PERATURAN DASAR FEDERASI SARIKAT BURUH MUSLIMIN INDONESIA TENAGA KERJA INDONESIA PERIODE : MUKADIMAH

PERATURAN DASAR FEDERASI SARIKAT BURUH MUSLIMIN INDONESIA TENAGA KERJA INDONESIA PERIODE : 2016 – 2021

MUKADIMAH

Sesungguhnya kemerdekaan berkumpul dan berserikat, hak mengeluarkan pendapat secara lisan, maupun tulisan, hak berunding dan

memperoleh

pekerjaan,

penghidupan

yang

layak

bagi

kemanusiaan serta mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum, merupakan hak-hak dasar setiap masyarakat buruh.

Bahwa hal tersebut dijamin secara konstitusi, bagian dari kedaulatan Negara Republik Indonesia yang dideklarasikan Tanggal 17 Agustus Tahun 1945. Tidak hanya sebagai bentuk pencapaian dan deklarasi kemerdekaan, karena sebagai sebuah bangsa yang merdeka dan berdaulat telah bertegad untuk terus berjuang membangun masyarakat, bangsa dan Negara yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa Buruh Indonesia merupakan bagian yang tak terpisahkan dari masyarakat bangsa Indonesia yang senantiasa dijiwai oleh rasa senasib dan sepenanggungan serta solidaritas dan kesetiakawanan, berwawasan kebangsaan dan cinta tanah air, memiliki tekad dan cita-cita bersama untuk mencapai masa depan PD/PRT F-SARBUMUSI TKI

Page 1

yang lebih baik, demi harkat dan martabat kemanusiaan

buruh

Indonesia.

Bahwa komponen buruh berdasarkan jenis pekerjaan dan sektor profesi usaha niaga, bank, asuransi dan jasa keuangan non bank yang terdiri dalam kemajemukan suku, agama, budaya, pendidikan, dan pekerjaan yang telah terhimpun didalam organisasi-organisasi serikat buruh Gerakan Lapangan Pekerjaan Niaga, keuangan,Bank, Asuransi dan Jasa Non Bank bertekad menyatukan visi, misi dan langkah perjuangan bersama guna mewujudkan peran sertanya dalam proses

pembangunan

bangsa

yang

didasari

pada

nilai-nilai

kebangsaan, kemanusiaan, kemandirian, keadilan dan kesetaraan.

Sadar sepenuhnya atas panggilan ke-Indonesiaan ,cita-cita, dan rasa tanggung jawab terhadap peranan, fungsi dan hak sebagai buruh Indonesia dalam memperjuangkan, melindungi dan membela kepentingan Buruh anggota dan buruh pada umumnya serta meningkatkan kesejahteraan diri buruh dan keluarganya. Maka atas nama Allah yang Maha Kuasa, kami para buruh Gerakan Buruh Lapangan Pekerjaan Sarikat Buruh Muslimin Indonesia Tenaga Kerja Indonesia menghimpun diri dan menyatakan diri bergabung dan membentuk satu wadah organisasi Federasi Serikat Buruh Muslimin Indonesia Tenaga Kerja Indonesia dengan Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga Sebagai berikut :

PD/PRT F-SARBUMUSI TKI

Page 2

BAB I BENTUK, NAMA, SIFAT, AZAS, KEDUDUKAN DAN WAKTU Pasal 1 BENTUK Organisasi ini berbentuk Federasi yang menghimpun Basis Lapangan Pekerjaan Tenaga Kerja Indonesia diluar negeri maupun Purna Tenaga Kerja Indonesia dan keluarganya sebagai Serikat Buruh berdasarkan jenis industri, jasa, dan profesi. Pasal 2 NAMA Organisasi ini bernama Federasi Sarikat Buruh Muslimin Indonesia Tenaga Kerja Indonesia yang di singkat F-Sarbumusi TKI. Pasal 3 SIFAT Organisasi ini adalah organisasi pekerja yang bersifat Demokratis, Bebas, Terbuka, Representatif, Profesional, Fungsional dan Bertanggungjawab

Pasal 4 Azas Organisasi ini berazaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Pasal 5 KEDUDUKAN PD/PRT F-SARBUMUSI TKI

Page 3

Pusat organisasi ini berkedudukan di Jakarta, Ibukota Negara Republik Indonesia. Pasal 6 WAKTU Organisasi ini di deklarasikan Tanggal 25 Mei 2014 di Bandung

BAB II KEDAULATAN DAN AFILIASI Pasal 7 KEDAULATAN ORGANISASI 1.

2.

Kedaulatan tertinggi organisasi berada pada anggota dan dilakukan sepenuhnya melalui forum permusyawaratan menurut tingkatan organisasi. Tata laksana permusyawaratan organisasi sebagaimana ayat 1 pasal ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi. Pasal 8 AFILIASI ORGANISASI

Organisasi ini bergabung dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan sebagai anggota Federasi dalam Konfederasi Sarbumusi NU.

BAB III FUNGSI, TUJUAN DAN USAHA


Page 4

Pasal 9 FUNGSI 1.

2. 3. 4. 5.

Sebagai wahana pembinaan buruh pada Basis Lapangan Pekerjaan TKI, purna TKI dan keluarganya serta berpartisipasi dalam peningkatan disiplin, etos kerja, serta produktifitas kerja. Sebagai pendorong dan penggerak anggota dalam mensukseskan program organisasi Sebagai wahana peningkatan kesejahteraan buruh lahir dan batin Sebagai wahana pelindung, pembela dan memperjuangkan hakhak serta kepentingan TKI dan keluarganya. Wadah dan pembinaan kader-kader bangsa yang professional, jujur, disiplin, terampil, produktif dan bertanggjawab.

Pasal 10 TUJUAN 1.

2. 3.

4.

5.

Bertujuan meningkatkan taraf hidup, perlindungan dan kesejahteraan TKI serta keluarganya, guna mewujudkan martabat dalam kehidupan dan kamanusiaan yang layak, damai, adil, sejahtera lahir batin yang diridhoi Allah SWT. Peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepada Alloh SWT Menghimpun dan menyatukan kaum buruh sektor Tenaga Kerja Indonesia di Luar negeri sebelum, penempatan, purna dan keluarganya dan atau lapangan pekerjaan sejenis serta mewujudkan rasa kesetiakawanan dan solidaritas sesama kaum buruh. Mewujudkan kehidupan dan penghidupan TKI yang layak sesuai dengan kemanusiaan yang adil dan beradab dengan cara melindungi, membela, dan mempertahankan hak-hak dan kepentingan TKI dan keluarganya. Terwujudnya suasana kehidupan hubungan Industrial yang sejuk, serasi, harmonis dan demokratis.


Page 5

Pasal 11 USAHA 1. 2.

3.

4.

5.

6.

Mengadakan dakwah untuk mempertinggi mutu kesadaran dan pengamalan ajaran agama. Mengusahakan peningkatan kualitas anggota terutama dengan cara mempertinggi mutu pengetahuaan, keahlian dan keterampilan di bidang pekerjaan dan profesi serta kemampuan berorganisasi. Memperjuangkan terwujudnya perundang-undangan dan peraturan ketenagakerjaan serta peraturan pelaksananya sesuai dengan kepentingan kaum buruh. Mengadakan usaha-usaha untuk menjamin terciptanya ketenagan bekerja dan berusaha mencerminkan keadilan serat tanggungjawab sosial. Membentuk lembaga dan badan-badan usaha lain yang sah dan bermanfaat untuk melayani kebutuhan anggota dan keluarganya yang tidak bertentangan dengan peraturan dasar dan peraturan rumah tangga organisasi. Mengupayakan dan mendorong pemberdayaan dibidang kesehatan, kemaslahatan dan ketahanan keluarga, memberikan perlindungan dan pembelaan terhadap hak-hak TKI dan keluarganya.


Page 6

BAB IV BENDERA LAMBANG DAN LAGU Pasal 12 BENDERA Disamping Bendera Merah Putih sebagai Bendera Nasional, Bendera Federasi- Sarbumusi TKI, Organisasi ini mempunyai Panji FederasiSarbumusi TKI dengan warna dasar biru serta lambang Organisasi.

Pasal 13 LAMBANG Lambang – lambang melukiskan : 1. 2. 3. 4. 5.

Solidaritas, persatuan dan Keberhimpunan kaum Buruh Tenaga Kerja Indonesia Federasi- Sarbumusi TKI. Menegakkan keadilan dan kebenaran. Keterikatan pada Islam Ahl Sunnah Wal-jama’ah Mengusahakan kesejahteraan bagi segenap kaum buruh, Purna TKI dan Keluarganya serta rakyat Indonesia. Mengokohkan persatuan dan kedaulatan bangsa bagi buruh di Luar negeri.

Pasal 14 LAGU Federasi Sarbumusi TKI menggunakan lagu organisasi Sarbumusi menjadi lagu yang berupa mars serta Hymne F Sarbumusi TKI.


Page 7

BAB V KEANGGOTAAN, HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 15 ANGGOTAAN 1.

2.

3.

Yang dapat diterima menjadi anggota adalah semua anggota buruh TKI dalam Negara penempatan, mantan TKI dan keluarganya. Warga negara Indonesia yang tergabung dalam GBLP pada sektor TKI dan wajib mentaati PD/PRT Federasi Sarbumusi TKI dengan tidak didasari pada aliran politk, agama,suku bangsa atau ras dan jenis kelamin. Pengurus dan staff perangkat organisasi Federasi Sarbumusi TKI.

Pasal 16 HAK-HAK ANGGOTA Setiap anggota yang memenuhi syarat sesuai ketentuan organisasi mempunyai hak-hak sebagai berikut : 1. Hak memilih dan dipilih dalam permusyawaratan dalam jenjang organisasi. 2. Hak bicara, mengajukan pendapat dan saran untuk kemajuan Organisasi baik secara lisan maupun secara tertulis. 3. Hak aktif dalam melaksanakan keputusan oraganisasi 4. Hak mendapatkan perlindungan dan pembelaan 5. Hak membela dan dibela dalan sidang oraganisasi 6. Mendapatkan bimbingan, pendidikan perlindungan dan perlindungan dari Organisasi. PD/PRT F-SARBUMUSI TKI

Page 8

Pasal 17 KEWAJIBAN ANGGOTA 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Mentaati Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga, Keputusan-keputusan oraganisasi serta peraturan oraganisasi Membela dan menjunjung tinggi nama baik organisasi. Membayar uang pangkal, uang iuran dan uang konsolidasi. Menghadiri dan mengikuti rapat, pertemuan serta kegiatan lain yang diadakan oleh organisasi. Turut aktif dalam melaksanakan keputusan - keputusan organisasi. Menentang setiap usaha dan tindakan yang merugikan kepentingan organisasi.

BAB VI SUSUNAN ORGANISASI DAN KEPENGURUSAN, Pasal 18 SUSUNAN ORGNANISASI Organisasi secara Nasional di susun secara vertikal sebagai berikut : 1. Tingkat Nasional meliputi seluruh Wilayah Republik Indonesia 2. Tingkat Cabang diluar negeri meliputi wilayah atau negara penempatan TKI masing-masing dengan anggota paling sedikit 50 anggota. 3. Tingkat Cabang dalam negeri meliputi sektor TKI Purna dan keluarganya yang berada di Indonesia baik tingkat territorial, zona maupun kelompok.


Page 9

Pasal 19 KEPENGURUSAN 1. 2.

3. 4.

Tingkat Nasional dipimpin oleh Pimpinan Pusat Federasi Sarbumusi TKI disingkat PP. F- Sarbumusi TKI Tingkat Negara penempatan dipimpin oleh Dewan Pengurus Cabang Luar Negeri Federasi Sarbumusi TKI di singkat DPCLN F-Sarbumusi TKI DI Tingkat dalam negeri dipimpin oleh Dewan Pengurus Cabang yang disingkat DPC F-Sarbumusi TKI Di tingkatan kelompok usaha purna TKI dan keluarganya di pimpin oleh Dewan Pimpinan Basis yang disingkat DPB FSarbumusi TKI

BAB VII WEWENANG ORGANISASI Pasal 20 WEWENANG ORGANISASI Pimpinan Pusat Federasi Sarbumusi TKI dan perangkat dibawahnya berwenang 1. Mengembangkan organisasi dan menambah jumlah anggota 2. Menyelenggarakan pendidikan swadaya dan pendidikan bantuan sponsorship dari DPP K-Sarbumusi NU 3. Pengembangan dan peningktan standarisasi perlindungan dan penguatan hak-hak normatif anggota 4. Memberikan sangsi teguran, surat peringatan dan skorsing kepada pengurus dan anggota yang melakukan pelanggaran. PD/PRT F-SARBUMUSI TKI

Page 10

5. 6. 7.

8.

9.

