sampel pedagang berasal dari berbagai macam sumber, yaitu dari: 1)
SE06-UMB kategori G, yaitu perusahaan perdagangan menengah dan besar hasil Sensus Ekonomi 2006 Sensus Sampel. Tahapan penggunaan data SE06-UMB adalah: a. Menentukan
fungsi
kelembagaan
perusahaan/usaha
sebagai
distributor, subdistributor, agen, subagen, pedagang grosir, eksportir, importir, dan pengecer dilakukan pendekatan berdasarkan hasil SE06UMB kategori G, yang bersumber dari kuesioner SE06-UMB Distribusi Blok II.2 Rincian 6 (menurut asal barang) dan
Rincian 8 (menurut
penjualan barang). Sedangkan untuk perusahaan SE06-UMB yang nonresponse, tidak dapat dilakukan penentuan fungsi kelembagaan perusahaan/usaha.
- 14 Tabel 3.2. Matriks Penentuan Fungsi Kelembagaan*) dalam Perusahaan/Usaha Perdagangan UMB Penjualan No.
Asal barang
(1)
(2)
Luar
Produse
negeri
n
(3)
Pedagan Pemerin g
tah
lainnya /swasta
Rumah tangga/ peroran gan
(4)
(5)
(6)
(7)
1
Melalui Importir
1
1
1
8
2
Impor Sendiri
7
7
7
8
6
1
1
1
8
6
2
4
4
8
6
4
8
8
8
6
4
8
8
8
3 4 5 6
*)
Produsen non pertanian Distributor/penyal ur/agen Supermarket/swala yan Pedagang lainnya Kode
fungsi
kelembagaan: 1. Distributor
6. Eksportir
2. Subdistributor
7. Importir
3. Agen
8. Pengecer
4. Subagen 5. Pedagang Grosir 2)
Direktori perusahaan perdagangan dari asosiasi untuk perusahaan perdagangan.
3)
Daftar nama perusahaan/usaha perdagangan eksportir.
4)
Perusahaan perdagangan kecil hasil Sensus Ekonomi 2006 Sensus Sampel yaitu SE06-UMK kategori G dengan nilai omset >500 juta rupiah.
5)
Sumber lain: berasal dari internet. Pada survei ini pencacahan perusahaan
menggunakan pendekatan
fungsi kelembagaan perusahaan dan komoditi yang diperdagangkan. Fungsi kelembagaan yang bersumber dari SE06-UMB merupakan proxy, sedangkan perusahaan dari sumber lain berdasarkan pengakuan responden.
- 15 -
4 Komoditi terpilih
SE06-UMB.G
Perusahaan Perdagangan dari Asosiasi
Proxy fungsi kelembagaan perusahaan
Responden eksportir
SE06-UMK, omset > 500 jt
Sumber lainnya
Gabung
Perusahaan unique?
Tidak
Drop out perusahaan
Ya Kerangka Sampel Pedagang
Gambar 3.1. Pembentukan Kerangka Sampel Pedagang
4 Komoditi terpilih
SE06-UMB.D
Direktori Industri Skala Besar dan Sedang
Sumber lainnya
Gabung
Perusahaan unique?
Tidak
Drop out perusahaan
Ya Kerangka Sampel Produsen
Gambar 3.2. Pembentukan Kerangka Sampel Produsen *) Unique = tidak ganda
- 16 C. Jumlah Sampel Banyaknya
sampel
perusahaan/usaha/pengusaha
perdagangan
menengah dan besar serta produsen secara keseluruhan sebanyak 3.500 perusahaan. Rincian banyaknya sampel untuk setiap provinsi adalah sebagai berikut:
Tabel 3.3. Kabupaten/Kota Studi dan Banyaknya Sampel per Provinsi
No
Provinsi
Kabupaten/Kota
(1)
(2)
(3)
1
(11) Aceh
(1110) Bireuen, (1118) Pidie Jaya, (1171) Banda Aceh
2
(12) Sumatera Utara
Jumlah Sampel (4) 50
(1208) Asahan, (1212) Deli Serdang, (1219) Batu Bara, (1272) Tanjung Balai, (1273) Pematang Siantar, (1274) Tebing
125
Tinggi, (1275) Medan, (1276) Binjai 3
(13) Sumatera Barat
(1371) Padang, (1375) Bukittinggi
4
(14) Riau
(1403) Indragiri Hilir, (1471) Pekanbaru, (1473) Dumai
5
(15) Jambi
(1502) Merangin, (1505) Muaro Jambi, (1571) Jambi
6
(16)
Sumatera (1607) Banyuasin, (1671) Palembang,
75 65
45
75
Selatan
(1674) Lubuklinggau
7
(17) Bengkulu
(1771) Bengkulu
50
8
(18) Lampung
(1871) Bandar Lampung, (1872) Metro
70
9
(19)
Kep.
