PERATURAN DASAR FEDERASI SARIKAT BURUH MUSLIMIN INDONESIA PERCETAKAN, PENERBITAN, PENYIARAN, PARIWISATA, INDUSTRI KERTAS DAN TELEKOMUNIKASI PERIODE

PERATURAN DASAR FEDERASI SARIKAT BURUH MUSLIMIN INDONESIA PERCETAKAN, PENERBITAN, PENYIARAN, PARIWISATA, INDUSTRI KERTAS DAN TELEKOMUNIKASI PERIODE : 2016 – 2021

MUKADIMAH Sesungguhnya oleh karena anugerah dan rahmat Tuhan yang maha Esa, Kongres Akbar ke-V Konfederasi Sarikat Buruh Muslimin Indonesia (K-SARBUMUSI NU) padas bulan Mei 2016 dapat berlangsung dengan penuh kedamaian, ketertiban serta berlandaskan perjuangan buruh ahlussunnah wal-jamaah dimana di Kongres Akbar ke V tersebut dilahirkannya 8 federasi afiliasi dan pembentuk Konfederasi Sarikat Buruh Muslimin Indonesia, salah satunya adalah Federasi Percetakan, Penerbitan, Penyiaran, Pariwisata, Industri Kertas dan Telekomunikasi.

Bahwa sebagai bagian dari potensi bangsa, Buruh Indonesia menempati posisi dan peran yang penting dan strategis yaitu sebagai pelaku aktif pembangunan nasional khususnya sebagai sumber daya manusia yang menjadi tulang punggung pembangunan ekonomi dan industri. Untuk dapat menjalankan peran dan tanggung jawabnya terutama agar mampu menjawab tuntutan dan tantangan masa depan kaum buruh perlu bersepakat dan meneguhkan tekad untuk terus berikhtiar

meningkatkan

kualitas

keahlian,

pengetahuan

dan

ketrampilan disiplin dan etos kerja serta tanggung jawab sesuai

PD/PRT SARBUMUSI P4-IT

1

dengan

ilmu

dan

tekhnologi

agar

mampu memperjuangkan

kepentingan buruh dan masyarakat Indonesia pada umumnya.

Bahwa untuk mencapai efektifitas peranan kaum buruh diperlukan wadah dan sarana untuk berperan serta dan berprestasi, yaitu suatu organisasi serikat buruh yang tangguh, kuat dan berwibawa, yang dibangun dari, oleh dan untuk buruh secara bebas dan

demokrasi

dengan

mengacu

pada

semangat

Deklarasi

pembentukan Konfederasi Sarikat Buruh Muslimin Indonesia NU yang dideklarasikan pada tanggal 25Mei 2014 dan ikrar kebulatan tekad membentuk suatu model gerakan serikat buruh dari tingkat paling bawah yang tergabung dalam Federasi Sarikat Buruh Muslimin Indonesia Percetakan, Penerbitan, Penyiaran, Pariwisata, Industri Kertas dan Telekomunikasi (F-SARBUMUSI P4-IT). Bahwa Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga (PD/PRT) merupakan sebuah pedoman utama sebuah organisasi dalam melaksanakan perjuangan organisasi. Semua unsur harus bersepakat dan memahami dan menjadikannya sebagai rujukan utama dalam menjalankan organisasi, maka kami buruh yang terhimpun dalam Federasi Sarbumusi Percetakan, Penerbitan, Penyiaran, Pariwisata, Industri Kertas dan Telekomunikasi menyatakan Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga Organisasi sebagai berikut :


2

BAB I BENTUK, NAMA, SIFAT, AZAS DAN KEDUDUKAN Pasal 1 BENTUK Organisasi ini berbentuk Federasi yang menghimpun Gabungan Basis Lapangan Pekerjaan Serikat Buruh berdasarkan jenis industri, jasa dan profesi. Pasal 2 NAMA Organisasi ini bernama Federasi Sarbumusi Percetakan, Penerbitan, Penyiaran, Pariwisata, Industri Kertas dan Telekomunikasi – disingkat F-SARBUMUSI P4_IT

Pasal 3 SIFAT Organisasi ini adalah organisasi buruh yang bersifat demokratis, bebas, terbuka, Representative, Profesional, Fungsional, dan bertanggung jawab.

Pasal 4 AZAS Organisasi ini berazaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Pasal 5 KEDUDUKAN Organisasi ini berkedudukan di Jakarta, Ibukota NegaraRepublik Indonesia.


3

BAB II KEDAULATAN DAN AFILIASI Pasal 6 KEDAULATAN ORGANISASI

1.

2.

Kedaulatan tertinggi organisasi berada pada anggota dan dilakukan sepenuhnya melalui forum permusyawaratan menurut tingkatan organisasi. Tata Laksana Permusyawaratan organisasi sebagaimana ayat 1 pasal ini, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

Pasal 7 AFILIASI ORGANISASI 1.

2.

Organisasi ini bergabung dan merupakan bagian yang tak terpisahkan sebagai anggota Federasi dalam Konfederasi Sarikat Buruh Muslimin Indonesia yang disingkat K-Sarbumusi NU. Organisasi dapat berafiliasi pada organisasi sejenis ditingkat internasional sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan Nahdlatul Ulama, K-Sarbumusi NU dan Negara Republik Indonesia

BAB III FUNGSI, TUJUAN DAN USAHA Pasal 8 FUNGSI 1.

Sebagai wahana pembinaan buruh pada basis lapangan pekerjaan Percetakan, Penerbitan, Penyiaran, Pariwisata, Industri Kertas


4

2. 3. 4. 5. 6. 7.

dan Telekomunikasi untuk berpartisipasi dalam peningkatan disiplin, etos kerja, serta produktifitas kerja. Sebagai pendorong dan penggerak anggota, dalam mensukseskan program kerja organisasi secara menyeluruh. Sebagai wahana peningkatan kesejahteraan buruh lahir dan batin.. Sebagai wahana pelindung, pembela dan memperjuangkan hakhak serta kepentingan buruh dan keluarganya. Wadah dan pembinaan kader kader bangsa yang profesional, jujur, disiplin, trampil, produktif dan bertanggung jawab. Menegakkan dan membela hak-hak buruh hingga tercapainya Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Mewakili buruh anggota dalam fórum-forum nacional dan Internasional.

