PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BADUNG NOMOR 4 TAHUN 1991 TENTANG TERMINAL KENDARAAN BERMOTOR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BADUNG,
Menimbang
:
a. bahwa untuk memberikan pelayanan yang memadai kepada masyarakat telah disediakan fasilitas yang dapat menunjang terbitnya lalu lintas dan juga untuk menjaga keamanan bongkar/muat barang; b. bahwa dalam rangka meningkatkan volume pembangunan di Kabupaten Daerah Tingkat II Badung diperlukan biaya yang terus meningkatkan sumber-sumber pendapatan terutama yang bersumber dari Retribusi Terminal; c. bahwa berkenaan dengan hal tersebut pada huruf a dan b dipandang perlu mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Perda Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Nomor 5/PERDA/1979 tentang Terminal Kendaraan Bermotor dan lanjut menetapkan Perda Tingkat II Badung tentang Terminal Kendaraan Bermotor.
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah - Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655). 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037); 3. Undang-Undang Nomor 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1288); 4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1965 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2742);
2 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah; 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 1990 tentang Retribusi Terminal Angkutan Penumpang; 7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1969 tentang Penerbitan Pungutan Daerah; 8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Nomor 12 Tahun 1982 tentang Pemberian Uang Perangsang Kepada Dinas Pendapatan/Pasedahan Agung Kabupaten Daerah Tingkat II Badung; 9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Nomor 4 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Daerah Tingkat II Badung;
Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BADUNG MEMUTUSKAN :
Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BADUNG TENTANG TERMINAL KENDARAAN BERMOTOR.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung; b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung; c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Badung; d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung; e. Terminal adalah Prasarana untuk kepentingan angkutan jalan raya guna mengatur kedatangan, keberangkatan dan berpangkalnya kendaraan bermotor angkutan umum, serta memuat dan menurunkan orang atau barang; f. Kendaraan Bermotor adalah Setiap kendaraan bermotor yang digerakan oleh peralatan teknik yang ada pada kendaraan itu dan biasanya dijalankan selain dari pada kendaran yang berjalan diatas rel;
3
g. Kendaraan Bermotor umum adalah Setiap Kendaraan Bermotor yang biasanya disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan pembayaran; h. Tanda pembayaran Retribusi adalah Kupon tanda pembayaran Retribusi Terminal yang harus dibeli oleh pengemudi Kendaraan Bermotor Umum Bis dan Non Bis di Terminal.
BAB II LOKASI TERMINAL Pasal 2 (1) Lokasi-lokasi Terminal Kendaraan Bermotor Umum di Kabupaten Daerah Tingkat II Badung ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah; (2) Pada terminal-terminal dimaksud pada ayat (1) pasal ini disediakan fasilitas tempat pemberangkatan dan pemberhentian Kendaraan Bermotor menurut jenisnya; (3) Kecuali ada ketentuan lain semua kendaraan tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini, yang berangkat dan mengakhiri perjalannya harus masuk terminal.
BAB III BESARNYA RETRIBUSI Pasal 3
(1) Kendaraan angkutan penumpang umum Bis dan non Bis yang masuk ke Terminal dikenakan Retribusi terminal; (2) Pada Terminal tidak diperkenankan melakukan pungutan lain terhadap kendaraan penumpang umum kecuali pungutan retribusi Terminal. (3) Besarnya retribusi Terminal sebagaimana dimaksudkan ayat (1) untuk setiap kali masuk terminal ditetapkan sebagai berikut : a. Mobil Bis cepat Rp. 600,- (Enam ratus rupiah); b. Kendaraan Bis dalam Kota Rp. 300,- ( tiga ratus rupiah); c. Kendaraan non Bis antar kota Rp. 200,- (Dua ratus rupiah); d. Kendaraan Bis dalam kota Rp. 150,- (Seratus lima puluh rupiah); e. Kendaraan Non Bis dalam kota Rp. 100,- (seratus rupiah).
