ANGGARAN DASAR FEDERASI OLAHRAGA KARATE-DO INDONESIA MUKADIMAH Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan Indonesia yang diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945 adalah merupakan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, dan kemerdekaan itu sendiri dicapai melalui pengabdian, pengorbanan dan perjuangan para pemimpin/pahlawan bangsa. Bahwa kemerdekaan ini harus dipertahankan dibina serta diisi berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 45 agar cita-cita bangsa Indonesia dapat segera terwujudkan. Bahwa organisasi Perguruan Karate-Do di Indonesia dengan penuh kesadaran, itikad baik serta semangat persatuan dan kesatuan dalam satu wadah yang tunggal dalam rangka membentuk manusia Indonesia seutuhnya, ilmu bela diri karate-do pada khususnya. Maka untuk maksud tersebut di atas serta demi menjamin kelangsungan hidup wadah tersebut disusunlah Anggaran Dasar yang berbunyi sebagai berikut. BAB I NAMA TEMPAT KEDUDUKAN DAN WAKTU Pasal 1 1.1. Organisasi ini bernama Federasi Olahraga Karate-Do Indonesia yang dalam anggaran dasar ini disebut FORKI. 1.2. FORKI adalah perubahan nama dari PORKI singkatan dari Persatuan Olahraga Karate-Do Indonesia yang didirikan pada tanggal 10 Maret 1964 di Jakarta. 1.3. Pergantian nama PORKI menjadi FORKI adalah hasil keputusan kongres IV PORKI yang juga merupakan kongres I FORKI pada tanggal 30 Nopember 1972 di Jakarta. Pasal 2 FORKI adalah organisasi karate yang bersifat nasional dan berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia. Pasal 3
1
FORKI didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan/tak terbatas. Pasal 4 FORKI adalah satu-satunya organisasi olahraga karate-do tingkat nasional yang mengkoordinasikan dan membina organisasi perguruan karate-do yang menjadi anggota FORKI. BAB II DASAR DAN SIFAT Pasal 5 5.1. 5.2. 5.3.
FORKI berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 FORKI berdasarkan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia dengan semangat persatuan dan kesatuan FORKI bersifat Amatir BAB III TUJUAN DAN USAHA Pasal 6
FORKI bertujuan ; 6.1.
6.2.
6.3.
Mengembangkan karate-do sebagai olahraga seni beladiri untuk memupuk kepribadian yang luhur, dan terbuka bagi setiap warga negara Indonesia, melalui organisasi perguruan karate-do anggota FORKI. Melalui olahraga karate-do, berupaya mengabdikan diri untuk kemajuan bangsa dan negara, menciptakan manusia Indonesia yang sehat rohani dan jasmani, untuk mensukseskan pembangunan nasional pada umumnya dan ketahanan nasional pada khususnya. Membina kebersamaan untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan antar organisasi perguruan karate-do anggota FORKI. Pasal 7
Untuk mencapai tujuan di atas, maka diadakan usaha ; a. 7.1. 7.2. 7.3.
Kedalam : Bersama-sama dengan perguruan karate anggota FORKI mengembangkan olahraga karate-do secara ilmiah. Menciptakan kader-kader pemimpin organisasi guna disiapkan untuk memimpin kelangsungan organisasi FORKI dimasa datang. Untuk maksud tersebut Pengurus FORKI berkewajiban menyiapkan sarana dan prasarana pendukungnya.
2
b. 7.4. 7.5. 7.6.
Keluar : Mengadakan hubungan kerjasama khususnya dengan organisasiorganisasi beladiri lainnya atas dasar saling menghormati. Mengadakan hubungan kerjasama dengan organisasi-organisasi federasi olahraga karate-do diluar negeri. Mengadakan hubungan kerjasama dengan Instansi pemerintah dan swasta dalam tingkat nasional maupun Internasional yang berhubungan dengan pembinaan dan pengembangan olahraga karate-do. BAB IV LAMBANG, BENDERA DAN LAGU Pasal 8
Lambang FORKI : 8.1. 8.2.
