ANGGARAN RUMAH TANGGA FEDERASI OLAHRAGA KARATE-DO INDONESIA

ANGGARAN RUMAH TANGGA FEDERASI OLAHRAGA KARATE-DO INDONESIA BAB I ARTI LAMBANG, BENDERA DAN LAGU Pasal 1 Lambang FORKI ; 1.1 Lambang FORKI bentuknya adalah sebagai mana dirinci dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Anggaran Rumah Tangga ini. 1.2. Arti lambang FORKI adalah : a. Bentuk segilima melambangkan olahraga karate yang dibina didalam FORKI berdiri atas dasar semangat revolusi 17 Agustus 1945 dan berazaskan Pancasila dan sumpah karate. b. Tujuh buah lingkaran merah melambangkan olahraga karate dan sapta prasetia FORKI. c. Gambar K berwarna hitam menggambarkan seorang karate yang siap sedia. 1.3. Arti warna lambang : a. Warna Kuning : melambangkan keangungan b. Warna Hitam : melambangkan keteguhan tekad c. Warna Merah : melambangkan keberanian d. Warna Putih : melambangkan kesucian 1.4. Lambang FORKI wajib dipasang/dipajang dalam tempat dimana berlangsungnya kegiatan/acara yang diselenggarakan oleh FORKI dan perguruan karate anggota FORKI atau kegiatan lainnya yang melibatkan FORKI, baik dari tingkat pusat sampai provinsi dan cabang. Pasal 2 Bendera FORKI ; 2.1. Bendera FORKI berbentuk persegi empat dengan ukuran sesuai dengan penggunaanya sebagai berikut : a. Bila di pasang di lapangan (luar gedung) ukurannya adalah ; Lebar 150 cm dan Panjang 200 cm. b. Bila di pasang di dalam ruangan ukurannya adalah ; Lebar 90 cm dan Panjang 130 cm. 2.2. Bentuk bendera FORKI adalah sebagai mana digambarkan pada lampiran II yang tidak terpisahkan dengan Anggaran Rumah Tangga ini. 2.3. Bendera FORKI wajib dikibarkan dalam tempat dimana berlangsungnya kegiatan/acara yang diselenggarakan oleh FORKI dan perguruan karate anggota FORKI atau kegiatan

lainnya yang melibatkan FORKI, baik dari tingkat pusat sampai tingkat provinsi dan cabang. Pasal 3 Mars FORKI. 3.1. Lagu wajib FORKI adalah " Mars FORKI" yang diciptakan oleh Ny. Ella Siswanto. 3.2. Syair lagu " Mars FORKI " sebagai mana di muat dalam lampiran III yang tidak terpisahkan dengan Anggaran Rumah Tangga ini. 3.3. Lagu " Mars FORKI " wajib dikumandangkan/diperdengarkan dalam setiap kegiatan FORKI atau perguruan karate anggota FORKI atau kegiatan yang melibatkan FORKI, baik dari tingkat pusat sampai tingkat Provinsi dan cabang. BAB II USAHA Pasal 4 Untuk melaksanakan tujuan dan usaha sebagai mana diatur dalam Anggaran Dasar Bab III Pasal 5 dan 6, maka diadakan usaha-usaha sebagai berikut ; 4.1.

4.2. 4.3.

Menyebarkan benih-benih serta mengihtiarkan tumbuhnya perasaan persaudaraan dan persatuan didalam pergaulan hidup sehari-hari, dengan jalan menanamkan nilai-nilai etika karate-do dan mengadakan pertandingan-pertandingan serta kompetisi yang teratur menurut peraturan dan permainan yang tegas dan jelas. Menjaga dan menjunjung tinggi nama baik FORKI dalam ucapan maupun tindakan. Menyelenggarakan dan meningkatkan hubungan baik diantara sesama perguruan karate di tanah air dan juga di luar negeri terutama dengan jalan mengadakan pertandingan-pertandingan karate dan atau seminar-seminar menyangkut olahraga karate. BAB III KEANGGOTAAN Pasal 5

Keanggotaan ; 5.1. Anggota FORKI berjumlah 25 (dua puluh lima) organisasi perguruan karate-do yang bersifat nasional. Nama perguruan tersebut beserta lambangnya sebagai mana termuat dalam lampiran IV a & b yang tidak terpisahkan dengan Anggaran Rumah Tangga ini. 5.2. Perguruan karate-do anggota FORKI harus mempunyai minimal 5 (lima) Pengurus Provinsi. 5.3. FORKI tidak lagi menerima penambahan keanggotaan organisasi perguruan karate-do yang baru. 5.4. Bila ada perguruan karate-do diluar anggota FORKI yang kedudukan dan pusatnya berada di Indonesia bermohon untuk menjadi anggota FORKI, maka Perguruan tersebut bisa melakukannya dengan bergabung pada perguruan karate-do yang telah menjadi anggota FORKI berdasarkan/sesuai dengan kedekatan alirannya dan harus menanggalkan identitas perguruannya.

