PERATURAN DAN KEBIJAKAN TERKAIT PERDAGANGAN DI LIBYA
Ketentuan mengenai produk impor dan ketentuan umum sertifikasi mutu barang.
Food manufacturer’s certificate Semua tanaman dan produk tanaman memerlukan izin impor, serta sertifikat phytosanitary. Daging memerlukan sertifikat halal yang menyatakan bahwa telah disembelih sesuai dengan hukum Islam. Sertifikat ini harus disahkan oleh Kedutaan Arab, jika tidak ada Kedutaan Libya di negara setempat. Sertifikat tersebut tidak diperlukan untuk daging yang beratnya kurang dari dua kilogram. Semua makanan memerlukan sertifikat kesehatan. Sertifikat kemurnian yang dilegalisir oleh Kedutaan Libya diperlukan untuk semua barang medis dan obat-obatan. Commercial Invoice Tidak ditentukan bentuknya, tapi harus ditandatangani oleh eksportir dan disertifikasi oleh otoritas yang disetujui, sebelum dilakukan legalisasi oleh Kedutaan Libya. Faktur harus memuat hal-hal sebagai berikut : -
Penjelasan rinci barang Jumlah dan deskripsi paket, tanda dan jumlah paket-paket individual Berat kotor dan bersih atau jumlah Angkutan, asuransi dan biaya lainnya Informasi nilai barang di tempat pembelian Negara Asal Tempat pengiriman dan tujuan barang
Labelisasi Bagian luar kontainer harus memuat consignee's mark dan port mark dan diberi nomor (agar sesuai dengan packing list). Isi kontainer harus mudah diidentifikasi. Meskipun tidak wajib, disarankan bahwa semua tanda/label dicetak dalam bahasa Arab atau Perancis. Dokumen yang dibutuhkan biasanya mencakup: - proforma invoice ( jika diminta oleh pembeli ) - faktur komersial - ceritificate of origin - bill of lading ( jumlah yang diperlukan bervariasi) Dibutuhkan sertifikat khusus untuk produk tanaman, daging, bahan makanan, dan barang-barang medis. Untuk bahan makanan, tanggal pembuatan, tanggal kadaluwarsa kesegaran produk untuk konsumsi manusia dan kondisi penyimpanan dan pengawetan semua harus ditulis dalam bahasa Arab. Merek dagang harus ditampilkan secara jelas. Product Liability / Consumer Protection
1
Kewajiban atas produk diatur dalam Art.1314-1315 pada Commercial Code. Dalam hal terdapat produk yang rusak, dan cacat serta membawa risiko bagi kehidupan atau keselamatan dari konsumen, distributor harus menarik produk tersebut. Selain itu , penarikan harus dipublikasikan di media dan Departemen Perlindungan Konsumen Kementerian Libya dari Ekonomi harus diberikan notifikasi. Commercial Code membebankan kewajiban ketat kepada distributor atas kerugian yang diderita konsumen sebagai akibat dari cacat produk.
Sertifikasi atas produk-produk impor: Sertifikasi produk internasional (Conformity certification program) dan Lembaga standarisasi produk impor
Certificate of Origin Certificate of origin diperlukan untuk semua impor. Dokumen asli diperlukan oleh Bea Cukai Libya yang mencakup nama perusahaan atau pabrik yang menghasilkan barang dan disertifikasi oleh otoritas dan Kedutaan Libya. Barang re - ekspor ke Libya melalui negara perantara harus disertai dengan certificate of origin dari sumber aslinya pembuatan produk. Pernyataan berikut harus muncul dalam certificate of origin dan ditandatangani oleh pengirim: "We hereby certify that the goods enumerated in this invoice are not of Israeli origin nor do they contain Israel materials. Also the goods are not shipped by a vessel on the Arab Blacklist or calling at any Israeli port.” (Kami dengan ini menyatakan bahwa barang yang disebutkan dalam faktur ini tidak berasal dari Israel dan juga tidak mengandung bahan dari Israel. Barang juga tidak dikirim oleh kapal yang masuk dalam Arab Blacklist atau berasal dari pelabuhan di Israel) Certificate of Inspection Berdasarkan catatan dari Bank Sentral Libya, Gubernur Bank Sentral Libya telah menerbitkan Resolusi No. 96 tanggal 10 Mei 2015 yang mengatur penggunaan valuta asing untuk membuka surat dokumen untuk Letter of Credit (L/C). Berdasarkan resolusi ini, semua barang yang diimpor ke Libya memerlukan Certificate of Inspection yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan inspeksi internasional seperti Cotecna, agar dapat dibiayai melalui L/C dari bank komersial. Hukum ini juga menyatakan bahwa semua bank yang mengeluarkan surat kredit untuk impor barang harus memberitahu Bank Sentral Libya jika tidak mematuhi Resolusi No. 96 tahun 2015. Setelah pemeriksaan fisik atas barang impor dilakukan, Cotecna akan memberikan Certificate of Inspection yang memungkinkan pengekspor barang untuk memenuhi persyaratan Otoritas Libya dan memfasilitasi masuknya barang ke Libya.
2
Resolusi No 96 tahun 2015 yang dikeluarkan Bank Sentral Libya, telah mengatur memgenai prosedur baru atas penerbitan LC oleh bank komersial, diantaranya: Semua bank-bank komersial yang beroperasi membuka LC untuk tujuan mengimpor produk dari luar negeri wajib memperoleh sertifikat yang dikeluarkan dari perusahaan inspeksi internasional dari produk impor sebagai bagian dari prosedur standar untuk membuka LC. Pembayaran dengan cara pengumpulan terhadap dokumen untuk keperluan impor barang ke sektor publik dan swasta melalui semua bank umum yang beroperasi di Libya, sementara dihentikan. Semua proses barang dan jasa impor dari luar negeri dibiayai dokumenter LC untuk dibuka untuk tujuan ini, di bawah aturan saat ini yang berlaku efektif.
Sistem perpajakan dan bea cukai a. Pajak Pendapatan dan Pajak atas Pendapatan Perusahaan
Sumber: Doing Business, Going Beyond Efficiency, Libya Economy Profile 2015, A World Bank Group Flagship Report 2015 Perusahaan dikenakan tarif pajak perusahaan sebesar 20% dari keuntungan yang didapat pada tahun fiskal ketika keuntungan mereka diterima. Namun, tidak ada pajak atas dividen, terlepas dari apakah pemegang saham adalah penduduk Libya atau bukan. Semua sumber pendapatan daerah dikenakan pajak penghasilan. Entitas perusahaan berikut dikenakan pajak penghasilan di Libya: - Setiap perusahaan yang didirikan berdasarkan ketentuan UU Komersial - Perusahaan Libya (Termasuk joint venture "mushtarika" dan perusahaan milik negara); - Cabang perusahaan asing; dan - Badan hukum lainnya, baik itu milik negara atau swasta, yang kegiatan utamanya di bidang perdagangan, industri atau investasi di properti riil. Pajak dinilai pada laba bersih yang dihasilkan dalam setiap tahun anggaran. Laba bersih adalah ditentukan atas dasar semua sumber pendapatan setelah dikurangi semua biaya yang dikeluarkan dalam rangka untuk menghasilkan pendapatan. 3
Tergantung pada aktivitas wajib pajak, yang kena pajak hanya jika meraih rentang keuntungan 10-40 persen dari omset, sebagai berikut: -
Bidang Konstruksi 12% -20% Bidang Layanan: 18% -25% Bidang Desain, Pengawasan, Konsultasi dan Rekayasa : 25% -40% Bidang Pemasokan Barang/ Supplier 5% -8%.
Pajak perusahaan dikenakan pada tarif tetap sama dengan 20% dari laba bersih. Selain itu ada pajak Jihad 4% yang dikenakan atas penghasilan kena pajak. Sementara, dividen, bunga, dan royalti yang tidak dipotong pajak. Tax Exemptions Usaha Investasi yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Investasi No. 9 tahun 2010 menikmati pengecualian dan keistimewaan atas pajak sebagai berikut : - Pembebasan dari bea masuk dan pajak mesin, peralatan dan alatalat ; - 5 tahun pembebasan bea masuk dan pajak impor peralatan , spare bagian dan bahan baku ; - Pembebasan 5 tahun dari pajak penghasilan dari proyek start- up . Periode pembebasan mungkin diperpanjang oleh tiga tahun dengan persetujuan resmi. Setelah itu, keuntungan yang diinvestasikan kembali dalam bisnis dapat terus bebas pajak. - Pembebasan dari pajak produksi, pajak impor dan ekspor barang. Sumber : Amereller Legal Consultants, Doing Business in Libya Opportunities and Challenges of the Transition 2014
b. Peraturan merk dagang
Hukum Merek Dagang Pada tahun 2010 Undang-Undang Merek Dagang baru diterbitkan menggantikan UU Nomor 40 Tahun 1956, tetapi peraturan pelaksanaan undang-undang ini belum diterbitkan. Pada Undang-Undang baru ini terdapat perkembangan penting sebagai berikut: -
Memperluas definisi merek dagang untuk memasukkan nama dagang, merek suara dan tanda warna;
-
Memberikan perlindungan untuk merek dagang yang terkenal di Libya, bahkan jika mereka tidak terdaftar di Libya; dan
-
Penerapan hukuman penjara sampai dua tahun dan denda sampai US $ 7.500 sehubungan pelanggaran merek dagang.
Persyaratan Merek 4
Dokumen-dokumen yang diperlukan sehubungan aplikasi merek dagang adalah (i)
Surat Kuasa, beserta terjemahan bahasa Arab.
(ii)
Salinan resmi Sertifikat Pendirian pemohon – yang disahkan Konsulat/Kedutaan Libya.
Sumber : http://www.tamimi.com/en/magazine/law-update/section-5/juneissue/libya-trademarks-update.html Prosedur Pendaftaran Merek Dagang
c. Penyelesaian Pertikaian Dagang 5
-
Permohonan diajukan di Kantor Merek Dagang. Sebuah aplikasi terpisah harus diajukan untuk masing-masing kelas.
-
Pelamar asing membutuhkan agen lokal. Sebuah surat kuasa yang ditandatangani dan dicap oleh perusahaan pemohon dan disahkan hingga Konsulat Libya di negara asal pemohon diperlukan.
-
Selanjutnya, masuknya perusahaan pemohon dalam Commercial Register harus disahkan oleh Kedutaan/Konsulat Libya di negara pemohon.
-
Kedua dokumen harus diserahkan dengan aplikasi tersebut. Pengajuan dokumen yang terlambat diajukan tidak dapat dilakukan.
-
Pengajuan dengan salinan dokumen tidak diperbolehkan.
-
Pelamar asing tidak perlu melakukan registrasi domestik.
-
Proses aplikasi termasuk pemeriksaan formal, pemeriksaan kekhasan dan pencarian untuk merek dagang sebelumnya.
-
Waktu proses dari pengajuan pertama pendaftaran sekitar 3 tahun.
-
Pengajuan tahap: Dibutuhkan sekitar 10 hari dari tanggal pengiriman dokumen ke Kantor Merek sampai mendapatkan pemberitahuan resmi atas pengajuan merek dagang / merek jasa.
-
Pemeriksaan Tahap: Dibutuhkan sekitar 3 sampai 6 hari untuk mendapatkan surat resmi penerimaan pendaftaran merek dagang.
-
Tahap Publikasi: Dibutuhkan antara 12 sampai 18 bulan untuk publikasi dalam Berita Resmi Merek Dagang (termasuk nama pemohon & alamat, nomor dan tanggal pengajuan, tanda cetak, kelas).
-
Tahap Sertifikasi: Kerangka waktu untuk pengeluaran sertifikat pendaftaran belum dapat ditentukan jika Kantor Merek Dagang Libya belum mengeluarkan sertifikat apapun.
-
Negara Libya tidak memiliki badan hukum arbitrase internasional atau lembaga arbitrase yang dikembangkan dengan baik. Hukum
Acara Perdata tahun 1953 (Code of Civil Procedure) mengatur hukum acara yang mencakup arbitrase domestik dan internasional.
6
-
Dalam industri perminyakan, para pihak memiliki hak untuk memilih arbitrase untuk menyelesaikan sengketa, dan ada aturan yang mengatur penunjukan arbiter.
-
Arbitrase yang melibatkan perselisihan dengan perusahaan minyak Libya harus tunduk pada hukum Libya dan proses penyelesaian sengketa harus dilakukan di Libya, tetapi prinsip-prinsip hukum arbitrase internasional juga berlaku (asalkan mereka tidak bertentangan dengan hukum Libya ) .
-
Libya bukan negara pihak dalam Konvensi New York tahun 1957.
-
Foreign Rewards dapat diberlakukan di Libya asalkan ada timbal balik dengan negara-negara yang terlibat.
-
Tidak ada ketentuan mengenai kerahasiaan (confidentiality) dalam hukum Libya .
-
Semua prosedur ditentukan oleh aturan lembaga arbitrase yang dipilih oleh para pihak, seperti ICC atau LCIA - terlepas dari prosedur konsiliasi, yang bebas ditentukan oleh para pihak.
-
Pendekatan terhadap sistem arbitrase di pengadilan Libya didasarkan pada sistem yang dianut Mesir, khususnya pasal 4 the Egyptian Commercial and Civil Procedure Law tahun 1953 yang berkaitan dengan klausul arbitrase, prosedur arbitrase, rewards dan pengambilan keputusan.
-
Namun, di mana para pihak belum menentukan aturan yang disepakati atau ditentukan lembaga arbitrase, kamar Dagang Distrik Benghazi telah membuat aturan sendiri pada 5 Desember 1989.