Melakukan konsolidasi, pembinaan, pembelaan dan pengawasan terhadap perangkat organisasi dibawahnya Menjalankan tugas dan fungsi dalam mewujudkan perlindungan dan penguatan hak-hak normative anggota yang berkeadailan. Menggali sumber-sumber keuangan organisasi dalam bentuk usaha-usaha yang sah setelah mendapatkan izin dari DPP KSarbumusi NU. Membangun hubungan kerjasama dengan lembaga/instansi lainya ditingkat nasional dan regional, yaitu pemerintah dan organisasi pengusaha sektor Tenaga Kerja Indonesia dengan sepengatuan DPP K-Sarbumusi NU. Mengorganisir aksi-aksi dan pemogokan kerja diringkat regional dan tingkat cabang dan atau negara setelah memusyawarakan dengan DPP K-Sarbumusi NU.

BAB VIII PERMUSYAWARATAN DAN RAPAT – RAPAT Pasal 21 PERMUSYAWARATAN DAN RAPAT-RAPAT Permusyawaratan Dalam Organisasi ini terdiri dari: 1. 2. 3.

Kongres Konferensi Cabang Koferensi Basis atau Kelompok.

Rapat-rapat dalam organisasi ini terdiri dari


Page 11

1. 2. 3. 4.

Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Rapat Kerja cabang (Rakercab) Rapat Kerja Basis (Rakersis) Rapat Kerja Rutin (Ratin)

Pasal 22 KONGRES 1.

2.

3.

4.

5.

Kongres memegang kedaulatan tertinggi organisasi F-Sarbumusi TKI yang tidak bertentangan dengan kedaulatan K- Sarbumusi NU Kongres diadakan setiap 5 tahun sekali, dihadiri oleh a. Utusan DPP K- Sarbumusi NU yang diberi mandat b. Pengurus PP F-Sarbumusi TKI c. Pengurus PC F-Sarbumusi TKI d. Utusan GBLP Basis yang diberi mandat Dalam Keadaan luar biasa Kongres dapat dipercepat atau ditunda atas keputusan RAKERNAS atau atas permintaan sekurangkurangnya setengah jumlah Basis/Kelompok dan atau 2/3 jumlah Cabang F-Sarbumusi TKI Wewenang Kongres a. Menilai dan mengesahkan laporan pertanggungjawaban PP.F –Sarbumusi TKI. b. Menetapkan atau mengubah PD/PRT F-Sarbumusi TKI c. Menetapkan program kerja nasional organisasi sebagai penjabaran program umum K-Sarbumusi NU d. Membuat rekomendasi organisasi e. Memilih dan menetapkan Ketua umum f. Memilih dan menetapkan 5 Tim formatur untuk membantu membentuk kepengurusan PP.F Sarbumusi TKI Penyelenggara Kongres a. Penyelenggara Kongres dilakukan PP F- Sarbumusi TKI


Page 12

b. Dalam hal penyelenggaraan Kongres PP F Sarbumusi TKI bersamaan dengan Kongres K-Sarbumusi NU, maka yang didahulukan adalah penyelenggaraan PP. F- Sarbumusi TKI

Pasal 23 KONFERENSI CABANG 1.

2.

3.

4.

Konferensi Cabang diadakan 5 Tahun sekali dihadiri oleh a. Utusan PP. F-Sarbumusi TKI b. Para Pengurus PC. F-Sarbumusi TKI c. Utusan Pengurus basis Basis atau Kelompok Sarbumusi TKI Dalam keadaan luar biasa konfercab dapat dipercepat atau ditunda atas keputusan Rakercab atau atas permintaan anggota sekurang-kurangnya 50 persen plus satu (50% +1) atau sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah Basis atau Kelompok di daerahnya. Wewenang Konfercab a. Menilai dan mengesahkan laporan pertanggungjawaban PC. F –Sarbumusi TKI b. Menetapkan program Kerja Cabang sebagai penjabaran program kerja Nasional PP. F-Sarbumusi TKI c. Membuata rekomendasi PC. F- Sarbumusi TKI untuk di musyawarahkan didalam kongres F- Sarbumusi TKI d. Memilih dan menetapkan Ketua Umum PC. F - Sarbumusi TKI g. Memilih dan menetapkan 5 tim formatur untuk membantu membentuk kepengurusan PC.F- Sarbumusi TKI Penyelenggara Konfercab a. Penyelenggara Konfercab adalah PC.F - Sarbumusi TKI


Page 13

Pasal 24 KONFERENSI BASIS 1.

2.

3.

4.

Konferensi Basis diadakan 3 tahun sekali dan dihadiri oleh a. Pengurus Pimpinan Basis atau Kelompok F- Sarbumusi TKI b. Seluruh Anggota dan atau perwakilan anggota basis FSarbumusi TKI. c. Utusan PC. F- Sarbumusi TKI yang diberi mandate. Dalam keadaan luar biasa konferensi basis dapat dipercepat atau ditunda atas keputusan rapat kerja basis atau permintaan sekurang-kurangnya 2/3 lebih dari jumlah anggota. Konferenasi Basis Berwenang untuk: a. Menilai dan mengesahkan Laporan Pertanggungjawaban pengurus Basis F- Sarbumusi TKI b. Menetapkan program kerja basis sebagai pencabaran dari program kerja Cabang dan program kerja Nasional FSarbumusi TKI c. Memilih dan menetapkan komposisi kepengurusan Pengurus Basis F Sarbumusi TKI Penyelenggara Konferensi Basis Penyelenggara Konferensi Basis adalah diseleggarakan oleh DPB F- Sarbumusi TKI.

Pasal 25 RAPAT KERJA NASIONAL (RAKERNAS) 1. 2.

Rakernas adalah kekuasaan tertinggi organisasi di tingkat PP FSarbumusi TKI setelah Kongres. Rakernas Dihadiri oleh: a. Pengurus PP F- Sarbumusi TKI. b. Utusan DPP K- Sarbumusi NU. c. Utusan PC F- Sarbumusi TKI


Page 14

3.

4.

5.

Rakernas diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam satu periode kepengurusan dan dilaksanakan selambat-lambatnya satu tahun sebelum kongres dilaksanakan. Rakernas merupakan forum konsultasi, koordinasi dan evaluasi tingkat nasional dalam rangka keterpaduan, koordinasi program dan pengembangan organisasi Wewenang Rakernas adalah : a. Memusyawarahkan laporan kerja PP F- Sarbumusi TKI. b. Mengadakan evaluasi program kerja Nasional. c. Merekomendasikan program tahunan berikutnya. d. Menetapkan jadwal waktu pelaksanaan Kongres berikutnya. e. Menetapkan keputusan-keputuasn penting lainya di luar wewenang Kongres.

Pasal 26 RAPAT RUTIN 1.

2.

Rapat Rutin PP F- Sarbumusi TKI terdiri dari: a. Rapat Pengurus Harian. Rapat ini dihadiri oleh pengurus PP F-Sarbumusi TKI,dalam satu periode dapat dilakukan rapat bulanan, triwulan, per-smester dan rapat tahunan. b. Rapat Pleno Rapat ini dihadiri oleh pengurus PP F-Sarbumusi TKI, dalam satu periode dapat dilakukan rapat pleno bulanan, triwulan, per-smester dan rapat tahunan, dengan menitik beratkan pada evaluasi program kerja dan evaluasi keuangan organisasi dan pelaksanaan rekomendasi organisasi. Rapat Rutin PC F- Sarbumusi TKI a. Rapat Pengurus Harian


Page 15

3.

Rapat ini dihadiri oleh pengurus PC F- Sarbumusi TKI, dalam satu periode dapat dilakukan rapat pleno bulanan, triwulan, per-smester dan rapat tahunan. b. Rapat Pleno Rapat ini dihadiri oleh pengurus PC F- Sarbumusi TKI, dalam satu periode dapat dilakukan rapat pleno bulanan, triwulan, per-smester dan rapat tahunan, dengan menitik beratkan pada evaluasi program kerja dan evaluasi keuangan organisasi dan pelaksanaan rekomendasi organisasi. Rapat Rutin DPB F- Sarbumusi TKI a. Rapat Pengurus Harian Rapat ini dihadiri oleh pengurus Basis F- Sarbumusi TKI dan PC. F - TKI, dalam satu periode dapat dilakukan rapat pleno bulanan, triwulan, per-smester dan rapat tahunan b. Rapat Pleno Rapat ini dihadiri oleh pengurus Basis F- Sarbumusi TKI, dalam satu periode dapat dilakukan rapat pleno bulanan, triwulan, per-smester dan rapat tahunan, dengan menitik beratkan pada evaluasi program kerja dan evaluasi keuangan organisasi dan pelaksanaan rekomendasi organisasi.

Pasal 27 RAPAT KERJA CABANG (RAKERCAB) 1.

2.

Rakercab adalah forum konsultasi, koordinasi dan evaluasi yang merupakan forum tertinggi ditingkatan PC F- Sarbumusi TKI setelah Konferensi Cabang. Rakercab dihadiri oleh: a. Pengurus PC F- Sarbumusi TKI b. Utusan PP F- Sarbumusi TKI


Page 16

3.

4. 5.

6.

c. Utusan Basis F- Sarbumusi TKI yang ditetapkan oleh PC FSarbumusi TKI Rakercab Sekurang-kurangnya dilaksanakan sekali dalam satu periode dan dilaksanakan sekurang-kurangnya satu tahun sebelum konfercab. Rakercab dipimpin oleh PC F- Sarbumusi TKI Rakercab merupakan forum konsultasi, koordinasi dan evaluasi ditingkatan cabang dalam rangka keterpaduan program dan pengembangan organisasi. Wewenang Rakercab a. Memusyawarahkan laporan kerja PC F- Sarbumusi TKI b. Mengadakan evaluasi program kerja cabang c. Menetapkan jadwal waktu pelaksanaan Konferensi cabang berikutnya. d. Menetakan keputusan penting yang dianggap perlu dan tidak diatur dalam konfercab.

Pasal 28 RAPAT KERJA BASIS (RAKERSIS) 1.

2.

3.

Rakersis adalah forum konsultasi, koordinasi dan evaluasi yang merupakan forum tertinggi ditingkatan Basis F-Sarbumusi TKI setelah Konferensi Basis. Rakersis dihadiri oleh: a. Pengurus GBLP F- Sarbumusi TKI . b. Utusan PC F- Sarbumusi TKI. c. Sebagian atau seluruhnya anggota Basis F- Sarbumusi TKI. Rakersis Sekurang-kurangnya dilaksanakan sekali dalam satu periode dan dilaksanakan sekurang-kurangnya satu tahun sebelum konferensi Basis.


Page 17

4. 5.

6.

Rakersis dipimpin oleh Basis F- Sarbumusi TKI. Rakersis merupakan forum konsultasi, koordinasi dan evaluasi ditingkatan Basis dalam rangka keterpaduan program dan pengembangan organisasi. Wewenang Rakersis a. Memusyawarahkan laporan kerja Pengurus Basis FSarbumusi TKI b. Mengadakan evaluasi program kerja Basis c. Menetapkan program kerja tahunan untuk tahun berikutnya d. Menetapkan jadwal waktu pelaksanaan Konferensi basis berikutnya. e. Menetakan keputusan penting yang dianggap perlu dan tidak diatur dalam konferensi basis.

BAB IX SUSUNAN PENGURUS Pasal 29 PENGURUS PIMPINAN PUSAT 1. 2.

Pengurus Pimpinan Pusat F-Sarbumusi TKI berjumlah sekurangkurangnya 14 orang Pengurus Pimpinan Pusat F-Sarbumusi TKI diatur sebagai berikut: a. Dipimpin oleh seorang Ketua Umum b. Dibantu sekurang-kurangnya 7 (Tujuh) orang ketua c. Seorang Sekretaris Umum d. Dibantu Sekurang-kurangnya 1 (Satu) Sekretaris e. Satu Bendahara Umum dan dibantu sekurang-kurangnya satu bendahara.


Page 18

3. 4. 5.

6.

f. Koordinator wilayah yang meliputi wilayah dalam negeri dan luar negeri sekurang-kurangnya 5 orang. g. Untuk Kelengkapan organisasi ditingkatan PP F-Sarbumusi TKI dapat membentuk lembaga atau badan sesuai dengan kebutuhan, antara lain lembaga pendidikan, advokasi. Semua Kegiatan teknis harian organisasi dibawah koordinasi sekretaris umum. Sekretaris umum dan sekretaris tidak dapat membuat keputusan diluar keputusan kongres, Rakernas, dan Rapat Rutin. Selain oleh sekretaris umum, semua surat keluar harus disetujui dan ditandatangai oleh ketua umum atau salah satu ketua yang disetujui oleh ketua umum. Pengurus Pusat merupakan pemegang mandat kongres secara kolektif sebagai pengelola,pengendali dan pelaksanan kegiatan organisasi sehari-hari.

Pasal 30 PENGURUS PIMPINAN CABANG 1. 2.