2

Pasal 6 Gugurnya keanggotaan ; 6.1. Gugurnya keanggotaan organisasi karate-do dari FORKI terjadi apabila : a. Organisasi perguruan karate-do tersebut membubarkan diri. b. Melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga FORKI. c. Mengundurkan diri dari keanggotaan FORKI. d. Dibubarkan oleh pemerintah karena organisasi tersebut melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan negara (UUD 1945) yang telah mengganggu dan mencemarkan nama baik bangsa dan negara. 6.2. Anggota FORKI yang membubarkan dan mengundurkan diri harus dilaporkan pada PB. FORKI dengan menyampaikan permohonan pengunduran diri/ laporan pembubaran diri, dan melampirkan keputusan Kongres/Munas organisasi perguruan karate-do yang bersangkutan. 6.3. Anggota FORKI yang membubarkan diri dan mengundurkan diri dari keanggotaan FORKI tidak dapat diterima kembali menjadi anggota FORKI. Pasal 7 Perpindahan perguruan ; 7.1. Karateka yang akan pindah ke-perguruan lain, wajib membawa ijin tertulis dari perguruan asal karateka yang bersangkutan, sebagai wujud dari saling menghormati antar sesama perguruan karate-do. 7.2. Karateka yang pindah keperguruan lain yang tidak mendapat ijin dari perguruan lama tidak dapat / belum berhak mewakili perguruan karate tersebut untuk mengikuti kegiatan-kegiatan FORKI dengan jangka waktu selama 2 (dua) tahun. 7.3. Karateka yang keluar dari perguruan asal wajib membuat surat pengunduran diri. 7.4. Karateka yang telah megundurkan diri dari perguruan asal, dapat diterima pada perguruan lain dengan mengajukan surat permohonan yang dilampiri dengan surat pernyataan pengunduran diri sebagai mana dimaksud pada pasal. 7.3 7.5. Yang dimaksud dengan karateka adalah atlet, pelatih & wasit/juri. BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN Pasal 8 Hak anggota FORKI 8.1 Mengikuti kegiatan-kegiatan FORKI seperti ; Kongres, Musyawarah, Rapat Kerja (RAKERNAS) pertandingan-pertandingan karate yang dilaksanakan oleh dan atas nama FORKI. 8.2 Menggunakan fasilitas dan sarana FORKI sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Pengurus FORKI. 8.3 Mengusulkan anggota perguruannya untuk dipilih menjadi Pengurus FORKI. Pasal 9 Kewajiban anggota FORKI ; 9.1. Mentaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga FORKI. 9.2. Mengikuti Kongres, Musyawarah, Rapat Kerja dan pertandingan yang dilaksanakan oleh FORKI.

3

9.3. 9.4. 9.5. 9.6.

Melaporkan kegiatan-kegiatan perguruannya pada Pengurus organisasi dan pembinaan). Menggunakan bendera, lambang dan lagu Mars FORKI. Membayar iuran anggota. Melaporkan susunan Pengurus Perguruan kepada PB. FORKI.

FORKI

(kegiatan

BAB V KEPENGURUSAN Pasal 10 Pengurus Besar FORKI. 10.1. Ketua Umum Pengurus Besar FORKI bertindak selaku pemegang pimpinan tertinggi dan penanggung jawab organisasi Federasi Olahraga Karate-Do Indonesia. 10.2. Pada waktu Ketua Umum berhalangan menjalankan tugas, mengundurkan diri dari kepengurusan atau mangkat sebelum masa jabatannya berakhir, maka Sekretaris Jenderal secara otomatis akan menjabat sebagai Ketua Umum sementara. 10.3. Apabila Sekretaris Jenderal mengalami hal yang sama secara bersamaan sebagai mana dimaksud dalam pasal 10.2. maka Ketua Bidang Organisasi atas persetujuan anggota Pengurus Besar lainnya dapat ditugaskan untuk memangku jabatan Ketua Umum sementara. 10.4. Jika terjadi kekosongan jabatan Ketua Umum pada tahun pertama masa kepengurusan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10.2. maka Ketua Umum definitif dapat dipilih kembali melalui RAKERNAS, dan tugas kepengurusannya hanya meneruskan masa bakti yang sisa. 10.5. Ketua Umum memimpin Pengurus Besar FORKI dan membawahi : a. Sekretaris Jenderal b. Para Ketua Bidang c. Bendahara Umum. d. MLP. e. Dewan Wasit f. Badan Pengawas Keuangan. 10.6. Ketua Umum PB. FORKI dapat juga mengangkat personil khusus untuk membantu Ketua Umum yang bertugas memberikan masukan-masukan dalam hal organisasi dan pembinaan FORKI. 10.7. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang baik dan terkoordinasi maka diantara Pengurus Besar FORKI harus dibuatkan pembagian tugas yang jelas dan diatur dalam peraturan khusus PB. FORKI. 10.8. Keputusan-keputusan Pengurus Besar FORKI hanyalah sah jika ditanda tangani oleh Ketua Umum atau bersama-sama dengan Sekretaris Jenderal. 10.9. Struktur Badan Pimpinan dan Organisasi FORKI terdapat pada lampiran V dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Anggaran Rumah Tangga FORKI. 10.10. Pengurus Besar FORKI dilantik oleh Ketua Umum KONI Pusat. 10.11. Apabila masa bakti PB. FORKI telah berakhir dan belum juga terbentuk Pengurus yang baru lewat kongres, maka Pengurus Besar FORKI yang ada diberikan kesempatan selama 6 (enam) bulan untuk mempersiapkan pertanggung jawabannya dan melaksanakan kongres. 10.12. Apabila sampai dengan batas waktu sebagai mana diatur dalam pasal 10.11 Pengurus baru belum juga terbentuk maka Ketua Umum PB. FORKI harus membentuk Presidium sebagai PB FORKI sementara yang beranggotakan Pimpinan perguruan yang ditunjuk