Pasal 9 TUJUAN 1.

2. 3.

4.

Bertujuan meningkatkan taraf hidup, perlindungan, dan kesejahteraan kaum buruh dan keluarganya, guna mewujudkan martabat kehidupan kemanusiaan yang layak, damai, adil, sejahtera lahir batin yang diridhoi Allah SWT. Peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT. Menghimpun dan menyatukan kaum buruh sektor Percetakan, Penerbitan, Penyiaran, Pariwisata, Industri Kertas dan Telekomunikasi dan atau lapangan pekerjaan sejenis serta mewujudkan rasa kesetiakawanan dan solidaritas diantara sesama kaum Buruh. Mewujudkan kehidupan dan penghidupan buruh Indonesia yang layak sesuai dengan kemanusiaan yang adil dan beradab dengan cara melindungi, membela dan mempertahankan hak-hak dan kepentingan kaum buruh.


5

5. 6.

Terwujudnya suasana kehidupan hubungan industrial yang sejuk, serasi, harmonis dan demokratis. Meningkatkan produktivitas kerja dalam rangka mensukseskan Pembangunan Nasional.

Pasal 10 USAHA 1. 2.

3.

4.

5.

6.

7.

Mengadakan dakwah untuk mempertinggi mutu kesadaran dan pengamalan ajaran agama. Mengusahakan peningkatan kualitas anggota terutama dengan cara mempertinggi mutu pengetahuan, keahlian dan keterampilan di bidang pekerjaan dan profesi serta kemampuan berorganisasi. Memperjuangkan terwujudnya perundang-undangan dan peraturan ketenagakerjaan serta peraturan pelaksanaannya sesuai dengan kepentingan kaum Buruh. Mengadakan usaha-usaha untuk menjamin terciptanya ketenangan bekerja dan berusaha yang mencerminkan keadilan serta tanggung jawab sosial. Membentuk lembaga dan badan badan usaha lain yang sah dan bermanfaat untuk melayani kebutuhan anggota dan keluarganya, serta tidak bertentangan dengan peraturan dasar dan peraturan rumah tangga. Mengupayakan dan mendorong pemberdayaan dibidang kesehatan, kemaslahatan dan ketahanan keluarga, memberikan perlindungan dan pembelaan terhadap hak-hak buruh. Bekerjasama dengan badan-badan pemerintah dan swasta serta organisasi lain didalam maupun diluar negeri untuk melaksanakan usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan azas dan tujuan organisasi.


6

BAB IV BENDERA, LAMBANG DAN LAGU Pasal 11 BENDERA Disamping Bendera Merah Putih sebagai Bendera Nasional, Bendera Federasi- Sarbumusi P4-IT, Organisasi ini mempunyai Panji FederasiSarbumusi P4-IT dengan warna dasar biru serta lambang Organisasi.

Pasal 12 LAMBANG Lambang organisasi mewujudkan pencerminan dari : 1. Persatuan dan Kesatuan kaum Buruh sektor Percetakan, Penerbitan, Penyiaran, Pariwisata, Industri Kertas dan Telekomunikasi Federasi-Sarbumusi P4-IT 2. Menegakkan keadilan dan kebenaran. 3. Keterikatan pada Islam Ahl Sunnah Wal-jama’ah 4. Mengusahakan kesejahteraan bagi segenap kaum buruh dan rakyat Indonesia.

Pasal 13 LAGU Federasi Sarbumusi P4-IT menggunakan lagu organisasi Sarbumusi menjadi lagu berupa mars serta Hymne Sarbumusi.


7

BAB V KEANGGOTAAN, HAK DAN KEWAJIBAN Pasal 14 ANGGOTA 1.

2.

Yang dapat diterima menjadi anggota ialah semua buruh warga negara Indonesia yang tergabung dalam Gerakan Basis Lapangan Pekrjaan (GBLP) pada sektor Percetakan, Penerbitan, Penyiaran, Pariwisata,Industri Kertas dan Telekomunikasi (P4-IT) dan wajib mentaati PD/PRT Federasi Sarbumusi P4-IT dengan tidak didasari kepada aliran politik, agama, ras atau suku bangsa dan jenis kelamin. Pengurus dan staf Perangkat Organisasi F- Sarbumusi P4-IT.

Pasal 15 HAK – HAK ANGGOTA Anggota yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan organisasi mempunyai hak : 1. Hak memilih dan dipilih. 2. Hak berbicara, mengajukan pendapat dan saran untuk kemajuan organisasi baik secara lisan maupun tulisan. 3. Hak aktif dalam melaksanakan keputusan organisasi. 4. Hak mendapat perlindungan dan pembelaan. 5. Membela dan dibela dalam sidang organisasi. 6. Mendapat bimbingan, pendidikan, perlindungan dan pembelaan dari organisasi.


8

Pasal 16 KEWAJIBAN ANGGOTA 1. Mentaati Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga, serta Peraturan-peraturan organisasi dan Keputusan-keputusan organisasi lainya. 2. Membela dan menjunjung tinggi nama baik organisasi. 3. Membayar Iuran, uang pangkal dan uang Konsolidasi. 4. Turut aktif dalam melaksanakan keputusan-keputusan organisasi. 5. Menghadiri dan mengikuti rapat, Pertemuan-pertemuan serta kegiatan-kegiatan yang diadakan organisasi. 6. Menentang setiap usaha dan tindakan yang merugikan kepentingan organisasi.

Pasal 17 RUANG LINGKUP Ruang Lingkup lapangan Federasi Sarbumusi ini meliputi sebagaimana diatur dalam PD/PRT Federasi Sarbumusi P4-IT meliputi : 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Sektor Percetakan Sektor Penerbitan. Sektor Penyiaran Sektor Pariwisata Sektor Industri Kertas Telekomunikasi


9

BAB VI SUSUNAN ORGANISASI DAN KEPENGURUSAN Pasal 18 SUSUNAN ORGANISASI Organisasi secara Nasional disusun secara vertikal sebagai berikut : 1. Tingkat nasional meliputi seluruh wilayah Republik Indonesia. 2. Tingkat GBLP meliputi perusahaan-perusahaan dalam sektor Percetakan, Sektor Penerbitan, Sektor Penyiaran, Sektor Pariwisata, Sektor Industri Kertas dan Sektor Telekomunikasi

Pasal 19 KEPENGURUSAN 1. Pada tingkat Nasional dipimpin oleh Pimpinan Pusat Federasi Sarbumusi Percetakan, Penerbitan, Penyiaran, Pariwisata, Industri Kertas dan Telekomunikasi yang disingkat PP F–Sarbumusi P4IT yang terdiri dari Dewan Penasehat dan Pimpinan Pusat. 2. Pada Tingkat Perusahaan dipimpin oleh pengurus GBLP (Pengurus Basis Percetakan, Pengurus Basis Penerbitan, Pengurus Basis Penyiaran, Pengurus Basis Pariwisata, Pengurus Basis Industri Kertas dan Pengurus Basis Telekomunikasi)

BAB VII WEWENANG ORGANISASI Pasal 20 WEWENANG ORGANISASI PP Federasi Sarbumusi P4-IT dan perangkat dibawahnya berwenang : 1.

Mengembangkan organisasi dan menambah jumlah anggota.


10

2. 3. 4. 5. 6. 7.

8.

9.

Menyelenggarakan pendidikan swadaya dan pendidikan bantuan sponsorship dari PP F-Sarbumusi P4-IT. Pengembangan dan peningkatan standarisasi Perjanjian Kerja Bersama. Memberikan sanksi teguran, surat peringatan dan skorsing kepada pengurus dan anggota yang melakukan pelanggaran. Melakukan konsolidasi, pembinaan, pembelaan, dan pengawasan terhadap perangkat organisasi dibawahnya. Menjalankan tugas dan fungsi dalam mewujudkan Hubungan Industrial yang berkeadilan. Menggali sumber-sumber keuangan organisasi dalam bentuk usaha-usaha yang sah setelah mendapatkan izin dari DPP Konfederasi Sarbumusi NU. Membangun hubungan kerjasama dengan lembaga/ instansi lainnya ditingkat nasional dan regional yaitu dengan Pemerintah dan Organisasi pengusaha sektor Industri Percetakan, Sektor Penerbitan, Sektor Penyiaran, Sektor Pariwisata, Sektor Industri Kertas dan Sektor Telekomunikasi dengan sepengetahuan DPP Konfederasi Sarbumusi NU. Mengorganisir aksi-aksi dan pemogokan ditingkat regional dan tingkat perusahaan, setelah memusyawarahkan dengan DPP Konfederasi SarbumusiNU.

BAB VIII PERMUSYAWARATAN DAN RAPAT-RAPAT Pasal 21 PERMUSYAWARATAN DAN RAPAT-RAPAT 1.

2.

Permusyawaratan organisasi terdiri dari : a. Kongres b. Konferensi Basis GBLP Rapat-rapat Organisasi terdiri dari : a. Rapat Pimpinan Nasional (RAPIMNAS) b. Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS)


11

c. Rapat Kerja Basis GBLP d. Rapat Rutin (RATIN)

Pasal 22 KONGRES 1.

2.

3.

4.

5.

kongres memegang kedaulatan tertinggi organisasi F-Sarbumusi P4-IT yang tidak bertentangan dengan kedaulatan Kongres Konfederasi Sarbumusi NU. Kongres diadakan setiap 5 tahun sekali, dihadiri oleh : a. Utusan DPP Konfederasi Sarbumusi yang diberi mandat. b. Utusan Federasi lain dalam ruang lingkup Konfederasi Sarbumusi sebagai peninjau c. Para pengurus PP F-Sarbumusi P4-IT. c. Para utusan GBLP Basis yang diberi mandat. Dalam keadaan luar biasa Kongres dapat dipercepat atau ditunda atas keputusan RAPIMNAS atau atas permintaan sekurangkurangnya setengah lebih satu dari jumlah GBLP. Kongres berwenang : a. Menilai dan mengesahkan Laporan pertanggung jawaban PP. F-Sarbumusi P4-IT. b. Menetapkan atau mengubah PD/PRT F–Sarbumusi P4-IT. c. Menetapkan program kerja nasional organisasi sebagai penjabaran program umum Konfederasi Sarbumusi NU. d. Membuat rekomendasi Organisasi e. Memilih dan menetapkan Ketua Umum dan Formatur PP FSarbumusi P4-IT. f. Membentuk Komisi Verifikasi keanggotaan (bila diperlukan). Penyelenggaraan Kongres : a. Penyelenggaraan Kongres dilakukan oleh PP F-Sarbumusi P4-IT.


12

b. Dalam hal penyelenggarakan Kongres F-Sarbumusi P4-IT bersamaan dengan penyelenggarkan Kongres Akbar Konfederasi SARBUMUSI NU, maka yang di dahulukan ialah penyelenggaran Kongres F-Sarbumusi P4-IT.

Pasal 24 KONFERENSI BASIS 1.

Konferensi Basis diadakan 3 tahun sekali dan dihadiri oleh : a. Para Pengurus Pimpinan Basis Perusahaan GBLP F– Sarbumusi P4-IT. b. Anggota dan atau Perwakilan anggota Basis GBLP FSarbumusi P4-IT. c. Utusan DPC K-Sarbumusi NU yang diberi mandat. 2. Dalam keadaan luar biasa Konferensi Basis dapat dipercepat atau ditunda atas keputusan Rapat Kerja Basis atau permintaan sekurang-kurangnya 2/3 lebih dari jumlah anggota. 3. Konferensi Basis berwenang untuk : a. Menilai dan mengesahkan Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus Basis GBLP F-Sarbumusi P4-IT. b. Menetapkan Program Kerja Basis sebagai penjabaran Program Kerja Dewan Pimpinan Cabang K-Sarbumusi NU, dan Program Kerja Nasional F-Sarbumusi P4-IT. c. Memilih dan menetapkan Komposisi kepegurusan Pengurus Basis GBLPF-Sarbumusi P4-IT. d. Membentuk Komisi Verifikasi keanggotaan (bila diperlukan). 4. Konferensi Basis diselenggarakan oleh Pengurus GBLP FSarbumusi P4-IT.


13

Pasal 25 Rapat Pimpinan Nasional (RAPIMNAS) 1. 2.