Bangka (1902) Belitung, (1971) Pangkal Pinang
Belitung 10 (21) Kep. Riau
(2171) Batam, (2172) Tanjung Pinang
11 (31) DKI Jakarta
(3171) Jakarta Selatan, (3172) Jakarta
40 40
Timur, (3173) Jakarta Pusat, (3174) Jakarta
500
Barat, (3175) Jakarta Utara 12 (32) Jawa Barat
(3201) Bogor, (3202) Sukabumi, (3203)
450
- 17 No
Provinsi
Kabupaten/Kota
(1)
(2)
(3)
Jumlah Sampel (4)
Cianjur, (3205) Garut, (3209) Cirebon, (3211) Sumedang, (3212) Indramayu, (3215) Karawang, (3216) Bekasi, (3272) Sukabumi, (3273) Bandung, (3275) Bekasi 13 (33) Jawa Tengah
(3301) Cilacap, (3310) Klaten, (3313) Karanganyar, (3317) Rembang, (3318) Pati, (3321) Demak, (3329)
280
Brebes,(3374) Semarang 14 (34) DI Yogyakarta
(3471) Yogyakarta
15 (35) Jawa Timur
(3506) Kediri, (3514) Pasuruan, (3515)
50
Sidoarjo, (3517) Jombang, (3523) Tuban, (3525) Gresik, (3526) Bangkalan, (3527) Sampang, (3528)
450
Pamekasan, (3529) Sumenep, (3575) Pasuruan, (3578) Surabaya 16 (36) Banten
(3601) Pandeglang, (3603) Tangerang, (3671) Tangerang, (3672) Cilegon,
125
(3673) Serang 17 (51) Bali
(5108) Buleleng, (5171) Denpasar
18 (52) Nusa Tenggara (5202) Lombok Tengah, (5203) Lombok Barat
Timur, (5206) Bima,(5271) Mataram
19 (53) Nusa Tenggara (5311) Ende, (5318) Nagekeo,(5371) Timur 20 (61)
Kupang Kalimantan (6112) Kubu Raya, (6171) Pontianak
Barat 21 (62) Tengah 22 (63) Selatan 23 (64) Timur
Kalimantan (6202) Kotawaringin Timur,(6271) Palangkaraya Kalimantan (6309) Tabalong,(6371) Banjarmasin, (6372) Banjar Baru Kalimantan (6471) Balikpapan, (6472) Samarinda, (6473) Tarakan
100 55
40
70
50
65
100
- 18 No
Provinsi
Kabupaten/Kota
(1)
(2)
(3)
Jumlah Sampel (4)
24 (71) Sulawesi Utara
(7171) Manado, (7172) Bitung
65
25 (72) Sulawesi Tengah
(7208) Parigi Moutong, (7271) Palu
45
26 (73) Sulawesi Selatan
(7304) Jeneponto, (7306) Gowa, (7325) Luwu Timur, (7371) Makassar, (7373)
120
Palopo 27 (74)
Sulawesi (7471) Kendari, (7472) Bau-Bau
50
Tenggara 28 (75) Gorontalo
(7502) Gorontalo, (7571) Gorontalo
40
29 (76) Sulawesi Barat
(7603) Mamasa, (7604) Mamuju
50
30 (81) Maluku
(8171) Ambon, (8172) Tual
35
31 (82) Maluku Utara
(8271) Ternate, (8272) Tidore
45
Kepulauan 32 (91) Papua Barat
(9105) Manokwari, (9171) Sorong
40
33 (94) Papua
(9401) Merauke, (9471) Jayapura
40 3.500
Jumlah
*) yang dicetak bergaris bawah dan miring adalah ibukota provinsi
a. Alokasi Sampel Per Komoditi Menurut Kabupaten/Kota Jumlah produsen dan perusahaan perdagangan berkategori pedagang besar dan eceran sudah dapat ditentukan dari hasil pembentukan kerangka sampel. Yang termasuk dalam kategori pedagang besar adalah fungsi kelembagaan perdagangan sebagai distributor, subdistributor, agen, subagen, pedagang grosir, eksportir dan importir. Sedangkan kategori pengecer adalah sisanya. Alokasi sampel dilakukan dengan mempertimbangkan distribusi dari fungsikelembagaan dan jenis komoditi dalam satu provinsi. Sehingga secara umum semua komoditi bisa terwakili untuk semua fungsi kelembagaan. Penentuan suatu perusahaan dicacah untuk komoditi tertentu, sudah dapat ditentukan pada awal penentuan sampel terpilih, baik untuk pedagang besar
dan
eceran
yang
menjual
komoditi
memperdagangkan bermacam-macam komoditi
spesifik
maupun
yang
yang akan dicacah. Oleh
- 19 karena itu, untuk menjaga agar sampel komoditi di pengecer tersebar secara proporsional, maka perlu dilakukan alokasi sampel untuk menentukan berapa jumlah perusahaan yang harus dicacah untuk suatu komoditi.Tahapan pengalokasian sampel menurut komoditi untuk pengecer adalah sebagai berikut:
Dari
kerangka
sampel
dialokasikan
sampel
perusahaan
yang
memperdagangkan komoditi tertentu.
Kemudian di alokasikan menurut distribusi fungsi kelembagaan dalam satu provinsi.
b. Metode Pemilihan Sampel Metode pemilihan sampel dilakukan dengan memperhatikan komoditi utama
yang
diperdagangkan
berdasarkan
4
komoditi
terpilih.
Untuk
perusahaan yang bersumber dari SE06-UMB, seluruhnya diambil sebagai perusahaan sampel, sedangkan sisanya dipilih secara sistematik pada setiap komoditi. Jika jumlah perusahaan/usaha dalam kerangka sampel tidak mencukupi, maka seluruh perusahaan/usaha akan dicacah. Sedangkan sampel industri pengolahan dipilih dari kerangka sampel industri pengolahan secara systematic sampling.
c. Metode Pengumpulan Data Pengumpulan
data
dari
perusahaan/usaha/pengusaha
terpilih
dilakukan melalui wawancara tatap muka antara pencacah dengan responden. Untuk perusahaan-perusahaan yang relatif besar, pengumpulan data mungkin lebih dari satu kali kunjungan.
- 20
Jika pada saat pencacahan, perusahaan/usaha telah berubah dari pedagang
ke
produsen
maka
pengawas
harus
mencari
perusahaan/usaha yang memperdagangkan komoditi dan fungsi kelembagaan yang sama untuk dijadikan sebagai sampel pengganti secara purposive.
Jika pada saat pencacahan, perusahaan/usaha telah berubah dari produsen
ke
pedagang
maka
pengawas
harus
mencari
perusahaan/usaha yang memproduksi komoditi yang sama untuk dijadikan sebagai sampel pengganti secara purposive.
Jika pada saat pencacahan, komoditi dengan yang diperdagangkan bukan merupakan komoditi seperti yang tercantum pada Daftar VPDP14-DSP.PEDAGANG, maka pengawas a. Jika perusahaan/usaha merupakan pedagang besar, harus mencari perusahaan/usaha yang memperdagangkan komoditi dengan fungsi kelembagaan yang sama untuk dijadikan sebagai sampel pengganti secara purposive, b. Jika Perusahaan/usaha merupakan pengecer, pengawas harus memeriksa terlebih dahulu keterwakilan komoditi dalam satu provinsi, bila sudah ada wakilnya maka cukup diganti komoditi sesuai dengan yang dijual oleh pedagang (harus termasuk dalam 5 komoditi). Jika belum ada keterwakilan komoditi dengan kualitas/merk/jenis seperti yang tercantum pada Daftar VPDP14DSP.PEDAGANG dalam satu provinsi maka harus mencari perusahaan/usaha yang memperdagangkan komoditi dengan fungsi kelembagaan yang sama untuk dijadikan sebagai sampel pengganti secara purposive.
Jika pada saat pencacahan, komoditi yang diproduksi bukan merupakan komoditi seperti yang tercantum pada Daftar VPDP14DSP.PRODUSEN,
maka
pengawas
harus
mencari
perusahaan/usaha yang memproduksi komoditi yang sama untuk dijadikan sebagai sampel pengganti secara purposive.
Nomor urut perusahaan untuk sampel pengganti dimulai dari 8000 untuk setiap kabupaten/kota.
Untuk Perusahaan/usaha yang terpilih sampel secara purposive nomor urutnya dimulai dari 9000 untuk setiap kabupaten/kota.
- 21 ALUR PENCACAHAN PEDAGANG
VPDP14-DSPU.PEDAGANG
Ya KETEMU?
Ya
Ya
PEDAGANG?
KOMODITI
Tidak
CACAH
Tidak
Tidak PENGAWAS MENGGANTI SECARA PURPOSIVE
PENGAWAS MENGGANTI SECARA PURPOSIVE
Ya
PEDAGANG BESAR? Tidak
CACAH PENGAWAS MENGECEK KETERWAKILAN KOMODITI DALAM 1 PROVINSI
Ya
SUDAH TERWAKILI?
DICACAH SESUAI KOMODITI DARI YANG PEDAGANG JUAL
Tidak PENGAWAS MENGANTI SECARA PURPOSIVE
CACAH
ALUR PENCACAHAN PRODUSEN
VPDP14-DSPU.PRODUSEN
Ya KETEMU?
Ya
PRODUSEN?
Ya KOMODITI SESUAI?
Tidak
CACAH
Tidak
Tidak PENGAWAS MENGGANTI SECARA PURPOSIVE
d. Daftar VPDP14-DSP.PEDAGANG dan VPDP14-DSP.PRODUSEN Daftar
VPDP14-DSP
adalah
daftar
yang
memuat
nama
perusahaan/usaha yang terpilih sebagai sampel untuk pedagang maupun produsen.
Berdasarkan
daftar
ini,
PCS
mengunjungi
dan
pencacahan perusahaan/usaha yang menjadi beban tugasnya.
melakukan
- 22 Keterangan rincian dan kolom Daftar VPDP14-DSP.PEDAGANG dan VPDP14-DSP.PRODUSEN adalah sebagai berikut: Rincian Provinsi, yang tercantum pada rincian ini adalah kode dan nama provinsi. Rincian Kabupaten/Kota, yang tercantum pada rincian ini adalah kode dan namakabupaten/kota. Rincian Kecamatan, yang tercantum pada rincian ini adalah kode dan nama kecamatan Kolom (1)
: No, yang tercantum pada kolom ini adalah nomor urut.
Kolom (2)
: Nomor Urut Perusahaan, yang tercantum pada kolom ini adalah nomor
urut perusahaan/usaha yang terpilih sebagai sampel
dalam suatu kabupaten/kota. Kolom (3)
: Nama Lengkap Perusahaan/Usaha, yang tercantum pada kolom ini adalah nama perusahaan/usaha yang terpilih sebagai sampel.
Kolom (4)
: Alamat, yang tercantum pada kolom ini adalah alamat dari perusahaan/usaha yang tercantum pada kolom (3).
Kolom (5)
: Kegiatan Utama, yang tercantum pada kolom ini adalah kegiatan utama perusahaan/usaha yang terpilih sebagai sampel.
Kolom (6)
: KBLI - Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, merupakan KBLI dari kegiatan utama.
Kolom (7)
: Jenis komoditi yang diperdagangkan/dihasilkan
Kolom (8)
: Fungsi kelembagaan yang diidentifikasi dari frame
Kolom (9)
: Hasil
pencacahan,
kolom
ini
berisi
kode
kondisi
hasil
pencacahan perusahaan/usaha, yaitu: 1=
Ditemukan, dan jenis komoditi yang diperdagangkan/diproduksi sesuai dengan daftar VPDP14-DSP.PEDAGANG atau daftar VPDP14DSP.PRODUSEN
2=
Ditemukan, namun jenis komoditi yang diperdagangkan/diproduksi tidak sesuai dengan daftar VPDP14-DSP.PEDAGANG atau daftar VPDP14-PRODUSEN
3=
Ditemukan, tetapi bukan sebagai pedagang (Untuk VPDP14DSP.PEDAGANG) atau Ditemukan, tetapi bukan sebagai produsen (Untuk VPDP14DSP.PRODUSEN)
4=
Pindah dan tidak dapat ditelusuri
- 23 -
e.
5=
Tutup
6=
Tidak Ditemukan
7=
Ganda/double
Penentuan nomor urut perusahaan pedagang Nomor urut perusahaan dibangun per kabupaten berdasarkan tahapan sebagai berikut: 1) Berdasarkan hasil penentuan fungsi kelembagaan perusahaan/usaha dari SE06-UMB-G, tentukan nomor urut perusahaan, dimulai dari fungsi kelembagaan perusahaan perdagangan sebagai distributor, setelah selesai memberi nomor urut seluruh perusahaan ”distributor”, kemudian dilanjutkan untuk subdistributor, agen, subagen, dan seterusnya sampai pengecer. 2) Untuk perusahaan yang bersumber dari selain SE06-UMB-G, nomor urut perusahaan merupakan kelanjutan dari nomor urut pengecer.
Contoh : Dari hasil pembentukan frame perusahaan perdagangan, dalam suatu kabupaten ada 129 perusahaan dari SE06-UMB, dan 79 perusahaan dari sumber lainnya. Pemberian nomor urut perusahaan seperti dibawah ini: Sumber
Fungsi kelembagaan
Banyak
perusahaan
perusahaa
perdagangan
n
Nomor urut
8
18
2. Subdistributor
13
9 21
3. Agen
20
22 41
SE06-UMB-
4. Subagen
39
42 80
G
5. Pedagang Grosir
13
81 93
6. Eksportir
11
94 104
7. Importir
4
105 108
8. Pengecer
21
109 129
79
130 337
1.Distributor
Sumber lain
KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,
SURYAMIN