4

berdasarkan Surat Keputusan PB. FORKI dan beranggotakan maksimal 7 (tujuh) orang untuk mempersiapkan kongres dlm waktu paling lama 3 bulan. Pasal 11 Pengurus Provinsi (PENGPROV) 11.1. Struktur Organisasi Pengurus Provinsi FORKI diberikan keluasan kepada daerah yang bersangkutan untuk mengatur diri sendiri dengan tidak mengabaikan Aanggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga FORKI. 11.2. Pengurus Provinsi FORKI disahkan dan dilantik oleh Ketua Umum PB. FORKI setelah melalui pengajuan permohonan pengesahan yang ditanda tangani langsung oleh Ketua Umum FORKI Provinsi terpilih dan mendapat rekomendasi dari KONIPROV setempat. 11.3. Apabila masa bakti PENGPROV FORKI telah berakhir dan belum juga membentuk kepengurusan yg baru melalui MUSPROV, maka PENGPROV FORKI yg ada diberikan kesempatan selama 6 bulan utk mempersiapkan dan melaksanakan MUSPROV sekaligus membentuk PENGPROV FORKI baru. 11.4. Apabila jangka waktu sesuai pasal 13.3. belum juga dilaksanakan maka PB. FORKI atas kewenangannya dapat menunjuk/membentuk PENGPROV FORKI sementara yang nantinya akan bertugas mempersiapkan dan melaksanakan MUSPROV untuk membentuk Pengurus Provinsi yang baru. 11.5. Dalam keadaan khusus PB. FORKI atas kewenangannya dapat membentuk Pengurus Provinsi sementara. Pasal 12 Pengurus Kab/Kota. 12.1. Struktur Organisasi Pengurus FORKI Kab/Kota diberikan keluasan kepada FORKI Kab/Kota yang bersangkutan untuk mengatur diri sendiri dengan tidak mengabaikan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga FORKI. 12.2. Pengurus FORKI Kab/Kota disahkan dan dilantik oleh Ketua Umum Pengprov FORKI setelah melalui pengajuan permohonan pengesahan yang ditanda tangani langsung oleh Ketua Umum FORKI Kab/Kota terpilih dan mendapat rekomendasi dari KONI Kab./Kota setempat. 12.3. Apabila masa bakti Pengurus Kab/Kota telah berakhir dan belum juga terbentuk pengurus yang baru melalui musyawarah maka Pengurus Kab/Kota yang ada diberikan kesempatan selama 6 bulan untuk mempersiapkan dan melaksanakan Musyawarah untuk membentuk Pengurus Kab/kota. 12.4. Apabila jangka waktu sesuai pasal 14.3. belum juga dilaksanakan maka PENGPROV FORKI atas kewenangannya dapat menunjuk/membentuk Pengurus FORKI Kab/Kota sementara, yang nantinya akan bertugas mempersiapkan dan melaksanakan Musyawarah Kab/Kota untuk membentuk Pengurus yang baru, dan Pengurus Sementara diberikan kesempatan untuk melaksanakannya paling lama 3 bulan. 12.5. Dalam keadaan khusus Pengurus Provinsi atas kewenangannya dapat membentuk Pengurus FORKI kab/Kota sementara. BAB VI KONGRES DAN MUSYAWARAH Pasal 13 Peserta Kongres dan Pelaksanaan kongres;

5

13.1.

Peserta kongres FORKI adalah : a. Perguruan karate anggota FORKI, yang masing-masing perguruan diwakili oleh 3 orang yaitu Ketua Umum, Ketua Dewan Guru & anggota pengurus yang mendapat mandat dari Ketua Umum Perguruan tersebut. b. FORKI daerah yang masing-masing daerah diwakili oleh 2 (dua) orang yaitu Ketua Umum Pengprov FORKI dan Ketua Bidang Pembinaan atau pengurus Pengprov FORKI yang mendapat mandat dari Ketua Umum Pengda FORKI tersebut. Pasal 14

Hak suara dalam pengambilan keputusan. 14.1. Semua Perguruan Karate anggota FORKI mempunyai hak suara dalam pengambilan Keputusan sesuai dengan quota suaranya masing-masing : a. Perguruan yang mempunyai 1 s/d 5 Pengprov mendapat 1 hak suara. b. Perguruan yang mempunyai 6 s/d 10 Pengprov mendapat 2 hak suara. c. Perguruan yang mempunyai 11 s/d 15 Pengprov mendapat 3 hak suara. d. Perguruan yang mempunyai 16 s/d 20 Pengprov mendapat 4 hak suara. e. Perguruan yang mempunyai 21 s/d 25 Pengprov mendapat 5 hak suara. f. Perguruan yang mempunyai 26 Pengprov keatas mendapat 6 hak suara. 14.2. Jumlah hak suara setiap perguruan ditetapkan dalam kongres berdasarkan laporan tertulis dari perguruan yang bersangkutan setelah diadakan cros cek dengan Pengprov FORKI. 14.3. Semua Pengurus FORKI Provinsi mempunyai 1 hak suara. 14.4. Kongres dianggap sah dan bisa dilaksanakan apabila dihadiri oleh sedikitnya ½ + 1 (setengah ditambah satu) dari jumlah anggota (perguruan karate) & Pengprov FORKI. 14.5. Apabila dalam pelaksanaan kongres jumlah peserta tidak bisa mencapai qourum, maka kongres ditunda paling lama 1 (satu) jam untuk menunggu sampai quorum bisa tercapai. 14.6. Apabila pasal 14.4. telah ditempuh dan belum juga tercapai quorum, maka kongres dapat dilaksanakan dan dianggap sah serta bisa mengambil keputusan menyangkut hal-hal yang dibicarakan dalam kongres. 14.7. Kongres dapat dilaksanakan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 14.8. Pelaksanaan kongres harus mendapat rekomendasi dari KONI pusat. 14.9. Jika sampai pelaksanaan kongres sudah waktunya tapi belum juga dilaksanakan maka Pengurus Besar FORKI diberikan kesempatan paling lambat 6 (enam) bulan untuk melaksanakan kongres. 14.10. Apabila pasal 14.9 tidak juga dilaksanakan, maka kongres akan dilaksanakan oleh Presidium FORKI, yang beranggotakan wakil-wakil perguruan karate dan harus dibentuk/ditunjuk oleh Ketua Umum PB. FORKI dengan Surat Keputusan dan harus melaksanakan kongres paling lama 3 (tiga) bulan setelah diangkat. 14.11. Undangan/pemberitahuan pelaksanaan kongres beserta materi - materi kongres sudah harus diterima oleh Perguruan anggota FORKI dan Pengprov FORKI paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan kongres. 14.12. Mekanisme serta hak dan kewajiban peserta kongres diatur dalam peraturan tata tertib kongres yang disahkan dalam pleno kongres. Pasal 15 Pelaksanaan Kongres.

6

15.1. 15.2. 15.3. 15.4. 15.5. 15.6. 15.7.

15.8. 15.9.

Undangan/pemberitahuan pelaksanaan kongres beserta materi - materi kongres sudah harus diterima oleh Perguruan anggota FORKI dan Pengprov FORKI paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan kongres. Kongres dianggap sah dan bisa dilaksanakan apabila dihadiri oleh sedikitnya ½ + 1, dimana n adalah jumlah peserta kongres. Apabila dalam pelaksanaan kongres jumlah peserta tidak bisa mencapai qourum, maka kongres ditunda paling lama 1 (satu) jam untuk menunggu sampai quorum bisa tercapai. Apabila pasal 15.3. telah ditempuh dan belum juga tercapai quorum, maka kongres dapat dilaksanakan dan dianggap sah serta bisa mengambil keputusan menyangkut hal-hal yang dibicarakan dalam kongres. Kongres dapat dilaksanakan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jika sampai pelaksanaan kongres sudah waktunya tapi belum juga dilaksanakan maka Pengurus Besar FORKI diberikan kesempatan paling lambat 6 (enam) bulan untuk melaksanakan kongres. Apabila pasal 15.6 tidak juga dilaksanakan, maka kongres akan dilaksanakan oleh Presidium FORKI, yang beranggotakan wakil-wakil perguruan karate dan harus dibentuk/ditunjuk oleh Ketua Umum PB. FORKI dengan Surat Keputusan dan harus melaksanakan kongres paling lama 3 (tiga) bulan setelah diangkat. Mekanisme serta hak dan kewajiban peserta kongres diatur dalam peraturan tata tertib kongres yang disahkan dalam pleno kongres. Kongres FORKI dibuka oleh Ketua Umum KONI Pusat. Pasal 16