Pengurus Pimpinan Cabang F-Sarbumusi TKI berjumlah sekurang-kurangnya 9 (sembilan) orang Pengurus Pimpinan Cabang F-Sarbumusi TKI diatur sebagai berikut: a. Dipimpin oleh seorang Ketua b. Dibantu sekurang-kurangnya 5 (Lima) orang wakil ketua c. Seorang Sekretaris d. Dibantu Sekurang-kurangnya 2 (dua) wakil Sekretaris e. Satu Bendahara dan dibantu sekurang-kurangnya satu wakil bendahara. f. Untuk Kelengkapan organisasi ditingkatan PC F-Sarbumusi TKI dapat membentuk Biro atau badan sesuai dengan


Page 19

3. 4. 5.

6.

kebutuhan, antara lain biro perempuan dan anak, pendidikan, advokasi, dan pemberdayaan ekonomi. Semua Kegiatan teknis harian organisasi dibawah koordinasi sekretaris. Sekretaris dan wakil sekretaris tidak dapat membuat keputusan diluar keputusan konfercab, Rakercab, dan Rapat Rutin. Selain oleh sekretaris, semua surat keluar harus disetujui dan ditandatangai oleh ketua atau salah satu wakil ketua yang disetujui oleh ketua. Pengurus Pimpinan cabang merupakan pemegang mandat kofercab secara kolektif sebagai pengelola,pengendali dan pelaksanan kegiatan organisasi sehari-hari.

Pasal 31 PENGURUS PIMPINAN BASIS 1. 2.

3.

Pengurus Pimpinan Basis F- Sarbumusi TKI berjumlah sekurang-kurangnya 7 (Tujuh) orang Pengurus Pimpinan Basis F- Sarbumusi TKI diatur sebagai berikut: a. Dipimpin oleh seorang Ketua b. Dibantu sekurang-kurangnya 3 (Tiga) orang wakil ketua c. Seorang Sekretaris d. Dibantu Sekurang-kurangnya 1 (satu) wakil Sekretaris e. Satu Bendahara dan dibantu sekurang-kurangnya satu wakil bendahara. g. Untuk Kelengkapan organisasi ditingkatan Basis FSarbumusi TKI dapat membentuk Biro atau badan sesuai dengan kebutuhan, antara lain lembaga pendidikan, advokasi, dan Koperasi. Semua Kegiatan teknis harian organisasi dibawah koordinasi sekretaris.


Page 20

4. 5.

6.

Sekretaris dan wakil sekretaris tidak dapat membuat keputusan diluar keputusan konferensi basis, Rakersis, dan Rapat Rutin. Selain oleh sekretaris, semua surat keluar harus disetujui dan ditandatangai oleh ketua atau salah satu wakil ketua yang disetujui oleh ketua. Pengurus Pimpinan Basis merupakan pemegang mandat koferensi basis secara kolektif sebagai pengelola,pengendali dan pelaksanan kegiatan organisasi sehari-hari.

BAB X SANGSI ORGANISASI Pasal 32 SANGSI TINDAKAN INDISIPLINER 1.

2.

Tindakan Indisipliner dapat dikenakan kepada anggota atau pengurus organisasi disemua tingkatan berupa, terguran lisan,peringatan tertulis dan skorsing. Bentuk tindakan dan sangsi Indisipliner sebagaimana pasal 32 ayat 1, pengaturan, bentuk dan sifatnya, menjadi wewenang DPP K- Sarbumusi NU dan dewan Pengawas.

Pasal 33 SANKSI PEMBERHENTIAN DAN PEMBEKUAN 1.

Sanksi pemberhentian dikenakan pada anggota perseorngan ataupun pengurus organisasai disemua tingkatan berupa: a. Pemberhentian permanen sebagai anggota perseorngan b. Pemberhentian permanen sebagai pengurus.


Page 21

2.

3.

4.

Khusus tindakan pembekuan kepengurusan dan atau pemberhentian permanen terhadap pengurus organisasi disemua tingkatan dan pemberhentian sebagai anggota perseorangan, maka tindakan itu menjadi kewenangan DPP K- Sarbumusi NU, setelah ada keputusan final dari Dewan Pengawas K- Sarbumusi NU Sanksi pemberhentian hanya dapat dikenakan terhadapa pelanggaran: a. Bergabung dengan serikat pekerja/buruh lain. b. Menfasilitasi dan atau membentuk serikat pekerja/buruh lain. c. Melanggar PD/PRT K- Sarbumusi NU dan atau PD/PRT FSarbumusi TKI. d. Hal-hal lain yang diatur dalam Peraturan Organisasi FSarbumusi TKI Bentuk tindakan pemberhentian sebagaimana dinyatakan pada pasal 33 ayat 1,2 dan 3 menjadi hak dan wewenang DPP KSarbumusi NU.

BAB XI KEUANGAN PASAL 34 SUMBER KEUANGAN ORGANISASI 1.

Sumber keuangan organisasi diperoleh dari: a. Uang iuran anggota (COS) b. Uang pangkal c. Uang konsolidasi d. Sumbangan yang tidak mengikat e. Usaha-usaha lain yang sah menurut undang-undang yang berlaku dan atau dana abadi.


Page 22

2.

3.

4.

Penanggungjawab dan pengelolaan uang iuran anggota (COS) dan usaha lainya yang sah, sebagaimana ditur dalam ayat 1 (a dan e) adalah DPP K- Sarbumusi NU. Penanggungjawab dan pengelolaan uang pangkal dan sumbangan yang tidak mengikat, sebagaimana diatur dalam pasal 1 (b dab d) adalah akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan rumah tangga FSarbumusi TKI dengan tetap memperhatikan saran-saran dari DPP K- Sarbumusi NU. Penanggungjawab dan pengelolaan uang konsolidasi sebagaimana diatur dalam ayat 1c adalah DPP K- Sarbumusi NU dan PP F- Sarbumusi TKI, yang akan diatur lebih lanjut dalam peraturan organisasi (PO) DPP K- Sarbumusi NU.

BAB XII PERGANTIAN ANTAR WAKTU Pasal 35 PERGANTIAN ANTAR WAKTU 1.

2.

3.

Pergantian Pengurus antar waktu adalah pergantian seorang atau beberapa orang pengurus dikarenakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 Anggaran Rumah Tangga F- Sarbumusi TKI. Pergantian Pengurus antar waktu dapat dilakukan atas persetujuan rapat pengurus yang dituangkan dalam berita acara sesuai dengan tingkatan masing-masing yang disahkan oleh perangkat organisasi satu tingkat diatasnya. Khusus Pergantian Pengurus antar waktu untuk Jabatan: a. Ketua umum dan sekretarisumum PP F- Sarbumusi TKI dilakukan dalam Rakernas dan distujui oleh DPP KSarbumusi NU


Page 23

b. Ketua dan Sekretaris DPC F- Sarbumusi TKI dilakukan dalam Rakercab. c. Ketua dan Sekretaris Basis F- Sarbumusi TKI dilakukan dalam rapat kerja basis d. Selain Jabatan sebagaimana disebut dalam pasal 35 ayat 3 poin a,b,c dapat dilakukan dalam rapat pleno pengurus disemua tingkatan yang dikhususkan untuk itu.

BAB XIII PEMBUBARAN Pasal 36 PEMBUBARAN 1.

2.

Pembubaran Organisasi dapat di lakukan dalam suatu forum Kongres yang khusus diadakan untuk itu dengan ketentuan kehadiran 2/3 Cabang peserta Kongres. Dalam hal organisasi dibubarkan maka kekayaan organisasi diserahkan kepada Konfederasi Sarbumusi NU ataupun Nahdlatul Ulama.

BAB XIV PERATURAN PERALIHAN Pasal 37 PERATURAN PERALIHAN Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga PP F- Sarbumusi TKI.


Page 24

Pasal 38 PENUTUP Anggaran Dasar ini disahkan dalam kongres Akbar Sarbumusi Tahun 2016 dan merupakan Pedoman Organisasi sampai dengan Kongres Federasi Sarbumusi TKI 5(Lima) tahun berikutnya.


Page 25

PERATURAN RUMAH TANGGA FEDERSASI SARBUMUSI TENAGA KERJA INDONESIA Periode 2016-2021 BAB I KEANGGOTAAN Pasal 1 KETENTUAN KEANGGOTAAN Yang dapat menjadi anggota adalah semua pekerja/buruh warga negara Indonesia yang bekerja menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) diluar negeri, Purna TKI dan keluarganya, serta staf dan pengurus Federasi Sarbumusi di semua tingkatan.

Pasal 2 CARA-CARA MENJADI ANGGOTA 1.

2.

3.

4.

Mengajukan permintaan menjadi anggota secara tertulis yang memuat: a. Pernyataan menyetujuai dengan sadar dan tanpa tekanan. b. Sanggup mentaati PD/PRT F- Sarbumusi TKI. Pemintaan permohonan menjadi anggota F- Sarbumusi TKI dialamatkan kepada Pengurus Cabang di negara penempatan atau Pengurus Basis / Pengurus Kelompok masing-masing purna TKI dan keluarganya Dalam hal Basis Kelompok F- Sarbumusi TKI belum terbentuk dan atau kelompok dalam suatu wilayah territorial, permintaan menjadi anggota dialamatkan kepada pimpinan cabang FSarbumusi TKI. Dalam hal pimpinan cabang pada ketentuan pasal 2 ayat 3 diatas belum terbentuk, maka permintaan menjadi anggota dialamatkan kepada pimpinan pusat F- Sarbumusi TKI.


Page 26

5.

Pengurus dan staff perangkat organisasi F- Sarbumusi TKI yang akan menjadi anggota Basis F- Sarbumusi TKI maka pendafatran kenggotaan ditujukan kepada Pengurus Pusat F- Sarbumusi TKI.

Pasal 3 KETENTUAN KARTU TANDA ANGGOTA 1.

2. 3. 4.

Kartu tanda anggota (KTA) dibuat dan didistibusikan oleh PP FSarbumusi TKI dan data keanggotaanya ditembuskan pada konfederasi Sarbumusi NU. Kartutanda anggota (KTA) ditandatangi oleh ketua umum dan sekretaris umum PP F-Sarbumusi TKI Mas berlaku kartu tanda anggota (KTA) selama 5 tahun. Ketentuan penomoran kartu rtanda anggota (KTA) diatur oleh PP F- Sarbumusi TKI

Pasal 4 BERAKHIRNYA MASA KEANGGOTAAN Seorang anggota F- Sarbumusi TKI akan hilang status keanggotaanya karena: 1. Meninggal dunia 2. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri. 3. Diberhentikan oleh organisasai. 4. Bergabung menjadi serikat pekerja/buruh lain.

Pasal 5 PEMBERHENTIAN KEANGGOTAAN 1.

Seorang anggota dapat diberhentikan karena tidak melakukan kewajiban-kewajiban sebagai anggota atau karena perbuatan-


Page 27

2.

3.

perbuatan yang bertentangan dengan azas dan tujuan organisasi, Konfederasi Sarbumusi NU dan atau Nahdlatul ulama. Keputusan diberhentikan dilakukan oleh DPP K- Sarbumusi NU melalui usulan mekanisme rapat pleno pengurus harian berdasarka rekomendasi atau usulan dari keputusan pemberhentian dari perangkat organisasi PP F- Sarbumusi TKI dan perangkat organisasi dibawahnya baik rapat Cabang ataupun rapat Basis. Anggota yang diberhentikan dapat mengajukan kembali permintaan banding kepada Dewan Pengawas DPP KSarbumusi NU, mekanisme banding akan ditur dalam peraturan organisasi ini.

BAB II HAK SUARA Psal 6 HAK SUARA DALAM KONGRES 1. 2. 3. 4.

Utusan dari DPP K- Sarbumusi NU 1 (Satu) suara. Utusan dari PP F- Sarbumusi dalam afiliasi K- Sarbumusi NU lain, sebagai peninjau. Utusan dari PC F- Sarbumusi TKI 2 (Dua)suara Utusan dari pimpinan Basis/Kelompok F- Sarbumusi TKI satu suara Pasal 7 HAK SUARA DALAM RAKERNAS

1. Setiap peserta Rakernas diberi mandat organisasi dan mempunyai hak 1 suara 2. Undangan dan Federasi lain hanya sebagai peninjau.


Page 28

Pasal 8 HAK SUARA DALAM KONFERENSI CABANG 1. 2. 3.

Setiap Peserta Konferensi Cabang mempunya hak 1 (Satu) suara Utusan dari pimpinan basis atau Kelompok F-Sarbumusi TKI 1 (satu )suara Utusan dari PP F- Sarbumusi sebagai peninjau.

Pasal 9 HAK SUARA DALAM KONFERENSI BASIS 1. 2. 3.

Utusan dari PC F- Sarbumusi TKI sebagai peninjau Pengurus pimpinan Basis /Kelompok F- Sarbumusi TKI 1 (satu ) suara Semua anggota yang terdaftar di Basis F- Sarbumusi TKI masing-masing punya hak 1 suara

BAB III SAHNYA MUSYAWARAH DAN TATA CARA PENAGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 10 SAHNYA MUSYAWARAH Setiap musyawarah sebagaimana diatur dalam BAB II Pasal 6,7,8 dan 9 ART ini dinyatakan sah apabila dihadiri oleh dari 2/3 dari seluruh yang hadir


Page 29

Pasal 11 QUORUM SIDANG Sidang-sidang sah apabila dihadiri lebih dari separuh dari utusan yang hadir

Pasal 12 PENGAMBILAN KEPUTUSAN 1. 2.

Keputuasn diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah tidak tercapai untuk mufakat, maka diadakan pemungutan suara atas dasar suara terbanayak yangmenjadi keputusan musyawarah.

BAB IV TATA KERJA PIMPINAN Pasal 13 TATA KERJA PIMPINAN FEDERASI SARBUMUSI TKI Sistem kerja Pimpinan Pusat F- Sarbumusi TKI adalah kolektif kolegial dengan peraturan sebagai berikut. 1. Ketua umum dan ketua diringkat pusat merupakan pengambil dan perumus kebijakan nasional. 2. Sektetaris umum dan sekretaris ditingkat pusat merupaka pelaksana teknis berdasarkan keputusan atau kebijakankebijakan secara nasional. 3. Koordinator wilayah dalam pengurus pusat merupakan perwakilan PP Federasi yang ditempatkan diwilayah tertentu guna mengawasi kinerja cabang/basis.


Page 30

4.

5.

6.

7.

Ketua dan wakil ketua ditingkat cabang atau daerah dan Basis merupakan perumus kebijakan dan keputusan ditingkat masingmasing yang tidak bertentangan dengan kebijakan dan keputusan nasional. Sekretaris dan wakil sektetaris ditingkat cabang atau daerah dan Basis merupakan pelaksana teknis kebijakan dan keputusan ditingkat masing-masing. Bendahara dimasing-masingtingkatan meupakan pengelola,penggali potensi dan pengembangan keuangan oranisasi. Pembidangan atau pembagian tugas dapat diatur lebih rinci dalam peraturan organisasi.

Pasal 14 PENGESAHAN PIMPINAN F-SARBUMUSI TKI Keputusan Pengesahan pimpinan Federsasi Sarbumusi TKI diatur sebagai berikit. 1. Pengurus Pusat Federasi Sarbumusi TKI disahkan dan dikukuhkan oleh DPP Konfederasi Sarbumusi NU 2. Pengurus Cabang Federasi Sarbumusi TKI disahkan dan dikukuhkan oleh PP Federasi Sarbumusi TKI 3. Pengurus pimpinan Basis / Kelompok Federasi Sarbumusi TKI disahkan dan dikukuhkan oleh PP Federasi Sarbumusi TKI atas rekomendasi PC Federasi Sarbumusi TKI.


Page 31

Pasal 15 PERANGKAPAN JABATAN 1.

2. 3. 4. 5.

Pengurus PP Federasi Sarbumusi TKI hanya dapat merangkap jabatan dengan DPP K- Sarbumusi NU atau lembaga yang dibentuk oleh K- Sarbumusi NU. Ketua umum Federasi hanya dapat merangkap jabatan menjadi pengurus harian DPP K- Sarbumusi NU. Pengurus cabang dapat merangkap mejadi PP F- Sarbumusi TKI Pengurus basis dapat merangkap menjadi pengurus cabang FSarbumusi TKI. Pengurus Federasi sarbumusi TKI disemua tingkatan dilarang merangkap jabatan: a. Serikat pekerja/Buruh (SP/SB) lain. b. Jabatan yang tidak sepaham dengan faham ahlussunnah waljamaah annahdiyah atau banom dan lembaga NU. c. Organisasi yang dilarang di NKRI.

Pasal 16 PERSYARATAN MENJADI PENGURUS 1.

2. 3.

Syarat-syarat untuk menjadi pengurus F-Sarbumusi TKI disemua tingkatan adalah anggota federasi dan masih tercatat menjadi anggota F- Sarbumusi TKI dan atau federasi dilingkungan KSarbumusi NU dengan mendapatkan rekomendasi dari DPP KSarbumusi NU Mempunya komitmen dan didikasi yang tinggi terhadap organisasi dan perjuangan buruh. Untuk menjadi ketua umum PP F- Sarbumusi TKI sekurangkurangnya telah aktif 4 tahun menjadi anggota F-Sarbumusi TKI atau menjadi Pengurus Federasi lain yang berafiliasi dengan K-


Page 32

4.

Sarbumusi NU minimal satu periode, atau menjadi Pengurus KSarbumusi NU minimal satu periode. Untuk menjadi ketua cabang atau ketua basis /Kelompok sekurang-kurangnya telah menjadi anggota dan aktif selama 3 tahun.

Pasal 17 ALAT KELENGKAPAN PENGURUS 1.

2.

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas organisasi Federasi Sarbumusi TKI disemua tingkatan dapat membentuk alat kelangkapan organisasi berupa: a. Direktorat tingkat PP Federasi b. Biro Untuk tingkat PC c. Seksi untuk tingkat Basis GBLP/Kelompok Jenis kelengkapan organisasi antara lain pendidikan. Advokasi, pengembangan oranisasi, funrissing, dll

BAB V PEMBERHENTIAN DARI ANGGOTA DAN KEPENGURUSAN Pasal 18 BERHENTI DARI KEPENGURUSAN 1.

Status kepengurusan F-Sarbumusi TKI disemua tingkatan bisa hilang karena: a. Pemintaan sendiri b. Tindakan Insisipliner


Page 33

2.

c. Meninggal dunia d. Diberhentikan e. Menjadi pengurus atau anggota serikat pekerja/buruh lain f. Menfasilitasi dan atau membentuk serikat pekerja /buruh lain Sejak hilangnya status sebagai pengurus di F- Sarbumusi TKI maka secara otomatis hak dan kewajiban sebagai pengurus dinyatakan gugur.

Pasal 19 PEMBERHENTIAN SEMENTARA PENGURUS 1.

2.

3.

Tindakan pemberhentian sementara menjadi pengurus disemua tingkata diambil karena: a. Melalaikan tugas b. Menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi. c. Menyalahgunakan hak milik organisasi untuk kepentingan pribadi. Tindakan pemberhentian sementara pengurus F- Sarbumusi TKI dilakukan atas hasil rekomendasi yang sah berdasarkan rapat pengurusan di masing-masing tingkatan yang diadakan khusus untuk itu. Tindakan pemberhentian sementara pengurus F- Sarbumusi TKI dilakukan setelah melalui proses peringatan tertulis sebanyak3 kali dalam waktu 6 bulan.

Pasal 20 PEMBERHENTIAN SEMENTARA 1.

Tindakan pemberhentian terhadap anggota F- Sarbumusi TKI diambil setelah:


Page 34

2.

3.

a. Tindakan pemberhentian sementara karena terdapat buktibukti yang meyakinkan dan melanggar ketentuan-ketentuan organisasi. b. Tindakan Indisipliner. c. Hasil nota dan rekomendasi yang sah berdasarkan rapat pengurus yang diadakan untuk itu dan dilengkapi dengan berita acara rapat. Tindakan pemberhentian sementara anggota F- Sarbumusi TKI dilakukan atas hasil nota dan rekomendasi yang sah berdasarkan rapat pengurus yang diadakan untuk itu dan dilengkapi dengan berita acara rapat. Tindakan pemberhentian sementara anggota F- Sarbumusi TKI dilakukan setelah melalui proses peringatan tertulis sebanyak3 kali dalam waktu 6 bulan.

Pasal 21 PEMBELAAN 1.

2.

Pembelaan diri akibat pemberhentian sementara dan atau pemecatan dilakukan dalam rapat kerja F- Sarbumusi TKI pada masing-masing tingkatan. Apabilan ternyata diadakan pemberhentian sementara dan atau pemecatan tidak terbukti, makaterhadapa yang bersangkutan diadakan rehabilitasi pada waktu kongres atau rakernas atau konfercab, rakercab, konferensi basis maupun rakersis.

BAB IV KEADAN DARURAT Pasal 22 KEADAN DARURAT PD/PRT F-SARBUMUSI TKI

Page 35

Dalam keadaan darurat pimpinan federasai sarbumusi TKI disemua tingkatan mempunya wewenang melakukan pemberhentian dan mengangkat pengurus sementara pimpinan Federasi Sarbumusi TKI setelah mengadakan koordinasi dan mendapat rekomendasi dari DPP Konfederasi Sarbumusi NU.

BAB VI KEUANGAN Pasal 23 UANG PANGKAL DAN UANG KONSOLIDASI 1. 2. 3.

Penanggungjawab dan pengelolaan uang pangkal /pendaftaran adalah pengurus Basis Besarnya uang pangkal/pendaftaran 10.000 Penagnggungjawab dan pengelolaan uang konsolidasi adalah DPP K- Sarbumusi NU yang akan diatur lebih lanjut dalan peraturan organisasi DPP Konfederasi Sarbumusi NU.

Pasal 24 UANG IURAN ANGGOTA 1. 2.

Besarnya uang iuran anggota adalahdi tentukan oleh DPP KSarbumusi NU. Iuran anggota system distribusinya disentralisir ke DPP Konfederasi Sarbumusi NU melalui Basis untuk kemudian didistribusikan kepada perangkat organisasi PP F- Sarbumusi TKI sesuai dengan anggaran yang telah disetujui dalam rapat pimpinan (RAPIM) berdasarkan rekomendasi hasil kongres.


Page 36

Pasal 25 PEMBAGIAN IURAN UANG ANGGOTA 1. 2. 3.

4.

Uang iuran anggota ditetapkan pembagiannya sebagai berikut: a. Basis adalah 60% DPP K-sarbumusi NU adalah 40% yang di distribusikan ke DPP K- Sarbumusi NU , PP F- Sarbumusi TKI dan DPC. Mekanisme pendistribusian iuran yang disetorkabn ke DPP KSarbumusi NU diatur dala Peraturan Organisasi (PO) Konfederasi Sarbumusi NU DPP K- Sarbumusi NU berkewajiban membuat laporan penerimaan iuran anggota (COS) keseluruh perangkat organisasi dibawahnya selambat-lambatnya 3 bulan sekali

BAB VII LAIN-LAIN Pasal 26 PERATURAN LAIN-LAINYA Hal-hal lain yang belum diatur dalam anggaran Rumah Tangga ini akan diatur dalam peraturan organisasi Federasi Sarbumusi TKI dengan persetujuan Konfederasi Sarbumusi NU.


Page 37

BAB IX PENUTUP Pasal 27 PENUTUP Peraturan Rumah Tangga ini disahkan dalam Kongres Akbar V Konfederasi Sarbumusi NU Tahun 2016 dan merupakan Pedoman Organisasi sampai dengan Kongres Federasi Sarbumusi TKI 5 (Lima) Tahun berikutnya.


Page 38

Lampiran Nomor Tanggal

: Surat Keputusan : SK/Kep.009/DPP. KSBMI/X/2016 : 10 Oktober 2016

KOMPOSISI DAN PERSONALIA PIMPINAN PUSAT FEDERASI SARIKAT BURUH MUSLIMIN INDONESIA TENAGA KERJA INDONESIA (FEDERASI SARBUMUSI TKI) PERIODE 2016 – 2021

Ketua Umum

: Irma Muthoharoh

Ketua Ketua Ketua Ketua Ketua Ketua Ketua Ketua

: Muhamad Fauzi : Mohamad Rosul : Mohamad Mahfud : Ali Nur : Moh. Yaser : Maulida Zahro : Purwadi Arsyad : Surya Adam Sudaman

Sekretaris Umum

: Indah Mayasari

Sekretaris Sekretaris Sekretaris Sekretaris

: Fathimah Ni’matulloh : Priyo Pamungkas Kustiadi : Ali Nurdin : Zainudin

Bendahara Umum : Anis Mansur Bendahara : Khotibul Umam Koordinator Wilayah Timur Tengah : Misbahussudur Koordinator Wilayah Amerika dan Eropa : Erawati Koordinator Wilayah Indonesia Barat : Suprapto Koordinator Wilayah Indonesia Tengah : Muhamad Gufron Koordinator Wilayah Asia Fasifik : Ali Rahman Koordinator Wilayah Indonesia Timur : Soim Rosyid PD/PRT F-SARBUMUSI TKI

Page 39


Page 40


Page 41

PERATURAN DASAR FEDERASI SARIKAT BURUH MUSLIMIN INDONESIA TENAGA KERJA INDONESIA PERIODE : MUKADIMAH

Recommend Documents