Rapat Pimpinan Nasional adalah rapat konsolidasi tingkat nasional dalam rangka penguatan organisasi. Rapat Pimpinan Nasional dihadiri oleh : a. Pimpinan Pusat F-Sarbumusi P4-IT. b. Pengurus DPC K-Sarbumusi NU yang diberi mandat. c. Ketua dan Sekretaris GBLP F-Sarbumusi P4-IT. d. Undangan yang ditetapkan oleh PP F-Sarbumusi P4-IT.

Pasal 26 RAPAT KERJA NASIONAL ( RAKERNAS ) 1.

Rakernas adalah kekuasaan tertinggi organisasi di tingkat PP Federasi-Sarbumusi P4-IT setelah Kongres. 2. Rakernas dihadiri oleh : a. Para Pengurus PP Federasi–Sarbumusi P4-IT. b. Utusan DPP Konfederasi Sarbumusi NU. c. Utusan DPW Konfederasi Sarbumusi NU. d. Utusan DPC Konfederasi Sarbumusi NU. e. Utusan GBLP Federasi-Sarbumusi P4-K. 3. Rakernas dipimpin oleh PP Federasi-Sarbumusi P4-IT. 4. Rakernas diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam satu periode kepengurusan dan dilaksanakan selambat-lambatnya satu tahun sebelum Kongres dilaksanakan. 5. Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) merupakan forum konsultasi, koordinasi dan evaluasi tingkat nasional dalam rangka keterpaduan dan koordinasi program dan pengembangan organisasi, yang berwenang untuk : a. Menilai dan memusyawarahkan laporan kinerja PP F– Sarbumusi P4-IT. b. Mengadakan evaluasi program kerja nasional. PD/PRT SARBUMUSI P4-IT

14

c. Merekomendasikan program kerja tahun berikutnya. d. Pada rakernas terakhir, Menetapkan waktu Pelaksanaan Kongres berikutnya. e. Menetapkan keputusan penting lainnya.

Pasal 27 RAPAT RUTIN (RATIN) 1.

2.

Rapat rutin (Ratin) PP F–Sarbumusi P4-IT terdiri dari: a. Rapat Pengurus Harian. - Rapat Pengurus Harian dihadiri oleh Pengurus PP Federasi-Sarbumusi P4-IT - Ratin Pengurus Harian dilakukan dalam periode Rapat Bulanan, Rapat Triwulan, Rapat Per-semester dan Rapat Tahunan. b. Ratin Pleno. - Ratin Pleno dihadiri oleh PP Federasi-Sarbumusi P4-IT. - Ratin Pleno dilakukan dalam periode : Rapat Triwulan, Rapat Persemester. - Ratin Pleno lebih menitik beratkan pada evaluasi dan strategi organisasimengenai Program Kerja FederasiSarbumusi P4-IT, Evaluasi penggunaan keuangan Organisasi, dan pelaksanaan Rekomendasi Organisasi. Ratin GBLP F-Sarbumusi P4-IT. a. Rapat Pengurus Harian - Rapat Pengurus Harian dihadiri oleh Pengurus GBLP F– Sarbumusi P4-IT. - Ratin Pengurus Harian dilakukan dalam periode : Rapat Bulanan, Rapat Triwulan, Rapat Persemester dan Rapat Tahunan. b. Ratin Pleno


15

-

Ratin dihadiri oleh GBLP F-Sarbumusi P4-IT dan DPC K-Sarbumusi NU. Ratin Pleno dilakukan dalam periode : Rapat Triwulan dan Rapat Persemester Ratin Pleno lebih menitik beratkan pada evaluasi dan strategi organisasi menegan program kerja GBLP FSarbumusi P4-IT dan evaluasi penggunaan keuangan organisasi.

Pasal 28 RAPAT KERJA BASIS (RAKERSIS) 1.

2.

3.

4. 5.

Rapat Kerja Basis (Rakersis) merupakan forum konsultasi, koordinasi dan evaluasi di tingkat GBLP F–Sarbumusi P4-IT sebelum Konferensi Basis. Rakersis dihadiri oleh : a. Para Pengurus GBLPF–Sarbumusi P4-IT. b. Utusan DPC K-Sarbumusi NU. c. Sebagian atau seluruh anggota yang ditetapkan oleh GBLP F– Sarbumusi P4-IT. Rakersis diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam satu periode dan dilaksanakan selambat-lambatnya satu tahun sebelum Konferensi Basis. Rakersis dipimpin oleh GBLP F–Sarbumusi P4-IT. Rakersis merupakan forum konsultasi, koordinasi dan evaluasi tingkat unit kerja dalam rangka keterpaduan dan koordinasi program dan pengembangan organisasi yang berwenang untuk : a. Menilai dan memusyawarahkan laporan kinerja GBLP F– Sarbumusi P4-IT. b. Mengadakan evaluasi program kerja Basis. c. Merekomendasikan program kerja tahun berikutnya. d. Pada Rakersis terakhir, Menetapkan waktu Pelaksanaan Konferensi Basisberikutnya.


16

e. Menetapkan keputusan organisasi penting lainnya.

BAB IX SUSUNAN PENGURUS Pasal 29 PENGURUS PIMPINAN PUSAT 1. 2.

Pengurus Pimpinan Pusat F-Sarbumusi P4-IT berjumlah sekurang - kurangnya 14 ( empat belas ) orang. Pengurus Pimpinan Pusat F-Sarbumusi P4-IT diatur sebagai berikut : a. Dipimpin oleh Seorang Ketua Umum. b. Dibantu oleh sekurang-kurangnya 5 (Lima) Orang Ketua. c. Seorang Sekretaris Umum. d. Dibantu oleh sekurang-kurangnya 4 (Empat ) Orang Sekretaris. e. Seorang Bendahara Umum dan dibantu oleh beberapa Bendahara. f. Sekurang-kurangnya 1 (satu) Orang Sekretaris bekerja penuh waktu (full timer). g. Semua Kegiatan teknis organisasi harian dibawah koordinasi Sekretaris Umum. h. Sebagai alat kelengkapan organisasi maka pada tingkat PP F-Sarbumusi P4-IT dapat dibentuk Lembaga atau Badan antara lain Pendidikan, Advokasi, dan disesuaikan dengan kebutuhan. i. Sekretaris Umum dan para Sekretaris tidak dapat membuat keputusan diluar keputusan Kongres, Rakernas dan Rapat rutin.


17

j.

3.

Selain oleh Sekretaris Umum, semua surat keluar harus disetujui dan ditandatangani oleh Ketua Umum atau Ketua yang diketuai oleh Ketua Umum. Pengurus Pimpinan Pusat merupakan pemegang mandat Kongres secara kolektif sebagai pengelola, pengendali dan pelaksana kegiatan organisasi sehari-hari.

Pasal 31 PENGURUS PIMPINAN BASIS 1. Pengurus Pimpinan Basis GBLP sekurang-kurangnya 5 (lima) orang. 2. Pengurus Pimpinan Basis GBLP F–Sarbumusi P4-IT diatur sebagai beriku: a. Dipimpin oleh seorang Ketua. b. Dibantu oleh sekurang-kurangnya 1 (satu) Orang Wakil Ketua. c. Seorang Sekretaris. d. Dibantu oleh sekurang-kurangnya 1 (satu) Orang Wakil Sekretaris. e. Seorang bendahara. f. Jika dipandang perlu, maka bendahara dibantu oleh 1 (satu) orang atau beberapa orang wakil bendahara. g. Semua kegiatan teknis organisasi harian dibawah koordinasi Sekretaris. h. Sebagai alat kelengkapan organisasi maka di tingkat Basis GBLP F-Sarbumusi P4-IT dibentuk Seksi, untuk Pengembangan Organisasi sesuai kebutuhan. i. Sekretaris dan para wakil sekretaris tidak dapat membuat keputusan diluar keputusan Konferensi Basis, Rakersis dan Ratin. PD/PRT SARBUMUSI P4-IT

18

3.

j. Selain oleh sekretaris, semua surat keluar harus di setujui dan ditandatangani oleh Ketua atau Wakil Ketua yang diketahui oleh Ketua. Pengurus Pimpinan Basis GBLP merupakan pemegang mandat Konferensi Basis secara kolektif sebagai pengelola, pengendali dan pelaksana kegiatan organisasi sehari-hari.

Pasal 32 RANGKAP JABATAN Rangkap jabatan secara vertical dibolehkan, hanya paling banyak 2 (dua) jabatan, namun bagi jabatan Ketua tidak boleh menjabat diatasnya sebagai Ketua atau Ketua Umum

BAB X SANKSI ORGANISASI Pasal 33 SANKSI TINDAKAN INDISIPLINER 1. Tindakan indisipliner dapat dikenakan kepada anggota atau pengurus organisasi di semua tingkatan berupa : a. Teguran Lisan; b. Peringatan tertulis; c. Skorsing; 2. Bentuk tindakan indisipliner sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 32 Ayat 1, pengaturan, bentuk dan sifatnya, menjadi kewenangan organisasi satu tingkat diatasnya.


19

Pasal 34 SANKSI PEMBERHENTIAN DAN PEMBEKUAN 1. Sanksi Pemberhentian dikenakan kepada Anggota Perseorangan atau Pengurus organisasi di semua tingkatan, berupa: a. Pemberhentian permanen sebagai anggota perseorangan. b. Pemberhentian permanen sebagai pengurus. 2. Khusus tindakan pembekuan kepengurusan dan atau pemberhentian permanen terhadap pengurus organisasi di semua tingkatan, serta pemberhentiansebagai anggota perseorangan, maka tindakan tersebut menjadi kewenangan DPP Konfederasi Sarbumusi NU,setelah ada keputusan final dari Dewan Pengawasan Nasional Sarbumusi. 3. Sanksi Pemberhentian hanya dapat dikenakan terhadap pelanggaran: a. Bergabung dengan serikat pekerja lain. b. Memfasilitasi dan atau membentuk Serikat Pekerja lain. c. Melanggar PD/PRT Konfederasi dan atau PD/PRT Federasi. e. Hal-hal lainnya yang diatur dalam Peraturan Organisasi (PO) Konfederasi Sarbumusi NU dan atau Federasi Sarbumusi. 4. Bentuk tindakan pemberhentian sebagaimana dinyatakan dalam pasal 33 ayat 1,2 dan 3menjadi hak dan kewenangan DPP Konfederasi Sarbumusi NU.

BAB XI KEUANGAN Pasal 35 SUMBER KEUANGAN ORGANISASI 1.

Keuangan organisasi diperoleh dari :


20

2.

3.

4.

a. Uang iuran anggota (COS). b. Uang pangkal. c. Uang Konsolidasi. d. Sumbangan yang tidak mengikat. e. Usaha-usaha lain yang sah menurut Undang-Undang yang berlaku dan atau dana abadi. Penanggung Jawab dan pengelolaan uang iuran anggota (COS), dan usaha-usaha lain yang sah, sebagaimana diatur dalam ayat 1 (a dan e) adalah DPP K- SARBUMUSI NU. Penanggung Jawab dan pengelolaan uang pangkal dan sumbangan yang tidak mengikat, sebagaimana diatur dalam ayat 1 (b dan d), adalah diatur lebih lanjut dalam PRT FSarbumusi P4-IT Pasal 23, dengan tetap memperhatikan saran-saran dari DPP K- Sarbumusi NU. Penanggungjawab dan pengelolaan uang konsolidasi sebagaimana diatur dalam ayat 1 c adalah DPP K- Sarbumusi dan PP F-Sarbumusi P4-IT, yang akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi (PO) DPP K- Sarbumusi NU.

BAB XII PERGANTIAN ANTAR WAKTU Pasal 35 PERGANTIAN ANTAR WAKTU a.

b.

Penggantian pengurus antar waktu adalah penggantian seseorang atau beberapa orang pengurus dikarenakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Peraturan Rumah Tangga FSarbumusi P4-IT. Penggantian antar waktu dapat dilakukan atas persetujuan Rapat Pengurus yang di tuangkan dalam berita acara sesuai tingkat masing-masing yang di sahkan oleh Perangkat Organisasi satu tingkat diatasnya.


21

C.

Khusus penggantian antar waktu untuk Jabatan : a) Ketua Umum dan Sekretaris Umum PP F-Sarbumusi P4-IT dilakukan dalam Rakernas dan disetujui oleh DPP. Konfederasi Sarbumusi NU. b) Ketua dan Sekretaris GBLP F-Sarbumusi P4-IT dilakukan dalam Rapat kerja basis dan disetujui oleh PP F-Sarbumusi P4-IT.

BAB XIII PERATURAN PERALIHAN Pasal 36 PERATURAN PERALIHAN Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Dasar ini akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rumah Tangga PP F- Sarbumusi P4-IT.

Pasal 37 PENUTUP Peraturan Dasar ini disahkan dalam Kongres Akbar Konfederasi Sarbumusi Tahun 2016 dan merupakan Pedoman Organisasi sampai dengan Kongres Federasi Sarbumusi P4-IT 5 (Lima) Tahun berikutnya.


22

PERATURAN RUMAH TANGGA FEDERASI SARIKAT BURUH MUSLIMIN INDONESIA PERCETAKAN, PENERBITAN, PENYIARAN, PARIWISATA, INDUSTRI KERTAS DAN TELEKOMUNIKASI PERIODE : 2016 – 2021

BAB I KEANGGOTAAN Pasal 1 KETENTUAN KEANGGOTAAN Yang dapat menjadi Anggota adalah semua pekerja warga Negara Indonesia yang bekerja di sektor industri dan lapangan kerja Percetakan, Penerbitan, Penyiaran, Pariwisata, Industri Kertas dan Telekomunikasi serta staf dan pengurus di lingkungan Pengurus Pusat F-Sarbumusi P4-IT sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 Anggaran Dasar F-Sarbumusi P4-IT.

Pasal 2 CARA – CARA MENJADI ANGGOTA 1.

2.

3.

Mengajukan permintaan menjadi anggota secara tertulis yang memuat : a. Pernyataan menyetujui dan sanggup mentaati PD /PRT F– Sarbumusi P4-IT. b. Pernyataan menyetujui program kerja organisasi FSarbumusi P4-IT. Permintaan menjadi Anggota F-Sarbumusi P4-IT dimohonkan kepada PengurusBasis GBLP P4-IT ditempat kerja masingmasing. Dalam hal Basis GBLP F–Sarbumusi P4-IT belum terbentuk dan atau buruh dalam hubungan kerja yang tidak tetap,


23

4.

5.

permintaan menjadi anggota dialamatkan kepada Dewan Pimpinan Cabang K-Sarbumusi NU diwilayah setempat. Dalam hal DPC pada ketentuan ayat (3) pasal 2 diatas belum terbentuk, maka permintaan menjadi anggota dialamatkan kepada DPW Konfederasi Sarbumusi NU dan atau Pimpinan Pusat F–Sarbumusi P4-IT. Pengurus dan staff Perangkat Organisasi F-Sarbumusi P4-IT yang tidak menjadi anggota Basis GBLP F-Sarbumusi P4-IT maka pendaftaran keanggotaan ditujukan kepada PP FSarbumusi P4-IT.

Pasal 3 KETENTUAN KARTU TANDA ANGGOTA 1.

2. 3. 4.

Kartu Tanda Anggota (KTA) dibuat dan didistribusikan oleh PP F-Sarbumusi P4-IT dan data Keanggotaannya ditembuskan kepada Konfederasi Sarbumusi NU. Kartu Tanda Anggota (KTA) ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Umum PP F-Sarbumusi P4-IT. Masa berlaku Kartu Tanda Anggota (KTA) selama 5 (lima) tahun. Ketentuan penomoran Kartu Tanda Anggota (KTA) diatur oleh PP F–Sarbumusi P4-IT.

Pasal 4 BERAKHIRNYA KEANGGOTAAN Seorang Anggota F-Sarbumusi P4-IT hilang status keanggotaannya karena : 1. Meninggal dunia. 2. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri. PD/PRT SARBUMUSI P4-IT

24

3. 4.

Diberhentikan oleh Organisasi. Bergabung menjadi anggota Serikat Pekerja lain.

Pasal 5 PEMBERHENTIAN KEANGGOTAAN 1.

2.

3.

Seorang Anggota dapat diberhentikan karena tidak melakukan kewajiban-kewajibannya sebagai anggota atau karena perbuatanperbuatan yang bertentangan dengan azas dan tujuan Organisasi dan atau bertentangan dengan K-Sarbumusi NU. Keputusan diberhentikan dilakukan atas persetujuan DPP Konfederasi Sarbumusi, melalui mekanisme Rapat Pleno Pengurus Harian berdasarkan Rekomendasi atau Usulan atau keputusan pemberhentian dari Perangkat organisasi PP FSarbumusi P4-IT, dan perangkat organisasi dibawahnya (Rapat DPC dan Basis GBLP). Anggota yang diberhentikan dapat mengajukan permintaan banding kepada Dewan Pengawas Nasional K-Sarbumusi NU.

BAB II HAK SUARA Pasal 6 HAK SUARA DALAM KONGRES 1. 2. 3. 4.

Utusan dari DPP K-Sarbumusi NU 1 (satu) Suara. Utusan dari PP Federasi lain di Lingkungan Konfederasi Sarbumusi sebagai peninjau. Utusan dari DPW K- Sarbumusi NU 1 (satu) Suara Utusan dari DPC K- Sarbumusi NU 1 (satu) Suara.


25

5.

Utusan dari Pimpinan Basis GBLP F-Sarbumusi P4-IT 1 (Satu) suara, dan mendapatkan tambahan suara sbb : a. Pimpinan Basis GBLP F- Sarbumusi P4-IT yang telah mempunyai anggota 30.000 (tiga puluh ribu) di tambah 1 (satu) hak suara. b. Selebihnya dari 30.000 (tiga puluh ribu) anggota, tiap 30.000 (tiga puluh ribu) di tambah 1 (satu) hak suara maksimal 3 suara.

Pasal 7 HAK SUARA DALAM RAKERNAS Setiap peserta Rakernas diberi mandat organisasi mempunyai 1 (satu) hak suara.

Pasal 8 HAK SUARA DALAM KONFERENSI BASIS 1. 2. 3.