Kongres Luar Biasa 16.1. Kongres luar biasa dapat dilaksanakan apabila dianggap perlu oleh Pengurus Besar FORKI. 16.2. Pengurus Besar FORKI diwajibkan melaksanakan kongres luar biasa apabila ada permintaan tertulis dari anggota FORKI dan Pengda FORKI dan minimal dimintakan oleh sedikimya 2/3 ( dua per tiga ) dari jumlah anggota dan Pengda FORKI, serta dalam surat tersebut harus di jelaskan maksud dari permintaan pelaksanaan kongres luar biasa. Pasal 17 Musyawarah Daerah (MUSPROV) dan peserta ; 17.1. Peserta Musprov adalah; a. Perguruan karate anggota FORKI Provinsi setempat yang masing-masing perguruan diwakili oleh 2 (dua) orang pengurus yaitu Ketua Umum atau anggota pengurus yang diberi mandat oleh Ketua Umum Pengda Perguruan tersebut dan seorang lagi anggota pengurus lainnya. b. Pengurus FORKI Kab/Kota daerah setempat yang masing-masing Cabang diwakili oleh 2 (dua) orang yaitu Ketua Umum atau anggota pengurus yang diberi mandat oleh Ketua Umum Pengcab FORKI tersebut dan seorang lagi anggota Pengurus lainnya. 17.2. Utusan dari Perguruan dan FORKI cabang peserta MUSPROV harus mendapat mandat tertulis dari Ketua Umum Perguruan/FORKI cabang pengutus. 17.3. MUSPROV dianggap sah apabila dihadiri oleh ½ + 1, dimana n adalah jumlah peserta Musprov. 17.4. Apabila dalam pelaksanaan MUSPROV jumlah peserta tidak bisa mencapai quorum, maka MUSPROV ditunda paling lama 1 (satu) jam untuk menunggu sampai quorum bisa tercapai.

7

17.5.

Apabila setelah diadakan penundaan dan peserta belum juga mencapai quorum, maka MUSPROV dapat dilaksanakan dan dinyatakan sah serta bisa mengambil keputusan mengenai semua hal yang dibicarakan dalam MUSPROV. 17.6. MUSPROV dapat dilaksanakan di seluruh wilayah hukum Propinsi yang bersangkutan. 17.7. Pelaksanaan MUSPROV harus mendapat rekomendasi dari KONIPROV yang bersangkutan. 17.8. Jika sampai pelaksanaan MUSPROV sudah waktunya tapi belum juga dilaksanakan maka Pengurus Provinsi FORKI diberikan kesempatan paling lambat 6 (enam) bulan untuk melaksanakan MUSPROV. 17.9. Apabila pasal 17.8 tidak juga dilaksanakan, maka MUSPROV akan dilaksanakan oleh Pengurus Provinsi Sementara yang dibentuk oleh PB. FORKI. 17.10. Undangan/pemberitahuan pelaksanaan MUSPROV beserta materi - materi kongres sudah harus diterima oleh anggota FORK1 paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan MUSPROV. 17.11. Mekanisme serta hak dan kewajiban peserta MUSPROV diatur dalam peraturan tata tertib yang disahkan dalam rapat pleno MUSPROV. Pasal 18 Musyawarah Daerah Luar Biasa ( MUSPROVLUB) 18.1. MUSDA luar biasa dapat dilaksanakan apabila dianggap perlu oleh Pengurus Daerah FORKI. 18.2. Pengurus Provinsi FORKI diwajibkan melaksanakan MUSPROV luar biasa apabila ada permintaan tertulis dari anggota FORKI provinsi dan PENGCAB FORKI dan minimal dimintakan oleh sedikitnya 2/3 (dua per tiga ) dari jumlah anggota dan Pengurus FORKI Kab/Kota, serta dalam surat tersebut harus di jelaskan maksud dari permintaan pelaksanaan MUSPROV luar biasa. Pasal 19 Musyawarah Kabupaten/Kota dan Peserta; 19.1. Peserta Musyawarah Kab/Kota adalah para Ketua Umum Perguruan Kab/Kota atau anggota pengurus perguruan tersebut dan mendapat mandat dari Ketua Umum Perguruan, dan jumlah peserta tiap perguruan diatur oleh Pengurus FORKI Kab/Kota. 19.2. Pelaksanaan Musyawarah Kab/Kota dianggap sah apabila dihadiri oleh 1/2 + 1 (setengah ditambah satu) Perrguruan anggota FORKI Kab/Kota. 19.3. Apabila dalam pelaksanaan Musyawarah Kab/Kota jumlah peserta tidak bisa mencapai quorum, maka Musyawarah ditunda paling lama 1 (satu) jam untuk menunggu sampai quorum bisa tercapai. 19.4. Apabila setelah diadakan penundaan dan peserta belum juga mencapai quorum, maka Musyawarah dapat dilaksanakan dan dinyatakan sah serta bisa mengambil keputusan mengenai semua hal yang dibicarakan dalam Musyawarah. 19.5. Musyawarah Kab/Kota dapat dilaksanakan di seluruh wilayah hukum daerah Kabupaten/Kota daerah yang bersangkutan. 19.6. Pelaksanaan Muskab/Kota harus mendapat rekomendasi dari KONIPROV daerah setempat. 19.7. Jika sampai pelaksanaan Musyawarah Kab/Kota sudah waktunya tapi belum juga dilaksanakan maka Pengurus cabang FORKI diberikan kesempatan paling lambat 3 (tiga) bulan untuk melaksanakan Musyawarah 19.8. Apabila pasal 19.7 tidak juga dilaksanakan, maka Musyawarah Kab/Kota akan dilaksanakan oleh Pengurus FORKI Kab/Kota Sementara yang dibentuk oleh Pengprov FORKI.

8

19.9.

