PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA
NOMOR 4 TAHUN 1975
TENTANG PAJAK KENDARAAN TIDAK BERMOTOR DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA,
MENIMBANG
: a. bahwa Peraturan Daerah Kotamadya Surakarta No. 2 Tahun 1971 tentang Pajak Kendaraan Tidak Bermotor adalah sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu diganti. b. bahwa untuk mengatur yang dimaksud diatas perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta tentang Pajak Kendaraan Tidak Bermotor.
MENGINGAT
: 1. Undang-Undang No. 3 Tahun 1974 ; 2. Undang-Undang No. 16 Tahun 1950; 3. Undang-Undang No. 11/Drt Tahun 1957.
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta
MEMUTUSKAN: MENETAPKAN : Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta tentang Pajak Kendaraan Tidak Bermotor.
1
Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : a. Kepala Daerah : Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surakarta b. Kendaraan : Sepeda, Becak, Gerobag, Kereta; c. Jalan Umum : Semua jalan yang dipergunakan untuk lalu lintas umum; d. Wajib Pajak : Pemilik Kendaraan;
Pasal 2 (1) Tiap-tiap kendaraan yang ada di dalam wilayah daerah Kotamadya Daerah Tingakt II Surakarta dan dipergunakan di jalan umum dikenakan pajak kendaraan. (2) Jenis Kendaraan dan besarnya pajak tersebut ayat (1) ditetapkan sebagai berikut : 1. Sepeda....................... : Rp. 100,2. Becak ........................ : Rp. 450,3. Kereta........................ : Rp. 450,4. Gerobag : a. Digerakkan manusia ............... : Rp. 350,b. Digerakkan hewan .................. : Rp. 450,-
Pasal 3 (1) Jika wajib pajak adalah anak di bawah umur, orang yang kehilangan hak untuk menguasai harta bendanya, orang yang sakit ingatan dan orang yang sedang bepergian, maka Wali/ Wakilnya bertanggung jawab atas pembayaran pajaknya. (2) Jika wajib pajak adalah badan huku, maka pengurus badan hukum itu bertanggung jawab atas pembayaran pajaknya.
Pasal 4 Kendaraan-kendaraan yang tidak dikenakan pajak adalah : 1. Kendaraan yang termasuk persediaan barang dagangan; 2. Kendaraan pengangkut jenasah; 3. Kendaraan untuk paraplegia, hemiplegia dan tetraplegia; 4. Kendaraan anak-anak dan kendaraan yang menilik bentuknya dibuat untuk permainan anak-anak.
2
Pasal 5 Tahun pajak dihitung dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Pasal 6 (1) Sesudah pajak dibayar, maka kepada wajib pajak diberikan kartu kendaraan (Kartu plombir) dan tanda apajk (plombir) yang ditempelkan pada kendaraannya yang telah ditentukan. (2) Bentuk ukuran dan warna kartu kendaraan dan tanda pajak tersebut (1) ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah. (3) Kartu Kendaraan dan Tanda Pajak berlaku bagi tahun pajak yang bersangkutan. (4) Jika dalam tahun yang sedang berjalan Kartu Kendaraan Tanda Pajak hilang/ rusak sehingga tidak dapat dikenal lagi, maka wajib pajak harus meminta Kartu Kendaraan/ Tanda Pajak lagi dengan membayar 50% dari besarnya pajak. Pasal 7 (1) Kendaraan-kendaraan yang tidak dikenakan pajak tersebut Pasal 4 sub 2 dan sub 3 diberikan Kartu Kendaraan dan Tanda Pajak dengan cumcuma. (2) Pemilik Kendaraan tersebut ayat (1) harus meminta Kartu Kendaraan dan Tanda Pajak dengan membawa Kendaraan serta Surat Keterangan dari Badan/Pemerintah yang bersangkutan.
Pasal 8 Dilarang mengendarai di jalan umum kendaraan yang tidak memakai Tanda Pajak yang syah.
Pasal 9 (1) Kewajiban mengawasi pelaksanaan dan mengusut pelanggaranpelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini diserahkan juga kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kotamadya Daerah Tingakt II Surakarta dan Kepala Dinas Pengawasan Umum Kotamadya Daerah Tingakt II Surakarta.
3
(2) Pejabat-pejabat tersebut ayat (1) berhak menghentikan tiap-tiap kendaraan di jalan umum dan memeriksa apakah kendaraan itu telah memakai Tanda Pajak yang syah. Pasal 10 Pelanggaran terhadap Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau dengan hukuman denda sebanyak-banyaknya Rp.1000,- (seribu rupiah). Pasal 11 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur kemudian oleh Walikotamadya Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya. Pasal 12 (1) Peraturan Daerah ini dapat disebut : PERATURAN PAJAK KENDARAAN TIDAK BERMOTOR Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan. (2) Sejak saat berlakunya Peraturan Daerah ini, tidak berlaku lagi Peraturan Daerah Kotamadya Surakarta No. 12 Tahun 1971 tentang Pajak Kendaraan Tidak Bermotor, yang diundangkan pada tanggal 1 Mei 1973 dan dimuat dalam Lembaran Daerah Jawa Tengah Seri B Tahun 1973 Nr. 9. Surakarta , 7 Juni 1977 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA Ketua ttd
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA
(SLAMET RAHARDJO)
(SOEMARI WONGSOPAWIRO)
Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta No. 4 tanggal 2 Juni 1976 Seri A Nomor 2
DISAHKAN Dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Tanggal 1 Juni 1976 No. Pem Nomor 10/22/15-207 Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Direktur Pembinaan Pemerintahan Daerah
ttd
Sekretaris Kotamadya Daerah
ttd ttd (DJOKO SANTOSA, BA) NIP. 010 061 475
(Drs. MACHMOEDIN NOOR)
4
5
This document was created with Win2PDF available at http://www.win2pdf.com. The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only. This page will not be added after purchasing Win2PDF.