8.3.
Lambang FORKI berbentuk segi lima dengan garis atas rata, dan bagian bawah membentuk suatu sudut. Warna lambang FORKI, dasar kuning dengan kombinasi hitam diatas, dan tulisan FORKI berwarna putih, gambar hurif K berwarna hitam, dan warna merah pada tujuh buah lingkaran yang terletak dibawah gambar huruf K. Pengertian mengenai bentuk dan warna gambar yang terdapat dalam lambing FORKI selanjutnya akan dijelaskan pada Anggaran Rumah Tangga. Pasal 9
Bendera FORKI ; 9.1. Bendera FORKI berwarna dasar putih, dan bergambar lambang FORKI di tengah. 9.2. Bentuk dan ukuran bendera FORKI dijelaskan dalam Anggaran Rumah Tangga. Pasal 10 Lagu Wajib FORKI : Lagu wajib FORKI adalah “ MARS FORKI”. Penjelasan lagu “Mars FORKI” diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. BAB V KEANGGOTAAN
3
Pasal 11 11.1. Anggota FORKI adalah organisasi Perguruan Karate-Do yang berkedudukan di Indonesia. 11.2. Organisasi-organisasi Perguruan Karate-Do anggota FORKI syarat keanggotaannya serta hak dan kewajibannya dijelaskan dalam Anggaran Rumah Tangga. BAB VI ORGANISASI DAN KEPENGURUSAN Pasal 12 12.1. Badan Organisasi FORKI terdiri dari : a. FORKI Pusat. b. FORKI Provinsi. c. FORKI Cabang 12.2. Untuk FORKI tingkat Pusat dilengkapi Lembaga Perguruan (MLP)
dengan
Musyawarah
Pasal 13 Susunan badan kekuasaan organisasi FORKI adalah sebagai berikut : a. Kongres. b. Pengurus Besar disingkat PB. c. Musyawarah Provinsi/MUSPROV d. Pengurus Provinsi disingkat PENGPROV. e. Musyawarah Cabang/MUSCAB f. Pengurus Cabang disingkat PENGCAB. Pasal 14 Wilayah kerja organisasi FORKI sebagai berikut : 14.1. FORKI Pusat adalah seluruh wilayah hukum negara kesatuan Republik Indonesia. 14.2. FORKI Provinsi adalah seluruh wilayah hukum dari Provinsi/Daerah Istimewa bersangkutan. 14.3. FORKI Cabang adalah seluruh wilayah hukum dari Kabupaten / Kota bersangkutan. Pasal 15 Kepengurusan FORKI tingkat Pusat (PB). 15.1. Pengurus Besar FORKI merupakan pimpinan eksekutif FORKI tingkat Pusat yang dibentuk Kongres. 15.2. Masa bakti pengurus besar FORKI adalah 4 (empat) tahun yang masanya dihitung pada saat terpilih dalam kongres. 4
15.3. Ketua Umum PB. FORKI dipilih secara langsung dalam kongres dan sekaligus menjadi ketua tim formatur untuk menyusun komposisi Pengurus Besar. 15.4. Dalam menyusun kepengurusan PB. FORKI, Ketua Umum terpilih dibantu oleh 4 (empat) orang anggota formatur yang terdiri dari 2 (dua) orang wakil perguruan dan 2 (dua) orang perwakilan Pengda FORKI yang dipilih dari dan oleh peserta kongres. 15.5. Jabatan Ketua Umum PB. FORKI hanya dapat dijabat oleh orang yang sama paling banyak 2 (dua) periode berturut-turut atau tidak berturut-turut. 15.6. Pengurus Besar FORKI minimal terdiri dari : a. Seorang Ketua Umum b. Seorang Sekretaris Jenderal dan seorang wakil c. Seorang Bendahara Umum dan seorang wakil d. Dan beberapa orang Ketua bidang yang membidangi : d.1. Organisasi dan Daerah. d.2. Pembinaan dan Prestasi d.3. Dana Prasarana dan sarana. d.4. Luar negeri. d.5. Penelitian dan Pengembangan. 15.7. Ketua Umum, Ketua Dewan Guru Perguruan dan Ketua Umum Pengprov FORKI jika terpilih menjadi Ketua Umum PB. FORKI harus meletakkan jabatannya di Perguruan dan atau Provinsi.
Pasal 16 Pengurus FORKI Provinsi (PENGPROV) 16.1. Pengurus Provinsi FORKI dibentuk dan disusun oleh Musyawarah FORKI Provinsi (MUSPROV) atau formatur yang dibentuk oleh MUSPROV dan bertanggung jawab pada MUSPROV FORKI. 16.2. Masa bakti Pengurus Provinsi FORKI adalah 4 (empat) tahun yaitu masa dihitung sejak terpilih dalam MUSPROV. 16.3. Ketua Umum Pengurus Provinsi FORKI dipilih langsung dalam MUSPROV dan sekaligus menjadi ketua tim formatur untuk membentuk kepengurusan Pengprov FORKI. 16.4. Dalam penyusunan kepengurusan Pengprov FORKI Ketua Umum Pengprov FORKI terpilih dibantu oleh 4 (empat) orang anggota Formatur yang dipilih dari dan oleh peserta MUSPROV dan ditetapkan dalam MUSPROV. 16.5. Ketua Umum Perguruan dan Ketua Pengcab FORKI jika dipilih menjadi Ketua Pengprov FORKI maka yang bersangkutan harus melepaskan jabatannya di Perguruan dan FORKI Cabang. 16.6. Struktur Pengurus Provinsi FORKI disesuaikan dengan kebutuhan Provinsi yang bersangkutan atau dapat mengacu pada komposisi
5
kepengurusan PB. FORKI. Pasal 17 Pengurus FORKI Cabang (Pengcab) 17.1. Pengurus Cabang FORKI dibentuk oleh Musyawarah Cabang (MUSCAB) atau Formatur yang dibentuk oleh MUSCAB dan bertanggung jawab pada MUSCAB FORKI. 17.2. Masa bakti Pengurus Cabang FORKI adalah 4 (empat) tahun yang dihitung sejak terpilih dalam Musyawarah Cabang. 17.3. Ketua Umum Pengurus FORKI cabang dipilih langsung dalam MUSCAB, sekaligus menjadi ketua tim formatur dalam penyusunan komposisi kepengurusan FORKI cabang. 17.4. Ketua Umum Pengcab FORKI dalam pembentukan kepengurusan FORKI cabang dibantu oleh 4 (empat) orang anggota formatur yang diangkat dari dan oleh peserta MUSCAB dan ditetapkan dalam MUSCAB. 17.5. Ketua Pengcab Perguruan jika terpilih menjadi Ketua Pengcab FORKI maka yang bersangkutan harus melepaskan jabatannya diperguruan. 17.6. Struktur pengurus cabang FORKI disesuaikan dengan kebutuhan cabang atau dapat mengacu pada susunan pengurus daerah. BAB VII MUSYAWARAH LEMBAGA PERGURUAN (MLP) Pasal 18 18.1. MLP keanggotaanya hanya terdiri dari para Ketua Dewan Guru atau anggota Dewan Guru perguruan karate anggota FORKI yang ditunjuk dan diberi mandat oleh Perguruan bersangkutan. 18.2. Pengurus harian MLP dibentuk dalam sidang MLP bersamaan dengan pelaksanaan kongres FORKI. 18.3. Pengurus harian MLP bertugas melaksanakan : a. Memantau dan mengikuti perkembangan perkaratean khususnya dibidang mutu dan teknik baik didalam maupun diluar negeri dan selanjutnya hasilnya disumbangkan pada PB. FORKI untuk ditindaklanjuti. b. Memberikan saran pada PB. FORKI dalam melakukan pemberian tindakan disiplin/sanksi yang bertalian dengan pelanggaran disiplin dan atau pelanggaran terhadap etika perkaratean, sumpah karate serta tindakan-tindakan lainnya yang merugikan dan mencemarkan nama baik FORKI atau perkaratean nasional terhadap ; Pengurus FORKI, Dewan Wasit, Wasit dan Juri serta Pelatih dan Atlet.
6
c. Memberikan masukan hal tekhnis perkaratean kepada PB. FORKI melalui Ketua Umum. 18.4. Pengurus harian MLP diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. BAB VIII DEWAN PEMBINA Pasal 19 19.1. Dewan pembina terdiri dari tokoh-tokoh pemimpin bangsa, ditetapkan oleh Ketua Umum PB. FORKI terpilih selaku tim formatur bersama-sama dengan formatur terpilih lainnya. 19.2. Dewan pembina bertugas memberikan nasehat dan petunjuk kepada PB.FORKI dalam rangka peningkatan kemajuan organisasi dan baik diminta ataupun tidak diminta oleh PB. FORKI. BAB IX AFILIASI Pasal 20 20.1. Setiap perguruan karate anggota FORKI boleh berafiliasi dengan perguruan/aliran karate yang berada di luar negeri, khususnya dalam bidang teknik perkaratean. 20.2. Setiap Perguruan karate anggota FORKI, Pengprov dan Pengcab FORKI yang akan mengikuti pertandingan/pelatihan atau kegiatan perkaratean diluar negeri atau mendatangkan pelatih/instuktur karate ketanah air harus melapor/dilaporkan pada PB. FORKI. BAB X KONGRES, MUSYAWARAH DAN RAPAT KERJA Pasal 21 21.1. Didalam Organisasi FORKI dikenal : a. Musyawarah Nasional FORKI disebut Kongres dilaksanakan ditingkat Nasional. b. Musyawarah Provinsi disingkat MUSPROV dilaksanakan di daerah Provinsi. c. Musyawarah Cabang disingkat MUSCAB dilaksanakan di daerah Kabupaten/Kota. 21.2. Dalam Organisasi FORKI dikenal adanya Rapat Kerja yaitu : a. Rapat Kerja Nasional disingkat ditingkat Nasional/Pusat.
7
RAKERNAS
diselenggarakan
b. Rapat Kerja Provinsi disingkat RAKERPROV dilaksanakan di daerah Provinsi. c. Rapat Kerja Cabang disingkat RAKERCAB dilaksanakan di daerah Kabupaten/ Kota. Pasal 22 Kongres ; 22.1. Kongres (Musyawarah Nasional) merupakan pemegang kekuasaan tertinggi FORKI yang diselenggarakan sekali dalam 4 (empat) tahun. 22.2. Kongres dipimpin oleh Pimpinan sidang yang dipilih dari dan oleh peserta Kongres. 22.3. Kongres bertugas untuk : a. Menetapkan dan merubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga FORKI. b. Menetapkan garis-garis besar Program Kerja PB. FORKI. c. Memilih dan memberhentikan PB. FORKI. d. Meminta dan membahas laporan pertanggung jawaban dan keuangan PB. FORKI. e. Membahas dan memutuskan hal-hal yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan pembinaan olahraga karate. 22.4. Tata cara pelaksanaan kongres diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. Pasal 23 Musyawarah Provinsi (MUSPROV) 23.1. Musyawarah Provinsi merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam FORKI Provinsi, yang diselenggarakan 4 (empat) tahun sekali. 23.2. MUSPROV dipimpin oleh pimpinan sidang yang dipilih dari dan oleh peserta MUSPROV. 23.3. MUSPROV bertugas untuk : a. Menetapkan garis-garis besar program kerja FORKI Provinsi. b. Mengangkat dan memberhentikan Ketua Umum/pengurus Provinsi FORKI. c. Meminta dan membahas laporan pertanggung jawaban dan laporan keuangan Pengurus Provinsi FORKI. d. Membahas dan memutuskan hal-hal yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan perkembangan olahraga karate di Provinsi. 23.4. Tata cara pelaksanaan MUSPROV diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. Pasal 24
8