Undangan/pemberitahuan pelaksanaan musyawarah Kab/Kota beserta materi - materi kongres sudah harus diterima oleh anggota FORKI paling lambat 7 ( tujuh ) hari sebelum pelaksanaan Musyawarah. Pasal 20

Musyawarah Kab/Kota Luar Biasa ; 20.1. Musyawarah Kab/Kota luar biasa dapat dilaksanakan apabila dianggab perlu oleh Pengurus FORKI Kab/Kota. 20.2. Pengurus Kab/Kota diwajibkan melaksanakan Musyawarah Kab/Kota Luar Biasa apabila ada permintaan tertulis dari anggota FORKI ( Perguruan Karate - Do ) dan minimal dimintakan oleh sedikitnya 2/3 (dua per tiga ) dari jumlah anggota serta dalam surat tersebut harus dijelaskan maksud dan permintaan pelaksanaan Musyawarah Kab/Kota luar biasa. BAB VII RAPAT KERJA DAN RAPAT PENGURUS Pasal 21 Rapat Kerja Nasional ( RAKERNAS) 21.1. Peserta RAKERNAS terdiri dari : a. Pengurus Perguruan masing-masing 2 orang yang mendapat mandate dari Ketua Umum Perguruan. b. Pengurus Pengprov FORKI masing-masing 2 orang yang mendapat mandat dari Ketua Umum Pengprov. 21.2. RAKERNAS dapat dilaksanakan diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 21.3. RAKERNAS bisa dilaksanakan dan dianggap sah bila dihadiri oleh minimal 1/2n + 1, dimana n adalah jumlah peserta Rakernas 21.4. RAKERNAS dapat mengangkat/memilih Ketua Umum PB. FORKI untuk pergantian antar waktu apabila Ketua Umum PB. FORKI berhalangan tetap, mengundurkan diri atau mangkat. 21.5. Pemberitahuan dan materi RAKERNAS sudah harus diterima oleh anggota/peserta paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum RAKERNAS berlangsung. 21.6. RAKERNAS dipimpin oleh Ketua Umum PB. FORKI. 21.7. Pengambilan keputusan dalam RAKERNAS dilakukan sesuai dengan quota hak suara sebagai mana yang tercantum dalam pasal 15.2. ART. FORKI. 21.8. Tata cara pelaksanaan RAKERNAS serta hak dan kewajiban peserta diatur dalam tata tertib RAKERNAS dan disahkan dalam rapat pleno. Pasal 22 Rapat Kerja Provinsi( RAKERPROV ) 22.1. Peserta RAKERPROV adalah : a. Pengprov Perguruan, masing-masing 2 orang yang mendapat mandate dari Ketua Umum Pengprov. b. Pengurus FORKI Kab/Kota, masing-masing 2 orang yang mendapat mandat dari Ketua Umum Pengurus Kab/Kota. 22.2.

RAKERPROV dapat dilaksanakan diseluruh wilayah daerah Tingkat Propinsi yang bersangkutan.

9

22.3. 22.4. 22.5. 22.6. 22.7.

RAKERPROV bisa dilaksanakan dan dianggap sah bila dihadiri oleh minimal 1/2 + 1 (setengah ditambah satu) dari jumlah anggota perguruan karate-do anggota FORKI dan PENGCAB FORKI. RAKERPROV dapat mengangkat/memilih Ketua Umum PENGPROV FORKI untuk pergantian antar waktu apabila Ketua Umum PENGPROV FORKI berhalangan tetap, mengundurkan diri atau mangkat. RAKERPROV dipimpin oleh Ketua Umum FORKI Provinsi. Pemberitahuan dan materi RAKERPROV sudah harus diterima oleh anggota/peserta paling lambat 7 ( tujuh ) hari sebelum RAKERPROV berlangsung. Tata cara pelaksanaan RAKERPROV serta hak dan kewajiban peserta diatur dalam tata tertib dan disahkan oleh rapat pleno. Pasal 23

Rapat Kerja FORKI Kab/Kota. 23.1. RAKER FORKI Kab/Kota dihadiri oleh Pengurus Perguruan karate - do anggota FORKI cabang yang bersangkutan. 23.2. RAKER FORKI Kab/Kota dapat dilaksanakan diseluruh wilayah daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan. 23.3. RAKER FORKI Kab/Kota bisa dilaksanakan dan dianggap sah bila dihadiri oleh minimal 1/2 + 1 dari jumlah anggota perguruan karate-do pada cabang yang bersangkutan. 23.4. RAKER FORKI Kab/Kota dapat mengangkat/memilih Ketua Umum FORKI Kab/Kota untuk pergantian antar waktu apabila Ketua Umum FORKI Kab/Kota berhalangan tetap, mengundurkan diri atau mangkat. 23.5. RAKER FORKI Kab/Kota dipimpin oleh Ketua Umum FORKI Kab/Kota. 23.6. Pemberitahuan dan materi RAKER Kab/Kota sudah harus diterima oleh anggota/peserta paling lambat 7 ( tujuh ) hari sebelum RAKER Kab/Kota berlangsung. 23.7. Tata cara pelaksanaan RAKER Kab/Kota serta hak dan kewajiban peserta diatur dalam Tata tertib RAKER Kab/Kota dan disahkan dalam rapat pleno. Pasal 24 24.1. 24.2.

Pengurus FORKI dapat mengadakan rapat anggota (Pimpinan-pimpinan perguruan karate-do anggota FORKI) untuk membahas perkembangan organisasi dan pembinaan karate, minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Hasil keputusan rapat/notulen rapat harus disebarkan kepada semua pengurus setelah ditandatangani oleh Pimpinan Rapat (Ketua Umum atau yang ditunjuk untuk memimpin rapat). BAB VIII IURAN DAN KEUANGAN Pasal 25

25.1.

Semua perguruan karate anggota FORKI berkewajiban membayar iuran pada Pengurus Besar FORKI yang besarannya ditentukan dalam Kongres atau RAKERNAS.

25.2. 25.3.

Besarnya uang iuran dapat di tinjau kembali atas persetujuan kongres FORKI. Dana yang didapat dengan menggunakan nama FORKI hanya diperuntukkan bagi kegiatan FORKI. Pengurus FORKI dalam pengamanan keuangannya dapat membuka rekening dalam salah satu Bank dengan atas nama FORKI dan pengeluarannya harus ditandatangani

25.4.

10

25.5. 25.6. 25.7.

oleh minimal 2 (dua) orang Pengurus ( Ketua Umum dan Bendahara FORKI atau yang ditunjuk oleh Ketua Umum PB. FORKI ). Pengurus Provinsi dan FORKI Kab/Kota tidak berkewajiban menyerahkan iuran anggotanya pada pengurus atasannya melainkan dana tersebut digunakan untuk keperluan pembinaan organisasi di Pengprov dan Kab/Kota. Tata cara penyetoran uang iuran anggota diatur berdasarkan Surat Keputusan Pengurus FORKI. Laporan keuangan disampaikan pada rapat pengurus FORKI minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. BAB IX BADAN PENGAWAS KEUANGAN Pasal 26

26.1. 26.2. 26.3. 26.4. 26.5.

Untuk mengawasi ketertiban keuangan FORKI Ketua Umum pengurus FORKI wajib membentuk Badan Pengawas Keuangan. Badan Pengawas Keuangan FORKI wajib memeriksa/mengaudit segala keuangan FORKI sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Hasil pemeriksaan Badan Pengawas Keuangan harus dilaporkan oleh Ketuanya kepada Rapat Pleno Pengurus FORKI, dan diakhir masa kepengurusan dilaporkan pada Kongres/MUSPROV/MUS KAB/KOTA. Keuangan FORKI wajib diaudit oleh Akuntan Publik sebagai pembanding dari hasil pemeriksaan Badan Pengawas Keuangan. Badan pengawas keuangan bertanggung jawab langsung pada Ketua Umum Pengurus FORKI. BAB X MUSYAWARAH LEMBAGA PERGURUAN (MLP) Pasal 27

27.1. 27.2. 27.3. 27.4. 27.5. 27.6.

Pengurus harian MLP berjumlah 9 (tujuh) orang yang terdiri dari seorang Ketua dan seorang Sekretaris serta 7 (lima) orang anggota, masing-masing dipilih langsung oleh peserta sidang MLP. Pengurus harian MLP tidak boleh merangkap sebagai anggota PB. FORKI. Rapat pleno MLP minimal dilaksanakan 1 (satu) kali dalam satu tahun dan dihadiri oleh seluruh anggota MLP. Hasil-hasil keputusan sidang MLP harus diserahkan pada PB. FORKI untuk ditindak lanjuti. Pengurus harian MLP bertanggung jawab pada Ketua Umum PB. FORKI. Pengurus harian MLP memberikan masukan hal-hal yg berkaitan dgn teknis kepada PB. FORKI melalui Ketua Umum. BAB XI DEWAN WASIT, PELATIH DAN ATLET Pasal 28

Dewan Wasit ;

11

28.1. 28.2. 28.3. 28.4.

28.5.

28.6. 28.7. 28.8.

Dewan Wasit FORKI beranggotakan maksimal 7 (tujuh) orang minimal 5 (lima) orang. Anggota Dewan Wasit tidak boleh dirangkap oleh anggota PB. FORKI. Keanggotaan Dewan Wasit harus menggambarkan adanya perimbangan antara aliranaliran yang ada dalam keanggotaan FORKI. Tugas dari Dewan Wasit meliputi : a. Menatar wasit dan juri FORKI. b. Memimpin dan mengawasi jalannya pertandingan. c. Menunjuk wasit/juri yg akan memimpin dalam pertandingan. d. Menentukan kwalifikasi wasit/juri. e. Mengusulkan pada PB. FORKI wasit yang akan dikirim/bertugas diluar negeri. f. Mengusulkan pada PB. FORKI wasit-wasit yang bisa mengikuti penataran wasit tingkat Internasional. Syarat anggota Dewan Wasit. a. Usia minimal 35 (tiga puluh lima) tahun. b. Sehat Jasmani dan Rohani. c. Minimal tamatan Sekolah Menegah Umum ( SMU ) atau sederajat. d. Mempunyai kemampuan sebagai seorang pemimpin. e. Minimal penyandang tingkat/DAN IV karate. f. Telah menjadi wasit nasional A FORKI minimal 5 tahun. g. Berpengalaman menjadi wasit/juri Internasional (telah memiliki sertifikat wasit /juri AKF atau WKF). h. Terdaftar sebagai anggota resmi dari perguruan karate anggota FORKI dan tidak dalam masa tindakan disiplin oleh perguruan yang bersangkutan. i. Menguasai bahasa Inggris. Pelaksanaan tindakan disiplin kepada sesama anggota dewan wasit, wasit dan juri akibat kesalahan/kelalaiannya akan dilakukan oleh PB. FORKI setelah mendapat laporan dari Dewan Wasit serta pertimbangan dari MLP dan komisi disiplin. Dewan Wasit bertanggung jawab pada Ketua Umum PB. FORKI. Dewan Wasit tidak diperkenankan menerima uang pendaftaran peserta penataran wasit/juri atau menentukan besarnya uang pendaftaran dan honor dalam bertugas. Pasal 29