Utusan dari DPC K-Sarbumusi NU 1 (Satu) Suara Utusan Dari Penguruss Basis GBLP F-Sarbumusi P4-IT 1 (Satu) Suara. Semua Anggota yang terdaftar di basis GBLP Perusahaan Tersebut mempunyai hak suara dan ketentuannya di atur dalam tata tertib Konferensi basis.


26

BAB III SAHNYA MUSYAWARAH DAN TATA CARA PENGAMBILAN KEPUTUSAN Pasal 9 SAHNYA MUSYAWARAH Setiap musyawarah sebagaimana diatur dalam BAB II Pasal 6,7,8 dan 9 Peraturan Rumah Tangga ini dinyatakan sah apabila dihadiri oleh 2/3 dari seluruh utusan.

Pasal 10 QUORUM SIDANG Sidang-sidang sah apabila dihadiri lebih dari separuh jumlah utusan yang hadir.

Pasal 11 PENGAMBILAN KEPUTUSAN 1.

Keputusan diambil atas dasar musyawarah untuk mencapai mufakat. 2. Apabila musyawarah tidak mencapai mufakat, diadakan pemungutan suara atas dasar suara terbanyak. 3. Tata cara pemungutan suara diatur dalam tata tertib persidangan


27

BAB IV TATA KERJA PIMPINAN Pasal 12 TATA KERJA PIMPINAN F–SARBUMUSI P4-IT Sistem kerja Pimpinan Pusat F–Sarbumusi P4-IT adalah kolektif dengan pengaturan sebagai berikut : 1. Ketua umum dan ketua-ketua ditingkat pusat merupakan pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan secara Nasional. 2. Sekretaris umum dan sekretaris-sekretaris di tingkat pusat merupakan pelaksana teknis berdasarkan keputusan atau kebijakan-kebijakan secara nasional. 3. Ketua di tingkat basis, merupakan perumus kebijakan dan keputusan di tingkat masing-masing yang tidak bertentangan dengan kebijakan dan keputusan secara nasional. 4. Sekretaris dan wakil-wakil sekretaris di tingkat cabang atau daerah dan tingkat Basis Perusahaan merupakan pelaksana teknis kebijakan dan keputusan di tingkat masing-masing. 5. Bendahara di tingkat masing-masing merupakan pengelola, penggali potensi dan pengembangan keuangan organisasi. 6. Pembidangan atau pembagian tugas dapat diatur lebih rinci dalam Peraturan Organisasi.

Pasal 13 PENGESAHAN PIMPINAN FEDERASI-SARBUMUSI P4-IT Pengesahan dan pembuatan Surat Keputusan diatur sebagai berikut : 1. Pengurus PP F-Sarbumusi P4-IT disahkan dan dikukuhkan oleh DPP Konfederasi Sarbumusi NU. PD/PRT SARBUMUSI P4-IT

28

2. Pengurus Basis F-Sarbumusi P4-IT disahkan dan dikukuhkan oleh PP F-Sarbumusi P4-IT atas rekomendasi dari DPC K-Sarbumusi NU serta ditembuskan kepada DPP Konfederasi Sarbumusi NU.

Pasal 14 PERANGKAPAN JABATAN 1.

2.

3. 4.

Pengurus PP F-Sarbumusi P4-IT hanya dapat merangkap Jabatan dengan DPP Konfederasi Sarbumusi NU dan DPW Konfederasi Sarbumusi NU. Untuk Ketua Umum PP Federasi Sarbumusi hanya dapat merangkap sebagai Ketua DPW Konfederasi Sarbumusi NU dan atau Pengurus Harian DPP Konfederasi Sarbumusi NU. Pengurus Basis GBLP F-Sarbumusi P4-IT dapat merangkap jabatan dengan DPC K-Sarbumusi NU. Pengurus F-Sarbumusi P4-IT disemua tingkatan tidak boleh merangkap jabatan dengan : a. Perangkapan jabatan antar SP/SB di semua tingkatan. b. Jabatan pengurus harian organisasi yang tidak sepaham dengan Ahlussunah Wal Jamaah: Nahdlatul Ulama, badan Otonom, lajnah, lembaga NU.

Pasal 15 PERSYARATAN MENJADI PENGURUS 1.

Syarat-syarat untuk menjadi pengurus F-Sarbumusi P4-IT di semua tingkatan adalah bahwa yang bersangkutan masih aktif dan tercatat sebagai anggota F-Sarbumusi P4-IT dan atau Federasi dilingkungan K-Sarbumusi NU.


29

2.

3.

Mempunyai komitmen dan dedikasi yang tinggi terhadap perjuangan buruh serta organisasi dan atau yang telah mengabdikan dirinya bagi kepentingan organisasi. Untuk menjadi Ketua Umum Pimpinan Pusat F-Sarbumusi P4-IT seseorang calon harus sudah aktif menjadi anggota Federasi Serikat Buruh Sarbumusi sekurang - kurangnya 4 (empat) tahun. Dan atau telah menjadi pengurus DPP K-Sarbumusi NU, DPW K-Sarbumusi NU, PengurusDPC K-Sarbumusi NU selama satu periode.

Pasal 16 ALAT KELENGKAPAN PENGURUS Untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas organisasi PP F-Sarbumusi P4-IT di semua tingkatan dapat membentuk alat kelengkapan organisasi yaitu Direktorat (untuk tingkat PP) dan Seksi atau biro (untuk tingkat GBLP) yang meliputi antara lain Pendidikan, Advokasi, Peranan Wanita dan Anak, serta kelengkapan Pengembangan organisasi sesuai kebutuhan.

BAB V PEMBERHENTIAN DARI KEANGGOTAAN DAN KEPENGURUSAN Pasal 17 BERHENTI DARI KEPENGURUSAN 1.

Status kepengurusan F-Sarbumusi P4-IT disemua tingkat dinyatakan hilang karena : a. Permintaan sendiri. b. Tindakan indisipliner.


30

2.

c. Meninggal Dunia. d. Diberhentikan. e. Menjadi Pengurus di Serikat Pekerja lain. f. Memfasilitasi dan atau membentuk Serikat Pekerja lain. Sejak hilangnya status kepegurusan di F-Sarbumusi P4-IT maka secara otomatis hak dan kewajibannya sebagai pengurus dinyatakan gugur.

Pasal 18 PEMBERHENTIAN SEMENTARA PENGURUS 1.

2.

3.