Musyawarah Cabang (MUSCAB) 24.1. Musyawarah cabang (MUSCAB) merupakan pemegang kekuasaan tertinggi FORKI tingkat cabang yang diselenggarakan 4 (empat) tahun sekali. 24.2. MUSCAB dipimpin oleh pimpinan sidang yang dipilih dari dan oleh peserta MUSCAB. 24.3. MUSCAB bertugas untuk ; a. Menetapkan garis-garis besar program kerja FORKI cabang. b. Mengangkat dan memberhentikan Ketua Umum/Pengurus Cabang FORKI. c. Meminta dan membahas laporan pertanggung jawaban dan laporan keuangan Pengurus Cabang FORKI. d. Membahas dan memutuskan hal-hal yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan perkembangan olahraga karate didaerah (Cabang FORKI). 24.4. Tata cara pelaksanaan MUSCAB diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. Pasal 25 Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) 25.1. RAKERNAS diadakan minimal 1 (satu) kali dalam 4 (empat) tahun. 25.2. RAKERNAS bertugas : a. Mengevaluasi kinerja PB. FORKI. b. Menentukan pokok-pokok program kerja tahunan PB. FORKI. c. Memilih dan menetapkan tempat pelaksanaan Kejuaraan Nasional. d. Dalam keadaan khusus RAKERNAS dapat memilih/menetapkan Ketua Umum PB. Pergantian antar waktu. e. Membahas dan memutuskan hal-hal yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan pembinaan olahraga karate tingkat Nasional. 25.3. Tata cara pelaksanaan RAKERNAS diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. Pasal 26 Rapat Kerja Provinsi (RAKERPROV) 26.1. RAKERPROV FORKI diadakan minimal 1 (satu) kali dalam 4 (empat) tahun. 26.2. RAKERPROV bertugas : a. Mengevaluasi kinerja Pengprov FORKI. b. Menentukan pokok-pokok program kerja tahunan Pengprov FORKI. c. Memilih dan menetapkan tempat pelaksanaan Kejurda yang
9
menjadi kalender kerja Pengprov FORKI. d. Dalam keadaan khusus RAKERPROV dapat memilih/menetapkan Ketua Umum Pengprov pengganti antar waktu. e. Membahas dan memutuskan hal-hal yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan pembinaan olahraga karate tingkat Provinsi. 26.3. Tata cara pelaksanaan RAKERPROV diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. Pasal 27 Rapat Kerja Cabang (RAKERCAB) 27.1. RAKERCAB diadakan minimal 1 (satu) kali dalam 4 (empat) tahun. 27.2. RAKERCAB bertugas : a. Mengevaluasi kinerja Pengcab FORKI. b. Memilih dan menetapkan tempat pelaksanaan Kejuaraan karate yang menjadi kalender kerja Pengcab FORKI. c. Dalam keadaan khusus RAKERCAB memilih/menetapkan Ketua Umum Pengganti antar waktu. d. Membahas dan memutuskan hal-hal yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan FORKI cabang. 27.3. Tata cara pelaksanaan RAKERCAB diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. BAB XI PERWASITAN DAN DEWAN WASIT Pasal 28 28.1. Dewan Wasit dibentuk oleh MLP dan disahkan serta bertanggung jawab kepada Ketua Umum PB. FORKI. 28.2. Dewan Wasit hanya berkedudukan di pusat dan sewaktu-waktu dapat ditugaskan ke daerah khususnya bagi daerah yang belum memiliki wasit nasional jika ada permintaan 28.3. Setiap pertandingan karate dilingkungan FORKI dipimpin oleh wasit dan juri yang mendapat pengakuan dari Pengurus Besar FORKI melalui Dewan Wasit. 28.4. Pengaturan wasit dan juri Nasional FORKI dilakukan oleh Dewan Wasit. 28.5. Perwasitan FORKI Provinsi dan Cabang pengaturannya dilakukan oleh seksi perwasitan Pengprov/Pengcab dan bertanggung jawab pada Ketua Pengprov/cabang. 28.6. Penilaian prestasi wasit dan juri nasional dilakukan oleh Dewan Wasit 28.7. Masa bakti Dewan Wasit sama dengan masa bakti Pengurus Besar FORKI yaitu 4 (empat) tahun. 28.8. Tata cara pengangkatan dan tugas-tugas dewan wasit diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. 10