Pelatih ; 29.1. Penentuan pelatih karate tingkat nasional FORKI dilakukan oleh PB.FORKI 29.2. Syarat - syarat pengangkatan pelatih nasional : a. Usia minimal 30 (tiga puluh) tahun. b. Tingkatan DAN IV (Pelatih Nasional). c. Telah memiliki sertifikat pelatih dari PB. FORKI, KONI Pusat dan KONIPROV. d. Pendidikan minimal Sekolah Menengah Umum atau sederajat. e. Pernah menjadi pelatih FORKI Provinsi dan atau pelatih nasional perguruan minimal 3 (tiga) tahun. f. Terdaftar sebagai anggota resmi dari perguruan karate anggota FORKI dan tidak dalam masa tindakan disiplin oleh perguruan yang bersangkutan. g. Mempunyai kemampuan dalam memimpin.

29.3.

h. Mendapat rekomendasi dari perguruan. i. Lulus tes teori dan praktek perwasitan WKF Pengangkatan pelatih daerah/cabang diatur sendiri oleh daerah/cabang yang bersangkutan. Pasal 30

12

Atlet, : 30.1. Atlet yang berhak dibina oleh FORKI adalah mereka yang terdaftar dalam perguruan karate-Do anggota FORKI, dan tidak dalam masa tindakan disiplin oleh perguruan yang bersangkutan. 30.2. Atlet yang sedang dalam pembinaan FORKI untuk kegiatan menghadapi even-even Internasional tidak diperkenankan ditarik oleh perguruan yang bersangkutan untuk kegiatan perguruan tersebut kecuali seijin PB FORKI, dan pengurus FORKI berhak menolak permintaan tersebut jika menggangu program yang ditentukan pengurus Besar FORKI. 30.3. Pemilihan atlet yang akan dibina oleh FORKI untuk kegiatan berskala lebih tinggi dilakukan oleh pengurus FORKI setelah melihat kemampuan dan prestasi atlet tersebut. 30.4. Pengambilan tindakan disiplin bagi atlet yang melakukan hal-hal/pelanggaran yang mencemarkan nama baik FORKI atau melanggar peraturan organisasi FORKI dan sumpah karate dilakukan oleh pengurus FORKI setelah mendapat masukan dari MLP dan Komisi Disiplin. BAB XII PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA DAN KETENTUAN LAIN Pasal 31 Perubahan/pengecualian Anggaran Rumah Tangga. 31.1. Perubahan dan pengecualian terhadap Anggaran rumah Tangga FORKI hanya dapat dilaksanakan dan seijin kongres. 31.2 Perubahan dan pengecualian Anggaran Rumah Tangga FORKI harus disetujui oleh 2/3 (dua pertiga) dari peserta kongres. Pasal 32 Peraturan/Keputusan 32.1. Segala sesuatu yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga FORKI akan diatur melalui Keputusan Pengurus Besar FORKI. 32.2. Peraturan/keputusan sebagaimana dimaksud dalam pasal 32.1. tidak boleh bertentangan dengan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga FORKI. BAB XIII PERATURAN PERALIHAN Pasal 33 33.1. 33.2.

33.3.

Setiap anggota FORKI dan pengurus wajib mentaati ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga FORKI. Berdasarkan ketentuan tersebut dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, maka Pengurus Besar FORKI akan mengadakan pendataan dan verifikasi terhadap status keanggotaan dari setiap anggota FORKI dan akan dilakukan setiap 2 (dua) tahun sekali. Berdasarkan hasil temuan sesuai pasal 33.2 diatas Pengurus Besar FORKI dapat melakukan tindakan mengenai status keanggotaan dan melaporkannya saat RAKERNAS atau KONGRES.

13

BAB XIV PENGESAHAN Pasal 34 Anggaran Rumah Tangga ini sah dan mulai berlaku setelah mendapat persetujuan/pengesahan dari Kongres FORKI dan dilaksanakan sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Umum PB. FORKI.

Hasil Kongres FORKI XIII/2010 ~ Jakarta, 17 Januari 2010

14