Tindakan pemberhentian sementara terhadap Pengurus disemua tingkatandiambil karena hal-hal : a. Melalaikan tugas organissi. b. Menyalah-gunakan jabatan untuk kepentingan pribadi. c. Menyalah-gunakan hak milik Organisasi untuk kepentingan pribadi. Tindakan pemberhentian sementara Pengurus F-Sarbumusi P4IT dilakukan atas hasil Nota dan Rekomendasi yang sah berdasarkan rapat pengurus di masing-masing tingkatanyang diadakan khusus untuk itu. Tindakan pemberhentian sementara pengurus dilakukan setelah melalui proses peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dalam kurun waktu 3 bulan.

Pasal 19 PEMBERHENTIAN SEMENTARA ANGGOTA 1.

Tindakan pemberhentian terhadap anggota F-Sarbumusi P4-IT, diambil setelah:


31

a.

2.

3.

Peringatan pemberhentian sementara karena terdapat buktibukti yang meyakinkan melanggar ketentuan-ketentuan Organisasi F-Sarbumusi P4-IT. b. Tindakan Indisipliner. c. Hasil Nota dan Rekomendasi yang sah berdasarkan rapat pengurus yang diadakan untuk itu. Tindakan pemberhentian sementara Anggota F-Sarbumusi P4-IT dilakukan atas hasil nota dan rekomendasi yang sah berdasarkan rapat pengurus di masing-masing tingkatanyang diadakan khusus untuk itu. Tindakan pemberhentian sementara Anggota dilakukan setelah melalui proses peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dalam kurun waktu 3 bulan.

Pasal 20 PEMBELAAN DIRI 1.

2.

Pembelaan diri akibat pemberhentian sementara dan atau pemecatan dilakukan dalam Rapat Kerja F-Sarbumusi P4-IT dimasing-masing tingkatan. Apabila ternyata diadakan pemberhentian sementara dan atau pemecatan tidak terbukti, maka terhadap yang bersangkutan diadakan rehabilitasi pada waktu Kongres / Rakernas / Rapimnas / Konferensi Basis / Rakersis.


32

BAB VI KEADAAN DARURAT Pasal 21 KEADAAN DARURAT Dalam keadaan darurat Pimpinan F-Sarbumusi P4-IT disemua tingkatan mempunyai wewenang melakukan pemberhentian dan mengangkat Pengurus sementara Pimpinan F-Sarbumusi P4-IT, setelah mengadakan koordinasi dan mendapatkan rekomendasi dari DPP Konfederasi Sarbumusi NU.

BAB VII KEUANGAN Pasal 22 UANG PANGKAL DAN UANG KONSOLIDASI 1. 2. 3.

Penaggungjawab dan pengelolaan uang pangkal/Pendaftaran adalah Pengurus Basis GBLP Sarbumusi P4-IT. Besarnya Uang Pangkal/PendaftaranRp. 10.000. Penanggungjawab dan pengelolaan uang konsolidasi adalah PP F-Sarbumusi P4-IT, yang akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi (PO) DPP Konfederasi Sarbumusi NU.

Pasal 23 UANG IURAN ANGGOTA 1.

Besarnya Uang Iuran anggota ditetapkan sebesarRp. 10.000/ angota.


33

2.

Uang iuran anggota 30% di distribusinya disentralisir ke DPP KSarbumusi NU melalui Pengurus Basis GBLP untuk kemudian didistribusikan kepada Perangkat Organisasi PP F-Sarbumusi P4IT sesuai dengan anggaran yang telah disetujui dalam Rapat Pimpinan (RAPIM) berdasarkan dari rekomendasi anggaran hasil kongres.

Pasal 24 PEMBAGIAN UANG IURAN ANGGOTA 1. 2.

3.

Uang iuran anggota ditetapkan pembagiannya sebagaimana yang diatur lebih lanjut oleh DPP K-Sarbumusi NU. Mekanisme pendistribusian iuran yang disetorkan ke DPP KSarbumusi NU diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi KSarbumusi NU. DPP Konfederasi berkewajiban membuat laporan penerimaan iuran anggota (COS) keseluruh perangkat Organisasi di bawahnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sekali.

BAB VIII LAIN-LAIN Pasal 25 PERATURAN LAIN-LAINNYA Hal-hal lain yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur dalam peraturan organisasi Federasi–Sarbumusi P4-IT dengan persetujuan Konfederasi Sarbumusi.


34

BAB IX PENUTUP Pasal 27 PENUTUP Peraturan Rumah Tangga ini disahkan dalam Kongres Akbar V Konfederasi Sarbumusi NU Tahun 2016 dan merupakan Pedoman Organisasi sampai dengan Kongres Federasi Sarbumusi P4-IT 5 (Lima) Tahun berikutnya.


35

Lampiran Nomor Tanggal

: Surat Keputusan : SK/Kep.005/DPP. KSBMI/X/2016 : 10 Oktober 2016

KOMPOSISI DAN PERSONALIA PIMPINAN PUSAT FEDERASI SARIKAT BURUH MUSLIMIN INDONESIA PERCETAKAN,PENERBITAN,PENYIARAN,PARIWISATA, INDUSTRI KERTAS & TELEKOMUNIKASI (PP. FEDERASI SARBUMUSI P4-IT) PERIODE 2016 – 2021

Ketua Umum

: Baetul Koeri

Ketua

Sektor Percetakan Dan Penerbitan : Romi Basrah

Ketua

Sektor Penyiaran

: Zaeni shofari

Ketua

Sektor Pariwisata

: Lukman Kota

Ketua

Sektor Industri Kertas

: Fathoni

Ketua

Sektor Telekomunikasi

: Abdurrouf

Sekretaris Umum

: Hafid Ismail

Sekretaris

: Alamul Huda

Sekretaris

: Rizam Syafiq

Sekretaris

: Purnomo

Bendahara Umum

: Zaenal Muttaqin

Bendahara

: Ahmad Irfan Maulana


36

PERATURAN DASAR FEDERASI SARIKAT BURUH MUSLIMIN INDONESIA PERCETAKAN, PENERBITAN, PENYIARAN, PARIWISATA, INDUSTRI KERTAS DAN TELEKOMUNIKASI PERIODE

Recommend Documents