BAB XII PERTANDINGAN DAN SANKSI Pasal 29 29.1. Pertandingan-pertandingan karate dalam wadah FORKI baik tingkat pusat maupun tingkat daerah dan pertandingan lainnya yang direkomendasikan oleh Pengurus FORKI teknis dan pelaksanaannya mengikuti peraturan/sistem dari World Karate Federation/WKF. 29.2. Pemberian sanksi/tindakan disiplin terhadap Dewan Wasit, serta wasit dan juri yang telah melakukan pelanggaran peraturan pertandingan/perwasitan, sumpah karate, serta kode etik perwasitan baik dalam menjalankan tugas maupun tidak, akan dilakukan oleh PB. FORKI setelah mendapat persetujuan/masukan dari MLP dan atas dasar laporan dari Dewan Wasit. 29.3. Pemberian sanksi/tindakan disiplin terhadap atlet yang melakukan pelanggaran baik dalam pertandingan maupun yang bertalian dengan tanggung jawab organisasi dalam lingkungan FORKI, serta sumpah karate dilakukan oleh PB. FORKI dengan mempertimbangkan saran dari MLP dan komisi disiplin. BAB XIII KEUANGAN Pasal 30 30.1.
Sumber dana/keuangan FORKI diperoleh dari : a. Uang iuran anggota b. Bantuan KONI Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota. c. Bantuan Pemerintah d. Donatur/sumbangan sukarela yang tidak mengikat 30.2. Keuangan FORKI wajib diaudit/diperiksa oleh Badan Pengawas Keuangan internal atau auditor yang ditunjuk oleh FORKI. 30.3. Laporan pertanggung jawaban keuangan FORKI harus mendapatkan pengesahan dari Badan Pengawas Keuangan FORKI atau akuntan publik. 30.4. Tata cara penggunaan keuangan FORKI diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
11
BAB XIV PENENTUAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA Pasal 31 31.1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga FORKI ditetapkan oleh kongres dan perubahannyapun hanya boleh dilakukan oleh kongres. 31.2. Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga harus dilakukan didalam kongres dan disetujui oleh ½ + 1 (setengah ditambah satu) dari jumlah peserta kongres. BAB XV ANGGARAN RUMAH TANGGA Pasal 32 Segala sesuatu yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini selanjutnya akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga yang pelaksanaannya tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar. BAB XVI PEMBUBARAN Pasal 33 33.1. Organisasi FORKI hanya dapat dibubarkan oleh kongres setelah mendapat persetujuan dari perguruan karate anggota FORKI. 33.2. Pembubaran organisasi FORKI dilakukan dalam kongres dan dihadiri oleh sekurang-kurangnya ¾ (tiga per empat) dari jumlah perguruan karate anggota FORKI dan disetujui oleh 80 % (delapan puluh persen) peserta kongres. BAB XVII PENGESAHAN Pasal 34 Anggaran Dasar ini dapat diberlakukan setelah mendapat persetujuan dan pengesahan dari kongres FORKI dan dilaksanakan berdasarkan SK Ketua Umum PB. FORKI.
12