4 (4) Besarnya Retribusi Terminal kendaraan angkutan barang ditetapkan sebagai berikut : a. Kendaraan mobil barang (dengan daya angkut 500 – 1.000 kg) Rp. 300,(Tiga ratus rupiah) sekali masuk. b. Kendaraan mobil Barang (dengan daya angkut 1.000 – 3.000 kg) Rp. 500,- (Lima ratus rupiah) sekali masuk. c. Kendaraan mobil barang dengan daya angkut 3.000 – 6.500 kg Rp 1.000,(Seribu rupiah) sekali masuk. d. Kendaraan mobil barang dengan daya angkut 6.500 kg keatas Rp. 1.500,(Seribu lima ratus rupiah).
BAB IV PENGATURAN, PENGAWASAN DAN TANGGUNGJAWAB Pasal 4 (1) Pungutan Retribusi Terminal dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan/Pesedahan Agung Kabupaten Daerah Tingkat II Badung. (2) Pungutan Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan menggunakan Kupon Sebagai Tanda Pembayaran retribusi yang dikenakan oleh Pemerintah Daerah. (3) Pengawas dan Penanggung jawab terminal dan kelancaran pungutan retribusi Terminal sebagaimana dimaksud pasal 3 ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah. (4) Hasil pungutan Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud ayat (1) disetor ke kas Daerah sesuai ketentuan yang berlaku. (5) Kepada petugas pungut sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan uang perangsang sebesar 5% (lima persen).
BAB V KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN Pasal 5 (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Daerah ini diancam Pidana kurungan selama 3 bulan atau denda sebanyakbanyaknya Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah). (2) Tindak Pidana dimaksud ayat (1) adalah Pelanggaran.
5 Pasal 6 (1) Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak Pidana, penyidikan atas pelanggaran tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. (2) Dalam pelaksanaan tugas penyidik para penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berwenang : a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana. b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan. c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka. d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat. e. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi. f. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka. g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksa perkara. h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya. i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 7 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.
6 Pasal 8 Dengan berlakunya peraturan daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Nomor 5 Tahun 1979 tentang Terminal Kendaraan Bermotor beserta Perubahan-perubahannya dinyatakan tidak berlaku lagi.
Pasal 9 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung.
Denpasar,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BADUNG K E T U A,
16 Agustus 1991
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BADUNG
ttd.
ttd.
I GUSTI KETUT ADHIPUTRA,SmHk.
I G.B. ALIT PUTRA
Disahkan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali dengan Keputusan Tanggal 25 – 1 – 1992 Nomor 30 Tahun 1992
Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Tingkat II Badung. Tanggal Nomor
: 7 Maret 1992 : 3
Seri : B
Nomor : 1
Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II Badung ttd Drs. Ida Bagus Yudara Pidada Pembina Nip. 010045843
7
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BADUNG NOMOR 4 TAHUN 1991 TENTANG TERMINAL KENDARAAN BERMOTOR I.
PENJELASAN UMUM Memperhatikan perkembangan dan kemajuan masyarakat dalam bidang perekonomian di Kabupaten Daerah Tingkat II Badung yang demikian pesatnya, tambahan pula dengan ditunjuknya Propinsi Daerah Tingkat I Bali sebagai Pusat Pariwisata Indonesia bagian tengah, dimana kota Denpasar merupakan pusat segala kegiatan masyarakat sudah tentunya sarana perhubungan akan meningkat pula khususnya lalu lintas angkutan darat. Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas perlu adanya pengaturanpengaturan guna tercapainya ketertiban, keamanan Tingkat II Badung, khususnya kota Denpasar dan sekitarnya. Untuk itu sangat dipandang perlu adanya penyediaan tempat-tempat yang memadai, pemberhentian, pemberangkatan, menaikkan dan menurunkan penumpang dan bongkar muat barang. Disamping usaha-usaha untuk menertibkan arus lalu lintas tersebut diatas juga merupakan salah satu sumber Pendapatan Daerah, dimana hal tersebut perlu diatur dalam Peraturan Daerah.
II.
PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Pasal 2 Pasal 3 Pasal 4 Pasal 5 Pasal 6 Pasal 7 Pasal 8
: : : : : : : :
Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas
